SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR
241 TAHUN 2013 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
: 1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
9.
Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 10.
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Standarisasi Honorarium Pembentukan Tim, Narasumber, dan Pelaksana/Panitia Kegiatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11.
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERGADANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
KESATU
: Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut Pejabat PPID dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Pejabat PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
KETIGA
a.
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan;
b.
melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.
: Pejabat PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi:
a.
Pejabat PPID Arsiparis;
b.
Pranata Komputer;
c.
Pranata Humas;
d.
Pustakawan;
e.
Pejabat Fungsional; dan
f.
lainnya sesuai dengan kebutuhan.
KEEMPAT
: Dalam hal terjadi persengketaan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
KELIMA
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.1 Mei 2013 Salinan Keputusan ini diberikan kepada Kepala, Para Anggota/Deputi, dan Direktur PTSP dan Humas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 2 Januari 2013 KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd
MUSTOFA WIDJAJA
Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : Tahun 2012 Tanggal: 2012 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM No 1.
Jabatan Dalam PPID Pengarah
Jabatan Struktural a. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam b. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2.
Penanggung jawab
a. Anggota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Badan Pengusahaan Batam b. Anggota 2/Deputi Bidang Pelayanan Jasa c.
Anggota 3/Deputi Bidang Pelayanan Umum
d. Anggota Program
4/Deputi
Bidang
Administrasi
e. Anggota 5/Deputi Bidang Pengendalian 3.
Ketua
Direktur PTSP dan Humas
4.
Sekretaris
a. Kepala Seksi Humas b. Staf Kepala Seksi dan Humas
Anggota 5.
Bidang Pelayanan Informasi
a. Kepala Biro Sekretaris dan Protokol b. Kasubdit Humas dan Publikasi
6.
Bidang Pengumpulan Data
Kepala Bidang Media dan Infrastruktur Pusat PDSI Staf
7.
Bidang Pengelolaan Informasi
a. Kepala Kantor Pusat PDSI b. Kepala Sub Bidang Data Umum
8.
Bidang Dokumentasi dan Arsip
a. Kepala Bagian Sekretariat b. Kepala Bagian Arsip dan Perpustakaan
dan
9.
Bidang Uji Konsekuensi
10. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Inspektorat Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana b. Kepala Sub Bagian Peraturan dan ORTALA c. Kepala Sub Bagian Hukum
a.
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
MUSTOFA WIDJAJA
