KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN, Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun perlu membentuk Sekretariat, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758); 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 4. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; 5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
(1) Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut dengan Dewan Kawasan Karimun adalah sebagaimana dimaksud dalam Kepres Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. (2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Karimun adalah Badan yang mempunyai Tugas dan Wewenang melaksanakan Pengelolaan, Pengembangan, serta Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(3) Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Kawasan Karimun adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, mempunyai tugas dan kewajiban membantu tugas-tugas Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. (4) Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN KARIMUN Pasal 2 (1) Sekretariat dibentuk sebagaimana terlampir.
dengan
struktur
organisasi
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Tanjung Pinang dan Perwakilan Sekretariat di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan Batam. BAB III TUGAS UMUM SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN KARIMUN Pasal 3 (1) Personel Sekretariat Dewan Kawasan Karimun berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. (2) Sekretariat Dewan Kawasan Karimun secara teknis dan administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kawasan Karimun; (3) Sekretariat Dewan Kawasan Karimun dipimpin oleh sekretaris.
Pasal 4 Sekretariat Dewan Kawasan Karimun mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan di bidang teknis dan administratif kepada Dewan Kawasan Karimun serta melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Kawasan Karimun. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Dewan Kawasan Karimun menyelenggarakan fungsi : a.
Pemberian dukungan administrasi dan pembinaan teknis operasional kepada Dewan Kawasan Karimun.
b.
Pemberian pelayanan administrasi penyusunan Rencana dan program kerja Dewan Kawasan Karimun.
c.
Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Karimun.
d.
Pemberian pelayanan administrasi kerjasama Dewan Kawasan Karimun dengan lembaga pemerintah dan atau pihak lain yang terkait.
e.
Pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Kawasan Karimun.
f.
Penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Kawasan Karimun serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Kawasan Karimun.
BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Kawasan Karimun Pasal 6 Susunan Sekretariat Dewan Kawasan Karimun terdiri atas: a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris c. Wakil Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Divisi Administrasi dan Penyusunan Program Membawahi : 1. Bagian Administrasi Umum 2. Bagian Penyusunan Program 3. Bagian Organisasi dan Hukum f. Divisi Promosi, Investasi dan Hubungan Masyarakat Membawahi : 1. Bagian Promosi dan Investasi 2. Bagian Hubungan Masyarakat g. Divisi Keuangan dan Verifikasi Membawahi : 1. Bagian Keuangan 2. Bagian Verifikasi h. Divisi Evaluasi dan Pelaporan Membawahi : 1. Bagian Evaluasi 2. Bagian Pelaporan Pasal 7 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Kawasan Karimun adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Kedua Tugas Sekretariat Dewan Kawasan Karimun Pasal 8 (1) Sekretariat Dewan Kawasan Karimun mempunyai tugas : 1. Menyelenggarakan administrasi Dewan Kawasan Karimun;
kesekretariatan
2. Membantu mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Karimun kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 3. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Karimun dalam rangka penyajian data sebagai bahan laporan Dewan Kawasan Karimun kepada Presiden; 4. Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Dewan Kawasan Karimun berupa :
tugas
a. Mempersiapkan rancangan kebijakan umum; b. Mempersiapkan rencana pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; c.
Menyelenggarakan berkala;
rapat/pertemuan
secara
d. Memfasilitasi rapat/pertemuan dan/atau kunjungan-kunjungan investor, tim konsultasi dan pihak-pihak lain dengan Ketua maupun Anggota Dewan Kawasan Karimun; e.
Menampung permasalahan dan keluhan para investor, serta melakukan pembahasanpembahasan sebagai bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Kawasan Karimun;
f.
Melakukan kegiatan promosi didalam dan diluar negeri;
g.
Memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan Badan Pengusahaan Karimun;
h. Melakukan kajian dan telaah terhadap Rancangan Produk Hukum Dewan Kawasan Karimun; i.
Memberi masukan kepada Dewan Kawasan Karimun dalam rangka penetapan kebijaksanaan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian Kegiatan Badan Pengusahaan Karimun;
j.
Mempersiapkan rencana program pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
5. Menyusun usulan kegiatan Operasional Implementasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepulauan Riau; 6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Kawasan Karimun. (2) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Riau dan/atau APBN dan/atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pada setiap akhir tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, Sekretariat Dewan Kawasan Karimun menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Dewan Kawasan Karimun. (4) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sekretariat Dewan Kawasan Karimun dapat menerbitkan Keputusan dan mengangkat tenaga pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya Sekretaris dapat mengusulkan beberapa tenaga profesional baik dari Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil kepada Ketua Dewan Kawasan Karimun untuk ditetapkan sebagai Tenaga Khusus pada Sekretariat Dewan Kawasan Karimun. Pasal 10 Pengisian Personel Sekretaris, Wakil Sekretaris, Divisi, Bagian dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Dewan Kawasan Karimun ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Karimun. Pasal 11 Apabila Sekretaris, Wakil Sekretaris, Divisi, Bagian dan Staf Pelaksana meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Ketua Dewan Kawasan Karimun akan menetapkan penggantinya dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Karimun.
Pasal 12 Pengelolaan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Kawasan Karimun ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri. Pasal 13 Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi surat menyurat dapat digunakan kop surat bertuliskan Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Ketua Dewan Kawasan Karimun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 21 Agustus 2013 KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN, Ttd H. MUHAMMAD SANI
Lampiran
:
Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor Tanggal
: 10 Tahun 2013 : 21 Agustus 2013
DEWAN KAWASAN BINTAN
SEKRETARIS DEWAN KAWASAN BINTAN
TENAGA KHUSUS BIDANG PERENCANAAN
TENAGA KHUSUS BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
WAKIL SEKRETARIS DEWAN KAWASAN BINTAN WAKIL SEKRETARIS DEWAN KAWASAN BINTAN
TENAGA KHUSUS BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN INVESTASI
WAKIL SEKRETARIS DEWAN KAWASAN BINTAN BATAM
TENAGA KHUSUS BIDANG PERDAGANGAN DAN INVESTASI
1
3
3
DIVISI ADMINISTRASI DAN PENYUSUNAN PROGRAM
DIVISI PROMOSI, INVESTASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DIVISI KEUANGAN DAN VERIFIKASI
4
DIVISI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAGIAN ADMINISTRASI
BAGIAN PROMOSI DAN INVESTASI
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BAGIAN HUBUNGAN MASAYARAKAT
BAGIAN VERIFIKASI
BAGIAN PELAPORAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN EVALUASI
