KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014, perlu dilakukan Penyempurnaan dan perubahan terhadap Peraturan tersebut agar lebih transparan, berdaya guna, efektif, efisien serta berkesinambungan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Penerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
5.
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7.
Keputusan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor KEP-59/M.EKON/12/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8.
Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah serta ditambah 1(satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. 2. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, selanjutnya disebut Dewan Kawasan Batam adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam adalah lembaga/Instansi pemerintah pusat non struktural yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Batam dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, serta pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Batam adalah merupakan struktur yang mengatur tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam. 5. Ketua Dewan Kawasan adalah Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 6. Wakil Ketua Dewan Kawasan adalah Wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 7. Kepala Badan Pengusahaan Badan Pengusahaan Batam.
adalah
Kepala
8. Wakil Kepala Badan Pengusahaan adalah Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam. 9. Anggota/Deputi adalah Anggota/Deputi pada Badan Pengusahaan Batam. 10. Staf Khusus adalah staf yang khusus membantu pimpinan dalam bidang bidang tugas tertentu yang bersifat khusus pada Badan Pengusahaan Batam. 11. Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah merupakan unit kerja yang melakukan tugas pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam. 2.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Pasal 2 Badan Pengusahaan Batam dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan Batam. 3.
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Pasal 3 Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4.
Ketentuan Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf f diubah, huruf g, huruf h dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan: a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan lain yang berlaku; b. mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. membuat peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain, meliputi: 1. pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga mampu bersaing dengan Kawasan sejenis di negara lain.
2. kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi, seperti sektor industri, maritim, perdagangan, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya. 3. memproses Perizinan Usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundangan. e. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk tugas-tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam, kecuali terhadap tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f.
Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian sebagai dimaksud pada huruf d angka 2. dan pengelolaan lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berpedomani pada Peraturan Perundangan Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun.
g. dihapus h. dihapus 5.
Ketentuan Pasal 6 dihapus
6.
Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Batam terdiri atas:
Badan
Pengusahaan
a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Anggota Bidang Administrasi dan Umum yang selanjutnya disebut Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum; d. Anggota Bidang Pengembangan yang
Perencanaan dan selanjutnya disebut
Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan; e. Anggota Bidang Pengusahaan Sarana Usaha yang selanjutnya disebut Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha; f. Anggota Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya yang selanjutnya disebut Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya; dan g. Anggota Bidang Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Susunan Organisasi Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan. 7.
Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A Susunan Organisasi yang berada dibawah Anggota/Deputi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.
8.
Pasal 7B (1) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam dilakukan oleh SPI; (2) Dalam pelaksanaan tugasnya SPI bertanggung jawab langsung kepada Kepala dan secara administratif dibawah pembinaan Wakil Kepala; (3) Unit kerja SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.
9
Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), huruf b diubah, huruf g diubah menjadi huruf f, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala: a. mewakili pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan; b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Badan Pengusahaan Batam; c. memberikan pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam apabila dipandang perlu; d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Badan Pengusahaan Batam; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala melaporkan kepada Kepala;
10.
Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 (1) Ketentuan mengenai proses pengangkatan dan penetapan personel yang berada di bawah Anggota/Deputi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam. (2) Penunjukan dan pengangkatan personel kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.
11.
Ketentuan Pasal 19 dihapus.
12.
Judul Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB X KETENTUAN PENUTUP
13.
Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 Pada saat berlakunya Peraturan ini seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Ketua Dewan Kawasan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
14.
Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31A Peraturan pelaksanaan dari Peraturan ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan.
15
Ketentuan BAB XI dihapus.
16
Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 Pada saat peraturan ini mulai berlaku Peraturan Ketua Dewan Kawasan Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dinyatakan tetap berlaku.
Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 30 Maret 2015 KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, Ttd H. MUHAMMAD SANI
