1OlIl_ _ BU"
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
DAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKA YAAN INTELEKTUAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
DAN PELAYANAN PENDAFTARAN INTELEKTUAL
NOMOR : 551/SPJ/A5/4/2017 NOMOR : HKI,HM.05.02-24 Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (26-4-2017) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. GUSMARDI BUSTAMI
: selaku Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam , berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tanggal 5 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Derdan~nn~n Bebac;:...., rlan D""I~b'lhan Beb~s R~t~rn , , ,.,.. berkedudukan di Gedung BIFZA, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Pulau Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I; ~"""I'::1"""'1
II.
'-'I'-A
'""
I Para! ~ak i
I.
......
...., ........ to.A • • • ,
17::':
ihak
U
2. AIDIR AMIN DAUD
selaku PIt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di JI.H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.
PIHAK I dan PIHAK Ii seianjutnya secara bersama-sama disebut PARA PiHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PIHAK I adalah lembaga yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 2. Bahwa PIHAK II adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara efektif, efesien dan akuntabel PARA PIHAK menganggap per!u bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pe!aksanaan dan pengawasan pekerjaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 4. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 548/SPJ/KAl4/2017 dan Nomor: M.HH.05.02 TAHUN 2017 tentang Izin Keimigrasian dan Pelayanan Jasa Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada tanggal 26-4-2017 PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sarna tentang Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sarna tentang Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sarna ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang kekayaan intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem pendafiaran intelektual nasional. (2)
Perjanjian Kerja Sarna bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem kekayaan intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual. Pasal2 RUANG LlNGKUP
Ruang lingkup Perjanjian
Ke~a
Sarna ini meliputi:
a.
Penyebarluasan informasi dan sosialisasi dibidang kekayaan intelektual kepada pemangku kepentingan dalam bentuk seminar, pelatihan, lokakary'a, temu wicara, dan bimbingan teknis;
b.
Penyelenggaraan pelayanan pendafiaran kekayaan intelektual;
c.
Kegiatan !ainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi P,L\RA PIHAK di bidang kekayaan intelektual. Pasal3 JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian Kerja Sarna ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sarna ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sarna ini.
[ Paraf ~~ak I
I par:;ihak II
Pasal4
PELAKSANAAN
(1) PIHAK I bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraa penyebarluasan informasi dan ol~y~nan t''''' nonrl~ft~r~n wowa\l~an 'Intoloktua wop~d~ PII-IAK II J P""A '-AI I
I
. U ...... IL ...... 1LA1
" ....... ''\
U.
fl.""'" '\
.,'-'..........
I
I ••
'U
•
a
(2) PIHAK II bertanggung jawab untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia, materi kegiatan, dan informasi kekayaan intelel<1ual untuk kepentingan n~m/~h~rlll~~n
t'''''1-''''-''-''''''''''''''''
infnrm~c:i
111'_""---
rl~n
-_ ..
n~I~\I~n~n
,.,""'._,_..""".,
n~nrl~ft~r~n
k~k~\/~~n
,.,"' .._""'.,,"""'_••• '''''.'....,'""'''-'''••
int~l~kt.I~1
1,.",,,,.,,,.'''--
kepada PIHAK I. (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem kekayaan intelektual. (4) PARA PIHAK akan menjalin komunikasi, koordinasi untuk pertukaran informasi dan data atau melaksanakan forum lain yang dinilai perlu untuk kegiatan sistem kekayaan intelektual di Batam. (5) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di Batam. (6) PARA PIHAK da!am pe!aksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sarna ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. (7) Pelaksanaan kerja sarna ini mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing masing pihak sebagairnana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal5
PEMBIAYAAN
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK.
Ke~a
Sarna ini ditanggung
Pasal6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam rnelaksanakan Perjanjian Kerja Sarna ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
I Paraf t ak I I pr;Pihak II I
Pasal7
EVALUASI
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal8 LAIN-LAIN Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal9 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai dan stempel serta rnempunyai kekuatan hukurn yang sarna.
PIHAKI,
PIHAK II,
ANGGOTA 5/DEPUTI BIDANG PELAYANAN UMUM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PIt. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ,. REPUBLIK INDONESIA,
Pasal?
EVALUASI
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal8
LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal9
PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) as Ii, masing-masing dibubuhi materai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sarna.
PIHAKI,
PIHAK II,
ANGGOTA 5/DEPUTI BIDANG PELAYANAN UMUM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PIt. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA, I
1' . ,.) ~- .
".
r
