REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PEREKONOMIAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Perekonomian
Belanda,
yang
selanjutnya
secara
tunggal
disebut
" Penandatangan" dan secara kolektif disebut "Para Penandatangan";
MEMPERTIMBANGKAN semangat kerja sama yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HukUJm Laut Tahun 1982 dan pertimbangan bersama
Para
Penandatangan
perihal
konservasi ,
pengelolaan,
dan
pembangunan berkelanjutan serta pemanifaatan yang bertanggung jawab atas sumber daya kelautan;
MERUJUK pada 1) Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Perekonomian Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Perikanan dan Budidaya ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 November 2013, dan 2) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda tentang Kerja Sama Maritim ditandatangani di Den Haag pada tanggal 22 April 2016;
MEMPERHATIKAN Mixed Commission yang telah ada dibentuk berdasarkan
Persetujuan Kerja Sama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 1968;
MENGAKUI kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan
Belanda yang dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (WGAFF), dan kerja sama ini akan memberikan manfaat yang sama terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi Para Penandatangan;
BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama di bidang terkait dengan kelautan
dan perikanan;
MENEGASKAN bahwa kerja sama di bida111g kelautan dan perikanan merupakan
kepentingan bersama dan akan berkontribusi kepada pengembangan kerja sama bilateral antara Para Penandatangan;
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;
TELAH mencapai saling pengertian sebagai berikut:
PARAGRAF1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah membentuk suatu kerangka kerja untuk penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan pnns1p
kesetaraan ,
saling
menghormati,
saling
percaya
menguntungkan, di bidang sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2.
dan
saling
PARAGRAF2 BIDANG-BIDANG KERJA SAMA
1. Bidang kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini termasuk,
tetapi tidak terbatas pada : a. Pencegahan, penanganan, dan pemberantasan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; b. Pengembangan perikanan dan budidaya berkelanjutan; c. Pengembangan industri pengolahan perikanan dan pemasaran; d. Pertukaran informasi, data dan teknologi kelautan dan perikanan; e. Karantina ikan, inspeksi, dan sertifikasi; f.
Peningkatan kapasitas, pelatihan dan bantuan teknis;
g. Pertukaran sumber daya manusia diantara Para Penandatangan, termasuk pertukaran tenaga ahli, pejabat pemerintah dan praktisi.
2. Para Penandatangan dapat berupaya, apabila diperlukan, untuk berkonsultasi tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama sebelum penyelenggaraan fora perikanan regional dan internasional.
PARAGRAF 3 PENGATURAN PELAKSANAAN
Untuk mengimplementasikan secara efektif bidang-bidang kerja sama yang tertuang dalam Paragraf 2, pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut melalui suatu pengaturan pelaksanaan yang disepakati Para Penandatangan
PARAGRAF4 PEMBENTUKAN SUB KELOMPOK KERJA KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Para
Penandatangan
telah
menyetuj ui
untuk membentuk sebuah
Sub
Kelompok Kerja (SWG) Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah
Kelompok Kerja
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (WGAFF), untuk
melaksanakan Memorandum Saling Penigertian ini; 2. SWG akan terdiri atas perwakilan terka it dari masing-masing Penandatangan serta perwakilan institusi pelaksana teknis Memorandum Saling Pengertian untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian; 3. SWG akan bertemu secara berkala dan bergantian di Republik Indonesia dan Belanda sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada tanggal yang disepakati Para Penandatangan dan disesuaikan dengan jadwal pertemuan WGAFF; 4. Peran SWG adalah sebagai berikut: a. Menyusun pengaturan pelaksanaan dan mengawasi implementasi dari pengaturan
pelaksanaan
dimaksud untuk bidang-bidang
kerja sama
tersebut dalam Paragraf 2 Memorandum Saling Pengertian ini; b. Membagikan
informasi
mengenai
perkembangan
kerja
sama,
serta
berkonsultasi dan memformulasikan rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul pada pelaksanaan bidang-bidang kerja sama tersebut dalam Paragraf 2 Memorandum Saling Pengertian ini; c. Melaporkan bersama perkembangan kegiatan kerja sama kelautan dan perikanan kepada WGAFF dan apabila diperlukan, kepada Forum Maritim Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda. 5. lmplementasi pembentukan SWG ini akan dilakukan melalui pengaturan yang terpisah.
PARAGRAFS PENGATURAN PEMBIAYAAN
Kerja sama yang tercakup dalam Paragraf 2 akan dilaksanakan dalam batas kewajiban dan kemampuan keuangan masing-masing. Para Penandatangan akan memutuskan bersama pengaturan-pengaturan pembiayaan yang timbul, secara kasus per kasus , berdasarkan kepada ketersediaan dana.
PARAGRAF6 KERAHASIAAN
Para Penandatangan akan memastikan kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi
dan data lainnya tidaK diberiKan atau disampaikan kepada pihak ketiga terkait implementasi Memorandum Saling Pengertian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Penandatangan, selama kondisi ini tidak bertentangan dengan kewajiban Para Penandatangan untuk menyediakan atau membuka informasi yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan nasional yang relevan dan berlaku.
PARAGRAF7 SUMBER DAYA GENETIK
Para Penandatangan menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya genetik akan
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan-ketentuan
dalam
Konvensi
Keanekaragaman Hayati 1982, khususnya prinsip-prinsip persetujuan terlebih dahulu dan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Setiap Penandatangan memiliki kewenangan untuk menentukan akses ke sumber-sumber daya genetik sesuai
dengan
perundang-undangan
dalam
negeri
dan
berupaya
untuk
menciptakan kondisi guna memfasilitasi akses yang jelas kepada sumber daya genetik.
PARAGRAF 8 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Para Penandatangan menyetujui bahwa pemanfaatan setiap hak atas kekayaan intelektual yang muncul dari implementasi Memorandum Saling Pengertian ini akan tunduk kepada suatu pengaturan terpisah diantara Para Penandatangan.
PARAGRAF9 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan yang mungkin timbul antara Para Penandatangan terkait interpretasi dan/atau implementasi dan/atau aplikasi dari ketentuan apapun dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Penandatangan.
PARAGRAF 10 PERU BA HAN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan tertulis dari Para Penandatangan dengan memberikan pemberitahuan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Penandatangan.
PARAGRAF 11 KETENTUAN AKHIR
1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada saat tanggal ditandatangani dan akan berlaku selama 3 (tiga) tahun. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang melalui persetujuan kedua belah pihak, secara tertul is melalui jalur diplomatik, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku. 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Penandatangan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penandatangan lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
3. Pengakhiran
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
tidak
mempengaruhi
keabsahan dan durasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesai kegiatan tersebut. 4. Memorandum Saling Pengertian ini akan menggantikan Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Perikanan dan Budidaya antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Perekonomian Kerajaan Belanda yang berakhir pada tanggal 20 November 2016.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
Pemerintah
masing-masing,
telah
menandatangani
Memorandum
Saling
Pengertian ini. DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal .. ~~ .. bulan November tahun 2016,
rangkap dua asli, dalam bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah mempunyai keabsahan yang sama. Oalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PUBLIK INDONESIA
USI PUDJIASTUTI Menteri Kelautan dan Perikanan
!LIANNE PLOUMEN Menter Perdagangan Luar Negeri dan K rja Sama Pembangunan atas ama Menteri Pertanian
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS OF THE NETHERLANDS ON MARINE AFFAIRS AND FISHERIES COOPERATION
The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Econom ic Affairs of the Netherlands, hereinafter referred to singularly as " The Signatory", and coll ectively as " The Signatories";
CONSIDERING the spirit of cooperation as stipulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea (U NCLOS) 1982 and the common concern of The Signatories on conservation , management, and sustainable development and responsible utilization of marine living resources; REFERRING to 1) the Memorandum of Understanding between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economic Affairs of the Kingdom of the Netherlands on Fisheries and Aquaculture Cooperation signed in Jakarta on November 201h, 2013; and 2) the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands on Maritime Cooperation signed in the Hague on April 22nd, 2016;
TAKING INTO ACCOUNT the existing Mixed Commission established under
Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands signed 1n
Jakarta on July 7th, 1988; RECOGNIZING the fruitful collaboration between Indonesia and the Netherlands
which have been conducted through the Working Group on Agricu lture, Fishery and Forestry (WGAFF), and that this cooperation would lead to common benefits on food security and economic development of The Signatories;
DESIRING to further expand cooperation in the area related to marine affairs and
fisheries ;
AFFIRMING that cooperation in the field of marine affairs and fisheries would serve
the common interests and contribute to the enhancement of further bilateral cooperation between The Signatories;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in both countries:
HAVE come to the following understanding:
PARAGRAPH 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to set up the framework for the enhancement of cooperation in the field of marine affairs and fisheries based on principles of equality, mutual respect, trust and benefit, in the field as set forth in Paragraph 2.
PARAGRAPH 2 AREAS OF COOPERATION
1. The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding (MoU) may include, but are not limited to: a. Prevention, deterrence, and elimination of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing; b. Sustainable development of fisheries and aquaculture; c. Development of fishery product processing industries and marketing; d. Exchange of information, data and technology on marine affairs and fisheries ; e. Fish quarantine, inspection, and certification; f. Capacity building, training and technical assistance; g. Human resources sharing between The Signatories, including exchange of experts, government officials and personnel practices.
2. The Signatories will endeavor, whenever deemed necessary, to consult on matters of mutual interest prior to regional and international fisheries fora.
PARAGRAPH 3 IMPLEMENTING ARRANGEMENT
To effectively implement the areas of cooperation as stipulated in Paragraph 2, such cooperation will be pursued through implementing arrangements to be jointly decided upon by The Signatories.
PARAGRAPH 4 ESTABLISMENT OF SUB WORKING GROUP ON MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
1. The Signatories agreed to establish a Sub Working Group (SWG) on Marine Affairs and Fisheries. under the Working Group on Agriculture, Fishery and Forestry (WGAFF), to implement this MoU; 2. The SWG will include the relevant representatives from each Signatory as well as the representatives of their implementing institutions to implement the MoU; 3. The SWG will meet periodically and alternatively in the Republic of Indonesia and the Netherlands at least once a year at dates decided upon by The Signatories and in accordance with the WGAFF meeting schedule; 4. The roles of the SWG are as follows: a. To develop the implementing arrangements and monitor the implementation of the implementing arrangements of the areas of cooperation under Paragraph 2 of this MoU; b. To share information on the progress of cooperation, as well as to consult and formulate recommendation to solve any problems that may occur in the implementation on the areas of cooperation under Paragraph 2 of this MoU; c. To jointly report the progress of marine affairs and fisheries activities to WGAFF and if deemed necessary, to the Bilateral Maritime Forum between the Government of the Republ ic of Indonesia and the Government of the Netherlands. 5. The implementation of the establishment of the SWG will be done in a separate arrangement.
PARAGRAPH 5 FINANCIAL ARRANGEMENTS
The cooperation set forth in Paragraph 2 will be carried out within their own liabilities and financial capabilities. The Signatories will jointly decide upon any
financial arrangement arising by the respective Signatories therein, on a case-bycase basis, subject to the availability of funds .
PARAGRAPH 6 CONFIDENTIALITY
The Signatories wi ll ensure that the confidentiality and secrecy of documents, information and other data are not shared or supplied to a third Party for the implementation of this MoU without prior written consent of The Signatories, insofar as this condition does not conflict with any obligation of The Signatories to provide or disclose information required by relevant and existing national laws and regulations.
PARAGRAPH 7 GENETIC RESOURCES
The Signatories reaffirm that access to genetic resources will be carried out in accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity 1992, particularly the principles of prior informed consent and of fair and equitable benefit sharing. Each Signatory will have the authority to determine access to genetic resources in accordance with its domestic legislation and endeavor to create conditions to facilitate transparent access to genetic resources.
PARAGRAPH 8 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The Signatories decide that the utilization of any intellectual property arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be subject to a separate arrangement between the Signatories.
PARAGRAPH 9 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences between The Signatorie~ relating to the interpretation and/or implementation and/or application of any provisions of this MoU will be settled amicably through consultations and negotiations between The Signatories.
PARAGRA.PH10 AMENDMENT
This MoU may be amended at anytime by mutual written consent of The Signatories given at least 3 (three) months in advance. Such amendments wi ll form an integral part of this MoU and will come into effect on such a date as may be determined by The Signatories.
PARAGRAPH11 FINAL PROVISIONS
1. This Memorandum of Understanding will enter into force on the date of its signature and will be remain in force for 3 (three) years. It may be extended by mutual consent, in writing through diplomatic channel , 3 (three) months prior to the expiration date. 2. This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Signatory by giving written notification to the other Signatory 3 (three) months prior to the date of termination. 3. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the validity and duration of any activity made under this Memorandum of Understanding until the completion of such activity.
4. This Memorandum of Understanding will act as a replacement to the Memorandum of Understanding on Fisheries and Aquaculture between Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republ ic of Indonesia and Ministry of Economic Affairs of the Kingdom of the Netherlands which expired on
2Qth
November 20 16.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this MoU.
SIGNED in Jakarta on
.~~~.
day of November in the yea r of 2016, in duplicate, in
the Indonesian and English languages, all texts having equal validity. In case of any divergence in interpretation, the English text will prevail.
FOR THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF
f OR THE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
F HE
ETHERLANDS
THE REPUBLIC OF INDONESIA
Minister for Marine Affairs and Fis heries
Devel pment Cooperation on behalf of The Minister for Agriculture
