PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DE NGAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN MENGENAI PELAYARAN NIAGA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik I slam Iran selanjutnya disebut sebagai Para Pihak. Berhasrat untuk mempererat hubungan persahabatan antara Para Pihak, mengembangkan ker j asama dan men ingka t kan e f is iens i pe 1 aksanaan pelayaran niaga sesuai dengan prin s ip kebersamaan dan saling menguntungkan . TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT Pasal 1 Dalam Persetujuan ini ( a)
I stilah " Kapal da ri salah satu Pihak" berarti kapal - kapal niaga ya ng berl ayar dengan bendera kebangsaan dan di daftarkan di sal a h satu Pihak, tidak termasuk 1.
2. 3. 4.
kapal perang; kapal-kapal lain yang bertindak sebagai kapal angkatan bersenjata; kapal - kapal riset (h idrografi, oseanografi dan ilmiah); kapal-kapal ya ng berfungsi non-komersial (kapal pemerintah, kapal rumah sakit dan lain - lain).
(b)
Istilah "Awak kapal' ' berarti mereka yang bekerja di kapal dari salah satu Pihak dan memegang dokumen jati diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak tersebut seperti tercantum dalam pasal 8 dari Persetujuan ini dan yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Awak Kapal tersebut.
( c)
Is ti 1 ah "Pen umpang " ber art i orang- orang yang berada di kapal dad. salah satu Pihak yang tidak dipekerjakan atau terikat dalam setiap bidang tugas di kapal dan yang namanya tercantum dalam Daftar Penumpang kapal tersebut.
(d)
Istilah "Pej abat yang berwenang " 1.
Untuk Republik Indonesia Departemen Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) .
2.
Untuk Republik Isl am Iran : Kementerian Jalan Raya dan Transportasi (Organisasi Kepelabuhanan dan Pelayaran) .
(e)
Istilah " Wilayah "
berarti
Dalam kaitan dengan Republik Indonesia, wilayah Republ i k Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam perundang-undangannya dan ka wasan yang berbatasan dimana Negara Republik Indonesi a mempunyai kedaulatan, hak- hak berdaulat dan yurisdiksi sesuai dengan ke t entuan Konvensi Pers er i kat an Bangsa-Bangsa ten tang Hukum Laut tah un 1982 . Dalam kaitan dengan Republik Islam Iran ada l a h sebagaimana ditetapkan di dalam hukum lautnya dan kawasan perbatasan dimana Republ i k I s l am Iran mempunyai hak berdaulat ata u yurisdiksi. Pasal 2 Kapal - kapal dari masing - masing Pihak hanya melayari pelabuhanpel a buhan tertentu dar i Para Pihak yan g terbuka un tuk negara nega ra as ing da n dal am rangka mel aksan a kan pe 1 aya nan angku tan penumpan g dan barang (selanjutnya disebut ''pelayanan pengangkuta n yang disepaka t j ") a nt ara ke dua negara. Pas a l 3 Kapal - kapal c har ter , baik cha rt e r berjangka maupun c harter kapal koso ng d e ngan j an g ka waktu s ewa sa t u tahun atau l e bih yang di operasikan oleh perusa haa n pel aya r a n dari Para Pihak, dimungkinkan j uga untuk berperan - ser t~ dalam pelayanan pengangkutan yang disepakati. Pa sal 4 Masing- masing Pihak harus menghindari , s es ua i dengan hukum dan peratur an perundang-u ndangann ya , set i ap tindakan diskriminasi terha dap kapal - kapal Pihak l ain yang berkaitan dengan pe l ayana n pengangkutan yang d isepakati a nt ara kedua. n e gar a.
I Pasa l 5 Mas ing-mas ing Pi ha k harus memberikan pe r l akua n yang sama dengan ka pa l-kapal negara lain terhadap ka pal- ka p al P ihak l ain di pel abu han ny a yang ter buka untuk negara - negara asing dengan mempe rh a t i ka n per undan g- un clangan yang be r 1 aku di mas i ng-mas i ng Pihak. Pasal 6 Ketent uan - ketentuan dari Perse t ujuan in i t i dak berlaku untuk an gkutan muatan dalam negeri ( Cabotage ) . Kapa l -kapal dari masing - masing Pihak yang ber l ayar menuju pelabuhan- pelabuhan negara ke tiga un t uk me nga ngkut bar a ng ata u penump ang tidak dapat dianggap sebaga i angkutan mu atan dalam negeri ( Cabotage). 2
v
Pasal 7 Para Pihak harus sa l ing men gakui sertif ikat yang berlakL1 yang sesuai de ngan Konvensi In ternasiona l serta dokumen kap a l l ainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak. di terbi tkan
Pasal 8 Para Pihak harus mengakui dokumen-dokumen jat i diri Awak kapal masing - masing Pihak, yang diterbitkan dan diakui oleh para pejabatnya yang berwenang . Dokumen-dokumen jati diri tersebut adalah : (a) . Untuk Awak kapal dari kapal-kapal Republik Indonesia : Paspor Pelaut dan Buku Pelaut. (b) . Untuk Awak kapal dari kapal -kapal Republik Islam Iran Pelaut.
Buku
Pasal 9 (a)
Para Awak kapal bila tinggal di pelabuhan atau perairan dari Pihak lain, harus memperhatika n peraturan dan perundang-undangan yan g b er 1 aku dar i Pi hak 1 a in t erse but . Awak kapal harus diijinkan untuk menghubungi pejabat ko nsul er at au perwakilan diplomatik mereka untuk menyelesaikan set iap persyara tan-p ersyar atan yang diperlukan.
( b)
Para Awak kapa l dari kapal - kapal masing-masing Pihak secara ti mb a l b a lik h arus diijinkan turun ke darat se lama kapalnya berlabuh di pe lab uhan Pihak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-un dangan nasio nalnya .
( c)
Par a Awak kapa 1 dar i kap a 1-kapal salah sa tu P ihak yang mem e rlukan perawatan kesehatan harus diijinkan untuk tinggal rti wilayah Pihak lainnya selama waktu yang diperlukan untuk perawatan sesuai de nga n peraturan dan perundang-undangan Pihak Jain itu.
(d)
Para Awak kapal dari kapal - kapal masing-masing Pihak boleh mernasuki wi l ayah a tau melakukan perjalanan rnelintasi wilaya h Pi h ak lain untuk ma ksud menggabungkan d iri ke kapa l , pemulangan a t au un tuk alasan lain yang dapat diterima oleh pejabat b e rwenang dari Pihak lain setelah men ye lesaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai de ngan peraturan dan perundang- undan ga n nasional yang berlaku di Pihak lain tersebut .
(e)
Masing-masing Pihak berhak untuk menolak setiap Awak kapal yang memasuki wilayah Pihak lain sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan Negaranya, walaupun mer eka memb a wa dokume n .iati diri Awak kapal sebaga imana dis ebutka n dalam pasal 8.
3 J
Pasal 10 (a)
Bilamana kapal-kapal dari masing - masing Pihak dalam pelayaran mengalami kecelakaan di wilayah perairan a tau di pelabuhan- pelabuhan Pih ak lain, maka Pihak yang tersebut terakhir i ni wajlh memberi segala bantuan yang memungkinkan kepada kapal - kapal , awak kapal, muatan dan penumpangnya .
(b)
Masing-masing Pihak harus segera memberitahukan pejabat konsuler, atau jika tidak ada pejabat demikian, kepada perwakilan diplomatik dari Pihak lain, mengenai suatu kapal yang mengalami kecelakaan serta memberitahu tindakan - tindakan yang telah dilakukan untuk penyelamatan dan perli ndu ngan terhadap awak kapal, penumpang, kapal, muat an dan perlengkapan kapal.
(c)
Ketentuan - ketentuan dalam pasal ini tidak membatasi hak me ngaj ukan tun tutan he rke naan dengan pembe r ian pert o 1 ongan dan bantuan sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang dibuat terhadap sesuatu kapal , dimana awak kap a l, muatan dan harta bendanya telah mengalami kerusakan. Pasal 11
Pendapatan yang dipProleh dari jasa pelayaran niaga atau yang h erkai t an dengan jasa-j asa pelayan an la innya yang diberikan salah satu Pihak kepada Pihak lain dilakukan sesuai dengan per atura n dan perundang-undangan na innalnya . Pasal 12 Para Pihak harus menerima, dalam h atas -batas yang sesuai dengan peraturan dan per undang-u nda ngannya , semua tindakan-tindakan yang layak mem ud ahka n dan mempercepa t perjalana n kapal, serta mencegah kelambatan-kelambatan yang tidak perlu , dan untuk mempercepat serta menye derhanakan pelayana n kPpaheanan dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.di pel a b11han . Pas ;d 13 KetPntuan -ketentua n dari Persetujuan ini t:idak membat as i hak mac;;ing-masing Pihak untnk mengambil t indakan - tindakan perlindungan demi keamanan, ling kungan hidup dan kesehatan umum atau pencegahan terhadap pe nyakit menular dan pes yang berasal dari binatang dan tanaman. Pasal 14 Untuk mel aksa nakan Persetujuan i ni para Pihak akan mendorong perusahaan pe l ayara n nasionalnya untuk mengadakan pengaturan ber sama dalam pengangkutan .muatan .
4 j I
Pasal 15 (a)
Dengan semangat kerjasama yang erat, Pa ra Pihak akan saling melakukan konsultasi secara berkala untuk 1.
Membahas dan meningkatkan kondisi pelaksanaan Persetu juan ini ;
2.
Mengajukan dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan yang dapat diambil terhadap Persetujua n ini ;
3.
Membentuk suatu Komisi Bersama d enga n tujuan melakuka n pengawasan pel aksanaa n Persetujuan ini dan pengembangan ker j asama timbal balik.
Komisi Bersama in i dapat me ngada kan pertemuan atas permintaan salah satu Pihak. (b)
Sesuai dengan ayat (a) Pasal ini, Para Pihak dapat mengusulkan mela lui sa lu ran diplomatik, mengenai pelaksanaa n konsultasi yang d il akukan o l eh pejabat maritim yang berwenang dari Pemeri n t a h ke du a nega r a, ya ng d imulai tidak lebih dari 60 (enarn puluh) h ari sejak ta nggal pengusulan. Pas a 1 1 6
(a)
Para Pi hak akan meningkatkan secara akti f pengembangan ekonom i dan perdagangan antara kedua belah Pih ak me l a lu i kerjasama pelayaran niaga.
(b)
Par a Pi hak setuju memberikan persyaratan yang layak terhadap perusahaan pelayaran darj masing-masing Pihak yang akan me ndirikan kantor perwakilannya di wilayah Pihak lain. Pasal 17
Perselisih a n yang timbul berkenaan d e ngan penafsiran atau pelaksanaan Persetuju a n ini harus dise l esaikan secara bersahabat me l a lui konsultasi-konsultasi dan perundingan d i p l omatik antara Para Pihak. Pa sal 18 (a)
Persetujuan in i mul ai berlaku sejak tanggal p emberitahuan terakhir oleh ma sing-masi ng Pihak setelah mem e nuhi prosedur hllkum yang berlaku.
(b)
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk j angka waktu 5 ( 1 ima) t a h un dan akan ter us be r 1 ak u unt uk j an gka wakt u 5 (lima ) tah un ber i kutnya dan seterusnya kecual i sa la h sat u Pihak memberita hukan secara t ertu l is untuk mengakhiri Persetujua n ini 6 (en am ) bulan sebe l um Perset uju an in i diakhiri.
5
(c)
Persetujuan ini dapat dirubah setiap saat jika dianggap perlu berdasarkan kesepakatan bersama.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di l.~~.1'.a.~ .. pada tanggal IJ. !t.P.,__ ,i:-. ·'''~ dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, ba hasa Persia dan bahasa Inggris, semua naskahnya mempunyai kekuatan hukum yang sama . Dalam hal terdapat perhedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan dipergunakan.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Republ i k Islam I;,Jh
Signed
Signed
6
----
'\.
-....
J
'" tf. c;..
c;..
,
f.
E ..
t
r '"·
'"
l
'"
i
-
.
l"r ~~ f·rJ ·_ l. ~. ·~
't
t.
[
~
c;..
.[ t-:
'"c. c;.. '"
.
'-~
·"
tr ;
L
~
~
\.
-
·~
~
-l-5
I
-~ ~ -
=- .b ·. 'r
l. 't ~':.5.
\.
[
C 1\
"
I
l
~ 't ~
'-
-
.
.....
........
...... .....
""
""
-<
-
'"
t'-. '-• E-
.
v
....
0 ~
(;"'
-t ~
i i
- ~... ~
~
~
c.
-r'
l-
'- .r t · \. t \. ~ c;..c .rr_ ~ .b; ~ '" ~ F ·~ ~ ~'"Ee.. f.''"-'"cf'"~li·t" E: .ft'r:Jt';.:;1 I '-t . _r;'- E;l r
-
-
\. F.:: !
L :. .. '-
·~ r
C;
'r• ,L
.
{\ft
s
l - \.- ':t- \. '-. f. ~
t
t
.. t....
{ ~ i ~
~
\
.r
Lt i {I ):, .f r. .t t ~
'-·
~ ~
c;..
v
°''"'5~ ~c. c. f:"c;.. f 5. .r t· vt: -
c;..
'"
v
~ ~
i
.~
f.
~
-
l t~
'Ill
! 1 1: ~ .r
..
.t
1'"
l . ~'"ft~ t ~ .r ':: 't
«i
~
.c-e:
-
'~ :"t.
~ -
- C"'<;.
G.
'c.:~
"° :t
r t. t
i1-1 ~: Ci.
E:
'&-~ '~
f:_'C ~
JJl-l.iJ.) ~ ~~ jl ~.)~ "4..~4 U.CI"
....SJ I~ J ~ \r""9 ~~ ~ L.U......e ....J JI- J.,) j I ~U- ~L.U......e
\r""9'--1J ~~ IJI.,) IJ ~LI.l.i.il,_. \)o-:!11 ·~I
'~
J.-
J-$ OJl.)I)
....Lt Jib
~ l.a..l..o .....; )o J,) j I
~J,) JJ La .:JT o
1
O.)u~
, ;1 ..:.-:;J~ " 0 1.>.....H ..... " 0;1,
·, J~, ~.Jl.,)..J J~I
lo.W
.....L.trfl'
~J.)J)L..i.t; ~.U ~J,)4Jf
o.W
-~ ~ ""°~1
\\i·•:
(~)
C~.) ~)A-~ O.J.,)W ~lwl.a
....Jjo
~ ~, .,)..J,.. U'9
oJIJ
I.,,.. la.
J,
<,.,>
L..i.t;
.J,l-l.t oT J,) ~ ~ J.,) 4JT U'9'--1,
j I ..:.-:iJ ~ " C~~ ....J>" oJ I ' ( ..:,,)
..:,,Uo~JI
\Sj.l,~I cSJj·~·~·J.,)
..:,,Jlj, -
(l
.(~~J,) .lol+iJI
\SJ-!I,
.,, o l.J ..:,,Jlj,-ol>:!IU'9ll..1'5J)'\ •
?J,) (\'
.(~1~,J,)~ ol..jlw)
: jl
..:.-:iJ~
",;--U 0;1,
.U~I~ cSj.l,~I \SJ~ ,~ '5j.l,~I \SJ~
\SJ~ ~ J'l....?-o
J»l....l..'
~ .)JI,) ~l-a o~I~
.)L-i..
l.....t
~4
(J
lA j """ '
1A"
oj,_-J,)
'5 ... ~ J,)
O,_s..ll~ ol>:!IU'9LlcSJ~
(Jl~I \r""9LI \SJ~ ~
nl....?--
u
4-)T >-! \Sj.l,.,)..JI
~UM ~I oT ~lloo
•~ J-1..e ~~J,) (J~L.JJ,) U
\Jlfl,_.;.J,) -
o.W ~~ 0 r 0 ~u J,)
J,.._. •
(~)
J ,.i:.
\Jlfl,_.;.J.,) -
\S~T' o.W ~~ oT
~lloo oj,.aJ,)~ .)JI.) ~t....a. J~ •~\..a
4-)T J-!
. ..:.w. I oT
jl ~J.,)~ .:H-! ~~ ~l.a..l..o ......
>,,)
jl
....Lt.Jib
cSUbJ,~
'5.)J~~J,) ~•jl.....t ~Jl..a \SUbJ,.U \SJJ ~ U~l.a..l..o ~)o
(JI~ ~
J ,.U ',) ~
U"'-1 ~ljl~) Jl.....t, ;Jl.&. ..:,,lA.U ~' ~~
( .) ,..
U - o JU I
~T
~
"ci.i I ~
,) J ,_. ..:,, l...U" - ~jl.,)~
I/'\
~
\...
........
,) r'" E:t .r
" t '.L
c,. \,.
c,. c,.
t.
't. c.
fil S·
~
t ~
"" -
t -
l:
t
f. .r. ~,; rr i
l
.n. ~ 't. E ; f
t -
\. ~ ~ ~
r f i F
\
- .
•c.. b
'c,.
'" c;,r \,."f; \,.
c,.
l
~ ~ "" .r .t. ~ l: ~ .t
r " ·- ~ ~ .r '
\,.
~
C,.
~
V
~
.r f. I
¥. ( l ~ - c. 'rsell).
v [
~
• c.. b
. 1. .t \,. E
tt t
1t- .r c,.
•
I
f. . t ff -[
._f:
v
c,.
~
'c. \ ~
• - 'rls\,.. ), -
l. tt
[1
-
't
I
\
E,
t '.r I
~
't
c.
f ! 't. 't.. 't. \. k~
,.,,._
~ I
1". t-
~
1·~} ~ l ¥ i· .~: tr....
f.
ft, 'rs-
\
~ ~
I
~
•
\,. l
c,.
l . .[ r..
I
~ £: . '&.~\.
l
c,.
f ~~
~ ~ r
c Jl
i'-.
c,. \,.
:r ~ .r
\,.
Cr
G
.
•
\,.
f .r .r
I ~ i.
'c.
~ ~
•c..
't.
b
c,.
c,.
l•
l l
1r '-r• I
•
\,.
c ·£
f
~ ~ ~ r'C." ~- ~ . ; 'i. f. .r ~ " c_ l
t -
t'rs- .~ tc. ~ v
l· ':: t
E
~
•c.. b
I
>ti
~ Ua..o u.A .>,) w
~ '----S ~
....S .>I .)..a~
.....; fa,.)) I
~~
• \$ lt."9 ~ I ,.S
•
~,>--It>
lw,
" ~ L.i.l..
~I~ IS
~ LA-:i.o ~fa
4-:t ~I ,_l.S ~
C~~ .,:::,, U. L.L. .b.. ,_..:;
~~
.~u.t ~·~ ~.> "-!IJ .Uh~J,)W
.....; fa
~~
"-~ \$~I -.rl lw L..a ....SJ I~ ~ LA-:i.o ~fa
.) ~ C ~.) ..:.. '-a L..i.o .lea.,_..:;
•• J ~, J.) w
· · •!
4.....$ I J
~.)
. ~ U-' .a.lib I~ ~ .> "-! I J .) ~ 4-ll \..l.A I
~·.>•.>-i ~·;•
•JUI
,).>,..
url'--~
....S.>•.a...
?' ISlA.)j~ "-~ "~' ISi~ (-UI)
1\Sj.i,,L.....jl \SJ"•
\S,) n-H~ J,) ... u... ~, ~ n··H--! J.)4..a u .>.u
a ol~I Ul"'""9~1 ISJ~ \SlAJ,L..a 4.a~ ISU.Cl\Sl..H (
......., )
IS,)J,_:, ~J.)4.A U... ~
~,>--It> IS ~T
~Jo) ~Jo) ....J..i ,_..:;
r° l.U....A
oT J~I ~l..-J ..:..l.>>1-9, o+ll,_l ,~LA-A.o
4.a~ \S""" I ( .....&.J I )
....;Jiii
,.)jl
. .),..._l ~·~ ~"'=.> •.> ~LA-:i.o ....tfa ~ ~ ,..U....S
.U,.S>---16
..:.. '-- L....i.o
~.) H
.a.lib I~ j
ISl.>--+I ~ ,)~ ~ 1
. .u ~ ~1
._
i
•
...J fa,,) j
I
~>---16
•
4.a
4.a~ \S l..k I
'# !,) oU~L....u
""l.e,j ,. ;
» ..:.. ~~
\$ lA ), ~ 4.a~ IS~ I ( ~)
,)~ \SlAJ,~ ._u~ fl...Ulb ,)~ .a.llbl~ ;~ "~U..:.... ..:..I)~' o+ll ,_.l V"lwl ~ ~.) ~LA-:i.o ....tfaJ.)~.>.)
..
~J, .> ~ lw "-! aT ~
~ ~~
....;fa,.)jl
~rJa
\S'AJ,l-.a d..o~ 1.5U-£ I ( ..,,)
,)~~I~;~~~ ~I,) ~>t ~
,. j"' \'.IL- j
~.>-.a \SI >-f ~,) ~ ~
....... 4.-t
;~
.._;fa ~ j ,)"' J.)
._;fa ...:,,1,,;L-a, ~1,_J~ ~Ua... t,51~'-- ~ ~
. .u ~ u.i ~ ~'
•;
• u.,,,L--a '--t o~ d>'
J ~ J.-t U
.> j
U"-4
I
.Jfa
~,)
J.:!.J.) )la L...:!
...:,,•.>.>&--,
~ '9~ '5
• .>'"' ·.
• '--t
U-£ I (...,::,)
~ 1' ; !
~, ~ \'.I~ o~ I.)
~.) ~ ~ ._j fa
~
J,
~>---4 \,S lA
• .._;,;.'.) j I
~ l.A..M
>1 j
• ~
C~.) ...,::, L. L.i..a '5 I >-!
~·,..... ~\.M.. ,.;"' ...,::,~~
0 1 ;1 ~ ~,,t ~~
.Jfa
,>--'--i
0T
,)JI' ~~ .~l..o..)J~
~I~
'>--'--i
U"'l.wl >-f
.)JI.)~ ~~
.),a
~ 4.a~ t,5U.Cljl ~)la .)'Jj)I
~JI .>-..a \,SI JI.)
4JT .rJ I
'I
'i)
4.-f 4..o.U
~rJa
( ....:,,)
...:,,IJ>1-a'
...:,,.a...)
l.o..
.)jA
'5 U.C I ~ l.w u.6
Lo
J'
.._;fa',) j I ~ rJ6 \S lA ~ 'f'-' wt< ....U I ) c;J1,.-,,4,) ~,) ....Jfa J,)~L...:! ~j,)"'
'5 ~T Jo) ~LA.:;..,,,. ;,t,(
4.-f
~ .)Jjf ~
• ~ ~ A u L. C~
~IJt
....;fa,.)jl
~ '5 4-J.a....c
l.. ':!-1-S
~ ~ ~ l.A..M ....; fa \'.IT
ol;--il...ti ,u.n....s • ..... ~\SU.Ct • u.J,La
• ~ ,,t
~ ~IJ
·~nT ~ ~
~f ~J,)L:! ~~ ~L.U.. ~~ ~l.A..M ..... fa,,..("':-') cl....$
.,.e l..U....A I J
~,) _.. l.A..M
.._;JI-
~ "~,)"' o~.).rJ JIJbOI ~
l.-a..o, . .:, 4J
~ ~,) o~ l..o..)
J\.t.) \'.IT t.$'4J,u..t.jl ~
J ,io..;_... ~ o ~ ,. 4-) I
~,,._"'&A"''--'' J~
...:,,u I .U I ,
~ l..o..)
· nl...U •o•_...l.. .......a t.5u.c1;1 . ~l.w.H
oUT t».bl ~IJ ~J,)
I
.,
I
....L..SL-f
~I.).).)\$~.) "-L.JI ~ ~l.. Ul.. o-:!I
.)U. (~)
4-.!llJI ~ ~ \S.)l.)Jl_,.i ~ 4$ ~~&.......,
..... U I . )
...::,, J 1.....:. J '--to) a't Jo) JI ,_...1 ,
J ~ ''-I I~ '-w.... • "-~ 4-S . .))-! ~I~ ,)jl•.a..A
'-..$ IAJIJ )-! >'°
...::,, l..~ >':! l.oo ~ ~ I ~ ...::,, l..~) I Ji-~ \S lA.M1' Jo)
• -'~ ~I JI
~.) ~ La..l.o
...J _,Jo
~ ~ La..l.o ._j fa
• .l.l ~ ~I, '-I'( ~ ...::,, I J>1-o, ~I
~
,_i
...,_:i
U" t.. I ,H
l r OJ lo 4!
< , ,),_..:. ...:,l);i-o,
I
lAJ,~
J!
....il1-3
~I,_.. •.l,.b....AJ,) ~La..1....e ~fa
aw;~~'~ ~·J ~ ..:,,L.1.U1
'"*'' e:-t~, \SJ)~~ \SlA~'\.....J ;1 \SH1~
~Ip
~I J ~)
J.u:
~ J.l ~ ).) r°) 'JI ...:,, ~_,.A.:i >':! l.oo) ~ ~ ...::,, ~_,.A.:i
,,).,,'(
~ l.l..l....o
Jop
' J~
...J_,Jo,.l ) I ·
• , .•.!\
J.I.
4..D Ul.lJ 1,.. o-:! I .) U.
•1)1 ...:.aiOL...h \SI~ ~l..l~I
..,.-•.,)..:Jr, \SJ~;•
.)~I
'5~~~ ,),.....:. ~,..._i: ~1~,
. ~la ~·~ ,),~
..Ti4l'
Jo~ ~ l.l..l....o
.._;_,Jo,.) J-' "- Ul.lJ I,_... ~ I \SI >-f> I ) ~ '-!
...::,,~~).)
.l,__;
~Ip ~,_l.llJ
.~l.a..i ~_,J. ~~J.l \SlAJU
.),_..:.
J.-
~ ~IJ!
;u
u'J~J,) \Sl'+l4'.l
I
tb J.o I ,_J ).) •
OJ lo
~.) ;,..-> c.S) ~) I c.S j--?> ).) ~
L..W..- ~fa( ._u I )
~~~ ~-- .Jl.l....41 ~ ~ ~ ~ .,.ll.-)
..
~·,a ~n.t..
:.),.._l
~· ..,J~• .,.:,~llotl ".),.._.l ~L.-.,
".)'.) .)4 u: ' 4..9 u.ii.i
~·~·,...._...
~
J.:
< J:
J>1Un'°>. : ...JJ a. 1n.:w:· 'J-t \..i.:i..a c.S) u..A .._"3,
I,..
o ;
4.9 u.:aJ I ,..
(Ai ~L..W..- ~Jii')I ~ \fWUl '°f~ .;,,.;·=1·<
. .)I.)
~fa)I
\)~
~La...:i..- ~Jii' \.J),,,.... ..
~•
'---S •.)I.) ~l~I) .)~
"'.:
l
.)4 "•.\.: J,.U,.)
'
·~·
•• , .:,)
Ck....t~ ~~).)
U"'-# ),J
4.-.!.I JI C-VL..i)I
It
I L...+-=i,
e,S.)
(~)
'--f
>
.J
a< c.S) u..A c,H fa) I I )
'-S
~I e j !
t. ~I~
JU:Y
~~>-°
~ l.A.l.. ~fa
O~l.a.J .JJ'o
e ~ I ,_.. ~ lA..:i.A ~fa
~~ .Jfa,.)jl ~.>-16 ~I)!
,;a-L-.J.J.)
...:.l..oL.i..
OJ Lo
.~ ~1,a '\..ijJI
»-:! I ~
\$)~
w.i...i I ~I ) ' - j-3 ~ La...:i..- ~fa( ._u I )
~ c.S) L...+-=i ~ I ) !
e,S.).....C \..-
~I,..
••.)l..o !>.!1 (.JJI) ~~ c,HU:t..e("':"')
.~ ~1,a
~ c.S)
1 (r)
.) ~ \Ju~ ' - . l
"iU
>J L...J.)
( "":"")
Jo~ e,Sl>-fl.) ~u .J ,&l....e
.~~ .... ~ ~.) ~l.A..:i.A
I l
~ ~y 4-.u.l.UI,.. 0-!I \Slp,I ~~ ~Jo~;- ~U.11.lll
~ ~~.) ~·~·~, ~J,_t..A ~fajl ~1~l-... Jjlo
. .).).>1 J.-.J,
~ ~l.A.l..e ~fa c~.) ~&..au..
IA oJLo ~·· 0-!~1 ~·J· C-!Jl-,lJ.) 4..L...i ~.,...... 0-!l(....i.JI) ~I;--- ~Ir-? v i : ·~»•fj» ~·
•
jl ~>----4 \S,..;1
...Jfa'.)
•.L.-jl..J .. l.-..:il
~·J
,-;»
~,_>l....I
.~.).>1 ~·,.
~·~
l~lllfj»
Jl..t
!~ ~~ ~ 4.au.l.UI,.. 0-!I ("":"')
~~ .)~ ~~ ~~.)
J&..
!~ ~.u 0 1 ;•
..,.._,, .)~
~ ol-. ~ U,j1~ ~~ ~ ~' ~l.a ~1,a. ~ ~~
...Jfa,.)jl
~~ 4.aL.ll.i,j1,...
0-!' \SU.Uljl
t ll» I u-:-J..'
4.a u.l.U I,_.. ~ I .) JI.) .w....i 4-.S ~,)
-~ l.a.i tlM I~
(J
l.a j
>----4 J,) t° j j-1
~ J,,. J,) (J I ~ I J
J..-rr.)
~· · ~•~l.v' .:i
.),_a
e' :i
. ~I
I'""
o,:L- u--L.....:J 4-.S u·.:'
o.l..... • J!W +
i
J.)
...J .11.ll I
(Joo-I
I ( ~)
~fa d-Jl,_J~
oU.U.U 'U..el • J~ ~I;- ..l..f!iUJ.)
>1
4.-t ~ ....J.)'\4J-, ,, >1- ,
J,,.
t..J I J
4.a \..ll.i,j I ,_..
. .),_...l tlYI
~~ ~ 4-.S
~
v t-! J L..J s·i1,
• "~'.) ~4;•
•.),_...l 'U.. I I .J 4-9l.U.U1,... ·-
~ . 6\ l.rl.J.) 4.l.J '-:! f .:"' ;
~J~ ·~~_µ,~• '54.J~j
~ J,,. J.)
. ~ J I.) J,. ..H (J l....S.:tJ 4-M: I j I
. ,) ,-. ....
,•u1
~·, ~~'-a .•-,U
...Jfajl
~)l,J.il~))\-'? ~,~ Signed
J
Signed
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MARITIME MERCHANT SHIPPING
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Islamic Republic of Iran hereinafter referred to as Contracting Parties. Desirous of strengthening the friendly relations between the Contracting Parties, promoting cooperation and improving efficiency in the field of maritime merchant shipping in accordance with the principle of equality and mutual benefit. HAVE AGREED AS FOLLOWS :
Article 1 For the purpose of this Agreement : (a)
The term "Vessel of either Contracting Party" means merchant vessels flying the national flag of and registered in either Contract ing Party, excluding : 1. 2. 3. 4.
war ships; other vessels, performing services in the armed forces; research vessels ( hydrographic, oceanographic and scientific); vessels, performing functions of non-commercial character (gover nmental yachts. hospital ships, etc).
(b)
The term "Crew members" means those who are working on board a vessel of either Contracting Party and hold identity documents issued by the competent authority of the Contracting Party as provided in Arti c le 8 of this Agreement and whose names are included in the crew list of the vessel;
( c)
The term "Passengers" means those persons carried in the vessel of eit her Contracting Party who are not employed or engaged in any capacity on board that vessel and whose names are included in the pass e nger list of that vessel;
(d)
The term "Co mpetent authority" means the Department of General of Sea
1.
In the Republ ic of Indonesia (Dire cto rat e Communications Communications) . .
2.
In t h e Islam ic Republic of Iran - the Ministry of Roads and Transportation (Ports and Shipping Organization).
(e)
The term "territory" means : In respect of the Republic of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. In respect of the Islamic Republic of Iran as defined in its law of the sea and adjacent area over which the Islamic Republic of Iran has sovereign rights or jurisdiction.
Article 2 Vessels of either Contracting Party shall sail between certain ports of the Contracting Parties which are open to foreign countries and engage in passenger and cargo services (hereinafter called the "agreed services'') between the two countries.
Article 3 Chartered vessels whether time charter or bareboat charter of one year or more that operated by shipping enterprises of either Contracting Party shall also be allowed to participate in the agreed services.
Article 4 Each Contracting Party shall refrain, in accordance with their respective laws and regulations, from any discriminatory measures against the vessels of the other Contracting Party in respect of the agreed services between the two countries.
Article 5
I
Each Contracting Party shall grant to vessels of the other Contracting Party the most-favoured-nation treatment at its ports open to foreign countries with due respects to the laws and regulations applied in each Contracting Party.
Article 6 The provisions of the present Agreement shall not apply to cabotage. Vessels of either Contracting Party sailing to ports of third countries for transporting cargo or passengers shall not be regarded as cabotage.
2
'
• I
Article 7 The Contracting Parties shall mutually recognize the valid cert if ica tes issued in accordance with the International Conventions and other ship documents duly issued by the competent authorities of either Contracting Party.
Article 8 The Contracting Parties shall recognize the identity documents of the Crew members of the other Contracting Party, issued and recognized by their competent authorities. The said identity documents are (a)
For the Crew members of the vessels of the Republic Indonesia : Seamen's Passport and Seamen's book.
of
(b)
For the Crew members of the vessels of the Islamic Republic of Iran : Seamen's book.
Article 9 (a)
Crew members when staying in the ports or waters of the either Contracting Party shall observe the applicable laws and regulations of the Contracting Party. The Crew members shall be allowed to contact with their consular officials or their diplomatic representatives for settling any necessary formalities.
( b)
Crew members of vessels of reciprocally be permitted to stay of their vessels in the Party in accordance with its
(c)
Crew members of vessels of either Contracting Party requiring medical treatment shall be allowed to remain in the territory of the other Contracting Party for the period of time necessary for such treatment in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party.
(d)
Crew members of vessels of either Contracting Party may enter the territory or travel through territory of the other Contrac ting Party for the purposes of Joining vessels, repatriation or any other reason acceptable to the competent a uthorities of the other Contracting Party after completing necessary formalities in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Party.
(e)
Either Contracting Party has the right to refuse any Crew members entering its territory in accordance with its laws and regulations, eventhough they hold Crew members identity documents mentioned in article 8.
either Contracting Party shall go ashore during the period of ports of the other Contracting national laws and regulations.
3
,
/
Article 10 (a)
Should vessels of either Contracting Party be involved in shipping casualties in the territorial waters or ports of the other Contracting Party, the latter shall give all possible assistance to the vessels, crew members, cargoes and passengers.
(b)
Each Contracting Party shall promptly notify the consular officials or in their absence the diplomatic representatives of the other Contracting Party, when one of its vessels is in distress, and inform them of measures taken for the rescue and protection of the crew members, passengers, vessel, cargo and stores.
(c}
The provisions of this making claims related contract rendered to cargo and property on
Article shall not prevent the right of to help and assistance according to a a vessel, that its crew, passengers, board have undergone damage.
Article 11 The proceeds accruing from shipping services or other related services rendered by one Contracting Party to other Contracting Party shall be effected according to its national laws and regulations.
Article 12 The Contracting Parties shall adopt, within the limits of their laws and regulations, all appropriate measures to facilitate and expedite the turn-round of vessels, to prevent unnecessary delays, and to expedite and simplify customs and other formalities required at ports.
Article 13 The provisions of this Agreement shall not limit the right of either Contracting Party to take measures for the protection of its security, environment and public health or the prevention of disease and pest in animals and plants.
Article 14 In order to implement this Agreement both Contracting Parties shall encourage their national shipping lines to enter into a bilateral arrangement on the carriage of seaborne cargo.
Article 15 (a)
In the spirit of close cooperation, the Contracting Parties shall consult each other periodically in order to
1.
Discuss and improve the conditions implementat i on of this Agreement;
2.
Propose and coordinate possible amendments additions to this Agreement;
3.
Set up a Joint Commission for the purpose of effic i ent control of this Agreement and development of rec i procal c ooperation .
The Commission shall Contracting Parties . (b)
meet
at
the
request
of
for
one
the
of
the
In conformity with paragraph (a) of this article, the Contracting Parties shall propose, through diplomatic channels, the holding of consultations, between the competent maritime authorities of the two countries, which shall begin not later than 60 (sixty) days as from the date of the relevant proposal.
Article 16 (a)
The Contracting Parties shall actively promote the development of the economic and trade relationship between the Contracting Parties through merchant shipping cooperation .
(b)
The Contracting Parties agree that favourable conditions will be given to the shipping lines of either Contracting Party for the es ta bl ishment of their representatives off ices in the territory of the other Contracting Party.
Article 17 Disputes concerning the interpretation or implementation of this Agreement shal 1 be settled amicably through consul tat ions and diplomatic negotiations between the competent authorities of t he Contracting Parties.
Article 18 (a)
This Agreement shall enter into for c e on the date of the last notification by either Contracting Party that it has completed necessary legal procedures .
( b)
This Agreement shal 1 remain in force for a period of five years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless either Contracting Pa rty notifies in writing of its intention to terminate or amend of this Agreement six months before the expiration of this Agreement.
(c )
This Agre e ment may be amended n ecessary, by mutual consent.
5
at
any
time,
if
it
deems
/ 1v
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at~~-~~".~ .. on ... ft . . /! f'( ~ ?'??. ... , in duplicate, in the Indonesian, Persian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail .
!l ...
For the Government of the Republic of Indonesia
For the Government of ./{he Islamic Republic of,/Iran
Signed
Signed I
I
6
/ /
