PERSEPSI PENGUSAHA DAN PEKERJA UMKM TERHADAP PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 1. Abstraksi

PERSEPSI PENGUSAHA DAN PEKERJA UMKM TERHADAP PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL1 Oleh: Fajar Hasri Ramadhana2 dan Hidayat Amir3

Abstraksi Reformasi jaminan sosial di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang. Semenjak tonggak baru lahirnya jaminan sosial nasional melalui Undang-undang (UU) No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu tujuh tahun untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu dengan disahkannya UU No. 24/2011. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan mulai efektif pada 1 Januari 2014 dan Jaminan Ketenagakerjaan akan mulai efektif paling lambat mulai 1 Juli 2015. SJSN diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan standar kehidupan para pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris tentang kesiapan UMKM terutama dalam hal kesanggupan dan kemampuannya membayar kontribusi program. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode survei. Sample terdiri atas tiga kelompok, yaitu pekerja, pemberi kerja dan pekerja mandiri; dikumpulkan dari 20 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan nonprobability sampling method. Beberapa temuan mengindikasikan bahwa kelompok pekerja mandiri memiliki kemampuan membayar kontribusi yang lebih rendah dibanding kelompok yang lain. Selain itu bahwa kemampuan dan kemauan menjadi peserta BPJS dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan terhadap program BPJS. Kata kunci: UMKM, Jaminan Sosial, Survey

A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, setiap tenaga kerja, berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial dimaksud, mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua. Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja tersebut adalah setiap tenaga kerja, baik yang melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja. Tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK-LHK) di sini pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal, dengan ciri-ciri antara lain: berskala mikro, menggunakan teknologi sederhana,

1

2 3

Artikel ini merupakan ikhtisar atas bagian dari laporan kajian Tim PPRF-BKF-Kementerian Keuangan Tahun 2012 dengan judul “Kajian Kesinambungan APBN Atas Program Jaminan Sosial Nasional” Kepala Bidang analisis Risiko Ekonomi, Keuangan, dan Sosial. Peneliti pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

menghasilkan produk berkualitas rendah, tempat usaha tidak tetap, mobilitas sangat tinggi, kelangsungan usaha tidak terjamin, jam kerja tidak teratur dan tingkat produktivitas dan penghasilan yang relatif rendah atau tidak tetap (Peraturan Menakertrans Nomor PER24/MEN/VI/2006). Sejalan dengan hal dimaksud, ILO dalam kajiannya juga mendefinisikan sektor usaha mikro dan kecil sebagai bagian dari kegiatan ekonomi informal, yang dicirikan secara mudah sebagai sektor yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar (Nazara, 2010, p.7). Hingga saat ini, program perlindungan kepada tenaga kerja, baru efektif untuk tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja. Sementara tenaga kerja di luar hubungan kerja, yang terbukti masih mendominasi angkatan kerja Indonesia, masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai dan berkesinambungan. Survei mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, proporsi informalitas kegiatan ekonomi di Indonesia cukup tinggi dan besarannya relatif tetap, yaitu sekitar 70% dari total pekerja nasional (Nazara, 2010, p.20). Survei lain mencatat bahwa sekitar 80% dari pekerja informal masih belum mempunyai perlindungan sosial atau semacamnya (Loop & Andadari, 2009). Hal ini sangat memprihatinkan mengingat kegiatan ekonomi sektor informal ini sangat terpapar pada resiko kecelakaan kerja maupun kesehatan. Loop & Andadari (2009), dalam surveinya kepada para pekerja informal, menemukan bahwa prioritas jaminan sosial yang diperlukan oleh pekerja informal yaitu perlindungan terhadap kecelakaan kerja (36%) dan perlindungan kesehatan pekerja (29%). Mengingat kemampuan membayar iuran yang terbatas, karena penghasilan yang tidak teratur dan ada penghasilan yang tergantung pada musim, maka untuk tenaga kerja di sektor informal tidak diwajibkan mengikuti pogram jamsostek sesuai UU Nomor 3 tahun 1992, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta (Peraturan Menakertrans Nomor PER-24/MEN/VI/2006). Diundangkannya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah menandai dimulainya babak baru perlindungan sosial yang menyeluruh di Indonesia. Jaminan sosial dimaksud bersifat wajib bagi seluruh penduduk, dimana pelaksanaanya berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan akan mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015. 2

Implementasi penyelenggaraan program SJSN untuk sektor informal tersebut, di satu sisi merupakan harapan untuk memberikan perlindungan yang layak dan berkesinambungan, namun di sisi lain mempunyai tantangan yang cukup nyata. Tantangan ini antara lain terkait dengan: 1) sifat kepesertaan yang wajib, dimana sebelumnya sektor informal tidak diwajibkan; 2) kesiapan (kemauan dan kemampuan) sektor informal yang mempunyai kapasitas ekonomi dalam mengikuti program, mengingat iuran program akan menjadi beban Pemberi Kerja dan Pekerja; serta 3) mekanisme pendataan dan pemungutan iuran sektor informal yang masih belum memadai. Untuk mendapatkan gambaran mengenai tantangan penyelenggaraan program program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dalam kerangka SJSN bagi sektor usaha UMKM, diperlukan kajian lapangan untuk mengukur persepsi Pemberi kerja dan Pekerja di sektor UMKM terhadap program jaminan sosial nasional. Sektor UMKM dipilih sebagai target studi tidak hanya alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, namun juga karena pengertian UMKM lebih definitif dan operasional untuk penyiapan program BPJS. Sementara kajian terhadap sektor informal telah dilakukan antara lain oleh Angelini & Hirose (2004), Loop & Andadari (2009), dan Nazara (2010). Kajian ini diharapkan dapat melengkapi kajian yang ada dan menjadi salah satu bahan masukan dalam perumusan kebijakan perlindungan sosial di sektor ini.

B. TUJUAN KAJIAN 1. Mengetahui tingkat pengetahuan pengusaha dan pekerja UMKM terhadap SJSN dan BPJS; 2. Mengetahui persepsi pengusaha dan pekerja UMKM terhadap program jaminan sosial nasional; 3. Mengetahui ekspektasi pengusaha dan pekerja UMKM terhadap kontribusinya bagi program jaminan sosial nasional; dan 4. Menggali masukan terkait program dan manfaat yang diinginkan dan diperlukan oleh pengusaha dan pekerja UMKM dari program jaminan sosial nasional.

3

C. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran kesiapan sektor informal di dalam mengikuti program BPJS yang akan mulai efektif sejak 1 Januari 2014. Untuk mendapatkan data terkait maka dilakukan dengan metode survei. Namun sebelumnya dilakukan diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran awal terkait program, sektor informal, dan keterlibatan sektor informal dalam program jaminan sosial yang sudah berjalan, serta rancangan program BPJS yang akan datang. Informasi awal ini penting untuk mendesain kuesioner survey agar mencakup informasi yang diinginkan. Sampel survey terdiri atas tiga kelompok, yaitu: pekerja, pemberi kerja dan pekerja mandiri dan dikumpulkan dari 20 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan nonprobability sampling method. Detail tentang sampel akan diuraikan dalam bagian profil responden berikut ini.

D. ANALISIS Bagian ini akan dimulai dengan menyajikan profil responden untuk memberikan gambaran awal latar belakang para responden, kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif atas informasi yang dihasilkan dari hasil survey dan analisis deskriptif sederhana lainnya dengan menggunakan tabel silang untuk melihat perbedaan respon atas suatu pertanyaan antara berbagai kelompok/klasifikasi identitas responden. Yang terakhir, disajikan pula analisis uji statistik untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan responden untuk mengikuti program SJSN. 1.

Profil Responden Data yang berhasil dihimpun melalui kuesioner dalam kegiatan survey berjumlah

586 responden, tersebar di 20 lokasi kota-kota utama di Indonesia (Lihat Gambar-1). Responden tersebut terdiri atas 65% laki-laki, 33% perempuan dan ada 2% responden yang tidak menjawab pertanyaan jenis kelamin. Sebaran usia responden, mayoritasnya (49%) berada dalam klasifikasi usia produktif 31-45 tahun, sejumlah 25,6% berada para rentang usia 16-30 tahun, sejumlah 22,8% dalam klasifikasi usia 46-60 tahun, dan hanya sedikit sekali porsi responden di usia 61 tahun ke atas.

4

Gambar-1: Profil Responden: Sebaran Lokasi, Jenis Kelamin, dan Usia Sebaran responden berdasarkan Kabupaten/Kota

2% 33%

1.71%

Gianyar

Jenis Kelamin

Laki-laki

2.73%

Padang

2.73%

Balikpapan

Perempuan

65%

Jayapura

2.90%

Cirebon

2.90%

Tidak menjawab

3.07%

Bandung

3.24%

Semarang

3.58%

Purwakarta

Sebaran usia responden

3.92%

Salatiga

4.27%

Palangkaraya

50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

4.61%

Batam

4.95%

Surabaya

5.80%

Jogjakarta

6.31%

Palembang

6.83%

Solo Medan

7.17%

Malang

7.17% 8.02%

Mataram

8.70%

Makasar

9.39%

Pangkal Pinang

Series1

16-30 tahun 25.60%

31-45 tahun 49%

46-60 tahun 22.80%

61-75 tahun 2.40%

> 75 tahun 0.20%

Sementara dari Gambar-2 dapat kita lihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan setingkat SMU/sederajat yaitu sebesar 40,6% atau sebesar 49,6% jika ditambah dengan SMK. Secara umum tingkat pendidikan responden masih relatif rendah, hanya sekitar 15% yang memiliki pendidikan setingkat akademi/diploma ke atas. Tingkat penghasilannya juga masih relatif rendah, hanya 6% dari responden yang memiliki penghasilan di atas Rp5 juta per bulan. Sementara dari sisi tanggungan keluarga, mayoritas memiliki 3-5 tanggungan. Gambar-2: Profil Responden: Pendidikan, Tanggungan, dan Penghasilan Tingkat Pendidikan Responden

Jumlah tanggungan keluarga responden 1% 7%

S2

27%

0.17%

0-2 orang 9.73%

S1

3-5 orang 65%

Akademi/ Diploma

6-8 orang

5.12%

9-11 orang

9.04%

SMK

40.61%

SMU/ Sederajat

14.85%

SMP/ Sederajat

14.85%

SD/ Sederajat

Penghasilan perbulan > 20.000.000

1.60%

Rp 10.000.001 - 20.000.000

1.60%

Rp 5.000.001 - 10.000.000

tidak lulus SD

tidak sekolah

3.75%

0.50%

2.80% 16.20%

Rp 2.000.001 - 5.000.000

31.90%

Rp 1.000.001 - 2.000.000

36.50%

Rp 500.001 - 1.000.000

tidak menjawab

1.38% Rp 75.000 - 500.000

9.40%

Jika dilihat profil responden dari aspek pekerjaannya (Gambar-3) terlihat bahwa 52% memiliki status sebagai pekerja mandiri, 33% sebagai pekerja, dan 13% sebagai 5

pemilik usaha atau pemberi kerja. Mengingat responden mayoritasnya merupakan pekerja dan usaha di sektor informal atau UMKM maka secara nature pekerjaan tidak memiliki jam kerja yang tetap dan terstandar. Hal ini terlihat dari komposisi responden yang menjawab bahwa mereka bekerja antara 7-12 jam dalam sehari berjumlah 74,6% dari keseluruhan responden dan 17,6% responden bekerja selama 1-6 jam sehari. Fakta ini didukung oleh jumlah hari kerja yang mayoritas 6-7 hari dalam seminggu. Hanya sebesar 9,5% responden yang bekerja 5 hari dalam seminggu. Profil khusus terkait pemberi kerja, mayoritas usaha mereka bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 37,2% dan kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 28,2%. Mayoritasnya (88% responden) juga dalam bentuk usaha kecil yang memiliki jumlah pekerja di bawah 25 orang. Dari lihat dari sisi omzet usaha, hanya 6% responden yang memiliki omzet usaha di atas Rp250 juta setahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pemberi kerja merupakan usaha mikro. Gambar-3: Profil Responden: Pekerjaan Status dalam pekerjaan Pemilik/ Pemberi Kerja Pekerja Pekerja Mandiri

Tidak menjawab 3% 13%

Lama bekerja dalam sehari

33%

52%

1-6 jam

7-12 jam

13-18 jam

19-24 jam

Tidak menjawab

5.1% 2.5% 0.2% 17.6%

Hari kerja dalam seminggu tidak menjawab

0.20%

1

0.40%

2

1.60%

4

2.10%

3 5 6 7

74.6%

3.90% 9.50% 38.80%

43.60%

6

Gambar-4: Profil Usaha Pemberi Kerja

2.

Analisis Deskriptif Hasil Survey Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap

informasi yang diperolehnya terkait program SJSN yang akan dicanangkan oleh pemerintah maupun terhadap program jaminan sosial yang sudah berjalan. Persepsi yang akan dianalisis secara deskriptif antara lain meliputi persepsi responden terhadap risiko pekerjaan, keterjadian dan keparahan kecelakaan kerja, tingkat pengetahuan terhadap program SJSN termasuk penilaian terhadap level urgensi masing-masing program SJSN dan keinginan untuk mengikuti program SJSN, tingkat kemampuan membayar iuran program dan mekanisme serta frekuensi iuran program. 3.

Persepsi Terhadap Risiko Pekerjaan Dalam Gambar-5 disajikan persepsi responden terhadap risiko pekerjaan menurut

kelompok jenis kelamin responden, umur dan sektor pekerjaannya. Dari sisi jenis kelamin terdapat perbedaan persepsi ada atau tidaknya risiko dalam pekerjaan, responden laki-laki yang mengatakan adanya risiko dalam pekerjaan lebih tingggi dari responden perempuan. Sementara dari sisi usia dapat dikatakan terjadi penyebaran yang relatif merata. Perbedaan persepsi ini lebih disebabkan oleh jenis pekerjaan atau sektor pekerjaan para responden (Lihat Gambar-6).

7

Gambar-5: Persepsi Risiko Menurut Jenis Kelamin dan Usia Persepsi Risiko Laki-laki

Persepsi Risiko Berdasarkan Usia

70.0%

Tidak menjawab

Tidak ada risiko

Ada risiko

60.0%

50.0%

59.3% 0%

40.0%

> 60 tahun

39%

30.0%

62% 38%

20.0% 10.0%

1.7%

3.91%

0.0%

Ada risiko

Tidak ada risiko

Tidak menjawab

46-60 tahun

46.09% 50%

Persepsi Risiko Perempuan 3.69%

60.0%

57.1%

50.0%

31-45 tahun

40.22% 56.09%

40.0% 30.0%

37.3%

2.82%

20.0%

16-30 tahun

57.04%

5.50%

10.0%

40.14% 0.0%

Ada risiko

Tidak ada risiko

Tidak menjawab

Gambar-6: Persepsi Risiko Menurut Sektor Pekerjaan Persepsi risiko berdasarkan sektor pekerjaan Tidak menjawab

Tidak ada risiko

Ada risiko

3.1% 38.4%

Jasa

58.5%

0% 75%

Keuangan

25% 0% 8.3%

Transportasi & telekomunikasi

91.7%

0.9% 59.6%

Perdagangan, hotel, & restoran

39.4% 8.4% 8.3%

Konstruksi

83.3% 0%

60%

Listrik, air, gas

40% 16% 36%

Manufaktur

48% 0%

Pertambangan

100% 0%

0%

Pertanian

33.3% 66.7%

Terhadap pertanyaan mengenai aspek apa saja di lingkungan pekerjaan yang berpotensi membahayakan dan diberikan keleluasaan untuk memilih lebih dari satu atas empat pilihan jawaban dan satu tambahan jawaban terbuka (jika diperlukan) diperoleh tabulasi jawaban sebagaimana dalam Gambar-6. Terlihat walaupun ada banyak responden yang tidak menjawab, jawaban kondisi kerja yang berbahaya/rawan 8

kecelakaan dan jam kerja panjang/malam merupakan aspek yang potensi risiko pekerjaan yang dianggap membahayakan. Sementara, jawaban yang berupa kombinasi atas beberapa pilihan jawaban relatif kecil. Gambar-7: Sebaran Persepsipersepsi Terhadap Aspek terhadap Potensi Risiko Yang Membahayakan responden aspek potensi risiko 31.1%

30.3%

18.4%

9.7% 5.5% 2.7% 0.5% Berbahaya/ rawan kecelakaan

Jam kerja panjang/ malam

Lingkungan Risiko sekitar dieksploitasi berbahaya

Lainnya

1%

0.8%

Berbahaya/ Berbahaya/ Jam kerja rawan rawan panjang/ kecelakaan kecelakaan malam dan dan jam dan lingkungan kerja yang lingkungan sekitar panjang sekitar berbahaya berbahaya

Tidak menjawab

Pertanyaan atas potensi risiko ini hanya berupa pertanyaan selintas, yang hanya digunakan untuk mengukur persepsi adanya aspek potensi risiko dengan mengaitkan aspek penyebabnya. Tentu untuk mendapatkan jawaban yang lebih definitive diperlukan pendekatan lain yang lebih mendetail, misalnya dengan pertanyaan eksploratif yang dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. 4.

Persepsi Terhadap Frekuensi dan Keparahan Kecelakaan Kerja Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi risiko dalam

pekerjaan maka responden diuji dengan pertanyaan mengenai kejadian kecelakaan kerja yang pernah dialaminya maupun dialami oleh rekan kerja di lingkungan kerjanya serta tingkat keparahannya. Gambar-8 menyajikan hasil jawaban responden. Bahwa jawaban terhadap tingkat frekuensi kecelakaan kerja mayoritasnya tidak pernah atau pernah untuk semua sektor pekerjaan. Sangat sedikit yang menjawab sering dan sangat sering. Selain itu, mayoritas kejadian kecelakaan yaitu sebesar 68% pun tidak parah, hanya 15% parah, 3% sangat parah dan 1% mematikan.

9

Gambar-8: Persepsi Terhadap Kecelakaan Kerja Frekuensi Kecelakaan Kerja per Sektor Pekerjaan Tidak menjawab

Jasa

Keuangan

Transportasi & telekomunikasi Perdagangan, hotel, & restoran Konstruksi

Listrik, air, gas

Sering

3.03% 1.21% 5.46%

0% 0% 0% 0%

Manufaktur

Pertambangan

0% 0% 0% 0%

50%

16.7% 13.9%

1%

13%

15% 44%

8.3%

49.1%

68% 75%

17%

20% 16%

Tidak parah Mematikan

40% 40%

20%

Parah tidak menjawab

Sangat Parah

64%

100%

0% 3% 3% 15.2%

5.

3%

63.9%

19.4%

1.9% 1% 4%

Tidak pernah

Tingkat keparahan kecelakaan kerja

33.3%

0% 2.8%

Pernah

64.24%

26.06%

0% 0%

0% 0%

Pertanian

Sangat Sering

78.8%

Persepsi Terhadap Pengetahuan, Keinginan Keikutsertaan dan Urutan Urgensi Ternyata masih sangat minim responden yang mengetahui tentang adanya program

SJSN, yaitu hanya sebesar 21% ketika ditanyakan kepada mereka secara serta merta pengetahuan mereka. Sementara 62% mengaku tidak mengetahuinya dan 16% tidak menjawab (Gambar-9). Ini tentu menjadi temuan tersendiri bahwa masih diperlukan sosialisasi program SJSN secara massif, terutama untuk masyarakat kalangan kelas menengah ke bawah, yang bekerja di sektor informal dan UMKM. Namun demikian, ketika dieksplorasi lebih lanjut mengenai program SJSN mereka secara antusias ingin mengikuti program SJSN ini. Hal ini ditunjukkan dengan respon yang cukup besar, 86% untuk ikut dan hanya 4,4% yang secara eksplisit menyatakan tidak ikut. Ini juga suatu temuan menarik bahwa ternyata para responden dari kalangan menengah ke bawah, pekerja sektor informal dan UMKM memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikuti program SJSN.

10

Gambar-9: Persepsi Terhadap Pengetahuan, Keikutsertaan dan Tingkat Urgensi Pengetahuan tentang SJSN Tahu

Tidak tahu

16%

Persepsi urutan tingkat urgensi program SJSN

Tidak menjawab

90% 80%

21%

70% 60%

63%

50% 40%

Keinginan mengikuti program SJSN Ingin

4.4%

Tidak

30%

Tidak menjawab

20% 10%

9.6%

0%

Kesehatan Kecelakaan Kerja 86%

Skala 1 87%

Skala 2 7.30%

Skala 3 2%

Skala 4 1.80%

Skala 5 2%

17%

57.10%

10.50%

7.90%

7.50%

Hari Tua

9.80%

15.90%

36.50%

25.10%

12.80%

Pensiun

5.90%

6.50%

13.70%

36%

37.90%

Kematian

9.40%

8.30%

27.70%

16.40%

38.30%

Dan bagi karakter responden dalam klasifikasi ini mereka meletakkan program SJSN Jaminan Kesehatan sebagai urutan tertinggi, diikuti oleh Jaminan Kecelakaan Kerja. Sementara untuk tiga program lainnya: Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian pada urutan berikutnya. Hal ini sangat rasional mengingat Jaminan Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi mereka. Jaminan Kecelakaan Kerja juga penting, mengingat potensi risiko mereka dalam pekerjaan. Sementara Jaminan Kematian, bukan tidak penting tetapi sangat mungkin karena sudah ada mekanisme sosial dalam menangani musibah kematian, baik berbasis agama maupun budaya setempat. 6.

Persepsi Terhadap Kemampuan Membayar Iuran Program SJSN Bagian ini akan menyajikan gambaran persepsi responden atas gambaran

kemampuannya untuk membayar iuran ketika mengikuti program SJSN. Analisis disajikan untuk setiap status responden dalam pekerjaan, baik sebagai pekerja, pemberi kerja atau pun pekerja mandiri. Namun sebelumnya, perlu dicatat bahwa dalam hubungan pekerja pemberi kerja dalam hal pembayaran iuran jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pekerja besaran iuran ditanggung bersama dengan proporsi tertentu antara pekerja 11

dan pemberi kerja. Sementara iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk pekerja ditanggung oleh pemberi kerja. Sehingga dalam hal ini, pemberi kerja selain menanggung iuran jaminan SJSN bagi dirinya, mereka juga menanggung iuran bagi pekerja sebagaimana tersebut di atas. Sementara itu, bagi pekerja mandiri tentu hanya perlu menanggung iuran program SJSN bagi dirinya sendiri. Salah satu analisis yang cukup penting adalah mengenai proporsi ideal untuk iuran yang ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Pekerjanya, yakni untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa Pemberi Kerja rata-rata mampu menanggung porsi iuran sebesar 62,76% sedangkan kelompok Pekerja rata-rata mampu menanggung porsi iuran sebesar 39,7%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kompromi yang ideal untuk proporsi iuran ini ialah 60% menjadi tanggungan pemberi kerja dan 40% menjadi tanggungan pekerja. Gambar-10 menyajikan hasil persepsi kemampuan membayar iuran program SJSN untuk pemberi pekerja. Terlihat bahwa ada perbedaan preferensi responden pemberi kerja dalam mempersepsikan kemampuannya dalam membayar iuran untuk program kematian, kecelakaan kerja dan kesehatan. Untuk program jaminan kematian, kemampuan membayar pemberi kerja relatif rendah, sementara untuk program kecelakaan kerja dan kesehatan relatif lebih tersebar, dari mengatakan tidak mampu sampai dengan membayar iuran diatas Rp25.000,00 per bulan. Untuk program pension dan hari tua, kecenderungan mempersepsikan kemampuannya pada level iuran sampai dengan Rp25.000,00 atau pun jika ditingkatkan masih cukup mampu sampai ke level Rp50.000,00. Hal ini ditunjukkan bahwa 22,2% responden mampu membayar iuran pada kategori iuran antara Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00, baik untuk program jaminan pensiun atau pun jaminan hari tua. Sebetulnya ukuran kemampuan membayar iuran program SJSN dapat juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur kemauan atau keinginan untuk bergabung dalam program SJSN ini.

12

Kemampuan Pemberi Kerja Membayar Kemampuan Pemberi Kerja Membayar Gambar-10: Persepsi Terhadap Kemampuan Membayar Iuran: Pemberi Kerja Iuran Program SJSN Iuran Program SJSN Kematian

> Rp 25.000

Kecelakaan Kerja

Kesehatan

Pensiun

0% 2.8%

0% 0%

Rp100.001-125.000

0% 0%

Rp75.001-100.000

0%

7.9% 5.9% 18.9%

Rp 20.001-25.000

Rp 15.001-20.000

> Rp125.000

10.5% 5.9% 11% 18.4% Rp50.001-75.000

6% Rp 10.001-15.000

Hari Tua

16.2% 15.8%

5.6%

5.6%

16.7% 22.2% 22%

Rp 25.000-50.000

47.1% 35.1%

Rp 5.000-10.000

23.7%

44.4% 44.3%

< Rp 25.000

35.3% Tidak mampu

16.2% 23.7%

Tidak mampu

22.2% 17%

Untuk responden pekerja (Lihat Gambar-11), hanya menanggung iuran untuk tiga program SJSN: jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Terlihat bahwa untuk program jaminan pensiun dan jaminan hari tua, persepsi pekerja memiliki kecenderungan yang sama yaitu kemampuan membayar mayoritas pada level Rp125.000,00 per bulan dan sebesar 18,2% responden menyatakan tidak mampu membayar iuran. Untuk program jaminan kesehatan, 36,2% responden pekerja mengaku tidak mampu membayar iuran. Sementara sebesar 23,4% mampu membayar iuran antara Rp5.000,00 s.d. Rp10.000,00 per bulan. Menarik, bahwa sebesar 19,1% menyatakan mampu membayar iuran di atas Rp25.000,00 per bulan dan untuk rentang iuran di atas Rp10.000,00 dan kurang dari Rp25.000,00 per bulan hanya dalam prosentasi yang lebih rendah dari kedua kategori tersebut. Untuk responden pekerja mandiri sebagaimana tersaji dalam Gambar-12, menunjukkan bahwa ada keseragaman kecenderungan kemampuan membayar iuran baik untuk kelompok jaminan kematian, kecelakaan kerja dan kesehatan maupun untuk kelompok jaminan pensiun dan hari tua. Jumlah responden pekerja mandiri yang 13

menyatakan tidak mampu membayar iuran untuk jaminan kematian, kecelakaan kerja dan kesehatan relatif seimbang dengan kelompok responden yang menyatakan mampu membayar iuran sebesar antara Rp5.000,00 s.d. Rp10.000,00. Untuk program jaminan pensiun dan hari tua, mayoritas atau sebesar 54,% dan 53,4% responden pekerja mandiri secara berurut menyatakan mampu membayar iuran jaminan pensiun dan hari tua sebesar sampai dengan Rp25.000,00 per bulan. Sebetulnya raltif cukup banyak responden yang mampu membayar iuran sebesar antara Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00 per bulan (19% dan 21,5%). Namun jika level iuran dinaikkan lebih dari Rp50.000,00 per bulan hanya sangat sedikit responden pemberi kerja yang mengaku memiliki kemampuan membayarnya. Tercatat ada kurang lebih 20% responden yang mengaku tidak mampu membayar iuran program jaminan pensiun dan hari tua. Kemampuan pekerja membayar iuran jaminan hari tua

Gambar-11: Persepsi Terhadap dan Kemampuan Membayar Iuran: Pekerja pensiun Pensiun 9.1% 9.1%

> Rp125.000 Rp100.001-125.000

0% 0% 6.8% 4.5%

Rp75.001-100.000 Rp50.001-75.000

Hari Tua

0% 2.3% 15.9%

Rp 25.000-50.000

11.4% 50%

< Rp 25.000

54.5%

18.2% 18.2%

Tidak mampu 36.2%

Kesehatan

23.4%

19.1% 12.8%

6.4% 2.1% Tidak mampu

Rp 5.000-10.000 Rp 10.001-15.000 Rp 15.001-20.000 Rp 20.001-25.000

> Rp 25.000

14

Gambar-12: Persepsi Terhadap Kemampuan Membayar Iuran: Pekerja Mandiri Kemampuan Pekerja Mandiri Membayar Iuran Kematian

> Rp 25.000

Kecelakaan Kerja

Kemampuan Pekerja Mandiri Membayar Iuran

Kesehatan

Pensiun

3.6% 2.3% 6.1%

> Rp125.000

0.7% 1.2%

0.7% 1.2%

Rp 20.001-25.000

0% 0.6% 5%

Rp100.001-125.000

Rp75.001-100.000

Rp 15.001-20.000

1.8% 3.5% 2.2%

Rp50.001-75.000

4.8% Rp 10.001-15.000

3.6% 2.5% 1.4% 3%

14.5% 9.4%

Rp 25.000-50.000 36.5% 40.1% 38.9%

Rp 5.000-10.000

19% 21.5% 54.2% 53.4%

< Rp 25.000 53.3%

39% 38.3%

Tidak mampu

7.

Hari Tua

Tidak mampu

20.4% 17.2%

Persepsi Terhadap Mekanisme Iuran Seluruh responden dimintai pendapatnya mengenai periode pemungutan iuran dan

mekanisme pembayaran yang ideal. Hasilnya didapatkan bahwa periode pemungutan iuran yang ideal dilakukan secara bulanan. Sementara itu, untuk mekanisme pembayaran ideal tidak ada jawaban yang sangat menonjol. Jawaban responden tersebar dalam pilihan yang disajikan dalam kuesioner, bahkan termasuk untuk pilihan lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya berbagai pendekatan untuk fasilitasi iuran program SJSN yang sesuai dengan karakter dan latar belakang peserta program untuk meningkatkan kemudahan pembayaran iuran. Gambar-13:

Persepsi Terhadap Mekanisme Iuran

15

8.

Analisis Uji Statistik Analisis uji statistik dilakukan untuk uji signifikansi faktor-faktor yang

mempengaruhi kemauan mengikuti program dan kemampuan membayar iuran. Kedua kriteria pengujian ini dilakukan untuk lima program SJSN: (1) jaminan kesehatan, (2) jaminan kecelakaan kerja, (3) jaminan hari tua, (4) jaminan pensiun, dan (5) jaminan kematian. Analisis yang dilakukan adalah memodelkan keputusan responden untuk mengikuti atau tidak mengikuti program dalam SJSN. Kriteria penentuan ikut atau tidak ikut dilakukan dengan menggunakan indikator kemampuan membayar iuran. Dimana responden yang menjawab pertanyaan dengan pilihan jawaban tidak mampu dan lebih kecil dari Rp5.000 akan diberikan angka “0” sedangkan responden yang menjawab selain dua pilihan tersebut akan diberikan angka “1” karena dianggap memiliki intensi dan kemampuan untuk mengikuti program SJSN. Adapun alat analisis yang digunakan adalah model regresi dengan respon kualitatif yakni Probit dan Logit. Perbedaannya jika model Probit mengasumsikan mengikuti fungsi probabilitas distribusi normal, sedangkan model Logit mengasumsikan mengikuti fungsi probabilitas distribusi logistik. Keputusan responden untuk mengikuti program akan dipengaruhi oleh variabel: 



  

Manfaat Adalah persepsi responden terhadap manfaat SJSN dalam memberikan jaminan sosial (1 = SJSN akan memberikan jaminan sosial yang lebih baik, 0 = SJSN tidak akan memberikan jaminan sosial yang lebih baik). Keikutsertaan Sebelumnya Adalah keikutsertaan responden pada program sebelumnya (1 = responden mengikuti program, 0 = responden tidak mengikuti program). Penghasilan Adalah jumlah penghasilan responden. Tanggungan Adalah jumlah tanggungan keluarga responden. Pendidikan Adalah tingkat pendidikan responden. Hasil uji statistik dengan model Probit dan Logit (Lihat Lampiran) menunjukkan

bahwa variabel-variabel yang secara signifikan mempengaruhi keputusan atau intensi responden untuk mengikuti program SJSN ialah sebagaimana dalam Tabel-1.

16

Tabel-1: Variabel Yang Mempengaruhi Intensi Partisipasi Program SJSN Variabel Yang Mempengaruhi Intensi Partisipasi Manfaat Keikutsertaan Sebelumnya Penghasilan Tanggungan Pendidikan Probit Logit

Probit

Logit

Probit Logit Probit Logit Probit Logit

Jaminan Kesehatan

√

√

√

√

Jaminan Kecelakaan Kerja

√

√

√

√

Jaminan Hari Tua

√

√

Jaminan Pensiun Jaminan Kematian

√

√

√

√

√

√

√

√

Untuk menguji apakah semua variabel penjelas secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen dilihat berdasarkan statistik Likelihood Ratio (LR) sebagaimana uji F pada regresi OLS. Hipotesis nul uji statistik LR adalah semua variabel penjelas secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen. Dengan nilai Probabilitas LR statistic <0.05 maka hipotesis nul ditolak yang berarti bahwa semua variabel penjelas secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Berdasarkan output uji statistik, dengan tingkat keyakinan 90% (α = 10%) untuk berbagai variabel tersebut maka diperoleh bahwa tidak semua variabel yang dipilih itu signifikan mempengaruhi intensi untuk berpartisipasi dalam program SJSN. Variabel yang signifikan untuk setiap program SJSN adalah sebagaimana diikhtisarkan dalam Tabel-1 tersebut di atas.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dari analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM baik pekerja, pemberi kerja dan pekerja mandiri masih minim pengetahuannya tentang SJSN. Namun demikian mayoritas responden memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikuti program SJSN, dengn prioritas program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Sementara tiga program yang lain, yaitu program jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian tidak terlalu menjadi prioritas atau prioritasnya setelah kedua program tersebut.

17

Kemampuan membayar kontribusi partisipasi ke dalam program SJSN bervariasi antarkelompok responden. Kelompok pekerja mandiri memiliki kemampuan membayar kontribusi yang lebih rendah dibanding kelompok pemberi kerja, relative homogen untuk kelima jenis program jaminan. Sementara, kelompok pekerja yang secara regulasi hanya memberikan kontribusi untuk tiga program, yaitu program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan pension maka didapati bahwa kemampuan untuk memberikan kontribusi partisipasi masih marjinal. Masih cukup banyak yang merasa tidak mampu untuk melakukan kontribusi, sebagian besar bersedia memberikan kontribusi dengan level yang paling rendah (Rp25.000,00). Preferensi pemungutan iuran atau kontribusi program dilakukan dalam periode bulanan namun dengan alternative cara pemungutan yang sevariatif mungkin. Selain itu bahwa kemampuan dan kemauan menjadi peserta BPJS dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan terhadap program BPJS (keikutsertaan sebelumnya dalam program jaminan sosial). Dengan demikian agar desain program SJSN yang disusun sebaiknya mengakomodasi beberapa kondisi yang secara spesifik menjadi karakter UMKM sehingga partisipasi mereka yang sudah diwajibkan menurut undang-undang dapat dijalankan secara optimal, antara lain terkait dengan besaran iuran kontribusi yang sesuai dengan kemampuan mereka dan alternatif cara pemungutan yang mudah dan terjangkau oleh mereka. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai program SJSN ini uang secara massif kepada kelompok UMKM ini; hal ini mengingat masih sangat minimnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap program SJSN ini, baik secara manfaatnya bagi perlindungan kesejahteraan maupun tata cara pengelolaannya. Dengan meningkatnya pemahaman mereka terhadap program SJSN diharapkan dapat mempermudah suksesnya penyelenggaraan program ini bagi perlindungan bangsa.

18

DAFTAR PUSTAKA Angelini, J. & Hirose, K. (2004). Extension of Social Security Coverage for the Informal Economy in Indonesia: Surveys in the Urban and Rural Informal Economy. Jakarta: International Labour Organization Loop, T.v.d. & Andadari, R.K., (2009). Social Security for Informal Economy Workers in Indonesia: Looking for flexible and highly targeted programmes. Jakarta: International Labour Organization Nazara, S. (2010). Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, komposisi dan evolusi. Jakarta: International Labour Organization Peraturan Menakertrans Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

19

LAMPIRAN 1. Jaminan Kesehatan Dependent Variable: INTENSI Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 01/03/13 Time: 10:01 Sample: 1 232 Included observations: 232 Convergence achieved after 11 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

MANFAAT PENDIDIKAN PENGHASILAN SEBELUMNYA TANGGUNGAN C

0.096898 0.046929 1.00E-07 0.672303 -0.062335 -0.420239

0.268757 0.074053 5.10E-08 0.194967 0.050176 0.502223

0.360541 0.633730 1.965487 3.448292 -1.242327 -0.836757

0.7184 0.5263 0.0494 0.0006 0.2141 0.4027

McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Restr. deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1

0.074317 0.482857 1.268072 1.357212 1.304022 304.8482 22.65544 0.000393

Mean dependent var S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr. log likelihood Avg. log likelihood

0.633621 0.465790 49.03303 -141.0964 282.1928 -152.4241 -0.608174

85 Total obs 147

232

Dependent Variable: INTENSI Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 01/03/13 Time: 10:03 Sample: 1 232 Included observations: 232 Convergence achieved after 11 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.


0.156329 0.071862 1.81E-07 1.083160 -0.099457 -0.692215

0.444503 0.122133 9.42E-08 0.317232 0.081208 0.832717

0.351693 0.588393 1.921628 3.414415 -1.224719 -0.831272

0.7251 0.5563 0.0547 0.0006 0.2207 0.4058

McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Restr. deviance LR statistic

0.074173 0.482857 1.268262 1.357402 1.304212 304.8482 22.61138


0.633621 0.465764 49.02750 -141.1184 282.2369 -152.4241 -0.608269

20

Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1

2.

0.000400 85 Total obs 147

232

Jaminan Kecelakaan Kerja

Dependent Variable: INTENSI Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 01/03/13 Time: 10:07 Sample: 1 194 Included observations: 194 Convergence achieved after 11 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

MANFAAT PENDIDIKAN PENGETAHUAN PENGHASILAN SEBELUMNYA TANGGUNGAN C

-0.208144 0.028924 0.122261 8.26E-08 -0.788006 -0.027742 1.465122

0.308351 0.084956 0.253354 4.59E-08 0.200667 0.055796 0.684661

-0.675021 0.340464 0.482568 1.799779 -3.926938 -0.497199 2.139921

0.4997 0.7335 0.6294 0.0719 0.0001 0.6190 0.0324


0.103099 0.478366 1.234128 1.352040 1.281874 251.3329 25.91214 0.000231


0.649485 0.453423 38.44578 -112.7104 225.4207 -125.6664 -0.580981

68 Total obs 126

194


Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.


-0.281166 0.053344 1.45E-07 -1.310383 -0.036333 2.348698

0.505400 0.137725 8.34E-08 0.330899 0.090228 1.131088

-0.556323 0.387325 1.734661 -3.960071 -0.402677 2.076494

0.5780 0.6985 0.0828 0.0001 0.6872 0.0378

McFadden R-squared

0.102801 Mean dependent var

0.649485

21

S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Restr. deviance LR statistic Prob(LR statistic)

0.478366 1.224204 1.325272 1.265129 251.3329 25.83732 0.000096

Obs with Dep=0 Obs with Dep=1

3.

S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr. log likelihood Avg. log likelihood

0.451941 38.39909 -112.7478 225.4956 -125.6664 -0.581174

68 Total obs 126

194

Jaminan Hari Tua


Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.


-0.310066 0.189700 9.94E-10 0.696078 -0.046105 0.234900

0.376242 0.096347 2.68E-08 0.255106 0.055389 0.627595

-0.824114 1.968920 0.037112 2.728582 -0.832388 0.374286

0.4099 0.0490 0.9704 0.0064 0.4052 0.7082


0.088026 0.396346 0.958236 1.058587 0.998863 192.7844 16.97005 0.004557


0.806122 0.384774 28.12963 -87.90716 175.8143 -96.39218 -0.448506

38 Total obs 158

196


Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

MANFAAT

-0.471828

0.673955

-0.700088

0.4839

22

PENDIDIKAN PENGHASILAN SEBELUMNYA TANGGUNGAN C McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Restr. deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1

4.

0.337337 2.90E-09 1.290842 -0.076149 0.229341 0.088001 0.396346 0.958261 1.058612 0.998888 192.7844 16.96515 0.004566

0.167985 5.37E-08 0.484539 0.097330 1.109480

2.008138 0.054002 2.664059 -0.782374 0.206711


0.0446 0.9569 0.0077 0.4340 0.8362 0.806122 0.384851 28.14099 -87.90961 175.8192 -96.39218 -0.448518

38 Total obs 158

196

Jaminan Pensiun


Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

PENDIDIKAN C

0.257006 -0.371980

0.095442 0.438087

2.692808 -0.849100

0.0071 0.3958

McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Restr. deviance LR statistic Prob(LR statistic)

0.040786 0.411771 1.020381 1.056269 1.034936 184.1167 7.509346 0.006138



0.785311 0.405141 28.72436 -88.30368 176.6074 -92.05835 -0.498891

38 Total obs 139

177


Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

23

PENDIDIKAN C

0.432851 -0.651654

McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Restr. deviance LR statistic Prob(LR statistic)

0.039662 0.411771 1.021549 1.057438 1.036104 184.1167 7.302469 0.006886


0.164309 0.739875

2.634376 -0.880762


0.0084 0.3784 0.785311 0.405360 28.75539 -88.40712 176.8142 -92.05835 -0.499475

38 Total obs 139

177

5. Jaminan Kematian Dependent Variable: INTENSI Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 01/03/13 Time: 10:43 Sample: 1 169 Included observations: 169 Convergence achieved after 11 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.


-0.128261 -0.091530 7.09E-08 0.712891 0.006856 -0.138383

0.295461 0.088218 3.35E-08 0.215124 0.053376 0.562922

-0.434105 -1.037542 2.119669 3.313860 0.128456 -0.245830

0.6642 0.2995 0.0340 0.0009 0.8978 0.8058


0.076353 0.501266 1.350644 1.461764 1.395739 234.1358 17.87699 0.003105


0.485207 0.483508 38.10609 -108.1294 216.2588 -117.0679 -0.639819

87 Total obs 82

169


Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

24

MANFAAT PENDIDIKAN PENGHASILAN SEBELUMNYA TANGGUNGAN PENGETAHUAN C McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Restr. deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1

-0.286548 -0.163207 1.21E-07 1.130169 0.002416 0.241814 -0.109657 0.077393 0.501266 1.361038 1.490679 1.413649 234.1358 18.12038 0.005938

0.498967 0.146678 6.08E-08 0.354964 0.088948 0.407561 0.941872 Mean dependent var S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr. log likelihood Avg. log likelihood

87 Total obs 82

-0.574283 -1.112688 1.997404 3.183898 0.027167 0.593320 -0.116424

0.5658 0.2658 0.0458 0.0015 0.9783 0.5530 0.9073 0.485207 0.484616 38.04608 -108.0077 216.0154 -117.0679 -0.639099

169

25

PERSEPSI PENGUSAHA DAN PEKERJA UMKM TERHADAP PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 1. Abstraksi

Recommend Documents