PERNYATAAN SIKAP KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
MENYOAL BLUNDER PEMERINTAH DALAM RESHUFFLE KABINET JILID 2
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! VIVAT! Hidup ITS! Hidup ITS! Hidup ITS!
PENGANTAR Tepat pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2016 indonesia memperingati kemerdekaanya yang ke- 71. Banyak upacara peringatan yang diadakan oleh seluruh instansi yang tentu bertujuan untuk menghormati jasa para pahalwan yang dulu telah berjuang memperjuangkan NKRI ini. Lantas apakah sejatinya kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka? Tentu masih ingat dalam benak kita pada 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan perombakan kabinet dengan mengganti beberapa struktural kerja menterimenterinya alias Reshuffle Jilid 2 berdasarkan pertimbangan yang sudah ada. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan beberapa keputusan yang dinilai justru tidak tepat dengan copot-pasang menteri tanpa alasan yang jelas. Banyak nama yang cenderung justru memilik track record yang “rawan” justru diberikan amanah di posisi sekelas menteri ini. Dan nama yang dianggap telah bagus dan memuaskan kinerjanya oleh publik justru dicopot dari posisinya. Dengan segala kontroversi yang ada tentu kita semua menanyakan atas dasar apa lepas-pasang menteri ini. Pertimbangan utama apa yang dijadikan parameter oleh Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya. MENTERI “TERCEPAT” SEPANJANG SEJARAH RI Lagi-lagi publik dibuat tercengang dengan jalannya pemerintahan ini. Pada Hari Senin 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yaitu Archandra Tahar DIBERHENTIKAN dengan hormat. Sebelum keputusan ini muncul banyak kabar yang berhembus bahwa pemberhentian Achandra diindikasi karena adanya dwi kewarganegaraan. Archandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat dan Paspor Indonesia, dimana paspor amerika tersebut didapatkanya setelah mengucapkan sumpah setia pada negeri paman sam 2012 silam. Dimana berdasarkan analisis kami kekeliruan atas
polemik dwi kewarganegaraan Archandra Tahar telah melanggar beberapa undang-undang. Di antaranya yaitu : 1. Undang-undang no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan 2. Undang-undang no. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara 3. Undang-undang no. 06 tahun 2011 tentang keimigrasian Berdasarkan data yang kami peroleh, sejak 2012 setidaknya dua hingga tiga kali Arcandra Tahar masuk ke wilayah Republik Indonesia menggunakan paspor Amerika Serikat. Yang mana tentu kepemilikan paspor Amerika Serikat ini menyebabkan Tahar kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Hal ini jika merujuk ke pasal 23 huruf H UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yaitu Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Tentu pengangkatan seorang Warga Negara Asing sebagai menteri merupakan kesalahan fatal Presiden Jokowi. Hal fundamental yang merupakan syarat utama seorang menteri pun luput dari pertimbangan sang Presiden. Hal ini pun menorehkan rekor baru pergantian menteri tercepat di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dua kali pergantian kepala nodamg dalam kurun waktu kurang dari satu bulan di tubuh Kementerian ESDM ini tentu saja akan berdampak negatif pada kinerja kementerian kedepan. Tentu muncul banyak PR baru untuk kembali membenahi ritme kerja maupun organisasi dan institusional kementerian disamping pekerjaan-pekerjaan lain lain yang telah menumpuk. CARUT MARUT TATA KELOLA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kekosongan kursi Menteri ESDM pasca turunnya Arcandra Tahar memaksa Presiden Jokowi untuk memilih seorang pelaksana tugas sebagai fungsionaris sementara. Posisi ini ditetapkan untuk mengganti menteri definitif yang berhalangan tetap dan memiliki kewenangan mengambil keputusan. Presiden memandatkan jabatan ini kepada Luhut Binsar Panjaitan yang juga sedang memangku posisi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya sebagai induk dari kementerian ESDM. Kita sudah sama-sama tahu bahwa penunjukkan luhut binsar panjaitan sebagai plt menteri esdm pun dianggap hanya sebagai upaya penyelamatan yang tidak tepat, mengingat banyaknya kontroversi yang berhubungan dengan pak luhut serta banyaknya perusahaan energi yang dibawahi oleh beliau sehingga menyebabkan sangat rawan terjadinya praktek korupsi kolusi nepotisme (KKN). Penunjukkan luhut binsar panjaitan pun juga tidak menyelesaikan masalah apa-apa karena sudah jelas melanggar undang-undang dan cacat secara hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan pada pasal 23 huruf a UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dimana Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pelaksana Tugas Menteri ialah jabatan setingkat menteri, yang merupakan pejabat negara menurut Pasal 122 butir (j) UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meski tidak secara definitif, dan tidak secara otomatis menggugurkan jabatan definitif yang bersangkutan sebelum menjabat menjadi Plt.
Ketika berbicara sektor pemangku kebijakan sarat akan masalah bukan berarti objek tata kelola energi dan sumber daya mineral tanpa masalah. Dalam masa jabatannya yang hanya dua puluh hari, Arcandra Tahar membuat kebijakan yang dinilai sangat merugikan indonesia yaitu perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2016 . Sesuai dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, konsentrat harus dimurnikan di dalam negeri sampai kadar tertentu untuk meningkatkan nilai tambah. Undang-undang ini membawa semangat hilirisasi melalui peningkatan nilai tambah pemurnian komoditas yang dicita-citakan dalam pengelolaan pertambangan.Namun nyatanya mimpi di undang-undang tersebut hanyalah mimpi. Walaupun di tataran undang-undang berkata demikian, Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2016 malah membahas tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan. Dimana semangat Peraturan yang berada di bawah undang-undang ini kabarnya menjadi peraturan yang menggiring keinginan perusahaan untuk mempercepat pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian, namun dengan cara memberikan keringanan pelarangan ekspor melalui mekanisme rekomendasi surat izin. Terbukti selama menjabat dua puluh hari tersebut AT telah mengeluarkan surat izin perpanjangan ekspor untuk PT FI. Yang mana pada prinsipnya semangat untuk berdaulat secara energi agar pembangunan tempat pengolahan mineral seperti smelter di dalam negeri tidak diimbangi oleh semangat pemangku kepentingan dari kementerian bidang terkait yaitu kementerian ESDM Berdasarkan kasus AT dan uraian sebelumnya, Adanya ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak diketahui secara jelas oleh publik dan tidak diinformasikan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama menjabat sebagai menteri, segala kebijakan, keputusan, dan sikap politik diambil dalam keadaan dimana menteri tersebut masih dinyatakan berkewarganegaraan ganda (apabila memang benar demikian, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Maka, sudah sewajarnya apabila kebijakan yang ada turut ditinjau ulang atau bahkan turut dibatalkan juga bersamaan dengan turunnya orang yang mengeluarkan kebijakan. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban orang yang bersangkutan karena masa jabatannya sebagai menteri patut dianulir akibat persyaratan seorang menteri yang mewajibkan berkewarganegaraan Indonesia. KEJELASAN UNTUK ANAK NEGERI Masalah tidak berhenti disini. Bak jatuh lalu tertimpa tangga, Arcandra kini punya punya masalah kewarganegaraan. Dia berstatus TAK PUNYA NEGARA. Adapun salah satu alasan-alasan penyebab kehilangan warga negara AS, salah satunya adalah menerima jabatan di Pemerintahan negara lain. Arcandra memegang dua paspor, Indonesia dan Amerika Serikat. Peraturan di Indonesia, seorang WNI kehilangan statusnya jika menjadi warga negara lain. Arcandra telah menerima paspor Amerika Serikat, sehingga kehilangan status WNI-nya. Di sisi lain, Arcandra menerima jabatan Menteri ESDM yang ditawarkan Pemerintah Indonesia. Tentu ini menjadi masalah dilematis untuk AT dan juga pemerintahan Republik Indonesia. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, untuk kasus ini sesuai dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewaganegaraan, seorang warga negara Indonesia yang sudah kehilangan
kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraannya lagi dengan melalui proses pewarganegaraan. PERNYATAAN SIKAP Berdasarkan permasalahan kondisi terkini pemerintahan Indonesia dan mengingat pentinganya bidang Energi Sumber Daya Mineral, maka Kami Keluarga Mahasiswa ITS menyatakan SIKAP bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah teledor dan lalai dalam menyelesaikan perihal administratif pada pemilihan menteri di era Resuffle Kabinet Jilid II. Kekacauan ini berimbas besar pada stabilitas negara dalam menjalankan peran dan fungsinya khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral. Merujuk pada sikap tersebut maka kami MENUNTUT : 1. Mendesak Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat indonesia perihal permasalahan pemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM. 2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk SEGERA mengangkat Menteri ESDM definitif yang dilandaskan dengan proses yang benar,berani,transparan, memiliki kompetensi yang memadai serta bebas dari kepentingan yang merugikan negara, mengingat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Plt Menteri ESDM menyalahi undang-undang no 39 / 2008 tentang kementerian negara. 3. Menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan yang dilakukan oleh mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar selama masa kerja 20 harinya, terutama tentang izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. 4. Mendesak pemerintah untuk melakukan perlindungan dan memberikan bantuan hukum terkait kejelasan status kewarganeraan Archandra Tahar. 5. Mendesak DPR RI untuk menggunakan hak interpelasinya guna menemukan kejelasan dalam kasus penunjukan archandra tahar sebagai Menteri ESDM
Surabaya, 19 Agustus 2016 Dari Kota Pahlawan Kami Berjuang, Atas Nama Keluarga Mahasiswa ITS
Novangga Ilmawan Presiden BEM ITS 2016/2017
Contact Person : Khalid Abri (085233002605) Oxi Putra M. (082244038879)
