PERKEMBANGAN ISU-ISU TERKINI PERATURAN KETENAGAKERJAAN
BERNAWAN SINAGA, SH.,MSi DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Disampaikan pada acara Seminar “RECENT DEVELOPMENT IN MANPOWER REGULATION” Jakarta, Puri Denpasar, 12 April 2016
AMAR PUTUSAN Frasa “demi hukum” Pasal 59 (7) Pasal 65 (8) Pasal 66 (4) UU 13 Tahun 2003: 1. Bertentangan dengan UUD 1945 2. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada PN setempat dengan syarat: telah dilaksanakan perundingan bipartite namun perundingan bipartite tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; berunding; dan Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangperundangundangan. undangan
Melalui nota riksa menegaskan bahwa “demi hukum” PKWT yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 (1) (2) (4) (5) dan (6) demi hukum menjadi PKWTT Persyaratan pemborongan pekerjaan (2-syarat) dan (3- ber BH) tidak terpenuhi demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan Persyaratan penyerahan pekerjaan melalui penyedia jasa pekerja/buruh (1-kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi) (2) a-hubungan kerja,bPKWT/PKWTT,d (PKS tertulis) (3-ijin ber-BH) tidak terpenuhi demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan
Perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang wewenang pengesahan dan tindaklanjut dari nota riksa wasnaker. Dalam hal keputusan-keputusan produk pemerintah maka pelaksanaan pengawasan terhadap nota riksa wasnaker menjadi tanggungjawab pemerintah sendiri sebagai pemegang otoritas dibidang ketenagakerjaan
PP 78 TAHUN 2015 Manfaat Penetapan UM dengan Formula: • Setiap tahun UM akan naik secara proporsional terhadap kenaikan beberapa besaran makro ekonomi. • Variasi kenaikan UM antar wilayah akan dapat terjelaskan, sehingga rasa ketidakadilan antar wilayah dapat dihilangkan. • Bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kerawanan sosial. 5
•
Karena bersifat dapat diprediksi maka pengusaha dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tepat.
•
Sifat dapat diprediksi ini juga akan membuat investor tidak ragu lagi dalam menanamkan modal.
•
Semakin banyak investor masuk maka peluang kerja akan meningkat. Peningkatan peluang kerja akan meningkatkan nilai tawar pekerja/buruh yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Pasal 59 s.d Pasal 62: Sanksi administratif berupa: 1. Teguran tertulis; 2. Pembatasan kegiatan usaha; 3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan 4. Pembekuan kegiatan usaha.
7
KADALUARSA TUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH & SEGALA PEMBAYARAN YANG TIMBUL DARI HUBKER “PASAL 96” UU No 13 Thn 2003 TDK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT” tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh & segala pembayaran yang timbul dari Hubker a. sebelum terbit MK 100 berlaku ketentuan Pasal 96 b. kedepan tidak ada batas kadaluarsa c. diajukan setelah terbit MK 100 hak yang dapat dihitung paling lama sejak tgl 19 September 2011
KEPENTINGAN NASIONAL & GLOBAL PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945
HAK TIAPTIAP-TIAP WARGA NEGARA
1. MENDAPATKAN PEKERJAAN 2. MENDAPATKAN PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN
UU NO 13 TH 2003
PENGGUNAAN TKA SELEKTIF 1. MEMENUHI KOMPETENSI YG DITETAPKAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI BARANG & JASA 3. INVESTASI BARU 9
PRINSIP DALAM PENGGUNAAN TKA
1. SPONSORSHIP (HARUS ADA PIHAK /PERUSAHAAN YANG
BERTANGGUNG JAWAB) 2. BADAN HUKUM (PERORANGAN TIDAK BOLEH
MEMPEKERJAKAN TKA) 3. INVESTASI (PERMODALAN DAN KEAHLIAN) 4. KEAMANAN (KEBERADAAN TKA TIDAK BOLEH
MERUGIKAN/MEMBAHAYAKAN KEAMANAN, BAIK DALAM LINGKUP PERUSAHAAN MAUPUN NEGARA)
10
Pemberi Kerja TKA –PMDN dilarang mempekerjakan TKA dengan Jabatan Komisaris TKA – anggota Direksi, anggota Komisaris atau anggota pengurus, anggota pengawas domilisi LN tdk wajib IMTA Diplomat, Konsuler tdk wajib IMTA
BPJS KESEHATAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
Jaminan Hari Tua Jaminan Kesehatan
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Pensiun Jaminan Kematian
PROGRAM DAN IURAN BPJS TK JAMINAN HARI TUA (JHT)
Perusahaan: 0,3%
JAMINAN KEMATIAN (jkm) jkm)
JAMSOSTEK
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Perusahaan: 0,24% - 1,74%
(JKK)
Perusahaan: 3,7% Tenaga Kerja: 2%
JAMINAN PENSIUN
Dilaksanakan paling lambat Juli 2015
BPJS KESEHATAN Pekerja Penerima Upah
Bukan Penerima Bantuan Iuran
Peserta Jaminan Kesehatan
Pekerja Bukan Penerima Upah
(Bukan PBI)
Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Fakir Miskin Orang Tidak Mampu
Pegawai Negeri Sipil
Anggota TNI / Polri Pekerja Penerima Upah (PPU)
Pejabat Negara
adalah Setiap orang yang bekerja Pada pemberi kerja dengan menerima
Pegawai Pemerintah
gaji atau upah
Non Pegawai Negeri
Pegawai Swasta
Pekerja yang tdk termasuk di atas yang menerima upah
Notaris/pengacara/LSM dsb
Dokter Praktek swasta/bidan swasta/mantri dsb Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah : Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri
Pedagang/Penyedia jasa dsb
Petani/peternak dsb
Nelayan dsb
Ojek Ojek, montir,supir dsb
Investor
Pemberi Kerja
Bukan Pekerja (BP)
Penerima Pensiun Veteran
Perintis Kemerdekaan Bukan Pekerja yg tidak termasuk kriteria diatas
Terima Kasih
