PERKEMBANGAN TERKINI PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT NASIONAL Oleh
Bambang Sad Juga TENAGA AHLI BIDANG INVESTASI DAN REKOMTEK/ KETUA TIM FASILITASI PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT DITJEN PERKEBUNAN
Disampaikan pada Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) 2017 – PPKS Hotel Best Western Premier Solo Baru , 18 Juli 2017
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN JAKARTA, MEI 2017
KONDISI LUAS AREAL TAHUN 2016
Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit (Juta Ha)
PBN 6%
5,6
5,4
PR 39%
4,8 4,1
4,6 3,8
PBS 55%
4,4
6,5
6
4,7
4,5
4,4
PBS PR PBN
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT NASIONAL (TON/HA) 35,00
8,400
30,00 25,00
22,00
23,1
26
27,8
29,3
31,3
20,00
3,8124,1373,219
PBN PBS PR POTENSI
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
Produksi
15,00 10,00
5,00
Juta
3,6
3,5
3,7
3,5
3,6
3,7
Produktivitas Ton/Ha/Th
,00 2011
2012
2013
2014
2015
2016
http://ditjenbun.pertanian.go.id
PERMASALAHAN 1. Sebagian besar tanaman tua rusak; 2. Produktivitas belum sesuai potensinya; 3. Kehilangan hasil produksi pekebun 17,49 jt ton Nilai Rp.124,34 triliun 4. SDM dan kelembagaan pekebun kurang memadai; 5. Sarana dan prasarana belum memadai 6. Sebagian besar pembiayaan peremajaan kelapa sawit pekebun belum tersedia Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
RUANG LINGKUP KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 18/PERMENTAN/KB .330/5/2016 : KEGIATAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
TEKNIK PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEKEBUN
UNSUR PENDUKUNG/ SAPRAS
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
Kriteria Peremajaan - Umur tanaman diatas 25 tahun; - Produktivitas max 10 ton TBS/ha/tahun.
PERBENIHAN KELAPA SAWIT
TEKNIK PEREMAJAAN PERKEBUNA N KELAPA SAWIT
SISTEM PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT
PEREMAJAAN PADA AREAL ENDEMIK GANODERMA Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
• • •
Benih unggul, sehat dan cukup Umur benih siap salur 10 – 12 bln Lokasi pembenihan (kemudahan air, tanah isian dan pengawasan)
• • • •
Sistem tumbang serempak Sistem underplanting Sistem peremajaan bertahap Sistem tumpangsari/intercropping
• Persiapan melalui sensus penyakit per pohon • Perlakuan khusus + olah tanah dan sanitasi akar-batang + sistem lubang tanam besar (big hole) + aplikasi agensia hayati
http://ditjenbun.pertanian.go.id
Tahapan Pelaksanaan Peremajaan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017
A. Persiapan Peremajaan
B. Pelaksanaan Peremajaan
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
1. Pra Peremajaan (sosialisai, persiapan dokumen); 2. Persiapan Administrasi (Identifikasi dan verifikasi kebun, pekebun, kelembagaan, Penyusunan RKP3KS); 3. Persiapan Teknis Peremajaan; 4. Persiapan Kelembagaan (LEMD, pelatihan); 5. Pendampingan (penyuluh swadaya/desa, PLPTKP/ kec., TKP/kab)
1. 2. 3. 4. 5.
Pelaksanaan Teknis Peremajaan Komponen Peremajaan Tahap Awal; Pelaksana Peremajaan; Penumbuhan dan Pemberdayaan Kelembagaan; Pengawalan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Fisik Kebun;
http://ditjenbun.pertanian.go.id
B. Pelaksanaan Peremajaan 1. Tahapan Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit: (1). Penyusunan rencana peremajaan (2). Menumbang dan mencacah (Chipping) (3). Membangun dan mrehab bangunan konservasi tanah (4). Rehabilitasi infrastruktur (5). Penyemprotan gulma pada jalur penanaman (6). Pancang titik tanam/pola penanaman (7). Membangun dan menanam tanaman penutup tanah (8). Pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk dasar (9). Pengangkutan dan ecer benih siap salur (10).Penanaman kelapa sawit (11).Konsolidasi tanaman (12).Pemeliharaan TBM (13).Pemupukan TBM (14).Pengendalian OPT (15).Kastrasi Tanaman Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
..lanjutan Pelaksanaan Peremajaan..
2. Komponen Peremajaan Tahap Awal Upah tenaga kerja, Infrastruktur (Peningkatan jalan, parit, pengawetan dan pengolahan tanah serta tata air), Bahan dan alat.
3. Pelaksana Peremajaan Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan atau; Dikerjasamakan dengan pihak lain;
pekebun
lainnya
4. Penumbuhan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan; Pendampingan kepada Pekebun Kelompok Tani/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya; 5. Pengawalan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Fisik Kebun • Pengawalan, • Pengawasan dan Monev (Dinas kab/kota, Provinsi dan Pusat serta asosiasi pekebun dan institusi terkait lainnya) • Penilaian fisik kebun umur 36 s.d 48 bulan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, BPDPKS dan Perbankan) Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
PENGEMBANGAN SDM A. PELATIHAN 1. Proses Pelatihan a. Tahap Persiapan: • Identifikasi kelembagaan masyarakat desa • Identifikasi kebutuhan pelatihan b. Tahap Pelaksanaan: • Sosialisasi • Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Desa • Jenis Pelatihan (petugas pendamping/pelatih dan pekebun) 2. Modul dan Kurikulum 3. Penyelenggara Pelatihan 4. Evaluasi Pelatihan
B. PENDAMPINGAN DAN FASILITASI 1. Pendampingan; 2. Asistensi; 3. Fasilitasi. Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
SASARAN DAN JENIS PELATIHAN A. Pelatihan untuk petugas pendamping/ pelatih •
•
•
Pelatihan bertujuan untuk melaksanakan penyegaran dan menyediakan tenaga-tenaga pendamping/pelatih yang mempunyai kompetensi, dedikasi, integritas untuk terselenggaranya pelatihan pekebun. Pelatihan petugas pendamping/ pelatih terdiri dari pelatihan penumbuhan kebersamaan, penguatan kelembagaan, pengembangan kelembagaan dan usaha, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, administrasi dan keuangan. Sebagai manajer perubahan sekaligus melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
B. Pelatihan untuk Pekebun • Pelatihan bertujuan agar pekebun mampu menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang kuat, mandiri dan profesional • Jenis pelatihan: 1. Pelatihan penumbuhan kebersamaan pekebun (PKP); 2. Pelatihan penguatan kelembagaan; 3. Pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha; 4. Pelatihan Kepemimpinan; 5. Pelatihan Manajemen Administrasi dan Keuangan; 6. Pelatihan Teknik Budidaya; 7. Pelatihan ISPO; 8. Pelatihan Panen dan Pascapanen; 9. Pelatihan Informasi Pasar dan Promosi; 10.Pelatihan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan; 11.Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan.
http://ditjenbun.pertanian.go.id
• • • • •
PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
UNSUR PENDUKUNG/ SARANA DAN PRASARANA INTENSIFIKASI ATAU DILUAR PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
• • • • • • • •
Pemetaan letak/lokasi kebun STDB oleh Dinas Kabupaten/kota Sertifikasi lahan Sertifikasi ISPO SPPL
Benih Pupuk Pestisida Alat pasca panen dan pengolahan hasil Jalan kebun Alat transportasi Pembentukan Infrastruktur Pasar Verifikasi atau Penelusuran Teknis
http://ditjenbun.pertanian.go.id
SUSUNAN ORGANISASI dan KELENGKAPANNYA
Keterangan : = garis komando
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
TUGAS TIM KHUSUS Tugas Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana adalah memfasilitasi dan merekomendasi secara teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit, bantuan sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia
Tim Khusus berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
SKEMA TATA CARA PENGUSULAN PROPOSAL
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN
UU No. 39/2014 • pasal 93 ayat (3) pembiayaan usaha bersumber : a. penghimpunan dana pelaku usaha , b. dana lembaga pembiayaan, c. dana masyarakat d. dana lain yang syah • pasal 93 ayat (4) penggunaan: a. pengembangan SDM, b. litbang, c. promosi, d. peremajaan tanaman e. sarana dan prasarana
PP No. 24/2015 tentang Penghimpunan dana perkebunan • pasal 13, peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman maupun menjaga luasan lahan agar tidak berkurang
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
Perpres No. 61/2015 jo Perpres 24/2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. • pasal 3, dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit meliputi (a) pungutan atas ekspor kelapa sawit dan/atau turunannya dan (b) iuran
Kemenkeu (dana) • Permenkeu No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan tatakerja BPDPKS.
?
http://ditjenbun.pertanian.go.id
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN Rapat Komite Pengarah BPDPKS tanggal 1 Pebruari 2017, • Peremajaan tidak berjalan • Keterlibatan Kementan belum signifikan • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meminta agar Ditjen Perkebunan menyusun grand design peremajaan tanaman kelapa sawit.
Kemenkeu (dana) • Permenkeu No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan tatakerja BPDPKS. • Permenkeu No. 84/ PMK.05/2017 tentang Penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit
Kementan (teknis) • Kep. Dirjen Perkebunan No. 29/2017 tentang Pedoman ....... • Kep. Dirjen Perkebunan No. 111/2017 tentang Tim Khusus
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
Daerah (teknis) • Tim Khusus Provinsi dg Kep. Kadis Provinsi • Tim Khusus Kab/Kota dengan Kep. Kadis Kab/Kota
Alokasi anggaran dari BPDPKS: untuk 2017 seluas 20.780 ha dengan anggaran Rp 520 m diharapkan akan meningkat terus dg succestory tahun 2017
Verifikasi untuk 4.470 ha sd pertengahan Juli 2017
http://ditjenbun.pertanian.go.id
Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan
http://ditjenbun.pertanian.go.id
