3 -a t ..-_.,:*l I
=
-t
TAHUNAN{RKT} RENCANA KINERJA
j I
I I I
!
l
!
Perkebunan llirektorat $ekretariat |enderal 2013 Tahun
! 3
I
I I I ! II I
I I I I
II I
I
!
I II
!
I
It
I g
3 -t
t =3 = =
! =
3 J =
t
J 3 I = =
-t = € =
=9
Perkebunan Direktorat Jenderal Pertanian Kementerian
t 3
t 3 g
3 3 I -
KATA PENGANTAR
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance perlu terus dan sekaligus result oriented governmenf, dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
^
;
3 !
3 3 3
Sesuai amanat Undang-Undang nomor : 17 tahun 2003 tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan menyusun rencana kinerja tahunan dengan mengacu pada RencanaStrategis. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (perencanaan lima tahun). Dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana tingkat
! 3
capaian kinerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang meliputi
t
kerjasamal pengelolaanurusan administrasikeuangan dan perlengkapanipelayanan kepegawaian,organisasi, tata laksana,hukum, humas dan administrasi perkantoran
=
sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi pelayanan perencanaan program, anggaran dan
serta evaluasipelaksanaankegiatan dan penyediaandata dan informasi yang akurat.
=
3
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunantahun 2013 merupakan prasyarat untuk mewujudkan terselenggaranya
3
pemerintahan yang
€
3 =3
t g
baik
atau pemerintahanyang berdaya dan berhasil guna,
transparan, bersih serta bertanggungjawab. Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaranprogram dan sasaran dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.
rta, UI dL
Juni2Ol2 JenderalPerkebunan
3 = =
:3 J 3 :3 :9
ti Sarjono,MSc
5806251983031 001
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tujuan
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
1 1 2
II. Tugas Pokok dan Fungsi
………………………………………
2
III. Visi dan Misi A. Visi B. Misi
………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
3 3 3
IV. Tujuan dan Sasaran A. Tujuan B. Sasaran
………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
4 4 5
V. Permasalahan Yang Dihadapi ………………………………………
6
VI. Kebijakan dan Strategi A. Kebijakan B. Strategi
………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
7 7 8
VII.Program dan Kegiatan A. Program B. Kegiatan
………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
12 12 13
VIII.Rencana Kerja tahun 2013 …………………………………………
13
Lampiran Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2013 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mengacu pada Ketetapan MPR RI nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, Instruksi Presiden RI nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan pemerintahan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Dengan pengimplementasian SAKIP tersebut dapat diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen SAKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. 1
Setiap tahun rencana strategis dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu tahun beserta indikator kinerjanya. Rencana kinerja tahunan ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Dokumen rencana kinerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013 memuat informasi tentang kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan ini diharapkan indikator kinerja serta target capaiannya akan didukung oleh semua pihak terkait sehingga hasil yang dicapai dapat optimal sesuai yang dikehendaki untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. B. Tujuan Tujuan dari penyusunan rencana kinerja adalah : ▪ Menghubungkan antara perencanaan strategis dan operasional secara terinci; ▪ Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; ▪ Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja; ▪ Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja; ▪ Membantu dalam menetapkan target kinerja.
II.
perencanaan
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerjasama di bidang perkebunan; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
2
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.
III.
VISI DAN MISI A. Visi Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2010-2014 adalah "Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan". Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 20102014 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan". B. Misi Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: (1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan; (2) Memfasilitasi produksi;
penyediaan
benih
unggul
bermutu
serta
sarana
(3) Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan (GUP); (4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan; (5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi; (6) Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundangundangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif. 3
Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut: (1) Memberikan pelayanan perencanaan, kerjasama teknis yang berkualitas;
program,
anggaran
dan
(2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas; (3) Memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hokum dan administrasi perkantoran yang berkualitas;. (4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
IV.
TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; (2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; (3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan; (4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; (5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; (6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati; (7) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
arif
dan
(8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan; (9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; (10)Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 20102014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, maka kontribusi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut : 4
(1) Menyusun perencanaan perkebunan;
program
dan
kegiatan
pembangunan
(2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan; (3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program; (4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan; (5) Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan; (6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara; (7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; (8) Menindaklanjuti perkebunan;
hasil
pengawasan
kegiatan
pembangunan
(9) Menindaklanjuti perkebunan;
hasil
pengawasan
kegiatan
pembangunan
(10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; (11) Melaksanakan kepegawaian;
penataan
organisasi
dan
tata
laksana
serta
(12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran. Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 akan lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam dan Kemiri Sunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan selama lima tahun ke depan adalah luas areal, produksi dan produktivitas pada ke-15 komoditas tersebut. B. Sasaran Sasaran luas areal komoditas unggulan nasional (kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, kopi, tebu, jambu mete, cengkeh, t e h, tembakau, kapas, lada, jarak pagar, nilam dan kemiri sunan) diproyeksikan tumbuh ratarata sebesar 2,04% per tahun dari 20,394 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 22,144 juta hektar pada tahun 2014 dan pada tahun 2013 sebesar 21,675 juta hektar kecuali tembakau yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sebesar 205 ribu hektar untuk lima tahun (2010-2014). Sedangkan sasaran produksi komoditas perkebunan unggulan nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 5,96% per tahun dari 34,62 juta ton pada tahun 2010 menjadi 43,63 juta ton pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 41,26 juta ton. Adapun produktivitas komoditas unggulan nasional kecuali kemiri sunan diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 2,62% per tahun. Pada tahun 2010, produktivitas 15 komoditas perkebunan mencapai 5
43.172 kg/ha dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 47.876 kg/ha sedangkan untuk tahun 2013 sebesar 46.611 kg/ha. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas pada 32 provinsi; 2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas pada 32 provinsi; 3. Pelayanan organisasi kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas pada 32 Provinsi; 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas pada 32 provinsi.
V.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI A. Belum Optimalnya Pelayanan Pelayanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkebunan pada umumnya belum optimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 dan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 1 tahun 1995. Kelemahan pelayanan tersebut tercermin dari belum terlaksananya standar operasional prosedur (SOP) secara penuh. B. Belum Optimalnya Koordinasi Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan baik internal, institusi terkait maupun dengan daerah merupakan kelemahan yang harus mendapat perhatian serius. C. Keterbatasan Alokasi Anggaran Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa kebutuhan investasi untuk pembangunan perkebunan tahun 2013 sebesar Rp. 62,9 triliun sedangkan pagu anggaran indikatif (APBN) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013 hanya sebesarRp. 1.488.776..736.000,D. Belum Optimalnya Monitoring dan Pelaporan Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2010 tentang Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pelaksanaan pembangunan perkebunan di daerah belum termonitor dengan baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Salah satu 6
penyebabnya adalah banyaknya format pelaporan yang harus diisi oleh daerah seperti form dari Bappenas, form dari Menteri Keuangan, form statistik dan form lainnya. E. Belum memadainya Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya dalam mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi standar yang ada. Selain itu pemeliharaan alat-alat yang ada masih kurang optimal. F. Belum Memadainya Operasional Sistem Informasi Manajemen dan Jumlah Tenaga Teknis Meskipun sistem informasi manajemen telah dibangun namun operasionalnya dirasakan kurang optimal karena disamping jumlah tenaga yang kompeten masih kurang, sistem informasi manajemen belum memperoleh prioritas utama.
VI.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Kebijakan Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian periode 2010-2014 dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode tahun 2010-2014 yang dibedakan menjadi Kebijakan Umum dan Kebijakan Teknis Pembangunan Perkebunan Tahun 20102014. Kebijakan Umum Pembangunan Perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun Kebijakan Teknis Pembangunan Perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.
7
Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Strategi 1. Strategi umum Strategi umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 20102014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunanberkelanjutan; (2) Pengembangan komoditas; (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan; (4) Investasi usaha perkebunan; (5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan; (6) Pengembangan sumber daya manusia; (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari 8 (delapan) strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat adalah : a. Strategi pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi serta mampu mentransfer data sehingga menjadi informasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Berbagai capaian yang telah diraih yaitu Simonev, SAI, Simpeg, website dan e-form maupun e-government. Dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan ini ditempuh strategi sebagai berikut : (1) Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai sumber daya manusia, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat; (2) Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait.
8
b. Strategi pengembangan sumber daya manusia Manusia merupakan sumber daya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk perkebunan. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan perkebunan tidak dapat berjalan secara optimal. Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumber daya manusia perkebunan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur perkebunan. Strategi ini diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik petugas, petani maupun masyarakat dengan cara : (1) Petugas a. Meningkatkan kualitas, moral dan etos kerja petugas; b. Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif; c. Meningkatkan penerapan sistem recruitment dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional; d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha. (2) SDM petani dan masyarakat a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan; b. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya dalam memperkuat/mempertangguh usaha taninya; c. Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan. c. Strategi pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha Kegiatan perkebunan secara alami melibatkan sumber daya manusia (pekebun) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti itu maka untuk mempermudah melalukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan pekebun. Melalui kelembagaan pekebun, para pekebun dengan mudah melalukan 9
koordinasi diantara mereka dan antara kelompok sehingga kelompok menjadi kuat untuk mengakses pasar dan informasi. Kelembagaan pekebun didorong untuk tumbuh dari bawah yang dimulai dari kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun sampai koperasi komoditi yang berbadan hukum. Kelembagaan pekebun dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu kelembagaan pekebun yang bersifat sosial dan yang berfungsi ekonomi. Kelembagaan pekebun yang bersifat sosial berupa asosiasi pekebun dan sedangkan kelembagaan pekebun yang berfungsi ekonomi berupa koperasi komoditi. Strategi pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun strategi pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan. Untuk itu rencana aksi yang akan ditempuh adalah : (1) Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya yang tersedia; (2) Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari bawah; (3) Mendorong penumbuhan kelembagaan keuangan perdesaan; (4) Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan usahanya; (5) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Disisi lain kalangan usaha sebagai mitra terkait dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditi maupun dewan komoditi perkebunan.
2. Strategi khusus Untuk melaksanakan pembaharuan organisasi kesekretariatan dalam rangka meningkatkan pelayanan diperlukan strategi khusus yang meliputi : a. Strategi inti Strategi ini mempunyai 3 (tiga) pendekatan dasar yaitu : (1) Menentukan kejelasan tujuan dengan menghapuskan fungsifungsi yang tidak lagi memberi kontribusi pada sasaran ini dengan melepaskan atau mengalihkannya ke tingkat organisasi 10
yang berbeda. Strategi ini membantu organisasi tetap fokus pada sasaran yang penting bagi masyarakat. (2) Memisahkan fungsi pengarahan dan fungsi pelaksanaan dengan memisahkan fungsi-fungsi yang secara fundamental memiliki tujuan berbeda ke dalam organisasi berbeda-beda. Pendekatan ini membantu tiap organisasi berkonsentrasi pada satu tujuan yang jelas. (3) Memperbaiki tujuan, untuk melaksanakan ini diperlukan suatu sistem yang bisa membantu secara terus menerus mendefinisikan tujuan. b. Strategi konsekuensi Pendekatan yang ditempuh dalam strategi ini meliputi : (1) Manajemen perusahaan yang memaksa organisasi pelayanan untuk berfungsi layaknya perusahaan bisnis yang menjadikan pelayanan prima sebagai orientasi akhir; (2) Kompetisi teratur yang mensyaratkan mitra/unit internal organisasi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penghargaan berdasarkan kinerjanya; (3) Manajemen kinerja yang menggunakan standar pengukuran kinerja dan reward serta punishment untuk memotivasi unitunit organisasi. c. Strategi pelanggan Strategi ini menempatkan customer sebagai pengarah dengan menyediakan pilihan-pilihan sebagai berikut : (1) Pilihan pelanggan, upaya yang dilakukan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memilih penyedia jasa. Strategi ini akan memaksa organisasi pemerintah untuk memberi perhatian besar terhadap keinginan pelanggan; (2) Pilihan kompetitif yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai pilihan; (3) Jaminan mutu layanan dilakukan dengan menetapkan standar layanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dan memenuhi standar serta memberikan punishment kepada mereka yang tidak memenuhi standar tersebut. d. Strategi kontrol Pendekatan yang dilakukan dalam strategi ini meliputi : (1) Pemberdayaan organisasi, upaya yang dilakukan adalah menghapus banyaknya peraturan dan berbagai kontrol lain yang dipegang oleh badan administrasi pusat, badan legislatif, badan eksekutif serta badan pemerintahan tinggi lainnya; (2) Pemberdayaan pegawai, upaya yang dilakukan strategi ini adalah melakukan pengurangan atau penghapusan kontrol 11
manajemen hirarkis dalam organisasi serta mendorong wewenang turun kepada pegawai lini pertama; (3) Pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan memindahkan kekuasaan birokrasi kepada masyarakat. e. Strategi budaya Strategi ini menentukan budaya organisasi pemerintahan yang meliputi nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai melalui langkah-langkah sebagai berikut : (1) Mengubah budaya dengan jalan menciptakan pengalaman baru dengan menempatkan pegawai pada pengalaman baru yang menantang kebiasaan yang ada, harapan dari langkah ini pegawai dapat mendorong perubahan perilaku sehingga dapat menghasilkan perilaku yang baru; (2) Pengembangan permufakatan baru; (3) Mengubah pikiran untuk mengembangkan mental baru.
VII. PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas nomor :0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan secara optimal. Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, 12
Tembakau dan Nilam sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. B. Kegiatan Sebagai penjabaran dari program masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai satu kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9 (sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 61/Permentan/T.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu: (1)
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;
(2)
Peningkatan Peningkatan Produksi, Tanaman Rempah dan Penyegar;
Produktivitas
dan
Mutu
(3)
Peningkatan Peningkatan Tanaman Tahunan;
Produktivitas
dan
Mutu
(4)
Dukungan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha;
(5)
Dukungan Perlindungan Perkebunan;
(6)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
(7)
Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan;
(8)
Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya;
(9)
Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon.
Produksi,
Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah : “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya” yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas; pelayanan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas; pelayanan organisasi, tata laksana kepegawaian, humas, hokum dan administrasi perkantoran yang berkualitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas.
13
VIII.
RENCANA KERJA TAHUN 2013 Untuk mencapai target indikator kinerja pada RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013 ini didukung oleh rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berupa kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya meliputi : a. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berupa insentif mantri perkebunan sebanyak 6.289 orang, insentif pengawas benih tanaman sebanyak 277 orang, workshop pembangunan perkebunan di 32 provinsi, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih di 30 provinsi, operasional petugas PPNS di 31 provinsi, bantuan benih untuk penghijauan dan pameran di 32 provinsi; b. Pengawalan kegiatan di Provinsi maupun Dekonsentrasi maupun dana Tugas Pembantuan);
Kabupaten
(dana
c. Penyusunan perencanaan program dan anggaran; evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi; organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset; d. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
14
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2013
Sasaran (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
- Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas - Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja -K/L, pagu sesuai satuan 3) - Tersusun dan ditetapkannya indikator kinerja (IKU, kinerja tahunan) - Tersusunnya pedoman perencanaan program dan kegiatan - Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-K/L, POK, Konsep DIPA, Revisi) - Tersusunnya bahan nota keuangan - Tersusunnya pedoman perencanaan anggaran - Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/ Unit cost pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program - Tersusunnya pedoman perencanaan kerjasama
100 % 2 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen
- Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas - Tersusunnya laporan (bulanan dan triwulanan) perkembangan pelaksanaan kegiatan & anggaran pembangunan perkebunan - Tersusunnya LAKIP Ditjen Perkebunan dan
17 laporan
Sasaran (1)
Indikator Kinerja (2) Sekretariat Ditjenbun - Tersusunnya bahan Rapim dan Kunjungan Kerja (Kunker) - Tersusunnya penilaian kinerja satker lingkup Ditjen Perkebunan - Tersusunnya data dan informasi perkebunan
- Terupdatenya website Ditjen Perkebunan - Tersusunnya capaian makro pembangunan perkebunan per triwulan - Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHP dan kerugian negara - Tersusunnya laporan kegiatan Menteri Pertanian - Tersusunnya laporan tindak lanjut Rapim - Tersusunnya laporan kegiatan Ditjenbun - Tersusunnya laporan perkembangan penyelesaian LHA dan KN per Satker
Target (3) 2 laporan 32 laporan 175 satker 18 buku data statistik perkebunan 1 buku saku 120 berita 4 laporan 24 12 12 12
laporan laporan laporan laporan
1 laporan
- Terlaksananya pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas - Tersusunnya peraturan/keputusan bidang perkebunan - Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan - Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum - Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya pengembangan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan - Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi
4 himpunan 100 % 4 dokumen 100 %
100 % 100 %
Sasaran (1)
Indikator Kinerja (2) - Terlaksananya pengelolaan tatalaksana (Reformasi birokrasi, IPNBK, Penilaian unit pelayanan publik, norma, standar, prosedur dan kriteria) - Terlaksananya pengelolaan kepegawaian - Terlaksananya pengelolaan persuratan dan kearsipan - Terlaksananya urusan kerumahtanggaan - Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai
Target (3)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas - Terlaksananya penataan sistim administrasi penganggaran berbasis kinerja, penetapan pengelolaan keuangan, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya - Tersajinya data pengelolaan, intensifikasi/ ekstensifikasi PNBP - Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian negara - Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker - Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker - Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan neraca
100 % 1 dokumen 70 %
1 dokumen 100 % 4 dokumen 4 dokumen
Sasaran (1)
Indikator Kinerja (2) - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK - BMN) - Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara - Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja - Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/ jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/ jasa - Tersajinya data informasi BMN(inventarisasi, pencatatan dan pelaporan) - Kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai - Terlaksananya pengadaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah - Tersusunnya laporan semester dan tahunan BMN (SIMAK-BMN) - Tersusunnya database rumah tangga negara (Golongan I dan/atau II) - Tersusunnya data dan informasi kondisi dan permasalahan barang
Target (3)
100 % 100 % 1 dokumen
2 Paket 100 dokumen 1 pkt 1 keg/sertifikat 3 laporan 1 dokumen 1 dokumen
