PERMASALAHAN PERKEBUNAN
1. Masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan nasional
Orientasi kebijakan perkebunan sejauh ini membedakan secara tajam antara perkebunan besar (BUMN dan swasta, termasuk PMA) dengan perkebunan rakyat. Implikasi kebijakan dualistik ini telah memberi kemudahan bagi yang “besar” dan tekanan bagi yang “kecil”
• Perkebunan Indonesia masih diliputi oleh dualisme ekonomi, yaitu antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
• Perkebunan Rakyat (PR) yang luasnya sekitar 80% dari perkebunan nasional masih belum mendapatkan fasilitas dan perlindungan yang memadai dari pemerintah. • Hak menguasai oleh negara atas tanah yang kemudian diberikan kepada badan hukum sebagai Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan, sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat (lokal dan adat) atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan.
Masuknya pemodal besar ke usaha perkebunan masih belum memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat setempat. Belum ada re-distribusi aset dan manfaat yang adil (proporsional) kepada masyarakat dari usaha perkebunan. Kebijakan pengembangan perkebunan lebih berpihak pada perkebunan besar yang ditunjukkan oleh alokasi pemanfaatan kredit, dukungan penelitian dan pengembangan, serta pelatihan sumberdaya manusia.
• Pengembangan perkebunan besar lebih dilandasi pada pembukaan lahan hutan dalam skala besar yang dilakukan dengan mengabaikan hakhak masyarakat di dalamnya.
• Organisasi-organisasi usaha perkebunan yang menghimpun diri dalam asosiasi pengusaha perkebunan bersifat eksklusif dan powerful dengan tingkat kepedulian terhadap pemberdayaan organisasi-organisasi petani/pekebun rendah.
2. Masalah Manajemen Pengelolaan Perkebunan Produktivitas Perkebunan Kebijakan perkebunan Indonesia masih pengembangan nasional masih merupakan perkebunan yang tertinggal dari pensuplai bahan ekstentif, sejauh ini telah perkebunan baku dimana mengesampingkan negara tetangga, industri akhirnya produktivitas, khususnya berada di efisiensi, dan product Malaysia dan negara development . Thailand . konsumen.
Nilai Tambah: Potensi Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit
INDUSTRI MINYAK GORENG
INDUSTRI MINYAK SALAD
INDUSTRI MARGARIN
INDUSTRI SHORTENING
INDUSTRI SABUN
INDUSTRI FARMASI
INDUSTRI KOSMETIKA
INDUSTRI OLEOKIMIA INDUSTRI PAKAN TERNAK
INDUSTRI MINYAK SAWIT KASAR (CPO)
INDUSTRI BRIKET ARANG & KARBON AKTIF
MESIN & PERALATAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
INDUSTRI KERTAS BAHAN KIMIA, BLEACHING EARTH, KARBON AKTIF
Masalah nilai tambah : Produksi dan ekspor masih didominasi oleh CPO
3. Masalah Pemasaran dan Ekonomi Produk perkebunan merupakan produk yg diperdagangkan secara internasional sehingga mekanisme pasar terjadi di pasar internasional. Pekebun pada PR tidak mendapatkan informasi pasar secara efektif karena keterbatasan akses
Daya saing industri dan produk perkebunan Indonesia masih sangat lemah.
Perekonomian perkebunan juga masih didominasi oleh produk primer perkebunan
4. Masalah Sosiokultural (Sosial Budaya) Krisis multidimensi memicu terjadinya konflik sosial di daerah perkebunan Tatanan dan Sistem administrasi kebijakan di Pasar lahan tidak pertanahan belum bidang agraria dapat tertib, terutama tidak kompatibel dengan terjadinya mengalokasikan dengan duplikasi pemilikan lahan secara perkembangan atau penguasaan efisien dan adil dan kondisi sosial lahan. masyarakat
NEXT... Lahan yang tersedia belum dimanfaatkan secara efisien dan produktif
Kepastian hukum masyarakat terhadap lahan belum terjamin
Makin kompetitifnya penggunaan lahan
alternatif
Next... • Masih terdapat lahan perkebunan rakyat yang berada pada kawasan hutan • Pemilikan lahan masih berfungsi sebagai komoditas perdagangan • Masih rendahnya perhatian lembaga keuangan terhadap pembangunan perkebunan rakyat
5. Masalah Lingkungan Dampak lingkungan akibat dari pembukaan lahan dengan pemakaran Limbah padat, cair, dan gas baik di level on farm maupun pabrik Pola tanam monokultur menimbulkan masalah keanekaragaman hayati
6. Masalah Iptek Apresiasi dan perhatian terhadap hasil iptek masih rendah.
Transfer teknologi ke perkebunan rakyat belum berjalan secara efektif
• Mentalitas terkait nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat • Daya asimilasi dan absorbsi terhadap teknologi masih rendah. • Kemampuan teknis, wirausaha, dan manajemen masih rendah
• Kemampuan lobby yang masih rendah
