PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Disampaikan pada Acara Monev Gerakan Nasioanal Penyelamatan SDA sektor Kehutanan dan Perkebunan Tanggal 10 Juni 2015 di Gorontalo
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
JENIS IZIN USAHA PERKEBUNAN • Izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) diberikan kepada pelaku usaha dengan luasan 25 hektar atau lebih; • Izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) diberikan kepada pelaku usaha dengan minimal kapasitas pengolahan tertentu, seperti untuk tebu lebih dari 1.000 TCD, kelapa sawit lebih dari 5 ton per jam; • Izin usaha perkebunan (IUP) diberikan untuk usaha budidaya yang harus terintegrasi dengan unit pengolahannya, seperti kelapa sawit dengan luasan 1.000 ha atau lebih, tebu dengan luasan 2.000 ha atau lebih.
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN Izin usaha perkebunan telah diserahkan kepada Gubernur dan/atau Bupati /Walikota sebagai berikut: IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota; IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah kabupaten/kota diberikan oleh gubernur.
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) Periode 2007 - 2015
• Jumlah IUP yang diterbitkan periode 2007 – 2015 sebanyak 768 perusahaan dengan luas sebesar 6,08 juta hektar yang tersebar di 24 provinsi. • IUP yang diberikan sekitar 95% untuk komoditi kelapa sawit
• Berikut penyebaran IUP per masing-masing provinsi dan distribusinya per provinsi.
DAFTAR IZIN USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2007 S.D. 2015 (Tembusan yang diterima Ditjen. Perkebunan) PROVINSI
JUMLAH IUP
LUAS AREAL
ACEH
40
81.861,58
SUMATERA UTARA
47
75.339,00
RIAU
21
58.473,30
SUMATERA BARAT
17
63.149,85
BENGKULU
37
232.073,14
JAMBI
48
254.932,64
SUMATERA SELATAN
82
589.671,05
BANGKA BELITUNG
19
129.865,00
LAMPUNG
13
51.949,17
JAWA TIMUR
10
68.493,00
194
1.158.333,47
57
689.642,10
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN
5
PROVINSI
JUMLAH IUP
LUAS AREAL
KALIMANTAN TENGAH
30
315.215,08
KALIMANTAN TIMUR
90
1.063.967,92
KALIMANTAN UTARA
5
63.339,00
SULAWESI UTARA
9
78.754,05
SULAWESI TENGAH
9
170.941,72
SULAWESI TENGGARA
2
18.700,00
SULAWESI BARAT
3
14.900,00
GORONTALO
6
20.651,00
MALUKU
6
42.235,50
MALUKU UTARA
1
8.000,00
15
622.393,00
7
207.855,30
768
6.080.735,87
PAPUA PAPUA BARAT TOTAL
6
PENYAMPAIAN DATA GERNAS PENYELAMATAN SDA SUB SEKTOR PERKEBUNAN NO.
PROVINSI/KABUPATEN
STATUS
1.
SULAWESI UTARA
-
2.
SULAWESI BARAT
-
3.
GORONTALO
-
4.
MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA TENGAH
V
7
PERMASALAHAN SECARA UMUM IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) • IUP yang diberikan tumpang tindih dengan perusahaan perkebunan lainnya atau perusahaan pertambangan • Pelaporan pemberian IUP dan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Provinsi maupun Dirjen Perkebunan belum berjalan secara optimal. • Pemberi izin belum menggunakan satu peta digital yang berbasis Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) terbitan Badan Informasi Geospasial sebagai dasar pemberian IUP; • Pemberian izin kurang transaparan dan waktunya melebihi batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku • Pembinaan dan pengawasan oleh pemberi izin (Bupati atau Gubernur) belum dilaksanakan dengan baik
PERMASALAHAN TEKNIS IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG BANYAK DITEMUKAN DI DAERAH • Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk kebun kelapa sawit < 25 ha dan Surat Tanda Daftar Pengolahan (STDP) untuk kapasitas kurang dari batas paling rendah belum diberikan oleh Bupati/Walikota • Izin usaha untuk kebun kelapa sawit > 1.000 ha, teh > 240 ha dan tebu > 2.000 ha belum diberikan terintegrasi dengan unit pengolahannya harusnya Izin Usaha Perkebunan terintegrasi (IUP). • Untuk memperoleh IUP- Pengolahan (IUP-P), penyediaan bahan baku minimal 20% berasal dari kebun sendiri banyak yang dilanggar. • Kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan jangka waktu paling kurang 10 tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis belum dipatuhi
Lanjutan
• Pemahaman tentang IUP-P di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang sudah tidak tersedia lahan lagi belum dipahami persyaratannya • Masa berlakunya izin usaha baik IUP, IUP-B dan IUP-P selama perkebunan dikelola sesuai baku teknis dan peraturan perundang-undangan belum dipahami • Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling kurang 20% di luar areal IUP, IUP-B dan IUP-P belum dipahami baik oleh perusahaan, pemerintah daerah maupun masyarakat
Lanjutan
• Meskipun Persyaratan sesuai Permentan 98/2013 belum dipenuhi (seperti rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan dari Bupati atau Gubernur) izin usaha baik IUP, IUP-B dan IUP-P tetap diterbitkan oleh Bupati dan /atau Gubernur sesuai kewenangannya • Pemberian izin usaha oleh Bupati dan Gubernur belum transparan dan waktunya melebihi yang ditentukan (57 hari) • Perubahan luas tanaman, jenis tanaman, dan atau perubahan kapasitas pengolahan serta diversifikasi usaha perlu surat persetujuan Bupati atau Gubernur sesuai kewenangannya
Lanjutan •
Ketentuan peralihan belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah, pekebun, masyarakat, seperti: - Izin usaha yang telah dimiliki masih berlaku - Mempunyai HGU tetapi belum memiliki izin usaha - Kewajiban melaksanakan fasilitasi kegiatan usaha produktif bagi masyarakat sekitar - dll
SOLUSI • Pelaporan secara on-line izin yang telah diberikan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan; • Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyelarasan implementasi peraturan di daerah; • Penyelarasan peraturan-peraturan terkait perizinan usaha perkebunan; • Mengoptimalkan peran pemberi izin selaku pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan; • Penerapan hukum (law enforcement) yang lebih tegas.
Terima kasih
PROYEKSI LUAS AREAL, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT TAHUN 2020
Uraian/Tahun Area
2008
2009
2010
2015
2020
7.364
7.873
8.036
9.112
9.127
17.340
19.324
19.760
29.624
34.343
3.611
3.711
3.888
4.400
4.500
(1.000 ha) Produksi (1.000 tons) Produktivitas (kg/ha)
bhn paparan di riau
14
