PERMASALAHAN KEPATUHAN Temuan
Masalah 1. Pendapatan
5
Rek
18
2. Belanja
Satker 3
4
a. Pegawai
4
13
b. Barang
33
123
8
24
1
c. Modal
2
DITJEN KELEMBAGAAN, DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG, DITJEN PI, SETJEN, UNSYIAH, UNRI, UNIB, UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO, UTP, UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG, UWMS, UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS, UNJ, UNNES, UNSOED, UT, UNRAM, UNESA
Permasalahan pelaksanaan belanja barang - 26 Satker
PERMASALAHAN SPI Temuan
Masalah 1. Penyajian LK
Rek
Satker 3
8
27
a. Penatausahaan & Pengelolaan Pendptan
4
12
b. Penatausahaan & Pengelolaan Belanja
10
57
DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG, UNY, ITS, UNRI, UB, UNSRAT, UNHAS, UNRAM, UNIB, UNS, UNSYIAH, UNNES, UT, UNAND, UNUD, UNJ, UNSOED
7
28
UGM, IPB, ITS, UNUD, UNRI, UNSRAT, UNIB, UNHAS, UB, UNNES, UNIMED, USU, UNSOED, UNY, UNAND, UNIMA, UNRAM
2. Pengelolaan & PJ KN
1
3. Pengelolaan & Penatausahaan Aset
2
4
▪ Permasalahan pengelolaan dan PJKN - 19 Satker ▪ Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan asset - 17 Satker
Reformasi Birokrasi K/L Proses Reformasi Birokrasi: 1) Landasan hukum dan regulasi; 2) Organisasi; 3) Tatalaksana; 4) Manajemen SDM aparatur; 5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 6) Integritas aparatur; 7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; 8) Kualitas pelayanan publik; 9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, 10) Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.
Kondisi Birokrasi Eksisting
Sekarang
• • •
Layanan Prima Birokrasi yang bersih dan Bebas KKN Kepercayaan Masyarakat
Better, Faster, Cheaper !!!!
Sasaran Reformasi Birokrasi SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Birokrasi yang efektif dan efisien
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti 2015-2019 Manajemen Perubahan Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
Tata Laksana Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur
Pengawas -an Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN
SDM Aparatur Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pgawai yg profesional
Akuntabilitas Birokrasi lebih berkinerja dan mampumempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yg digunakannya
Peraturan Perundangan Sistem peraturan perundangundangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
Kelembagaan Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Pelayanan Publik Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
1. Penyusunan Program Pengawasan internal 2. Pengawasan kebijakan dan program 3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan BMN 4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
5. Pendampingan dan reviu Laporan Keuangan (LK) 6. Pemberian saran dan rekomendasi 7. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan 8. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan
USULAN KRITERIA EVALUASI SPI KRITERIA
%
INTEGRITAS
40
KERJASAMA
25
KOMITMEN
20
KOMPETENSI
15 TOTAL
100
SCORE PENUGASAN JOINT AUDIT SPI 1
2
3
4
NAMA
1
2
3
4
NAMA
200
100
40
45
TINI
20 0
75
60
60
YULI
200
75
40
45
NITA
20 0
100
80
60
EKO
40
125
80
60
IIS
20 0
100
60
60
ANDRI
200
75
40
45
ADE
12 0
75
20
30
ARUN
200
125
40
60
ANI
16 0
75
40
45
IKA
40
100
40
45
BUSA
16 0
100
40
45
MANIS
160
100
40
45
HASAN
12 0
75
20
30
SANI
200
125
80
60
KABAN
16 0
75
40
60
ARMA
200
75
40
45
YATI
12 0
75
20
30
HARI
160
75
40
45
RUMI
12 0
75
20
30
HABIN
KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN 2017
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemenristekdikti dari pimpinan sampai staf terbawah 2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPK, SPI, BPKP, Mitra Pengawasan Internal, dan KPK) 3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal: a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal sebagai pemberian peringatan dini, katalisator dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik. 4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN: a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
REKOMENDASI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SPI (1) Implementasi dukungan pelaksanaan Nawa Cita (2) Implementasi area perubahan RB, khususnya pengawasan dan akuntabilitas (3) Penjabaran dan implementasi pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti.
