PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 49 jPBj2014
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2014
a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250jPMK.05j2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
b.
bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara Tahun 2014 yang akurat dan akuntabel perlu diatur lebih lanjut Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara Tahun 2014 ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171jPMK.05j2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keu~ngan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233jPMK.05j2011;
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250jPMK.05j2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara;
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2014.
Pasall Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2.
Konsolidasian adalah proses penggabungan an tara akunakun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akunakun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
3.
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
4.
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus mas uk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.
5.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus j defisit dan pembiayaan, sisa lebihjkurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6.
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pad a tanggal tertentu.
7.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi ten tang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
8.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
9.
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SA-BUN adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran BUN.
10.
Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut UA BUN adalah 'adala!j} unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN clan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN.
11.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disebut UAP BUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.
12.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAP BUN TK.
Pasa12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN pada UA BUN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2014.
(1)
Dalam SAPP, UA BUN menyusun Konsolidasian BUN.
Laporan
(2)
Laporan Keuangan Konsolidasian BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggabungkan Laporan Keuangan Tingkat UAP BUN dan/ atau Laporan Keuangan UAKPBUN TK.
(3)
Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
BUN
Keuangan
sebagaimana
a. LAK; b. LRA;
(4)
Laporan Keuangan Konsolidasian BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun setiap Semesteran dan Tahunan.
<
(5)
Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN pada UA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk digunakan dalam penyusunan Keuangan Konsolidasian BUN tahun 2014.
Laporan
Ditetapkan di Jakarta pada 1p)lggal 31 Desember 2014 DI~E&rtrR JENDERALPERBENDAHARAAN,
I~ ~
TO HARJOWIRYONO
'f> '/
LAMPlRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2014
4q
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGANKONSOLIDASIANBENDAHARAUMUM NEGARA TAHUN 2014
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171jPMK05j2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233jPMK05j2011, untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Pemerintah Pusat menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dibagi menjadi 2 (dua) subsistem yaitu: 1. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian NegarajLembaga untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian NegarajLembaga (LK KjL); dan 2. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN memiliki beberapa kewenangan seperti melakukan pembayaran, menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara, menyimpan uang negara, mengelola pinjaman, menatausahakan investasi, dan lain-lain. Mengingat beragamnya kewenangan dan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN, SA-BUN dibagi ke dalam beberapa subsistem yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem
Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi
Pusat (SiAP); Utang Pemerintah (SAUP); Hibah (SIKUBAH); Investasi Pemerintah (SAIP); dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SAPPP); Transfer ke Daerah (SATD); Belanja Subsidi (SABS); Belanja Lainnya (SABL); Transaksi Khusus (SATK);dan dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).
Dalam rangka pelaksanaan SA-BUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAP BUN membawahi satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) danjatau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur
organisasi
akuntansi
dan penanggung
jawab
untuk
setiap
subsistem
SA-
BUN diatur pada masing-masing subsistem SA-BUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN, Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi BUN (UA BUN). Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAP BUN dan/ atau UAKP BUN TK, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN. Sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan pedoman proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN pada UA BUN Tahun 2014, perlu menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN pada UA BUN tahun 2014.
Laporan Keuangan Konsolidasian BUN disusun oleh UA BUN berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari UAP BUN danjatau UAKP BUN TK semesteran dan tahunan meliputi: 1. Laporan Arus Kas (LAK); 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 3. Neraca; dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). C. PENYUSUNANLAPORANKEUANGANKONSOLIDASIANBUN PADA UA BUN 1. LAKKONSOLIDASIANBUN LAK menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. LAKdisusun oleh unit yang menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara. Dalam melaksanakan fungsinya, Menteri Keuangan selaku BUN menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah. Dalam kerangka SA-BUN, akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kuasa BUN dilaksanakan melalui SiAP. Dengan demikian, LAK hanya dihasilkan dari SiAP. Dalam rangka pelaksanaan SiAP, dibentuk Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/KPPN (UAKBUN-Daerah/KPPN) pada' KPPN, Unit Akuntansi Koordinator Kuasa BUN Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil) pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Unit Akuntansi Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-Pusat) pada Dit. PKN, dan Unit Akuntansi Pembantu BUN Akuntansi Pusat (UAP BUN AP) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Dit. PKN.
LAK disusun pelaparan a. b. c. d.
secara berjenjang mulai dari entitas akuntansi
ke entitas
sebagai berikut:
UAKBUN-Daerah/KPPN menyampaikan LAK ke UAKKBUN-Kanwil; UAKKBUN-Kanwil menyampaikan LAKke UAPBUN AP; UAKBUN-Pusat menyampaikan LAKke UAPBUN AP; dan UAP BUN AP menyusun LAK berdasarkan LAK yang disampaikan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat.
aleh
LAK BUN disusun dengan: a. Menjumlahkan pas-pas yang sama pada LAK seluruh UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat. b. Mengurangi pas-pas tertentu pada LAK seluruh UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat ke dalam LAKBUN; dan/atau c. Mengeliminasi an tara pas-pas yang saling berhubungan (reciprocal elimination) . UA BUN menyusun LAK berdasarkan LAKyang disampaikan aleh UAP BUN AP. UAP BUN AP menyusun LAK dengan menjumlahkan pas-pas yang sama pada LAK seluruh UAKKBUN Kanwil dan UAKBUN Pusat. Dalam hal terdapat pas-pas yang bersifat reciprocal an tar Kuasa BUN, dilakukan eliminasi (reciprocal elimination). 2. LRA KONSOLIDASIANBUN LRA menyajikan infarmasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periade. LRA disusun aleh seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. LRA BUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAP BUN dan UAKP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut: a. LRA Pendapatan LRA Pendapatan menyajikan infarmasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan. LRA Pendapatan disusun aleh UAP BUN selaku pengguna anggaran BUN maupun aleh UAP BUN selaku pengelala kas negara (UAP BUN AP). LRA Pendapatan kansalidasian BUN disusun dan disajikan aleh UA BUN dengan: - Menjumlah pas-pos Pendapatan Negara dan Hibah (akun 4); - Mengurangi pos-pos tertentu pada LRA seluruh UAP BUN ke dalam LRA Pendapatan; dan/ atau - Mengeliminasi antara pos-pas yang saling berhubungan (reciprocal elimination) . UA BUN menerima LRA dari seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. UA BUN menjumlahkan pas-pas yang sama pada LRA seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Kansolidasian BUN, UA BUN menyajikan pos-pas Pendapatan berdasarkan pas-pas pendapatan yang disajikan pada LRA UAP BUN AP. Oleh karena itu, UA BUN mengurangi pas-pas pada LRA Pendapatan kansalidasian dengan pas-pas
Pendapatan pada seluruh UAP BUN selain UAP BUN AP. Dalam hal terdapat realisasi Pendapatan yang bersifat reciprocal antar UAP BUN, dilakukan eliminasi (reciprocal elimination). b. LRA Belanja dan Transfer LRA Belanja dan Transfer menyajikan infarmasi mengenai anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian Belanja dan Transfer tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi Belanja dan Transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun aleh UAP BUN selaku pengguna anggaran BUN maupun aleh UAP BUN selaku pengelala kas negara (UAP BUN AP). LRA Belanja dan Transfer kansalidasian BUN disusun dan disajikan aleh UA BUN dengan: - Menjumlahkan pas-pas Belanja yang sama; - Mengurangi pas-pas tertentu pada LRA seluruh UAPBUN ke dalam LRA Belanja dan Transfer; danl atau - Mengeliminasi an tara pas-pas yang saling berhubungan (reciprocal elimination) . UA BUN menerima LRA dari seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK kecuali UAP BUN AP. UA BUN menjumlahkan nilai pas-pas yang sama pada seluruh UAP BUN dan LRA UAKP BUN TK selain UAP BUN AP. Dalam rangka penyajian LRA Kansalidasian BUN, UA BUN menyajikan pas-pas Belanja berdasarkan pas-pas Belanja yang disajikan pada LRA UAP BUN dan UAKP BUN TK selain UAP BUN AP. Oleh karena itu, UA BUN mengurangi pas-pas Belanja pada LRA seluruh UAP BUN dengan pas-pas Belanja pada LRA UAP BUN AP. Dalam hal terdapat realisasi Belanja yang bersifat reciprocal antar UAP BUN, dilakukan eliminasi (reciprocal elimination). c.
LRA Pembiayaan LRA Pembiayaan menyajikan infarmasi mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun aleh UAP BUN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun aleh UAP BUN selaku pengelala kas negara (UAP BUN AP). LRA Pembiayaan kansalidasian BUN disusun dan disajikan aleh UA BUN dengan: - Menjumlahkan pas-pas Pembiayaan pada LRA Pembiayaan UAP BUN AP; - Mengurangi pas-pas tertentu pada LRA seluruh UAP BUN ke dalam LRA Pembiayaan; danl atau - Mengeliminasi an tara pas-pas yang saling berhubungan (reciprocal elimination) . UA BUN menerima LRA dari seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. UA BUN menjumlahkan nilai pas-pas yang sama pada LRA seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Kansalidasian BUN, UA BUN menyajikan pas-pas Pembiayaan berdasarkan pas-pas Pembiayaan yang disajikan pada LRA UAP BUN AP. Oleh karena itu, UA BUN mengurangi
pas-pas pembiayaan pada LRA Pembiayaan kansalidasian
dengan pas-pas
pembiayaan seluruh UAP BUN selain UAP BUN AP. Dalam hal terdapat realisasi Pembiayaan yang bersifat reciprocal an tar UAP BUN, dilakukan eliminasi (reciprocal elimination). 3. NERACAKONSOLIDASIANBUN Neraca menyajikan infarmasi menyajikan infarmasi pasisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun aleh seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. Neraca kansalidasian BUN disusun aleh UA BUN dengan: Menjumlahkan pas-pas yang sarna pada neraca seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK; Mengurangi pas-pas tertentu pada Neraca seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK ke dalam Neraca BUN; danjatau Mengeliminasi an tara pas-pas yang saling berhubungan (reciprocal
elimination) . UA BUN menerima Neraca dari seluruh dari se1uruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. UA BUN menjumlahkan nilai pas-pas yang sarna pada Neraca seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK. Dalam rangka penyajian Neraca Kansalidasian BUN, UA BUN menyajikan pas-pas neraca berdasarkan hasil kansalidasi pas-pas neraca yang disajikan pada Neraca seluruh UAPBUN dan UAKP BUN TK. Dalam hal terdapat pas-pas neraca yang disajikan ganda antara UAP BUN dan UAP BUN AP dilakukan pengurangan pada neraca UAP BUN agar tidak terjadi duplikasi penyajian seperti Kas di Bendahara Penge1uaran dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Dalam hal terdapat realisasi pas-pas neraca yang bersifat reciprocal, dilakukan eliminasi (reciprocal elimination), seperti penyajian utang PFK an tar Kuasa BUN, kareksi Kas di Bendahara Pengeluaran antar Kuasa BUN, dan Kas dalam Transita yang terbentuk dari penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang an tar Kuasa BUN. 4. CATATANATAS LAPORANKEUANGAN CaLK menyajikan infarmasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pas yang disajikan dalam laparan realisasi anggaran, neraca, dan laparan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK pada Laparan kurangnya memuat infarmasi: a. b. c. d.
Keuangan
Kansalidasian
BUN
sekurang-
Perkiraan atau pas-pas dalam laparan keuangan secara detail; Infarmasi kebijakan teknis dan kebijakan pengelalaan keuangan BUN; Kebijakan akuntansi yang diterapkan; dan Catatan penting lainnya dari masing-masing UAP BUN dan UAP BUN TK serta hal penting lainnya pada saat pengkansalidasian.
D. PENYAMPAIANLAPORANKEUANGANKONSOLIDASIANBUN Laparan Keuangan Kansalidasian BUN disampaikan aleh UA BUN kepada Menteri Keuangan setiap semester dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan penyusunan Laparan Keuangan Pemerintah Pusat. Laparan Keuangan Kansalidasian BUN tahunan tahun 2014
-5-
disampaikan berikut:
oleh UA BUN kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan
sebagai
1. Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahunan tahun 2014 yang belum diaudit (unaudited) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 20 Maret 2015. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahunan tahun 2014 yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 20 Juni 2015. Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian BUN disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BA-BUN, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk lebih meyakinkan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian BUN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Konsolidasian BUN harus direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan. HasH reviu dituangkan ke dalam Pernyataan Telah Direviu. Pernyataan Telah Direviu dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan. Pernyataan Telah Direviu disertakan pada saat penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
TO HARJOWIRYONO~
