KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-
203
jPBj2015
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR KEP-157 jPBj2015 TENTANG PEMUTAKHIRANKODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGANAKUN STANDAR
a.
b.
bahwa dengan adanya usulanjpenetapan kebijakan akun baru pada segmen akun dipandang perlu dilakukan pemutakhiran dengan menambah kodefikasi segmen akun dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157 jPBj2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157 jPBj2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pad a Bagan Akun Standar;
1.
Keputusan
2.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP311jPBj2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP157 jPBj2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157 jPBj2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGANAKUN STANDAR. PasalI Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 157 jPBj2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dengan menambah Segmen Akun Kas dan Penjelasan Uraian atas Penambahan Segmen Akun Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, serta menambah Segmen Akun Akrual dan Penjelasan Uraian atas Penambahan Segmen Akun Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur J enderal ini.
Keputusan ditetapkan.
Pasal II Direktur Jenderal
Inl mulai
berlaku
pada
tanggal
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3. MenterijPimpinan Lembaga; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli
2015
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
LAMPlRANI KEPUTUSAN D1REKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 203 jPBj201S TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN D1REKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-lS7jPBj201S TENTANG PEMUTAKHlRAN KODEFlKASI SEGMEN AKUN
Kode Akun
Uraian Akun
Keterangan
423
PENDAPATANPNBP
Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4232
Pendapatan Jasa
Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42329
Pendapatan Jasa Lainnya
Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423294
Pendapatan Jasa Siaran
Kode Akun Akun Baru
423295
Pendapatan Jasa Non Siaran
Kode Akun dan Uraian Akun Baru
dan
Uraian
LAMPIRANII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP·203 /PB/201S TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP·lS7/PB/201S TENTANG PEMUTAKHlRAN KODEFlKASI SEGMEN AKUN
PENJELASAN URAIAN ATAS PENAMBAHAN SEGMEN AKUN KAS PADA BAGAN AKUN STANDAR
I AKUN 423294
Pendapatan Jasa Siaran Digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari jasa siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
423295
Pendapatan Jasa Non Siaran Digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Termasuk pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
LAMPlRANIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-203 /PB/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157/PB/2015 TENTANG PEMUTAKHlRAN KODEFlKASI SEGMEN AKUN
Kode Akun
Uraian Akun
Keterangan
423
PENDAPATANPNBP
Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4232
Pendapatan Jasa
Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42329
Pendapatan Jasa Lainnya
Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423294
Pendapatan Jasa Siaran
Kode Akun Akun Baru
423295
Pendapatan Jasa Non Siaran
Kode Akun dan Uraian Akun Baru
1MARWANT
dan
Uraian
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN
DIREKTUR
NOMOR
203
KEP-
KEPUTUSAN NOM OR
JENDERAL
jPBj2015
DIREKTUR
PERU BAHAN
JENDERAL
KEP-157 jPBj2015
KODEFIKASI
PERBENDAHARAAN
TENTANG
ATAS
PERBENDAHARAAN
TENTANG
PEMUTAKHIRAN
SEGMEN AKUN
PENJELASAN URAIAN ATAS PENAMBAHAN SEGMEN AKUN AKRUAL PADA BAGAN AKUN STANDAR
I
AKUN 423294
Pendapatan Jasa Siaran Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
423295
siaran
pad a
Pendapatan Jasa Non Siaran Digunakan untuk mencatat pendapatan
yang berasal dari penggunaan
saran a
dan prasarana siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Termasuk pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
f
MARWANT
HARJOWIRYONO
rIl.,/'
