DAFTAR PUSTAKA Indra Bastian. 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Arens, Alvin A., Randal J.Elder, Mark S. Beasley (2010). Auditing and Assurance Services – an Integrated Approach. 14th edition. Prentice Hall. Diah Iskandar, Daru Asih, dan Tim Penyusun. 2013. Pedoman Tugas Akhir Program Studi Diploma – III Akuntansi (Untuk Kalangan Internal). Universitas Mercu Buana. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Januari 2010. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Jakarta. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggujawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharan nomor 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja. Modul Power Point KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional) Makasar II. SILABI Bendahara Pengeluaran. Muktaromim. Modul pembukuan Bendahara Pengeluaran, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharan Negara. Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan Kementerian PPN/Bappenas. Modul Tupoksi Biro Umum Permen 005/2008 Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan Kementerian PPN/Bappenas. Modul Powerpoint Biro Umum Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen Job Deskription Subbag.Kas & Perbendaharaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
40
41
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor//Satuan Kerja. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 210/PMK.05/2013 tentang Pendoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja. Undang - Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. http://info-pemda.blogspot.com/ Pengeluaran)
(Bendahara
Penerimaan
dan
Bendahara
http://helpdeskapk.wikiapbn.org/artikel/bendahara-pengeluaran-pembantu/ (Bendahara Pengeluaran Pembantu) http://baimdisperindagsu.blogspot.com/2014/02/bendahara-penerimaan-buku-kasumum-bku.html (Buku Kas Umum) http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/16042-cara-sederhana-memahami-pembukuan-bku-bendaharapengeluaran (Pembukuan Bendahara Pengeluaran) http://www.academia.edu (Pengertian Pengeluaran Kas)
42
LAMPIRAN-LAMPIRAN
43
Lampiran 1 Surat Penempatan Kerja Praktek
44
Lampiran 2 Form Penilaian Mahasiswa Magang D-III Akuntansi
45
Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Pembimbing
46
Lampiran 4 Lembar Bukti Konsultasi Dosen Pembimbing Magang
47
Lampiran 5 Formulir Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
48
Lampiran 6 Formulir Surat Perintah Membayar (SPM)
49
Lampiran 7 Formulir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
50
Lampiran 8 Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SSBP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
(Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak)
A. 1. Nama Penyetor /
:
Wajib Pajak
: NPWP
2. Alamat
-
Lembar
-
1
Untuk Wajib Pajak
-
-
-
:
B. 1. Uraian Kelompok
: Biaya Penagihan Pajak-pajak Negara dengan Surat Paksa
2. Sub Kelompok MAP : Penerimaan Jasa C. Jumlah Setoran
Kode 0 6 2 0
: Rp.
Dengan huruf
:
D. Perincian Penerimaan : Uraian penerimaan
No.
MAP
1.
Biaya Pemberitahuan Surat Paksa
0634
2.
Biaya Penyitaan
0634
3.
Biaya Lainnya
0634
Jum lah
Jum lah
, tgl
Diisi oleh Bank/Kantor Pos
Penyetor
Tgl
0 Diisi oleh KPKN/Bendaharawan Umum Telah dibukukan tgl. (Teraan Kas Register)
51
Lampiran 9 Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran
52
Lampiran 10 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
