Pembukuan Bendahara Pengeluaran

DIKLAT FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN

MODUL

Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Oleh: Mukhtaromin, SST., Ak., MM. Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 2011


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

vi

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

vii

PETA KONSEP MODUL

viii

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

1

2.

Deskripsi Singkat

5

3.

Prasyarat Kompetensi

5

4.

Standar Kompetensi

5

5.

Kompetensi Dasar

6

6.

Relevansi Modul

6

KB 1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMBUKUAN 1.

Indikator

2.

Uraian dan Contoh a. Pengertian

7

7

b. Ruang Lingkup

10

c. Perbedaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Akuntansi

12

UAKPA d. Dasar Hukum

15

e. Azas Umum Penatausahaan Kas

17

3.

Latihan

18

4.

Rangkuman

19

5.

Tes Formatif

20

6.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

24

Pembukuan Bendahara Pengeluaran l Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

iii


KB 2 SISTEM PEMBUKUAN 1.

Indikator

2.

Uraian dan Contoh

25

a. Dasar Pencatatan Transaksi

25

b. Dokumen Sumber

26

c. Jenis, Fungsi, dan Bentuk Buku

29

3.

Latihan

43

4.

Rangkuman

43

5.

Tes Formatif

44

6.


48

KB 3 TATA CARA PEMBUKUAN 1.

Indikator

2.

Uraian dan Contoh

49

a. Penomoran dan Tanggal Pembukuan

49

b. Prosedur Pembukuan

50

c. Tata Cara Pembukuan

52

3.

Latihan

67

4.

Rangkuman

68

5.

Tes Formatif

69

6.


73

KB 4 SIMULASI PEMBUKUAN 1.

Indikator

2.

Uraian dan Contoh a. Simulasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran

74

74

3.

Latihan

116

4.

Rangkuman

118

5.

Tes Formatif

119

6.


123

KB 5 PEMBUKUAN UANG MUKA 1.

Indikator


124

iv


2.

Uraian dan Contoh a. Pengertian Uang Muka

124

b. Jenis-jenis Uang Muka

126

c. Uang Muka Perjadin

127

d. Uang Muka BPP

130

e. Simulasi Pembukuan Bulan Pebruari 2011

138

Latihan II

163

Latihan III

166

4.

Rangkuman

169

5.

Tes Formatif

170

6.


174

3.

PENUTUP

175

TES SUMATIF

176

KUNCI JAWABAN (Tes Formatif dan Tes Sumatif)

184

DAFTAR ISTILAH

188

DAFTAR PUSTAKA

191


v


DAFTAR TABEL

halaman Tabel 1

Perbedaan antara Akuntansi UAKPA dengan Pembukuan Bendahara

14

Pengeluaran


vi


PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar setelah mengikuti diklat ini para peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif pada mata pelajaran Pembukuan Bendahara Pengeluaran, maka disarankan agar: 1. Membaca peta konsep, Peta konsep menggambarkan langka-langkah mencapai tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul. Pemahaman atas peta konsep akan membimbing Saudara untuk memahami keseluruhan isi modul. 2. Membaca secara seksama bab demi bab, Mempelajari materi sebelum proses pembelajaran akan mempermudah Saudara menerima materi di kelas. 3. Aktif dan kritis dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, Ikuti proses pembelajaran di kelas secara aktif, mintalah penjelasan kepada widyaiswara jika ada hal-hal yang belum dimengerti. 4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada setiap bab, Untuk menguji tingkat penguasaan Saudara terhadap materi modul, cobalah berlatih mengerjakan latihan yang telah tersedia di setiap bab. 5. Tidak lupa bermohon kepada Allah Swt agar mendapatkan petunjuk dan dimudahkan menerima pengetahuan. 6. Selamat belajar, semoga sukses...


vii


PETA KONSEP


viii


PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dalam rangka mendukung good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-undang Dasar 1945, undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undangundang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asasasas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik

(best

practices)

akuntabilitas

dalam

berorientasi

keterbukaan dalam

pengelolaan

pada

hasil,

keuangan

profesionalitas,

negara,

seperti

proporsionalitas,

pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan

keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Presiden

selaku

kepala

pemerintahan

memegang

kekuasaan

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan

tersebut

meliputi

kewenangan

yang

bersifat

umum

dan

kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer

(CFO)

Pemerintah

Republik

Indonesia,

sementara

setiap

Menteri/Pimpinan Lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational officer (COO) untuk

suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu

dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and


1


balances, serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjemin terselenggaranya saling uji dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur beheer) dan pemegang kewenangan

kebendaharaan

(comptable

beheer).

Penyelenggaraan

kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada kementerian keuangan. Kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakantindakan

lainnya

yang

mengakibatkan

terjadinya

penerimaan

atau

pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan

tersebut,

serta

memerintahkan

pembayaran

atau

menagih

penerimaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan anggaran. Dalam rangka

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

negara,

Menteri/Pimpinan

Lembaga selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN dari segi manfaat/hasil/outcome. Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN dari segi barang/jasa yang disediakan/output. Selain itu perlu ditegaskan adanya prinsip universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga, atau barang milik negara bertanggung jawab

secara

pribadi

atas

semua

kekurangan

yang

terjadi

dalam

pengurusannya. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran dimaksud. Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Dengan demikian


2


dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran, yaitu pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif dan kewenangan kebendaharaan. Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2), salah satu kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Dalam Pasal 19 ayat (1) juga ditegaskan bahwa pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Umum Negara. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1), pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Ini berarti pada prinsipnya mekanisme pembayaran adalah LS (langsung), yaitu dengan cara pemindahbukuan dari rekening bendahara umum negara ke rekening pihak yang berhak/penyedia setelah barang/jasanya diserahterimakan. Namun demikian, untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian dapat dikatakan pada hakikatnya Bendahara Pengeluaran merupakan kepanjangan tangan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa

Bendahara

Umum

Negara.

Bendahara

Pengeluaran

menjalankan sebagian kewenangan Bendahara Umum Negara khususnya terkait pembayaran tagihan kepada negara. Oleh karena itu, dalam Pasal 53 Undang-undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Sama halnya dengan kewajiban Bendahara Umum Negara untuk melakukan pengujian sebelum dilakukannya pembayaran, Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya juga setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

anggaran,

menguji

kebenaran

perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.


3


Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara Pasal 1, pengertian Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Negara

(APBN)

pada

kantor/satuan

kementerian negara/lembaga. Dari pengertian tersebut tersurat bendahara

pengeluaran,

yaitu

menerima,

menyimpan,

kerja

5M fungsi

membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan. Uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran berasal dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dan pendapatan lain yang menjadi hak negara. Uang tersebut disimpan dalam rekening bendahara pengeluaran di bank dan sebagian dapat disimpan dalam brankas. Selanjutnya uang tersebut dibayarkan kepada yang berhak sebagai belanja negara atau disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara. Selain menerima, menyimpan, dan membayarkan, tugas berikutnya dari bendahara pengeluaran adalah menatausahakan. Bendahara pengeluaran harus

menatausahakan

seluruh

penerimaan,

penyimpanan,

maupun

pembayaran yang dilakukannya. Penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang yang terjadi di satuan kerja dalam suatu buku. Pencatatan transaksi oleh bendahara pengeluaran inilah yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan bendahara pengeluaran. Setelah menatausahakan, tugas bendahara pengeluaran yang terakhir adalah

mempertanggungjawabkan.

Secara

fungsional,

bendahara

pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Selain itu, selaku pejabat yang diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga,

bendahara

pertanggungjawaban pertanggungjawaban

pengeluaran

kepada

juga

menteri/

bendahara

harus

menyampaikan

pimpinan

lembaga.

Laporan

pengeluaran

sebagai

wujud

pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya, disusun berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan oleh bendahara pengeluaran.


4


2. Deskripsi Singkat Modul Pembukuan Bendahara Pengeluaran menguraikan tentang dasar hukum, sistem serta tata cara pembukuan atas transaksi-transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN di satuan kerja baik yang menggunakan mekanisme uang persediaan maupun mekanisme LS. Pembahasan dalam modul ini dibagi dalam lima kegiatan belajar sebagai berikut: Kegiatan Belajar 1: Pengertian dan Dasar Hukum Pembukuan Bendahara Pengeluaran. Kegiatan Belajar 2: Sistem Pembukuan Bendahara Pengeluaran. Kegiatan Belajar 3: Tata Cara Pembukuan Bendahara Pengeluaran. Kegiatan Belajar 4: Simulasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran. Kegiatan Belajar 5: Pembukuan Uang Muka.

3. Prasyarat Kompetensi Prasyarat kompetensi adalah kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta diklat yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul. Untuk dapat menguasai modul ini dengan baik, sebelum mempelajari modul ini hendaknya peserta diklat sudah memperoleh pengetahuan tentang: a. Sistem penerimaan dan pengeluaran negara. b. Pengelolaan uang persediaan c. Mekanisme pengujian tagihan dan pembayaran. d. Perpajakan Bendahara Pengeluaran, atau e. Pernah mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat, atau f. Mempunyai pengalaman sebagai staf pengelola keuangan di satker. 4. Standar Kompetensi Standar kompetensi merupakan kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Setelah mempelajari modul ini, para peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan Pembukuan Bendahara Pengeluaran di satker masing-masing dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.


5


5. Kompetensi Dasar Kompetensi dasar adalah tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul yang merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Setelah mempelajari modul ini, para peserta diklat diharapkan mampu: a. Menjelaskan pengertian pembukuan. b. Menjelaskan dasar hukum pembukuan. c. Menjelaskan sistem pembukuan. d. Menjelaskan tata cara pembukuan. e. Melaksanakan pembukuan. 6. Relevansi Modul Penguasaan terhadap kompetensi dasar di atas akan berguna bagi para peserta

diklat

dalam

melaksanakan

tugasnya

sebagai

Bendahara

Pengeluaran, khususnya: a. Melaksanakan

tugas

membukukan

transaksi-transaksi

penerimaan,

penyimpanan, dan pembayaran terkait uang persediaan (UP) yang dikelolanya. b. Melaksanakan

tugas

membukukan

transaksi-transaksi

pembayaran

langsung (LS) baik yang langsung dibayarkan oleh KPPN kepada Pihak Ketiga maupun yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran, serta c. Dasar untuk mempelajari modul Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.

Langkah pertama mencapai keberhasilan adalah melakukan suatu pekerjaan kecil dengan sebaiksebaik-baiknya dan dengan cara yang benar, sehingga keberhasilan dapat tercapai, setelah itu lakukan halhal-hal yang lebih besar….


6


Kegiatan Belajar 1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMBUKUAN

1. Indikator Keberhasilan Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1 ini, peserta diklat mampu: a. Menjelaskan pengertian pembukuan bendahara pengeluaran. b. Menjelaskan ruang lingkup pembukuan bendahara pengeluaran. c. Menjelaskan hubungan antara pembukuan bendahara pengeluaran dengan akuntansi UAKPA d. Menjelaskan dasar hukum pembukuan bendahara pengeluaran. e. Menjelaskan asas umum penatausahaan kas.

2. Uraian dan Contoh a. Pengertian Sebagaimana telah dijelaskan dalam pelajaran sebelumnya, sebelum melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, bendahara pengeluaran meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

anggaran,

menguji

kebenaran

perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Setelah dilakukan pengujian dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, barulah pembayaran bisa dilakukan. Setelah pembayaran, selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat jumlah yang

dibayarkannya.

Pencatatan transaksi keuangan oleh bendahara

pengeluaran inilah yang dikenal sebagai pembukuan. Dari uraian di atas, pembukuan bendahara pengeluaran secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang dicatat oleh bendahara pengeluaran meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas, perubahan posisi kas, dan perubahan kredit anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dalam satuan kerja.

7


Penerimaan kas oleh bendahara pengeluaran contohnya adalah: -

penerimaan kas yang berasal dari pencairan SP2D UP/SP2D TUP/SP2D GUP/SP2D LS Bendahara, dan

-

penerimaan kas dari pungutan pajak.

Pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran contohnya adalah: -

pengeluaran kas untuk pembayaran tagihan kepada negara, dan

-

pengeluaran kas dalam rangka penyetoran pungutan pajak ke kas negara.

Perubahan posisi kas contohnya adalah: -

perpindahan kas bendahara pengeluaran di bank ke brankas/kas tunai dan sebaliknya, serta

-

perpindahan kas dari bendahara pengeluaran ke bendahara pengeluaran pembantu dan sebaliknya, serta

-

perpindahan kas dari bendahara pengeluaran ke pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas dan sebaliknya.

Adapun perubahan kredit anggaran contohnya adalah: -

penambahan anggaran akibat penerimaan DIPA,

-

penambahan/pengurangan anggaran akibat revisi DIPA, serta

-

pengurangan anggaran akibat realisasi belanja. Berdasarkan aktivitasnya, transaksi yang harus dibukukan oleh

bendahara pengeluaran dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: 1) Transaksi terkait aktivitas penerbitan SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Contoh penerbitan SP2D atas pengajuan SPM UP. 2) Transaksi terkait aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan. Contoh pembayaran tunai kepada rekanan untuk pengadaan barang/jasa. 3) Transaksi terkait aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SP2D LS kepada Bendahara. Contoh pembayaran uang makan kepada para pegawai. 4) Transaksi terkait aktivitas penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Contoh pembayaran uang muka kepada BPP. 5) Transaksi terkait aktivitas lainnya, contoh penerimaan jasa giro dari bank.

8


Secara kronologis, kegiatan pencatatan didahului dengan identifikasi dokumen sumber. Dokumen perlu diidentifikasi karena tidak semua dokumen yang dibuat atau diterima oleh bendahara pengeluaran harus dicatat. Dokumen yang harus dicatat inilah dinamakan dokumen sumber. Identifikasi dokumen sumber dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu transaksi memang harus dicatat, dan dasar pencatatannya adalah dokumen sumber. Penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen sumber akan dibahas di kegiatan belajar 2. Setelah kita mengetahui bahwa transaksi tersebut memang harus dicatat dan jelas dokumen yang menjadi dasar pencatatannya, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis transaksi. Analisis transaksi adalah menentukan harus dicatat di mana saja dan sebagai apa dokumen sumber tersebut. Analisis transaksi dilakukan atas dasar prinsip pembukuan yang akan kita pelajari pada kegiatan belajar 2. Setelah identifikasi dokumen sumber dan analisis transaksi dilakukan, barulah dokumen sumber dapat kita catat ke media pencatatan yang dikenal dengan istilah buku. Penjelasan lebih lanjut terkait jenis dan fungsi buku akan diuraikan di kegiatan belajar 2. Tujuan dari pencatatan yang dilakukan di atas adalah agar bendahara pengeluaran dapat mengelola uang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya

dengan

baik.

Dengan

melakukan

pencatatan,

bendahara

pengeluaran akan mengetahui berapa posisi saldo uang yang ada di bendahara, sehingga bendahara dapat melakukan perencanaan kapan saatnya mengajukan GUP atau bahkan harus mengajukan TUP. Selain itu manfaat pencatatan adalah memudahkan pekerjaan bendahara pengeluaran dalam

menyusun

laporan,

karena

bahan

baku

menyusun

laporan

pertanggungjawaban bendahara adalah akumulasi pencatatan transaksi harian. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian pembukuan bendahara pengeluaran, yaitu kegiatan pencatatan transaksi keuangan satuan

kerja

mengidentifikasi

oleh

bendahara

dokumen

pengeluaran

sumber,

yang

menganalisis

dimulai

dari

transaksi,

dan

mencatatnya secara kronologis dalam suatu buku untuk tujuan manajerial dan pertanggungjawaban. Dari pengertian tersebut, pembukuan bendahara pengeluaran dapat dijelaskan dari dua perspektif. Pertama dari

9


pendekatan aktivitas, dan kedua dari pendekatan tujuan. Dari pendekatan aktivitas, pembukuan adalah kegiatan pencatatan yang dimulai dari identifikasi dokumen sumber, analisis transaksi, dan pencatatan secara kronologis. Sedangkan dari pendekatan tujuan, pembukuan bendahara pengeluaran bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pimpinan maupun bendahara sendiri,

serta

untuk

kepentingan

pertanggungjawaban

kepada

Kuasa

Bendahara Umum Negara. Sesuai peraturan terbaru, secara teknis pembukuan bendahara pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan secara manual medianya adalah formulir buku-buku yang

tercetak,

sedangkan

dalam

hal

pembukuan

dilakukan

dengan

menggunakan komputer maka medianya berupa kertas kerja elektronis dalam layar komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan menggunakan komputer, maka bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Di samping itu Bendahara juga wajib menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Bendahara dan diketahui Kuasa PA. b. Ruang Lingkup Bendahara Pengeluaran selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang dikuasainya. Disamping itu, selaku pejabat yang diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga, Bendahara Pengeluaran juga wajib membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang dalam DIPA. Dari uraian di atas, bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Namun bendahara pengeluaran hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dikuasainya. Pada dasarnya uang yang dikuasai bendahara pengeluaran dapat dikelompokkan atas uang yang berasal dari pencairan SP2D UP, uang yang berasal dari pencairan SP2D TUP, uang yang

10


berasal dari pencairan SP2D LS Bendahara, uang yang berasal dari pungutan pajak, dan uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara. 1) Uang yang berasal dari UP Uang persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulangi (revolving), diberikan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung selama satu tahun anggaran.

Penerimaan uang

persediaan oleh bendahara pengeluaran belum membebani anggaran dan belum dicatat sebagai belanja karena pada prinsipnya uang persediaan hanya perpindahan kas dari Kuasa Bendahara Umum Negara ke Bendahara Pengeluaran. Uang Persediaan digunakan untuk membayar pengeluaran atau belanja yang tidak dapat dibayar langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara baik karena pertimbangan biaya manfaat dan kepraktisan karena jumlahnya kecil maupun karena pembayaran secara langsung memang tidak dimungkinkan. 2) Uang yang berasal dari TUP Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. TUP memiliki sifat sama dengan UP yaitu untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dibayar dengan

mekanisme

LS,

untuk

keperluan

operasional

perkantoran, namun tidak dapat diisi kembali (revolving).

sehari-hari

Apabila tidak

habis digunakan dalam waktu satu bulan maka sisa TUP harus disetor kembali ke rekening kas negara. 3) Uang yang berasal dari LS Bendahara Pada prinsipnya mekanisme pembayaran LS pembayarannya dilakukan secara langsung melalui pemindahbukuan/transfer dari rekening kas negara ke rekening penerima. Namun dalam hal pembayaran langsung ke rekening rekanan tidak dimungkinkan, maka pembayarannya dapat dilakukan melalui bendahara, yang dikenal dengan istilah LS bendahara. Mekanismenya KPPN melalui rekening kas negara di bank operasional mentransfer

dana

ke rekening

bendahara,

selanjutnya

bendahara

membayarkannya kepada yang berhak.

11


4) Uang yang berasal dari pungutan pajak Atas pembayaran menggunakan uang persediaan yang dilakukannya, apabila sudah memenuhi ketentuan perpajakan maka bendahara wajib memperhitungkan,

memungut,

dan

menyetorkan

pajaknya.

Terkait

pembayaran yang dananya berasal dari LS bendahara biasanya pajaknya sudah dipotong di SPM, sehingga bendahara tidak perlu memungutnya lagi. 5) Uang yang berasal dari pendapatan lainnya yang menjadi hak negara Uang yang menjadi hak negara misalnya penerimaan PNBP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran, apabila pada satuan kerja yang bersangkutan tidak mempunyai bendahara penerimaan. c. Perbedaan antara Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Akuntansi UAKPA Jika selama ini ada pertanyaan apakah masih relevan pembukuan bendahara pengeluaran? Masih perlukah seorang bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sementara sudah ada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang menyelenggarakan akuntansi atas seluruh transaksi pendapatan dan belanja negara satuan kerja? Jawabnya adalah masih, mengapa? Pertama, sebagai Pejabat Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kuasa BUN, Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan

pengelolaan

seluruh

uang

negara

yang

dikuasainya. Di samping itu Bendahara Pengeluaran selaku pejabat yang diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana

tertuang

dalam

DIPA.

Bendahara

pengeluaran

dapat

menyusun pertanggungjawaban kepada kedua pihak tersebut hanya jika bendahara melaksanakan pembukuan. Kedua, perbedaan saat pengakuan belanja. Dalam PSAP Nomor 02 Paragraf

32

dinyatakan

bahwa

“Pengeluaran

melalui

Bendahara

Pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan”. Artinya ketika pembayaran menggunakan UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran, pihak UAKPA tidak mencatat, karena belum

12


memenuhi kriteria belanja sesuai standar akuntansi. Pihak UAKPA baru akan mencatat pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai belanja ketika SP2D GUP/GUP Nihil dari KPPN sudah diterbitkan. Sehingga menjadi kewajiban bendahara untuk melakukan pembukuan atas pembayaran yang dilakukannya, karena tidak ada pihak lain yang membukukan kalau bukan bendahara sendiri melakukannya. UAKPA adalah unit yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan pada satuan kerja. UAKPA mengolah dokumen sumber transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran mulai dari input dokumen anggaran berupa DIPA, input dokumen realisasi pendapatan berupa SSBP dan input dokumen realisasi belanja berupa SPM yang sudah diterbitkan SP2D-nya hingga penyusunan laporan keuangan berupa Neraca, laporan realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan standar akuntansi

pemerintahan.

Karena

terikat

dengan

standar

akuntansi

pemerintahan, maka pencatatan realisasi yang dilakukan oleh UAKPA harus memenuhi kriteria pendapatan dan belanja pada standar.

Pencatatan

realisasi oleh UAKPA sebenarnya tidak menggambarkan keadaan kas dan realisasi anggaran yang sesungguhnya. Sebagai contoh ketika bendahara melakukan pembayaran pengadaan ATK, sebenarnya keadaan kas di bendahara berkurang, demikian juga dengan kredit anggaran belanja barang. Namun perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca UAKPA tidak berkurang. Demikian juga realisasi belanja barang di Laporan Realisasi Anggaran UAKPA tidak bertambah. Transaksi pembayaran oleh bendahara pengeluaran tidak bisa dicatat oleh UAKPA karena tidak memenuhi kriteria pengakuan belanja sebagaimana dalam standar. Berbeda

dengan

UAKPA,

pembukuan

bendahara

pengeluaran

menggambarkan keadaan kas dan realisasi anggaran yang sesungguhnya, sehingga pembukuan bendahara pengeluaran merupakan salah satu alat managerial report yang sangat berguna dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari bagi pimpinan. Jika hanya melihat Laporan Realisasi Anggaran kita tidak mengetahui bahwa saldo kredit anggaran belanja barang sebenarnya sudah berkurang akibat adanya realisasi belanja ATK. Demikian juga kas di bendahara pengeluaran sudah berkurang akibat adanya pembayaran pengadaan ATK. Karena adanya perbedaan tersebut di atas

13


maka Kuasa Pengguna Anggaran perlu untuk melakukan rekonsiliasi internal antara laporan yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan laporan yang dihasilkan oleh UAKPA setiap bulan sebelum penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran. Pada prinsipnya perbedaan antara pencatatan oleh UAKPA dengan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Akuntansi UAKPA


1.

2.

Bukti

Belum dianggap

Sudah

dianggap

sebagai

pembayaran/

sebagai realisasi

realisasi

kwitansi

belanja yang

mengurangi Pagu Anggaran

dengan

mengurangi Pagu

dalam DIPA.

menggunakan

Anggaran dalam

UP

DIPA.

Kas di

Terbatas hanya

Mencakup seluruh saldo kas

Bendahara

sebesar UP/TUP yang

yang dikelola oleh Bendahara

Pengeluaran

diterima Bendahara

Pengeluaran, meliputi:

Pengeluaran

a. Kas yang bersumber dari

belanja

yang

UP b. Kas yang bersumber dari SPM-LS

yang

ditujukan

kepada Bendahara c. Kas

dari

Potongan/Pungutan Pajak dan Bukan Pajak yang dilakukan

Bendahara

Pengeluaran d. Kas dari sumber lainnya yang menjadi hak negara. Sumber: Perdirjen Perbendaharaan Nomor 47/2009

14


d. Dasar Hukum Dasar hukum adalah ketentuan yang memuat tentang kewajiban bagi bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembukuan. Dasar hukum pembukuan bendahara pengeluaran antara lain: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan,

ekonomis,

efektif,

transparan,

dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Bendahara Pengeluaran sebagai salah satu pengelola keuangan negara harus secara tertib mengelola uang negara, salah satu caranya adalah dengan

membukukan penerimaan

dan

pengeluaran

dalam

rangka

pelaksanaan APBN. Pasal 35 ayat (2) : “Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang negara adalah Bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan”. Untuk

dapat

mempertanggungjawabkan

uang

atau

surat

berharga

Bendahara Pengeluaran harus membukukan penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelolanya. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 18 : “Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBN”. Pengertian menatausahakan termasuk di dalamnya adalah dengan melakukan pembukuan. Pasal 53 :“Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN”. Untuk dapat mempertanggungjawabkan dengan baik uang yang dikelolanya bendahara

pengeluaran

harus

menatausahakan

penerimaan

dan

pengeluaran uang yang dikelolanya dengan cara melakukan pembukuan atas setiap transaksi keuangan.

15


3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 02 Paragraf 31 : Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara. PSAP Nomor

02 Paragraf

32 : Pengeluaran melalui Bendahara

Pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sesuai ruang lingkup pembukuan, keduanya harus dibukukan oleh bendahara pengeluaran. Dalam paragraf 32 karena pencatatan dari sisi akuntansi instansi baru dilakukan setelah SP2D GUP diterbitkan, maka pembukuan ketika pembayaran menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 31 Ayat (1) : “Bendahara Pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN”. Pengertiannya sama dengan pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004. 5. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo KeppresNomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Pasal 57 ayat (1) : “Kepala kantor/satuan kerja wajib menyelenggarakan pembukuan

atas

uang

yang

dikelolanya

dan

menyelenggarakan

penatausahaan atas barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada instansi vertikal atasannya”. Sesuai prinsip pendelegasian wewenang, kewajiban kepala kantor menyelenggarakan pembukuan menjadi kewajiban bendahara pengeluaran. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Pasal 14 ayat (1) : “Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh

16


transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara

Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Pasal 4 ayat (1) : Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. e. Asas Umum Penatausahaan Kas Asas umum penatausahaan kas merupakan kaidah-kaidah mendasar dalam menatausahakan kas di kementerian negara/lembaga. Berikut ini adalah asas umum penatausahaan kas menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008 : 1)

Menteri/pimpinan

lembaga

mengangkat

Bendahara

Penerimaan/

Pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja kementerian negara/lembaga. 2)

Kuasa PA melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

3)

Tugas kebendaharaan meliputi menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

4)

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

5)

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan, demikian pula sebaliknya kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN.

6)

Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang

17


diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih BPP guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. 7)

Dalam hal diangkat BPP, Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan uang kepada BPP.

8)

BPP

secara

operasional

bertanggung

jawab

kepada

Bendahara

Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. 9)

Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum/kantor pos sesuai peraturan perundang-undangan.

10) Bendahara tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi pada bank/pos. 11) Bendahara wajib menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja. 12) Bendahara bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. 13) Penerimaan satuan kerja pada kementerian negara/lembaga yang merupakan penerimaan negara tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur khusus dalam peraturan perundangundangan tersendiri. 14) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) harus disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan. 15) Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, PA/Kuasa PA dan/atau Bendahara pengeluaran merupakan wajib pungut dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16) Pembukuan bendahara dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. 3. Latihan a. Jelaskan pengertian pembukuan bendahara pengeluaran! b. Jelaskan ruang lingkup pembukuan bendahara pengeluaran! c. Jelaskan alasan mengapa bendahara pengeluaran harus melaksanakan pembukuan!

18


d. Jelaskan perbedaan antara pembukuan bendahara pengeluaran dengan akuntansi UAKPA! e. Sebutkan 5 asas umum penatausahaan kas! 4. Rangkuman Pembukuan Bendahara Pengeluaran adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan satuan kerja oleh bendahara pengeluaran yang dimulai dari

mengidentifikasi

dokumen

sumber,

menganalisis

transaksi,

dan

mencatatnya secara kronologis dalam suatu buku untuk tujuan manajerial dan pertanggungjawaban. Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga dalam rangka pelaksanaan APBN. Namun demikian, bendahara pengeluaran hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dikuasainya. Landasan hukum pembukuan Bendahara Pengeluaran antara lain adalah: 1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. 4. PMK Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. 5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara

Kementerian

Negara/

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Asas

umum

penatausahaan

mencakup

kaidah-kaidah

dasar

menatausahakan kas bagi kementerian negara/lembaga. Asas tersebut antara lain

berisi

ketentuan

pengangkatan

bendahara,

pemeriksaan

kas,

pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu, kewajiban dan tanggung jawab bendahara, serta ketentuan pembukuan.

19


5. Tes Formatif a. Soal Benar Salah 1.

B-S

Pembukuan bendahara pengeluaran pada hakikatnya adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

2.

B-S

Sebelum kegiatan pencatatan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dokumen sumber dan analisis transaksi

3.

B-S

Tujuan dari identifikasi dokumen sumber adalah untuk menentukan harus dicatat di mana dan sebagai apa suatu transaksi.

4.

B-S

Bendahara pengeluaran harus mencatat seluruh transaksi terkait pelaksanaan belanja negara di satuan kerja.

5.

B-S

Atas pencatatan tersebut bendahara pengeluaran juga harus bertanggung jawab atas kebenaran formil maupun materiil transaksi yang dicatatnya.

6.

B-S

Salah satu dasar hukum pembukuan bendahara pengeluaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.

7.

B-S

Sedangkan petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penatausahaan

Pertanggungjawaban

dan

Bendahara

Penyusunan

Laporan

Kementerian

Negara/

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 8.

B-S

Salah satu perbedaan antara pembukuan bendahara pengeluaran dengan akuntansi UAKPA adalah karena bendahara sudah mengakui sebagai belanja atas pembayaran yang dilakukannya, sedangkan menurut UAKPA belum diakui sebagai belanja.

9.

B-S

Perbedaan

lainnya

adalah

pengertian

kas

di

bendahara

pengeluaran. Menurut UAKPA mencakup seluruh kas yang ada dibendahara,

sedangkan

menurut

pembukuan

bendahara

mencakup uang persediaan saja. 10. B-S

Salah satu asas umum penatausahaan kas adalah terkait fleksibilitas pembukuan bendahara pengeluaran yang boleh dilakukan dengan tulis tangan maupun komputer.

20


b. Soal Pilihan Ganda 1.

Pengertian bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima uang untuk keperluan belanja negara. Uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran antara lain berasal dari sumber berikut, kecuali: a. KPPN atas penerbitan SP2D UP b. KPPN atas penerbitan SP2D LS Bendahara c. KPPN atas penerbitan SP2D GUP d. KPPN atas penerbitan SP2D GUP Nihil

2. Pembukuan

bendahara

pengeluaran

adalah

kegiatan

pencatatan

transaksi keuangan satuan kerja oleh bendahara pengeluaran yang Prosesnya dimulai dari: a. Identifikasi dokumen sumber b. Analisis transaksi c. Mencatat transaksi dalam BKU d. Mencatat transaksi di buku pembantu 3. Berikut ini termasuk dalam ruang lingkup pembukuan bendahara pengeluaran, kecuali: a. Penerimaan SP2D LS b. Penerimaan Sewa rumah dinas c. Pembayaran honorarium Bendahara. d. Penerimaan pendapatan Nikah, Talak, dan Rujuk. 4. Berikut ini adalah merupakan aktivitas pembayaran yang dapat bersumber dari UP, kecuali: a. Pembayaran gaji b. Pembayaran honorarium c. Pembayaran perjalanan dinas d. Pembayaran pengadaan ATK 5. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut pembukuan bendahara meliputi: a. Kas yang bersumber dari UP. b. Kas yang bersumber dari SP2D LS Bendahara. c. Kas yang bersumber dari pungutan pajak. d. Semua jawaban di atas benar. 6. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut UAKPA terdiri dari:

21


a. Kas yang bersumber dari UP. b. Kas yang bersumber dari TUP. c. Kas yang bersumber dari LS Bendahara. d. Jawaban adan b benar 7. Berikut ini perbedaan antara pembukuan bendahara pengeluaran dan akuntansi UAKPA: a. Pembukuan bendahara menggunakan single entry. b. Pembayaran oleh Bendahara sudah diakui sebagai belanja. c. Pengakuan belanja oleh UAKPA adalah setelah diterbitkannya SP2D GUP. d. Semua jawaban di atas benar. 8. Berikut ini bukan dasar hukum pembukuan bendahara pengeluaran, kecuali: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008. d. Semua jawaban di atas benar. 9. Pengakuan belanja menggunakan Uang Persediaan menurut bendahara pengeluaran adalah pada saat: a. Diterbitkannya SPM UP. b. Diterbitkannya SP2D UP. c. Dilakukan pembayaran kepada rekanan. d. Diterbitkannya SP2D GUP. 10. Pengakuan belanja menggunakan Uang Persediaan menurut UAKPA adalah pada saat: a. Diterbitkannya SPM UP. b. Diterbitkannya SP2D UP. c. Dilakukan pembayaran kepada rekanan. d. Diterbitkannya SP2D GUP. 11. Berikut ini adalah azas umum penatausahaan kas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008, kecuali: a. Bendahara diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi pada bank/pos.

22


b. Bendahara wajib menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja. c. Bendahara bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. d. Pembukuan bendahara dapat dilakukan dengan komputer atau tulis tangan. 12. Berikut ini transaksi terkait aktivitas pembayaran yang bersumber dari uang persediaan, kecuali: a. Pembayaran honorarium kegiatan sebesar Rp 27.500.000,b. Pembayaran pengadaan ATK sebesar Rp 2.750.000,c. Pembayaran kekurangan gaji sebesar Rp 275.000,d. Semua jawaban salah 13. Berikut ini adalah terkait aktivitas pembayaran yang bersumber dari uang LS Bendahara: a. Pembayaran honorarium b. Pembayaran biaya perjalanan dinas c. Pembayaran uang makan pegawai d. Semua jawaban benar 14. Bukti

pembayaran/kuitansi

menggunakan

UP

oleh

bendahara

pengeluaran: a. Sudah diakui sebagai belanja b. Dibukukan sebagai pengeluaran c. Mengurangi saldo UP di bendahara d. Semua jawaban benar. 15. Bukti pembayaran/kuitansi menggunakan UP oleh UAKPA: a. Belum dianggap sebagai realisasi belanja. b. Mengurangi saldo kas di bendahara pengeluaran c. Saldo kas di bendahara pengeluaran tetap d. Jawaban a dan c benar

23


6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Coba cocokkan hasil jawaban saudara dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Hitunglah jawaban yang benar, kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman saudara terhadap materi pada kegiatan belajar ini. TP = Jumlah Jawaban yang Benar x 100% Jumlah Keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman (TP) saudara dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai: 91%

s.d.

100%

Sangat Baik

81%

s.d.

90%

Baik

71%

s.d.

80%

Cukup

61%

s.d.

70%

Kurang

Kurang dari 60%

Sangat Kurang

Bila hasil perhitungan telah mencapai 81% atau lebih, Selamat… Saudara telah menguasai materi dengan baik, silakan kerjakan soal latihan sebelum melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya.

24


Kegiatan Belajar 2 SISTEM PEMBUKUAN 1. Indikator Keberhasilan: Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2 ini, peserta diklat mampu: 1. Menjelaskan dasar pencatatan transaksi. 2. Menjelaskan dokumen sumber pembukuan. 3. Menjelaskan fungsi dan bentuk Buku Kas Umum. 4. Menjelaskan fungsi, bentuk, dan jenis Buku Pembantu. 2. Uraian dan Contoh a. Dasar Pencatatan Transaksi Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai prosedur untuk mengubah input menjadi output. Suatu sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari input, proses, dan output. Sebelum kita bahas lebih lanjut unsur sistem pembukuan, kita bahas dulu dasar pencatatan transaksi. Dasar pencatatan merupakan kaidah-kaidah yang harus dipahami dan ditaati oleh bendahara

pengeluaran

dalam

melaksanakan

pencatatan

transaksi

keuangan, yang meliputi single entry bookkeeping, basis kas, dan asas bruto. 1) Single Entry Bookkeeping atau pembukuan satu sisi/kameral adalah suatu teknik pencatatan dimana setiap transaksi hanya mempengaruhi dan dicatat pada salah satu sisi, yaitu sisi debet untuk transaksi penerimaan dan sisi kredit untuk transaksi pengeluaran. Contoh: Transaksi pengeluaran kas akan dicatat di sisi kredit saja, sebaliknya transaksi penerimaan kas akan dicatat di sisi debet saja. Single entry bookkeeping berbeda dengan double entry accounting dimana setiap transaksi akan selalu mempengaruhi kedua sisi, baik debet maupun kredit. Contoh transaksi penerimaan kas akan dicatat Kas di sisi debet, dan kreditnya Penjualan/piutang/utang. Single entry dipilih karena lebih praktis mengerjakannya dan hasilnya sudah memenuhi kebutuhan informasi bendahara.


25


2) Basis Kas adalah pengakuan dan pencatatan atas transaksi dilakukan pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Contoh: Bendahara Pengeluaran akan mencatat sebagai penerimaan setelah kasnya diterima dan akan mencatatnya sebagai pengeluaran setelah kasnya dibayarkan. Basis kas berbeda dengan basis akrual yang mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. Contohnya tagihan telepon bulan Desember yang belum dibayarkan sampai akhir tahun anggaran, akan dicatat sebagai utang belanja dalam basis akrual, tetapi menurut basis kas hal tersebut tidak perlu dicatat karena tidak ada pengeluaran kas. Basis kas dipilih karena lebih menggambarkan saldo kas sesungguhnya yang ada di bendahara. 3) Asas

Bruto

adalah suatu

prinsip

yang

tidak

memperkenankan

pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran atau tidak

memperkenankan

pencatatan

setelah

kompensasi

antara

penerimaan dengan pengeluaran. Contoh: Bendahara Pengeluaran akan mencatat realisasi belanja sebesar jumlah kotor di SPM, bukan jumlah bersih di SP2D. Asas bruto berbeda dengan asas netto yang memperkenankan pencatatan penerimaan secara netto setelah dikurangi pengeluaran, atau mencatat pengeluaran secara netto setelah dikurangi penerimaan. Asas bruto dipilih karena merupakan asas universal dalam pencatatan transaksi dan menjamin konsistensi pencatatan suatu transaksi dalam setiap buku. b. Dokumen Sumber Pembukuan Sebagaimana disinggung di muka, suatu sistem terdiri dari input, proses, dan output. Input atau masukan merupakan bahan baku yang akan diproses menjadi ouput. Dalam sistem pembukuan bendahara pengeluaran, inputnya adalah dokumen transaksi keuangan. Di antara berbagai dokumen terkait transaksi keuangan tidak semuanya harus dibukukan. Dokumen harus diidentifikasi untuk menentukan apakah suatu dokumen harus dibukukan atau tidak. Dokumen yang harus dibukukan yang menjadi input dalam sistem


26


pembukuan kita namakan dokumen sumber. Jadi dokumen sumber atau bukti transaksi adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk melakukan pembukuan. Sesuai Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009, pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan bendahara. Dokumen sumber yang menjadi dasar pembukuan oleh bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut: 1) DIPA beserta POK, sebagai bukti pembukuan otorisasi kredit anggaran. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

atas

nama

Menteri

Keuangan

selaku

Bendahara Umum Negara. POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. 2) SPM-UP dan SPM-TUP

yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti

pembukuan penerimaan. SPM UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk meminta pembayaran uang persediaan kepada KPPN. SPM TUP adalah dokumen sejenis SPM UP untuk meminta pembayaran tambahan uang persediaan kepada KPPN. 3) SPM-GUP yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus pengesahan. SPM GUP adalah SPM untuk meminta pembayaran penggantian uang persediaan kepada KPPN. 4) SPM-GUP Nihil yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti pembukuan penerimaan dan pengeluaran sekaligus pengesahan. SPM GUP Nihil adalah SPM untuk meminta pengesahan atas penggunaan uang persediaan/TUP kepada KPPN. 5) SPM-LS kepada Pihak ketiga yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus pengeluaran.


27


SPM LS Pihak ketiga adalah SPM untuk meminta pembayaran langsung kepada pihak ketiga/yang berhak. 6) SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti pembukuan penerimaan. SPM LS Bendahara adalah SPM untuk meminta pembayaran langsung kepada pihak yang berhak yang pembayarannya melalui bendahara. 7) Kwitansi/bukti pembayaran dengan menggunakan UP/TUP, sebagai bukti pembukuan pengeluaran. 8) Faktur Pajak dan/atau bukti potongan pajak yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran, sebagai bukti pembukuan penerimaan. 9) SSP/SSBP/SSPB yang

sudah memperoleh NTPN sebagai bukti

pembukuan pengeluaran. 10) Bukti penarikan kas dari bank, bukti setor kas ke bank, bukti terima uang muka perjalanan dinas, bukti terima uang muka oleh BPP, bukti pengembalian uang muka, sebagai bukti perpindahan/mutasi kas. Prosedur penatausahaan dokumen sumber pembukuan SPM dan SP2D di satuan kerja sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: (1) Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan SPP berikut kelengkapannya kepada Pejabat Penanda tangan SPM untuk diuji kebenarannya dan diterbitkan SPM. (2) Pejabat Penanda tangan SPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada KPPN untuk diuji kebenarannya dan diterbitkan SP2D. (3) KPPN menyampaikan SP2D dan SPM yang dinyatakan sah kepada Kuasa PA c.q. Pejabat Penanda tangan SPM. (4) Pejabat Penanda tangan SPM menyampaikan SPM yang dinyatakan sah kepada UAKPA untuk dibukukan. (5) UAKPA menyampaikan SPM yang dinyatakan sah kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan. (6) Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM yang dinyatakan sah kepada Pejabat Penanda tangan SPM sebagai arsip Kuasa PA. (7) Kuasa PA wajib melaksanakan rekonsiliasi antara pembukuan bendahara dan pembukuan UAKPA.


28


c. Jenis, Fungsi dan Bentuk Buku Sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008, Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Selanjutnya di Pasal 14 Ayat (2) peraturan yang sama, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembukuan tersebut, Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. Dalam melakukan pencatatan atas transaksi keuangan, Bendahara Pengeluaran membutuhkan satu buku yang dapat menampung seluruh transaksi. Buku ini disebut dengan Buku Kas Umum. Sementara itu, untuk informasi yang lebih rinci, seperti transaksi kas berdasarkan sumbernya, transaksi penyimpanan/perpindahan kas maupun transaksi pengurangan anggaran digunakan buku pembantu. Buku-buku pembantu yang dibuat disesuaikan dengan detail informasi yang dibutuhkan. Sesuai Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008, PA/Kuasa PA dapat menentukan buku-buku pembantu di samping Buku Kas Umum. Dalam Perdirjen 47 Tahun 2009, Pasal 6 Ayat (2), Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran sekurangkurangnya terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Lainlain. Dalam hal Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran uang muka kepada BPP dan uang muka perjalanan dinas, maka selain Buku Pembantu sesuai pasal 6 di atas, bendahara perlu juga membuat Buku Pembantu Uang Muka BPP dan Buku Pembantu Uang Muka Perjadin. Berikut ini adalah jenis-jenis buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran: 1. Buku Kas Umum 2. Buku Pengawasan Anggaran Belanja 3. Buku Pembantu, terdiri dari: a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi: 1) Buku Pembantu Uang Persediaan


29


2) Buku Pembantu LS Bendahara 3) Buku Pungutan/Potongan Pajak 4) Buku Pembantu Lain-lain b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi: 1) Buku Pembantu Bank 2) Buku Pembantu Kas Tunai 3) Buku Pembantu BPP 4) Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas 1. Buku Kas Umum Buku Kas Umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan belanja negara. Semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan kas melalui bendahara pengeluaran harus dicatat di BKU. Buku Kas Umum dibuat per DIPA.

Artinya suatu satker yang

memperoleh lebih dari satu DIPA, maka satker tersebut membuat BKU sebanyak jumlah DIPA yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009, Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA, pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA. Jadi misalnya suatu

satker

memperoleh

DIPA

Bagian

Anggaran

Kementerian

bersangkutan dan DIPA Bagian Anggaran Lain-Lain, maka bendahara pengeluaran harus menyiapkan 2 BKU. BKU mempunyai fungsi untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran baik tunai maupun

giral, serta untuk penerimaan dan

pengeluaran yang sifatnya perbaikan atau pembetulan kesalahan pembukuan. Artinya selain membukukan transaksi keuangan normal seperti penerimaan dan pengeluaran, BKU juga digunakan untuk membukukan transaksi yang sifatnya koreksi pembukuan. BKU menggunakan kolom saldo atau bentuk stafel. Bentuk ini lebih praktis karena bendahara pengeluaran senantiasa dapat mengetahui saldo kas yang dikelolanya setiap saat. Dengan bentuk ini, untuk mengetahui berapa saldo BKU, bendahara pengeluaran tidak perlu lagi


30


menutup pembukuannya, menjumlah berapa total penerimaan dan pengeluarannya, baru saldonya diketahui. Bendahara cukup melihat dikolom paling kanan baris terakhir, maka dengan sendirinya akan terlihat berapa saldo BKU pada saat itu. Dengan BKU bentuk stafel ini juga otomatis menggugurkan kewajiban bendahara untuk melakukan penutupan BKU setiap bulan. Karena pada hakikatnya penutupan BKU selama ini dilakukan dengan tujuan mengetahui berapa saldo akhirnya. Sekarang saldo akhir sudah diketahui dengan sendirinya, sehingga penutupan buku sudah tidak diperlukan lagi. Dalam pembukuan secara manual, pembukuan berlanjut dari satu bulan ke bulan berikutnya sampai akhir tahun tanpa diselingi penutupan sebagaimana berlaku sebelumnya. Penutupan buku hanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, ketika sudah tidak lagi tambahan transaksi. Menurut prinsip pengendalian intern atas pengelolaan kas, secara periodik harus dilakukan pemeriksaan terhadap pemegang kas. Sejalan dengan itu asas umum penatausahaan kas juga menyebutkan, kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Dalam berita acara ini disajikan saldo akhir BKU dan nomor terakhir pembukuan bulan bersangkutan sehingga secara tidak langsung akan mengunci peluang penambahan transaksi maupun nomor bukti pembukuan. Selain itu berita acara juga menyajikan hasil rekonsiliasi internal antara saldo uang persediaan menurut pembukuan bendahara pengeluaran dengan kas di bendahara pengeluaran di UAKPA. BKU terdiri dari tiga bagian berikut: Bagian 1: Halaman muka BKU, berisi informasi umum satuan kerja dan nomor SP DIPA. Bagian 2: Halaman isi BKU, untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, mutasi, dan koreksi pembukuan. Bagian 3: Halaman terakhir BKU, berisi catatan hasil pemeriksaan kas.


31


Bagian 1: Halaman Muka BKU:

BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Revisi ke : 1. 2 3 … Tahun Anggaran KPPN

:( :( :( :( : : : : : : :

) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5) 6)

7) 8)

9) ……….,…………………201.. Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran,

( Nip.

'10

Bendahara Pengeluaran,

)

( Nip.

'11

)

Bagian 1 atau halaman pertama Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat informasi umum seperti nama Kuasa Pengguna Anggaran, nama Bendahara Pengeluaran, data satuan kerja, dan tanggal serta nomor Surat Pengesahan (SP) DIPA beserta revisinya. Dokumen sumber untuk mengisi BKU halaman 1 adalah SP DIPA. Petunjuk pengisiannya adalah : (1)

Diisi kode dan nama departemen/lembaga

(2)

Diisi kode dan nama unit organisasi/eselon I

(3)

Diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kodya

(4)

Diisi kode dan nama satuan kerja

(5)

Diisi tanggal, bulan, dan tahun serta nomor SP DIPA

(6)

Diisi tanggal, bulan, dan tahun serta nomor revisi DIPA (jika ada)


32


(7)

Diisi tahun anggaran

(8)

Diisi kode dan nama KPPN pembayar

(9)

Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BKU dibuat

(10) Diisi nama lengkap dan NIP KPA yang ditunjuk (11) Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk. Sesuai dengan UU tentang Kementerian Negara, nomenklatur Departemen diubah menjadi Kementerian. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya di modul ini istilah Departemen diganti Kementerian.

Bagian 2 : Halaman isi BKU :

BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6


33


Semua dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran dapat untuk mengisi halaman BKU ini. Petunjuk pengisiannya adalah: Kolom 1 : Diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal) Kolom 2 : Diisi nomor bukti pembukuan bendahara pengeluaran Kolom 3 : Diisi uraian singkat dari transaksi penerimaan/pengeluaran Kolom 4 : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom 5 : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom 6 : Diisi jumlah saldo (saldo sebelumnya + penerimaan – pengeluaran) Sesuai petunjuk pengisian di Perdirjen 47 Tahun 2009, kolom tanggal diisi dengan tanggal bendahara pengeluaran membukukan dokumen sumber, bukan tanggal dokumen sumbernya. Tanggal pembukuan dapat sama dengan tanggal pada dokumen sumber jika pembukuan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal dokumen sumber. Namun demikian jika dokumen diterima setelah tanggal transaksi maka dengan asumsi bahwa dokumen yang diterima segera dibukukan maka tanggal pembukuannya sama dengan tanggal penerimaannya. Nomor bukti pembukuan berfungsi sebagai identitas dokumen sumber bagi pembukuan bendahara pengeluaran. Nomor ini akan memudahkan bendahara pengeluaran ketika harus menelusuri suatu dokumen transaksi. Nomor dibuat berdasarkan urutan yang diberikan bendahara pengeluaran pada waktu menatausahakan dokumen sumber dalam BKU dan bersifat unik untuk satu tahun anggaran. Uraian diisi dengan penjelasan singkat namun jelas mengenai transaksi. Misalnya penerimaan kas dari mana sumbernya, pengeluaran kas untuk apa digunakan. Tidak ada perkiraan standar seperti di akuntansi untuk mengisi kolom uraian ini. Selanjutnya kolom debet dan kredit diisi sebesar penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tercantum dalam dokumen sumber. Pengisian kolom ini mengacu pada asas bruto, yaitu mencatat jumlah kotornya. Kolom terakhir adalah saldo yang merupakan selisih antara penerimaan dikurangi pengeluaran. Saldo BKU menunjukkan keseluruhan kas yang ada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran.


34


Bagian 3 : Halaman catatan BKU (untuk catatan hasil pemeriksaan kas):

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Pada hari ini……...……tanggal …........…..bulan …..…………..tahun ………...……. kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……..…………. dan Nomor Bukti terakhir di BKU Nomor …….…. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran A. Saldo Kas Bendahara: 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 2. Saldo BP BPP Rp 3. Saldo BP UM Perjadin Rp 4. Jumlah (A1+A2+A3) Rp B. Saldo Kas pada huruf A tersebut terdiri dari : 1. Saldo BP UP Rp. 2. Saldo BP LS Bendahara Rp. 3. Saldo BP Pajak Rp. 4. Saldo BP Lain-lain Rp. 5. Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp. II. Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang dikuasai Bendahara 1. Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. 2. Uang di Rekening Bank Bendahara Rp. 3. Jumlah Kas (A1+A2) Rp. B. Selisih Kas antara Buku dengan Fisik (I.A-II.A) Rp. III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara Pengeluaran 1. Saldo UP Rp. 2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan Rp. 3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp. B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp. IV. Penjelasan atas Selisih 1. Selisih Kas (IIB)………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… 2. Selisih Pembukuan (IIIC)……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………

Yang diperiksa, Bendahara Pengeluaran,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama Nip

Nama Nip


35


2. Buku Pengawasan Anggaran Belanja Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran menggunakan uang persediaan yang dikelolanya setelah menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Oleh karena itu bendahara pengeluaran harus mengetahui posisi saldo anggaran sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran belanja Untuk itu Bendahara Pengeluaran harus membuat Buku Pengawasan Anggaran Belanja. Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Belanja adalah sebagai berikut:

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

Tgl

No Bukti

:( :( :( :( : : :(

) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

)

Uraian

Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Sub Kegiatan

Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

6

: : : : :

8) 9) 10) 11) 12)

BKPK

Akun

Akun

Akun

Akun

13) 18) 7

14) 19) 8

15) 20) 9

16) 21) 10

17) 22) 11

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

Petunjuk pengisian Buku Pengawasan Anggaran Belanja:


36


(1)

: Diisi kode dan nama departemen.

(2)

: Diisi kode dan nama unit organisasi.

(3)

: Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota.

(4)

: Diisi kode dan nama satuan kerja.

(5)

: Diisi tanggal dan nomor SP DIPA.

(6)

: Diisi tahun anggaran.

(7)

: Diisi kode dan nama KPPN.

(8)

: Diisi kode fungsi berkenaan.

(9)

: Diisi kode subfungsi berkenaan.

(10)

: Diisi kode program berkenaan.

(11)

: Diisi kode kegiatan berkenaan.

(12)

: Diisi kode subkegiatan berkenaan.

(13)

: Diisi kode BKPK berkenaan.

(14)

s/d (17) : Diisi kode MA terkait.

(18)

: Diisi pagu BKPK berkenaan.

(19)

s/d (22) : Diisi pagu MA terkait.

Kolom 1 : Diisi bulan dan tanggal pembukuan Kolom 2 : Diisi nomor bukti pembukuan. Kolom 3 : Diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan. Kolom 4 : Diisi jumlah nominal transaksi. Kolom 5 : Diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP. Kolom 6 : Diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme LS. Kolom 7 : Diisi sisa pagu BKPK berkenaan berkenaan. Kolom 8 s/d 11 : Diisi sisa pagu MA terkait. Kolom 12 : Diisi jumlah pembayaran yang belum di-GU-kan. Kolom 13 : Diisi jumlah pembayaran yang sudah di-GU-kan. Sesuai dengan format DIPA Tahun 2011, di bawah kegiatan sudah bukan lagi sub kegiatan, tetapi output. Oleh karena itu untuk format buku pengawasan anggaran selanjutnya dalam modul ini akan disesuaikan dari sub kegiatan menjadi output. Output menjadi patokan dalam penetapan buku pembantu pengawasan anggaran tidak dilandasi oleh posisinya yang berada di bawah kegiatan. Namun penetapan output sebagai dasar pembuatan buku karena dalam basis kinerja, output merupakan kunci. Pergeseran komponen dan sub komponen sangat dimungkinkan sepanjang tidak mengubah output semula.


37


3. Buku Pembantu Uang Persediaan Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Buku

Pembantu Uang Persediaan berfungsi untuk mengawasi

penerimaan dan pengeluaran UP. Penerimaan UP berasal dari penerbitan SP2D UP, TUP, dan GUP. Sedangkan pengeluaran UP digunakan untuk pembayaran tagihan yang tidak bisa dibayar secara LS. Saldo pada Buku Pembantu UP menunjukkan jumlah UP yang belum dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran. Buku Pembantu Uang Persediaan berbentuk stafel seperti di bawah ini:

BUKU PEMBANTU ……..1) Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

: 2) : 3) : 4) : 5) : 6) : 7) : 8)

Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6


38


Petunjuk pengisian: (1) : Diisi jenis BP berkenaan. (2) : Diisi kode dan nama departemen. (3) : Diisi kode dan nama unit organisasi. (4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota. (5) : Diisi kode dan nama satuan kerja. (6) : Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA. (7) : Diisi tahun anggaran. (8) : Diisi kode dan nama KPPN. Pengisian kolom 1 sampai dengan 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi BKU. 4. Buku Pembantu LS Bendahara Uang LS Bendahara adalah uang yang berasal dari penerbitan SP2D LS, tetapi pembayarannya melalui Bendahara Pengeluaran. Contohnya pembayaran uang lembur, uang makan, honorarium, dan perjalanan dinas. Contoh lainnya adalah pembayaran kekurangan gaji yang pembayarannya masih dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran. Buku Pembantu LS Bendahara digunakan untuk mengawasi uang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari SP2D LS Bendahara. Saldo di Buku Pembantu LS Bendahara menunjukkan uang LS yang belum dibayarkan kepada yang berhak. Bentuk dan cara pengisian Buku Pembantu LS Bendahara sama dengan Buku Pembantu UP. 5. Buku Pembantu Bank Dalam rangka pelaksanaan APBN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melaksanakan pengeluaran negara secara giral. Oleh karena itu, Bendahara Pengeluaran wajib membuka rekening dinas atas nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang bersangkutan. Buku Pembantu Bank digunakan untuk mencatat transaksi mengenai perubahan uang pada rekening bank yaitu setiap terjadi transaksi secara giral antara lain penerimaan SP2D dan penerbitan/penarikan cek. Saldo di Buku


39


Pembantu

Bank

menunjukkan

uang

yang

dikelola

oleh

Bendahara

Pengeluaran yang tersimpan di bank. Bentuk dan cara pengisian Buku Pembantu Bank sama dengan Buku Pembantu UP.

6. Buku Pembantu Kas Tunai Untuk

keperluan

pembayaran

belanja

Bendahara

Pengeluaran

membutuhkan uang tunai. Buku Pembantu Kas Tunai digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk tunai. Saldo pada Buku Pembantu Kas Tunai menunjukkan jumlah kas tunai yang tersimpan di brankas. Bentuk dan cara pengisian Buku Pembantu Kas Tunai sama dengan Buku Pembantu UP.

7. Buku Pembantu BPP Dalam melakukan pembayaran atas belanja, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Buku

Pembantu BPP digunakan untuk mencatat penyerahan uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke BPP dan pertanggungjawaban dari BPP ke Bendahara Pengeluaran. Saldo di Buku Pembantu BPP menunjukkan uang yang

belum

dipertanggungjawabkan

oleh

BPP

kepada

Bendahara

Pengeluaran. Bentuk dan cara pengisian Buku Pembantu BPP sama dengan Buku Pembantu UP. 8. Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan at cost, artinya

pembayaran

dilakukan

sebesar

pengeluaran

riil

yang

dipertanggungjawabkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Oleh karena itu,uang yang diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan belum dianggap sebagai pengeluaran dan oleh karenanya dicatat sebagai uang muka. Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan dinas digunakan untuk memantau pemberian dan pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas.


40


Saldo di Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas menunjukkan uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima perjalanan dinas. Bentuk dan cara pengisian Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas sama dengan Buku Pembantu UP.

9. Buku Pembantu Pajak Atas pembayaran belanja dengan menggunakan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran wajib memungut/memotong pajak apabila dalam transaksi

tersebut

ditetapkan

terutang

pajak.

Pajak

yang

telah

dipungut/dipotong wajib disetor ke kas negara. Untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan kas atas kewajiban memungut/memotong pajak dan penyetorannya, Bendahara Pengeluaran menggunakan Buku Pembantu Pajak.

BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga

: 1)

Unit Organisasi

: 2)

Prop/Kab/Kota

: 3)

Satuan Kerja

: 4)

Tgl dan No.SP DIPA

: 5)

Tahun Anggaran

: 6)

KPPN

: 7)

Tanggal

No.Bukti

Uraian

1

2

3

Debet PPN 4

PPh 21 5

PPh 22 6

PPh 23 7

Kredit

Saldo

9

10

8


41


Petunjuk pengisian: (1)

: Diisi kode dan nama departemen.

(2)

: Diisi kode dan nama unit organisasi.

(3)

: Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota.

(4)

: Diisi kode dan nama satuan kerja.

(5)

: Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA.

(6)

: Diisi tahun anggaran.

(7)

: Diisi kode dan nama KPPN.

Kolom 1 : Diisi bulan dan tanggal pembukuan. Kolom 2 : Diisi nomor bukti pembukuan. Kolom 3 : Diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran. Kolom 4 : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima. Kolom 5 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima. Kolom 6 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima. Kolom 7 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 23 yang diterima. Kolom 8 : Diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada). Kolom 9 : Diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara. Kolom 10: Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber. 10. Buku Pembantu Lain-lain Pada

dasarnya

Bendahara

wajib

membukukan

dan

mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Buku Pembantu Lain-lain ini digunakan untuk menampung kemungkinan terdapat transaksi keuangan atau penerimaan kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di luar aktivitas atau transaksi yang dicatat dalam buku-buku pembantu di atas. Contohnya pendapatan jasa giro. Bentuk dan cara pengisian Buku Pembantu Lain-lain sama dengan Buku Pembantu UP


42


3. Latihan a. Jelaskan dasar pencatatan transaksi oleh Bendahara Pengeluaran! b. Jelaskan dokumen sumber pembukuan Bendahara Pengeluaran. c. Jelaskan fungsi dan bentuk BKU d. Jelaskan fungsi dan bentuk Buku Pembantu e. Jelaskan jenis-jenis buku pembantu 4. Rangkuman Dasar pencatatan transaksi adalah kaidah yang harus ditaati dalam melakukan pembukuan. Dasar tersebut meliputi single entry, basis kas, dan asas bruto Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk melakukan pembukuan. Dokumen sumber tersebut meliputi SPM yang sudah diterbitkan SP2D-nya, kuitansi pembayaran, faktur/bukti pungut pajak, SSP, SSBP, SSPB, cek, dan tanda terima persekot. Buku kas umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang berkaitan dengan belanja negara. Sedangkan penjelasan rinci dari Buku Kas Umum ada di Buku Pembantu.


43


5. Tes Formatif Bagian a. Soal Benar Salah 1.

B-S

Dasar pencatatan dalam pembukuan bendahara pengeluaran menggunakan single entry karena lebih mudah dan sesuai kebutuhan bendahara.

2.

B-S

Di samping itu menggunakan basis akrual karena dapat menghasilkan informasi yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

3.

B-S

Dokumen sumber adalah semua dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan baik yang harus dibukukan maupun tidak.

4.

B-S

Contoh dokumen sumber adalah SPM yang sudah diterbitkan SP2Dnya.

5.

B-S

Media

yang

digunakan

untuk

mencatat

seluruh

transaksi

keuangan oleh bendahara pengeluaran adalah buku besar. 6.

B-S

Sedangkan media yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terkait saja adalah buku pembantu.

7.

B-S

Buku Kas Tunai adalah buku pembantu dilihat dari tempat tersimpannya uang.

8.

B-S

Buku Uang Persediaan adalah buku pembantu dilihat dari sumber uangnya.

9.

B-S

Buku pengawasan anggaran belanja berguna untuk menguji ketersediaan pagu anggaran.

10. B-S

Sedangkan buku pembantu lain-lain berguna untuk mencatat penerimaan maupun pengeluaran lainnya.

Bagian b. Soal pilihan Ganda 1. Berikut ini merupakan dokumen sumber bagi pembukuan Bendahara Pengeluaran, kecuali: a. Surat Permintaan Pembayaran b. Surat Perintah Membayar c. Surat Perintah Pencairan Dana d. Surat Setoran Pajak 2. Berikut ini merupakan dokuman sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran:


44


a. Surat Setoran Bukan Pajak b. Surat Setoran Pengembalian Belanja c. Kuitansi d. Semua jawaban benar 3. Berikut ini dasar pencatatan transaksi dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran, kecuali: a. Single entry bookkeeping b. Azas bruto c. Cash basis d. Cash toward Accrual 4. Berikut ini merupakan implementasi dari single entry: a. Setiap transaksi akan mempengaruhi satu sisi saja b. Setiap transaksi akan mempengaruhi dua sisi c. Pembayaran tunai akan dicatat di sisi kredit BKU. d. Jawaban a dan c benar 5. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai BKU, kecuali: a. BKU adalah buku yang wajib dikerjakan dalam

pembukuan

bendahara pengeluaran b. BKU terdiri dari tiga bagian, bagian ketiga digunakan untuk catatan hasil pemeriksaan kas c. BKU mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satuan kerja terkait pelaksanaan APBN d. Semua jawaban di atas salah 6. Transaksi berikut ini harus dicatat dalam Buku Kas Umum: a. Menerima SP2D. b. Menyalurkan dana kepada BPP. c. Memungut pajak. d. Semua jawaban benar. 7. Transaksi berikut ini mempengaruhi Buku Pembantu Bank, kecuali: a. Menerima SP2D UP b. Menerima SP2D GUP c. Menerima SP2D LS d. Mengambil uang dari bank 8. Berikut ini merupakan fungsi Buku Pembantu:


45


a. Mengetahui saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran b. Mengetahui saldo kas yang tersimpan di rekening bank Bendahara Pengeluaran c. Mengetahui saldo UP yang belum digunakan oleh Bendahara Pengeluaran d. Semua jawaban di atas benar 9. Transaksi berikut ini harus dicatat dalam Buku Pembantu UP, kecuali: a. Menerima SP2D UP. b. Membayar tunai menggunakan dana UP. c. Menerima SP2D GUP. d. Membayar tunai menggunakan dana LS. 10. Transaksi berikut ini harus dicatat dalam Buku Pembantu Kas Tunai, kecuali: a. Pembayaran tunai oleh Bendahara Pengeluaran. b. Penyaluran dana secara tunai kepada BPP. c. Pembayaran tunai oleh BPP. d. Memungut pajak secara tunai. 11. Berikut ini adalah fungsi Buku Pengawasan Anggaran Belanja: a. Menguji ketersediaan dana. b. Mencatat realisasi belanja. c. Mencatat pengesahan belanja dari KPPN. d. Semua jawaban benar. 12. Penerimaan jasa giro akan dicatat oleh bendahara pengeluaran di: a. Buku Kas Umum b. Buku Pembantu UP c. Buku Pembantu Lain-lain d. Jawaban a dan c benar 13. Berikut ini adalah fungsi dari Buku Pembantu Kas Tunai, kecuali: a. Mencatat pembayaran tunai b. Mencatat pembayaran tunai oleh BPP c. Mencatat penerimaan pajak d. Mencatat penyetoran tunai sisa TUP. 14. Berikut ini adalah fungsi Buku Pembantu UP, kecuali: a. Mencatat pembayaran gaji


46


b. Mencatat pembayaran honor c. Mencatat pembayaran pengadaan ATK d. Mencatat pembayaran perjalanan dinas 15. Berikut ini adalah fungsi buku pengawasan anggaran belanja: a. Mencatat pembayaran tunai menggunakan dana UP b. Mencatat pembayaran tunai menggunakan dana LS Bendahara c. Mencatat penerbitan SPM d. Semua jawaban benar.


47


6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Coba cocokkan hasil jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Hitunglah jawaban yang benar, kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman Saudara terhadap materi pada kegiatan belajar ini. TP = Jumlah Jawaban yang Benar x 100% Jumlah Keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman (TP) Saudara dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai: 91%

s.d.

100%

Sangat Baik

81%

s.d.

90%

Baik

71%

s.d.

80%

Cukup

61%

s.d.

70%

Kurang

Kurang dari 60%

Sangat Kurang

Bila hasil perhitungan telah mencapai 81% atau lebih, Selamat…. Saudara telah menguasai materi dengan baik, silakan kerjakan soal latihan sebelum melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya.


48


Kegiatan Belajar 3 TATA CARA PEMBUKUAN 1. Indikator Keberhasilan: Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 3 ini, peserta diklat mampu: 1. Menjelaskan tata cara pembukuan DIPA beserta POK. 2. Menjelaskan tata cara pembukuan menerima SP2D UP/TUP. 3. Menjelaskan tata cara pembukuan mengambil uang ke bank. 4. Menjelaskan tata cara pembukuan membayar tunai belanja dari UP. 5. Menjelaskan tata cara pembukuan memungut pajak. 6. Menjelaskan tata cara pembukuan menyetorkan pajak. 7. Menjelaskan tata cara pembukuan membayar belanja melalui bank. 8. Menjelaskan tata cara pembukuan menerima SP2D GUP. 9. Menjelaskan tata cara pembukuan menerima SP2D GUP-Nihil. 10. Menjelaskan tata cara pembukuan menyetorkan sisa TUP. 11. Menjelaskan tata cara pembukuan menerima SP2D LS Pihak Ketiga. 12. Menjelaskan tata cara pembukuan menerima SP2D LS Bendahara. 13. Menjelaskan tata cara pembukuan membayar tunai dari LS Bendahara. 14. Menjelaskan tata cara pembukuan menyetorkan sisa LS Bendahara. 15. Menjelaskan tata cara pembukuan pendapatan lain-lain. 16. Menjelaskan tata cara pembukuan pembayaran administrasi bank. 17. Menjelaskan tata cara pembukuan koreksi kesalahan.

2. Uraian dan Contoh a. Nomor dan Tanggal Pembukuan Sebelum melaksanakan pembukuan, Bendahara terlebih dahulu harus membubuhi nomor dan tanggal pada dokumen sumber pembukuan. Nomor dimaksud selanjutnya dicatat dikolom Nomor Bukti pada BKU dan buku pembantu. Nomor ini berfungsi sebagai identitas dokumen sumber bagi pembukuan bendahara. Nomor ini akan memudahkan bendahara ketika harus menelusuri suatu dokumen transaksi. Nomor dibuat berdasarkan urutan yang


l Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

49


diberikan bendahara pengeluaran pada waktu menatausahakan dokumen sumber dalam BKU dan bersifat unik untuk satu tahun anggaran. Selain dibubuhi nomor dan tanggal pembukuan, di dokumen sumber juga dapat dibubuhi kode mata anggaran guna memudahkan pengawasan anggaran dan penyusunan SPTB. Setelah dibubuhi nomor pembukuan, kemudian dokumen sumber dibukukan. Pembukuan di BKU dan buku pembantu dimulai dari kolom tanggal. Sesuai petunjuk pengisian di Perdirjen 47 Tahun 2009, kolom tanggal ini diisi dengan tanggal bendahara pengeluaran membukukan dokumen sumber, bukan tanggal dokumen sumbernya. Tanggal pembukuan dapat sama dengan tanggal pada dokumen sumber jika pembukuan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi. Namun demikian, bendahara dimungkinkan menerima dokumen sumber berupa SP2D yang sah dan LPJBPP setelah tanggal transaksi, terhadap dokumen sumber dimaksud penomoran dan penanggalannya dilakukan sebagai berikut: 1. SPM yang dinyatakan sah yang diterima dari KPPN, diberi tanggal berdasarkan waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan. 2. LPJ-BPP yang diterima dari BPP, diberi tanggal berdasarkan tanggal waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan. 3. Khusus untuk SPM dan LPJ-BPP akhir tahun anggaran, diberi tanggal 31 Desember dengan penomoran mengikuti urutannya. Dengan asumsi bahwa dokumen yang diterima segera dibukukan maka tanggal pembukuannya sama dengan tanggal penerimaannya. b. Prosedur Pembukuan Sebagaimana pengertian pembukuan di awal kegiatan belajar, pembukuan merupakan kegiatan pencatatan dokumen sumber dalam suatu media yaitu BKU dan buku-buku pembantu. Dijelaskan juga bahwa untuk pembukuan yang masih dilaksanakan secara manual medianya berupa formulir BKU dan buku-buku pembantu yang telah tercetak. Lain halnya jika pembukuan dilakukan secara komputerisasi maka medianya adalah kertas kerja pada layar monitor komputer.



50


Prosedur pembukuan adalah urutan pencatatan dokumen sumber suatu transaksi dalam BKU dan buku-buku pembantu. Sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008, bahwa setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu. Sedangkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009, menyatakan bahwa pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara harus dimulai dari Buku Kas Umum, selanjutnya pada buku-buku pembantu. Dari kedua peraturan di atas prosedur pembukuan suatu transaksi dimulai dari Buku Kas Umum dilanjutkan ke buku-buku pembantu. Jadi ketika ada suatu transaksi, setelah dilakukan identifikasi dokumen sumber dan analisis transaksi, yang harus dilakukan oleh bendahara adalah mencatatnya di BKU. Setelah dibukukan di BKU, barulah dokumen sumber tersebut dibukukan di buku-buku pembantu yang terkait. Buku pembantu yang terkait adalah buku pembantu yang ada kaitannya dengan transaksi yang sedang dibukukan. Misalkan buku pembantu yang terkait dengan penyetoran pajak adalah buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak, maka prosedur pembukuannya setelah BKU adalah buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak. Prosedur pembukuan akan tampak nyata ketika pembukuan masih dilaksanakan secara manual atau menggunakan komputer namun sebatas sebagai mesin ketik. Setiap dokumen sumber harus dicatat berkali-kali, dimulai dari pencatatan BKU, kemudian berlanjut ke buku-buku pembantu. Namun prosedur pembukuan ini tidak nampak ketika pembukuan dilakukan menggunakan program/aplikasi. Dalam pembukuan yang telah terprogram memakai

aplikasi

pembukuan,

bendahara

pengeluaran

cukup

sekali

menginput dokumen sumber ke dalam aplikasi, sedangkan distribusi pencatatannya ke BKU dan buku-buku pembantu dikerjakan oleh program. Untuk memperoleh pemahana yang utuh, maka uraian dalam modul ini menggunakan pendekatan pembukuan secara manual. Dengan memahami prosedur pembukuan manualnya, maka ketika pelaksanaan pembukuan di lapangan dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi tidak menimbulkan masalah bagi bendahara. Pemahaman prosedur manual akan memudahkan pekerjaan bendahara ketika pembukuan dilakukan secara



51


manual. Ketika pembukuan sudah dilakukan menggunakan aplikasi, maka pemahaman prosedur manual akan membantu bendahara menganalisis kebenaran keluaran dari aplikasi. Selain itu pemahaman prosedur manual akan membantu memecahkan masalah ketika terjadi kesalahan pada aplikasi.

c. Tata Cara Pembukuan Sesuai

pengertian

pembukuan,

pembukuan

dimulai

dengan

mengidentifikasi dokumen sumber untuk memastikan apakah suatu transaksi harus dibukukan. Ukuran suatu transaksi harus dibukukan atau tidak mengacu pada dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran dikegiatan belajar 2. Jika berdasarkan identifikasi, dokumen tersebut harus dibukukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis transaksi, yaitu menentukan harus dibukukan di buku apa saja dokumen sumber tersebut. Setelah diketahui harus dibukukan di mana saja, langkah berikutnya barulah melakukan pencatatan di BKU dan buku-buku pembantu terkait sesuai prosedur pembukuan. Sesuai Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009, menyatakan bahwa pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara harus dimulai dari Buku Kas Umum, selanjutnya pada buku-buku pembantu. Ini artinya setiap transaksi harus dibukukan di BKU. Setiap transaksi baik yang mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi saldo BKU, harus dibukukan di BKU. Atau dengan kata lain tidak akan terjadi pembukuan di buku pembantu tanpa terlebih dahulu dibukukan di BKU. Tidak dibenarkan ada pembukuan di buku pembantu tanpa dibukukan di BKU. Berdasarkan pengertian di atas dan sistem pembukuan single entry maka dapat disimpulkan prinsip pembukuan di BKU sebagai berikut: 1. Di Debet jika menambah saldo BKU. 2. Di Kredit jika mengurangi saldo BKU. 3. Di Debet dan Kredit jika tidak menambah maupun mengurangi saldo BKU. Contoh transaksi yang menambah saldo BKU misalnya penerimaan kas, maka pembukuannya Debet di BKU. Transaksi yang mengurangi saldo BKU misalnya pembayaran tunai, maka pembukuannya Kredit di BKU. Sedangkan transaksi yang tidak mempengaruhi saldo BKU misalnya penarikan uang di



52


bank, pembukuannya Debet dan Kredit di BKU. Sebagai catatan bahwa saldo BKU menunjukkan saldo kas yang ada di bendahara. Berbeda dengan pembukuan di BKU, dimana setiap transaksi dibukukan di BKU, pembukuan di buku pembantu sifatnya selektif, artinya suatu buku pembantu tertentu hanya membukukan transaksi yang berkaitan dengan buku pembantu tersebut saja. Oleh karena itu prinsip pembukuan di buku pembantu juga berbeda dengan prinsip pembukuan BKU. Berdasarkan pengertian di atas dan sistem pembukuan single entry, maka dapat disimpulkan prinsip pembukuan di buku pembantu sebagai berikut: 1. Di Debet jika menambah saldo Buku Pembantu tersebut. 2. Di Kredit jika mengurangi saldo Buku Pembantu tersebut. 3. Tidak dibukukan jika tidak mempengaruhi saldo Buku Pembantu tersebut. Sebagai contoh, transaksi pencairan SP2D UP pengaruhnya menambah saldo bank sehingga dibukukan Debet di buku pembantu bank. Karena tidak mempengaruhi saldokas tunai, maka transaksi tersebut tidak perlu dibukukan di buku pembantu kas tunai. Demikian pula sebaliknya, pembayaran secara tunai hanya akan dicatat di buku pembantu kas tunai karena hanya mempengaruhi saldo kas tunai dan tidak perlu dicatat di buku pembantu bank karena tidak mempengaruhi saldo bank. Jadi dalam buku pembantu hanya transaksi yang mempengaruhi buku tersebut saja yang dibukukan. Untuk pembukuan pertanggungjawaban penggunaan uang muka, meskipun secara langsung tidak mempengaruhi buku pembantu bendahara, namun tetap dibukukan oleh bendahara. Hal ini karena meskipun transaksi pembayaran dari uang muka tidak dilakukan oleh bendahara, namun pada hakikatnya sebenarnya secara tidak langsung dilakukan oleh bendahara karena sumber uangnya berasal dari bendahara. Untuk mempermudah pemahaman, pembahasan tata cara pembukuan bendahara pengeluaran akan mengikuti siklus uang persediaan. Dimulai dari diterimanya DIPA, menerima SP2D UP, mengambil uang ke bank, melakukan pembayaran tunai, memungut dan menyetorkan pajak, sampai menerima SP2D GUP. Selain itu karena bendahara membukukan seluruh transaksi maka dibahas juga tata cara pembukuan menerima SP2D LS. Penyajian tata



53


cara pembukuan mengikuti pengertian pembukuan yaitu dokumen sumber, analisis transaksi, serta pembukuannya di BKU dan buku pembantu. 1) Pembukuan DIPA dan POK DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

atau

Kepala

Kantor

Wilayah

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pagu DIPA yang telah disahkan oleh Ditjen Perbendaharaan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang dapat dilakukan oleh suatu satker.

Bendahara

bendahara

untuk

berkepentingan melakukan

terhadap

pengujian

DIPA

terkait

ketersediaan

kewajiban

dana

sebelum

pembayaran dapat dilakukan. Pembukuan DIPA oleh bendahara berguna untuk mengawasi saldo kredit anggaran yang tersedia, sehingga pembayaran yang dilakukan tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia. Karena format DIPA mulai tahun 2011 hanya menguraikan sampai jenis belanja, sedangkan rincian lebih detil per komponen dan akun terdapat dalam POK, maka dokumen sumber pembukuan DIPA adalah DIPA beserta POK. Pagu DIPA dicatat di BKU, sedangkan rincian POK dicatat dalam buku pengawasan anggaran belanja. Sesuai prinsip pembukuan di BKU, karena DIPA tidak mempengaruhi kas bendahara, maka pembukuannya Debet/Kredit di BKU. POK dibukukan di buku pengawasan anggaran belanja per kelompok akun (4 digit pertama akun) per output. Contohnya ketika dalam suatu output terdapat dua kelompok akun, maka harus dibuat dua buku pengawasan anggaran belanja. Dokumen

: DIPA dan POK

Sumber Analisis Transaksi

: - Karena DIPA tidak mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Sebagai pengawasan saldo kredit anggaran, POK dibukukan di BP Pengawasan Anggaran Belanja (PAB) per klasifikasi belanja/kelompok akun/BKPK per Output.

Pembukuan : BKU (D/K), dan BP PAB (D).



54


2) Pembukuan Menerima SP2D UP/TUP SP2D UP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. SP2D UP merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan UP kepada KPA melalui bendahara pengeluaran. SP2D TUP merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan tambahan UP dari KPPN kepada KPA melalui bendahara pengeluaran. Perbedaan antara UP dan TUP adalah UP pada umumnya diajukan setelah DIPA diterima, jumlahnya berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan, dan sifatnya revolving selama satu tahun anggaran, sedangkan TUP dapat diajukan untuk keperluan yang sangat mendesak, jumlahnya berdasarkan kebutuhan dengan persetujuan sesuai Perdirjen Perbendaharaan, jika tidak habis dalam satu bulan sisa TUP harus dikembalikan. Tidak ada perbedaan pembukuan antara UP dan TUP. Karena keduanya menambah saldo bendahara maka di Debet di BKU. Pembukuan di buku pembantunya, dari sisi tempat tersimpannya uang, UP dan TUP diterima melalui bank sehingga menambah saldo bank dan dicatat Debet di buku pembantu

bank.

Dari

sisi

sumber

dananya,

UP

dan

TUP

dapat

dikelompokkan sebagai uang muka dari KPPN sehingga dicatat di buku pembantu UP. Sesuai asas bruto, maka yang dicatat adalam jumlah brutonya dalam SPM. Dimungkinkan jumlah SP2D UP berbeda dengan jumlah SPM UP jika pada saat pengajuan SPM UP ke KPPN masih terdapat sisa UP yang belum dikembalikan. Dokumen

: SPM dan SP2D UP/TUP


: - Karena SP2D UP/TUP menambah saldo BKU, maka di Debet di BKU. - Karena menambah saldo Bank, di Debet di BP Bank. - Karena menambah saldo UP, di Debet di BP UP.

Pembukuan : BKU (D), BP Bank (D), dan BP UP (D). Sering terdapat pertanyaan, berapakah besaran UP yang ideal?



55


3) Pembukuan Mengambil Uang dari Bank Untuk keperluan pembayaran secara tunai, bendahara diperkenankan menyimpan sebagian UP nya dalam brankas. Pengambilan uang dari bank sebenarnya hanya mutasi tempat tersimpannya uang bendahara dari bank ke brankas, sehingga tidak mempengaruhi saldo kas bendahara secara keseluruhan. Yang berubah hanya tempat tersimpannya uang, saldo uang di bank berkurang, kebalikannya saldo kas tunai bertambah. Karena tidak mempengaruhi saldo kas bendahara, maka pembukuan di BKU Debet/Kredit. Karena menambah saldo kas tunai, Debit di buku pembantu kas tunai. Karena mengurangi saldo bank, kredit di buku pembantu bank. Dokumen

: Cek


: - Karena pengambilan uang tidak mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena menambah saldo kas tunai, di Debet di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo bank, di Kredit di BP Bank.

Pembukuan : BKU (D/K), BP Kas Tunai (D), BP Bank (K). Sering terdapat pertanyaan berapa maksimal uang persediaan yang boleh disimpan di brankas? 4) Pembukuan Membayar Belanja dengan UP secara Tunai Pembayaran menggunakan UP pada umumnya dilakukan setelah kewajiban pihak yang akan dibayar telah dilaksanakan, yaitu menyerahkan barang/jasa. Setelah barang diterima dengan cukup, PPK mengajukan permintaan pembayarannya kepada bendahara. Selanjutnya bendahara wajib menguji kelengkapan dokumen, menguji kebenaran perhitungan, dan menguji ketersediaan dananya. Jika berdasarkan pengujian tersebut dinyatakan tagihan memenuhi persyaratan, bendahara melakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi (jumlah kotor termasuk pajak). Jika sesuai ketentuan transaksi tersebut harus dikenakan pajak, maka selaku wajib pungut bendahara harus memungut pajaknya pada saat pembayaran



56


dilakukan. Sesuai Perdirjen 11/2011, pembayaran kepada satu penerima maksimal Rp 20 juta, kecuali pembayaran honor dan perjalanan dinas. Pengaruh pembayaran belanja secara tunai adalah mengurangi saldo kas bendahara, sehingga dibukukan Kredit di BKU. Karena pembayarannya dilakukansecara tunai maka pengaruhnya mengurangi saldo kas tunai dan dibukukan Kredit di buku pembantu kas tunai. Jika pembayarannya termasuk belanja maka berpengaruh pada sumber dana yang digunakan untuk membayarnya yaitu mengurangi saldo UP, sehingga dibukukan Kredit di buku pembantu UP. Karena pengeluaran belanja sudah membebani mata anggaran, maka berpengaruh juga di buku pengawasan anggaran belanja sebagai

pengurang

kredit

anggaran

belanja

mata

anggaran

yang

bersangkutan. Dokumen

: Kuitansi/bukti pembayaran


: - Karena pembayaran belanja mengurangi saldo BKU, maka di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo kas tunai, di Kredit di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo UP, di Kredit di BP UP. - Karena mengurangi saldo pagu anggaran, di Kredit di BP PAB.

Pembukuan

: BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP UP (K), dan BP PAB (K).

5) Pembukuan Memungut Pajak secara Tunai Sesuai asas bruto jumlah yang tercantum dalam kuitansi pembayaran adalah jumlah kotor termasuk pajak. Setelah dibayarkan haknya penerima pembayaran, selaku wajib pungut, bendahara pengeluaran wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang telah memenuhi ketentuan perpajakan. Pajak yang terkait dengan pembayaran oleh bendahara pengeluaran biasanya adalah PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final. Penerimaan pungutan pajak berpengaruh menambah saldo kas bendahara sehingga dibukukan Debit di BKU. Pada umumnya pungutan pajak diterima secara tunai sehingga menambah salso kas tunai dan dibukukan di buku pembantu kas tunai. Dilihat dari sumbernya, uang yang



57


diterima oleh bendahara berasal dari penerimaan pajak, pengaruhnya menambah saldo pajak sehingga dibukukan Debet di buku pembantu pajak. Dokumen

: Faktur Pajak dan/atau Bukti Potong

Sumber Analisis

: - Karena pungutan pajak menambah saldo BKU, maka di

Transaksi

Debit di BKU. - Karena menambah saldo kas tunai, di Debit di BP Kas Tunai. - Karena menambah saldo pajak, di Debit di BP Pajak.

Pembukuan

: BKU (D), BP Kas Tunai (D), dan BP Pajak (D).

6) Pembukuan Menyetor Pajak secara Tunai Selain memungut, kewajiban bendahara sebagai wajib pungut adalah menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungutnya. Setelah dipungut pajakpajak tersebut harus disetorkan sesuai ketentuan batas waktu penyetoran. Bendahara pengeluaran harus memperhatikan batas-batas waktu penyetoran pajak, karena antar jenis pajak berbeda masa penyetorannya. Ada yang harus disetorkan pada hari transaksi/pembayaran, namun ada juga yang bisa disetorkan

sampai

bulan

berikutnya.

Penyetoran

pajak

berpengaruh

mengurangi saldo kas bendahara sehingga dibukukan Kredit di BKU. Selain itu jika penyetoran pajaknya dilakukan secara tunai maka akan mengurangi saldo kas tunai sehingga dibukukan Kredit di buku pembantu kas tunai. Penyetoran pajak berpengaruh mengurangi saldo pajak di bendahara, sehingga dibukukan Kredit di buku pembantu pajak. Dokumen

: SSP (Surat Setoran Pajak)

Sumber : - Karena penyetoran pajak mengurangi saldo BKU, maka Analisis Transaksi

di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo kas tunai, di Kredit di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo pajak, di Kredit di BP Pajak.

Pembukuan

: BKU (K), BP Kas Tunai (K), dan BP Pajak (K)



58


7) Pembukuan Membayar dengan UP melalui Bank Di samping pembayaran secara tunai, bendahara dapat melakukan pembayaran melalui pemotongan rekening bendahara di bank. Bendahara juga dapat menerbitkan cek atas nama rekanan sebagai pengganti pembayaran secara tunai. jika hal ini dilakukan pengaruhnya akan mengurangi saldo kas bendahara, sehingga dibukukan Kredit di BKU. Karena yang berkurang adalah saldo kas di bank, maka Kredit di buku pembantu bank. Jika pembayaran yang dilakukan termasuk kategori belanja menurut bendahara dan sumber dananya berasal dari UP, maka Kredit di buku pembantu UP. Jika termasuk pembayaran belanja, yang otomatis sudah membebani mata anggaran maka pengaruhnya akan mengurangi saldo kredit anggaran mata anggaran yang bersangkutan. Jangan lupa jika pembayaran

belanja

dari

UP

melalui

bank

perhatikan

ketentuan

perpajakannya. Dokumen


Analisis

: - Karena pembayaran belanja mengurangi saldo BKU,

Transaksi

maka di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo kas di bank, di Kredit di BP Bank. - Karena mengurangi UP, di Kredit di BP UP. - Karena mengurangi saldo pagu anggaran, di Kredit di BP PAB.

Pembukuan : BKU (K), BP Bank (K), BP UP (K), dan BP PAB (K).

8) Pembukuan Menerima SP2D GUP SP2D GUP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM sebagai penggantian atas pengeluaran UP oleh bendahara pengeluaran. Dalam pengelolaan UP oleh bendahara,

SP2D

GUP merupakan dokumen sumber yang berfungsi ganda, pertama mengisi kembali UP (revolving). Dengan diterbitkannya SP2D GUP maka rekening bendahara pengeluaran akan terisi kembali sebesar UP yang telah dibelanjakan. Selain itu, SP2D GUP berfungsi mengesahkan pengeluaran UP oleh bendahara menjadi belanja negara. Sesuai paragraf 32 PSAP 02



59


tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran adalah pada saat pertanggungjawabannya disahkan oleh KPPN. Sesuai asas bruto yang dibukukan adalah jumlah brutonya di SPM, karena dimungkinkan perbedaan nilai di SPM dan SP2D. Ini terjadi jika dalam SPM GUP ada potongan pengembalian UP, mungkin karena alasan UP yang diambil terlalu besar sehingga susah menghabiskannya. Penerimaan pencairan SP2D GUP akan berpengaruh menambah saldo kas bendahara, sehingga dibukukan Debet di BKU. Selain itu SP2D GUP akan menambah saldo bank, sehingga dibukukan Debet di buku pembantu bank. Penerimaan

pencairan

SP2D

GUP

juga

akan

menghidupkan

kembali/menambah saldo UP, sehingga dibukukan Debet di buku pembantu UP. Selain itu, sesuai fungsi kedua dari SP2D GUP, yaitu mengesahkan belanja menurut bendahara menjadi belanja negara menurut UAKPA, maka dicatat sebagai pengesahan di buku pengawasan anggaran belanja. Dokumen

: SPM dan SP2D GUP

Analisis

: - Karena SP2D GUP menambah saldo BKU, maka di

Transaksi

Debet di BKU. - Karena menambah saldo Bank, di Debet di BP Bank. - Karena menambah saldo UP, di Debet di BP UP. - Karena mengesahkan belanja, di Sahkan di BP PAB.

Pembukuan : BKU (D), BP Bank (D), BP UP (D), dan BP PAB (Disahkan).

9) Pembukuan Menerima SP2D GUP Nihil Berbeda dengan SP2D GUP (isi) yang berfungsi ganda, SP2D GUP Nihil merupakan dokumen sumber yang hanya mempunyai satu fungsi, yaitu mengesahkan belanja menggunakan UP/TUP. Umumnya SP2D GUP Nihil berkaitan dengan TUP. Sesuai ketentuan, atas TUP yang diterimanya satker harus mempertanggungjawabkan pengeluarannya dalam bentuk SPM GUP Nihil, dan menyetorkan sisa TUP yang tidak digunakan. Namun demikian ada juga SP2D GUP Nihil yang sumbernya dari UP, hal ini umumnya terjadi pada akhir tahun anggaran. Dokumen sumber pembukuan SP2D GUP Nihil adalah SPM beserta SP2D GUP Nihil. Mengapa SPM? pertama sesuai asas bruto, yang dibukukan



60


adalah jumlah yang tercantum di SPM, yang kedua sesuai dengan namanya SP2D GUP Nihil tidak ada nilainya (nihil). Penerimaan SP2D GUP Nihil tidak akan mempengaruhi saldo kas bendahara, sehingga dibukukan Debet/kredit di BKU. Karena tidak terjadi penerimaan kas,maka tidak mempengaruhi buku pembantu bank dan UP. Sesuai dengan fungsinya, SP2D GUP Nihil merupakan pengesahan belanja UP/TUP melalui bendahara, sehingga dibukukan di buku pengawasan anggaran belanja kolom disahkan. Dokumen

: SPM dan SP2D GUP Nihil

Sumber : - Karena SP2D GUP Nihil tidak mempengaruhi saldo Analisis Transaksi

BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena mengesahkan belanja, di Sahkan di BP PAB.

Pembukuan : BKU (D/K), dan BP PAB (Disahkan).

10) Pembukuan Menyetorkan Sisa UP/TUP secara Tunai Sesuai dengan persyaratan pengajuan TUP, bendahara pengeluaran harus menyetorkan sisa TUP yang tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 bulan. Sedangkan penyetoran sisa UP biasanya dilakukan di akhir tahun anggaran. Penyetoran sisa UP/TUP ini dilakukan menggunakan formulir SSBP pada bank persepsi dengan menggunakan mata anggaran 815111 (penerimaan kembali UP RM). Setoran ini dianggap sah jika memperoleh NTPN (Nomor transaksi penerimaan negara) dan NTB (nomor transaksi bank) dari MPN (modul penerimaan negara). Keabsahan setoran ini sangat penting bagi satker,

setoran yang tidak sah akan nampak dan

mengakibatkan perbedaan antara Neraca satker dengan Neraca KPPN pada saat rekonsiliasi. Penyetoran sisa UP/TUP ini akan berpengaruh mengurangi saldo kas bendahara, sehingga dibukukan Kredit di BKU. Jika setoran dilakukan secara tunai maka pengaruhnya akan mengurangi saldo kas tunai dan dibukukan Kredit di buku pembantu kas tunai. Karena yang disetorkan merupakan dana yang bersumber dari UP/TUP, maka berpengaruh mengurangi saldo UP dan dibukukan Kredit di buku pembantu UP.



61


Dokumen

: SSBP/Surat Setoran Bukan Pajak


: - Karena penyetoran sisa UP/TUP mengurangi saldo BKU, maka di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo kas tunai, di Kredit di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo UP/TUP, di Kredit di BP UP.

Pembukuan : BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP UP (K).

11) Pembukuan Menerima SP2D LS kepada Pihak Ketiga SP2D LS Pihak ketiga adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM yang pembayarannya langsung kepada rekening penerima yang berhak. SP2D LS Pihak Ketiga merupakan realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan bersifat mengurangi saldo pagu anggaran satker. Oleh karena itu meskipun secara langsung tidak mempengaruhi saldo kas bendahara, namun transaksi ini tetap harus dibukukan. Karena tidak mempengaruhi saldo kas bendahara maka dibukukan Debet/Kredit di BKU. Karena sifat dari SP2D LS sudah merupakan belanja, sehingga dibukukan sebagai pengurang saldo kredit anggaran di buku pembantu pengawasan anggaran belanja. Dokumen sumber pembukuan realisasi belanja LS adalah SPM dan SP2D LS. Sesuai dengan asas bruto maka jumlah yang dibukukan adalah jumlah yang terdapat dalam SPM sebelah kiri, yaitu jumlah pengeluaran kotor sebelum pajak. Dokumen

: SPM dan SP2D LS


: - Karena SP2D LS Pihak Ketiga tidak mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo pagu anggaran, di Kredit di BP PAB.

Pembukuan : BKU (D/K), BP PAB (K).



62


12) Pembukuan Menerima SP2D LS kepada Bendahara SP2D LS BP merupakan realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan sudah mengurangi saldo pagu anggaran, namun pembayarannya dilakukan melalui bendahara pengeluaran. Secara prinsip pengakuan belanja tidak ada perbedaan antara LS Bendahara dengan LS Pihak ketiga, keduanya sudah diakui sebagai belanja negara. Perbedaan keduanya terletak

pada

perlakuannya oleh bendahara. Karena di LS Bendahara KPPN mentransfer dana ke rekening bendahara maka pengaruhnya akan menambah saldo kas bendahara, yang artinya dibukukan Debet di BKU. Karena penerimaannya masuk melalui transfer bank, maka menambah saldo bank dan dibukukan Debet di buku pembantu bank. Karena sumber dananya berasal dari LS maka berpengaruh menambah saldo LS Bendahara dan dibukukan di buku pembantu LS Bendahara. Sesuai sifat LS yang sudah diakui sebagai belanja, LS Bendahara bersifat mengurangi saldo kredit anggaran sehingga dicatat di buku pembantu pengawasan anggaran belanja. Sebagaimana sifat asas bruto, yang dicatat adalah jumlah yang tercantum dalam SPM. Oleh karena itu jika dalam SPM terdapat potongan maka potongan tersebut dicatat disisi Kredit. Jadi pembukuannya Debet jumlah kotor, dan Kredit jumlah potongannya. Dokumen

: SPM dan SP2D LS Bendahara Pengeluaran


: - Karena SP2D LS BP menambah saldo BKU, maka di Debet di BKU. - Karena menambah saldo Bank, di Debet di BP Bank. - Karena menambah saldo LS BP, di Debet di BP LS BP. - Karena prinsip pembukuan menganut Azas Bruto, maka yang di Debet jumlah brutonya, potongan (jika ada) di Kredit.

Pembukuan : BKU (D/K potongan), BP Bank (D/K potongan), BP LS Bendahara (D/K potongan), dan BP PAB (K).



63


13) Pembukuan Membayar Belanja dengan Uang LS BP secara Tunai Pembayaran tunai menggunakan uang LS BP pada prinsipnya hampir sama dengan pembayaran tunai menggunakan UP. Perbedaannya hanya terletak pada sumber dananya, yang kedua pada kredit anggarannya. Jika pembayaran tunai dari UP berpengaruh mengurangi saldo UP, maka pembayaran tunai dari LS berpengaruh mengurangi saldo LS Bendahara. Jika pembayaran tunai dari UP berpengaruh mengurangi saldo kredit anggaran, maka pembayaran tunai dari LS bendahara tidak mengurangi saldo kredit anggaran, karena pengurangan kredit pagu anggaran sudah terjadi ketika SP2D diterbitkan. Pembayaran tunai dari LS Bendahara berpengaruh mengurangi saldo kas bendahara sehingga dibukukan Kredit di BKU. Selain itu berpengaruh mengurangi saldo kas tunai sehingga dibukukan Kredit di buku pembantu kas tunai. Pembayaran tunai dari LS Bendahara juga berpengaruh mengurangi saldo LS bendahara sehingga Kredit di buku pembantu LS Bendahara. Dokumen

: Kuitansi/Bukti Pembayaran


: - Karena pembayaran belanja mengurangi saldo BKU, maka di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo kas tunai, di Kredit di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo LS BP, di Kredit di BP LS BP.

Pembukuan : BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP LS BP (K).

14) Pembukuan Menyetor Sisa Uang LS BP secara Tunai Perlakuan penyetoran sisa LS Bendahara ke kas negara pada prinsipnya hampir sama dengan penyetoran sisa UP/TUP. Perbedaannya terletak pada sumber dananya, formulir setorannya, dan mata anggarannya. Jika pengembalian sisa UP/TUP mempengaruhi saldo UP, maka penyetoran sisa LS Bendahara mempengaruhi saldo LS Bendahara. Jika setoran sisa UP/TUP menggunakan formulir SSBP, maka setoran sisa LS Bendahara menggunakan formulir SSPB (Surat Setoran pengembalian Belanja). Jika setoran sisa UP/TUP menggunakan mata anggaran pengembalian sisa UP (815111), maka setoran sisa LS Bendahara menggunakan mata anggaran



64


belanja yang bersangkutan. Contoh pengembalian belanja perjalanan dinas biasa, maka mata anggarannya 524111. Pengaruh penyetoran sisa LS Bendahara adalah mengurangi saldo kas bendahara, dan dibukukan Kredit di BKU. Penyetoran yang dilakukan secara tunai berpengaruh mengurangi saldo kas tunai dan dibukukan Kredit pada buku pembantu kas tunai. Karena sumbernya dari LS Bendahara, maka penyetoran ini mengurangi saldo LS Bendahara dan dibukukan Kredit di buku pembantu LS Bendahara. Dokumen

: SSPB/Surat Setoran Pengembalian Belanja

Sumber Analisis

: - Karena penyetoran sisa LS BP mengurangi saldo BKU,

Transaksi

maka di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo kas tunai, di Kredit di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo LS BP, di Kredit di BP LS BP.

Pembukuan : BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP LS Bendahara (K)

15) Pembukuan Pendapatan Lain-lain Termasuk dalam pengertian pendapatan lain-lain dalam pembukuan bendahara secara umum adalah uang yang diterima oleh bendahara yang bukan berasal dari UP, LS BP, atau pajak. Pengaruh dari pendapatan jelas menambah saldo kas bendahara sehingga harus dibukukan Debet di BKU. Pengaruh selanjutnya tergantung cara penerimaannya, jika diterima secara tunai maka berpengaruh menambah saldo kas tunai, dan dibukukan Debet di buku pembantu kas tunai. Jika diterima melalui transfer bank maka pengaruhnya akan menambah saldo bank dan dibukukan Debet di buku pembantu bank. Karena tergolong pendapatan lain-lain, maka pengaruhnya akan menambah saldo pendapatan lain-lain dan dibukukan Debet di buku pembantu lain-lain. Jika penerimaannya melalui bank, maka dokumen sumbernya adalah rekening koran bank. Jika penerimaannya secara tunai maka dokumen sumbernya adalah bukti penerimaan uang yang dibuat oleh bendahara. Contoh pendapatan lain-lain bagi bendahara adalah PNBP, di mana di satker



65


tersebut tidak diangkat bendahara penerimaan, sehingga pendapatan tersebut bendahara pengeluaran yang mempertanggungjawabkannya. Dokumen

: Rekening Koran/Bukti penerimaan


: - Karena menambah saldo BKU, maka di Debit di BKU. - Karena menambah saldo kas di bank, di Debit di BP Bank (jika diterima secara tunai Debet di BP Kas Tunai) - Karena menambah saldo lain-lain, di Debit di BP Lainlain.

Pembukuan : BKU (D), BP Bank/Kas Tunai (D),BP Lain-lain (D)

16) Pembukuan Biaya Administrasi Bank Jika masih ada, biaya pemeliharaan rekening atau biaya administrasi bank lainnya harus dibebankan ke

DIPA. Sebagai biaya sifatnya mengurangi

saldo kas bendahara dan dibukukan Kredit di BKU. Pembebanan biaya administrasi ini biasanya dilakukan melalui pendebetan rekening bendahara di bank, sehingga pengaruhnya mengurangi saldo bank dan dibukukan Kredit di buku pembantu bank. Karena dana yang dipotong merupakan dana UP maka berpengaruh mengurangi saldo UP dan karenanya dicatat Kredit di buku pembantu UP. Karena akan dibebankan ke DIPA, maka pemotongan biaya administrasi bank berpengaruh mengurangi saldo kredit anggaran di buku pengawasan anggaran belanja. Dokumen

: RK/Rekening Koran

Sumber : - Karena mengurangi saldo BKU, maka di Kredit di BKU. Analisis Transaksi

- Karena mengurangi saldo kas di bank, di Kredit di BP Bank. - Karena mengurangi saldo UP, di Kredit di BP UP. - Karena mengurangi saldo pagu anggaran, di Kredit di BP PAB.

Pembukuan : BKU (K), BP Bank (K), BP UP (K), BP PAB (K)



66


17) Pembukuan Koreksi Kesalahan Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan secara pembukuan agar transaksi yang dicatat sesuai dengan yang seharusnya. Pada pembukuan secara manual dengan tulis tangan, pada saat diketahui adanya kesalahan pembukuan maka bendahara harus segera membuat Berita Acara Kesalahan Pembukuan yang diketahui KPA/PPK. BA berisi penjelasan bahwa telah terjadi kesalahan pembukuan atas transaksi nomor...… dibukukan sebesar Rp….…..…. seharusnya Rp….……. BA berfungsi sebagai dokumen sumber pembukuan koreksi kesalahan. Bersama-sama dengan foto copy dokumen sumber yang salah, foto copy pembukuan yang salah, BA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. Dokumen

: Berita Acara Kesalahan Pembukuan


: - Karena kesalahan pembukuan dapat mengakibatkan understated/overstated saldo kas bendahara, untuk mengembalikan ke saldo yang seharusnya, maka bukukan kebalikan/contra pos/CP dari pembukuan yang salah, kemudian bukukan jumlah yang seharusnya.

Pembukuan : BKU dan BP terkait di CP, kemudian bukukan yang seharusnya.

3. Latihan Bagaimanakah analisis transaksi dan pembukuan untuk transaksi: a. Menerima SP2D UP/TUP b. Mengambil uang di bank c. Membayar tunai dari dana UP d. Memungut pajak e. Menyetorkan pajak f.

Menerima SP2D GUP

g. Menerima SP2D LS Pihak Ketiga h. Menerima SP2D LS Bendahara i.

Membayar tunai dari dana LS Bendahara

j.

Mengembalikan sisa dana LS Bendahara yang tidak digunakan



67


4. Rangkuman Dalam melaksanakan pembukuan, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan BPP terlebih dahulu harus membubuhi nomor dan tanggal pada dokumen sumber pembukuan. Bendahara Pengeluaran dimungkinkan menerima dokumen sumber berupa SP2D setelah tanggal transaksi, seperti SP2D yang diterima dari KPPN, diberi tanggal berdasarkan waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan. Prosedur pembukuan adalah urut-urutan pembukuan suatu transaksi dalam BKU dan Buku Pembantu. Prosedur pembukuan suatu transaksi adalah dimulai dari membukukan pada Buku Kas Umum selanjutnya baru dibukukan pada buku pembantu yang terkait. Tata cara pembukuan dimulai dengan mengidentifikasi dokumen sumber untuk memastikan apakah suatu transaksi harus dibukukan. Jika berdasarkan dokumen

sumbertersebut,

transaksi

tersebut

harus

dibukukan,

langkah

selanjutnya adalah menganalisis transaksi, yaitu menentukan harus dibukukan di buku apa saja transaksi tersebut. Setelah diketahui harus dibukukan di mana saja, langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan di buku-buku yang bersangkutan.



68


5. Tes Formatif Bagian a.Soal B-S 1. B-S

Prosedur pembukuan merupakan urutan kegiatan pencatatan suatu transaksi yang dimulai dari buku kas umum untuk kemudian dilanjutkan ke buku-buku pembantu.

2. B-S

Namun demikian prosedur pembukuan juga dapat dibalik, yaitu dimulai dari buku-buku pembantu baru kemudian dibukukan di buku kas umum karena sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur.

3. B-S

Tanggal pembukuan pada BKU dan buku pembantu sebaiknya menggunakan tanggal transaksi/dokumen sumber agar bendahara kelihatan rajin karena telah membukukan dengan segera setelah terjadinya transaksi.

4. B-S

Demikian juga untuk SP2D GUP Nihil yang diterbitkan setelah tanggal 31 Desember kita bukukan menggunakan tanggal 31 Desember.

5. B-S

Nomor pembukuan pada prinsipnya merupakan nomor urut yang pencatatan yang dibuat oleh bendahara untuk memudahkan pencatatan dan mentracing suatu dokumen sumber.

6. B-S

Untuk

membukukan

SP2D

UP

bendahara

pengeluaran

memerlukan BKU dan buku pembantu UP saja. 7. B-S

Sedangkan jika menerima SP2D GUP bendahara memerlukan BKU dan buku pembantu GUP.

8. B-S

Buku pembantu terkait untuk membukukan pembayaran LS Bendahara secara tunai adalah buku pembantu kas tunai, buku pembantu LS bendahara, dan buku pembantu pengawasan anggaran belanja.

9. B-S

Buku pembantu terkait untuk membukukan pembayaran UP secara tunai adalah buku pembantu kas tunai, buku pembantu UP, buku pembantu pengawasan anggaran belanja.

10. B-S

Dengan bentuk buku stafel maka penutupan buku tiap akhir bulan sudah tidak diperlukan lagi.



69


Bagian b. Soal pilihan Ganda 1. Prosedur pembukuan bendahara pengeluaran dimulai dari membukukan transaksi-transaksi dalam …………. selanjutnya pada……….. a. BKU dan Buku Pembantu b. Buku Pembantu dan BKU c. BKU d. Buku Pembantu 2. Pernyataan berikut ini tidak tepat: a. Bendahara harus membuat nomor bukti pembukuan b. Pembukuan dilakukan pada tanggal transaksi c. Tanggal pembukuan di BKU menggunakan tanggal transaksi tersebut dibukukan. d. Pembukuan di BKU dan buku-buku pembantu dilakukan setiap akhir bulan. 3. Pembukuan untuk mencatat penerimaan SP2D UP adalah sebagai berikut, kecuali: a. BKU (Debet) b. Buku Pembantu Bank (Debet) c. Buku Pembantu Kas Tunai (Debet) d. Buku Pembantu UP (Debet) 4. Pembukuan untuk mencatat pembayaran secara tunai adalah sebagai berikut, kecuali: a. BKU (Kredit) b. Buku Pembantu Bank (Kredit) c. Buku Pembantu Kas Tunai (Kredit) d. Buku Pembantu UP (Kredit) 5. Pembukuan untuk mencatat pungutan pajak secara tunai adalah: a. BKU (Debet) b. Buku Pembantu UP (Debet) c. Buku Pembantu Pajak (Debet) d. Jawaban a dan c betul 6. Pembukuan untuk mencatat SP2D LS Bendahara adalah: a. BKU (Debet) b. Buku Pembantu LS Bendahara (Debet)



70


c. Buku Kas Umum (Kredit) d. Jawaban a dan b benar 7. Pembukuan untuk mencatat SP2D LS pihak ketiga adalah: a. BKU (Debet) b. Buku Pembantu Bank (Debet) c. Buku Pembantu LS (Debet) d. Semua jawaban salah 8. Pembukuan untuk mencatat pengambilan uang dari bank untuk mengisi kas tunai adalah: a. BKU (Debet) b. Buku Pembantu Bank (Debet) c. Buku Pembantu KasTunai (Kredit) d. BKU (Debet dan Kredit) 9. Pembukuan untuk mencatat penyerahan uang muka perjalanan dinas adalah sebagai berikut, kecuali: a. BKU (Kredit) b. BKU (Debet dan Kredit) c. Buku Pembantu Kas Tunai (Kredit) d. Buku Pembantu UM Perjadin (Debet) 10. Pembukuan untuk mencatat pengembalian sisa uang muka perjalanan dinas adalah sebagai berikut, kecuali: a. BKU (Debet) b. BKU (Debet dan Kredit) c. Buku Pembantu Kas Tunai (Debet) d. Buku Pembantu UM Perjadin (Kredit) 11. Berikut adalah pembukuan untuk mencatat penyerahan uang muka kepada BPP: a. BKU (Debet) b. BKU (Kredit) c. Buku Pembantu BPP (Debet) d. Semua jawaban benar. 12. Berikut ini adalah pembukuan untuk mencatat pertanggungjawaban dari BPP kepada Bendahara Pengeluaran: a. BKU (Kredit)



71


b. Buku Pembantu BPP (Kredit) c. Buku Pembantu Kas Tunai (Kredit) d. Jawaban a dan b benar 13. Berikut ini adalah pembukuan untuk mencatat pembayaran melalui bank dengan menerbitkan cek atas nama penyedia barang, kecuali: a. BKU (Kredit) b. Buku Pembantu Bank (Kredit) c. Buku Pembantu Kas Tunai (Kredit) d. Buku Pengawasan Anggaran Belanja (Kredit) 14. Berikut ini adalah pembukuan untuk mencatat SP2D GUP Nihil, kecuali: a. BKU (Debet) b. BKU (Kredit) c. Buku Pengawasan Anggaran Belanja (Kredit) d. Buku Pembantu UP (Kredit) 15. Berikut ini adalah pembukuan untuk mencatat SP2D LS Pihak Ketiga, kecuali: a. Buku Pembantu LS (Kredit) b. BKU (Debet) c. BKU (Kredit) d. Buku Pengawasan Anggaran Belanja (Kredit)



72


6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Coba cocokkan hasil jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Hitunglah jawaban yang benar, kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman Saudara terhadap materi pada kegiatan belajar ini. TP = Jumlah Jawaban yang Benar x 100% Jumlah Keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman (TP) anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai: 91%

s.d.

100%

Sangat Baik

81%

s.d.

90%

Baik

71%

s.d.

80%

Cukup

61%

s.d.

70%

Kurang

Kurang dari 60%

Sangat Kurang

Bila hasil perhitungan Saudara telah mencapai 81% atau lebih, Selamat.. Saudara telah menguasai materi dengan baik, silakan kerjakan latihan sebelum melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya.



73


Kegiatan Belajar 4 SIMULASI PEMBUKUAN 1. Indikator Keberhasilan Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 4 ini, peserta diklat mampu: 1. Melaksanakan pembukuan DIPA beserta POK. 2. Melaksanakan pembukuan SP2D UP. 3. Melaksanakan pembukuan mengambil uang ke bank. 4. Melaksanakan pembukuan membayar tunai dengan UP. 5. Melaksanakan pembukuan memungut pajak. 6. Melaksanakan pembukuan menyetorkan pajak. 7. Melaksanakan pembukuan SP2D GUP. -

8. Melaksanakan pembukuan SP2D LS Pihak Ketiga. 9. Melaksanakan pembukuan SP2D LS Bendahara. 10. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

2. Uraian dan Contoh a. Simulasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 tentang tata cara pembukuan, diharapkan peserta sudah menguasai secara teoritis pembukuan bendahara pengeluaran. Guna mencapai penguasaan secara praktis, dibutuhkan latihan yang memadai untuk mempraktikkan pengetahuan teoritisnya. Kegiatan belajar 4 ini berisi soal-soal latihan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta tersebut, dengan harapan setelah mengerjakan soal-soal latihan, peserta diklat menguasai praktik pembukuan sehingga mampu mengerjakan pembukuan yang sesungguhnya di satker masing-masing. Sebelum masuk ke soal latihan, terlebih dulu akan diuraikan secara praktis implementasi tata cara pembukuan yang sudah dipelajari pada kegiatan belajar sebelumnya. Sebagaimana pembahasan pada kegiatan belajar sebelumnya, uraian praktis di kegiatan belajar ini juga akan mengikuti siklus pengelolaan uang persediaan, yaitu:


74


-

dimulai dari diterimanya DIPA dan POK,

-

menerima SP2D UP,

-

mengambil uang dari bank,

-

melakukan pembayaran tunai,

-

memungut pajak,

-

menyetor pajak,

-

sampai dengan menerima SP2D GUP.

-

Karena bendahara juga membukukan realisasi belanja secara LS, uraian juga mencakup transaksi menerima SP2D LS.

Diketahui DIPA halaman II Satker Pusdiklat Bendahara dan penjelasan akunnya dalam POK sebagai berikut: - DIPA Halaman II DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011 NOMOR 0266/15-11.2.01/12/2011 II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) Kementerian Negara/Lembaga

(015)

KEMENTERIAN X

Unit Organisasi

(11)

BADAN Y

Provinsi Kode dan Nama Satker

(01) (123456)

DKI PUSDIKLAT BENDAHARA

Kewenangan

(KD)

KANTOR DAERAH

KODE SATKER/PRO GRAM/KEGIA TAN/OUTPUT/ S. DANA

BELANJA URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

123456

PUSDIKLAT BENDAHARA

015.11.04 Program Pendidikan Aparatur Kementerian X

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

1,725,050

4,625,260

2,500,000

1,725,050

1,084,260

-

-

CARA LOKASI/ PENARIKAN/ KPPN REGISTER

9

8,850,310

01.00

2,809,310

023

10

04.1700 Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis 1700.01 Layanan Perkantoran 01 RM 1700.02 Dokumen Kesekretariatan

145,000

145,000

023

1700.03 Laporan Keuangan dan Kegiatan

496,000

496,000

023

2,000,000

2,000,000

023

500,000

500,000

023

1700.04 Tanah, Gedung, dan Bangunan Lainnya 1700.05 Peralatan Kantor dan Kendaraan Operasional 1700.06 Jumlah Peserta Diklat Bendahara

1,700,000

1,700,000

023

1700.07 Jumlah Peserta Diklat BPP

1,200,000

1,200,000

023

JUMLAH

1,725,050

4,625,260

2,500,000

-

-

8,850,310

JAKARTA, 20-12-2010 A.N.MENTERI X KPA

JUJUR NIP.10000


75


- Ringkasan POK

OUTPUT KOMPONEN KELOMPOK

AKUN

PAGU

PENJELASAN AKUN

AKUN 01

001

002

5111

1,081,797,000 Belanja Gaji Pokok PNS

511119

53,000 Belanja Pembulatan Gaji PNS

511121

80,822,000 Belanja Tunj.Suami/Istri PNS

511122

20,658,000 Belanja Tunj.Anak PNS

511123

50,040,000 Belanja Tunj.Struktural PNS

511124

100,150,000 Belanja Tunj.Fungsional PNS

511125

45,958,000 Belanja Tunj.PPh PNS

511126

60,198,000 Belanja Tunj.Beras PNS

511129

200,580,000 Belanja Uang Makan PNS

511151

75,594,000 Belanja Tunj.Umum PNS

5122

512211

5211

521111

9,200,000 Belanja Lembur 196,000,000 Belanja Keperluan Perkantoran

521113

40,000,000 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

003

521115

75,000,000 Belanja Honor Terkait Operasional Satker

006

521119

40,260,000 Belanja Barang Operasional Lainnya

002

5221

006 004

522111 522119

5231

005

03

511111

120,000,000 Belanja Langganan Daya dan Jasa 24,000,000 Belanja Jasa Lainnya

523111

240,000,000 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523121

170,000,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

002

5241

524111

144,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

020

5212

521211

150,000,000 Belanja Bahan

521213 022 025

521219 5221

522115

25,000,000 Belanja Honor Terkait Kegiatan 106,000,000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 75,000,000 Belanja Jasa Profesi


76


Berikut ini adalah contoh transaksi pembukuan Bendahara Pengeluaran Satker Pusdiklat Bendahara bulan Januari 2011: Transaksi No.1 Tanggal

03 Januari 2011

Transaksi

Membukukan DIPA dan POK (No.001)

Pembukuan BKU (D/K) BP PAB (D)

Penjelasan: Sebelum membukukan DIPA di BKU bagian 2, terlebih dahulu kita isi halaman muka BKU dengan data yang sudah tersedia di DIPA. Sesuai format halaman muka BKU, isiannya mulai dari informasi umum tentang nama satker, lokasi, hingga bendahara pengeluaran dan KPA. Berdasarkan DIPA Satker Pusdiklat Bendahara, isi halaman muka BKU adalah sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM Departemen/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Revisi ke : 1. 2 3 … Tahun Anggaran KPPN

:( 015 ) Kementerian X :( 11 ) Badan Y :( 01 ) DKI :(123456) Pusdiklat Bendahara : 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011 : : : : : 2011 : (023) KPPN Jakarta 2

Jakarta, 03-01-2011 Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

( Jujur ) Nip.10000

( Amanah ) Nip.11000


77


Setelah mengisi halaman muka BKU, pembukuan dilanjutkan ke bagian isi atau BKU halaman 2, dimulai dari kolom 1, formatnya bulan-tanggal, sehingga diisi “Januari, 03”. Kolom 2 disi nomor pembukuan, karena DIPA dokumen pembukuan pertama maka kita beri nomor “001”. Selanjutnya kolom 3 berisi uraian,

isinya

singkat

namun

jelas,

contoh

“DIPA

Nomor

0266/15-

11.2.01/12/2011 tgl. 20-12-2010”. Kolom 4 isinya diambil dari pagu DIPA keseluruhan yang terdapat dipojok kanan atas DIPA halaman II, yaitu sebesar Rp 8.850.310.000. Sesuai analisis transaksi, DIPA dibukukan debet dan kredit di BKU, sehingga kolom 5 diisi jumlah yang sama dengan kolom 4. Kolom 6 saldonya 0 karena penerimaan sama dengan pengeluaran. Selengkapnya isi BKU halaman 2 setelah transaksi pertama, yaitu diterima DIPA adalah sebagai berikut:


No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001 DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

8,850,310,000

8,850,310,000


-

78


Sesuai dengan prosedur, setelah BKU pembukuan dilanjutkan ke buku-buku pembantu yang terkait. Berdasarkan analisis transaksi, buku pembantu yang terkait dengan DIPA adalah buku pengewasan anggaran belanja. Karena format DIPA mulai tahun 2011 hanya mencantumkan jenis belanja, maka dokumen sumber pembukuan buku pembantu ini adalah POK. Pembukuan dimulai dari mengisi informasi umum satuan kerja, KPPN pembayar, sampai klasifikasi belanja dalam DIPA. Sesuai format baru penganggaran sudah tidak dikenal lagi sub kegiatan. Namun penghapusan sub kegiatan memunculkan output dan komponen. Dasar apa yang akan dipakai untuk menentukan buku, output atau komponen? Output adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan,

sedangkan komponen adalah kumpulan sumber

daya untuk

menghasilkan output. Sesuai dengan konsep basis kinerja, maka fokus kegiatan adalah output. Kombinasi komponen input bersifat fleksibel sepanjang tidak berpengaruh pada output. Oleh karena itu kontrol di buku pengawasan anggaran belanja ditetapkan sampai level ouput. Dengan penetapan buku pengawasan sampai level output maka untuk mengetahui berapa buku yang harus disiapkan dari satu DIPA, terlebih dahulu harus diidentifikasi berapa jumlah output dalam DIPA tersebut. Karena antar output harus dibuat buku pengawasan yang terpisah. Setelah diketahui berapa outputnya, kemudian dari setiap output diidentifikasi lagi ada berapa kelompok akun/klasifikasi belanja/BKPK yang berbeda, yaitu 4 digit pertama dalam akun dalam setiap output tersebut. Misalkan dalam 1 output hanya terdapat 1 BKPK maka dalam output tersebut cukup dibuatkan 1 buku pengawasan. Demikian juga ketika dalam 1 output terdapat lebih dari 1 BKPK, maka dalam output itu harus disiapkan buku pengawasan sebanyak jumlah BKPK. Dalam contoh kasus DIPA dan POK di atas, berdasarkan data yang tersedia terdapat 2 output, yaitu output 01 dan 03. Dalam output 01 terdapat 6 BKPK yang berbeda, yaitu 5111, 5122, 5211, 5221, 5231, dan 5241 sehingga harus dibuat 6 buku pengawasan. Sedangkan di output 03 hanya terdapat 2 BKPK yaitu 5212 dan 5221, sehingga harus dibuat 2 buku pengawasan. Jadi berdasarkan data yang tersedia, kita harus menyiapkan 8 buku pengawasan anggaran belanja. Sebagai catatan jika dalam 1 output terdapat banyak komponen maka kita harus menjumlahkan BKPK dan akun-akun yang sejenis.


79


Pengisian buku pengawasan anggaran belanja dimulai dengan mengisi kode BKPK dan kode akun. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi pagu masingmasing akun dan pagu BKPK di bawah baris kode atau di baris PAGU. Contoh pengian kode beserta pagu anggarannya adalah sebagai berikut: 1) Buku PAB Output 01, BKPK 5111 BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga

:('015) Kementerian X

Fungsi

: '01

Unit Organisasi Prop/Kab/Kota

:(11 ) Badan Y :( '01) DKI

Sub Fungsi Program

: '01 : '04

Kegiatan Output

: 1700 : '01

Satuan Kerja :(123456) Pusdiklat Bendahara Tgl dan No.SP DIPA : 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011 Tahun Anggaran KPPN

Tgl

No Bukti

: 2011 :('023) Jakarta

Uraian

Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

BKPK 5111

Akun

Akun

Akun

Akun

1,715,850,000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Akun

Akun

Akun

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

2) Buku PAB Output 01, BKPK 5122


Tgl

No Bukti

:('015) Kementerian X :(11 ) Badan Y :( '01) DKI :(123456) Pusdiklat Bendahara : 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011 : 2011 :('023) Jakarta

Uraian

Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Output

Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5122

Akun

9,200,000

4

5

6

7

8

9

10

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11


80




Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5211

Akun 521111

Akun 521113

Akun 521115

Akun 521119

Bukti

Sudah

351,260,000

196,000,000

40,000,000

75,000,000

40,260,000

Pengeluaran

Disahkan

7

8

9

10

11

12

13

Akun 522119 24,000,000

Akun

Akun

9

10

6

Posisi UP



Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK Akun 5221 522111 144,000,000 120,000,000 7

8

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11


81


5) Buku PAB Output 01, BKPK 5231 BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK Akun Akun 5231 523111 523121 410,000,000 240,000,000 170,000,000

6

7

8

Akun

Posisi UP

Akun

9

10

11

Akun 524111 144,000,000

Akun

Akun

Akun

8

9

Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

6) Buku PAB Output 01, BKPK 5241 BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

Tgl

No Bukti


Uraian

Nilai Transaksi


Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5241 144,000,000 7

10

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11


82




Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '03

BKPK 5221

Akun 522115

75,000,000 7

75,000,000 8

Akun

Akun

Akun

9

10

11

Akun 521213

Akun 521219

Akun

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13



Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '03

BKPK 5212 281,000,000 7

Akun 521211 150,000,000 8

25,000,000 9

106,000,000 10

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11


83


Transaksi No.2: Tanggal

05 Januari 2011

Transaksi

Menerima SP2D UP No.100A tgl.05-01-2011 sebesar Rp 10.000.000,- (No.002)

Pembukuan

BKU (D) BP Bank (D) BP UP (D)

Penjelasan: SP2D

UP

berpengaruh

menambah

saldo

kas

bendahara,

sehingga

pembukuannya debet di BKU. Pengisiannya mulai dari kolom 1, bulannya tidak perlu diisi karena masih dalam bulan yang sama dengan transaksi sebelumnya, tanggal diisi “05” sesuai tanggal pembukuan. Kolom 2, nomor buktinya diisi “002” sesuai nomor urut pembukuan, bahwa SP2D UP merupakan transaksi kedua setelah DIPA. Kolom 3 diisi dengan uraian singkat mengenai sumber penerimaan kasnya yaitu dari penerbitan SP2D UP atas dasar SPM UP, sehingga kita catat “SPM/SP2D UP No.100A tgl.05-01-2011”. Kolom 4 diisi dengan jumlah penerimaan yaitu sebesar Rp 10.000.000. Kolom 5 tidak diisi karena tidak ada potongan di SPM UP. Kolom 6 diisi saldo sebesar Rp 10.000.000, hasil dari penjumlahan saldo sebelumnya Rp 0 ditambah Rp 10.000.000. Pembukuannya sebagai berikut: BKU; Debet-Kredit BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002

SPM/SP2D UP No.100A tgl.05-01-2011

88,510,310,000 10,000,000

88,510,310,000 -


-

10,000,000

84


Setelah di BKU, pembukuan dilanjutkan ke buku pembantu yang terkait dengan SP2D UP, yaitu buku pembantu bank dan buku pembantu kas tunai. Prosedur pembukuannya sama dengan pembukuan di BKU. BP Bank; Debet BUKU PEMBANTU BANK Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari 05

002


10,000,000

Saldo 6

10,000,000

BP UP; Debet BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 05

002


10,000,000


10,000,000

85



10 Januari 2011

Transaksi

Mengambil kas dari bank sebesar Rp 10.000.000,- dengan cek (No.003) untuk keperluan pembayaran tunai.

Pembukuan

BKU (D/K), BP Kas Tunai (D), BP Bank (K)

Penjelasan: Guna mempermudah pembayaran secara tunai, bendahara pengeluaran diperkenankan menyimpan sebagian uang yang dikelolanya di brankas. Pengambilan uang di bank berpengaruh menambah saldo kas tunai dan mengurangi saldo bank, namun secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap saldo kas bendahara. Karena tidak berpengaruh terhadap saldo kas bendahara, maka pembukuan di BKU debet dan kredit sebesar jumlah yang sama. Pengisian kolom 1 dan 2 seperti contoh sebelumnya, tanggal dan nomor pembukuan sebagaimana dalam soal. Kolom uraian dapat diisi dengan “PU Bank” artinya pergeseran uang dari bank ke kas tunai. Pembukuannya di BKU dan buku pembantu terkait sebagai berikut: BKU; Debet-Kredit


No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

88,510,310,000

88,510,310,000 10,000,000


-

10,000,000 10,000,000

86


BP Kas Tunai; Debet BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000

BP Bank; Kredit

BUKU PEMBANTU BANK Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 05

002


10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000 10,000,000


-

87



12 Januari 2011

Transaksi

Membayar tunai tagihan listrik bulan Januari 2011 sebesar Rp 1.000.000 (No.004, Akun 522111).

Pembukuan

Kuitansi: •

BKU (Kredit)

•

BP Kas Tunai (K)

•

BP UP (K)

•

BP PAB (K)

Penjelasan: Contoh di atas adalah transaksi pengeluaran kas. Pengeruhnya mengurangi saldo kas bendahara sehingga dibukukan Kredit di BKU. Karena pembayaran dilakukan secara tunai maka berpengaruh mengurangi saldo kas tunai dan di Kredit di buku pembantu kas tunai. Karena sumber dana untuk membayar berasal dari UP, maka mengurangi saldo UP dan di Kredit di buku pembantu UP. Karena sudah definitif sebagai belanja, dengan membebani akun 522111 maka di Kredit di buku pengawasan anggaran belanja. BKU; Kredit BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


88,510,310,000 10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

Pembayaran listrik Januari 2011

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,000,000

9,000,000


88


BP Kas Tunai; Kredit BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 10

003

PU Bank

12

004


10,000,000

10,000,000 1,000,000

9,000,000

BP UP; Kredit

BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 05

002


12

004


10,000,000

10,000,000 1,000,000


9,000,000

89


BP Pengawasan Anggaran Belanja; Kredit Format buku pembantu PAB berbeda dengan BKU dan buku pembantu lainnya, sehingga pengisiannya juga sedikit berbeda, khususnya di kolom cara pembayaran sampai posisi UP. Kolom 1; tanggal, kolom 2; nomor bukti, kolom 3; uraian secara prinsip, pengisiannya sama dengan buku yang lain. Kolom 4 diisi nilai transaksi/kuitansi/SPM. Kolom 5 diisi jika pembayaran menggunakan UP, kolom 6 diisi jika pembayarannya secara LS, nilainya sebesar nilai transaksi di kolom 4. Kolom 7 (BKPK) diisi sebesar pengurangan pagu dengan nilai transaksi. Kolom 8-11 (akun) prinsip pengisiannya sama dengan kolom BKPK, hanya kalau BKPK

dikurangkan

terhadap

setiap

transaksi,

sedangkan

akun hanya

dikurangkan pada akun yang terkait saja. Sesuai contoh di atas maka yang dikurangkan akun 522111, sedangkan akun 522119 saldonya tetap Kolom posisi UP hanya mencatat transaksi pembayaran menggunakan UP dan pengesahannya. Kolom bukti pengeluaran diisi pada saat pembukuan kuitansi, sedangkan kolom sudah disahkan diisi ketika kuitansi sudah disahkan menjadi SP2D GUP/ GUP Nihil. Contoh pengisiannya adalah sebagai berikut:


Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

Jan 12

2

3

004 Listrik Januari 2011

4

5

1,000,000 1,000,000

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5221 144,000,000 7

Akun 522111 120,000,000 8

Akun 522119 24,000,000 9

- 143,000,000 119,000,000 24,000,000

Akun

10

Akun

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11

1,000,000


90



14 Januari 2011

Transaksi

Membayar tunai pembelian ATK kepada Toko Jaya sebesar Rp 1.100.000,- (No.005, Akun 521111). Dipungut PPN sebesar Rp 100.000,- (No.006).

Pembukuan

Kuitansi: • BKU (Kredit) • BP Kas Tunai (K) • BP UP (K) • BP PAB (K) Pajak: • BKU (D) • BP Kas Tunai (D) • BP Pajak (D)

Penjelasan: Transaksi di atas adalah contoh pembayaran tunai seperti nomor sebelumnya dengan tambahan terdapat pajak yang dipungut oleh bendahara, yaitu PPN. Terdapat dua dokumen sumber yang harus dibukukan, pertama kuitansi yang pengaruhnya mengurangi saldo kas bendahara, kas tunai, uang persediaan, dan anggaran belanja. Kedua, faktur pajak yang berpengaruh menambah saldo kas bendahara, kas tunai, dan pajak. BKU;


No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

14

88,510,310,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000


1,000,000

9,000,000

005

Pembayaran ATK Toko Jaya

1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

100,000


8,000,000

91


BP Kas Tunai; BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

100,000

8,000,000

BP UP; Kredit

BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 05

002


12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

10,000,000

10,000,000


92


BP Pajak; Debet BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga


Unit Organisasi

:(11 ) Badan Y

Prop/Kab/Kota

:( '01) DKI

Satuan Kerja

:(123456) Pusdiklat Bendahara

Tgl dan No.SP DIPA

: 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011

Tahun Anggaran

: 2011

KPPN

:('023) Jakarta

Tanggal

No.Bukti

Uraian

1

2

3

Januari 14

Debet PPN 4

006 Pungut PPN Tk. Jaya

PPh 21 5

PPh 22 6

PPh 23 7

8

Kredit

Saldo

9

10

100,000

100,000

Buku PAB; Kredit BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

Jan 14

2

3

006 Pembayaran ATK Tk. Jaya

4

5

1,100,000 1,100,000

6

-

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5211

Akun 521111

Akun 521113

Akun 521115

Akun 521119

Bukti

Posisi UP Sudah

351,260,000

196,000,000

40,000,000

75,000,000

40,260,000

Pengeluaran

Disahkan

7

8

9

10

11

12

13

350,160,000 194,900,000 40,000,000 75,000,000 40,260,000 1,100,000


93



15 Januari 2011

Transaksi

Menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi pungutan pajak tanggal 14-01-2011 an. Tk. Jaya dengan SSP PPN (No.007).

Pembukuan

BKU (K) BP Kas Tunai (K) BP Pajak (K)

Penjelasan: Pengaruh penyetoran pajak adalah mengurangi saldo kas bendahara. Pembukuannya Kredit di BKU. Karena penyetoran dilakukan secara tunai, mengurangi saldo kas tunai dan di Kredit di buku pembantu kas tunai. Karena yang disetorkan berasal dari pungutan pajak maka saldo pajak berkurang dan dibukukan Kredit di buku pembantu pajak. BKU; Kredit


No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

14

005 006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

88,510,310,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000


1,000,000

9,000,000


1,100,000

7,900,000

100,000

7,900,000

100,000

8,000,000


94




Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari 10

003

PU Bank

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

007

Setor PPN

15

Saldo 6

10,000,000

10,000,000

100,000

8,000,000 100,000

7,900,000

BP Pajak; Kredit BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga


Unit Organisasi

:(11 ) Badan Y

Prop/Kab/Kota

:( '01) DKI

Satuan Kerja


Tgl dan No.SP DIPA

: 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011

Tahun Anggaran

: 2011

KPPN

:('023) Jakarta

Tanggal

No.Bukti

Uraian

1

2

3

Januari 14

006 Pungut PPN Tk. Jaya

15

007 Setor PPN Tk. Jaya

Debet PPN 4

PPh 21 5

PPh 22 6

PPh 23 7

Kredit 8

9

100,000

Saldo 10

100,000 100,000


-

95



20 Januari 2011

Transaksi

Menerima SP2D LS No.100B tanggal 20-01-2011 an. PT Telkom atas pengajuan SPM LS sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran rekening telepon tagihan bulan Januari 2011 (No.008, Akun 522111)

Pembukuan

BKU (D/K), B P PAB (K)

Penjelasan: Transaksi di atas adalah contoh LS Pihak ketiga. Tidak ada pengaruhnya bagi kas bendahara karena oleh KPPN melalui bank pembayar, uangnya langsung ditransfer ke rekening PT. Telkom. Karena tidak mempengaruhi saldo maka pembukuannya di BKU Debet-Kredit sebesar jumlah kotor SPM. Transaksi ini dibukukan juga di buku pengawasan anggaran belanja karena LS sudah diakui sebagai belanja baik oleh UAKPA apalagi bendahara.

BKU; Debet-Kredit


No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

14

88,510,310,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000


1,000,000

9,000,000

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008

SPM/SP2D LS No.100B tgl.20-01-2011

100,000 1,500,000

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000


96


Buku Pengawasan Anggaran Belanja; Kredit Ada beberapa perbedaan pencatatan belanja menggunakan UP dengan LS di buku pengawasan anggaran belanja: -

Kolom cara bayar; disi sebesar nilai transaksi di kolom LS.

-

Posisi UP; tidak diisi, karena pembayarannya secara LS.

Sedangkan di kolom yang lain pada prinsipnya sama dengan pembayaran menggunakan UP pada contoh sebelumnya.


Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

Jan 12 004 Listrik Januari 2011 20 008 SPM/SP2D LS Telkom

4

5

1,000,000 1,000,000 1,500,000

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5221 144,000,000

Akun 522111 120,000,000

7

8

Akun 522119 24,000,000 9

- 143,000,000 119,000,000 24,000,000

Akun

10

Akun

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11

1,000,000

1,500,000 141,500,000 117,500,000 24,000,000


97



21 Januari 2011

Transaksi

Membayar tunai tagihan PAM bulan Januari 2011 sebesar Rp 700.000 (No.09, Akun 522111)

Pembukuan BKU (K) BP Kas Tunai (K) BP UP (K) BP PAB (K)

Penjelasan: Transaksi ini pada prinsipnya sama dengan transaksi nomor 4, yaitu pembayaran tunai. Pengaruh transaksi adalah mengurangi saldo kas bendahara, sehingga dibukukan Kredit di BKU. Mengurangi saldo kas tunai sehingga di Kredit di buku pembantu kas tunai. Mengurangi saldo uang persediaan sehingga di Kredit di buku pembantu UP. Mengurangi kredit anggaran sehingga dibukukan kredit di buku pengawasan anggaran belanja. Perbedaan dalam pengisian buku pengawasan anggaran yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. BKU; Kredit


No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


88,510,310,000 10,000,000 10,000,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009

Pembayaran PAM Januari 2011

100,000 1,500,000

8,000,000 1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000


98




Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 10

003

PU Bank

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

10,000,000

10,000,000

100,000

8,000,000

BP UP; Kredit BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Saldo

Januari 05

002


12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

6

10,000,000

10,000,000


99


BP PAB; Kredit Perbedaan pembukuan di buku pengawasan anggaran dibandingkan transaksi nomor 4 adalah pada kolom cara bayar dan kolom posisi UP. Pada kolom cara bayar UP penulisannya diakumulasikan dengan sebelumnya. Sebelum transaksi ini terdapat cara pembayaran UP sebesar Rp 1.000.000, sehingga ditambah transaksi ini sebesar Rp 700.000, akumulasinya menjadi Rp 1.700.000. Demikian juga di kolom posisi UP, sebelumnya terdapat transaksi Rp 1.000.000 ditambah

transaksi

ini

sebesar

Rp

700.000,

sehingga

akumulasinya

Rp1.700.000. Sedangkan pengisian kolom lainnya pada prinsipnya sama dengan transaksi nomor 4.


Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

Jan 12

3

4

5

6


1,000,000 1,000,000

20

008 SPM/SP2D LS Telkom

1,500,000

21

009 PAM Januari 2011

-

700,000 1,700,000

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5221 144,000,000

Akun 522111 120,000,000

7

8

Akun 522119 24,000,000 9

- 143,000,000 119,000,000 24,000,000

Akun

10

Akun

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11

1,000,000

1,500,000 141,500,000 117,500,000 24,000,000 -

140,800,000 116,800,000 24,000,000

1,700,000


100


Transaksi No.9: Tanggal Transaksi

25 Januari 2011 Membayar tunai pengadaan ATK untuk keperluan bulan Pebruari 2011 kepada Toko Raya sebesar Rp 5.500.000 (No. 010, atas beban akun 521111). Atas pembayaran ini bendahara memungut PPN sebesar Rp 500.000 (No.011) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 75.000 (No.012)

Pembukuan Kuitansi: -

BKU (D)

-

BP Bank (D)

-

BP UP (D)

-

BP PAB (Disahkan)

Pajak: -

BKU (D)

-

BP Kas Tunai (D)

-

BP Pajak (D)

Penjelasan: Pada prinsipnya transaksi ini hampir sama dengan transaksi nomor 4, pembayaran tunai disertai pungutan pajak. Pengaruhnya mengurangi saldo kas bendahara sehingga di kredit di BKU. Mengurangi saldo kas tunai, sehingga Kredit di buku pembantu kas tunai. Mengurangi saldo UP sehingga kredit di buku pembantu UP. Serta mengurangi kredit anggaran sehingga dibukukan kredit di buku pengawasan anggaran belanja. Namun ada perbedaan dalam pencatatan di buku pembantu pengawasan anggaran belanja khususnya pencatatan di kolom cara bayar dan poisisi UP. Karena sudah ada transaksi sebelumnya, maka pencatatan di kedua kolom tersebut diakumulasikan dengan jumlah sebelumnya. Jadi kolom cara bayar UP diisi sebesar nilai transaksi ditambah jumlah sebelumnya. Demikian juga di kolom bukti pengeluaran di posisi UP, diisi sebesar nilai transaksi ini ditambah dengan jumlah sebelumnya. Selain itu, khususnya di buku pembantu pajak, ada penambahan jenis pajak

yang dipungut. Untuk

pembayaran di atas Rp 2 juta dikenakan pungutan PPh pasal 22.


101


BKU; BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

14

005 006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010

Pembayaran ATK Toko Raya

011

Pungut PPN

500,000

2,200,000

012

Pungut PPh

75,000

2,275,000

88,510,310,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000


1,000,000

9,000,000


1,100,000

7,900,000

100,000 1,500,000

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000



Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Saldo

Januari 10

003

PU Bank

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

25

010


5,500,000

1,700,000

011

Pungut PPN

500,000

2,200,000

012

Pungut PPh

75,000

2,275,000

6

10,000,000

10,000,000

100,000

8,000,000


102


BP UP; Kredit BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 05

002


12

004


10,000,000 1,000,000

10,000,000 9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

25

010


5,500,000

1,700,000

BP Pajak; Debet

BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga


Unit Organisasi

:(11 ) Badan Y

Prop/Kab/Kota

:( '01) DKI

Satuan Kerja


Tgl dan No.SP DIPA

: 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011

Tahun Anggaran

: 2011

KPPN

:('023) Jakarta

Tanggal

No.Bukti

Uraian

1

2

3

Januari 14 006 Pungut PPN Tk. Jaya

Debet PPN 4

PPh 21 5

PPh 22 6

012 Pungut PPh 22 Tk. Raya

Kredit 8

9

100,000

Saldo 10

100,000

15 007 Setor PPN Tk. Jaya 25 011 Pungut PPN Tk. Raya

PPh 23 7

100,000 500,000

500,000

75,000


575,000

103


BP PAB: Kredit Pencatatan yang sedikit berbeda di buku pengawasan anggaran belanja, khususnya di kolom cara bayar dan posisi UP. Di kolom UP jumlahnya sebesar Rp 6.600.000 merupakan penjumlahan transaksi ini Rp 5.500.000 dengan jumlah transaksi sebelumnya Rp 1.100.000. Demikian juga di kolom bukti pengeluaran pada posisi UP, jumlahnya sama dengan kolom cara bayar UP. Pada kolom lain caranya sama dengan contoh sebelumnya. Di kolom BKPK saldo sebelumnya dikurangkan dengan nilai transaksi ini, sedangkan pada kolom akun sama pengurangannya, namun terbatas pada akun terkait saja.


Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

Jan 14 25

3

4

5

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5211

Akun 521111

Akun 521113

Akun 521115

Akun 521119

Bukti

Posisi UP Sudah

351,260,000

196,000,000

40,000,000

75,000,000

40,260,000

Pengeluaran

Disahkan

7

8

9

10

11

12

13


1,100,000 1,100,000

-

350,160,000 194,900,000 40,000,000 75,000,000 40,260,000 1,100,000

010 Pembayaran ATK Tk. Raya

5,500,000 6,600,000

-

344,660,000 189,400,000 40,000,000 75,000,000 40,260,000 6,600,000


104


Transaksi No. 10: Tanggal

26 Januari 2011

Transaksi

Menyetorkan secara tunai ke kas negara pungutan pajak an. Toko Raya dengan SSP PPN sebesar Rp 500.000,- (No.013), dan SSP PPh sebesar Rp 75.000 (No.014).

Pembukuan BKU (K) BP Kas Tunai (K) BP Pajak (K)

Penjelasan: Pada prinsipnya transaksi ini sama dengan transaksi nomor 6, penyetoran pajak secara tunai. Pengaruhnya mengurangi kas bendahara sehingga Kredit di BKU. Mengurangi saldo kas tunai sehingga Kredit di buku pembantu kas tunai. Mengurangi saldo pajak, sehingga Kredit di buku pembantu pajak. Pembukuan selengkapnya adalah sebagai berikut: BKU; Kredit BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

88,510,310,000

88,510,310,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

26

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

100,000 1,500,000

8,000,000 1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000

1,775,000

75,000

1,700,000


105




Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari 10

003

PU Bank

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

007

Setor PPN

15

6

10,000,000

10,000,000

100,000

21

009


25

010


26

Saldo

8,000,000 100,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

011

Pungut PPN

500,000

2,200,000

012

Pungut PPh

75,000

2,275,000

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

500,000

1,775,000

75,000

1,700,000

BP Pajak; Kredit BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga


Unit Organisasi

:(11 ) Badan Y

Prop/Kab/Kota

:( '01) DKI

Satuan Kerja


Tgl dan No.SP DIPA

: 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011

Tahun Anggaran

: 2011

KPPN

:('023) Jakarta

Tanggal

No.Bukti

Uraian

1

2

3

Januari 14 006 Pungut PPN Tk. Jaya

Debet PPN 4

PPh 21 5

PPh 22 6

012 Pungut PPh 22 Tk. Raya 26 013 Setor PPN Tk. Raya 014 Setor PPh 22 Tk. Raya

Kredit 8

9

100,000

Saldo 10

100,000

15 007 Setor PPN Tk. Jaya 25 011 Pungut PPN Tk. Raya

PPh 23 7

100,000 500,000

500,000

75,000

575,000 500,000

-

75,000

-


106


Transaksi No. 11: Tanggal Transaksi

30 Januari 2011 Menerima SP2D GUP tanggal 30-01-2011 atas pengajuan SPM GUP No.100D

sebesar Rp 6.600.000 (No.015,Jenis Belanja

52), terdiri dari BKPK 5211 Rp 6.600.000 dan BKPK 5221 Rp 1.700.000. Pembukuan BKU (D) BP Bank (D) BP UP (D) BP PAB (Disahkan)

Penjelasan: Setelah UP digunakan minimal 75% maka bisa dipertanggungjawabkan ke KPPN dengan SPM GUP. Pertanggungjawaban UP ini berfungsi ganda, mengesahkan pembayaran belanja yang sudah dilakukan bendahara menjadi belanja negara, sekaligus mengisi kembali UP bendahara. Pengaruh ini akan tercermin dalam pembukuan SP2D GUP. Pengisian kembali UP berpengaruh menambah saldo kas bendahara yang dibukukan sebagai Debet di BKU. Menambah saldo bank, sehingga dicatat di buku pembantu bank. Menambah saldo UP sehingga di Debet di buku pembantu UP. Dengan direvolvingnya UP maka saldo UP kembali ke jumlah UP semula yaitu Rp 10.000.000. Saldo BKU juga bisa sama dengan saldo UP jika di bendahara tidak ada saldo kas lain seperti LS bendahara atau pajak. Pengaruh yang kedua adalah mengesahkan pembayaran menggunakan UP oleh bendahara pengeluaran menjadi sah sebagai belanja negara. Dalam pembukuan bendahara hal ini dicatat di buku pengawasan anggaran belanja kolom disahkan. Detailnya adalah dicatat di kolom 1 (tanggal), kolom 2 (nomor bukti), kolom 3 (uraian), selanjutnya langsung ke kolom terakhir (disahkan). Sedangkan dalam UAKPA sesuai standar akuntansi belanja, SP2D GUP menjadi dokumen sumber pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran. Secara lengkap saldo BKU, buku pembantu bank, buku pembantu UP, dan buku pengawasan anggaran belanja adalah sebagai berikut:


107


BKU; Debet BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000 10,000,000

88,510,310,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

100,000

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

015

SPM/SP2D GUP No.100D tgl.30-01-2011

26 30

1,500,000

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000

1,775,000

75,000

1,700,000

8,300,000

10,000,000

BP Bank; Debet BUKU PEMBANTU BANK Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

05

002


10

003

PU Bank

30

015


10,000,000

Saldo 6

10,000,000 10,000,000

8,300,000


8,300,000

108


BP UP; Debet BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

Saldo 6

05

002


10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

21

009


25

010


30

015


700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

8,300,000

10,000,000

BP Pengawasan Anggaran Belanja BKPK 5211; Disahkan Pencatatan di buku pengawasan anggaran belanja ini hanya di kolom tanggal, nomor bukti, uraian, dan langsung ke kolom sudah disahkan, diisi sebesar SPM GUP yang delah SP2D tersebut yaitu Rp 6.600.000


Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP LS

PAGU 1

2

3

4

5

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5211

Akun 521111

Akun 521113

Akun 521115

Akun 521119

Bukti

Posisi UP Sudah

351,260,000

196,000,000

40,000,000

75,000,000

40,260,000

Pengeluaran

Disahkan

7

8

9

10

11

12

13

Jan 14


1,100,000 1,100,000

-

350,160,000 194,900,000 40,000,000 75,000,000 40,260,000 1,100,000

25

010 Pembayaran ATK Tk. Raya

5,500,000 6,600,000

-

344,660,000 189,400,000 40,000,000 75,000,000 40,260,000 6,600,000

30

015 SPM/SP2D GUP No.100D


-

6,600,000

109


BP Pengawasan Anggaran Belanja BKPK 5221; Disahkan Demikian juga di buku pengawasan anggaran belanja BKPK 5221, yang diisi hanya kolom tanggal, nomor bukti, kolom uraian, dan kolom disahkan.


No Bukti

Tgl


Uraian


Nilai Transaksi

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

Cara Bayar UP

BKPK 5221 144,000,000

LS

PAGU 1

2

Jan 12

3

4

5

6


1,000,000 1,000,000

20

008

SPM/SP2D LS Telkom

1,500,000

21

009

PAM Januari 2011

30

015 SPM/SP2D GUP No.100D

-

700,000 1,700,000

7

Akun 522111 120,000,000 8

Akun 522119 24,000,000 9

-

143,000,000 119,000,000 24,000,000

1,500,000

141,500,000 117,500,000 24,000,000

-

140,800,000 116,800,000 24,000,000

Akun

10

Posisi UP

Akun Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11

1,000,000 1,700,000


1,700,000

110


Transaksi No. 12 Tanggal Transaksi

31 Januari 2011 Menerima SP2D LS an. Bendahara Pengeluaran tanggal 31-012011 atas pengajuan SPM GUP untuk pembayaran kekurangan gaji para pegawai sebesar jumlah kotor Rp 5.500.000 dan potongan Rp 500.000 (No.016, beban akun 5111).

Pembukuan BKU (D) BP Bank (D) BP LS Bendahara (D) BP PAB (K)

Penjelasan: Transaksi ini merupakan contoh LS Bendahara. Cara membedakannya dengan LS Pihak ketiga kita lihat penerimanya. Jika kepadanya selain bendahara maka termasuk LS Pihak ketiga, sedangkan ciri LS Bendahara kepadanya adalah bendahara. Contoh pembayaran yang biasanya di LS Bendahara-kan adalah pembayaran kekurangan gaji, pembayaran lembur, pembayaran honorarium, dan pembayaran perjalanan dinas. Mekanismenya adalah KPPN mentransfer dana ke rekening bendahara untuk selanjutnya oleh bendahara diteruskan kepada yang berhak. Pembayaran kepada yang berhak bisa dilakukan secara tunai maupun lewat rekening para penerima. Pengaruh dari LS bendahara adalah menambah kas bendahara. Karena menambah saldo bendahara maka Debet di BKU. Karena menambah saldo rekening bendahara maka Debet di buku pembantu bank. Karena penambahan kas bendahara berasal dari LS bendahara maka harus disiapkan buku pembantu LS bendahara, pencatatannya di Debet. Sesuai dengan karakteristik LS maka sudah diakui sebagai belanja dan dicatat sebagai pengurang kredit anggaran di buku pengawasan anggaran belanja. Dalam hal dalam SPM LS terdapat potongan maka sesuai asas bruto yang dibukukan adalah Debet sebesar jumlah kotor dan potongannya dikredit. Pembukuan untuk transaksi di atas adalah:


111


BKU;


No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari 03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

14

005 006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

26

88,510,310,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000


1,000,000

9,000,000


1,100,000

7,900,000

100,000

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

1,500,000

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000

30

015


8,300,000

31

016

SPM/SP2D LS BP No.100E tgl.31-01-2011

5,500,000

500,000

1,775,000

75,000

1,700,000 10,000,000

500,000

15,000,000

BP Bank;

BUKU PEMBANTU BANK Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

05

002


6

10,000,000

10

003

PU Bank

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

Saldo

10,000,000 10,000,000

8,300,000

500,000


13,300,000

112


BP LS Bendahara;

BUKU PEMBANTU LS BP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

31

016


5,500,000

500,000

5,000,000

BP PAB; Kredit

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota

:('015) Kementerian X :(11 ) Badan Y :( '01) DKI

Fungsi Sub Fungsi Program

: '01 : '01 : '04

Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

:(123456) Pusdiklat Bendahara : 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011 : 2011 :('023) Jakarta

Kegiatan Output

: 1700 : '01

Tgl

No Bukti

Uraian

Nilai Transaksi

Cara Bayar UP

LS

PAGU 1

Jan 31

2

3

016 SPM/SP2D LS No.100E

BKPK 5111

Akun

Akun

Akun

Akun

1,715,850,000

4

5,500,000

5

6

-

7

8

9

10

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

11

5,500,000 1,710,350,000


113


Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas Setelah menyelesaikan pembukuan, bukan berarti tugas penatausahaan kas bendahara sudah selesai. Bendahara masih harus menyusun berita acara pemeriksaan kas dan laporan pertanggungjwaban bendahara pengeluaran. Namun jika pembukuan sudah setidaknya 90% pekerjaan sudah diselesaikan karena baik berita acara pemeriksaan kas maupun LPJ bendahara dominan datanya diambil dari hasil pembukuan. Berita acara pemeriksaan kas disusun berdasarkan saldo buku menurut pembukuan bendahara pengeluaran dan saldo fisik kas berdasarkan perhitungan fisik. Cara pengisiannya adalah: Saldo BKU dan nomor pembukuan terakhir diambil dari BKU. Bagian I Saldo Kas Menurut Pembukuan; sumber datanya diambil dari pembukuan buku pembantu. Bagian II Saldo Kas menurut Pemeriksaan Fisik: sumber datanya diambil dari hasil pemeriksaan fisik untuk saldo kas tunai dan rekening koran untuk mengisi saldo kas di bank. Bagian III Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA: - Saldo UP diambil dari saldo akhir buku pembantu UP. - Kuitansi yang belum dibukukan diambil dari kolom bukti pengeluaran yang belum disahkan di buku pengawasan anggaran belanja. - Pembukuan menurut UAKPA datanya diambil dari Neraca pos perkiraan “Kas di Bendahara Pengeluaran” Dari transaksi satker Pusdiklat Bendahara bulan Januari 2011 dapat disusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi” sebagai berikut: Dari berita acara tersebut diketahui bahwa saldo BKU Rp 15.000.000 dan nomor pembukuan terakhir 016. Saldo tersebut berada di bank sebesar Rp 13.300.000 dan dibrankas sebesar Rp 1.700.000. Saldo BKU berbeda dengan saldo UP karena pada akhir bulan terdapat dana LS bendahara yang belum dibayarkan kepada yang berhak sebesar Rp 5.000.000. Dengan asumsi saldo fisik sama dengan saldo menurut pembukuan maka tidak terdapat selisih antara buku dan fisik. Saldo buku pembantu pajak Rp 0 karena semua pajak yang dipungut bendahara sudah disetor kas negara. Saldo pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp 10.000.000 diambil dari pos perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca.


114


BA Pemeriksaan Kas Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

Pada hari ini Senin tanggal tigapuluh satu bulan Januari tahun duaribu sebelas kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp 15.000.000 dan Nomor Bukti terakhir di BKU Nomor 016 Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran A. Saldo Kas Bendahara: 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 15.000.000 2. Saldo BP BPP Rp.0 3. Saldo BP UM Perjadin Rp.0 4. Jumlah (A1+A2+A3) Rp 15.000.000 B. Saldo Kas pada huruf A tersebut terdiri dari : 1. Saldo BP UP Rp 10.000.000 2. Saldo BP LS Bendahara Rp 5.000.000 3. Saldo BP Pajak Rp.0 4. Saldo BP Lain-lain Rp.0 5. Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp 15.000.000 C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp.0 II. Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang dikuasai Bendahara 1. Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. 1.700.000 2. Uang di Rekening Bank Bendahara Rp.13.300.000 3. Jumlah Kas (A1+A2) Rp 15.000.000 B. Selisih Kas antara Buku dengan Fisik (I.A-II.A) Rp.0 III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara Pengeluaran 1. Saldo UP Rp 10.000.000 2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan Rp.0 3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp 10.000.000 B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp 10.000.000 C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp.0 IV. Penjelasan atas Selisih 1. Selisih Kas (IIB)………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… 2. Selisih Pembukuan (IIIC)……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………



Amanah Nip

Jujur Nip


115


3. Latihan I Berikut ini adalah catatan transaksi dan mutasi kas Satker Pusdiklat Bendahara bulan Januari 2011. No

Tanggal

Transaksi

1

03

Membukukan DIPA dan POK (No.001)

2

05

Atas perintah KPA, PPK mengajukan SPP UP kepada Pejabat Penerbit SPM sebesar Rp 20.000.000

3

06

Pejabat Penerbit SPM mengajukan SPM UP yang telah ditandatangani ke KPPN.

4

07

Menerima SP2D UP No.100M tgl.07-01-2011 sebesar Rp 20.000.000 dari KPPN (No.002)

5

10

Mengambil kas tunai dari bank sebesar Rp 20.000.000 dengan cek A1 (No.003) untuk keperluan pembayaran tunai.

6

13

Membayar tunai pengadaan ATK kepada Toko Bahagia sebesar Rp 2.200.000 (No.004, Beban 521111). Dipungut PPN 10% sebesar Rp 200.000 (No.005) dan PPh 22 1,5% sebesar Rp 30.000 (No.006).

7

14

Menyetorkan tunai ke kas negara melalui bank persepsi pungutan pajak tanggal 13-01-2011 an. Toko Bahagia dengan SSP PPN (No.007) dan SSP PPh 22 (No.008).

8

17

Membayar tunai rekening listrik kepada PLN (Beban 522111): a. Tagihan bulan Desember 2010 sebesar Rp 1.500.000 (No.009) b. Tagihan bulan Januari 2011 sebesar Rp 1.500.000 (No.010)

9

18

Menerima SP2D LS No.100N tanggal 18-01-2011 an. PT Telkom atas pengajuan SPM LS sebesar Rp 3.000.000 untuk pembayaran rekening telepon tagihan bulan Januari 2011 (No.011, Beban 522111)


116


10

19

Membayar tunai rekening air kepada PAM Jaya (Beban 522111): a. Tagihan bulan Desember 2010 sebesar Rp 1.000.000 (No.012) b. Tagihan bulan Januari 2011 sebesar Rp 1.500.000 (No.013)

11

20

Membayar tunai CV Sejahtera untuk pembayaran biaya perbaikan gedung kantor sebesar Rp 4.400.000 (No.014, Beban 523111). Dipungut secara tunai PPN sebesar Rp 400.000 (No.015) dan PPh 23 sebesar Rp 80.000 (No.016)

12

20

Menyetorkan pajak yang dipungut atas pembayaran kepada CV Sejahtera dengan SSP PPN (No.017) dan SSP PPh 23 (No.018)

13

21

Membayar tunai pengadaan obat-obatan untuk pegawai kepada Apotik Waras sebesar Rp 2.200.000 (No.019, Beban 521113). Dipungut PPN sebesar Rp 200.000 (No.020) dan PPh 22 sebesar Rp 30.000 (No.021).

14

24

Menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi pungutan pajak tanggal 21-01-2011 an. Apotik Waras dengan SSP PPN (No.022) dan SSP PPh 22 (No.023).

15

25

Membayar tunai kepada UD Adil untuk jasa perbaikan mobil dinas sebesar Rp 3.300.000 (No.024, Beban 523121). Dipungut PPN sebesar Rp 300.000 (No.025) dan PPh 23 (2%) sebesar Rp 60.000 (No.026)

16

26

Membayar tunai pengadaan inventaris kantor kepada Toko Makmur sebesar Rp 2.200.000 (No.027, Beban 521111). Dipungut PPN sebesar Rp 200.000 (No.028) dan PPh 22 sebesar Rp 30.000 (No.029).

17

27

Menyetorkan ke kas negara pajak yang telah dipungut dengan: •

SSP PPN (No.030) dan SSP PPh 23 (No.031) an. UD Adil.

•

SSP PPN (No.032) dan SSP PPh 22 (No.033) an. Toko


117


Makmur. 18

28

PPK Mengajukan SPP GUP kepada Pejabat Penguji SPM atas semua pengeluaran yang menggunakan UP. Pada hari itu juga diterbitkan SPM GUP dan sore harinya dikirimkan ke KPPN.

19

31

Menerima SP2D GUP Nomor 100X tanggal 31-01-2011 sebesar Rp 19.800.000 (No.034, Jenis Belanja 52), yang terdiri dari: •

Kelompok Akun 5211 sebesar Rp 6.600.000,-

•


•


Berdasarkan data DIPA Satker Pusdiklat Bendahara di awal kegiatan belajar ini, sebagai Bendahara Pengeluaran, Saudara diminta membukukan transaksi di atas dalam BKU dan BP terkait, kemudian susunlah Berita Acara Pemeriksaan Kas. 4. Rangkuman Aktivitas pembukuan bendahara dimulai sejak diterimanya DIPA. Sebagai dokumen sumber pembukuan, DIPA berikut POKnya menunjukkan batas tertinggi pengeluaran per jenis belanja dan rinciannya yang dapat dilakukan dalam suatu satker. SP2D UP sebagai dokumen sumber pembukuan menunjukkan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara. SP2D UP dibukukan untuk mengawasi

pergerakan

belanja

menggunakan

UP

sehingga

dapat

direncanakan kapan harus mengajukan GUP atau bahkan TUP. Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi menyajikan saldo kas bendahara menurut pembukuan, menurut fisik, dan rekonsiliasi keduanya. Selain itu berita acara juga menyajikan rekonsiliasi antara saldo UP menurut bendahara dengan saldo UP menurut UAKPA.


118


5. Tes Formatif Bagian a. Soal B-S 1.

B-S

Saldo BKU setelah DIPA dibukukan adalah sebesar pagu DIPA yang dibukukan tersebut.

2.

B-S

Saldo normal BKU jika bendahara tidak mengelola selain uang persediaan sama dengan saldo UP

3.

B-S

Saldo normal BKU juga merupakan penjumlahan saldo bank ditambah saldo kas tunai.

4.

B-S

SP2D UP bersifat menambah saldo kas bendahara.

5.

B-S

Demikian juga dengan SP2D LS pihak ketiga berpengaruh menambah kas bendahara yang ada di bank.

6.

B-S

SP2D GUP mempunyai fungsi ganda, mengesahkan belanja dan merevolving TUP.

7.

B-S

Saldo pajak diakhir bulan menunjukkan pajak yang belum disetorkan bendahara

8.

B-S

Saldo kas tunai di akhir bulan menunjukkan keseluruhan uang yang dikuasai bendahara.

9.

B-S

Pergeseran uang dari bank ke kas tunai mengurangi saldo kas bendahara.

10. B-S

Saldo buku pembantu UP pembukuan bendahara selalu sama dengan saldo kas di bendahara pengeluaran UAKPA

Transaksi dan mutasi berikut berguna untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 1-15: Bendahara satker X mempunyai catatan transaksi selama bulan Januari 20x1 sebagai berikut: Tanggal 5

Menerima dan membukukan DIPA dengan pagu Rp 2,5 Milyar.

Tanggal 7

Mengajukan SPP UP kepada pejabat penerbit SPM sebesar Rp 11 juta.

Tanggal 9

Menerima SPM UP dan mengajukannya ke KPPN

Tanggal 10

Menerima SP2D UP sebesar pengajuan.


119


Tanggal 11

Mengambil uang ke bank sebesar Rp 10 juta.

Tanggal 15

Membayar tunai langganan daya dan jasa PLN sebesar Rp 1,2 juta.

Tanggal 17

Menerima SPM yang sudah SP2D LS untuk pembayaran pengadaan ATK sebesar Rp 11 juta.

Tanggal 20

Membayar perbaikan komputer dan printer sebesar Rp 2,2 juta. Pajak sudah dipungut bendahara

Tanggal 22

Membayar jasa perawatan gedung sebesar Rp 3,3 juta. Bendahara memungut pajak.

Tanggal 25

Membayar pengadaan konsumsi rapat awal tahun sebesar Rp 1,1 juta. Pajak dipungut bendahara.

Tanggal 27

Menyetorkan seluruh pajak yang dipungut bendahara.

Tanggal 29

Menerima SP2D GUP

Tanggal 31

Menerima SP2D LS Bendahara dengan SPM sebesar Rp 12 juta, potongan Rp 1 juta.

Bagian b. Soal Pilihan Ganda 1. Berapakah saldo BKU tanggal 5 Januari 20x1? a. Rp 2,5 Milyar b. Rp 11 juta c. Rp 0 d. Semua jawaban salah 2. Berapakah saldo BKU tanggal 11 Januari 20x1? a. Rp 1 juta b. Rp 11 juta c. Rp 10 juta d. Semua jawaban salah


120


3. Berapakah saldo BKU tanggal 17 Januari 20x1? a. Rp 9,8 juta b. Rp 8,8 juta c. Rp 20,8 juta d. Rp 19,8 juta 4. Berapakah saldo BKU tanggal 31 Januari 20x1? a. Rp 11 juta b. Rp 22 juta c. Rp 33 juta d. Semua jawaban salah 5. Berapakah saldo buku pembantu UP tanggal 22 Januari 20x1? a. Rp 11 juta b. Rp 4,3 juta c. Rp 15,3 juta d. Rp 4,9 juta 6. Berapakah saldo buku pembantu UP tanggal 31 Januari 20x1? a. Rp 11 juta b. Rp 22 juta c. Rp 11,72 juta d. Semua jawaban salah 7. Berapakah saldo buku pembantu kas tunai tanggal 11 Januari 20x1? a. Rp 11 juta b. Rp 10 juta c. Rp 12 juta d. Rp 1 juta 8. Berapakah saldo buku pembantu kas tunai tanggal 31 Januari 20x1? a. Rp 11 juta b. Rp 10 juta c. Rp 1,2 juta d. Rp 2,2 juta 9. Berapakah saldo buku pembantu bank tanggal 17 Januari 20x1? a. Rp 1 juta b. Rp 11 juta c. Rp 12 juta


121


d. Rp 1 juta 10. Berapakah saldo buku pembantu bank tanggal 31 Januari 20x1? a. Rp 21,8 juta b. Rp 20,8 juta c. Rp 22 juta d. Rp 1 juta 11. Berapakah saldo buku pembantu LS bendahara tanggal 17 Januari 20x1? a. Rp 11 juta b. Rp 10 juta c. Rp 12 juta d. Rp 0 juta 12. Berapakah saldo buku pembantu LS Bendahara tanggal 31 Januari 20x1? a. Rp 11 juta b. Rp 10 juta c. Rp 22 juta d. Rp 1 juta 13. Berapakah saldo buku pembantu pajak tanggal 17 Januari 20x1? a. Rp 200 ribu b. Rp 240 ribu c. Rp 230 ribu d. Semua jawaban salah 14. Berapakah saldo buku pembantu pajak tanggal 20 Januari 20x1? a. Rp 320 ribu b. Rp 720 ribu c. Rp 600 ribu d. Semua jawaban salah 15. Berapakah saldo buku pembantu pajak tanggal 22 Januari 20x1? a. Rp 200 ribu b. Rp 600 ribu c. Rp 720 ribu d. Semua jawaban salah


122




s.d.

100%

Sangat Baik

81%

s.d.

90%

Baik

71%

s.d.

80%

Cukup

61%

s.d.

70%

Kurang

Kurang dari 60%

Sangat Kurang

Bila hasil perhitungan telah mencapai 81% atau lebih, Selamat… Saudara telah menguasai materi dengan baik, silakan mengerjakan soal latihan sebelum melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya.

Ni Ching Ni Wanci Kami dengar kami lupa.. Ni Khan Ni Siang Kami lihat kami ingat.. Ni Kunco Ni Cheto Kami kerjakan kami paham.. selamat berlatih...... berlatih......


123


Kegiatan Belajar 5 PEMBUKUAN UANG MUKA

1. Indikator Keberhasilan: Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 5 ini, peserta diklat mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan jenis uang muka. 2. Menjelaskan tata cara pembukuan pembayaran uang muka. 3. Menjelaskan tata cara pembukuan pertanggungjawaban uang muka. 4. Menjelaskan tata cara pembukuan pengembalian sisa uang muka. 5. Menjelaskan tata cara pembukuan pembayaran kekurangan uang muka. 6. Menjelaskan tata cara pembukuan pajak atas pembayaran dari uang muka. 7. Melaksanakan pembukuan pembayaran uang muka. 8. Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban uang muka. 9. Melaksanakan pembukuan pengembalian sisa uang muka. 10. Melaksanakan pembukuan pembayaran kekurangan uang muka. 11. Melaksanakan pembukuan pajak atas pembayaran dari uang muka.

2. Uraian dan Contoh a. Pengertian Uang Muka Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 21; 1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. 2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Ayat (1) pasal 21 di atas merupakan asas universal dalam pembayaran. Di level KPPN mekanisme pembayaran jenis ini dikenal sebagai pembayaran langsung (LS). Berdasarkan SPM yang diajukan PA/KPA, KPPN menerbitkan SP2D berisi


124


perintah pemindahbukuan dari rekening KPPN langsung kepada rekening pihak yang berhak. Demikian juga dilevel bendahara, bendahara melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA. Salah satu kelengkapan perintah bayar adalah berita acara penyerahan barang, yang menyatakan bahwa barang/jasa telah diserahkan. Hal ini berarti pembayaran di lingkup bendahara juga mengikuti asas universal pembayaran. Untuk pembayaran yang tidak bisa diperlakukan secara LS, diberikan pengecualian sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (2), untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Jadi intinya KPPN diperbolehkan memberikan UP dengan syarat pembayarannya tidak bisa dilakukan langsung oleh KPPN. Sebagai uang muka, pembayaran UP oleh KPPN tidak diperlakukan sebagai belanja. Pembayaran UP dengan dokumen sumbernya SP2D UP oleh KPPN dicatat sebagai pengeluaran transito. Jurnalnya Debet Kas di Bendahara Pengeluaran, Kredit Pengeluaran Transito. Pengakuan belanjanya dilakukan setelah

KPPN

menerbitkan

SP2D

GUP

sebagai

pengesahan

atas

pertanggungjawaban belanja menggunakan UP. Jurnalnya Debet Belanja Barang, Kredit Kas di KUN. Jadi pengakuan kas keluarnya setelah belanja dilakukan dan bukti-buktinya dipertanggungjawabkan. Demikian juga di level bendahara, dengan kondisi yang sama dengan KPPN, dengan syarat pembayarannya tidak bisa dilakukan secara langsung oleh bendahara, maka bendahara berhak mengeluarkan uang muka. Uang Muka (UM) adalah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebelum diterimanya barang/jasa. Secara konsep, uang muka pada hakikatnya adalah uang persediaan di level satker. Perlakuan pengeluaran uang muka oleh bendahara mengikuti pola pengeluaran uang persediaan oleh KPPN. Karena oleh KPPN UP belum diakui sebagai belanja, maka pengeluaran uang muka oleh bendahara juga belum


125


diperlakukan sebagai belanja. Karena KPPN mengakui sebagai belanja setelah penggunaan UP dipertanggungjawabkan bendahara dan disahkan oleh KPPN, maka

pengakuan

belanja

menggunakan

uang

muka

juga

setelah

dipertanggungjawabkan oleh penerimanya dan disahkan oleh bendahara.

b. Jenis Uang Muka Berdasarkan pengertian uang muka di atas, konsep UM pada prinsipnya sama dengan konsep UP, yaitu diberikan sebelum barang/jasa diterima. Keduanya hanya berbeda lingkup, kalau UP diberikan oleh BUN kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan UM diberikan oleh Bendahara kepada Penerima di lingkup satker. Baik UP maupun UM diberikan terbatas hanya untuk pembayaran yang tidak bisa dilakukan secara “langsung”. Pengertian langsung di sini adalah langsung dari BUN maupun Bendahara kepada pihak yang berhak menerima karena barang/jasanya telah diserahterimakan. Di lingkup satker kadang ada bagian/unit/kejadian yang “memaksa” bendahara mengeluarkan uang muka, yaitu membayar sebelum barang/jasanya diterima. Alasannya karena kegiatan tidak berjalan jika tidak tersedia uang terlebih dulu dan sebagainya. Di sini bendahara harus jeli, memutuskan siapa yang berhak diberikan uang muka. Jika mengacu kepada peraturan, mereka yang berhak diberikan uang muka oleh bendahara adalah pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP). 1) Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam PMK No.45 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (1); Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan. 2) Pembayaran kepada BPP Dalam PMK No. 73 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (7); Dalam hal diangkat BPP, Bendahara pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan uang kepada BPP. Berdasarkan pihak yang berhak menerima uang muka, terdapat dua jenis uang muka dari bendahara pengeluaran, yaitu UM Perjadin dan UM BPP. Pengeluaran uang selain untuk dua keperluan tersebut tentunya mengikuti ketentuan pembayaran pada umumnya, setelah barang/jasa diterima.


126


c. Uang Muka Perjalanan Dinas Atau yang sering disingkat UM Perjadin, adalah uang muka yang dibayarkan oleh bendahara kepada pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebelum perjalanan dinas dilakukan. Dasar pembayaran uang muka perjadin adalah PMK Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (1), biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan. Bendahara dapat memberikan uang muka perjalanan dinas dari Uang Persediaan atau LS Bendahara atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen untuk dibayarkan kepada pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri. Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Atas dasar bukti-bukti dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen menyusun perhitungan rampung dan menyampaikannya kepada bendahara. Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka perjalanan dinas, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang muka dimaksud kepada bendahara. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran perjalanan dinas, atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara membayarkan kekurangannya Pembukuan terkait UM Perjadin yang harus dilakukan oleh Bendahara ada dua, yaitu ketika melakukan pembayaran uang muka dan ketika menerima pertanggungjawaban uang muka dari pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. 1) Ketika Pembayaran Uang Muka Pembayaran UM Perjadin belum bisa diakui sebagai belanja, karena pada prinsipnya pengakuan belanja harus disertai bukti-bukti pengeluaran yang definitif.

UM

Perjadin

dipertanggungjawabkan

oleh

merupakan bendahara

uang

yang

pengeluaran.

masih Pembayaran

harus UM

Perjadin dibukukan sebagai transaksi mutasi dari bendahara kepada pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas. Karena tidak mempengaruhi saldo kas bendahara, pembukuannya Debet-Kredit di BKU, Kredit di BP Kas Tunai/Bank dan Debet di BP UM Perjadin.


127


- Pembukuan Pembayaran UM Perjadin secara Tunai Dokumen

: Tanda Terima

Sumber : - Karena pembayaran UM Perjadin tidak mempengaruhi Analisis

saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU.

Transaksi

- Karena menambah saldo kas di UM Perjadin, di Debet di BP UM Perjadin. - Karena mengurangi saldo kas tunai, di Kredit di BP Kas Tunai.

Pembukuan

: BKU (D/K), BP UM Perjadin (D),dan BP Kas Tunai (K).

2) Ketika Pertanggungjawaban Uang Muka Setelah kembali dari perjalanan dinas, penerima UM Perjadin harus mempertanggungjawabkan

penggunaan

uang

muka

kepada

bendahara

pengeluaran melalui PPK. Kuitansi/bukti-bukti pengeluaran menjadi dokumen sumber pembukuan pengakuan belanja oleh bendahara. Jika masih terdapat sisa uang muka, maka harus segera dikembalikan kepada bendahara. Sebaliknya jika pengeluaran melebihi uang muka yang diberikan, maka bendahara

harus

segera

membayar

kekurangannya.

Pengakuan

belanja/pengeluaran definitif serta pembayaran kekurangan dapat dilakukan setelah bendahara menguji kebenaran dan kelengkapan atas bukti-bukti pengeluaran tersebut serta atas persetujuan PPK. - Pembukuan Kuitansi/Bukti Pengeluaran Pengakuan

belanja

menggunakan

uang

muka

adalah

pada

saat

pertanggungjawaban atas penggunaan uang muka diterima oleh bendahara pengeluaran. Pengaruh pengakuan belanja tersebut adalah mengurangi saldo BKU, mengurangi saldo UP/LS bendahara tergantung sumber dananya, mengurangi saldo UM perjadin dan mengurangi kredit anggaran. Jadi pembukuannya di Kredit di BKU, Kredit di buku pembantu UP/LS bendahara, Kredit di buku pembantu UM perjadin, Kredit di buku pembantu pengawasan anggaran belanja.


128


Dokumen


Sumber Analisis

: - Karena pembayaran belanja mengurangi saldo BKU,

Transaksi

maka di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo UM Perjadin, di Kredit di BP UM Perjadin. - Karena mengurangi saldo UP, di Kredit di BP UP (jika sumber dana uang muka dari LS BP maka Kreditnya di BP LS BP) - Karena mengurangi saldo pagu anggaran, di Kredit di BP PAB.

Pembukuan

: BKU (K), BP UM Perjadin (K), BP UP (K), dan BP PAB (K).

- Pembukuan Penerimaan Pengembalian sisa Uang Muka Jika setelah perjalanan dinas dilaksanakan masih terdapat sisa uang, maka penerima UM perjadin harus segera mengembalikannya kepada bendahara. Pengembalian sisa uang muka secara tunai berpengaruh menambah saldo kas tunai bendahara dan mengurangi saldo uang muka perjadin. Karena secara prinsip uang muka masih menjadi tanggung jawab bendahara, maka pengembalian sisa uang muka tidak mempengaruhi saldo kas bendahara. Dokumen

: Tanda terima


:

- Karena

pengembalian

sisa

UM

Perjadin

tidak

mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena menambah saldo Kas Tunai, di Debet di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo UM Perjadin, di Kredit di BP UM Perjadin

Pembukuan

: BKU (D/K), BP Kas Tunai (D), dan BP UM Perjadin (K).


129


- Pembukuan Pembayaran Kekurangan Uang Muka Kebalikan dari transaksi sebelumnya, ketika uang muka yang diterima ternyata kurang maka penerima UM perjadin juga berhak meminta pembayaran kekurangannya. Pembayaran kekurangan dapat dilakukan setelah bendahara menguji kebenaran dan kelengkapan atas bukti-bukti pengeluaran tersebut serta atas persetujuan PPK. Pembayaran kekurangan uang muka secara umum tidak mempengaruhi saldo kas bendahara, karena saldo uang muka merupakan bagian dari saldo kas bendahara. Secara khusus pengaruhnya akan mengurangi saldo kas tunai dan menambah saldo UM Perjadin. Sehingga pembukuannya BKU Debet-Kredit, buku pembantu kas tunai Kredit, dan buku pembantu UM Perjadin Debet.

Dokumen

: Tanda terima


:

- Karena pembayaran kekurangan sisa UM Perjadin tidak mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo Kas Tunai, di Kredit di BP Kas Tunai. - Karena menambah saldo UM Perjadin, di Debet di BP UM Perjadin

Pembukuan

: BKU (D/K), BP Kas Tunai (K), dan BP UM Perjadin (D).

d. Uang Muka BPP Uang muka BPP diberikan ketika di suatu satker diangkat BPP. Uang muka ini dapat dibayarkan berdasarkan PMK No. 73 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (7), dalam hal diangkat BPP, bendahara pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan uang kepada BPP. Ini artinya bendahara membayarkan uang muka kepada BPP untuk selanjutnya BPP yang melakukan pembayaranpembayaran kepada yang berhak. Sehubungan dengan fungsi BPP selaku perpanjangan tangan bendahara pengeluaran, BPP menerima sejumlah dana dari bendahara pengeluaran guna dibayarkan kepada yang berhak. Sesuai konsep BPP dalam asas umum


130


penatausahaan kas, BPP bertanggung jawab atas uang muka yang dikelolanya. BPP bertanggung jawab atas

seluruh uang

dalam

penguasaannya dan

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Ketentuan mengenai penatausahaan kas pada bendahara pengeluaran berlaku juga bagi BPP.

Oleh karena itu, dalam melakukan pembayaran, BPP wajib

melakukan pengujian sebagaimana pengujian yang dilakukan oleh bendahara, meliputi kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan, dan ketersediaan dana. Selain itu BPP juga wajib melakukan pungutan pajak apabila dalam pembayaran yang dilakukannya sudah memenuhi ketentuan perpajakan. Pembukuan terkait UM BPP yang harus dilakukan oleh bendahara ada dua, yaitu ketika melakukan pembayaran uang muka kepada BPP dan ketika menerima pertanggungjawaban uang muka dari BPP. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut tentang tata cara pembukuan UM BPP, terlebih dulu kita bahas pengertian BPP sesuai peraturan. 1) Pengertian dan Prinsip-Prinsip BPP Berikut ini adalah pengertian dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi BPP dalam melaksanakan

tugasnya

selaku

perpanjangan

tangan

dari

bendahara

pengeluaran: - Sesuai Pasal 1 PMK No.73 Tahun 2008, BPP adalah Bendahara yang bertugas

membantu

Bendahara

Pengeluaran

untuk

melaksanakan

pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. - Sesuai Pasal 3 Ayat (6) PMK No.73 Tahun 2008, BPP dapat diangkat dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran yang sangat berat. - Sesuai Pasal 3 Ayat (7) PMK No.73 Tahun 2008, Dalam hal diangkat BPP, Bendahara

Pengeluaran

melimpahkan

kewajiban

dan

tanggungjawab

pengelolaan uang kepada BPP. - Sesuai Pasal 3 Ayat (8) PMK No.73 Tahun 2008, BPP secara operasional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.


131


- Sesuai Pasal 6 Ayat (5) Perdirjen PBN No.47 Tahun 2009, BPP dalam melakukan

pembukuan sebatas

pada

uang

yang

berada

di

bawah

pengelolaannya. - Sesuai Pasal 6 Ayat (6) Perdirjen PBN No.47 Tahun 2009, LPJ BPP merupakan dokumen sumber bagi bendahara pengeluaran. - Sesuai Pasal 6 Ayat (7) Perdirjen PBN No.47 Tahun 2009, Pembukuan atas LPJ BPP dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam LPJ BPP. - Sesuai Lampiran 1 huruf (IX) Perdirjen PBN No.47 Tahun 2009, LPJBPP yang diterima dari BPP diberi tanggal pembukuan berdasarkan tanggal waktu penerimaannya. 2) Penatausahaan Kas pada BPP Ketentuan umum penatausahaan kas berlaku juga bagi BPP. Secara lebih detail sesuai Pasal 17 PMK No.73 Tahun 2008, penatausahaan kas di BPP diatur sebagai berikut: (1) Ketentuan mengenai penatausahaan kas pada Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP. (2) BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. (3) LPJ BPP disampaikan kepada bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening Koran dari bank untuk bulan berkenaan. (4) Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pemeriksaan kas sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan. (5) Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikannya kepada PA/KPA disertai bukti-bukti pengeluarannya. (6) Dalam hal tersebut pada ayat (5), BPP harus menyampaikan LPJ terlebih dahulu kepada Bendahara Pengeluaran. (7) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang dalam penguasaannya ke Kas Negara, sedangkan sisa UP wajib dikembalikan ke rekening Bendahara Pengeluaran. (8) Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai yang tertuang dalam LPJ BPP.


132


3) Pembukuan UM BPP Seperti dijelaskan di muka, pembukuan terkait UM BPP dilakukan ketika bendahara membayarkan uang muka kepada BPP dan ketika bendahara menerima pertanggungjawaban uang muka dari BPP. Ketika menerima pertanggungjawaban dari BPP, selain membukukan pertanggungjawabannya, juga dimungkinkan adanya pengembalian sisa uang muka yang tidak digunakan. a) Ketika pembayaran UM BPP Sehubungan dengan fungsi BPP selaku perpanjangan tangan dari bendahara pengeluaran, penyaluran dana kepada BPP pada prinsipnya belum merupakan belanja bagi bendahara. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran. Dengan kata lain kas di BPP adalah bagian dari kas bendahara secara keseluruhan, di samping kas tunai dan kas di bank. Sehingga pembayaran uang muka kepada BPP pada hakikatnya hanya mutasi kas dari kas tunai ke BPP. Perlakuan atas transaksi ini pada prinsipnya sudah dipelajari pada saat membahas transaksi pengambilan uang dari bank. Karena tidak mempengaruhi saldokas bendahara secara keseluruhan,maka pembukuannya Debet-Kredit di BKU. Karena terjadi pengurangan kas di kas tunai, maka dibukukan Kredit di buku pembantu kas tunai. Karena terjadi penambahan kas di BPP maka dibukukan Debet di buku pembantu UM BPP. - Pembukuan Pembayaran UM BPP secara Tunai Dokumen

: Tanda Terima


: - Karena pembayaran UM BPP tidak mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena menambah saldo kas di BPP, di Debet di BP UM BPP. - Karena mengurangi saldo kas tunai, di Kredit di BP Kas Tunai.

Pembukuan : BKU (D/K), BP UM BPP (D), dan BP Kas Tunai (K).


133


b) Ketika Pertanggungjawaban UM BPP Ketentuan mengenai penatausahaan kas pada bendahara pengeluaran berlaku juga bagi BPP. BPP pada prinsipnya adalah perpanjangan tangan bendahara untuk melaksanakan pembayaran yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh bendahara. BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Oleh karena itu, dalam melakukan pembayaran,

BPP wajib melakukan pengujian sebagaimana pengujian yang dilakukan oleh bendahara. Selain itu BPP juga wajib melakukan pungutan pajak apabila dalam pembayaran yang dilakukannya sudah memenuhi ketentuan perpajakan. Sebagai pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya, BPP menyusun dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

kepada

bendahara

pengeluaran. LPJ BPP inilah yang nantinya digunakan sebagai dokumen sumber pembukuan pertanggungjawaban BPP oleh bendahara. Hal ini mengacu kepada Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008, Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai yang tertuang dalam LPJ BPP. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 6 ayat (6) dan (7) Perdirjen PBN No.47 Tahun 2009: - LPJ BPP merupakan dokumen sumber bagi bendahara pengeluaran. - Pembukuan atas LPJ BPP dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam LPJ BPP. Untuk bisa membukukan pertanggungjawaban BPP, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui format LPJ-BPP. Sesuai Lampiran 7 Perdirjen PBN No.47 Tahun 2009, formatnya adalah sebagai berikut:


134


Format LPJ BPP: LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan : Departemen/lembaga Tanggal/No SK Pengangkatan Unit Organisasi 1. BPP Propinsi/Kab/Kota 2. PPK Satuan Kerja Tahun Anggaran Alamat dan telp. Tgl.No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU-BPP sebesar Rp……… dan Nomor Bukti Terakhir … Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. BP Kas dan UM Perjadin 1. BP Kas (Tunai dan Bank) 2. BP UM Perjadin B. BP Selain Kas dan UM Perjadin 1. BP UP*) - Belanja MA… - Belanja MA… - Pengembalian Sisa UP 2. BP LS Bendahara - Pembayaran atas LS Bdh - Setoran atas LS Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain *) jumlah pengurangan sudah termasuk Kuitansi UP yang belum di SPM-kan sebesar Rp… II. Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang tunai di brankas 2. Uang di rekening bank 3. Jumlah kas III. Selisih Kas 1 Saldo akhir BP Kas (I.A1.kol 6) 2 Jumlah Kas (II.3) 3 Selisih Kas IV. Penjelasan Selisih Kas III.3 (apabila ada) 1 ……………., ……………..20.. Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen,

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Nama Nip

Nama Nip


135


Berdasarkan format di atas, yang harus dibukukan oleh bendahara dari LPJ BPP tersebut adalah pada bagian I.B. Bagian ini menjelaskan: •

Realisasi belanja UP oleh BPP (Total dan rincian belanja per MA)

•

Realisasi belanja LS BP oleh BPP

•

Pengembalian sisa UM

•

Realisasi pungutan dan penyetoran pajak

•

Realisasi penerimaan/pengeluaran lain-lain melalui BPP.

- Pembukuan Realisasi Belanja BPP Sesuai penjelasan di atas, dokumen sumber pembukuan realisasi belanja BPP adalah LPJ BPP. Dapat kita perhatikan dalam format LPJ BPP di atas, yang disajikan adalah belanja per mata anggaran. Belanja per mata anggaran dapat berasal dari satu atau akumulasi bukti pengeluaran. Dengan membukukan

jumlah

akumulasinya

maka

pengulangan

pekerjaan

pembukuan dapat dihindari. Jika bendahara, atasan, atau pemeriksa menginginkan pembukuan detail transaksinya maka dapat menggunakan pembukuan BPP. Dokumen

: LPJ BPP


: - Karena pembayaran belanja mengurangi saldo BKU, maka di Kredit di BKU. - Karena mengurangi saldo UM BPP, di Kredit di BP UM BPP. - Karena mengurangi saldo UP, di Kredit di BP UP (jika sumber dana uang muka dari LS BP maka Kreditnya di BP LS BP) - Karena mengurangi saldo pagu anggaran, di Kredit di BP PAB.

Pembukuan

: BKU (K), BP UM BPP (K), BP UP (K), dan BP PAB (K).

Catatan; sesuai Pasal 6 ayat (7) Perdirjen 47/2009, Pembukuan atas LPJ BPP dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam LPJ BPP, maka pembukuan realisasi belanja UP dapat mengambil nilai totalnya atau per MA seperti dalam LPJ BPP.


136


- Pembukuan Penerimaan Pengembalian Sisa UM BPP Pembukuan ini pada prinsipnya sama dengan pembukuan sisa UM perjadin, yaitu dengan mendebet buku pembantu kas tunai, dan mengkredit buku pembantu BPP. Karena tidak ada pengaruhnya terhadap keseluruhan kas bendahara, maka di BKU Debet-Kredit. Dokumen

: LPJ BPP

Sumber Analisis

:

Transaksi

- Karena

pengembalian

sisa

UM

BPP

tidak

mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena menambah saldo Kas Tunai, di Debet di BP Kas Tunai. - Karena mengurangi saldo UM BPP, di Kredit di BP UM Perjadin

Pembukuan : BKU (D/K), BP Kas Tunai (D), dan BP UM BPP (K).

- Pembukuan Pungutan dan Setoran Pajak oleh BPP Karena pajak sudah dipungut setorkan oleh BPP maka pembukuannya langsung Debet-Kredit di BKU, buku pembantu BPP, dan buku pembantu pajak. Dokumen

: LPJ BPP


:

- Meskipun dipungut dan disetorkan oleh BPP sehingga tidak mempengaruhi saldo BKU maupun BP, karena sumber dana UM BPP berasal dari Bendahara, pajak juga dibukukan oleh Bendahara di BKU dan BP terkait. - Karena pungutan dan penyetoran pajak oleh BPP tidak mempengaruhi saldo BKU, maka di Debet/Kredit di BKU. - Karena

yang

dipungut

dan

disetorkan

pajak,

Di

BPP,

di

Debet/Kredit di BP Pajak. - Karena

dipungut

dan

disetorkan

oleh

Debet/Kredit di BP UM BPP. Pembukuan : BKU (D/K), BP Pajak (D/K), dan BP UM BPP (D/K).


137


e. Simulasi Pembukuan Bulan Pebruari 2011 Simulasi pembukuan bulan Pebruari merupakan lanjutan dari transaksi Pusdiklat Bendahara bulan Januari. Saldo awal Pebruari diambil dari saldo akhir Januari. Berdasarkan pembukuan bulan Januari 2011, diketahui saldo akhir BKU dan buku–buku pembantu adalah sebagai berikut: 1) Saldo BKU Rp 15.000.000 2) Saldo BP Bank Rp 13.300.000 3) Saldo BP Kas Tunai Rp 1.700.000 4) Saldo BP UP Rp 10.000.000 5) Saldo BP LS Bendahara Rp 5.000.000 6) Saldo BP Pajak Rp 0 Berikut ini adalah transaksi satker Pusdiklat Bendahara bulan Februari 2011: Transaksi No.1: Tanggal

01 Pebruari 2011

Transaksi

Menerima SP2D LS Gaji No.200A (No.017, Beban 5111) tanggal 01-02-2011 an. Pegawai Satker Pusdiklat Bendahara yang pembayarannya langsung ditransfer ke rekening pegawai, atas pengajuan SPM LS Gaji bulan Pebruari 2011 untuk 50 pegawai:

Pembukuan

•

Penghasilan Kotor..........................Rp 120.000.000

•

Potongan (PFK, Pajak, dll)..............Rp 20.000.000

•

Penghasilan Bersih.........................Rp 100.000.000,-

BKU (D/K) jumlah kotor BP PAB (K)

Penjelasan: Transaksi di atas merupakan contoh LS Pihak ketiga, karena SP2D dialamatkan kepada selain bendahara, yaitu Pegawai Satker Pusdiklat Bendahara. Mekanisme pembayarannya KPPN mentransfer dana langsung ke rekening masing-masing pegawai berdasarkan daftar yang diserahkan oleh bendahara/PPABP. Jika ada potongan terkait pinjaman misalnya maka yang ditransfer ke pegawai sebesar jumlah bersih setelah dikurangi potongan. Sedangkan potongannya ditransfer ke rekening yang berhak. Jadi tidak ada uang yang masuk rekening bendahara.


138


BKU; Debet-Kredit BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

88,510,310,000

88,510,310,000

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

100,000

8,000,000

1,500,000

100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

500,000

15,000,000

Pebruari 01

017

SPM/SP2D LS No.200A tgl.01-02-2011

120,000,000

120,000,000

15,000,000

26

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000

1,775,000

75,000

1,700,000 10,000,000

BP PAB; Kredit BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

Tgl

No Bukti


Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP

LS

PAGU 1

2

3

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5111

Akun

Akun

Akun

Akun

1,715,850,000

4

5

6

7

Jan 31

016

SPM/SP2D LS No.100E

5,500,000

-

5,500,000 1,710,350,000

Peb 01

017

SPM/SP2D LS No.200A

120,000,000

-

125,500,000 1,590,350,000

8

9

10

11


Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

139



01 Pebruari 2011

Transaksi

Mengambil kas dari bank sebesar Rp 13.300.000 dengan cek (No.018) untuk keperluan pembayaran kekurangan gaji dan pembayaran tunai menggunakan UP.

Pembukuan

BKU (D/K), BP Bank (K), BP Kas Tunai (D)

Penjelasan: Pengambilan uang di bank berpengaruh menambah saldo kas tunai dan mengurangi saldo bank, namun secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap saldo kas bendahara. Karena tidak berpengaruh terhadap saldo kas bendahara, maka pembukuan di BKU debet dan kredit sebesar jumlah yang sama. BKU; Debet-Kredit BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004


14

005


006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

500,000

120,000,000

120,000,000

15,000,000

13,300,000

13,300,000

15,000,000

26

Pebruari 01

017


01

018

PU Bank

88,510,310,000

88,510,310,000 -

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,000,000

9,000,000

1,100,000

7,900,000

100,000 1,500,000

-

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000

1,775,000

75,000

1,700,000 10,000,000


15,000,000

140


BP Kas Tunai; Debet BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

10

003

PU Bank

12

004


14

005


006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

25

010


5,500,000

1,700,000

011

Pungut PPN

500,000

012

Pungut PPh

75,000

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

018

PU Bank

26 Pebruari

01

10,000,000

10,000,000 1,000,000

9,000,000

1,100,000

7,900,000

100,000

8,000,000

2,200,000 2,275,000 500,000 75,000

13,300,000

1,775,000 1,700,000 15,000,000

BP Bank; Kredit BUKU PEMBANTU BANK Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

Pebruari

05

002


10

003

PU Bank

10,000,000

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

01

018

PU Bank

10,000,000 10,000,000

8,300,000

500,000

13,300,000

13,300,000

-


141



02 Pebruari 2011

Transaksi

Membayar tunai kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 5.000.000 sesuai daftar (No.019)

Pembukuan

BKU (K) BP Kas Tunai (K) BP LS Bendahara (K)

BKU; Kredit BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

88,510,310,000

88,510,310,000

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


-

100,000 1,500,000

-

10,000,000

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

21

009


25

010


700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

26

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

500,000

15,000,000

Pebruari 01

017


120,000,000

120,000,000

15,000,000

01

018

PU Bank

13,300,000

13,300,000

15,000,000

02

019

Pembayaran kekurangan gaji

5,000,000

10,000,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000 75,000

1,775,000 1,700,000 10,000,000


142




Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

10

003

PU Bank

12

004


14

005


006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

21

009


25

010


011

Pungut PPN

500,000

012

Pungut PPh

75,000

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

01

018

PU Bank

02

019


26 Pebruari

Saldo 6

10,000,000

10,000,000 1,000,000

9,000,000

1,100,000

7,900,000

100,000

8,000,000 100,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000 2,200,000 2,275,000

500,000

1,775,000

75,000

1,700,000

13,300,000

15,000,000 5,000,000

10,000,000

BP LS Bendahara; Kredit BUKU PEMBANTU LS BP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

31

016


Pebruari

02

019


5,500,000

Saldo 6

500,000

5,000,000

5,000,000

-


143



10 Pebruari 2011

Transaksi

Membayar uang muka perjalanan dinas sebesar Rp 2.500.000 kepada Sabar (No.020).

Pembukuan

BKU (D/K) BP Kas Tunai (K) BP UM Perjadin (D)

BKU; Debet-Kredit Penjelasan: Pembayaran uang muka belum diakui sebagai belanja, sehingga tidak mempengaruhi saldo BKU, dan dibukukan Debet-Kredit. BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004


14

005


006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

26

88,510,310,000

88,510,310,000 -

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,000,000

9,000,000

1,100,000

7,900,000

100,000 1,500,000

-

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000 75,000

1,775,000

014

Setor PPh 22

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

500,000

15,000,000

Pebruari 01

017


120,000,000

120,000,000

15,000,000

01

018

PU Bank

13,300,000

13,300,000

15,000,000

02

019


5,000,000

10,000,000

10

020

Pembayaran UM Perjadin

2,500,000

10,000,000

2,500,000

1,700,000 10,000,000


144


BP UM Perjadin; Debet Penjelasan: Pembayaran uang muka perjadin berpengaruh menambah saldo uang di Perjadin dan dibukukan Debet. BUKU PEMBANTU UM PERJADIN Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Pebruari

10

020


Saldo 6

2,500,000

2,500,000

BP Kas Tunai; Kredit Penjelasan: Pembayaran uang muka secara tunai berpengaruh mengurangi saldo kas tunai dan dibukukan Kredit. BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

10

003

PU Bank

12

004


14

005


006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

21

009


25

010


011

Pungut PPN

500,000

2,200,000

012

Pungut PPh

75,000

2,275,000

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

01

018

PU Bank

02

019


5,000,000

10,000,000

10

020


2,500,000

7,500,000

26 Pebruari

10,000,000

10,000,000 1,000,000

9,000,000

1,100,000

7,900,000

100,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

100,000

8,000,000

500,000 75,000 13,300,000

1,775,000 1,700,000 15,000,000


145



11 Pebruari 2011

Transaksi

Membayar uang muka kepada BPP sebesar Rp 7.500.000 untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan TNA (No.021).

Pembukuan

BKU (D/K) BP UM BPP (D) BP Kas Tunai (K)

BKU; Debet-Kredit Penjelasan: Pembayaran uang muka belum diakui sebagai belanja, sehingga tidak mempengaruhi saldo BKU, dan dibukukan Debet-Kredit. BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000 10,000,000

10

003

PU Bank

12

004


14

005


006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

26

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

30

015


31

016


Pebruari 01

017


01

018

PU Bank

88,510,310,000

88,510,310,000 -

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,000,000

9,000,000

1,100,000

7,900,000

100,000 1,500,000

-

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000 75,000

8,300,000

1,775,000 1,700,000 10,000,000

5,500,000

500,000

15,000,000

120,000,000

120,000,000

15,000,000

13,300,000

13,300,000

15,000,000

02

019


5,000,000

10,000,000

10

020


2,500,000

2,500,000

10,000,000

11

021

Pembayaran UM BPP

7,500,000

7,500,000

10,000,000


146


BP BPP; Debet Penjelasan: Pembayaran uang muka BPP berpengaruh menambah saldo uang di BPP dan dibukukan Debet. BUKU PEMBANTU UM BPP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Pebruari

11

021

Pembayaran UM BPP

Saldo 6

7,500,000

7,500,000

BP Kas Tunai;Kredit Penjelasan: Pembayaran uang muka secara tunai berpengaruh mengurangi saldo kas tunai dan dibukukan Kredit. BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

Saldo 6

10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

100,000

8,000,000

15

007

Setor PPN

100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

25

26

010


011

Pungut PPN

500,000

2,200,000

012

Pungut PPh

75,000

2,275,000

Setor PPN Setor PPh 22

01

018

PU Bank

02

019

10 11

1,700,000

500,000

1,775,000

75,000

1,700,000


5,000,000

10,000,000

020


2,500,000

7,500,000

021

Pembayaran UM BPP

7,500,000

-


147

Pebruari

013 014

5,500,000

13,300,000

15,000,000



22 Pebruari 2011

Transaksi

Menerima SP2D LS BP No.200B tanggal 22-02-2011 atas pengajuan SPM LS Uang Makan bulan Januari 2011 sebesar Jumlah kotor Rp.15.000.000 Potongan pajak Rp 1.000.000 Jumlah bersih Rp. 14.000.000 (Nomor 022, Beban 5111).

Pembukuan

BKU (D/k) BP Bank (D/k) BP LS Bendahara (D/k) BP PAB (K)

BKU; Penjelasan: SP2D LS Bendahara berpengaruh menambah saldo kas bendahara sebesar jumlah netto. Namun karena pembukuan menganut asas bruto maka pencatatannya Debet jumlah kotor, Kredit jumlah potongan. BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000 10,000,000

10

003

PU Bank

12

004


14

005


006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


88,510,310,000 10,000,000

10,000,000

1,000,000

9,000,000

1,100,000

7,900,000

100,000

7,900,000

100,000 1,500,000

-

10,000,000

8,000,000 1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

500,000

120,000,000

120,000,000

15,000,000

13,300,000

13,300,000

15,000,000

26

Pebruari

88,510,310,000

01

017


01

018

PU Bank

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000 75,000

1,775,000 1,700,000 10,000,000 15,000,000

02

019


5,000,000

10,000,000

10

020


2,500,000

2,500,000

10,000,000

11

021

Pembayaran UM BPP

7,500,000

7,500,000

10,000,000

22

022

SPM/SP2D LS BP No.200B tgl.22-02-2011

15,000,000

1,000,000

24,000,000


148


BP Bank; BUKU PEMBANTU BANK Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

Pebruari

05

002


10

003

PU Bank

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

Saldo 6

10,000,000

10,000,000 10,000,000

01

018

PU Bank

22

022


8,300,000

500,000

13,300,000

13,300,000 15,000,000

1,000,000

14,000,000

BP LS Bendahara; BUKU PEMBANTU LS BP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

31

016


Pebruari

02

019


22

022


Saldo 6

5,500,000

500,000

15,000,000

1,000,000

5,000,000


5,000,000 14,000,000

149


BP PAB; BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja

:('015) Kementerian X :(11 ) Badan Y :( '01) DKI :(123456) Pusdiklat Bendahara

Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan

: '01 : '01 : '04 : 1700

Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

: 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011 : 2011 :('023) Jakarta

Output

: '01

Tgl

No Bukti

Uraian

Nilai Transaksi

Cara Bayar UP

LS

PAGU 1

2

Jan 31

3

BKPK 5111

Akun

Akun

Akun

Akun

1,715,850,000

4

5

6

7

016 SPM/SP2D LS No.100E

5,500,000

-

5,500,000 1,710,350,000

Peb 01

017 SPM/SP2D LS No.200A

120,000,000

-

125,500,000 1,590,350,000

22

022 SPM/SP2D LS No.200B

15,000,000

-

15,000,000 1,575,350,000

8

9

10

11


Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

150



23 Pebruari 2011

Transaksi

Membayar

uang

makan

pegawai

dengan

pemindahbukuan/mentransfer langsung ke rekening setiap pegawai. Bendahara menerbitkan cek dan menyerahkan

ke

bank beserta lampiran daftar penerima uang makan. (No. 023). Pembukuan

BKU (K) BP Bank (K) BP LS Bendahara (K)

BKU; Penjelasan: Transaksi di atas adalah contoh pembayaran langsung ke rekening penerima. Saldo kas bendahara berkurang sehingga BKU Kredit, Saldo bank berkurang sehingga Kredit di BP Bank, dan Kredit di BP LS Bendahara. BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

14

Pebruari

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000


1,000,000

9,000,000

005


1,100,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

26

88,510,310,000

014

Setor PPh 22

30

015


31

016


01

017


01

018

PU Bank

02

019


10

020


11

021

Pembayaran UM BPP

22

022


23

023

Pembayaran uang makan

100,000

8,000,000 100,000

1,500,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000 500,000 75,000

8,300,000

1,775,000 1,700,000 10,000,000

5,500,000

500,000

15,000,000

120,000,000

120,000,000

15,000,000

13,300,000

13,300,000

15,000,000

5,000,000

10,000,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

7,500,000

7,500,000

10,000,000

15,000,000

1,000,000

24,000,000

14,000,000

10,000,000


151


BP Bank; Penjelasan: Pembayaran melalui bank berpengaruh mengurangi saldo bank dan dibukukan Kredit BUKU PEMBANTU BANK Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

Pebruari

05

002


10

003

PU Bank

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

Saldo 6

10,000,000

10,000,000 10,000,000

01

018

PU Bank

22

022


23

023


8,300,000

500,000

13,300,000

13,300,000 15,000,000

1,000,000

14,000,000

14,000,000

-

BP LS Bendahara; Penjelasan: Karena sumber dana untuk pembayaran uang makan berasal dari LS Bendahara maka dibukukan Kredit di buku pembantu LS Bendahara. BUKU PEMBANTU LS BP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

31

016


Pebruari

02

019


22

022


23

023


5,500,000

6

500,000 5,000,000

15,000,000

Saldo

1,000,000

5,000,000 14,000,000

14,000,000

-


152



24 Pebruari 2011

Transaksi

Menerima pertanggungjawaban UM Perjadin berupa bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp 2.300.000 dan sisa UM perjadin sebesar Rp 200.000 (No.024, Beban 524111).

Pembukuan

Kuitansi: •

BKU (K)

•

BP UP (K)

•

BP UM Perjadin (K)

•

BP PAB (Kredit)

Pengembalian sisa UM perjadin: •

BKU (D/K)

•

BP Kas Tunai (D)

•

BP UM Perjadin (K)

BKU; Penjelasan: Pengakuan belanja menggunakan uang persediaan adalah pada saat pertanggungjawaban penggunaan uang muka dipertanggungjawabkan kepada KPPN. Karena uang muka diberikan oleh bendahara maka pengakuan belanjanya adalah

pada

saat

pertanggungjawaban

penggunaan

uang

mukanya

dipertanggungjawabkan kepada bendahara. Karena sudah diakui sebagai belanja maka berpengaruh mengurangi saldo kas bendahara dan dibukukan Kredit di BKU.


153



No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

12

004

14

005 006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

500,000

15,000,000

Pebruari 01

017


120,000,000

120,000,000

15,000,000

01

018

PU Bank

13,300,000

13,300,000

15,000,000

02

019


5,000,000

10,000,000

10

020


2,500,000

10,000,000

11

021

Pembayaran UM BPP

22

022


23

023


24

024

Pertanggungjawaban perjadin

26

88,510,310,000

88,510,310,000 -

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000


1,000,000

9,000,000


1,100,000

7,900,000

Sisa UM Perjadin

100,000 1,500,000

8,000,000 100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,500,000

2,275,000 500,000

1,775,000

75,000

1,700,000 10,000,000

7,500,000

7,500,000

10,000,000

15,000,000

1,000,000

24,000,000

14,000,000

10,000,000

2,300,000

7,700,000

200,000

7,700,000

200,000


154


BP UP; BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

05

002


10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

25

010


30

015


24

024


5,500,000 8,300,000

1,700,000 10,000,000

2,300,000

7,700,000

BP UM Perjadin; BUKU PEMBANTU UM PERJADIN Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Pebruari

10

020

24

024

Pembayaran UM Perjadin Pertanggungjawaban perjadin Sisa UM Perjadin

Saldo 6

2,500,000

2,500,000 2,300,000

200,000

200,000

-


155




Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

1

2

3

4

5

Januari

Pebruari

Saldo 6

10

003

PU Bank

10,000,000

10,000,000

12

004


1,000,000

14

005


1,100,000

006

Pungut PPN

9,000,000 7,900,000

100,000

8,000,000

15

007

Setor PPN

100,000

7,900,000

21

009


700,000

7,200,000

25

010


5,500,000

1,700,000

011

Pungut PPN

500,000

012

Pungut PPh

75,000

2,200,000

26

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

01

018

PU Bank

02

019


5,000,000

10,000,000

10

020


2,500,000

7,500,000

11

021

Pembayaran UM BPP

7,500,000

24

024

Sisa UM Perjadin

2,275,000 500,000

1,775,000

75,000

1,700,000

13,300,000

15,000,000

-

200,000

200,000

BP PAB; BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Dep/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

Tgl

No Bukti


Uraian

Nilai Transaksi


Cara Bayar UP

LS

PAGU 1

Peb 24

2

024

3

Pertanggungjwban Perjadin

4

2,300,000

5

2,300,000

6

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '01

BKPK 5241 144,000,000 7

141,700,000

Akun 524111 144,000,000

Akun

8

9

Akun

10

Akun

11

141,700,000


Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

2,300,000

156


Transaksi No. 9: Tanggal Transaksi

25 Pebruari 2011 Menerima LPJ BPP (No.025): •

•

Realisasi Pengeluaran UP Rp 7.500.000 -

MA 521211 Rp 3.500.000

-

MA 521213 Rp 1.500.000

-

MA 521219 Rp 2.500.000

Realisasi pungutan dan setoran pajak oleh BPP Rp 1.000.000 (PPN Rp 500.000, PPh 21 Rp 200.000, PPh 22 Rp 300.000)

Pembukuan

Realisasi UP: •

BKU (K)

•

BP UP (K)

•

BP BPP (K)

•

BP PAB (K)

Pajak: •

BKU (D/K)

•

BP BPP (D/K)

•

BP Pajak (D/K)

Penjelasan: Pengakuan belanja menggunakan uang persediaan adalah pada saat pertanggungjawaban penggunaan uang muka dipertanggungjawabkan kepada KPPN. Karena uang muka diberikan oleh bendahara maka pengakuan belanjanya adalah

pada

saat

pertanggungjawaban

penggunaan

uang

mukanya

dipertanggungjawabkan kepada bendahara. Karena sudah diakui sebagai belanja maka berpengaruh mengurangi saldo kas bendahara dan dibukukan Kredit di BKU.


157


BKU; BUKU KAS UMUM Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

03

001

DIPA No.0266/15-11.2.01/12/2011 tgl.20-12-2010

88,510,310,000

05

002


10,000,000

10

003

PU Bank

10,000,000

88,510,310,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

12

004


1,000,000

9,000,000

14

005


1,100,000

7,900,000

100,000

7,900,000

1,500,000

7,900,000

006

Pungut PPN

15

007

Setor PPN

20

008


21

009


25

010


011

Pungut PPN

012

Pungut PPh 22

26

100,000 1,500,000

8,000,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

500,000

2,200,000

75,000

2,275,000

013

Setor PPN

014

Setor PPh 22

30

015


8,300,000

31

016


5,500,000

500,000

15,000,000

Pebruari 01

017


120,000,000

120,000,000

15,000,000

01

018

PU Bank

13,300,000

13,300,000

15,000,000

02

019


5,000,000

10,000,000

10

020


2,500,000

2,500,000

10,000,000

11

021

Pembayaran UM BPP

7,500,000

7,500,000

10,000,000

22

022


1,000,000

24,000,000

23

023


14,000,000

10,000,000

24

024

Pertanggungjawaban perjadin Sisa UM Perjadin

25

025

15,000,000

1,775,000

75,000

1,700,000 10,000,000

2,300,000

7,700,000

200,000

200,000

7,700,000

7,500,000

200,000

1,000,000

1,000,000

200,000

LPJ BPP Pajak BPP

500,000


158


BP UP; BUKU PEMBANTU UP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Januari

05

002


12

004


1,000,000 1,100,000

7,900,000

700,000

7,200,000

5,500,000

1,700,000

14

005


21

009


25

010


10,000,000

10,000,000

8,300,000

9,000,000

30

015


24

024


2,300,000

10,000,000 7,700,000

25

025

LPJ BPP

7,500,000

200,000

BP BPP; BUKU PEMBANTU UM BPP Departemen/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl dan No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN


Tanggal

No.Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Pebruari

11

021

Pembayaran UM BPP

25

025

LPJ BPP Pajak BPP

7,500,000 1,000,000

7,500,000 7,500,000

-

1,000,000

-


159


BP Pajak BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga


Unit Organisasi

:(11 ) Badan Y

Prop/Kab/Kota

:( '01) DKI

Satuan Kerja


Tgl dan No.SP DIPA

: 20-12-2010, No.0266/15-11.2.01/12/2011

Tahun Anggaran

: 2011

KPPN

:('023) Jakarta

Tanggal

No.Bukti

Uraian

1

2

3

Januari

14

006

Debet PPN 4

Pungut PPN Tk. Jaya

15

007

Setor PPN Tk. Jaya

011

Pungut PPN Tk. Raya

012

Pungut PPh 22 Tk. Raya

013

Setor PPN Tk. Raya

014

Setor PPh 22 Tk. Raya

025

Pajak BPP

Pebruari 25

PPh 22 6

PPh 23 7

Kredit 8

Saldo

9

10

100,000

25 26

PPh 21 5

100,000 100,000

-

500,000

500,000 75,000

500,000

200,000

575,000

300,000

500,000

-

75,000

-

1,000,000

-

BP PAB


Tgl


No Bukti

Uraian


Nilai Transaksi

Cara Bayar UP

LS

BKPK 5212

Akun 521211

Akun 521213

Akun 521219

6

281,000,000 7

150,000,000 8

25,000,000 9

106,000,000 10

PAGU 1

Peb 25

2

025

3

4

5

: '01 : '01 : '04 : 1700 : '03

Akun

11

Posisi UP Bukti

Sudah

Pengeluaran

Disahkan

12

13

LPJ BPP

3,500,000

3,500,000

277,500,000

146,500,000

25,000,000 106,000,000

3,500,000

LPJ BPP

1,500,000

5,000,000

276,000,000

146,500,000

23,500,000 106,000,000

5,000,000

LPJ BPP

2,500,000

7,500,000

273,500,000

146,500,000

23,500,000 103,500,000

7,500,000


160



25 Pebruari 2011

Transaksi

Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran UP, PPK mengajukan SPP GUP ke PPSPM.

Pembukuan

SPP bukan dokumen sumber pembukuan sehingga tidak perlu dibukukan.


28 Pebruari 2011

Transaksi

PPSPM sudah menandatangani SPM, namun karena jam kerja sudah berakhir, pengajuan SPM ke KPPN akan dilakukan keesokan harinya.

Pembukuan

SPM yang belum SP2D bukan dokumen sumber pembukuan sehingga tidak perlu dibukukan. Pembukuan baru dilakukan setelah SP2D sudah diterbitkan dan diterima bendahara.

Menyusun Catatan Hasil Pemeriksaan Kas Catatan hasil pemeriksaan kas dibuat berdasarkan saldo buku menurut pembukuan bendahara pengeluaran dan saldo fisik kas berdasarkan perhitungan fisik. Berdasarkan pembukuan bendahara bulan Pebruari di atas, dengan asumsi saldo fisik sama dengan buku, dan saldo UAKPA sama dengan Bendahara, maka dapat disusun catatan hasil pemeriksaan kas bulan Pebruari 2011 sesuai format berikut:


161


Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

Pada hari ini……...……tanggal …........…..bulan …..…………..tahun ………...……. kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……..…………. dan Nomor Bukti terakhir di BKU Nomor …….…. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran A. Saldo Kas Bendahara: 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 2. Saldo BP BPP Rp 3. Saldo BP UM Perjadin Rp 4. Jumlah (A1+A2+A3) Rp B. Saldo Kas pada huruf A tersebut terdiri dari : 1. Saldo BP UP Rp. 2. Saldo BP LS Bendahara Rp. 3. Saldo BP Pajak Rp. 4. Saldo BP Lain-lain Rp. 5. Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp. II. Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang dikuasai Bendahara 1. Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. 2. Uang di Rekening Bank Bendahara Rp. 3. Jumlah Kas (A1+A2) Rp. B. Selisih Kas antara Buku dengan Fisik (I.A-II.A) Rp. III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara Pengeluaran 1. Saldo UP Rp. 2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan Rp. 3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp. B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp. IV. Penjelasan atas Selisih 1. Selisih Kas (IIB)………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… 2. Selisih Pembukuan (IIIC)……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………



Amanah Nip

Jujur Nip


162


3. Latihan a. Latihan II Berikut ini adalah catatan transaksi dan mutasi kas Satker Pusdiklat Bendahara bulan Pebruari 2011. No

Tanggal

Transaksi

1

01

Menerima SP2D LS Gaji No.200C (No....., Beban 5111) tanggal 01-02-2011 an. Pegawai Satker Pusdiklat Bendahara yang

pembayarannya

langsung

ditransfer

ke

rekening

masing-masing pegawai atas pengajuan SPM LS Gaji bulan Pebruari 2011 untuk 50 pegawai dengan rincian:

2

01

•

Penghasilan Kotor..........................Rp 130.000.000

•

Potongan (PFK,PPh dll).................Rp

•

Penghasilan Bersih.........................Rp 110.000.000

20.000.000

Membeli buku cek sebesar Rp 250.000 dengan memotong rekening bank bendahara (No........, Beban 521111)

3

01

Mengambil kas ke bank sebesar Rp 19.500.000 dengan cek (No......) untuk keperluan pembayaran tunai.

4

02

Membayar tunai honor satpam dan cleaning service bulan Januari 2011 sebesar Rp 3.000.000 (No....., Beban 521111).

5

03

Membayar

tunai

honor

KPA,

Pejabat

Penguji

SPM,

Bendahara dan staf pengelola keuangan bulan Januari 2011 sebesar Rp 4.500.000 sesuai daftar (No....., Beban 521115). Dipungut PPh 21 sebesar Rp 525.000 (No......). 6

04

Membayar tunai pengadaan ATK kepada Toko Intan Rp 2.200.000 (No…., Beban 521111). Dipungut PPN sebesar Rp 200.000 (No….) dan PPh 22 sebesar Rp 30.000 (No…..).

7

07

Menyetorkan ke kas negara pungutan pajak atas: •

SSP PPh 21 honor KPA dkk (No......).

•

SSP PPN (No.046) dan SSP PPh 22 (No......) an. Toko Intan.

8

08

Menerima SP2D LS No.200D tanggal 08-02-2011 an. PT


163


Telkom atas pengajuan SPM LS langganan jasa telepon tagihan bulan Pebruari 2011 sebesar Rp 3.000.000 (No….., Beban 522111). 9

09

Menerima SP2D TUP No.201D tanggal 09-02-2011 an. Bendahara

sebesar

Rp

20.000.000

untuk

keperluan

penyelenggaraan workshop bendahara (No.....). 10

10

Mengambil kas dari bank sebesar Rp 20.000.000,- dengan cek (No.......).

11

11

Menyerahkan secara tunai uang muka kepada BPP untuk keperluan penyelenggaraan workshop sebesar Rp 20.000.000 (No......).

12

12

Menerima SP2D LS No.200M tanggal 12-02-2011 an. Bendahara atas pengajuan SPM LS Perjalanan Dinas sebesar Rp 5.000.000 (No….., Beban 524111).

13

12

Membayar uang muka perjalanan dinas kepada Mutiara, untuk keperluan perjalanan dinas jabatan sebesar Rp 5.000.000 melalui transfer bank ke rekening ybs (No......).

14

15

Membayar tunai tagihan langganan daya dan jasa bulan Pebruari 2011 (Beban 522111):

15

18

•

Listrik kepada PT PLN sebesar Rp 1.500.000 (No......).

•

Air kepada PAM Jaya sebesar Rp 2.000.000 (No.......).

Membayar tunai biaya perbaikan komputer kepada CV Berlian sebesar Rp 1.100.000 (No......., Beban 523121). Dipungut PPN sebesar Rp 100.000 (No......) dan PPh 23 sebesar Rp 20.000 (No......).

16

19

Menerima pertanggungjawaban UM Perjadin, berupa buktibukti pengeluaran tiket, hotel, dan uang harian semuanya sebesar Rp 5.000.000,- Tidak ada sisa uang muka perjalanan dinas. (No......, Beban 524111).

17

19

Membayar tunai pengadaan seragam dinas 5 pegawai @ Rp 300.000 kepada Penjahit Permata

sebesar Rp 1.500.000

(No......, Beban 521119). Dipungut PPN sebesar Rp 136.364 (No.......).


164


18

22

Menyetorkan ke kas negara pungutan pajak dengan: •

SSP PPN (No......) dan SSP PPh 23 (No......) an. CV Berlian.

• 19

23

SSP PPN (No.......) an. Penjahit Permata.

Menerima LPJ BPP (No.......): •

•

Realisasi belanja UP Rp 19.000.000,-

MA 521211 Rp 8.000.000,-

-

MA 521213 Rp 2.000.000,-

-

MA 521219 Rp 4.000.000,-

-

MA 522115 Rp 5.000.000,-

Realisasi

Pungutan-setoran

pajak

oleh

BPP

Rp

2.175.000,- (PPN Rp 1.000.000, PPh 21 Rp 500.000, PPh 22 Rp 675.000) • 20

24

Sisa UM Rp 1.000.000,-

Menyetorkan ke kas negara sisa TUP sebesar Rp 1.000.000,dengan SSBP (No.......).

21

25

Menerima SP2D LS No.201X tanggal 25-02-2011 an. SPBU Pertamina atas pengajuan SPM LS pembelian BBM untuk kendaraan dinas bulan Januari dan Pebruari 2011 sebesar Rp.2.000.000,- (No…, Beban 523121).

22

25

PPK mengajukan SPP GUP dan GUP Nihil atas seluruh pengeluaran bulan Pebruari 2011 kepada Pejabat Penguji SPM.

23

28

PPSPM mengajukan SPM GUP dan GUP Nihil yang sudah ditandatangani ke KPPN.

Berdasarkan transaksi di atas dan saldo akhir pada latihan sebelumnya, sebagai Bendahara Pengeluaran saudara diminta membukukan transaksi di atas dalam BKU dan buku-buku pembantu serta menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas.


165


b. Latihan III Berikut ini catatan transaksi dan mutasi kas Satker Pusdiklat Bendahara bulan Maret 2011: No

Tanggal

1

01

Transaksi Menerima SP2D LS Gaji No.301A

tanggal 01-03-2011 an.

Pegawai Satker Pusdiklat Bendahara yang pembayarannya langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai atas pengajuan SPM LS Gaji untuk 50 pegawai : •

Penghasilan Kotor..........................Rp 141.000.000,-

•

Potongan (PFK,PPh dll).................Rp 21.000.000,-

•

Penghasilan Bersih.........................Rp 120.000.000,(No......., Beban..................)

2

01

Menerima SP2D GUP dan GUP Nihil tanggal 01-03-2011 atas pengajuan SPM tanggal 28-02-2011: •

SP2D GUP No.300M sebesar Rp.................... (No......) - Kelompok Akun 5211 sebesar Rp................. - Kelompok Akun 5221 sebesar Rp ............. - Kelompok Akun 5231 sebesar Rp .................

•

SP2D GUP Nihil No.301M - Kelompok Akun 5212 atas SPM GUP Nihil sebesar Rp ...... - Kelompok Akun 5221 atas SPM GUP Nihil sebesar Rp ......

3

02

Mengambil

kas

di

bank

dengan

cek

untuk

keperluan

pembayaran tunai sebesar Rp .............. (No...........) 4

03

Membayar tunai honor satpam dan cleaning service bulan Pebruari 2011 sebesar Rp 6.000.000 (No………..)

5

04

Membayar tunai honor KPA dan staf pengelola keuangan bulan Pebruari 2011 sebesar Rp 3.500.000 (No.........,Beban..............) Dipungut PPh 21 sebesar Rp 525.000 (No......)

6

07

Menerima SP2D TUP No.300N tanggal 07-03-2011 an. Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10.000.000 (No.........).

7

08

Menerima SP2D LS Uang Makan

No.301N (No......., Beban

.............) tanggal 08-03-2011 an. Bendahara Pengeluaran atas


166


pengajuan SPM LS sebesar Rp 15.000.000 dipotong PPh 21 sebesar Rp 2.250.000,- jumlah bersih Rp 12.750.000. 8

09

Mengambil kas dari bank dengan cek A3 (No......) sebesar Rp .................. untuk keperluan pembayaran uang makan pegawai dan pembayaran uang muka BPP.

9

10

Membayar tunai uang makan pegawai bulan Pebruari 2011 sebesar Rp 12.750.000 sesuai daftar (No.......).

10

11

Membayar tunai uang muka kepada BPP untuk sebesar Rp 10.000.000 (No.......) untuk pembayaran kegiatan TNA.

11

14

Menyetorkan ke kas negara pungutan pajak atas pembayaran honor KPA dkk dengan SSP PPh 21 (No........).

12

15

Membayar tunai biaya perbaikan motor dinas kepada bengkel Iman sebesar Rp 1.100.000 (No......, Beban..........). Dipungut PPN sebesar Rp...................... (No.......) dan PPh 23 sebesar Rp...................... (No.......).

13

16

Membayar tunai langganan listrik

tagihan bulan Maret 2011

kepada PT PLN sebesar Rp 2.500.000 (No....., Beban ............). 14

17

Menerima SP2D LS No.300S tanggal 17-03-2011 a.n. PAM Jaya atas pengajuan SPM LS Langganan daya dan jasa sebesar Rp 2.000.000 (No......, Beban............).

15

18

Menerima SP2D LS No.301S tanggal 18-03-2011 an. PT Telkom atas pengajuan SPM LS langganan daya dan jasa sebesar Rp 3.000.000 (No....., Beban...............).

16

18

Menerima

SP2D

LS

No.302S

tanggal

18-03-2011

an.

Bendahara atas pengajuan SPM LS kekurangan gaji pegawai sebesar jumlah kotor Rp 11.000.000 dan potongan Rp 1.000.000 (No……, Beban…..……). 17

19

Membayar kekurangan gaji kepada para pegawai sebesar Rp 10.000.000

melalui transfer ke rekening masing-masing

pegawai (No......). 18

22

Membayar tunai uang muka perjalanan dinas kepada Slamet sebesar Rp 4.000.000 (No......).


167


19

23

Membayar tunai biaya perawatan gedung kantor kepada CV Iksan sebesar Rp 2.200.000,- (No......, Beban..........). dipungut PPN sebesar Rp...... (No....) dan PPh 23 sebesar Rp....... (No...)

20

21

24

28

Menyetorkan ke kas negara pungutan pajak: •

SSP PPN (No.….) dan PPh 23 (No.….) an. Bengkel Iman

•

SSP PPN (No.….) dan PPh 23 (No…..) an. CV Iksan

Menerima pertanggungjawaban UM Perjadin berupa bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas sebesar Rp 3.500.000. Sisa uang muka sebesar Rp 500.000,- diserahkan tunai ke bendahara (No......).

22

28

Menerima LPJ BPP (No......) •

Realisasi belanja UP: - MA 521211 Rp 2.500.000 - MA 521213 Rp 2.000.000 - MA 521219 Rp 5.000.000

•

Realisasi pungutan-setoran pajak oleh BPP sebesar Rp 750.000,- (PPN Rp 500.000, PPh 22 Rp 250.000)

• 23

29

Sisa uang muka sebesar Rp 500.000

Menyetorkan ke kas negara sisa TUP untuk UM BPP sebesar Rp 500.000 (No.......)

24

30

PPK mengajukan SPP GU atas seluruh pengeluaran UP dan TUP bulan Maret 2011 kepada Pejabat Penguji SPM. SPM diterbitkan pada hari itu juga dan diajukan ke KPPN.

25

31

Menerima SP2D GUP dan GUP Nihil tanggal 31-03-2011 atas seluruh pengajuan SPM: •

•

SP2D GUP No.300Z sebesar Rp..................... terdiri dari: o

Kelompok Akun 5211 sebesar Rp .................

o

Kelompok Akun 5221 sebesar Rp...................

o


o


SP2D GUP Nihil No.301Z atas SPM sebesar Rp ............. (kelompok akun 5212).


168


Berdasarkan DIPA dan saldo akhir latihan sebelumnya, saudara diminta: 1) Melengkapi transaksi di atas, 2) Membukukan transaksi di atas dalam BKU dan buku-buku pembantu, serta 3) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas.

4. Rangkuman Uang muka secara sederhana dapat diartikan sebagai pembayaran sebelum diterimanya barang/jasa. Berdasarkan ketentuan

bendahara dapat memberikan

uang muka kepada pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas dan kepada BPP. Secara pembukuan, pembayaran uang muka belum diakui sebagai belanja dan karenanya tidak dicatat sebagai kredit, tapi debet-kredit. Pengakuan belanja atas uang muka dilakukan ketika pertanggungjawaban uang muka diterima oleh bendahara. Jadi secara prinsip dapat disimpulkan bahwa uang muka merupakan ”UP” nya bendahara pengeluaran kepada BPP dan Perjadin.


169


5. Tes Formatif a. Soal Benar-Salah 1.

B-S

Uang muka adalah uang yang dibayarkan setelah barang/jasa diterima namun bukti-bukti pengeluarannya belum ada.

2.

B-S

Uang muka pada prinsipnya boleh diberikan kepada siapa sajayang penting disertai tanda terima yang jelas.

3.

B-S

Namun berdasarkan ketentuan yang ada uang muka hanya dapat diberikan kepada BPP dan keperluan perjalanan dinas

4.

B-S

Secara prinsip pembukuan, uang muka sudah diakui sebagai belanja karena sudah mengurangi saldo kas bendahara.

5.

B-S

Dengan demikian ketika ada pengembalian sisa uang muka maka diakui sebagai pengembalian belanja.

6.

B-S

Pembukuan pembayaran tunai uang muka di buku pembantu uang muka adalah Debet

7.

B-S

Sedangkan pembukuan di buku pembantu kas tunai adalah Kredit.

8.

B-S

Pajak yang dipungut dan setorkan BPP pada prinsipnya tidak perlu dibukukan oleh bendahara karena bendahara tidak terlibat langsung memungut dan menyetorkan pajaknya.

9.

B-S

Jika terdapat kelebihan uang muka perjalanan dinas maka tidak perlu dikembalikan ke bendahara karena tinggal dikompensasikan dengan uang muka perjalanan dinas berikutnya.

10. B-S

BPP bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang dikuasainya.

b. Soal Pilihan Ganda 1. Secara teoritis pengertian uang muka adalah uang yang dibayarkan oleh bendahara ................... barang/jasa diterima: a. sebelum b. sesudah c. pada saat d. sesudah barang/jasa diterima namun bukti-bukti pengeluarannya belum ada. 2. Menurut peraturan, pihak-pihak yang dapat diberikan uang muka adalah: a. PPK b. Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas


170


c. Kepala kantor d. Semua jawaban benar 3. Pembukuan pembayaran uang muka oleh bendahara adalah: a. Karena berpengaruh mengurangi saldo kas bendahara maka kredit di BKU b. Karena berpengaruh mengurangi saldo UP maka kredit di buku pembantu UP. c. Karena belum diakui sebagai belanja namun uangnya sudah keluar maka dibukukan debet-kredit di BKU d. Karena belum diakui sebagai belanja maka tidak perlu dibukukan di BKU. 4. Pengakuan belanja atas uang muka oleh bendahara pengeluaran adalah pada saat: a. Dibayarkan kepada BPP b. Dibayarkan kepada Kepala kantor c. Dibayarkan oleh BPP d. Dipertanggungjawbkan oleh BPP kepada bendahara 5. Pembukuan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kepada bendahara adalah: a. Karena sudah diakui sebagai belanja maka dikredit di BKU b. Karena sudah diakui sebagai belanja maka dibukukan Debet-kredit di BKU c. Di contrapos sebesar uang muka kemudian di kredit sebesar pengeluaran. d. Tidak perlu dibukukan karena sudah dibukukan oleh penerima uang muka. 6. Jika terdapat sisa uang muka yang dikembalikan kepada bendahara maka pembukuannya di bendahara adalah: a. Diakui sebagai pengembalian uang muka, Debet di BKU. b. Diakui sebagai pengembalian belanja, Debet di BKU c. Diakui sebagai pengembalian uang muka, Debet-Kredit di BKU. d. Diakui sebagai pengembalian belanja, Debet-Kredit di BKU. 7. Pembukuan pembayaran kekurangan uang muka oleh bendahara adalah: a. Diakui sebagai pengeluaran belanja, Kredit di BKU b. Diakui sebagai pengeluaran belanja, Kredit di BKU c. Diakui sebagai pengeluaran uang muka, Kredit di BKU d. Diakui sebagai pengeluaran uang muka, Debet-Kredit di BKU


171


8. Jika pajak yang dipungut BPP sudah disetorkan ke kas negara pada saat penyampaian LPJ BPP ke bendahara maka pembukuannya: a. Debet di BKU b. Debet-Kredit di BKU c. Kredit di BKU d. Tidak perlu dibukukan karena sudah dibukukan di BPP 9. Jika pajakyang dipungut BPP belum disetorkan ke kas negara dan diserahkan bersama-sama LPJ ke bandahara maka pembukuannya: a. Debet di BKU b. Debet-Kredit di BKU c. Kredit di BKU d. Tidak perlu dibukukan karena sudah dibukukan di BPP 10. Berikut ini termasuk asas umum penatausahaan kas di BPP, kecuali: a. Ketentuan mengenai penatausahaan kas pada Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP b. BPP tidak bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan tidak

bertanggung

jawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

dilaksanakannya, karena pada hakikatnya tanggung jawab ada di Bendahara. c. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang dalam penguasaannya ke Kas Negara, sedangkan sisa UP wajib dikembalikan ke rekening Bendahara Pengeluaran. d. Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pemeriksaan kas sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan Kasus berikut ini terkait soal nomor 11 s.d. 15 Diketahui: Saldo BKU satker Pusdiklat Rp 12.000.000 Saldo BP Kas Tunai Rp 1.000.000 Saldo BP Bank Rp 2.000.000 Saldo UP Rp 10.000.000 11. Dilihat dari sisi tersimpannya uang bendahara, uang yang ada di pemegang uang muka sebesar: a. Rp 1.000.000 b. Rp 2.000.000 c. Rp 9.000.000


172


d. Rp 10.000.000 12. Jika hanya terdapat dua uang muka, dan saldo uang muka perjalanan dinas diketahui Rp3.000.000, maka saldo uang muka BPP sebesar Rp: a. Rp 3.000.000 b. Rp 10.000.000 c. Rp 9.000.000 d. Rp 6.000.000 13. Jika tidak ada uang yang bersumber dari LS bendahara maupun penerimaan lainnya, maka selisih antara BKU dengan buku pembantu UP kemungkinannya adalah saldo: a. Saldo kas tunai b. Saldo bank c. Saldo pajak yang belum disetorkan d. Saldo uang muka 14. Jika realisasi perjalanan dinas Rp 2.500.000 maka pembukuan LPJ perjalanan dinas di BKU adalah: a. Debet Rp 2.500.000, Kredit Rp 500.000 b. Debet-Kredit Rp 500.000, Kredit Rp 2.500.000 c. Kredit Rp 2.500.000, Debet Rp 500.000 d. Debet-Kredit Rp 2.500.000, Kredit Rp 500.000 15. Jika realisasi LPJ BPP sebesar Rp 7.000.000 maka pembukuannya di BKU adalah: a. Debet-Kredit Rp 1.000.000, Kredit Rp 7.000.000 b. Kredit Rp 7.000.000, Debet Rp 1.000.000 c. Debet-Kredit Rp 1.000.000, Kredit Rp 6.000.000 d. Debet Rp 7.000.000, Kredit Rp 6.000.000


173




s.d.

100%

Sangat Baik

81%

s.d.

90%

Baik

71%

s.d.

80%

Cukup

61%

s.d.

70%

Kurang

Kurang dari 60%

Sangat Kurang

Bila hasil perhitungan telah mencapai 81% atau lebih, Selamat… Saudara telah menguasai materi dengan baik, silakan lanjutkan mengerjakan soal latihan.


174


PENUTUP

Pembukuan bendahara pengeluaran merupakan standar kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang bendahara pengeluaran. Penguasaan akan materi ini

akan

memudahkan

tugas

dalam

menatausahakan

dan

mempertanggungjawabkan uang yang Saudara kelola. Sebagai ilmu praktis, pembukuan bendahara pengeluaran akan lebih mudah dikuasai jika setelah mempelajari teorinya, dilanjutkan dengan praktik mengerjakan soal-soal latihan. Oleh karena itu kerjakanlah soal-soal yang sudah disediakan. Teruslah berlatih sampai Saudara paham. Seorang bendahara yang baik di samping dibekali oleh pengetahuan teknis yang memadai, juga harus didukung oleh integritas yang baik. Jadilah seorang bendahara yang jujur, tegas, dan bertanggung jawab. Akhir kata, semoga modul pembukuan bendahara ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada

penulis

melalui email [email protected] atau hp 0852-164-95-796. Selamat bekerja, dan semoga sukses…

Sesungguhnya setelah kesukaran pasti datang kemudahan…


175


TES SUMATIF Setelah

saudara

menyelesaikan

materi

pelajaran

pembukuan

dan

pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, guna menguji kemampuan dan pemahaman saudara, coba kerjakan soal berikut ini dengan melingkari jawaban yang paling tepat: Bagian A: Soal Benar Salah 1

B

S

Pengertian Bendahara Pengeluaran menurut Undang-undang Keuangan Negara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan,

dan

mempertanggungjawabkan uang dan barang yang dikuasainya. 2

B

S

Salah satu tugas bendahara pengeluaran adalah melaksanakan pembukuan atas seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan belanja di satuan kerja.

3

B

S

Kewajiban melakukan pembukuan tersebut hanya berlaku bagi bendahara pengeluaran saja, tidak berlaku bagi bendahara pengeluaran pembantu.

4

B

S

Pembukuan

bendahara

pengeluaran

boleh

menggunakan

komputer atau tulis tangan. 5

B

S

Termasuk dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran adalah Surat Permintaan Pembayaran.

6

B

S

Pembukuan pencatatan

bendahara single

entry,

pengeluaran artinya

menggunakan

setiap

transaksi

sistem hanya

mempengaruhi satu sisi saja, debet atau kredit. 7

B

S

Pembukuan atas pembayaran tunai harus dilakukan di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai.

8

B

S

Pada

saat

bendahara

pengeluaran

menyerahkan


uang

176


muka/persekot kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sudah dicatat sebagai pengeluaran. 9

B

S

Karena biaya perjalanan dinas diberikan secara at cost, maka pada saat bendahara pengeluaran menyerahkan uang untuk keperluan perjalanan dinas yang akan dilakukan belum dicatat sebagai pengeluaran, tetapi dicatat sebagai uang muka dan perlu dibuat Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas.

10

B

S

Dengan bentuk kolom saldo, bendahara pengeluaran tidak perlu lagi

melakukan

penutupan

buku

setiap

bulan,

sebagai

penggantinya setiap bulan dilakukan pemeriksaan kas dan dituangkan dalam catatan hasil pemeriksaan kas. 11

B

S

Termasuk

dalam

dasar

hukum

pembukuan

bendahara

pengeluaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara

Kementerian

Negara/Departemen/Lembaga. 12

B

S

Secara teknis pembukuan bendahara pengeluaran perlu dilakukan karena tiadanya pencatatan yang dilakukan oleh pihak UAKPA ketika terjadi pembayaran melalui bendahara pengeluaran.

13

B

S

Tanggung jawab bendahara pengeluaran untuk membukukan seluruh penerimaan maupun pengeluaran terkait pelaksanaan APBN berarti juga bendahara ikut bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dibukukannya.

14

B

S

Salah satu penatausahaan kas menurut PMK 73 Tahun 2008 adalah BPP dapat diangkat oleh KPA karena alasan bendahara tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

15

B

S

Pengertian pembukuan bendahara dari sisi tujuan adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara


177


untuk kepentingan manajerial maupun pertanggungjawaban. 16

B

S

Sedangkan tinjauan dari sisi aktivitas, pembukuan bendahara pengeluaran berarti serangkaian kegiatan pencatatan yang dimulai dari identifikasi dokumen sumber, analisis transaksi, dan pencatatan dalam BKU dan buku pembantu.

17

B

S

Dilihat dari tempat tersimpannya uang, buku pembantu dapat dibagi menjadi buku pembantu kas tunai, buku pembantu kas bank, dan buku pembantu UP.

18

B

S

Sedangkan dilihat dari sisi sumber uangnya, buku pembantu terbagi atas buku pembantu pajak dan buku pembantu LS Bendahara.

19

B

S

Untuk membukukan penerimaan DIPA,bendahara memerlukan BKU, buku pembantu bank, dan buku pengawasan anggaran belanja.

20

B

S

Sedangkan untuk membukukan SP2D LS Pihak ketiga bendahara pengeluaran memerlukan BKU dan buku pembantu LS.

Bagian B: Soal Pilihan Ganda 1. Berikut ini adalah peraturan baru yang menjadi dasar hukum pembukuan Bendahara Pengeluaran sebagai pengganti dari KMK Nomor 332 Tahun 1968: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2005. c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 tahun 2009. d. Jawaban a dan c benar. 2. Pengertian Bendahara Pengeluaran menurut undang-undang adalah orang yang diberi tugas untuk…..uang negara. a. Menerima. b. Menggunakan. c. Menginvestasikan.


178


d. Semua jawaban benar. 3. Berikut ini uang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, kecuali yang berasal dari: a. Uang persediaan. b. Uang LS kepada Bendahara. c. Uang gratifikasi d. Uang pungutan pajak. 4. Sebelum melakukan pembayaran menggunakan UP yang dikelolanya, Bendahara Pengeluaran tidak harus: a. Menguji kebenaran perhitungan b. Menguji ketersediaan dana c. Meminta ijin kepada Kuasa BUN. d. Menguji kelengkapan dokumen 5. Berikut ini tidak termasuk dokumen sumber pengeluaran bendahara: a. Surat Setoran Pajak b. Surat Setoran Bukan Pajak c. Kuitansi. d. Faktur pajak. 6. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait tanggal pembukuan: a. Menggunakan dasar terjadinya transaksi. b. Atau tanggal diterimanya dokumen sumber. c. SP2D GUP Nihil yang diterbitkan setelah tanggal 31 Desember, tanggal pembukuannya menggunakan tanggal 31 Desember d. Semua jawaban benar. 7. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan di satker yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah: a. Ada perintah dari atasan. b. Diterbitkannya SPM oleh Pejabat Penguji SPM. c. Diterbitkannya SP2D oleh Kuasa BUN. d. Akhir bulan. 8. Prosedur pembukuan dimulai dari membukukan dokumen sumber di…. a. Buku Kas Umum b. Buku Pengawasan Anggaran c. Jurnal


179


d. Buku Pembantu 9. Berikut ini adalah dasar pencatatan transaksi dalam pembukuan bendahara pengeluaran, kecuali: a. Menggunakan asas bruto b. Menggunakan basis kas c. Menggunakan asas neto d. Jawaban a dan b benar. 10. Pengertian dari basis kas dalam pembukuan bendahara pengeluaran artinya bendahara akan mencatat sebagai penerimaan UP jika: a. Kasnya telah diambil dari bank. b. Kasnya telah dibayarkan kepada yang berhak. c. Kasnya telah masuk ke rekening bank. d. Kasnya sudah disimpan di brankas. 11. Berikut adalah pernyataan yang paling tepat mengenai penomoran bukti/dokumen sumber oleh bendahara pengeluaran: a. Penomoran bukti terserah bendahara, bukti juga boleh tidak diberi nomor. b. Hanya dokumen sumber pengeluaran saja yang harus diberi nomor bukti pembukuan. c. Setiap dokumen sumber harus diberikan nomor bukti pembukuan. d. Hanya dokumen sumber yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran saja yang harus diberi nomor bukti pembukuan. 12. Berikut

ini

adalah

fungsi

Buku

Kas

Umum,………..

dalam

rangka

pelaksanaan APBN, kecuali: a. Mencatat semua transaksi penerimaan. b. Mencatat semua transaksi pengeluaran c. Mencatat kewajiban pribadi bendahara. d. Mencatat penyaluran dana kepada BPP. 13. Berikut ini adalah buku pembantu menurut tempat tersimpannya uang, kecuali: a. Buku Pembantu UP b. Buku Pembantu Kas Tunai c. Buku Pembantu Bank d. Buku Pembantu BPP.


180


14. Berikut ini adalah buku pembantu menurut jenis uang yang dikelola Bendahara, kecuali: a. Buku Pembantu Pajak. b. Buku Pembantu LS Bendahara c. Buku Pembantu Kas Tunai. d. Buku Pembantu Lain-lain. 15. Berikut ini adalah fungsi Buku Pembantu UP: a. Mencatat transaksi pembayaran tunai b. Mencatat transaksi menerima SP2D GUP c. Mencatat transaksi pembayaran gaji d. Semua jawaban benar 16. Saldo dalam Buku Pembantu Kas Tunai menunjukkan: a. Jumlah UP yang dikelola Bendahara b. Jumlah pajak yang dipungut Bendahara c. Jumlah seluruh kas yang dikelola Bendahara d. Jumlah kas tunai yang dikelola Bendahara. 17. Saldo dalam Buku Pembantu UP menunjukkan: a. Jumlah seluruh dana yang dikelola oleh Bendahara b. Jumlah kas tunai yang dikelola Bendahara c. Jumlah uang muka dari KPPN d. Jumlah uang Bendahara yang tersimpan di bank. 18. Saldo dalam Buku Pengawasan Anggaran Belanja tidak menunjukkan: a. Sisa anggaran belanja yang masih tersedia. b. Sisa anggaran belanja yang masih bisa digunakan c. Realisasi anggaran belanja melalui Bendahara. d. Sisa anggaran yang belum digunakan. 19. Saldo dalam Buku Pembantu LS Bendahara menunjukkan: a. Seluruh dana yang berasal dari SP2D LS. b. Seluruh dana yang dikelola Bendahara c. Seluruh dana yang berasal dari SP2D LS Bendahara. d. Seluruh realisasi anggaran melalui Bendahara 20. Jika SP2D UP diterbitkan, maka pernyataan mana yang salah: a. Oleh UAKPA belum diakui sebagai realisasi belanja. b. Oleh Bendahara sudah diakui sebagai belanja.


181


c. Saldo di rekening bank bertambah d. Saldo UP bertambah 21. Jika SP2D LS diterbitkan itu artinya, kecuali: a. Oleh UAKPA sudah diakui sebagai realisasi belanja b. Oleh Bendahara sudah diakui sebagai realisasi belanja c. Sisa anggaran yang belum digunakan berkurang d. Sisa anggaran yang belum digunakan tetap. 22. Berikut ini adalah tata cara pembukuan menerima SP2D UP: a. BKU Debet b. Buku Pembantu Bank Debet c. Buku Pembantu UP Debet d. Semua jawaban benar 23. Berikut ini adalah bukan tata cara pembukuan pengambilan uang dari bank, kecuali: a. BKU Debet b. Buku Pembantu Bank Debet c. Buku Pembantu Kas Tunai Debet d. Buku Pembantu UP Debet 24. Berikut ini adalah tata cara pembukuan pembayaran tunai menggunakan UP, kecuali: a. BKU Kredit b. Buku Pembantu Bank Kredit c. Buku Pembantu Kas Tunai Kredit d. Buku Pembantu UP Kredit 25. Berikut ini adalah tata cara pembukuan menyerahkan uang muka untuk perjalanan dinas: a. BKU Debet b. BKU Kredit c. Buku Pembantu Kas Tunai Kredit d. Buku Pembantu UP Kredit 26. Berikut ini adalah tata cara pembukuan menerima pertanggungjawaban penggunaan uang muka perjalanan dinas: a. BKU Kredit b. Buku Pembantu UM Perjadin Kredit


182


c. Buku Pembantu Kas Tunai Kredit d. Jawaban a dan b benar. 27. Berikut ini adalah tata cara pembukuan untuk mencatat pertanggungjawaban persekot dari BPP: a. BKU Debet b. BKU Kredit c. BKU Debet dan Kredit d. Semua jawaban salah 28. Berikut ini adalah tata cara pembukuan untuk mencatat sisa persekot yang dikembalikan ke Bendahara: a. BKU Debet b. BKU Kredit c. BKU Debet dan Kredit d. Semua jawaban salah 29. Berikut ini adalah tata cara pembukuan menerima SP2D LS Bendahara: a. BKU Debet b. Buku Pembantu UP Debet c. Buku Pembantu Bank Debet d. Jawaban a dan c benar 30. Berikut ini adalah tata cara pembukuan menerima SP2D GUP Nihil: a. BKU Debet b. BKU Kredit c. BKU Debet dan Kredit d. Semua jawaban salah.


183


JAWABAN TES FORMATIF Kegiatan Belajar 1 Benar-Salah

Kegiatan Belajar 2 Benar-Salah

1

B

1

B

2

B

2

S

3

S

3

S

4

B

4

B

5

S

5

S

6

S

6

B

7

B

7

B

8

B

8

B

9

S

9

B

10

B

10

B

Pilihan Ganda

Pilihan Ganda

1

D

1

A

2

A

2

D

3

D

3

D

4

A

4

D

5

D

5

D

6

D

6

D

7

D

7

C

8

D

8

D

9

C

9

D

10

D

10

C

11

A

11

D

12

C

12

D

13

D

13

B

14

D

14

A

15

D

15

A


184


JAWABAN TES FORMATIF



1

B

1

S

2

S

2

B

3

S

3

B

4

B

4

B

5

B

5

S

6

S

6

B

7

S

7

B

8

S

8

S

9

B

9

S

10

B

10

S

Pilihan Ganda

Pilihan Ganda

1

B

1

C

2

D

2

B

3

B

3

A

4

D

4

B

5

C

5

D

6

D

6

A

7

D

7

B

8

D

8

C

9

A

9

A

10

A

10

B

11

D

11

D

12

D

12

A

13

C

13

B

14

D

14

C

15

A

15

C


185


JAWABAN TES FORMATIF

Kegiatan Belajar 5 Benar-Salah 1

S

2

S

3

B

4

S

5

S

6

B

7

B

8

S

9

S

10

B

Pilihan Ganda 1

A

2

B

3

C

4

D

5

A

6

C

7

D

8

B

9

A

10

B

11

C

12

D

13

C

14

B

15

A


186


JAWABAN TES SUMATIF Benar-Salah

Pilihan Ganda

1

B

1

D

2

B

2

A

3

S

3

C

4

B

4

C

5

S

5

D

6

B

6

D

7

B

7

C

8

S

8

A

9

B

9

C

10

B

10

C

11

B

11

C

12

B

12

C

13

S

13

A

14

S

14

C

15

B

15

C

16

B

16

D

17

S

17

C

18

B

18

C

19

S

19

C

20

S

20

B

21

D

22

D

23

C

24

B

25

C

26

D

27

B

28

C

29

D

30

C


187


DAFTAR ISTILAH

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

atau

Kepala

Kantor

Wilayah

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan

dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/ Lembaga. 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disebut BPP adalah bendahara

yang

melaksanakan

bertugas

pembayaran

membantu kepada

bendahara yang

berhak

pengeluaran guna

untuk

kelancaran

pelaksanaan kegiatan tertentu. 8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.


188


9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 10. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 11. Pejabat penanda tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 12. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 14. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari. 18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna


189


Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan. 19. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. 20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat

keputusan,

atau

bendahara

pengeluaran

untuk

belanja

pegawai/perjalanan. 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.


190


DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pembayaran Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan

dan

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara Kementerian Negara/Departemen/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Treassury Notional Pooling Bendahara Pengeluaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satker. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 Pelaksanaan

Penatausahaan

Pertanggungjawaban

dan

Bendahara

tentang Petunjuk

Penyusunan Kementerian

Laporan Negara/

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Perdirjen 66 Tahun 2005. Soemarso, Pengantar Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.


191

Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Recommend Documents