PELAPORAN BENDAHARA PENGELUARAN
5
Me nje la ska n Da sa r Hukum LPJ Be nda ha ra Pe ng e lua ra n
Me ne ra ng ka n Fo rm a t LPJ Be nda ha ra Pe ng e lua ra n
Me ne ra ng ka n Ta ta C a ra Pe nyusuna n LPJ Be nda ha ra Pe ng e lua ra n
Me nyusun LPJ Be nda ha ra Pe ng e lua ra n
Uraian dan Contoh
Dasar Hukum LPJ Bendahara Pengeluaran Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran adalah laporan yang dibuat
oleh
bendahara
pengeluaran
atas
uang
yang
dikelolanya
sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan uang. LPJ bendahara pengeluaran merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam dalam: 1.
PP Nomor 8 tahun 2006, pasal 31 ayat (1); “Bendahara pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN”.
2.
PMK Nomor 162 tahun 2013, pasal 38 ayat (1); “Bendahara pengeluaran wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya”.
3.
Perdirjan Nomor 03 tahun 2014, pasal 10 ayat (1); “Bendahara pengeluaran wajib menyusun LPJ Bendahara secara bulanan atas uang yang dikelolanya”.
Format LPJ Bendahara Pengeluaran Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 31 ayat (2), laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode. PMK 162 tahun 2013 pasal 38 ayat (3) menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran paling sedikit menyajikan informasi tentang: 1.
Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir pada buku-buku pembantu.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
2.
Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo rekening bank/pos.
3.
Hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan UAKPA.
4.
Penjelasan atas selisih jika ada, antara saldo buku dan saldo kas. Format
laporan
pertanggungjawabannya
diatur
dalam
Peraturan
Dirjen
Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014 sebagai berikut:
Gambar 5.1. Format Laporan Pertanggungjawaban Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
Tata Cara Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran
Laporan
pertanggungjawaban
bendahara
pengeluaran
disusun
setiap
bulan
berdasarkan pembukuan bendahara yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA. Tata cara penyusunan laporannya adalah sebagai berikut: 1. Siapkan BKU dan buku-buku pembantu 2. Jumlahkan kolom debet disetiap buku pembantu 3. Jumlahkan kolom kredit disetiap buku pembantu 4. Hitunglah jumlah kuitansi UP yang belum di GU-kan dengan cara mengurangi UP dengan saldo UP. 5. Isikan hasinya ke dalam format LPJ.
Simulasi Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran
1.
LPJ Bulan Januari Berikut ini adalah BKU dan buku-buku pembantu pembukuan bulan Januari 20x1 sebagai dasar penyusunan LPJ.
BUKU KAS UMUM Tanggal 1 6 Januari 20x1 7 Januari 20x1 10 Januari 20x1 15 Januari 20x1
16 Januari 20x1 27 Januari 20x1 30 Januari 20x1 31 Januari 20x1
Nomor Bukti 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
Uraian 3 SP2D UP No.100A tgl.06-01-20x1 PU Bank Tagihan listrik Januari 20x1 Pembayaran ATK Toko Jaya Pungut PPN Pungut PPh 22 Setor PPN Setor PPh 22 Pembayaran ATK Toko Raya SP2D GUP No.100D tgl. 30-01-20x1 SP2D LS Bendahara No.100E tgl.31-01-20x1
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Debet 4 10.000.000 10.000.000
Kredit 5 10.000.000 3.000.000 5.500.000
500.000 75.000 500.000 75.000 750.000 9.250.000 1.200.000
200.000,00
Saldo 6 10.000.000 10.000.000 7.000.000 1.500.000 2.000.000 2.075.000 1.575.000 1.500.000 750.000 10.000.000 11.000.000
4
BP Kas Tunai
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Tanggal 1 7 Januari 20x1 10 Januari 20x1 15 Januari 20x1
16 Januari 20x1 27 Januari 20x1
Nomor Bukti 2 002 003 004 005 006 007 008 009
Uraian 3 PU Bank Tagihan listrik Januari 20x1 Pembayaran ATK Toko Jaya Pungut PPN Pungut PPh 22 Setor PPN Setor PPh 22 Pembayaran ATK Toko Raya
Debet 4 10.000.000
Kredit 5 3.000.000 5.500.000
500.000 75.000
10.575.000
500.000 75.000 750.000 9.825.000
Saldo 6 10.000.000 7.000.000 1.500.000 2.000.000 2.075.000 1.575.000 1.500.000 750.000
BP Bank
BUKU PEMBANTU BANK
Tanggal 1 6 Januari 20x1 7 Januari 20x1 30 Januari 20x1 31 Januari 20x1
Nomor Bukti 2 001 002 010 011
Uraian 3 SP2D UP No.100A tgl.06-01-20x1 PU Bank SP2D GUP No.100D tgl. 30-01-20x1 SP2D LS Bendahara No.100E tgl.31-01-2014
Debet 4 10.000.000
Kredit 5 10.000.000
9.250.000 1.000.000 20.250.000
10.000.000
Saldo 6 10.000.000 9.250.000 10.250.000
BP UP
BUKU PEMBANTU UP
Tanggal 1 6 Januari 20x1 10 Januari 20x1 15 Januari 20x1 27 Januari 20x1 30 Januari 20x1
Nomor Bukti 2 001 003 004 009 010
Uraian 3 SP2D UP No.100A tgl.06-01-20x1 Tagihan listrik Januari 20x1 Pembayaran ATK Toko Jaya Pembayaran ATK Toko Raya SP2D GUP No.100D tgl. 30-01-20x1
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Debet 4 10.000.000
Kredit 5 3.000.000 5.500.000 750.000
9.250.000 19.250.000
Saldo 6 10.000.000 7.000.000 1.500.000 750.000 10.000.000
9.250.000
5
BP LS Bendahara BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Tanggal 1 31 Januari 20x1
Nomor Uraian Bukti 2 3 011 SP2D LS Bendahara No.100E tgl.31-01-20x1
Debet 4 1.000.000 1.000.000
Saldo
Kredit 5
6 1.000.000 -
BP Pajak BUKU PEMBANTU PAJAK
Tanggal
No.Bukti
Uraian
1
2
3
15 Januari 20x1
005 006 007 008
16 Januari 20x1
Pungut dari Toko Jaya Pungut dari Toko Jaya Setor PPN dari Toko Jaya Setor PPh 22 dari Toko Jaya
Debet PPN 4
PPh 21 5
PPh 22 6
PPh 23 7
PPh lainnya 8
Kredit 9
500.000 75.000
500.000
75.000
500.000 75.000 575.000
Saldo 10 500.000 575.000 75.000 -
Selanjutnya BKU diambil saldo akhir dan nomor bukti terakhirnya, sedangkan bukubuku pembantu diambil total penjumlahan debet dan kreditnya, kemudian dimasukkan ke dalam format LPJ. Jika diketahui uang saldo uang dibrankas sama dengan saldo di BP Kas Tunai dan saldo rekening koran sama dengan saldo BP bank, serta tidak ada perbedaan antara saldo UP menurut bendahara dengan UAKPA, maka LPJ bulan Januari 20x1 adalah sebagai berikut:
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
Form LPJ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Tahun Anggaran Pengeluaran Bulan: JANUARI 20x1 Kementerian/lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan telp. Dokumen Nomor dokumen Tanggal Dokumen Tahun Anggaran KPPN
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN : (011) BADAN DIKLAT KEUANGAN : (02) JAWA BARAT : (123456) PUSDIKLAT BENDAHARA : JL. RAYA PUNCAK KM.71 : DIPA : 015/11.2/123456/20X1 : 05 Desember 20X0 : 20X1 : (023) BOGOR
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp 11.000.000 dan Nomor Bukti Terakhir 011 Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. BP Kas, BPP, dan Uang Muka 0 30.825.000 19.825.000 11.000.000 1. BP Kas (Tunai dan Bank) 0 30.825.000 19.825.000 11.000.000 2. BP BPP 0 0 0 0 3. BP UANG MUKA 0 0 0 0 B. BP Selain Kas, BPP, UM 0 20.825.000 9.825.000 11.000.000 1. BP UP 0 19.250.000 9.250.000 10.000.000 2. BP LS Bendahara 0 1.000.000 0 1.000.000 3. BP Pajak 0 575.000 575.000 0 4. BP Lain-lain 0 0 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM GU-kan sebesar Rp 0 II. Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang tunai di brankas 2. Uang di rekening bank (terlampir daftar rincian rekening) 3. Jumlah kas
Rp750.000 Rp10.250.000 Rp11.000.000
III. Selisih Kas 1 Saldo akhir BP Kas (I.A.1) 2 Jumlah Kas (II.3) 3 Selisih Kas
Rp11.000.000 Rp11.000.000 Rp0
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 1 Saldo UP 2 Kuitansi UP 3 Jumlah UP 4 Saldo UP menurut UAKPA 5 Selisih Pembukuan UP
Rp10.000.000 Rp0 Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0
V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (jika ada) 1 …………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………… Jakarta, 31 Januari 20x1 Mengetahui, KPA atau PPK atas nama KPA,
Bendahara Pengeluaran,
Amanah Nip 197007071990031001
Jujur Nip 198008081999031001
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
2.
LPJ Bulan Pebruari Penyusunan LPJ bulan Pebruari pada prinsipnya sama dengan proses penyusunan bulan Januari.
BUKU KAS UMUM Tanggal 1 3 Pebruari 20x1 3 Pebruari 20x1 4 Pebruari 20x1 5 Pebruari 20x1 6 Pebruari 20x1 14 Pebruari 20x1 25 Pebruari 20x1
Nomor Bukti 2 012 013 014 015 016 017
Uraian 3 Saldo awal PU Bank Pembayaran honor pengelola keuangan Uang Muka BPP Uang Muka Perjadin Pertanggungjawaban perjadin LPJ BPP-fullboard meeting LPJ BPP-pengembalian sisa uang muka LPJ BPP-pajak
Debet
Kredit
4
5
7.000.000 5.000.000 3.000.000
100.000 100.000
7.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 4.900.000 100.000 100.000
Saldo 6 11.000.000 11.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.000.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
BP Kas Tunai
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Tanggal 1 3 Pebruari 20x1 3 Pebruari 20x1 4 Pebruari 20x1 5 Pebruari 20x1 25 Pebruari 20x1
Nomor Bukti 2 012 013 014 017
Uraian 3 Saldo awal PU Bank Pembayaran honor pengelola keuangan Uang Muka BPP LPJ BPP-pengembalian sisa uang muka
Debet
Kredit
4
5
7.000.000 1.000.000 5.000.000 100.000 7.100.000
6.000.000
Uraian
Debet
Kredit
3
4
5
Saldo 6 750.000 7.750.000 6.750.000 1.750.000 1.850.000
BP Bank
BUKU PEMBANTU BANK
Tanggal 1 3 Pebruari 20x1 3 Pebruari 20x1 6 Pebruari 20x1
Nomor Bukti 2 012 015
Saldo awal PU Bank Uang Muka Perjadin
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7.000.000 3.000.000 10.000.000
Saldo 6 10.250.000 3.250.000 250.000
8
BP UP BUKU PEMBANTU UP
Tanggal 1 3 Pebruari 20x1 14 Pebruari 20x1 25 Pebruari 20x1
Nomor Bukti 2 016 017
Uraian 3 Saldo awal Pertanggungjawaban perjadin LPJ BPP-fullboard meeting
Debet
Kredit
4
5
-
3.000.000 4.900.000 7.900.000
Saldo 6 10.000.000 7.000.000 2.100.000
BP LS Bendahara
BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Tanggal 1 3 Pebruari 20x1 4 Pebruari 20x1
Nomor Bukti 2 013
Uraian
Debet
Kredit
3
4
5
Saldo awal Pembayaran honor pengelola keuangan
1.000.000 1.000.000
Saldo 6 1.000.000 -
BP BPP BUKU PEMBANTU BPP Nomor Uraian Bukti 1 2 3 5 Pebruari 20x1 014 Uang muka BPP 25 Pebruari 20x1 017 LPJ BPP-fullboard meeting LPJ BPP-pengembalian sisa uang muka LPJ BPP-pajak Tanggal
Debet 4 5.000.000
100.000 5.100.000
Kredit 5 4.900.000 100.000 100.000 5.100.000
Saldo 6 5.000.000 100.000 -
BP Uang Muka
BUKU PEMBANTU UANG MUKA Nomor Uraian Bukti 1 2 3 6 Pebruari 20x1 015 Uang Muka Perjadin 14 Pebruari 20x1 016 Pertanggungjawaban perjadin Tanggal
Debet 4 3.000.000 3.000.000
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Kredit 5 3.000.000 3.000.000
Saldo 6 3.000.000 -
9
BP Pajak BUKU PEMBANTU PAJAK
Tanggal
No.Bukti
Uraian
1
2
3
25 Pebruari 20x1
Debet PPN 4
017 LPJ BPP-Fullboard meeting
PPh 21 5
100.000 100.000
PPh 22 6
PPh 23 7
PPh lainnya 8
Kredit
Saldo
9
10
100.000 100.000
-
Jika diketahui tidak ada perbedaan antara saldo fisik dengan saldo buku, serta saldo UP menurut bendahara dengan UAKPA, maka LPJ bulan Pebruari 20x1 adalah sebagai berikut:
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
10
Form LPJ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Tahun Anggaran Pengeluaran Bulan: PEBRUARI 20x1 Kementerian/lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan telp. Dokumen Nomor dokumen Tanggal Dokumen Tahun Anggaran KPPN
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN : (011) BADAN DIKLAT KEUANGAN : (02) JAWA BARAT : (123456) PUSDIKLAT BENDAHARA : JL. RAYA PUNCAK KM.71 : DIPA : 015/11.2/123456/20X1 : 05 Desember 20X0 : 20X1 : (023) BOGOR
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp 2.100.000 dan Nomor Bukti Terakhir 017 Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. BP Kas, BPP, dan Uang Muka 11.000.000 15.200.000 24.100.000 2.100.000 1. BP Kas (Tunai dan Bank) 11.000.000 7.100.000 16.000.000 2.100.000 2. BP BPP 0 5.100.000 5.100.000 0 3. BP UANG MUKA 0 3.000.000 3.000.000 0 B. BP Selain Kas, BPP, UM 11.000.000 100.000 9.000.000 2.100.000 1. BP UP 10.000.000 0 7.900.000 2.100.000 2. BP LS Bendahara 1.000.000 0 1.000.000 0 3. BP Pajak 0 100.000 100.000 0 4. BP Lain-lain 0 0 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM GU-kan sebesar Rp 7.900.000 II. Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang tunai di brankas 2. Uang di rekening bank (terlampir daftar rincian rekening) 3. Jumlah kas
Rp1.850.000 Rp250.000 Rp2.100.000
III. Selisih Kas 1 Saldo akhir BP Kas (I.A.1) 2 Jumlah Kas (II.3) 3 Selisih Kas
Rp2.100.000 Rp2.100.000 Rp0
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 1 Saldo UP 2 Kuitansi UP 3 Jumlah UP 4 Saldo UP menurut UAKPA 5 Selisih Pembukuan UP
Rp2.100.000 Rp7.900.000 Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0
V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (jika ada) 1 …………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………… Jakarta, 28 Pebruari 20x1 Mengetahui, KPA atau PPK atas nama KPA,
Bendahara Pengeluaran,
Amanah Nip 197007071990031001
Jujur Nip 198008081999031001
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
11
Rangkuman •
LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan laporan yang wajib dibuat oleh bendahara pengeluaran atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
•
Format dan tata cara penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran mengacu pada peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03 Tahun 2014.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
12