BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1401, 2014
KEMENHUT. Bendahara. Pengelolaan APBN. Tanggung Jawab. Pemberhentian. Pembebastugasan. Pengangkatan. Tata Cara.
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.77/MENHUT-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN, PEMBERHENTIAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 telah diatur tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.
bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pembebastugasan, Pemberhentian dan Tanggung
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
2
Jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pemegang Uang Persediaan pada Satuan Kerja dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkup Kementerian Kehutanan; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1401
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN, PEMBERHENTIAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3.
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
4.
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan Pajak dan Hibah.
5.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker, adalah unit organisasi lini Kementerian Kehutanan yang melaksanakan kegiatan Kementerian Kehutanan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6.
DanaDekonsentrasi adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan pelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1401
pelaksanaannya kepada Menteri Kehutanan. 7.
Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari Kementerian Kehutanan kepada daerah dan desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri Kehutanan.
8.
Surat Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SKPA adalah dokumen pemberian kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran tertentu kepada Kuasa Pengguna Anggaran lainnya untuk menggunakan sebagian kredit anggaran dalam rangka melaksanakan sebagian/seluruh paket pekerjaan yang telah ditentukan.
9.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Kehutanan.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kehutanan. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 12. PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 13. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 14. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara. 15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN. 16. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Kehutanan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
6
17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja Kementerian Kehutanan. 18. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP, adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 19. Pemegang Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PUP, adalah staf pengelola keuangan yang ditunjuk dan diberi tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan uang persediaan. 20. Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disingkat P2BPn, adalah petugas yang ditunjuk dan diberi tugas membantu Bendahara Penerimaan yang berfungsi menerima uang dari wajib bayardalam pengelolaan PNBP. 21. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Teknis Profesional dan Administrasi sesuai dengan Kerangka Sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. 22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 23. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. 24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 25. SuratPerintah Membayaryang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 26. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan UP. 27. Surat
Perintah
Membayar
Tambahan
Uang
Persediaan
yang
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
7
selanjutnya disingkat SPM-TUP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan TUP. 28. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 29. Surat Bukti Setor yang selanjutnya disingkat SBS, adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan kepada penyetor. 30. Surat Perintah Membayar Langsung kepada Bendahara yang selanjutnya disingkat SPM-LS Bendahara, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada Bendahara Pengeluaran. 31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 32. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disingkat LPJ-Bendahara, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 33. LaporanPertanggungjawabanBendaharaPengeluaranPembantu yang selanjutnya disingkat LPJ-BPP, adalah laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 34. Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja. 35. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut dengan SPBy, adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju. 36. Dokumen Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan bendahara. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a.
Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan serta Pemegang Uang Persediaan;
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
8
b.
Pembebastugasan sementara dan pengangkatan kembali Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c.
Pemberhentian Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Pejabat Pengganti;
d.
Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
e.
Pembukuan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pemegang Uang Persediaan;
f.
Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu oleh KPA/PPK dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA; dan
g.
Penyusunan, penatausahaan, dan penyampaian LPJ. Pasal 3
Pengelola Perbendaharaan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan serta Pemegang Uang Persediaan pada Satuan Kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 4 (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. (2) BPPbertanggungjawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran. (3) P2BPn bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya. (4) PUP bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran atas uang yang berada dalam pengelolaannya. Pasal 5 (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Bendahara Pengeluaran dan BPP merupakan wajib pungut atas pajak yang timbul karena adanya pembayaran UP. (2) Bendahara Pengeluaran dan BPP harus menatausahakan uang dari kegiatannya sebagai wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
www.peraturan.go.id
9
2014, No.1401
(3) P2BPnharusmenatausahakan uang yang diterima dan menyerahkan/menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya. (4) PUP harus menatausahakan uang dari Bendahara Pengeluaran atas uang yang berada dalam pengelolaannya. BAB II PENGANGKATANBENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN Pasal 6 (1) Menteri Kehutanan berwenang mengangkat Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal untuk pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kementerian Kehutanan Pusat dan untuk Satuan Kerja di daerah didelegasikan kepada Koordinator Unit Pelaksana Teknis di Daerah. (3) Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Surat Keputusan. (4) Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. (5) Jabatan Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, PP-SPM, atau Kuasa BUN. (6) JabatanBendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak boleh saling merangkap. (7) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia, jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat saling merangkap dengan izin Kuasa BUN. (8) Dalam hal tidak terdapat perubahan Pejabat yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada saat pergantian periode tahun anggaran,
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
10
pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tahun anggaran yang lalu masihtetap berlaku. Pasal 7 Pengangkatan BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal: a.
terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan kedudukan Bendahara Pengeluaran; dan
b.
beban kerja Bendahara Pengeluaran penilaian Kepala Satuan Kerja.
sangat
dengan
berat
tempat
berdasarkan
Pasal 8 (1) Pengangkatan PUP dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal: a.
bilamana KPA dibantu oleh lebih dari 1 PPK;
b.
beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Satuan Kerja.
(2) Pengangkatan PUP sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan mencantumkan tugas dan wewenang PUP. (3) Dalam penetapan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa PA dapat menetapkan satu atau beberapa PUP pada Satuan Kerja sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DIPA Satuan Kerja yang dikelolanya. Pasal 9 (1) Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan, Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan (P2BPn) yang berfungsi untuk: a.
Menerima uang dari wajib bayar; dan
b.
Menyampaikan uang yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan atau langsung menyetorkannya ke Kas Negara atasnama Bendahara Penerimaan.
(2) Penyampaian uang oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan harus disertai dengan bukti penerimaan. (3) Format bukti penerimaan dan teknis penyampaian uang oleh petugas kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja. (4) Penunjukkan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
www.peraturan.go.id
11
2014, No.1401
a.
Lokasi penerimaan berbeda dengan lokasi tempat Bendahara Penerimaan berada; dan
b.
Beban kerja yang berat dan tidak memungkinkan dilakukan sendiri oleh Bendahara Penerimaan.
untuk
Pasal 10 (1) Setiap orang yang akan diangkat menjadi Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.
Bendahara Pengeluaran
(2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. (3) Dalam hal proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah sebagai berikut: a.
Pegawai Negeri;
b.
Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
c.
Golongan Minimal II/b atau sederajat. Pasal 11
Persyaratan sebagai Pemegang Uang Persediaan, adalah sebagai berikut : (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil. (2) Diutamakan yang memiliki sertifikat Bendahara Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. (3) Bilamana pada Satuan Kerja tidak terdapatpegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk pegawai yang berpendidikan SLTA atau sederajat. (4) Bilamana tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat diangkat Pegawai Tidak Tetap dengan pendidikan minimal Diploma III. (5) Sehat rohani dan jasmani, bertanggungjawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. BAB III PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA DANPENGANGKATAN KEMBALI BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Pasal 12 Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
12
Dalam proses pemeriksaan terdapat dugaan bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; atau a.
Terjadi sesuatu yang menyebabkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu paling singkat 3 (tiga) bulan. Pasal 13
(1) DalamhalBendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran danBendahara Pengeluaran Pembantu dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Jenderal menetapkan pejabat pengganti untuk Satker Kementerian Kehutanan Pusat dan Satker di daerah oleh Koordinator Unit Pelaksana Teknis. (2) Pengangkatan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam surat keputusan. (3) Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyerahkan tugas dan tanggungjawab beserta seluruh dokumen dalam rangka pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengganti Bendahara. (4) Penyerahan tugas dan tanggungjawab serta dokumen pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPA. (5) Hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan serah terima tugas dan tanggungjawab serta dokumen pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima. Pasal 14 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Sekretaris Jenderal/Koordinator UPT dapat mengangkat kembali Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dimaksud pada jabatannya. (2) Dalam hal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dibebastugaskan sementara
www.peraturan.go.id
13
2014, No.1401
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, kembali bertugas di lingkungan Satuan Kerjanya, Sekretaris Jenderal/Koordinator UPT dapat mengangkat kembali pada jabatannya. (3) Pengangkatan kembali Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Sekretaris Jenderal untuk Kementerian Kehutanan Pusat dan Koordinator Unit Pelaksana Teknis untuk Satuan Kerja di daerah. (4) Pengangkatan kembali Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dituangkan dalam surat keputusan. (5) Keputusan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) sekaligus memberhentikan pejabat pengganti. BAB IV PEMBERHENTIAN DANPENETAPAN PEJABAT PENGGANTI BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Pasal 15 Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu dapat diberhentikan apabila:
dan
Bendahara
a.
dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
b.
dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;
d.
sakit berkepanjangan;
e.
meninggal dunia; atau
f.
mutasi/berpindah tempat kerja. Pasal 16
(1) Dalam hal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretaris Jenderal/Koordinator UPT mengganti Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dimaksud dan menetapkan pejabat baru. (2) Penetapan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam surat keputusan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
14
(3) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya beserta seluruh dokumen dalam rangka pelaksanaan tugasnya kepada pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyerahan tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaan tugas kepada pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPA. (5) Hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan serah terima tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima. BAB V PENATAUSAHAAN KAS Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/ Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN. (3) Pembukaan rekening atas nama Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening pemerintah pada lingkup Kementerian Kehutanan. (4) Dalam hal Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran juga mengelola rekening lainnya maka Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran juga harus menatausahakan uang yang ada dalam rekening tersebut dan pembukuannya secara terpisah. (5) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum/Kantor Pos.
www.peraturan.go.id
15
2014, No.1401
(6) Dalam rangka penarikan uang dari rekening Bendahara Penerimaan, Pejabat yang berwenang menandatangani cek untuk pengambilan uang di Bank Umum/Kantor Pos adalah Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara dan Bendahara Penerimaan. (7) Dalam rangka penarikan uang dari rekening Bendahara Pengeluaran/BPP, Pejabat yang berwenang menandatangani cek untuk pengambilan uang di Bank Umum/Kantor Pos adalah KPA dan PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran/BPP. Bagian Kedua Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan Pasal 18 (1) Bendahara Penerimaan menatausahakan semua uang yang dikelolanya baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara. (2) Penerimaan negara pada Satuan Kerja di lingkup Kementerian Kehutanan tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur khusus dalam peraturan perundangundangan tersendiri. (3) Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (4) Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima secara langsung penerimaan tertentu dari wajib setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan wajib: a.
membuat dan menyampaikan SBS lembar ke-1 kepada penyetor dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan bendahara;
b.
menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penerimaan tersebut, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang penyetorannya diatur secara khusus.
(5) Dalam hal terdapat penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penyetorannya diatur secara khusus, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening yang telah mendapat persetujuan BUN/Kuasa BUN. (6) Bentuk, nama, dan format SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur oleh masing-masing Kementerian. Pasal 19 (1) Bendahara
Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
penerimaan penerimaan dari P2BPn dalam Pasal
16
negara ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat negara tersebut diterima, baik dari wajib setor maupun kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud 9.
(2) Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal: a.
Terkendala jam operasional Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi; dan
b.
PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan.
(3) Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara harus menggunakan formulir SSBP/dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 20 (1) Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala dalam hal: a.
Layanan Bank/Pos Persepsi Penerimaantidaktersedia;
yang
sekota
b.
Kondisi geografis satuan kerja melakukan penyetoran setiap hari;
yang
c.
Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/ kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 (dua) jam; dan
d.
Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh.
tidak
Bendahara
memungkinkan
(2) Penyetoran sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bagian Ketiga Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran dan BPP Pasal 21 (1) Jenis-jenis uang/surat berharga yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP meliputi: a.
Uang Persediaan;
b.
Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS Bendahara;
c.
Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi Bendahara selaku wajib pungut;
www.peraturan.go.id
17
2014, No.1401
d.
Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara; dan
e.
Uang/surat berharga lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh Bendahara.
(2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alasan apapun. Pasal 22 (1) Bendahara Pengeluaran menerima UP/TUP/GUP dari Kuasa BUN untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor seharihari. (2) Dalam hal Sekretaris Jenderal/Koordinator UPT telah menetapkan adanya BPP di lingkup Satuan Kerja berkenaan, Bendahara Pengeluaran dapat menyalurkan dana UP/TUP dan uang dari SPM-LS Bendahara kepada BPP. (3) Bendahara Pengeluaran harus menyampaikan daftar rincian jumlah UP yang dikelola oleh masing-masing BPP kepada PP-SPM pada saat pengajuan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP kepada KPPN. (4) Untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyimpan dana UP/TUP yang diterimanya dalam brankas sesuai dengan ketentuan. (5) Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyimpan sisa uang UP/TUP selain kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada rekening sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2). (6) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (7) Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK. Pasal 23 (1) Penyaluran dana UP kepada BPP dan/atau PUP oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan berdasarkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA, dengan dilampiri rincian kebutuhan dana masing-masing BPP. (2) Atas penyaluran dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi/bukti penerimaan atas
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
18
penyaluran dana UP sebanyak 2 (dua) lembar dengan ketentuan: a.
lembar ke-1 disampaikan kepada BPP sebagai bukti bahwa dana UP telah diterima oleh BPP;
b.
lembar ke-2 disimpan oleh Bendahara Pengeluaran.
(3) Dalam hal penggunaan UP pada BPP telah mencapai paling kurang 50% (lima puluh perseratus), BPP dapat mengajukan penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran. (4) Atas permintaan penggantian UP dari BPP, Bendahara Pengeluaran dapat memberikan dana UP yang dikelolanya dalam hal masih tersedia dana UP. (5) Dalam hal dana UP di Bendahara Pengeluaran tidak mencukupi,Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan permintaan penggantian UP kepada KPPN melalui PPK. Pasal 24 (1) Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melaksanakan pembayaran UP setelah menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. (2) SPBy sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa: a.
Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan
b.
Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK.
(3) Berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara Pengeluaran/BPP wajib melakukan pengujian atas: a.
kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
b.
kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1)
pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
2)
nilai tagihan yang harus dibayar;
3)
jadwal waktu pembayaran; dan
4)
ketersediaan dana yang bersangkutan.
c.
kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;
d.
ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
www.peraturan.go.id
19
2014, No.1401
Pasal 25 (1) Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Dalam hal pengujian perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan kepadanya. Pasal 26 (1) Dalam hal SPBy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk pembayaran uang muka kerja, selain dilampiri dengan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), SPBy dimaksud harus dilampiri: a.
rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
b.
rencana kebutuhan dana; dan
c.
batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.
(2) Atas dasar rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan rencana kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Bendahara Pengeluaran/ BPP melakukan pengujian ketersediaan dananya. (3) Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan kepada PUP berupa uang muka kerja apabila pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Pasal 27 (1) Bendahara Pengeluaran/BPP harus menguji bukti pengeluaran atas pertanggungjawaban uang muka kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dari PUP sebagai penerima uang muka kerja. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, PUP sebagai penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan teguran tertulis kepada PUP untuk segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja yang diberikan kepadanya. (4) Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan tembusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK.
teguran
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
20
Pasal 28 (1) Bendahara Pengeluaran/BPP harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan oleh PUP. (2) Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyetorkan pajak atas tagihan dalam SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara. (3) Dalam hal Bendahara Pengeluaran/BPP menerima dan mengelola PNBP, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyetorkan PNBP dimaksud ke Kas Negara. (4) Bendahara Pengeluaran/BPP menyetorkan pajak yang dikelolanya ke Kas Negara dengan menggunakan formulir SSP/dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan SSP, dengan menggunakan akun sesuai dengan jenis pajak berkenaan. (5) Bendahara Pengeluaran/BPP menyetorkan PNBP yang dikelolanya ke Kas Negara dengan menggunakan formulir SSBP termasuk setoran pengembalian belanja yang bersumber dari SPM tahun anggaran yang lalu, dengan menggunakan akun sesuai penyetoran terkait. Pasal 29 (1) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP dan/atau PUP harus menyetorkan seluruh sisa UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran. (2) Atas penerimaan setoran sisa UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran menerbitkan kuitansi/tanda terima setoran sisa UP/TUP dari BPP dan/atau PUP sebanyak 2 lembar, dengan ketentuan: a.
lembar ke-1 disampaikan kepada BPP/PUP;
b.
lembar ke-2 disimpan oleh Bendahara Pengeluaran. Pasal 30
(1) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang hak negara selain UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara. (2) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP dan seluruh uang hak negara yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara. Pasal 31 (1) Bendahara Pengeluaran/BPP harus memperhitungkan danmemungut/memotong pajak atas pembayaran yang bersumber dari SPM-LS Bendahara.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
21
(2)
Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyetorkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara menggunakan SSP/dokumen lain yang dipersamakan dengan SSP.
(3)
Dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara.
(4)
Dalam hal tidak dimungkinkan untuk menyetor sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara secepatnya, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyetorkan sisa uang dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SP2D dari KPPN. Bagian Keempat Penatausahaan Kas Pemegang Uang Persediaan Pasal 32
(1)
(2)
Wewenang PUP antara lain: a.
Menerima Uang Pengeluaran;
Muka
UP/TUP
dan
LS
dari
Bendahara
b.
Melakukan pembayaran atas uang muka UP/TUP dan LS yang diterima dari Bendahara Pengeluaran, untuk keperluan kegiatan kepada pelaksana kegiatan;
c.
Membayarkan kegiatan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada butir b, yang tidak dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kepada Penyedia Barang/Jasa;
d.
Membayarkan uang muka UP kepada penerima/penyedia barang/jasa paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;
e.
Dapat menyimpan uang tunai yang belum dibayarkan kepada pelaksana kegiatan dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran;
f.
Mengajukan penggantian (revolving) UP yang telah diterima dan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
Mekanisme Pengajuan Uang Muka, meliputi: a.
PUP dapat mengajukan permintaan uang muka UP/TUP dan LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan kegiatan dalam 5 (lima) hari kerja disertai:
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
b.
22
1)
Rincian rencana penggunaan uang muka UP/TUP dan LS.
2)
Kuitansi dan Surat Permintaan Pembayaran (SPBy) yang telah ditandatangani oleh PUP dan PPK atas nama KPA yang terkait.
Permintaan uang muka UP sebagaimana dimaksud pada butir a, kepada Bendahara Pengeluaran dengan persyaratan:
1)
Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS.
2)
Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan uang muka UP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA yang dikelola. a.
Pemberian uang muka UP kepada PUP dari Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada butir a dapat diberikan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jenis kegiatan yang bisa dibayarkan melalui UP, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;
b.
Uang Muka UP harus dipertanggungjawabkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal pengambilan uang muka UP, dan dapat dilakukan secara bertahap;
c.
Uang Muka TUP harus dipertanggungjawabkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal pengambilan uang muka TUP, namun harus memperhatikan batas terakhir pertanggungjawaban TUP dan dapat dilakukan secara bertahap.
(3) Mekanisme Penyelesaian Tagihan Uang Muka UP, meliputi: a.
Pelaksana kegiatan mengajukan tagihan kepada PUP dilampiri dokumen bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
b.
Atas dasar tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PUP melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban yang diterima;
c.
Untuk pembayaran dalam rangka pengadaan barang/jasa, pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.
d.
PUP dalam melakukan pembayaran tagihan kepada pelaksana kegiatandilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, antara lain: 1)
Bukti pembayaran;
2)
Surat Keputusan;
3)
Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas;
4)
Daftar penerima pembayaran; dan
5)
Dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
www.peraturan.go.id
23
2014, No.1401
BAB VI PEMBUKUAN BENDAHARA Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembukuan Bendahara Pasal 33 (1) Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruhpenerimaan dan pengeluaran uang/surat berharga yang dilakukan pada Satuan Kerja termasuk hibah dan bantuan sosial. (2) Pembukuan atas hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP. (3) Pembukuan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. (4) Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dasar dokumen sumber. (5) Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara dimulai dari Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu, dan selanjutnya pada Buku Pengawasan Anggaran. (6) Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan menutup Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu dengan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan KPA. (7) Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran menutup Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA atau PPK atas nama KPA. (8) Pada akhir tahun anggaran, BPP menutup Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu dengan ditandatangani oleh BPP dan PPK. (9) Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, harus memisahkan pembukuannya sesuai DIPA masing-masing. Pasal 34 (1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Dalam hal Bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual dengan menggunakan komputer. (3) Dalam hal pembukuan dilakukan menggunakan aplikasi atau dengan komputer, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran/BPP harus:
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
24
a.
mencetak Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu paling sedikit satu kali dalam satu bulan yaitu pada hari kerja terakhir bulan berkenaan; dan
b.
menandatangani hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diketahui oleh KPA bagi Bendahara Penerima, dan KPA atau PPK atas nama KPA, bagi Bendahara pengeluaran/BPP.
(4)
Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menatausahakan hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen sumber terkait. Pasal 35
(1)
Dalam hal bendahara mengelola uang dalam bentuk rupiah dan valas, bendahara dapat menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran untuk setiap mata uang.
(2)
Untuk keperluan rekonsiliasi internal dengan UAKPA Bendahara membuat catatan atas keadaan kurs transaksi penyetoran ke Kas Negara.
(3)
Catatan atas keadaan kurs transaksi penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat : tanggal penyetoran, NPTN, jumlah dalam valas, nilai kurs transaksi dan jumlah dalam rupiah. Bagian Kedua Pembukuan Bendahara Penerimaan Pasal 36
(1)
Bendahara Penerimaan segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu.
(2)
Buku-Buku Pembantu Bendahara Penerimaan terdiri dari Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Bank.
(3)
Dalam rangka memudahkan pelaksanaan dan keseragaman pembukuan, ditetapkan model-model buku Bendahara Penerimaan.
(4)
Model-model buku Bendahara Penerimaan paling sedikit mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet, kredit dan saldo. Bagian Ketiga Pembukuan Bendahara Pengeluaran/BPP Pasal 37
(1)
Bendahara Pengeluaran segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
25
(2) Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran paling sedikit terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, Buku Pembantu LSBendahara, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Lainnya (sesuai kebutuhan). (3) Dalam hal Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada BPP, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan Buku Pembantu BPP. (4) Dalam hal Bendahara Pengeluaran menyampaikan uang muka kerja (voucher), Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan Buku Pembantu Uang Muka (voucher). (5) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan dan keseragamanpembukuan, ditetapkan model-model buku Bendahara Pengeluaran dan BPP. (6) Model-modelBuku Bendahara Pengeluaran/BPPpaling sedikit mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet, kredit, dan saldo. Bagian Keempat Pembukuan Pemegang Uang Persediaan Pasal 38 (1) PUP segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran uang UP/TUP/LS yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dalam Buku Kas Tunai. (2) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan pembukuan, ditetapkan model-model buku PUP.
dan
keseragaman
(3) Model-model Buku PUP paling sedikit mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet, kredit, dan saldo. Bagian Kelima Tata Cara Pembukuan Bendahara Pasal 39 (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/BPP dan PUP wajib melakukan pembukuan. (2) Tata cara pembukuan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/BPP dan Pemegang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (3) Dalam rangka keseragaman format, model buku Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/BPP dan PUP, diatur dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
26
BAB VII PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN REKONSILIASIPEMBUKUAN DENGAN UAKPA Bagian Kesatu Pemeriksaan Kas Pasal 40 (1) Dalam rangka penatausahaan kas, KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran/BPP dan Bendahara Penerimaan. (2) Pemeriksaan kas dilakukan pada saat: a.
Setiap akhir bulan;
b.
Terjadi pergantian Bendahara;
c.
Sewaktu-waktu (apabila diperlukan).
(3) Hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam berita acara. (4) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. (5) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas. Pasal 41 (1) Sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), KPA melakukan monitoring atas kepastian/kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam melakukan penyetoran penerimaan negara/pajak ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu. (2) Sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, KPA atau PPK atas nama KPA melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
monitoring atas kepastian/kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penyetoran pajak/PNBP ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu; dan
b.
memastikan bahwa uang yang diambil oleh Bendahara Pengeluaran dari Bank/Kantor Pos telah sesuai dengan kebutuhan dana pada hari itu dan disesuaikan dengan jumlah uang tunai yang ada di brankas.
www.peraturan.go.id
27
2014, No.1401
(3) Sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PPK melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
monitoring atas kepastian/kepatuhan BPP dalam melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu; dan
b.
memastikan bahwa uang yang diambil oleh BPP dari Bank/Kantor Pos telah sesuai dengan kebutuhan dana pada hari itu dan disesuaikan dengan jumlah uang tunai yang ada di brankas. Pasal 42
(1) Hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas. (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil pemeriksaan berupa: a.
kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening koran dengan pembukuan;
b.
penyetoran penerimaan negara/pajak ke Kas Negara; dan
c.
penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan dengan pembukuan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagaimana Lampiran VPeraturan Menteri ini. Bagian Kedua Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA Pasal 43 (1) KPA melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Penerimaan dengan Laporan Keuangan UAKPA paling sedikit satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. (2) KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA paling sedikit satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. (3) KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran untuk meneliti kesesuaian atas : a.
Saldo UP/TUP;
b.
Saldo selain UP/TUP.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
28
(4) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk meneliti kesesuaian antara pembukuan bendahara dengan Laporan Keuangan UAKPA. (5) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41. (6) Hasil rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri ini. BAB VIII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DAN BPP Pasal 44 (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya baik yang berbentuk rupiah maupun valas. (2) LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawas Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK atas nama KPA bagi bendahara pengeluaran/BPP dan KPA bagi Bendahara Penerimaan. (3) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyajikan informasi sebagai berikut: a.
keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari Buku-Buku Pembantu;
b.
keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos;
c.
hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan UAKPA; dan
d.
penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.
(4) LPJ Bendahara Penerimaan Penerimaan dan KPA.
ditandatangani
oleh
Bendahara
(5) LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani Pengeluaran dan KPA atau PPK atas nama KPA.
oleh
Bendahara
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
29
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diatur sebagaimana Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini. Pasal 45 (1) BPP wajib menyusun LPJ-BPP setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya. (2) LPJ-BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu yang telah diperiksa dan diuji oleh PPK. (3) LPJ-BPP sebagaimana dimaksud pada menyajikan informasi sebagai berikut:
ayat
(1),
paling
sedikit
a.
keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari Buku-Buku Pembantu;
b.
keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; dan
c.
penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.
(4) LPJ-BPP ditandatangani oleh BPP dan PPK serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dengan dilampiri salinan rekening koran untuk bulan berkenaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format LPJ-BPP diatur sebagaimana Lampiran IX Peraturan Menteri ini. Pasal 46 (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja wajib menyampaikan LPJ kepada: a.
KPPN selaku Kuasa BUN, yang ditunjuk dalam DIPA Satuan Kerja yang berada di bawah pengelolaannya;
b.
Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal; dan
c.
Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan: a.
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi;
b.
Salinan rekening koran yang menunjukkan saldo rekening untuk bulan berkenaan; dan
c.
Daftar Saldo Rekening.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
30
(3) Daftar Saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dilampirkan dalam LPJ Bendahara Penerimaan menyajikan data Rekening Penerimaan dan Rekening Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. (4) Daftar Saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dilampirkan dalam LPJ Bendahara Pengeluaran menyajikan data Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran serta rekening yang dikelola oleh BPP. Pasal 47 (1) Biro Keuangan Sekretariat Jenderal setelah menerima LPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) selanjutnya melakukan verifikasi atas LPJ yang diterima dari Satuan Kerja. (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan: a.
membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya;
b.
membandingkan saldo Kas di Bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening koran Bendahara;
c.
menguji kebenaran perhitungan (penambahan dan pengurangan) pada LPJ;
d.
meneliti kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak; dan
e.
meneliti kepatuhan Bendahara dalam penyetoran PNBP.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPJ Bendahara dinyatakan belum benar, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal menyampaikan hasil verifikasi kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk diperbaiki. Pasal 48 (1) Penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Pasal 49 Dalam hal penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal akan memberikan teguran.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
31
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 (1) Dalam hal terjadi kerugian Negara yang telah mendapatkan ketetapan sesuai peraturan perundang-undangan maka ketetapan dimaksud dijadikan dokumen sumber pembukuan bendahara. (2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai pengeluaran. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2014xxx MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
32
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN I. PENDAHULUAN Bendahara selaku pejabat Perbendaharaan yang bertanggungjawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang dan/atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, dalam rangka pelaksanaan APBN. Disamping itu, bendahara selaku pejabat yang diangkat oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang diberi kuasa, juga wajib membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kecuali untuk transaksi yang melalui SPM-LS/SP2D-LS kepada pihak ketiga yang hanya dicatat dalam buku Pengawas Anggaran termasuk apabila satuan kerja tersebut juga mengelola hibah dan/atau bantuan sosial. Bahkan bila satuan kerja tersebut mengelola hibah yang tidak masuk DIPA pun tetap harus dibukukan oleh Bendahara, sebab sebuah satuan kerja bisa memperoleh hibah adalah karena dia merupakan satuan kerja pengelola DIPA dan orang yang paling tepat untuk mengelola uang tunai di satuan kerja tiada lain adalah Bendahara. Atas hal-hal tersebut, berbeda dengan laporan yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara menghasilkan laporan yang menyajikan keadaan kas dan realisasi atas Uang/Surat Berharga yang dikelola oleh Bendahara. Laporan ini merupakan salah satu alat managerial report yang sangat berguna untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari bagi pimpinan satuan kerja sekaligus sebagai pembanding akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan. Pada dasarnya perbedaan antara laporan yang disusun oleh UAKPA dan yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
33
mencakup hal-hal sebagai berikut: No.
Uraian
Laporan UAKPA
1.
Kuitansi pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) yang belumdisahkan /belum SPM/SP2D-kan
Belum dianggap
2.
Kas di Bendahara Terbatas Pengeluaran saldo UP
Laporan Bendahara
Sudah dianggap sebagai sebagai realisasi realisasi yang mengurangi Pagu Anggaran dalam DIPA yang mengurangi Pagu Anggaran dalam DIPA pada Mencakup seluruh saldo kas yang ada pada bendahara, meliputi: a. Kas yang bersumber dari UP; b. Kas yang bersumber dari SPM-LS/SP2D-LS yang ditujukan kepada Bendahara; c. Kas dan potongan/pungutan pajak dan bukan pajak yang dilakukan oleh bendahara; d. Kas dari sumber lainnya.
3.
Surat Setor(SBS)
Bukti Belum dianggap sebagai realisasi yang mengurangi targetAnggaran penerimaanDala m DIPA.
Sudah dianggap sebagai realisasi yang mengurangi target anggaran penerimaan dalam DIPA.
4.
Kas di Bendahara Tercatat sebesar Penerimaan uang yang sudah menjadi hak Negara yang belum disetor ke Kas Negara.
Tercatat sebesar uang yang sudah menjadi hak Negara yang belum disetor ke Kas Negara dan uang lain yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan.
Sehubungan dengan perbedaan tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melakukan rekonsiliasi internal, antara laporan yang dihasilkan bendahara dengan sebelum/pada saat laporan pertanggungjawabandisusun.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
34
www.peraturan.go.id
35
2014, No.1401
II. PETUNJUK PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN Tatacara pembukuan Bendahara Penerimaan dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu Bendahara Penerimaan Pengelola Khusus PNBP dan Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan (P2BPn), sebagai berikut: A. Bendahara Penerimaan Pengelola Khusus PNBP, pembukuan pada Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu berdasarkan dokumen sumber dilakukan sebagai berikut: 1. Target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA, langsung dicatat sebagai target penerimaan pada Buku Pengawas Anggaran. 2. Buku Pembantu yang digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis penerimaan bisa dibuat perjenis penerimaan atau dibuat dalam golongan Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional. 3. Surat BuktiSetor (SBS) yang merupakan tandaterima dari Bendahara Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai/Bank, dan buku pembantu terkait, serta Buku Pengawas Anggaran Pendapatan pada Posisi Penerimaan di Kolom Buku Penerimaan sesuai akun berkenaan. 4. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dinyatakan sah yang merupakan setoran bendahara ke Kas Negara dibukukan disisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas Tunai/Bank dan buku pembantu terkait, serta dibukukan pada Posisi Penerimaan di Kolom sudah disetorkan, pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 5. SSBP yang dinyatakan sah yang merupakan setoran langsung dari wajib setor ke Kas Negara, langsung dicatat pada kolom sudah Disetorkan pada posisi Penerimaan sesuai kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 6. Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan seluruh uang yang diterimanya. Untuk mempertanggungjawabkan mengantisipasi kemungkinan adanya penerimaan bendahara diluar aktivitas tersebut diatas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain; b. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-lain, dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain. B. Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan (P2BPn) selain mengelola PNBP juga mengelola uang lainnya terkait Pengelolaan PNBP-nya, seperti dana pihak ketiga dan perpajakan, juga harus membukukan uang tersebut berdasarkan dokumen sumber dengan tatacara sebagai berikut: 1. Buku Pembantu yang digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis penerimaan bisa dibuat perjenis penerimaan atau dibuat dalam golongan Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
36
2. Buku Pembantu yang digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis uang bisa dibuat perjenis kegiatan terkait uang (misal lelang, piutang, jaminan, dll) atau dibuat dalam kelompok dana Pihak Ketiga, dan PNBP. 3. Saat P2BPn menerima Surat Bukti Setor (SBS) untuk PNBP yang sudah jelas menjadi hak Negara, maka dibukukan disisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas Tunai/Bank, Buku Pembantu PNBP (tergantung jenisnya) serta Buku Pengawas Anggaran Pendapatan pada posisi penerimaan dikolom bukti penerimaan sesuai akun terkait. 4. Dalam hal PNBP tersebut disetorkan ke Bendahara Penerimaan dengan SBS/Dokumen lain yang disetarakan, maka dibukukan disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas Tunai/Bank, Buku Pembantu PNBP (tergantung jenisnya). 5. Saat P2BPn menerima uang dari wajib bayar yang belum menjadi hak Negara maka dibukukan disisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas Tunai/Bank, dan Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga. 6. Apabila dana pihak ketiga itu dibayarkan kepada pihak ketiga kembali atau dibayarkan kepada pihak yang berhak maka dibukukan disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas/Bank dan Buku Pembantu dan Pihak Ketiga. 7. Dalam pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan cek, dimana cek tersebut belum dicairkan oleh penerima maka P2BPn bisa membuat Buku Pembantu Penampungan serta membukukannya pada BKU disisi debet dan kredit (In-Out), pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga, disisi kredit dan pada Buku Pembantu Penampungan disisi debet. 8. Dalam hal dana pihak ketiga itu ditetapkan menjadi pendapatan Negara maka dibukukan disisi debet dan kredit di BKU, disisi kredit pada Buku Pembantu dana Pihak Ketiga, dan disisi debet pada Buku Pembantu PNBP (tergantung jenisnya). 9. Pada dasarnya P2BPn membukukan setiap uang yang masuk dengan segera dan jelas jenisnya, namun untuk mengantisipasi P2BPn yang menerima setoran uang melalui rekening tanpa diketahui nama dan maksud penyetor, P2BPn bisa membuat Buku Pembantu lain-lain dan membukukan berdasarkan rekening koran dengan cara sebagai berikut: a. Saat uang diterima melalui rekening maka dibukukan disisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas Bank dan Buku Pembantu lain-lain; b. Saat diketahui kejelasan uang dimaksud maka dibukukan disisi debet dan kredit pada BKU, disisi Kredit pada Buku Pembantu lainlain dan disisi debet pada buku pembantu terkait. III.PETUNJUK PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN Berdasarkantransaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan dokumen sumbernya, aktivitas Bendahara Pengeluaran dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu: 1. Aktivitas penerbitan SPM UP/TUP oleh Kuasa PA. 2. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP.
www.peraturan.go.id
37
2014, No.1401
3. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditujukan kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara). 4. Aktivitas penyaluran dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJBPP). 5. Aktivitas penyaluran dana kepada Pemegang Uang Persediaan, dan aktivitas lainnya. Berikut petunjuk pembukuan dokumen sumber pembukuan Bendahara Pengeluarandalam BukuKas Umum dan Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran Belanja berdasarkan kelompok aktivitastersebutdiatas. 1. Aktivitas Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/TUP oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Pada saat Bendahara Pengeluaran menerima UP dan/atau TUP dari KPPN, baik berdasarkan SPM-UP yang telah diterbitkan SP2D-nya maupun dari Rekening Koran, Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan sebagai berikut: 1) Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto di sisi debet dan sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit. 2) Dibukukan pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP sebesar nilai Netto di sisi Debet. b. SPM-GUP yang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai sarana pengisian kembali/Revolving UP dimana pembukuannya dilakukan sebagai berikut: 1) Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto di sisi debet dan sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit. 2) Dibukukan pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP sebesar nilai Netto di sisi Debet. c. SPM-GUP Nihil dan atau SPM-PTUP yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber sebagai bukti pengesahan belanja yang menggunakan UP/TUP dan dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (In-Out) pada BKU dan dibukukan dikolom sudah disahkan pada Posisi UP, pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 2. Aktivitas Pembayaran atas yang Bersumber dari Uang Persediaan (UP) a. Pembayaran UP kepada pihak terbayar/pihak ketiga baru bisa dilakukan setelah kewajiban pihak terbayar/pihak ketiga dilaksanakan, selanjutnya Bendahara Pengeluaran wajib meminta SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA dengan dilampiri kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila disyaratkan), serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
38
oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak terbayar/pihak ketiga. Pembukuan kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak diatur sebagai berikut: 1) Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP, dan dicatat di sisi Bukti Pengeluaran pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai akun terkait. 2) Dibukukan sebesar nilai faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) di sisi Debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. b. Setoran atas sisa UP ke Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP, sedangkan setoran atas pungutan pajak dilakukan segera setelah dilakukan pungutan/potongan dengan menggunakan SSP. Pembukuan SSBP dan SSP dilaksanakan sebagai berikut: 1) SSBP penyetoran sisa UP dibukukan disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. 2) SSP Pembayaran pajak dibukukan disisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 3. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang bersumber dari Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Bendahara a. SPM-LS Bendahara yang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan realisasi belanja yang dilakukan oleh Kuasa PA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM tersebut dilakukan dari Kas Negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui Bendahara Pengeluaran. Pelaksanaan Pembukuannya diatur sebagai berikut: 1) Dibukukan sebesar nilai Bruto di sisi debet pada BKU dan dicatat di kolom sudah disahkan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai kode akun berkenaan. 2) Dibukukan sebesar nilai potongan di sisi kredit pada BKU. 3) Dibukukan sebesar nilai Netto di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS Bendahara. b. Pada dasarnya pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM-LS Bendahara dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan formulir SSPB apabila penyetoran masih ditahun bersangkutan. Sedangkan apabila penyetoran dilakukan lewat tahun anggaran berkenaan maka penyetoran menggunakan formulir SSBP. Hal ini dapat dilakukan apabila setelah waktu yang ditentukan, uang dimaksud tidak tersampaikan kepada pihak yang dituju. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB/SSBP dilakukan
www.peraturan.go.id
39
2014, No.1401
sebagai berikut: 1) Dibukukan sebesar tanda terima/bukti pembayaran disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS Bendahara. 2) SSPB/SSBP yang dinyatakan sah, dibukukan disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara. c. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak terdapat potongan pajak pihak terbayar, Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran, Pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Dibukukan sebesar nilai potongan pajak/SSP dan dibukukan disisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 2) Saat dilakukan penyetoran dengan menggunakan SSP yang dinyatakan sah, maka dibukukan disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. d. SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah merupakan realisasi belanja dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM tersebut, dilakukan langsung dari Kas Negara kepada pihak ketiga/rekanan, maka langsung dicatat sebagai pengurangan pagu di kolom Sudah Disahkan pada Posisi UP sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja tanpa perlu dibukukan dalam BKU dan Buku Pembantu. 4. Aktivitas Penyaluran Dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP) a. Penyaluran Dana kepada BPP Sehubungan dengan fungsi BPP selaku perpanjangan tangan dari Bendahara Pengeluaran, penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukuan penyaluran dana pada BPP dilaksanakan sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP disisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan disisi debet pada Buku Pembantu BPP. b. LPJ-BPP BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannyadan mempertanggungjawabkannya kepada BendaharaPengeluaran dalam bentuk LPJ-BPP. Selanjutnya dalam kaitannya dengan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Adapun pembukuannya dilaksanakan sebagai berikut: 1) UP
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
40
a) Belanja/transaksi yang dilakukan oleh BPP atas UP, dibukukan sebesar jumlah nilai pengurangan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu UP, serta dicatat sebagai pengurang pagu dalam kolom Bukti Pengeluaran pada Posisi UP sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja; b) Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian sisa UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) dibukukan sebesar jumlah pengurangan/transfer disisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi debet pada Buku Pembantu Kas, dan disisi kredit pada Buku Pembantu BPP. 2) Dana LS-Bendahara a) Pembayaran (yang dilakukan oleh BPP) atas dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran, dibukukan sebesar jumlah pengurangan/ pembayaran disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara Pengeluaran; b) Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP atas nama Bendahara Pengeluaran) atas sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran, dibukukan sebesar jumlah pengurangan/setoran disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara Pengeluaran. 3) Pajak Pungutan pajak atas belanja/pembayaran yang telah disetor ke Kas Negara oleh BPP atas nama Bendahara Pengeluaran dibukukan disisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, Buku Pembantu BPP dan Buku Pembantu Pajak. 4) Dana Lain-Lain a) Dibukukan sebesar jumlah penambahan disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-Lain; b) Dibukukan sebesar jumlah pengurangan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-Lain. Catatan: Sebelum melakukan pembukuan atas LPJ-BPP, Bendahara Pengeluaran wajib menguji kebenaran LPJ-BPP terkait dengan penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dan pengembalian sisa UP dari BPP kepada Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terjadi perbedaan, Bendahara Pengeluaran wajib mengkonfirmasikan kepada BPP. Berdasarkan metode pembukuan ini, maka saldo Buku Pembantu BPP merupakan bagian dari saldo Buku Kas Umum. 5. Aktivitas Penyaluran Dana Kepada Pemegang Uang Persediaan, dan
www.peraturan.go.id
41
2014, No.1401
Aktivitas Lainnya a. Penyaluran Dana Kepada PUP Sehubungan dengan fungsi Pemegang Uang Persediaan (PUP) selaku staf pengelola keuangan yang ditunjuk dan diberi tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan uang persediaan, bahwa UP tersebut pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran.Dengan demikian, kas pada PUP masih merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukuan penyaluran dana kepada PUP dilaksanakan sebesar tanda terima/bukti transfer kepada PUP disisi debet dan sisi kredit (inout) pada BKU, disisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan disisi debet pada Buku Pembantu PUP. b. Pertanggungjawaban PUP PUP wajib melakukan pembukuan dalam bentuk Buku Pembantu Kas Tunai atas uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dan mempertanggungjawabkan atas uang yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Bendahara Pengeluaran wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada satuan kerja, sebab pada dasarnya hanya bendahara yang berhak mengelola uang satuan kerja tersebut. Namun untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerimaan diluar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain; b. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain. Dalam hal terdapat bantuan sosial dan/atau hibah langsung berupa uang/kas, kepala satuan kerja dapat mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu tersendiri, dengan tata cara pembukuan sebagai berikut: a. Bukti penerimaan (bisa berupa rekening Koran) dibukukan sebesar penerimaan yang terjadi di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu lain-lain; b. Bukti pengeluaran (bisa berupa rekening Koran) dibukukan sebesar pengeluaran yang terjadi di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu lain-lain; c. Dalam hal hibah dan/atau bantuan sosial tersebut telah tercantum
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
42
dalam DIPA maka jumlah pengeluaran tersebut dicatat sebagai realisasi anggaran pada Buku Pengawas Anggaran Belanja, kecuali diatur lain. IV. PETUNJUK PEMBUKUAN BAGI BPP Sehubungan dengan fungsi BPP selaku perpanjangan tangan Bendahara Pengeluaran, BPP menerima sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan kepada yang berhak. Dalam melakukan pembayaran, BPP wajib melakukan pengujian dan melakukan pungutan, baik pajak maupun non-pajak termasuk jasa giro. A. Penerimaan Dan Penyetoran Dana dari Bendahara Pengeluaran Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dapat bersumber dari UP, dan SPM-LS Bendahara. Dalam hal setelah pelaksanaan pembayaran oleh BPP kepada pihak yang berhak, masih terdapat sisa atas dana dimaksud, terhadap sisa dana UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran, dan sisa dana SPM-LS Bendahara disetor ke Kas Negara oleh BPP atas nama Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan SSPB. Pembukuan yang dilakukan oleh BPP adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran, dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP dan/atau Buku Pembantu LS-Bendahara (sesuai peruntukannya). Khusus untuk UP, dicatat sebagai pagu dalam kolom kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai rencana penggunaan. 2. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran Tanda terima dari Bendahara Pengeluaran atau bukti transfer dari BPP kepada Bendahara Pengeluaran dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. 3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara SSPB/SSBP yang dinyatakan sah sebagai bukti penyetoran ke Kas Negara dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
43
B. AktivitasPembayaran Uang Persediaan (UP) 1. Pembayaran dengan UP dilakukan setelah mendapat SPBy dan setelah dikurangikewajibanperpajakandan dibukukan. Pelaksanaan pembukuannya sebagai berikut: a. SPBy yang dilampiri dengan kuitansi/bukti pembayaran dibukukan sebesar nilai bruto disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku PembantuKas, Buku Pembantu UP, dan dicatat di kolom Bukti Pengeluaran pada posisi UP pada Buku Pengawas Anggaran Belanja sesuai kode akun berkenaan; b. Faktur pajak/SSP dibukukan sebesar nilainya, disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 2. Penyetoran pajak ke Kas Negara. SSP yang dinyatakan sah dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 3. Pengajuan GUP. Dalam hal penggunaan UP pada BPP telah mencapai paling kurang 50%, BPP dapat mengajukan penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran untuk revolving. Atas permintaan penggantian UP dari BPP, Bendahara Pengeluaran dapat memberikan dana UP yang dikelolanya dalam hal masih tersedia dana UP. Dalam hal dana UP di Bendahara Pengeluaran tidak mencukupi, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan permintaan Penggantian UP kepada PPK untuk diproses pengajuan SPP kepada PP-SPM yang dilanjutkan dengan pengajuan SPM kepada KPPN. Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan penggantian UP secara terpisah untuk setiap BPP maupun secara menyeluruh. Dalam hal BPP menerima penggantian UP langsung dari Kas Bendahara Pengeluaran, BPP menerima uang tersebut sebagai Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran dan dibukukan sebagaimana angka IV.A.1 Lampiran ini. Namun dalam hal kas di Bendahara Pengeluaran tidak mencukupi sehingga harus diproses pengajuan SPP-nya, BPP membukukan disisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat di kolom sudah diSPP-kan pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. C. Aktivitas pembayaran Bendahara
atas
Uang
yang
bersumber
dari
SPM-LS
1. Pada dasarnya pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM-LS Bendahara. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang sudah
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
44
dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dilakukan oleh BPP dengan menggunakan SSPB/SSBP sebesar nilai netto. Hal ini dapat dilakukan apabila setelah 90 hari kerja dari tanggal SP2D, pihak yang berhak menerima pembayaran tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB/SSBP dilakukan sebagai berikut: a. Dibukukan sebesar tanda terima/bukti pembayaran disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara; b. SSPB/SSBP yang dinyatakan sah dibukukan sebesar setoran disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 2. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut: a. Sebesar nilai faktur pajak/SSP, dibukukan disisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak; b. SSP yang dinyatakan sah dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara SSPB/SSBP yang dinyatakan sah dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. D. Aktivitas Kas Lainnya BPP wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerimaan BPP di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1 Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kasdan Buku Pembantu Lain-Lain. SSBP yang dinyatakan sah, sebagai setoran atas penerimaan lain-laindan/atau pembayaran penerimaan lainnya kepada pihak yang berhak,dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kasdan Buku Pembantu Lain-Lain. 2 Dalam hal BPP juga mengelola Hibah/Bansos, maka BPP melakukan pembukuan sebagai berikut : a. Bukti penerimaan (bisa berupa rekening Koran) dibukukan sebesar
www.peraturan.go.id
45
2014, No.1401
penerimaan yang terjadi disisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Hibah/Bansos. b. Bukti pengeluaran (bisa berupa rekening Koran) dibukukan sebesar pengeluaran yang terjadi disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Hibah/Bansos. V. PETUNJUK PEMBUKUAN BAGI PEMEGANG UANG PERSEDIAAN (PUP) A. Penerimaan Dana Dari Bendahara Pengeluaran Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran bersumber dari UP, dan SPM-LS Bendahara.
kepada
PUP
dapat
Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran kepada PUP selanjutnya PUP membukukan tanda terima/bukti transfer pada Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi debet. B. Penggunaan Dana UP Dari Bendahara Pengeluaran Sehubungan dengan fungsi PUP selaku perpanjangan tangan Bendahara Pengeluaran, PUP menerima dana UP/transfer dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan kepada yang berhak. Dalam melakukan pembayaran, PUP wajib melakukan fungsi perbendaharaan dengan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengajukan, menerima, mencatat, membayarkan, menyimpan uang muka UP/TUP dan LS yang diterimanya. 2. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya. 3. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke Bendahara Pengeluaran. 4. Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas surat pertanggungjawaban yang diterima dari pelaksana kegiatan. 5. Mengembalikan surat pertanggungjawaban kepada pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. 6. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK. 7. Memeriksa kebenaran surat pertanggungjawaban yang diterima dari pelaksana kegiatan, yaitu: a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; b) nilai tagihan yang harus dibayar. 8. Mempertanggungjawabkan atas uang yang berada dalam pengelolaannya Kepada Bendahara Pengeluaran. Surat Pertanggungjawaban dari pelaksana oleh PUP selanjutnya dibukukan pada Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi kredit sebelum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
46
C. Pengembalian Sisa UP Kepada Bendahara Pengeluaran Dalam hal setelah pelaksanaan pembayaran oleh PUP kepada pihak yang berhak, masih terdapat sisa atas dana dimaksud, terhadap sisa dana UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran. Tanda terima/bukti transfer dari PUP kepada Bendahara Pengeluaran selanjutnya PUP membukukan tanda terima/bukti transfer pada Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi kredit. VI. PETUNJUK PEMBUKUAN BUKU PEMBANTU KAS TUNAI DAN BUKU PEMBANTU KAS BANK Buku Pembantu Kas dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank. Apabila terdapat transaksi pengambilan dari dan pengisian kerekening bendahara dibukukan disisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi debet pada Buku Pembantu Kas Tunai dan disisi kredit pada Buku Pembantu Kas Bank. Penyetoran uang tunai ke rekening bendahara dibukukan disisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, disisi kredit pada Buku Pembantu Kas Tunai dan disisi debet pada Buku Pembantu Kas Bank. Dalam hal bendahara mengelola lebih dari satu rekening, Buku Pembantu Kas Bank bisa digunakan untuk semua rekening tersebut. Namun dalam hal Bendahara mengelola uang dalam bentuk rupiah dan valas, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank dipisahkan untuk setiap mata uang. VII.PETUNJUK PEMBUKUAN BUKU PEMBANTU UANG MUKA (VOUCHER) Pemberian uang Muka/Voucher oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada PUP dilakukan setelah menerima SPBy yang ditanda tangani oleh PPK atas nama KPA untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas dan/atau uang muka kegiatan. Bendahara Pengeluaran/BPP dapat memberikan uang muka melalui PUP untuk perjalanan dinas dari UP atas permintaan KPA/PPK sesuai SPBy untuk dibayarkan kepada pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap/pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri. Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Atas dasar bukti-bukti dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen menyusun perhitungan rampung dan menyampaikannya kepada bendahara pengeluaran/BPP. Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka perjalanan dinas, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mengembalikan
www.peraturan.go.id
47
2014, No.1401
kelebihan uang muka dimaksud kepada bendahara pengeluaran/BPP melalui PUP. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran perjalanan dinas, Pejabat Pembuat Komitmen, menerbitkan SPBy untuk digunakan oleh bendahara pengeluaran/BPP membayarkan kekurangan dimaksud kepada PUP atau pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, sepanjang pagu anggaran untuk perjalanan dinas dimaksud masih tersedia. Pembukuannya dilaksanakan sebagai berikut: A. Pemberian Uang Muka. SPBy uang muka perjalanan dinas dibukukan disisi debet dan disisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan disisi debet pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). B. Perhitungan Rampung. 1. Bukti pengeluaran perjalanan dinas, dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Muka (Voucher), Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada kolom kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran. 2. SPBy kekurangan uang muka perjalanan dinas, dibukukan disisi debet dan di sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan disisi debet pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). 3. Bukti penerimaan kelebihan uang muka perjalanan dinas, dibukukan disisi debet dan disisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi debet pada Buku Pembantu Kas, dan disisi kredit pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). Bendahara Pengeluaran/BPP juga bisa memberikan uang muka kerja atas permintaan dari KPA/PPK kepada PUP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk berdasarkan SPBy dengan dilampiri: a. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; b. Kebutuhan dana; dan c. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja tersebut. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pejabat/pegawai yang menerima uang muka kerja menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang yang diterimanya dengan menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK berupa: a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
48
b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK. Atas dasar bukti-bukti dimaksud, PPK menyusun pertanggung-jawaban uang muka kerja dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluran/BPP. Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka kerja, pejabat/pegawai yang menerima uang muka kerja mengembalikan kelebihan uang muka dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui PUP. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran kegiatan, PPK menerbitkan SPBy untuk digunakan Bendahara Pengeluaran/BPP membayar kekurangan dimaksud kepada pejabat/pegawai yang menerima uang muka kerja. Pembukuannya dilakukan sebagai berikut : A. Pemberian Uang Muka Kerja. SPBy uang muka kerja dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, disisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan disisi Debet pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). B. Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja. 1. Kuitansi/bukti pembelian dibukukan disisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Uang Muka (Voucher) dan Buku Pembantu UP serta dicatat sebagai pengurangan pagu pada kolom kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran. 2. Bukti pembayaran kekurangan pembayaran kegiatan, dibukukan disisi debet dan disisi kredit (in-out) pada BKU, disisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan disisi debet Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). 3. Bukti penerimaan kelebihan uang muka kegiatan, dibukukan disisi debet dan disisi kredit (in-out) pada BKU, disisi debet pada Buku Pembantu Kas dan disisi kredit pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). VIII. PETUNJUK PEMBUKUAN KOREKSI ATAS KESALAHAN PEMBUKUAN Pembukuan dilaksanakan dengan metode saldo balance yang akan menghasilkan saldo setiap saat membukukan transaksi. Oleh karena itu kekeliruan dalam membukukan transaksi akan berdampak pada kesalahan beruntun dalam perhitungan saldo buku.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
49
Apabila terjadi kesalahan pembukuan, yang harus dilakukan adalah: 1. Pada saat diketahui adanya kesalahan pembukuan, segera dibuatkan Berita Acara Kesalahan Pembukuan yang diketahui oleh Kuasa PA atau PPK atas nama KPA dan Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara. 2. Berita Acara Kesalahan Pembukuan merupakan dokumen sumber pembukuan koreksi, dibukukan sesuai tanggal berita acara sebagai berikut: a. Dibukukan kebalikan/reversal dari pembukuan yang salah; dan b. Dibukukan menurut yang seharusnya. 3. Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotokopi transaksi yang salah dibukukan, dan fotokopi pembukuan yang salah (lembaran Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu berkenaan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPJ. 4. Format Berita Acara Kesalahan Pembukuan dibuat dengan format sebagai berikut: Format Berita Acara Kesalahan Pembukuan
KOP SURAT BERITA ACARA KESALAHAN PEMBUKUAN BENDAHARA Pada hari ini…….. tanggal …… telah diketahui terjadinya kesalahan pembukuan atas transaksi dengan nomor bukti …..… tanggal …...… senilai ...................….. yang telah dibukukan sebagai berikut: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………....……………………….. Dimana seharusnya dibukukan sebagai berikut: ………………………………………………………………………………………………… ………………..................................................................................... Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dokumen sumber koreksi pembukuan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran/BPP * ……..……………, ……………….20….. Mengetahui, KPA atau PPK atas nama KPA BendaharaPenerimaan/ BendaharaPengeluaran/BPP .............................…….….…… NIP.
.........………………………………
NIP.
* Coret yang tidak perlu.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
50
IX. PETUNJUK PEMBUKUAN JASA GIRO DAN BIAYA ADMINISTRASI BANK Jasa giro atas saldo kas bendahara sebagaimana tercatat dalam rekening koran dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Lain-lain. Pajak atas jasa giro sebagaimana tercatat dalam rekening koran dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain. Biaya administrasi bank sebagaimana tercatat dalam rekening koran diperlakukan sebagai belanja operasional kantor yang pembayarannya menggunakan mekanisme UP, dibukukan disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan sebagai pengurangan pagu dalam Buku Pengawasan Anggaran. X. PETUNJUK PEMBUKUAN ATAS VALUTA ASING Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran/BPP juga mengelola uang dalam valuta asing selain dalam rupiah, maka pembukuan dilakukan secara terpisah untuk setiap valuta. Sebab pembukuan bendahara adalah berbasis kas tanpa terpengaruh oleh perubahan kurs. Dalam hal ini, Bendahara membuat 1 (satu) BKU untuk rupiah dan 1 (satu) BKU valas. Untuk setiap BKU Valas masing-masing memiliki Buku Pembantu Kas (Bank dan/atau Tunai) serta Buku Pembantu terkait. Namun seorang Bendahara hanya menyampaikan 1 (satu) LPJ Bendahara untuk 1 (satu) DIPA sehingga LPJ Bendahara harus bisa menampilkan saldo BKU dan BKU Valas serta Buku Pembantu terkait. XI. PETUNJUK PENOMORAN DAN PENANGGALAN PADA BUKTI PEMBUKUAN BENDAHARA Dalam melaksanakan pembukuan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan BPP menerapkan sistem Nomor Bukti yang berfungsi sebagai identitas dokumen sumber bagi pembukuan bendahara pada Buku Kas Umum dan seluruh Buku Pembantu. Nomor Bukti dibuat berdasarkan urutan yang diberikan bendahara pada waktu menatausahakan dokumen sumber dalam Buku Kas Umum dan bersifat unik untuk satu tahun anggaran dimana pembukuan atas DIPA diberi Nomor bukti 0 (nol). Bendahara Pengeluaran dimungkinkan menerima dokumen sumber berupa SPM yang dinyatakan sah dan LPJ-BPP setelah tanggal transaksi. Terhadap dokumen sumber dimaksud penomoran dan penanggalannya dilakukan sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
51
2014, No.1401
1. SPM yang dinyatakan sah yang diterima dari KPPN, diberi tanggal berdasarkan waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan. 2. LPJ-BPP yang diterima dari BPP, diberi tanggal berdasarkan tanggal waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan. 3. Khusus untuk SPM dan LPJ-BPP akhir tahun anggaran, diberi tanggal 31 Desember dengan penomoran mengikuti urutannya.
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
52
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
MODEL BUKU BENDAHARA PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
53
I.
BUKU KAS UMUM Bagian 1: Halaman muka
BUKU KAS UMUM Tahun Anggaran
: .......................................................................
(1)
Kementerian/Lembaga
: (.........)...........................................................
(2)
Unit Organisasi
: (.........)...........................................................
(3)
Provinsi/Kabupaten/Kota: (.........)........................................................... Satuan Kerja
: (........) ...........................................................
Alamat : (.........) ...........................................................
(4)
(5)
(6)
KPPN
: (.........) ...........................................................
(7)
Dokumen
: (.........) ...........................................................
(8)
Nomor, Tanggal Dokumen : ...................................................................... Revisi ke:1.
: ......................................................................
(9)
(10)
2.: ...................................................................... ...
: ......................................................................
........., ........................ (11) Mengetahui Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas Bendahara Penerimaan, melakukan Pemungutan penerimaan negara, (12)
(13)
............................................. ....................................... NIP........................................NIP .................................
Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum: (1) : Diisi tahun anggaran (2) : Diisi kode dan nama Kementerian (3) : Diisi kode dan nama Unit Organisasi (4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (5) : Diisi kode dan nama satuan kerja (6) : Diisi alamat satuan kerja (7) : Diisi kode dan Nama KPPN (8) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, atau lainnya (9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran (10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) (11) : Diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat (12) : Diisi nama lengkap dan NIP Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara yang ditunjuk (13) : Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Penerimaan yang ditunjuk
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
54
Bagian 2. Halaman Isi Buku Kas Umum Tanggal
Nomor
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
(3)
(4)
(5)
(6)
Bukti (1)
(2)
Petunjuk Pengisian Halaman Isi Buku Kas Umum: Kolom (1)
: Diisi tanggal bulan-tahun)
pembukuan
(format:
tanggal-
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
55
Kolom (2)
: Diisi nomor bukti bendahara
Kolom (3)
: Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran
Kolom (4)
: Diisi jumlah penerimaan dalamdokumen sumber
Kolom (5)
: Diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumensumber
Kolom (6)
: Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/setoran yang tercantum dalam dokumen sumber
yang
tercantum
II. BUKUPEMBANTU 1. Buku Pembantu (BP) Kas/BP ... /BP Lain-Lain Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut: Buku Pembantu ....................... (1) Tahun Anggaran
:
......................
(2)
Kementerian/Lembaga
:
(..........) ..................................... (3)
Unit Organisasi
:
(..........) ......................... ............ (4)
Provinsi/Kabupaten/Kota
:
(..........) ..................................... (5)
Satuan Kerja
:
(..........) ...................................... (6)
Dokumen
:
(..........) ...................................... (7)
No.,Tanggal. Dokumen
:
..........., ..................................... (8)
Revisi Ke: ..........
:
..........., ..................................... (9)
KPPN
:
(..........) ...................................... (10)
Tanggal
Nomor Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
1
2
3
4
5
6
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
56
Petunjuk pengisian BP: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
: : : : : : : : :
Diisi jenis BP berkenaan Diisi tahun anggaran Diisi kode dan nama Kementerian Diisi kode dan nama unit organisasi Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota Diisi kode dan nama satuan kerja Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain -lain) Diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun dokumen anggaran Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) Diisi kode dan nama KPPN
(10) :
Pengisian kolom 1 sampai dengan 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum. III. BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN Kementerian/Lembaga
:
(.....)
......................
(1)
Fungsi
:.............
(8)
Unit Organisasi
:
(.....)
......................
(2)
Subfungsi
:.............
(9)
Provinsi/Kabupaten/Kota
:
(.....)
......................
(3)
Program
:.............
(10)
Satuan Kerja
:
(.....)
......................
(4)
Kegiatan
:.............
(11)
Tgl. No. SP DIPA
:
......., ......................
(5)
(5)
Tahun Anggaran
:
.................................
(6)
(6)
KPPN
:
(.....)
. (7) . .
.....................
Akun Tgl.
No.
Uraian
Penerimaan
(12)
Bukti Pagu 1
2
3
(13) 4
Posisi Penerimaan
5
Bukti Penerimaan
Sudah Disetorkan
6
7
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
57
Petunjuk pengisian Buku pengawasan Anggaran : (1) : Diisi kode dan nama departeme n (2) : Diisi kode dan nama unit organisasi (3) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (4) : Diisi kode dan nama satuan kerja (5) : Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA (6) : Diisi tahun anggaran (7) : Diisi kode dan nama KPP N (8) : Diisi kode fungsi berkenaan : Diisi kode subfungsi berkenaan (9) (10) : Diisi kode program berkenaan (11) : Diisi kode kegiatan berkenaan (12) : Diisi kode akun berkenaan Diisi pagu akun terkait (13) : Kolom 1
: Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom 2
: Diisi nomor bukti dokumen sumber
Kolom 3
: Diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan
Kolom 4
: Diisi jumlah penerimaan BendaharaPenerimaan
Kolom 5
: Diisijumlah akumulasi pen erimaan mataanggaran terkait
sesuai
Kolom 6
: Diisi jumlah penerimaa n disetorkan ke KasNegara
yang
belum
Kolom 7
: Diisi jumlah penerimaan disetorkan ke Kas Negara
yang
sudah
yang
diterima
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
58
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
MODEL BUKU BENDAHARA PENGELUARAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
59
I.
BUKU KAS UMUM
Bagian 1.
Halamanmuka BUKU KAS UMUM
Tahun Anggaran
:
............................................................................ (1)
Kementerian/Lembaga
:
(......) ................................................................... (2)
Unit Organisasi
:
(......)................................................................... (3)
Provinsi/Kabupaten/Kota
:
(......)................................................................... (4)
Satuan Kerja
:
(......) ................................................................... (5)
Alamat
:
(......) ................................................................... (6)
KPPN
:
(......) ................................................................... (7)
Dokumen
:
(......) ................................................................... (8)
Nomor, Tanggal Dokumen
:
..................,......................................................... (9)
Revisi ke: 1.
:
..................,........................................................ (10)
2.
:
..................,.........................................................
3.
:
..................,.........................................................
...
:
..................,.........................................................
Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran,
............., .......................... (11) Bendahara Pengeluaran,
(12)
(13)
.......................................
..........................................
NIP. ................................
NIP. ...................................
Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum: (1) : Diisi tahun anggaran (2) : Diisi kode dan nama Kementerian (3) : Diisi kode dan nama unit organisasi (4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (5) : Diisi kode dan nama satuan kerja (6) : Diisi Alamat satuan kerja (7) : Diisi kode dan nama KPPN (8) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, atau lainnya) (9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran (10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
(11) : (12) : (13) :
60
Diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat Diisi nama Iengkap dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk Diisi nama Iengkap dan NIP Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk
Bagian 2. Halaman Isi Buku Kas Umum Tanggal
Nomor Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
61
Petunjuk Pengisian Halaman Isi Buku Kas Umum: Kolom (1)
:
Diisi tanggal tahun)
pembukuan
(format:
tanggal-bulan-
Kolom (2)
:
Diisi nomor bukti pembukuan
Kolom (3)
:
Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran
Kolom (4)
:
Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
Kolom (5)
:
Diisi jumlah pengeluaran dalamdokumen sumber
Kolom (6)
:
Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber
yang
tercantum
II. BUKU PEMBANTU 1. Buku Pembantu (BP) Kas/BP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Uang Muka/Voucher/BP Uang Persediaan (UP)/BP LSBendahara/BPLain-Lain
Buku Pembantu ................. (1) Tahun Anggaran
: (.....) ........................... (2)
Kementerian/Lembaga
: (.....) ........................... (3)
Unit Organisasi
: (.....) ........................... (4)
Provinsi/Kabupaten/Kota : (.....) ..........................(5) Satuan Kerja
: (.....) ..........................(6)
Dokumen
: (.....) ..........................(7)
No. Tanggal Dokumen
: ......., ......................... (8)
Revisi Ke .........
: ......., ......................... (9)
KPPN
: ......., .......................... (10)
Tanggal
Nomor Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
62
Petunjuk pengisian Buku Pembantu: (1)
: Diisijenis BP berkenaan
(2)
: Diisi tahun anggaran
(3)
: Diisi kode dan nama Kementerian
(4)
: Diisi kode dan nama unit organisasi
(5)
: Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota
(6)
: Diisi kode dan nama satuan kerja
(7)
: Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain-lain)
(8)
: Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran
(9)
: Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)
(10) : Diisi kode dan nama KPPN Pengisian kolom 1 sampai dengan 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi BukuKas Umum. 2. Buku Pembantu Pajak (BP Pajak) BUKU PEMBANTU PAJAK Tahun Anggaran
: ...........................
Kementerian/Lembaga
: (.......) ....................................................... (2)
Unit Organisasi
: (.......) ....................................................... (3)
Provinsi/Kabupaten/Kota
: (.......) ........................................................ (4)
Satuan Kerja
: (.......) ........................................................ (5)
Dokumen
: (.......) ........................................................ (6)
No., Tanggal Dokumen
(1)
: ........., ....................................................... (7)
Revisi Ke: ......
: ........., ....................................................... (8)
KPPN
: (.......), ........................................................ (9) Penerimaan (Debet)
Tg 1
Nomor Bukti 2
Uraian 3
PPN 4
PPh Ps 21
PPh Ps 22
PPh Ps 23
Pajak Lainnya
Pengeluaran (Kredit)
Saldo
5
6
7
8
9
10
www.peraturan.go.id
63
2014, No.1401
Petunjuk pengisian: (1) : Diisi tahun anggaran (2) : Diisi kode dan nama Kementerian (3) (4) (5) (6) (7) (8)
: : : : : :
Diisi kode dan nama unit organisasi Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota Diisi kode dan nama satuan kerja Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain-lain) Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)
(9) : Diisi kode dan nama KPPN Kolom 1 : Diisi tanggal, bulan dan tahun pembukuan. Kolom 2 : Disi nomor bukti pembukuan Kolom 3 : Diisi uraian dari transaksi penerimaan ataupengeluaran Kolom 4 : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima Kolom 5 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima Kolom Kolom Kolom Kolom
6 7 8 9
Kolom 10
: : : : :
Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 23 yang diterima Diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) Diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
64
3. Buku Pengawasan Anggaran Belanja BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Kementerian/Lembaga Unit Organisasi
: (.....) ...................... (1) : (.....) ...................... (2)
Fungsi
: ............. (8)
Subfungsi : ............. (9)
Provinsi/Kabupaten/Kota : (.....) ...................... (3)
Program
Satuan Kerja
Kegiatan : ............. (11)
: (.....) ...................... (4)
Tanggal, No. SP DIPA
: ......., ..................... (5)
Tahun Anggaran
: ................
KPPN
: (.....) ........................ (7)
Tgl
No. Bukti
Uraian
Nilai Transaksi
(6)
Cara Bayar U
LS
PAGU 1
2
3
: ............. (10)
Akun (12)
Posisi UP Bukti Pengeluaran
Sudah Disahkan
8
9
(13) 4
5
6
7
Petunjuk pengisian Buku Pengawasan Anggaran: (1)
:
Diisi kode dan nama Kementerian
(2)
:
Diisi kode dan nama unit organisasi
(3)
:
Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota
(4)
:
Diisi kode dan nama satuan kerja
(5)
:
Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA
(6)
:
Diisi tahun anggaran
(7)
:
Diisi kode dan nama KPPN
(8)
:
Diisi kode fungsi berkenaan
(9)
:
Diisi kode subfungsi berkenaan
(10)
:
Diisi kode program berkenaan
(11)
:
Diisi kode kegiatan berkenaan
(12)
:
Diisi kode Akun berkenaan
(13)
:
Diisi pagu Akun berkenaan
(12)
:
Diisi kode BKPK berkenaan
(13)
:
Diisi kode MA terkait
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
65
Kolom 1
:
Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom 2
:
Diisi nomor bukti pembukuan
Kolom 3
:
Diisi uraian dilakukan
Kolom 4
:
Diisijumlah nominal transaksi
Kolom5
:
Diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP
Kolom 6
:
Diisi akumulasi jumlah pembayaran melaluimekanisme LS Bendahara
Kolom 7
:
Diisi sisa pagu Akun berkenaan
Kolom 8
:
Diisi jumlah pembayaran yang belum di-GUkan
Kolom 9
:
Diisijumlah pembayaran yang sudah di-GUkan
dari
transaksi
pengeluaran
yang
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
66
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
MODEL BUKU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
67
I.
2014, No.1401
BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) Bagian 1. Halaman Muka BUKU KAS UMUM Tahun Anggaran : ...................................................................... (1) Kementerian/Lembaga : (......) .............................................................. (2) Unit Organisasi : (......) .............................................................. (3) Provinsi/Kabupaten/Kota : (......) .............................................................. (4) Satuan Kerja : (......) .............................................................. (5) Alamat : (......) .............................................................. (6) KPPN : (......) ............................................................. (7) Dokumen : (......) .............................................................. (8) Nomor, Tanggal Dokumen : .............., ...................................................... (9) Revisi ke : 1. : .............., ...................................................... (10) 2. : ..............., ...................................................... 3. : ..............., ...................................................... ... : ..............., ...................................................... Nomor, Tgl SK Penetapan: 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ........................................................... (11) 2.Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) : ............................................... (12) Mengetahui :
............., ....................................... (13)
PPK atas nama KPA,
Bendahara Pengeluaran Pembantu,
(14) .................................... NIP. ............................
(15) ...................................................... NIP. ...............................................
Petunjuk pengisian: (1) : Diisi tahun anggaran (2) : Diisi kode dan nama Kementerian (3) : Diisi kode dan nama unit organisasi (4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (5) : Diisi kode dan nama satuan kerja (6) : Diisi alamat satuan kerja (7) : Diisi kode nama KPPN (8) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, atau lainnya) (9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun dokumen anggaran (10): Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) (11): Diisi nomor dan tanggal, SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (12): Diisi nomor dan tanggal SK Penetapan BPP (13): Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun Buku KasUmum dibuat (14): Diisi nama lengkap dan NIP PPK atas nama KPA (15): Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
68
Bagian 2. Halaman Isi Tanggal 1
Nomor Bukti 2
Uraian 3
Debet 4
Kredit 5
Saldo 6
Petunjuk pengisian: Kolom (1) : Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun) Kolom (2) : Diisi nomor bukti pembukuan Kolom (3) : Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran Kolom (4) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumensumber Kolom (5) : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom (6) : Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlahpenerimaan/setoranyang tercantum dalam dokumensumber
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
69
II. BUKU PEMBANTU 1. BP Kas/BP UM Perjadin/BP Uang Persediaan/BP Uang Muka (Voucher) /BP LS-Bendahara/BP Lain-lain Buku Pembantu ................. (1) Tahun Anggaran : (.....) .......................... (2) Kementerian/Lembaga : (.....) ......................... (3) Unit Organisasi : (.....) ......................... (4) Provinsi/Kabupaten/Kota : (.....) ......................... (5) Satuan Kerja : (.....) ......................... (6) Alamat : (.....) ......................... (7) KPPN : (.....) .......................... (8) Dokumen : (.....) .......................... (9) No. Tanggal Dokumen : ......., ........................ (10) Revisi Ke ......... : ......., ........................ (11) Nomor, Tgl, SK Penetapan: 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ......., ........................ (12) 2. Bdhr. Pengeluaran Pembantu (BPP) : ......., ........................ (13) Tanggal (1)
Nomor Bukti (2)
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
(3)
(4)
(5)
(6)
Petunjuk pengisian: (1) : (2) : (3) : (4) : (5) : (6) : (7) : (8) : (9) : (10) : (11) :
Diisi jenis BP berkenaan Diisi tahun anggaran Diisi kode dan nama Kementerian Diisi kode dan nama unit organisasi Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota Diisi kode dan nama satuan kerja Diisi alamat Satuan Kerja Diisi kode dan nama KPPN Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan Lain-lain Diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun dokumen anggaran Diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) (12) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun SK Penetapan PPK (13) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun SK Penetapan BPP
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
70
Pengisian kolom 1 sampai dengan halaman isi Buku Kas Umum.
6
mengikuti
petunjuk
pengisian
2. Buku Pembantu Pajak (BP Pajak) BUKU PEMBANTU PAJAK Tahun Anggaran : ............................................. (1) Kementerian/Lembaga : (.......) .................................... (2) Unit Organisasi : (.......) .................................... (3) Provinsi/Kabupaten/Kota : (.......) .................................... (4) Satuan Kerja : (.......) .................................... (5) Alamat : (.......) .................................... (6) KPPN : (.......) .................................... (7) Dokumen : (.......) .................................... (8) No., Tanggal Dokumen : ........., ................................... (9) Revisi Ke: ...... : ........., ................................... (10) Nomor, Tgl. SK Penetapan 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ........., .................................... (11) 2. Bdhr. Pengeluaran Pembantu (BPP) : ........., .................................... (12) Tgl 1
Nomor Bukti 2
Uraian
PPN
3
4
Penerimaan (Debet) PPh PPh PPh Ps 21 Ps 22 Ps 23 5 6 7
Pajak Lainnya 8
Pengeluaran (Kredit)
Saldo
9
10
Petunjuk pengisian: (1) : Diisi tahun anggaran (2) : Diisi kode dan nama Kementerian (3) : Diisi kode dan nama unit organisasi (4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (5) : Diisi kode dan nama satuan kerja (6) : Diisi alamat Satuan Kerja (7) : Diisi kode dan nama KPPN (8) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain-lain) (9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran (10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) (11) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun SK Penetapan PPK (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SK Pengangkatan BPP
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
71
Kolom 1
:
Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4
: : :
Kolom 5
:
Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima
Kolom 6
:
Kolom Kolom Kolom Kolom
: : : :
Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 23 yang diterima Diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) Diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangijumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber
7 8 9 10
Diisi tanggal, bulan dan tahun pembukuan Diisi nomor bukti pembukuan Diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
III. Buku Pengawasan Anggaran Belanja BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Kementerian/Lembaga : Unit Organisasi : Provinsi/Kabupaten/Kota : Satuan Kerja : SK Pengangkatan : 1. BPP 2. PPK Tahun Anggaran : Tgl
No. Bukti
Uraian
1
2
PAGU 3
(.....) (.....) (.....) (.....)
....................... ....................... ....................... .......................
: ................ : ................ ................ Nilai Transaksi 4
(1) (2) (3) (4)
Fungsi Subfungsi Program Kegiatan
: ........... (8) : ........... (9) : ...........(10) : ...........(11)
(5) (6) (7) Akun (12)
Posisi UP Bukti Sudah Di Pengeluaran SPP-kan
(13) 5
6
7
Petunjuk Pengisian Buku Pengawasan Anggaran: (1)
:
Diisi kode dan nama Kementerian
(2)
:
Diisi kode dan nama unit organisasi
(3)
:
Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota
(4)
:
Diisi kode dan nama satuan kerja
(5)
:
Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SK Pengangkatan Bendaharawan Penerima Pembantu (BPP)
(6)
:
Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK
(7)
:
Diisi tahun anggaran
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
72
(8)
:
Diisi kode fungsi berkenaan
(9)
:
Diisi kode subfungsi berkenaan
(10)
:
Diisi kode program berkenaan
(11)
:
Diisi kode kegiatan berkenaan
(12)
:
Diisi kode Akun berkenaan
(13)
:
Diisi pagu Akun berkenaan
Kolom 1
:
Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom 2
:
Diisi nomor bukti pembukuan
Kolom 3
:
Diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan
Kolom 4
:
Diisi jumlah nominal transaksi
Kolom 5
:
Diisi sisa pagu Akun berkenaan
Kolom 6
:
Diisi jumlah pembayaran yang belum di-SPP-kan
Kolom 7
:
Diisi jumlah pembayaran yang sudah di-SPP-kan
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
73
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
I.
74
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN Pada hari ini, ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp................dan nomor bukti terakhir .................. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: A. Saldo Kas Bendahara Penerimaan
1.Saldo BP Kas TunaiRp. ............. 2. Saldo BP Kas Bank
Rp. ............. (+)
3.Jumlah (A.1+A.2)Rp. .................. B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari. 1. Saldo BP ................
Rp. ............
2. Saldo BP ................
Rp. ............
3.Saldo BP Lain-lainRp. ............(+) 4. Jumlah (B.1+B.2+B.3)Rp. ................... ______________________________________________________________________ C. Selisih Pembukuan (A.3-B.4)Rp. ...............
II. Hasil Pemeriksaan Kas: A. Kas yang Dikuasai Bendahara: 1.Uang Tunai di BrankasRp. ........... 2. Uang di Rekening ........... Uang di Rekening .......... 3.
Rp. ............ Rp. ............(+)
Jumlah Kas(A.1+A.2)Rp ....................
B.Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)Rp. ...................
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
75
III. Penjelasan atas selisih ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................
Yang Diperiksa,
Yang Memeriksa,
Bendahara Penerimaan
Kepala Satker atau Pejabat
Yang bertugas melakukan Pemungutan penerimaan negara
Nama ............................
Nama .................................
NIP. ..............................
NIP. ...................................
II. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN Pada hari ini, ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp................dan nomor bukti terakhir .................. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: A. Saldo Kas
1.Saldo BP Kas (Tunaidan Bank)Rp. ............. 2. Saldo BP UM (Voucher) 3. Saldo BP BPP
Rp. ............. Rp. .............(+)
4.Jumlah (A.1+A.2)Rp. .................. B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
76
1. Saldo BP UPRp. ............ 2. Saldo BP LS-Bendahara
Rp. ............
3. Saldo BP Pajak
Rp. ............
4. Saldo BP Lain-lainRp. ............ (+) 5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)Rp. ................... _____________________________ C. Selisih Pembukuan (A.4 -B.5)Rp. ...............
II. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4. terdiri atas: a. b.
........................... ...........................
dst.
III. Hasil Pemeriksaan Kas: A. Kas yang Dikuasai Bendahara: 1.Uang Tunai di BrankasRp. ........... 2. Uang di Rekening ........... Uang di Rekening .......... 3.
Rp. ............ Rp. ............(+)
Jumlah Kas(A.1+A.2)Rp ....................
B.Selisih Kas (I.A.1-III.A.3)Rp. ...................
IV. Penjelasan atas selisih
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................
Yang Diperiksa, Bendahara Penerimaan
Yang Memeriksa, KPA atau PPK atas nama KPA
Nama ............................
Nama .................................
NIP. ..............................
NIP. ...................................
www.peraturan.go.id
77
2014, No.1401
III. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu
KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Pada hari ini, ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........., kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp................dan nomor bukti terakhir .................. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: A. Saldo Kas
1.Saldo BP Kas (Tunaidan Bank)Rp. ............. 2. Saldo BP UM (Voucher)
Rp. .............(+)
3.Jumlah (A.1+A.2)Rp. .................. B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari 1. Saldo BP UP
Rp. ............
2. Saldo BP LS-Bendahara
Rp. ............
3. Saldo BP Pajak
Rp. ............
4. Saldo BP Lain-lainRp. ............ (+) 5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)Rp. ................... _____________________________ C. Selisih Pembukuan (A.4 -B.5)Rp. ...............
II. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4. terdiri atas: a. b.
........................... ...........................
dst.
III. Hasil Pemeriksaan Kas: A. Kas yang Dikuasai Bendahara: 1.Uang Tunai di BrankasRp. ...........
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
78
2. Uang di Rekening ........... Uang di Rekening .......... 3.
Rp. ............ Rp. ............(+)
Jumlah Kas(A.1+A.2)Rp ....................
B.Selisih Kas (I.A.1-III.A.3)Rp. ...................
IV. Penjelasan atas selisih
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................
Yang Diperiksa,
Yang Memeriksa,
Bendahara Penerimaan
PPK atas nama KPA
Nama ............................
Nama .................................
NIP. ..............................
NIP. ...................................
IV.Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Penerimaan
KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA BENDAHARA PENERIMAAN Pada hari ini, ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp................dan nomor bukti terakhir .................. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: A. Saldo Kas Bendahara Penerimaan
1. Saldo BP Kas TunaiRp. ............. 2. Saldo BP Kas Bank
Rp. ............. (+)
3. Jumlah (A.1+A.2)Rp. ..................
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
79
B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari. 1. Saldo BP ................
Rp. ............
2. Saldo BP ................
Rp. ............
3. Saldo BP Lain-lainRp. ............(+) 4. Jumlah (B.1+B.2+B.3)
Rp. ...................
________________________________________________________________________ C. Selisih Pembukuan (A.3 -B.4)
Rp. ...............
II. Hasil Pemeriksaan Kas: A. Kas yang Dikuasai Bendahara: 1. Uang Tunai di Brankas Rp. ........... 2. Uang di Rekening ........... Uang di Rekening .......... 3.
Rp. ............ Rp. ............(+)
Jumlah Kas(A.1+A.2)Rp ....................
B. Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)
Rp. ...................
III. Penjelasan atas selisih
.............................................................................................................................................. ................................................................................................................................
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan serah terima Bendahara Penerimaan. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini menjadi tanggung jawab bendahara yang menerima. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima,
Yang menyerahkan,
Nama ............................ NIP. ..............................
N ama ................................. NIP................................
Yang memeriksa, Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara
Nama ......................... NIP. ............................
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
80
V. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran
KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA BENDAHARA PENGELUARAN Pada hari ini, ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp................dan nomor bukti terakhir .................. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: A. Saldo Kas
1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) 2. Saldo BP UM (Voucher) 3. Saldo BP BPP
Rp. ............. Rp. ............. Rp. ............. (+)
4. Jumlah (A.1+A.2)Rp. .................. B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari. 1. Saldo BP UPRp. ............ 2. Saldo BP LS-Bendahara 3. Saldo BP Pajak 4. Saldo BP Lain-lainRp. ............ (+) 5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)
Rp. ............ Rp. ............ Rp. ................... _______________________________
C. Selisih Pembukuan (A.4 -B.5)
Rp. ...............
II. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4. terdiri atas: a. ........................... b. ........................... dst.
III. Hasil Pemeriksaan Kas: A. Kas yang Dikuasai Bendahara: 1. Uang Tunai di Brankas Rp. ........... 2. Uang di Rekening ...........
Rp. ............
Uang di Rekening .......... Rp. ............(+) 3.Jumlah Kas(A.1+A.2)Rp ....................
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
81
B. Selisih Kas (I.A.1-III.A.3)Rp. ...................
IV. Penjelasan atas selisih
............................................................................................................................................. .................................................................................................................................
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan serah terima Bendahara Pengeluaran. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini menjadi tanggung jawab bendahara yang menerima. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima,
Nama ............................ NIP. ..............................
Yang menyerahkan,
Nama .................. ............... NIP. ................................... Yang memeriksa, KPA atau PPK atas nama KPA
Nama ......................... NIP. ............................
VI.
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran Pembantu
KOP SURAT
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
82
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Pada hari ini, ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........., kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp................dan nomor bukti terakhir ..................
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara:
A. Saldo Kas 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) 2. Saldo BP UM (Voucher) 3. Jumlah (A.1+A.2)Rp. ..................
Rp. ............. Rp. .............(+)
B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari. 1. Saldo BP UP Rp. ............ 2. Saldo BP LS-Bendahara Rp. ............ 3. Saldo BP Pajak Rp. ............ 4. Saldo BP Lain-lainRp. ............ (+) 5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)
Rp. ................... _______________________________
C. Selisih Pembukuan (A.4 -B.5)
Rp. ...............
II. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4. terdiri atas: a. ........................... b. ........................... dst.
III. Hasil Pemeriksaan Kas : A. Kas yang Dikuasai Bendahara: 1. Uang Tunai di Brankas Rp. ........... 2. Uang di Rekening ...........
Rp. ............
Uang di Rekening .......... Rp. ............(+) 3. Jumlah Kas(A.1+A.2)Rp .................... B. Selisih Kas (I.A.1-III.A.3)
IV. Penjelasan atas selisih
Rp. ...................
............................................................................................................................................. .................................................................................................................................
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
83
serah terima Bendahara Pengeluaran. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini menjadi tanggung jawab bendahara yang menerima. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima,
Nama ............................ NIP. ..............................
Yang menyerahkan,
Nama ................................. NIP. ................................... Yang memeriksa, PPK atas nama KPA
Nama ......................... NIP. ............................
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
84
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
85
I.
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini, ............ tanggal ........... bulan ............ tahun .........., kami selaku Kepala Satuan Kerja telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. ......... dan nomor bukti terakhir ......... Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut : I. A.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1. Saldo BP Kas Tunai
2. Saldo BP Kas Bank B. 1. 2. 3. 4.
Rp. ............ Rp. ............
3. Saldo Kas Saldo Kas tersebut pada huruf Saldo BP ............. Saldo BP ............. Saldo BP Lain-lain Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)
(+)
Rp. ............. A, terdiri dari: Rp. ............ Rp. ............ Rp. ............ (+) Rp. ............. (-)
__________________________________________________________________ C. II. A. 1. 2.
Selisih Pembukuan (A.3 – B.3)
Rp. ................
Hasil Pemeriksaan Kas: Kas yang Dikuasai Bendahara Uang tunai di Brankas Bendahara Rp. ............. Uang di Rekening ...... Rp. .............
Uang di Rekening ...... 3. Jumlah Kas
Rp. ............. (+)
Rp. .............
__________________________________________________________________ B.
Selisih Kas (I.A.1 – II.A.3)
III.
Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):
A. 1. 2. 3. B.
Rp. ................
Pembukuan Menurut Bendahara: Penerimaan yang telah disetorkan Rp. ........... Uang di Rekening ..... Rp. ........... (+) Jumlah (A1+A2) Rp. ............. Pembukuan Menurut UAKPA (A.3 – B) Rp. ............. (-)
_________________________________________________________________ C.
Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A.3 – B) Rp. ..............
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
86
IV. Penjelasan atas Selisih 1.
Selisih Kas (II.B)
........................................................................................................................ 2. Selisih Pembukuan UP (III.C) ........................................................................................................................ ..................., ........................... Yang diperiksa, Bendahara Penerimaan
Yang memeriksa Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang bertugas Melakukan pemungut Penerimaan negara
Nama ...............................
Nama ......................................
NIP. ..................................
NIP. ........................................
II. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini, ............ tanggal ........... bulan ............ tahun .........., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening .........., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. ......... dan nomor bukti terakhir ......... Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I.
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara:
A. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp. ............ 2. Saldo BP BPP Rp. ............ 3. Saldo BP Uang Muka (Voucher) Rp. ............ 4. Jumlah (A.1+A.2+A.3) B. Saldo Kas tersebut pada huruf A. terdiri dari: 1. Saldo BP UP Rp. ............ 2. Saldo BP LS Bendahara Rp. ............ 3. Saldo BP Pajak Rp. ............ 4. Saldo BP Lain-lain Rp. ............ 5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)
(+) Rp. .............
(+) Rp. .............
______________________________________________________________ C.
Selisih Pembukuan (A.4 – B.5)
Rp. ................
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
87
II. Saldo BP lain-lain sebagaimana angka I.B.4., terdiri dari: a. b.
.......................................................... ..........................................................
dst.
III. Hasil Pemeriksaan Kas: A. 1. 2. 3. 4.
Kas yang Dikuasai Bendahara: Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. ............ Uang di Rekening ..... Rp. ........... Uang di Rekening ..... Rp. ........... (+) Jumlah Kas (A.1 + A.2) Rp. ...............
_______________________________________________________________ B.
Selisih Kas (I.A.1 – II.A.3)
Rp. ...............
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA): A. 1. 2. 3. B.
Pembukuan UP menurut Bendahara: Saldo UP Rp. .......... Kuitansi UP yang belum di-SP2D.kanRp. .......... (+) Jumlah UP dan Kuitansi UP (A.1 + A.2) Rp. ................ Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. ................
_______________________________________________________________ C.
Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B)
Rp. ................
V. Penjelasan atas selisih A.
Selisih Kas (II.B)
........................................................................................................................ B. Selisih Pembukuan UP (III.C) ........................................................................................................................ ..................., ........................... Yang diperiksa,
Yang memeriksa
Bendahara Pengeluaran
KPA atau PPK atas nama KPA
Nama ................................. NIP. ....................................
Nama ...................................... NIP. ........................................
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
88
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN LAMPIRAN DAFTAR REKENING
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
89
Format 1a
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
Form LPJ Penerimaan
Tahun Anggaran 20xx
Bulan: ...................... (1) Kementerian/Lembaga
: (.......)
................................................
(2)
Unit Organisasi
: (.......)
................................................
(3)
Provinsi/Kab/Kota
: (.......)
................................................
(4)
Satuan Kerja
: (.......)
................................................
(5)
Alamat dan Telp
: ........,
................................................
(6)
Tahun Anggaran
: ........,
................................................
(7)
KPPN
: (.......)
................................................
(8)
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp...... (9) dan Nomor Bukti terakhir Nomor : ........... (10) No.
Jenis Buku Pembantu
Saldo Awal
Penambahan
Pengurangan
Saldo Akhir
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
BP Kas
..........
...................
...................
..............
BP Kas (Tunai dan Bank)
..........
...................
...................
..............
Buku Pembantu 1. BP ..................
..........
....................
....................
...............
...........
....................
....................
...............
2. BP .................. 3. BP ..................
...........
....................
....................
...............
...........
....................
....................
...............
4. BP ..................
...........
....................
....................
...............
5. dst. .................
...........
....................
....................
...............
6. BP. Lain-lain
...........
....................
....................
...............
A.
B.
II. Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang Tunai di brankas Rp. ........... (11) 2. Uang di Rekening Bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening) Rp. ........... (12) 3. Jumlah Kas Rp. ........... (13)
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
90
III. Selisih Kas 1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1) Rp. .......... (14) 2. Jumlah Kas (II.3) Rp. ......... (15) 3. Selisih Kas Rp. .......... (16) IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara 1. Saldo Awal Rp........... (17) 2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini Rp. ........... (18) 3. Jumlah Penerimaan Negara Rp. ........... (19) 4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini Rp. ........... (20) Saldo Rp............ (21) V.
Akhir
Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA 1. Penyetoran menurut Pembukuan Bendahara Rp.......... (22) 2. Penyetoran menurut UAKPA (sesuai bukti setor) Rp. ......... (23) 3. Selisih Rp.......... (24)
VI. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) : 1. ................................................................................................ 2.
(25) ..................................................................................................... ............, .............................. (26)
Mengetahui : Kepala Satker atau Pejabat yang Penerimaan,
Bendahara
bertugas melakukan Pengumpulan penerimaan negara,
...................................... (27) NIP. ............................... (28)
............................................ (29) NIP. .................................... (30)
www.peraturan.go.id
91
2014, No.1401
Petunjuk (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kolom 3
pengisian: : Diisi bulan pelaporan : Diisi kode dan nama Kementerian : Diisi kode dan nama unit organisasi : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota : Diisi kode dan nama satuan kerja : Diisi alamat dan nomor telepon Satuan Kerja : Diisi tahun anggaran berkenaan : Diisi kode dan nama KPPN : Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU : Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu Kolom 4 : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Kolom 5 : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Kolom 6 : Diisi jumlah saldo akhir kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5) (11) : Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Penerimaan pada akhir bulan pelaporan (12) : Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Penerimaan di bank pada akhir bulan pelaporan (13) : Diisi penjumlahan nomor (11) dan (12) (14) : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas (15) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening Bendahara Penerimaan (16) : Diisi selisih antara nomor (14) dan (15) (17) : Diisi saldo awal uang yang sudah menjadi hak negara bulan lalu (18) : Diisi total penerimaan yang sudah menjadi hak negara pada bulan berkenaan (19) : Diisi penjumlahan nomor (17) dan (18) (20) : Diisi penyetoran uang yang sudah menjadi hak negara ke kas negara (21) : Diisi selisih antara nomor (19) dan (20) (22) : Diisi jumlah penerimaan yang telah disetorkan Bendahara Penerimaan pada bulan Berkenaan (23) : Diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA (24) : Diisi selisih antara nomor (22) dan (23) (25) : Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
(26)
:
(27)
:
(28)
:
(29) (30) (31)
: :
92
Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani Diisi nama lengkap Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Diisi NIP Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pemerimaan negara Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan Diisi NIP Bendahara Penerimaan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
93
Format 1b Form LPJ Penerimaan
Tahun Anggaran 20xx
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN Bulan: ...................... (1)
Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp Tahun Anggaran KPPN
: : : : : : :
(.......) (.......) (.......) (.......) ........, ........, (.......)
................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. (9) dan $/€/¥/£/......(10), dan Nomor Bukti terakhir Nomor : .......... (11) dan ......... (12) No. (1) A.
B.
Jenis Buku Pembantu (2) BP Kas 1. BP Kas (Tunai dan Bank) 2. BP Kas (Tunai dan Bank) valas Buku Pembantu Selain BP Kas 1. 2. 3. 4. 5.
BP .................. BP .................. BP .................. dst. ................. BP. Lain-lain
Saldo Awal (3)
Penambahan (4)
Pengurangan (5)
Saldo Akhir (6)
................. .................
.................... ....................
.................... ....................
.................... ....................
Rp............. $/€/£/¥..... ................. ................ ................ ................. .................
Rp............... $/€/£/¥........ .................... .................... .................... .................... ....................
Rp............... /€/£/¥....... .................... .................... .................... .................... ....................
Rp............... /€/£/¥....... .................... .................... .................... .................... ....................
II. Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang Tunai di brankas 2. Uang di Rekening Bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening) 3. Jumlah Kas III. Selisih Kas 1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1)
Rp. ................ (13) $/€/£/¥ ........ (13) Rp. ................ (14) $/€/£/¥ ........ (14) Rp. ................ (15) $/€/£/¥ ........ (15) Rp. ............... (16) $/€/£/¥ ....... (16) Rp. .............. (17) $/€/£/¥ ....... (17) Rp. .............. (18) $/€/£/¥ ....... (18)
2. Jumlah Kas (II.3) 3. Selisih Kas IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara 1. Saldo Awal 2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini 3. Jumlah Penerimaan Negara 4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini Saldo Akhir V. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA 1. Penyetoran menurut Pembukuan Bendahara Rp. ................... (setelah konversi kurs) $/€/£/¥............... 2. Penyetoran menurut UAKPA (sesuai bukti setor) 3. Selisih
Rp. ............... (19) $/€/£/¥ ....... (19) Rp. ............... (20) $/€/£/¥ ...... (20) Rp. .............. (21) $/€/£/¥ ...... (21) Rp. ............... (22) $/€/£/¥ ...... (22) Rp. ............... (23) $/€/£/¥ ....... (23) Rp. ............... (24) Rp. ................ (25) Rp. ............... (26)
VI. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) : 1. ................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................
(27)
............, ............................ (28) Mengetahui : Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pengumpulan penerimaan negara,
Bendahara Penerimaan,
.................................................... (29) ....................................... (31 NIP. ............................................ (30) NIP. .................................... (32 )
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
94
Petunjuk pengisian: (1) : Diisi bulan pelaporan (2) : Diisi kode dan nama Kementerian (3) : Diisi kode dan nama unit organisasi (4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (5) : Diisi kode dan nama satuan kerja (6) : Diisi alamat dan nomor telepon Satuan Kerja (7) : Diisi tahun anggaran berkenaan (8) : Diisi kode dan nama KPPN (9) : Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (10) : Diisi jumlah saldo akhir BKU valas pada bulan pelaporan (simbul valas menyesuaikan) (11) : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU (12) : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU valas Kolom 3
:
Kolom 4
:
Kolom 5
:
Kolom 6
:
(13)
:
(14)
:
(15) (16) (17)
: : :
(18) (19)
: :
(20)
:
(21) (22)
: :
(23) (24)
: :
Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5) masing-masing buku Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Penerimaan pada akhir bulan pelaporan Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Penerimaan di bank pada akhir bulan pelaporan Diisi penjumlahan nomor (11) dan (12) Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening Bendahara Penerimaan Diisi selisih antara nomor (14) dan (15) Diisi saldo awal uang yang sudah menjadi hak negara bulan lalu Diisi total penerimaan yang sudah menjadi hak negara pada bulan berkenaan Diisi penjumlahan nomor (17) dan (18) Diisi penyetoran uang yang sudah menjadi hak negara ke kas negara Diisi selisih antara nomor (19) dan (20) Diisi jumlah penerimaan yang telah disetorkan pada
www.peraturan.go.id
95
(25)
:
(26) (27)
: :
(28)
:
(29)
:
(30)
:
(31) (32)
: :
2014, No.1401
bulan berkenaan Diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA Diisi selisih antara nomor (22) dan (23) Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani Diisi nama lengkap Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Diisi NIP Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pemerimaan negara Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan Diisi NIP Bendahara Penerimaan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
96
Format II : Daftar Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan *) DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENERIMAAN SATKER ...................... BULAN : ........................ No.
Nomor Rekening
Nama Barang
Nama Barang
Kode Rek **)
Surat Izin Nomor
Saldo
Tanggal
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst.
*) Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara **)Kode Rek. Adalah 10 untuk Bendahara Penerimaan, 20 untuk Bendahara Pengeluaran, 21 untuk Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya.
Bendaharawan Penerimaan
........................................... NIP. ....................................
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
97
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN LAMPIRAN DAFTAR REKENING
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
98
www.peraturan.go.id
99
2014, No.1401
Petunjuk pengisian: (1) : Diisi bulan pelaporan (2) : Diisi kode dan nama Kementerian (3) : Diisi kode dan nama unit organisasi (4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (5) : Diisi kode dan nama satuan kerja (6) : Diisi alamat dan nomor telepon Satuan Kerja (7) : Diisi Nomor Kartu Pengawasan dan Kewenangan (8) : Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yang ditatausahakan (9) : Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan (10) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yang ditatausahakan (11) : Diisi tahun anggaran berkenaan (12) : Diisi kode dan nama KPPN (13) : Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (14) : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU Kolom 3 : Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu Kolom 4 : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Kolom 5 : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Kolom 6 : Diisi jumlah jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5) masing-masing buku (15) : Diisi jumlah kuitansi UP yang belum di-SPMGU-kan (16) : Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan pelaporan (17) : Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Pengeluaran di Bank pada akhir bulan pelaporan (18) : Diisi penjumlahan nomor (16) dan (17) (19) : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas (20) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening Bendahara Pengeluaran (21) : Diisi selisih antara nomor (19) dan (20) (22) : Diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan (23) : Diisi jumlah kuitansi UP yang belum diterbitkan SP2D pada bulan berkenaan (24) : Diisi penjumlahan nomor (22) dan (23) (25) : Diisi saldo UP menurut UAKPA (26) : Diisi selisih antara nomor (24) dan (25)
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
(27)
:
(28) (29) (30) (31) (32)
: : : : :
100
Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani Diisi nama lengkap KPA atau PPK atas nama KPA Diisi NIP KPA atau PPK atas nama KPA Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran Diisi NIP Bendahara Pengeluaran.
www.peraturan.go.id
101
2014, No.1401
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
102
Petunjuk pengisian: (33) : Diisi bulan pelaporan (34) : Diisi kode dan nama Kementerian (35) : Diisi kode dan nama unit organisasi (36) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (37) : Diisi kode dan nama satuan kerja (38) : Diisi alamat dan nomor telepon Satuan Kerja (39) : Diisi Karwas dan Kewenangan (belum jelas bagaimana maksudnya) (40) : Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yang ditatausahakan (41) : Diisi dokumen anggaran yang ditatausahakan (42) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yang ditatausahakan (43) : Diisi tahun anggaran berkenaan (44) : Diisi kode dan nama KPPN (45) : Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (46) : Diisi jumlah saldo akhir BKU valas pada bulan pelaporan (simbul valas menyesuaikan) (47) : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU (48) : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU valas Kolom 3
:
Kolom 4
:
Kolom 5
:
Kolom 6
:
(49) (50)
: :
(51)
:
(52) (53) (54)
: : :
(55) (56) (57)
: : :
Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)) masing-masing buku Diisi jumlah kuitansi UP yang belum di-SPMGU-kan Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan pelaporan Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Pengeluaran di bank pada akhir bulan pelaporan Diisi penjumlahan nomor (16) dan (17) Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening Bendahara Pengeluaran Diisi selisih antara nomor (149) dan (20) Diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan Diisi jumlah kuitansi UP yang belum diterbitkan SP2D pada bulan berkenaan
www.peraturan.go.id
103
(58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66)
: : : : : : : : :
Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi
2014, No.1401
penjumlahan nomor (22) dan (23) saldo UP menurut UAKPA selisih antara nomor (24) dan (25) selisih antara nomor (22) dan (23) tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani nama lengkap KPA atau PPK atas nama KPA NIP KPA atau PPK atas nama KPA nama lengkap Bendahara Pengeluaran NIP Bendahara Pengeluaran.
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
104
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
105
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.77/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBEBASTUGASAN,PEMBERHENTIAN, DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DANPEMEGANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJADALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
106
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Form LPJ-BPP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan: ............................. (1)
Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telpon No. SK PPK No. SK BPP Nomor Rekening Nama Rekening Kode Bank BI Nama Bank Nomor Persetujuan
: : : : : : : : : : : :
(.......) (.......) (.......) (.......) ........., ........., ........., ........., ........., (.......) ........., .........,
................................ (2) ................................ (3) ................................ (4) ................................ (5) ................................ (6) ................................ (7) ................................ (9) .............................. (11) .............................. (12) .............................. (13) .............................. (14) .............................. (15)
Dokumen Nomor Dokumen Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Tahun Anggaran KPPN
: : : : : : : :
(.......) ........., (.......) (.......) (.......) (.......) ........., (.......)
.............................. (17) .............................. (18) .............................. (20) .............................. (21) .............................. (22) .............................. (23) .............................. (24) .............................. (25)
Tahun Anggaran 20xx
Tanggal SK Tanggal SK
: .......... (8) : .......... (10)
Tanggal Persetujuan
: .......... (16)
Tanggal Dokumen
: .......... (19)
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. ............. (26) dan Nomor Bukti terakhir Nomor : ................. (27) No. (1) A.
B.
Jenis Buku Pembantu (2) BP Kas, BPP, dan Uang Muka (Voucher) 1. BP Kas (Tunai dan Bank) 2. BP Uang Muka (Voucher) BP selain Kas, BPP, dan Uang Muka (Voucher) 1. BP UP*) Belanja MA ...... - Belanja MA ...... Pengembalian Sisa UP 2. BP LS Bendahara Pembayaran atas LS Bendahara Setoran atas bendahara 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain
Saldo Awal (3) ...................
Penambahan (4) ......................
Pengurangan (5) ......................
Saldo Akhir (6) ......................
................... ................... ...................
...................... ...................... ......................
...................... ...................... ......................
...................... ...................... ......................
................... ................... ................... ................... ................... ...................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
...................
......................
......................
......................
................... ...................
...................... ......................
...................... ......................
...................... ......................
*) Jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM -GU-kan sebesar Rp. ........(28). II. Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang Tunai di brankas Rp. ..................... (29) 2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran) Rp. ..................... (30) (+) 3. Jumlah Kas Rp. .................... (31) (Terlampir Berita Acara Pemeriksaan Kas) III. Selisih Kas 1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kolom (6)) Rp. .................... (32) 2. Jumlah Kas (II.3) Rp. .................... (33) (-) 3. Selisih Kas Rp. .................... (34)
IV. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :
1. .......................................................................................................................... 2. .........................................................................................................................
Mengetahui : PPK atas nama KPA.
...................................... (37) NIP. ............................... (38)
(35)
......................, ...................... ........(36)
Bendahara Pengeluaran Pembantu,
.... ............................................. (39) NIP. .. ........................................ (40)
www.peraturan.go.id
107
2014, No.1401
Petunjuk pengisian: (33) : Diisi bulan pelaporan (34) : Diisi kode dan nama Kementerian (35) : Diisi kode dan nama unit organisasi (36) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (37) : Diisi kode dan nama satuan kerja (38) : Diisi alamat dan nomor telepon Satuan Kerja (39) : Diisi SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (40) : Diisi tanggal SK Pengangkatan PPK (41) : Diisi nomor SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) (42) : Diisi tanggal SK Pengangkatan BPP (43) : Diisi nomor rekening BPP (44) : Diisi nama rekening BPP (45) : Diisi kode bank pusat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (46) : Diisi nama bank tempat rekening BPP (47) : Diisi nomor surat persetujuan pembukuan rekening oleh Kuasa BUN (KPPN) (48) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan pembukuan rekening oleh Kuasa BUN (KPPN) (49) : Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yang ditatausahakan (50) : Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan (51) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yang ditatausahakan (52) : Diisi kode dan nama Fungsi (53) : Diisi kode dan nama Subfungsi (54) : Diisi kode dan nama Program (55) : Diisi kode dan nama Kegiatan (56) : Diisi tahun anggaran berkenaan (57) : Diisi kode dan nama KPPN (58) : Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (59) : Diisi nomor bukti terakhir pada BKU Kolom 3 : Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu Kolom 4 : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku Kolom 5 : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku
www.peraturan.go.id
2014, No.1401
Kolom 6
:
(60) (61)
: :
(62)
:
(63) (64) (65)
: : :
(66) (67)
: :
(68)
:
(69) (70) (71) (72)
: : : :
108
Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)) masing-masing buku Diisi jumlah kuitansi UP yang belum di-SPMGU-kan Diisi jumlah uang tunai di brankas BPP pada akhir bulan pelaporan Diisi jumlah uang tunai pada rekening BPP di Bank pada akhir bulan pelaporan Diisi penjumlahan nomor (29) dan (30) Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening di BPP Diisi selisih antara nomor (32) dan (33) Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan/atau selisih pembukuan Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani Diisi nama lengkap PPK atas nama KPA Diisi NIP PPK atas nama KPA Diisi nama lengkap BPP Diisi NIP BPP.
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
www.peraturan.go.id
