KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari Tim Penyusun MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 2

KATA PENGANTAR Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan modul pembukuan dan LPJ bendahara penerimaan ini. Bendahara penerimaan merupakan salah satu bagian dari struktur suatu organisasi yang berfungsi untuk mengelola penerimaan organisasi tersebut. Penerimaan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pendapatan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di Negara kite tercinta ini. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan tersebut, modul ini disusun dengan tujuan agar penatausahaan/pengelolaan kas di bendahara penerimaan dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara penerimaan secara akurat, akuntabel, dan dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan amanant Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Modul

ini

disusun

oleh

Tim

Penyusunan

Pembukuan

dan

Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan berdasarkan urutan dan jenis pembukuan penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 sebagai pedoman pelaksanaannya. Dengan adanya modul ini diharapkan pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para bendahara penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Jakarta, Januari 2015

Tim Penyusun MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

2

CARA PENGGUNAAN MODUL Modul Pembukuan dan LPJ Bendahara ini disusun dalam rangka persiapan ujian sertifikasi bendahara. Modul ini berisi materi pengertian bendahara penerimaan, pembukuan bendahara penerimaan, pemeriksaan kas bendahara penerimaan dan rekonsiliasi internal, serta pertanggungjawaban bendahara. Untuk memudahkan pemahaman, pembaca sebaiknya mempelajari isi modul secara berurutan mulai dari bagian awal (Pendahuluan) dan dilanjutkan dengan BAB I sampai dengan BAB III. Untuk efektivitas pemahaman modul, kepada pembaca sangat disarankan untuk belajar secara berkelompok secara disiplin. Pemahaman modul dapat diukur dengan kemampuan pembaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam modul ini. Cocokkan jawaban anda dengan jawaban yang tersedia pada bagian akhir modul. Skor minimal yang diharapkan untuk dianggap paham adalah 80.

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

3

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................ .................. CARA PENGGUNAAN MODUL ............................................................................................. DAFTAR ISI .................................................................................................................................. BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ............................................................................................... C. Ruang Lingkup .......................................................................................................

BAB II

PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN .....................................................

A. Penatausahaan Kas ...................................................................................... B. Pembukuan Bendahara Penerimaan ......................................................... I. Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan Yang Khusus Menangani PNBP .................................................................................... II. Bendahara Penerimaan Yang Selain Mengelola PNBP Juga Mengelola Uang Lainnya Terkait PNBP .............................................. C. Format Pembukuan Bendahara Penerimaan ........................................... I. Buku Kas Umum (BKU) ......................................................................... II. Buku Pembantu (BP) ............................................................................... III. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP) ............................ D. Koreksi Kesalahan Pembukuan Bendahara ............................................. BAB III PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN DAN REKONSILIASI INTERNAL ................................................................................................................. A. Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan........................................................... B. Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja ....................................................................... BAB IV PERTANGGUNJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN .............................. TEST / LATIHAN ...................................................................................................................... A. Pilihan Ganda ........................................................................................................ B. Essay ......................................................................................................................


4

BAB I PENDAHULUAN

I.

Latar Belakang Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumbersumber penerimaan Negara antara lain: pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dan lain-lain. Dalam rangka mengelola penerimaan negara diperlukan suatu penatausahaan penerimaan negara yang akurat, transparan dan akuntabel. Bendahara penerimaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam

rangka

pelaksanaan

APBN/APBD

pada

kantor/satuan

kerja

kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu bendahara penerimaan dalam pengelolaan penerimaan negara memegang peran yang sangat penting terutama dalam pelaporan penerimaan negara. Bendahara penerimaan selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang dikelolanya. Di samping itu, bendahara penerimaan selaku pejabat yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja khususnya penerimaan negara sebagaimana tertuang dalam DIPA. Oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA),

pembukuan

bendahara

penerimaan

akan

menghasilkan

laporan

bulanan

pertanggungjawaban bendahara yang menyajikan informasi tentang keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo buku dan saldo kas.

II.

Maksud dan Tujuan Penyusunan modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ini dimaksudkan agar para peserta sertifikasi bendahara memiliki panduan dalam rangka pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada satuan kerja di kementerian negara/lembaga/kantor/satker.


5

Tujuan penyusunan modul ini adalah: 1. Tujuan Instruksional Umum Sebagai pedoman bagi para peserta sertifikasi bendahara sehingga dapat memahami dan mengerti pembukuan dan LPJ Bendahara Penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBN. 2. Tujuan Instruksional Khusus Setelah membaca modul ini, diharapkan para peserta sertifikasi bendahara mampu menyusun dan

melaksanakan

pembukuan

dan

LPJ

bendahara

penerimaan

pada

kementerian

negara/lembaga/kantor/satker. III.

Ruang Lingkup Ruang lingkup modul ini Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan, Pembukuan Bendahara Penerimaan, Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan, Rekonsiliasi Internal Satker serta Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN.


6

BAB I PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

A. Penatausahaan Kas Bendahara harus menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN. Pembukaan rekening tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker. Apabila Bendahara Penerimaan juga mengelola rekening lainnya maka Bendahara Penerimaan juga

harus menatausahakan uang yang ada dalam rekening tersebut. Bendahara dilarang

menyimpan uang yang clikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum/Kantor Pos. Dalam rangka penarikan uang dari rekening Bendahara Penerimaan, Pejabat yang berwenang menandatangani cek untuk pengambilan uang di Bank Umum/Kantor Pos adalah Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara dan Bendahara Penerimaan, oleh karena itu Bendahara tidak boleh mempunyai kartu ATM pada rekening yang dikelolanya. Bendahara Penerimaan menatausahakan semua uang yang dikelolanya

baik

yang

sudah

menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara. Penerimaan negara pada kantor/satker pada Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur khusus dalam peraluran perundang-undangan tersendiri. Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima secara langsung penerimaan tertentu dari wajib setor, Bendahara Penerimaan wajib: a. membuat dan menyampaikan SBS lembar ke-1 kepada penyetor dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan bendahara; b. menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penerimaan tersebut, kecuali untuk jenis penerimaan tertenlu yang penyelorannya diatur secara khusus. Dalam hal terdapat penerimaan yang penyetorannya diatur secara khusus, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening yang telah mendapat persetujuan BUN / Kuasa BUN. Bentuk, nama, dan format SBS diatur oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan negara ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut diterima, baik dari wajib setor maupun dari petugas yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan uang kepada Bendahara MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

7

Penerimaan.

Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dlilakukan pada hari kerja

berikutnya dalam hal: a. Terkendala jam operasional Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi; dan/ atau b. PNBP diterima pacla hari libur /yang diliburkan. Penyetoran pcnerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara harus menggunakan formulir SSBP/SSP/dokumen lain yang dipersamakan dengan SSBP/SSP. Penyetoran penerimaan negara oleh

Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala

dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal: a. Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota Bendahara Penerimaan tidak terseclia; b. Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; c. Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi clengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 (dua) jam; dan/atau d. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar claripada penerimaan yang cliperoleh. Bendahara

Penerimaan

wajib

melakukan

pembukuan

atas

seluruh

penerimaan

dan

pengeluaran/penyetoran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

B. Pembukuan Bendahara Penerimaan Mengingat karakter dan jenis penerimaan satker pada kementerian negara/lembaga adalah sangat beragam dimana PA/KPA bisa menetapkan jenis-jenis buku yang diperlukan, petunjuk pembukuan Bendahara Penerimaan ini bersifat umum dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.

harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada apakah telah menjadi penerimaan negara atau belum;

2.

harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada menunjukkan siapa yang mengelola uang tersebut.

Tata cara pembukuan Bendahara Penerimaan dibedakan dalam 2 bagian yaitu: (1) Bendahara Penerimaan Pengelola Khusus PNBP; dan (2) Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP, Perpajakan dan Dana Pihak Ketiga.

Lebih jelasnya, tata cara pembukuan Bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: I. Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan Yang Khusus Menangani PNBP Dalam melaksanakan pembukuannya, bendahara penerimaan menggunakan buku-buku untuk mencatat transaksi dalam menangani PNBP. Buku-buku tersebut adalah: 1.

Buku Kas Umum

2.

Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan

3.

Buku Pembantu, terdiri dari: a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi:


8

1)

Buku Pembantu PNBP Umum

2)

Buku Pembantu PNBP Fungsional

b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi: 1)

Buku Pembantu Bank

2)

Buku Pembantu Kas Tunai

Adapun tata cara penggunaan dan pencatatan transaksi PNBP pada buku-buku tersebut akan dijelaskan di bawah ini. 1.

Pembukuan DIPA Pembukuan dimulai ketika pada awal tahun anggaran, yaitu membukukan penerimaan DIPA. Setelah diterima, DIPA dibukukan sebagai target penerimaan PNBP. Pembukuan seterusnya mengikuti siklus pekerjaan bendahara penerimaan mulai dari menerima PNBP sampai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara. Sebagai ilustrasi, sebuah satker Universitas A, mempunyai target PNBP berupa pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.1.200.000.000. Maka, bendahara penerimaan akan mencatat di BPAP di kolom akun 423511 sebesar Rp.1.200.000.000 sebagai target PNBP.

2.

Pembukuan Menerima Secara Tunai PNBP Umum/PNBP Fungsional PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus dibukukan. Penerimaan tunai PNBP dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Bukti Setor (SBS). SBS merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Selain itu karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan posisi PNBP ini belum disetorkan ke kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas Tunai, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih berupa bukti penerimaan di BPAP. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A menerima SBS pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.7.500.000. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.

Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.7.500.000,-

b.

Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.7.500.000,-

c.

Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.7.500.000,- (jenis PNBP Fungsional).

d.

Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423511 sebesar Rp.7.500.000,- di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan sebesar Rp.7.500.000,-.

3.

Pembukuan Menyetorkan PNBP Umum/Fungsional Ke Rekening Kas Negara PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP yang sudah sah. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Transaksi ini


9

dicatat dicatat pada sisi kredit pada BP BKU, BP PNBP umum atau Buku Pembantu PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A menyetorkan pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.7.500.000 ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.

Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.7.500.000

b.

Dibukukan disisi kredit di BP Kas Tunai sebesar Rp.7.500.000

c.

Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.7.500.000 (jenis PNBP Fungsional)

d.

Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.7.500.000, sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol).

4.

Pembukuan Menerima PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerimaan PNBP yang diterima secara langsung melalui rekening bendahara penerimaan harus dibukukan. Penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan dibuktikan dengan diterbitkannya SBS yaitu slip setoran bank. Surat Bukti Setor berupa slip setoran bank ini akan mempengaruhi saldo kas di bank dan buku pembantu PNBP. Selain itu karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan PNBP ini belum disetorkan ke kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dicatat pada sisi debet pada BKU, BP Bank, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih berupa bukti penerimaan di BPAP. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 6 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A menerima SBS berupa slip setoran ke rekening bendahara penerimaan pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.20.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.

Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.20.000.000

b.

Dibukukan disisi debet di BP Bank sebesar Rp.20.000.000

c.

Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.20.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d.

Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan uang pendidikan Akun 423511 sebesar Rp.20.000.000 di BPAP (akumulasi menjadi Rp.27.500.000) dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan sebesar Rp.20.000.000.

5.

Pembukuan Penyetoran Ke Kas Negara PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerimaan PNBP yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening kas negara dengan menggunakan bukti SSBP. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi


10

saldo kas di bank dan buku pembantu PNBP. Sehingga transaksi ini dicatat pada sisi kredit pada BP BKU, BP Bank, BP PNBP umum atau Buku Pembantu PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 6 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A menyetorkan ke rekening kas negara melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.20.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.


b.

Dibukukan disisi kredit di BP Bank sebesar Rp.20.000.000

c.


d.

Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.20.000.000 (akumulatif menjadi Rp.27.500.00) sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol).

6.

Pembukuan Menerima SSBP Penerimaan PNBP Yang Disetorkan Oleh Wajib Setor Ke Kas Negara Bendahara penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara. Bendahara penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut berupa SSBP yang sah. PNBP yang disetorkan oleh wajib setor ke rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di Bendahara Penerimaan. Sehingga SSBP ini dicatat sebagai realiasasi penerimaan PNBP atau debet di BPAP dan dicatat di kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 8 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A menerima SSBP atas pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.10.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.

Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan uang pendidikan Akun 423511 sebesar Rp.10.000.000 (akumulasi menjadi Rp.37.500.000) dan

b.

Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.10.000.000 (akumulatif menjadi Rp.37.500.00) sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan tetap 0 (nol).

7.

Pembukuan Penerimaan Lain-lain Pada dasarnya Bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Buku Pembantu Lain-lain ini digunakan untuk menampung kemungkinan terdapat transaksi penerimaan bendahara di luar penerimaan PNBP. Adapun tata cara pencatatannya disesuaikan dengan jenis transaksi di atas.

Yang harus diperhatikan dalam pembukuan ini adalah terdapat pencatatan yang sifatnya akumulatif di BPAP. Pada sisi kolom realisasi PNBP pencatatannya adalah akumulatif. Demikian juga dengan sisi kolom posisi masih berupa bukti penerimaan pada saat belum disetorkan ke kas negara dan pada sisi kolom sudah disetorkan. MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

11

II. Bendahara Penerimaan yang selain mengelola PNBP juga mengelola uang lainnya terkait pengelolaan PNBP Bendahara Penerimaan selain mengelola PNBP juga dapat mengelola Uang lainnya terkait pengelolaan PNBP. Uang dimaksud antara lain dana pihak ketiga dan perpajakan. Atas transaksi yang terkait dengan uang tersebut, Bendahara Penerimaan juga harus membukukan uang tersebut berdasarkan dokumen sumber. Dalam melaksanakan pembukuannya, bendahara penerimaan menggunakan buku-buku untuk mencatat transaksi dalam menangani PNBP. Buku-buku tersebut adalah: 1. Buku Kas Umum 2. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan 3. Buku Pembantu, terdiri dari: a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi: 1)

Buku Pembantu PNBP Umum

2)

Buku Pembantu PNBP Fungsional

b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi: 1)

Buku Pembantu Bank

2)

Buku Pembantu Kas Tunai

4. Buku Pembantu Perpajakan 5. Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga 6. Buku Pembantu Lain-Lain

Adapun tata cara penggunaan dan pencatatan transaksi PNBP pada buku-buku tersebut akan dijelaskan di bawah ini. 1. Pembukuan DIPA Pembukuan dimulai ketika pada awal tahun anggaran, yaitu membukukan penerimaan DIPA. Setelah diterima, DIPA dibukukan sebagai target penerimaan PNBP. Pembukuan seterusnya mengikuti siklus pekerjaan bendahara penerimaan mulai dari menerima PNBP sampai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara. Sebagai ilustrasi, sebuah satker Rumah Sakit

B, mempunyai target PNBP berupa

Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000.000,-. Maka, bendahara penerimaan akan mencatat di BPAP di kolom akun 423211 sebesar Rp.10.00.000.000,- sebagai target PNBP. 2. Pembukuan Menerima Secara Tunai PNBP Umum/PNBP Fungsional PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus dibukukan. Penerimaan tunai PNBP yang sudah jelas menjadi hak negara dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Bukti Setor (SBS). SBS merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Selain itu karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

12

posisi PNBP ini belum disetorkan ke kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas Tunai, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih berupa bukti penerimaan di BPAP. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan RS B menerima SBS Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.

Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.10.00.000,-

b.

Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.10.00.000,-

c.

Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.10.000.000,- (jenis PNBP Fungsional).

d.

Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423211 sebesar Rp.10.00.000,- di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan sebesar Rp.10.000.000,-.

3. Pembukuan Menerima Secara Tunai Pajak dari Wajib Setor Pajak yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus dibukukan. Penerimaan tunai perpajakan dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Bukti Setor (SBS). SBS merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu perpajakan. Selain itu karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan posisi pejak ini belum disetorkan ke kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas Tunai, BP Perpajakan, dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih berupa bukti penerimaan di BPAP. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 20 Januari 2014 bendahara penerimaan RS B menerima SBS Pendapatan PPN Dalam Negeri (411211) sebesar Rp1.000.000,- dan Pendapatan PPh Pasal 22 (411122) sebesar Rp200.000,-. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.1.200.000,b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.1.200.000,c. Dibukukan disisi debet di BP PPN sebesar Rp.1.000.000,d. Dibukukan disisi debet di BP PPh Pasal 22 sebesar Rp.200.000,e. Dibukukan di BPAP sebagai penerimaan perpajakan Akun 411211 sebesar Rp.1.00.000,- dan akun 411122 sebesar Rp.200.000,- di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan Akun 411211 sebesar Rp.1.00.000,- dan akun 411122 sebesar Rp.200.000,-. 4. Pembukuan Menyetorkan PNBP Umum/Fungsional Ke Rekening Kas Negara PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP yang sudah sah. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Transaksi ini dicatat dicatat pada sisi kredit pada BP BKU, BP PNBP umum atau Buku Pembantu PNBP MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

13

Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan Rumah Sakit B menyetorkan Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000. ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.10.000.000 b. Dibukukan disisi kredit di BP Kas Tunai sebesar Rp. 10.000.000 c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar Rp. 10.000.000 (jenis PNBP Fungsional) d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp10.000.000, sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol). 5. Pembukuan Menyetorkan Pajak Ke Rekening Kas Negara Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSP yang sudah sah. Penyetoran Pajak ke kas negara akan mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu Pajak. Transaksi ini dicatat dicatat pada sisi kredit pada BP BKU, BP Pajak sesuai dengan jenis pajak. Dan karena sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 21 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A menyetorkan Pendapatan PPN Dalam Negeri (411211) sebesar Rp1.000.000,- dan Pendapatan PPh Pasal 22 (411122) sebesar Rp200.000,-. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.1.200.000,b. Dibukukan disisi kredit di BP Kas Tunai sebesar Rp.1.200.000,c. Dibukukan disisi kredit di BP PPN sebesar Rp.1.000.000,d. Dibukukan disisi kredit di BP PPh Pasal 22 sebesar Rp.200.000,e. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp1.200.000,- , sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol). 6. Pembukuan Menerima PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerimaan PNBP yang diterima secara melalui rekening bendahara penerimaan harus dibukukan. Penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan dibuktikan dengan diterbitkannya SBS yaitu slip setoran bank. Surat Bukti Setor berupa slip setoran bank ini akan mempengaruhi saldo kas di bank dan buku pembantu PNBP. Selain itu karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan PNBP ini belum disetorkan ke kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dicatat pada sisi debet pada BKU, BP Bank, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih berupa bukti penerimaan di BPAP. MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

14

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 10 Januari 2014 bendahara penerimaan Rumah Sakit B menerima SBS berupa slip setoran ke rekening bendahara penerimaan

Pendapatan

Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.25.000.000, Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.

Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.25.000.000

b.

Dibukukan disisi debet di BP Bank sebesar Rp.25.000.000

c.

Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.25.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d.

Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.25.000.000 di BPAP (akumulasi menjadi Rp.35.000.000) dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan sebesar Rp.25.000.000,-

7. Pembukuan Penyetoran Ke Kas Negara PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerimaan PNBP yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening kas negara dengan menggunakan bukti SSBP. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi saldo kas di bank dan buku pembantu PNBP. Sehingga transaksi ini dicatat pada sisi kredit pada BP BKU, BP Bank, BP PNBP umum atau Buku Pembantu PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 11 Januari 2014 bendahara penerimaan Rumah Sakit B menyetorkan ke rekening kas negara melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan pendapatan Rumah Sakit B. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.


b.

Dibukukan disisi kredit di BP Bank sebesar Rp.25.000.000

c.


d.

Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.25.000.000 (akumulatif menjadi Rp.35.000.00) sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol).

8. Pembukuan Menerima SSBP Penerimaan PNBP Yang Disetorkan Oleh Wajib Setor Ke Kas Negara Bendahara penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara. Bendahara penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut berupa SSBP yang sah. PNBP yang disetorkan oleh wajib setor ke rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di Bendahara Penerimaan. Sehingga SSBP ini dicatat sebagai realiasasi penerimaan PNBP atau debet di BPAP dan dicatat di kolom sudah disetorkan.


15

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 15 Januari 2014 bendahara penerimaan Rumah Sakit B menerima SSBP atas Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.15.000.000,-. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a.

Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan uang pendidikan Akun 423211 sebesar Rp.15.000.000 (akumulasi menjadi Rp.50.000.000) dan

b.

Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.15.000.000 (akumulatif menjadi Rp.50.000.00) sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan tetap 0 (nol).

9. Pembukuan Menerima Uang Dari Pihak Ketiga Yang Belum Menjadi Hak Negara PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus dibukukan, baik yang diterima secara tunai maupun yang diterima melalui rekening penerimaan. Penerimaan Uang Dari Pihak Ketiga yang belum menjadi hak negara belum dapat dianggap sebagai realisasi penerimaan maka tidak dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas Tunai/bank, BP Dana Pihak Ketiga Sebagai ilustrasi, pada tanggal 20 Januari 2014 bendahara penerimaan RS B menerima uang tunai dari Pihak Ketiga sebesar Rp.5.000.000 dan sebesar Rp10.000.000,- melalui rekening penerimaan. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.15.00.000,b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.5.000.000,c. Dibukukan disisi debet di BP Kas bank sebesar Rp.10.000.000,d. Dibukukan disisi debet di BP Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.15.000.000,

Apabila dana pihak ketiga itu dibayarkan kepada pihak ketiga kembali atau dibayarkan kepada pihak yang berhak maka dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas/Bank dan Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga.



Dalam pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan cek dimana cek tersebut belum dicairkan oleh penerima maka Bendahara Penerimaan bisa membuat Buku Pembantu Penampungan serta membukukannya pada BKU di sisi debet dan kredit (in-out), pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga di sisi kredit dan pada Buku Pembantu Penampungan di sisi debet.



Dalam hal dana pihak ketiga itu ditetapkan menjadi pendapatan negara maka dibukukan di sisi debet dan kredit di BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga, dan di sisi debet pada Buku Pembantu PNBP atau Perpajakan (tergantung jenisnya) dan di kolom bukti penerimaan pada posisi penerimaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.


16

Sebagai ilustrasi, pada tanggal

21 Januari 2014 bendahara penerimaan RS B

mengembalikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.1.000.000, Rp500.000,- ditetapkan sebagai setoran pajak,

dan sisanya sebesara Rp13.500.000,- ditetapkan sebagai pendapatan

negara. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: a. Pembukuan dana yang dibayarkan ke Pihak Ketiga 1) dibukukan di sisi kredit pada BKU, sebesar Rp1.000.000,2) dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas sebesar Rp1.000.000,- dan 3) dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.1.000.000,-. b. Pembukuan dana Pihak Ketiga yang Ditetapkan sebagai Pendapatan Negara dan Pajak 1) Dibukukan disisi debet dan kredit di BKU sebesar Rp.14.000.000,2) Dibukukan disisi debet pada BP Perpajakan sebesar Rp.500.000,3) Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.13.500.000,- (jenis PNBP Fungsional). 4) Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423211 sebesar Rp.13.500.000,di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan sebesar Rp.13.500.000,-. 5) Dibukukan disisi kredit di BP Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.14.000.000,10. Pembukuan Penerimaan Lain-lain Pada dasarnya, Bendahara Penerimaan membukukan setiap uang yang masuk dengan segera dan jelas jenisnya. Namun, untuk mengantisipasi Bendahara Penerimaan yang menerima setoran uang melalui rekening tanpa diketahui nama dan maksud penyetor, Bendahara Penerimaan bisa membuat Buku Pembantu Lain-lain dan membukukan berdasarkan rekening koran dengan tata cara sebagai berikut: a. Saat uang diterima melalui rekening maka dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas Bank, dan Buku Pembantu Lain-lain. b. Saat diketahui kejelasan uang dimaksud maka dibukukan di sisi debet dan kredit pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Lain-lain, dan di sisi debet pada buku pembantu terkait. Dalam hal uang tersebut termasuk dalam kategori pendapatan negara maka juga dibukukan pada Buku Pengawasan Anggaran sesuai akun terkait.


17

C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan I. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman mukaBKU, berbentuk sebagai berikut BUKU KAS UMUM Tahun Anggaran

:

………………………………………………

(1)

Kementerian/Lembaga

:

(……)………………………………………

(2)

Unit Organisasi

:

(……)………………………………………

(3)

Provinsi/Kabupaten/Kota

:

(……)………………………………………

(4)

Satuan Kerja

:

(……)………………………………………

(5)

Alamat

:

(……)………………………………………

(6)

KPPN

:

(……)………………………………………

(7)

Dokumen

:

(……)………………………………………

(8)

Nomor, Tanggal Dokumen

:

……….……., ………………………………

(9)

Revisi ke:

1.

:

……….……., ………………………………

(10)

2.

:

……….……., ………………………………

…

:

……….……., ……………………………… ……, ……………… (11)

Mengetahui Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan

Bendahara Penerimaan,

pemungutan penerimaan negara,

(12)

(13)

………………………

………………………

NIP………………….

NIP………………….

Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum: (1)

:

Diisi tahun anggaran

(2)

:

Diisi kode dan nama Kementerian

(3)

:

Diisi kode dan nama unit organisasi

(4)

:

Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota

(5)

:

Diisi kode dan nama satuan kerja

(6)

:

Diisi alamat satuan kerja

(7)

:

Diisi kode dan nama KPPN

(8)

:

Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, atau lainnya)


18

(9)

:

Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran

(10)

:

Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)

(11)

:

Diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat

(12)

:

Diisi nama lengkap dan NIP Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara yang ditunjuk

(13)

:

Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Penerimaan yang ditunjuk

Bagian 2 : Halaman Isi Buku Kas Umum Nomor

Tanggal

Bukti

(1)

(2)

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(3)

(4)

(5)

(6)

Petunjuk Pengisian Halaman Isi Buku Kas Umum: Kolom (1)

:

Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun)

Kolom (2)

:

Diisi nomor pembukuan bendahara

Kolom (3)

:

Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom (4)

:

Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (5)

:

Diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (6)

:

Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/setoran yang tercantum dalam dokumen sumber


19

Bagian 3:HalamanCatatanBKU (untuk catatan pemeriksaan kas) BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini,……. tanggal……….. bulan………. tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: ..............., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp……....... dan nomor bukti terakhir: ……. Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A. Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1. Saldo BP Kas Tunai Rp …….. 2. Saldo BP Kas Bank Rp …….. (+) 3. Saldo Kas Rp ……… B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp …….. 2. Saldo BP …….. Rp …….. 3. Saldo BP Lain-lain Rp …….. (+) 4. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3) Rp ……… (-) C. Selisih Pembukuan (A.3 - B.4) Rp ………. II. Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang Dikuasai Bendahara 1. Uang tunai di Brankas Bendahara Rp …….. 2. Uang di Rekening ...... Rp …….. Uang di Rekening ...... Rp …….. (+) 3. Jumlah Kas Rp ……. B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp ………. III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan Menurut Bendahara 1. Penerimaan yang Telah Disetorkan Rp …….. 2. Penerimaan yang Belum Disetorkan Rp …….. (+) 3. Jumlah (A1+A2) Rp ……… B. Pembukuan Menurut UAKPA Rp ……… (-) C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A.3 - B) Rp ……… IV. Penjelasan atas Selisih 1. Selisih Kas (II.B) ………………………………………………………………………………………… 2. Selisih Pembukuan (III.C) ………………………………………………………………………………………… ……….., …………………….. Yang diperiksa, Bendahara Penerimaan

Nama…………

Yang memeriksa, Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

Nama…………… NIP………………

NIP……….


20

II. Buku Pembantu (BP) Terdiri dari Buku Pembantu (BP) Kas/BP …. /BP Lain-Lain Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut: Buku Pembantu ……………. (1) Tahun Anggaran

:

………….

(2)

Kementerian/Lembaga

:

(……)……………..................

(3)

Unit Organisasi

:

(……)……………..................

(4)


:

(……)……………..................

(5)

Satuan Kerja

:

(……)……………..................

(6)

Dokumen

:

(……)……………..................

(7)

No., Tanggal Dokumen

:

……., ……………..................

(8)

Revisi Ke: ......

:

……., ………………..............

(9)

KPPN

:

(……)……………..................

(10)

Tanggal (1)

Nomor Bukti (2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Petunjuk pengisian BP: (1) : Diisi jenis BP berkenaan (2) Diisi tahun anggaran (3) : Diisi kode dan nama Kementerian (4) : Diisi kode dan nama unit organisasi (5) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (6) : Diisi kode dan nama satuan kerja (7) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain-lain) (8) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran (9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) (10) : Diisi kode dan nama KPPN Pengisian kolom 1 sampai dengan 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum


21

III. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN Kementerian/Lembaga

: (……)

………………….

(1)

Fungsi

:

Unit Organisasi

: (……)

………………….

(2)

Subfungsi

:

Provinsi/Kabupaten/Kota : (……)

………………….

(3)

Program

:

Satuan Kerja

: (……)

………………….

(4)

Kegiatan

:

Tgl, No. SP DIPA

: ……., …………………….

(5)

Tahun Anggaran

: ……………………………. (6)

KPPN

: (……)

Tgl

No. Bukti

Uraian

Penerimaan

Pagu 1

2

3

………………….

(13) 4

(8) ………………… (9) ...……………… (10) ...…….……….. (11)

(7)

Akun (12)

…………………

Posisi Penerimaan Bukti Penerimaan

Sudah disetorkan

6

7

5

Petunjuk Pengisian Buku Pengawasan Anggaran: (1) : Diisi kode dan nama Kementerian (2) : Diisi kode dan nama unit organisasi (3) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota (4) : Diisi kode dan nama satuan kerja (5) : Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA (6) : Diisi tahun anggaran (7) : Diisi kode dan nama KPPN (8) : Diisi kode fungsi berkenaan (9) : Diisi kode subfungsi berkenaan (10) : Diisi kode program berkenaan (11) : Diisi kode kegiatan berkenaan (12) : Diisi kode akun berkenaan (13) : Diisi pagu akun terkait Kolom 1 : Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi Kolom 2 : Diisi nomor bukti dokumen sumber Kolom 3 : Diisi uraian dan transaksi pengeluaran yang dilakukan Kolom 4 : Diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan Kolom 5 : Diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai akun terkait Kolom 6 : Diisi jumlah penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Negara Kolom 7 : Diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke Kas Negara


22

D. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN Pembukuan dilaksanakan dengan metode saldo balance yang akan menghasilkan saldo setiap saat membukukan transaksi. Oleh karena itu kekeliruan dalam membukukan transaksi akan berdampak pada kesalahan beruntun dalam perhitungan saldo buku. Apabila terjadi kesalahan pembukuan, yang harus dilakukan adalah: 1. Pada saat diketahui adanya kesalahan pembukuan, segera dibuatkan Berita Acara Kesalahan Pembukuan yang diketahui oleh KPA atau PPK atas nama KPA dan Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. 2. Berita Acara Kesalahan Pembukuan merupakan dokumen sumber pembukuan koreksi, dibukukan sesuai tanggal berita acara sebagai berikut: a. Dibukukan kebalikan/reversal dari pembukuan yang salah; dan b. Dibukukan menurut yang seharusnya. 3. Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotokopi transaksi yang salah dibukukan, dan fotokopi pembukuan yang salah (lembaran Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu berkenaan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPJ. 4. Format Berita Acara Kesalahan Pembukuan dibuat dengan format sebagai berikut: KOP SURAT BERITA ACARA KESALAHAN PEMBUKUAN BENDAHARA Pada hari ini ……. tanggal ……… telah diketahui terjadinya kesalahan pembukuan atas transaksi dengan nomor bukti ……tanggal ……… senilai …….. yang telah dibukukan sebagai berikut: ……………………………………………………………………………………………………… ……………… dimana seharusnya dibukukan sebagai berikut: ……………………………………………………………………………………………………… ……………… Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumen sumber koreksi pembukuan Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/BPP*. ...……………….,… …………….. 20..… Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP* KPA atau PPK atas nama KPA

…………………………………………………


23

BAB II PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN DAN REKONSILIASI INTERNAL A. PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara Penerimaan, Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara memastikan bahwa penerimaan negara telah disetor ke Kas Negara dan/atau telah disetor ke rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan. Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas Bendahara Penerimaan. Tujuan pemeriksanaan adalah untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas. Pemeriksaan kas dilakukan pada saat: a. terjadi pergantian Bendahara; b. sewaktu-waktu (apabila diperlukan). Pemeriksaaan kas Bendahara Penerimaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebagai penerimaan

bagian negara

dari

pemeriksaan

melakukan

kas,

monitoring

Pejabat

yang

bertugas

melakukan pemungutan

atas kepastian/kepatuhan Bendahara Penerimaan

dalam melakukan penyetoran penerimaan negara/pajak ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu. Hasil pemeriksaan kas Bendahara dituangkan dalam berita acara.


24

i.

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN Pada hari ini,……. tanggal……….. bulan………. tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: ................, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp………...... dan nomor bukti terakhir: ……. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I.

Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A.

B.

C. II.

Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1.

Saldo BP Kas Tunai

Rp

……….

2.

Saldo BP Kas Bank

Rp

……….

3.

Jumlah (A.1+A.2)

Rp

……….

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1.

Saldo BP ……..

Rp

……….

2.

Saldo BP ……..

Rp

……….

3.

Saldo BP Lain-Lain

Rp

……….

4.

Jumlah (B.1+B.2+B.3)

(+) Rp

……….

Selisih Pembukuan (A.3-B.4)

Rp

……….

Rp

……….

Hasil Pemeriksaan Kas A.

Kas yang dikuasai Bendahara 1.

Uang tunai di brankas

Rp

……….

2.

Uang di rekening ....... Uang di rekening .......

Rp Rp

………. ……….

3. B. III.

(+)

Jumlah Kas (A.1+A.2)

Selisih Kas (I.A.1 – II.A.3)

(+) Rp

……….

Penjelasan atas selisih kas ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Yang Diperiksa, Bendahara Penerimaan

Nama ………………….. NIP………………………


.................., .......................... Yang Memeriksa, Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

Nama ………………….. NIP………………………

25

ii.

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Penerimaan

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA BENDAHARA PENERIMAAN Pada hari ini,……. tanggal……….. bulan………. tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: ................., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp………........ dan nomor bukti terakhir: ……. Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A.

B.

C II.

III.

Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1 Saldo BP Kas Tunai 2 Saldo BP Kas Bank 3 Saldo Kas Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp 2. Saldo BP …….. Rp 3. Saldo BP Lain-lain Rp 4. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3)

…….. …….. ……..

Rp Rp Rp

………. ………. ……….

(+)

(+) Rp

……….

(-)

Selisih Pembukuan (A.3 - B.4)

Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang Dikuasai Bendahara 1. Uang tunai di Brankas Bendahara 2. Uang di Rekening ...... Uang di Rekening ...... 3. Jumlah Kas B. Selisih Kas (I.A.3 - II.A.3)

Rp

Rp Rp Rp Rp

……… ……… ……… ………

………

(+) Rp

………

Penjelasan atas selisih kas …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan serah terima Bendahara Penerimaan. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini menjadi tanggung jawab bendahara yang menerima. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima,

................., ......................... Yang menyerahkan,

Nama………… NIP……….

Nama…………… NIP………………

Yang memeriksa, Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara,

Nama: .............................. NIP: ..................................


26

B. REKONSILIASI INTERNAL SATKER Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Penerimaan untuk meneliti kesesuaian atas: a. jumlah setoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara; b. saldo penerimaan negara yang belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara. Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada akhir bulan berkenaan bersamaan dengan pemeriksaan kas dan hasil pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dituangkan dalam berita acara. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini,……. tanggal……….. bulan………. tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: ................., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp………........ dan nomor bukti terakhir: ……. Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A. Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1. Saldo BP Kas Tunai Rp …….. 2. Saldo BP Kas Bank Rp …….. (+) 3. Saldo Kas Rp. ……… B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp. …….. 2. Saldo BP …….. Rp. …….. 3. Saldo BP Lain-lain Rp. …….. (+) 4. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3) Rp. ……… (-) C. II.

III.

IV.



Rp. Rp Rp

…….. …….. ……..

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan Menurut Bendahara 1. Penerimaan yang Telah Disetorkan Rp …….. 2. Penerimaan yang Belum Disetorkan Rp …….. 3. Jumlah (A1+A2) B. Pembukuan Menurut UAKPA C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A.3 - B)

(+) Rp

(+) Rp Rp

Rp

……….

Rp

……….

(-) Rp

………

………

……… ………

Penjelasan atas Selisih 1. Selisih Kas (II.B) ………………………………………………………………………………………….. 2. Selisih Pembukuan (III.C) ………………………………………………………………………………………… …………., …………………….. Yang diperiksa, Bendahara Penerimaan



Nama…………… NIP………………


27

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN Bendahara Penerimaan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ Bendahara) secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik yang dalam bentuk rupiah maupun valas.

Laporan

pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi tentang: a. Keadaan

pembukuan

pada

bulan

pelaporan,

meliputi

saldo

awal,

penambahan,

penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang

tunai di brankas dan saldo di

rekening bank/pos; c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas. LPJ Bendahara Penerimaan disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh Kepala Satker atau Pejabat yang

bertugas

melakukan

pemungutan

penerimaan

Negara.

LPJ

Bendahara

Penerimaan

ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. LPJ Bendahara Penerimaan disampaikan kepada: a.

Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satker yang berada di bawah pengelolaannyaatuan kerjanya;

b.

Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan

c.

Badan Pemeriksa Keuangan.

LPJ Bendahara Penerimaan dengan dilampiri: a.

Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan;

b.

Rekening koran, menyajikan data Rekening Penerimaan dan Rekening Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan;

c.

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi;

d.

Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN

Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dilaksanakan bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh

paling pada

hari

lambat tanggal 10 (sepuluh) libur,

penyampaian

LPJ

Bendahara dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Apabila penyampaian LPJ Bendahara melampaui batas waktu tersebut di atas, KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPMTUP/SPM-GUP maupun SPM-LS

yang diajukan oleh Bendaha Pengeluaran. Sanksi tidak

membebaskan Bendahara Penerimaan dari kewajiban untuk menyampaikan LPJ.


28

Format LPJ Bendahara Penerimaan Form LPJ Penerimaan Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Tahun Anggaran KPPN I.

Tahun Anggaran LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN : : : : : : :

(……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. (……) ………………………………………………………….

(2)

A. BP Kas 1. BP Kas (tunai dan Bank) B. Buku Pem bantu 1. BP ……………… 2. BP ……………… 3. BP ……………… 4. dst ……………… 5. BP Lain-lain.

III.

V.

(4)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

(5)

(6)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

Rp. …………………(11) Rp. …………………(12)

3.

Rp. …………………(13)

Jumlah kas

Selisih Kas 2.

Saldo Akhir BP Kas (I.A1) Jumlah Kas (II.3)

Rp. …………………(14) Rp. …………………(15)

3.

Selisih Kas

Rp. …………………(16)

Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara 1.

IV.

(3)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang Tunai di brankas 2 Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)

1.

IV.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Keadaan Pem bukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. ……………………….. (9) dan Nom or Bukti terakhir Nom or : ……………… (10) No. Saldo Aw al Penam bahan Saldo Akhir Jenis Buku Pem bantu Pengurangan (1)

II.

20xx

Bulan : ………….. (1)

Saldo Aw al

Rp. …………………(17)

2.

Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini

Rp. …………………(18)

3.

Jumlah Penerimaan Negara

Rp. …………………(19)

4.

Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini Saldo Akhir

Rp. …………………(20) Rp. …………………(21)

Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA 1. Penyetoran menurut Pembukuan Bendahara 2. Penyetoran menurut UAKPA (sesuai bukti setor)

Rp. …………………(22) Rp. …………………(23)

3.

Rp. …………………(24)

Selisih

Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pem bukuan (apabila ada) : …………………………………………………………………………………………………………………

1. 2.

…………………………………………………………………………………………………………………

(25)

……………., ………...………………. (26) Mengetahui, Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara,


………...……………...… (27)

………...……………...… (29)

NIP. ………...……...…… (28)

NIP. ………...……...…… (30)


29

Petunjuk Pengisian : (1)

:

Diisi bulan pelaporan

(2)

:

Diisi kode dan nama Kementerian

(3)

:

Diisi kode dan nama unit organisasi

(4)

:

Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota

(5)

:

Diisi kode dan nama satuan kerja

(6)

:

Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja

(7)

:

Diisi tahun anggaran berkenaan

(8)

:

Diisi kode dan nama KPPN

(9)

:

Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan

(10)

:

Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU

Kolom 3

:

Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu

Kolom 4

:

Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku

Kolom 5

:

Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku

Kolom 6

:

(11)

:

Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)) masingmasing buku Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Penerimaan pada akhir bulan pelaporan

(12)

:

(13)

:

Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Penerimaan di bank pada akhir bulan pelaporan Diisi penjumlahan nomor (11) dan (12)

(14)

:

Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas

(15)

:

Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening Bendahara Penerimaan

(16)

:

Diisi selisih antara nomor (14) dan (15)

(17)

:

Diisi saldo awal uang yang sudah menjadi hak negara bulan lalu

(18)

:

(19)

:

Diisi total penerimaan yang sudah menjadi hak negara pada bulan berkenaan Diisi penjumlahan nomor (17) dan (18)

(20)

:

Diisi penyetoran uang yang sudah menjadi hak negara ke kas negara

(21)

:

(22)

:

(23)

:

Diisi selisih antara nomor (19) dan (20) Diisi jumlah penerimaan yang telah disetorkan Bendahara Penerimaan pada bulan berkenaan Diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA

(24)

:

Diisi selisih antara nomor (22) dan (23)

(25)

:

Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan

(26)

Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

(27)

: :

(28)

:

(29)

:

Diisi nama lengkap Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Diisi NIP Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan

(30)

:

Diisi NIP Bendahara Penerimaan

MODUL PEMBUKUAN DAN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

28

Format II: Daftar Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENERIMAAN SATKER ……………….. BULAN: ………………………….. No.

Nomor Rekening

Nama Rekening

Nama Bank

Kode Rek.**

Surat Izin Nomor Tanggal

Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst… * Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya Bendahara Penerimaan

………………………. NIP ………………..


29

SOAL A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat atas pertanyaan berikut:

1. Berikut ini merupakan paket peraturan tentang bendahara: a. PMK-162/PMK.05/2013 dan PER-3/PB/2014 b. PMK-190/PMK.05/2012 dan PER-3/PB/2014 c. PMK-73/PMK.05/2008 dan PER-47/PB/2009 d. PMK-162/PMK.05/2013 dan PMK-210/PMK.05/2013 e. PMK-73/PMK.05/2013 dan PER-47/PB/2014 2. Salah satu tugas bendahara penerimaan adalah, KECUALI: a. Menerima b. Mempertanggungjawabkan c. Menyetorkan d. Mengelola e. Menatausahakan 3. Salah satu dokumen sumber bagi pembukuan bendahara penerimaan adalah: a. LPJ Bendahara b. LKKL c. SP3HL d. SPBy e. Slip setoran wajib setor 4. Penyetoran bendahara penerimaan ke kas negara dapat menggunakan formulir: a. NTPN b. SSBP c. SSPB d. SPTB e. NTB 5. Pemeriksaan kas di bendahara pengeluaran dilakukan sekurangkurangnya: a. 3 kali sehari b. 1 kali seminggu c. 1 kali sebulan d. Setiap menyusun laporan keuangan instansi e. 1 kali dalam 1 semester 6. Selain bendahara penerimaan, yang menandatangani berita acara pemeriksaan bendahara penerimaan adalah: a. Pejabat pembuat komitmen b. Bendahara pengeluaran c. Kepala bagian keuangan


28

d. Kepala satuan kerja e. Kuasa bendahara umum negara 7. Hasil rekonsiliasi untuk meneliti kesesuaian antara laporan keuangan UAKPA dengan pembukuan bendahara penerimaan atas jumlah penerimaan negara yang sudah dan belum disetorkan ke kas negara dituangkan dalam: a. Berita acara pemeriksaan kas b. Berita acara rekonsiliasi laporan keuangan c. Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi d. Berita acara LPJ Bendahara e. Berita acara pemeriksaan kas dan serah terima bendahara penerimaan 8. LPJ Bendahara Penerimaan wajib disampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat……. a. Tanggal 10 bulan berkenaan b. Tanggal 10 bulan berikutnya c. Tanggal 10 bulan pelaporan berikutnya d. 10 hari kerja bulan berkenaan e. 10 hari kerja bulan berikutnya 9. Berikut ini merupakan lampiran LPJ Bendahara Penerimaan, KECUALI: a. Laporan keuangan satuan kerja b. Daftar rincian saldo rekening c. Konfirmasi penerimaan negara yang diterbitkan KPPN d. Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi e. Rekening Koran 10. Keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara kepada KPPN dapat menimbulkan sanksi berupa: a. Penundaan penerbitan SP2D atas SPM Gaji b. Penundaan penerbitan SP2D atas SPM-LS Pihak Ketiga c. Penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP d. Penundaan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi e. Penundaan pembayaran honor bendahara 11. Dalam melakukan koreksi atas kesalahan pembukuan, bendahara wajib melakukan, KECUALI: a. Membuat Berita Acara Kesalahan Pembukuan Bendahara b. Membukukan reversal atas pembukuan yang salah c. Membukukan menurut yang seharusnya d. Menghapus kesalahan pembukuan dan membukukan yang seharusnya e. Melampirkan berita acara kesalahan pembukuan, fotokopi transaksi yang salah dibukukan dan fotokopi pembukuan yang salah sebagai bagian dari LPJ Bendahara Penerimaan. 12. Bendahara penerimaan menerima SBS pendapatan sebesar Rp1.000.000,- pada hari Jumat pagi tanggal 2 Januari 2015, maka apabila bendahara penerimaan yang akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui teller bank, sebaiknya dilakukan pada tanggal:

a. 2 Januari 2015 b. 3 Januari 2015 c. 4 Januari 2015 d. 5 Januari 2015 e. 6 Januari 2015 13. Wajib setor melakukan penyetoran PNBP langsung ke kas negara, hal ini akan berpengaruh pada pembukuan bendahara pada buku: a. Buku Pengawasan DIPA b. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan c. Buku Penerimaan Lain-lain d. Buku Kas Umum e. Semua jawaban salah 14. Bendahara penerimaan dapat melakukan penyetoran penerimaan negara secara berkala dengan ijin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal, KECUALI: a. Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota dengan bendahara penerimaan tidak tersedia b. Kondisi geografis yang tidak memungkinkan dilakukan penyetoran setiap hari c. Biaya yang dibutuhkan untuk penyetoran penerimaan negara lebih besar daripada jumlah uang yang akan disetorkan d. Bendahara tidak memiliki kendaraan pribadi yang memungkinkan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara e. Jarak tempuh antara lokasi bank/pos persepsi dari tempat kedudukan bendahara melampaui 2 jam perjalanan. 15. Pada tanggal 10 Mei 2015, bendahara penerimaan menerima tunai SBS pendapatan denda sebesar Rp15.000.000,- Penerimaan tersebut dicatat sebagai: a. Kredit pada BKU sebesar Rp15.000.000,b. Debet pada BKU sebesar Rp15.000.000,c. Kredit pada BP Bank sebesar Rp15.000.000,d. Debet pada BP Bank sebesar Rp15.000.000,e. Kredit pada BP PNBP sebesar Rp15.000.000,16. Penerimaan dibukukan pada sisi kredit BP PNBP Fungsional dalam hal: a. Penyetoran PNBP ke kas negara b. Penyetoran PNBP kepada bendahara pengeluaran c. Penyetoran PNBP kepada ke rekening wajib setor d. Pengkreditan PNBP akibat biaya bank e. Pengkreditan PNBP akibat ditarik tunai 17. Transaksi berikut akan berakibat pada perubahan sisi kredit atau debet BKU, KECUALI: a. PNBP disetorkan ke kas negara melalui rekening bendahara penerimaan b. PNBP dibayarkan wajib setor dengan melakukan transfer ke rekening bendahara penerimaan c. PNBP disetorkan wajib setor dengan SSBP ke kas negara

d. Penerimaan setoran pajak oleh bendahara penerimaan e. Bendahara menerima uang dari pihak ketiga yang belum menjadi hak negara 18. Apabila terdapat selisih antara pembukuan menurut bendahara dengan UAKPA, maka selisih tersebut dijelaskan dalam, KECUALI: a. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi b. LPJ Bendahara Penerimaan c. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan d. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan e. c dan d benar 19. Apabila bendahara penerimaan menatausahakan penerimaan negara dalam valuta asing, maka dalam pembukuan Bendahara Penerimaan dicatat sejumlah: a. Nilai rupiah dan valuta asing pada bulan pelaporan b. Nilai rupiah dan valuta asing pada saat diterima bendahara penerimaan c. Nilai rupiah dan valuta asing pada saat disetorkan ke kas negara d. Nilai rupiah dan valuta asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat dibukukan e. Nilai rupiah dan valuta asing berdasarkan kurs bank tempat bendahara membuka rekening bendahara penerimaan pada hari berkenaan. 20. Dalam hal bendahara penerimaan menerima setoran uang melalui rekening tanpa diketahui nama dan maksud penyetor, maka bendahara dapat membukukan transaksi tersebut dalam: a. BP Kas Tunai b. BP PNBP c. BP Perpajakan d. BPAP e. BP Lain-lain Pertanyaan untuk soal nomor 21 s.d 25 21. Bendahara penerimaan Rumah Sakit Sayang Bunda menerima SBS Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya secara tunai pada tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp1.000.000,- Transaksi tersebut akan dibukukan pada: a. Debet Rp1.000.000,- pada BP Lain-lain b. Debet Rp1.000.000,- pada BKU c. Kredit Rp1.000.000,- pada BKU d. Kredit Rp1.000.000,- pada BP PNBP e. Kredit Rp1.000.000,- pada BP Kas Tunai 22. Pada tanggal 06 Mei 2015, bendahara penerimaan menerima SBS dalam bentuk slip setoran ke rekening bendahara penerimaan untuk Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya sebesar Rp500.000,- dan dibukukan: a. Debet Rp500.000,- pada BP Bank b. Debet Rp500.000,- pada BP Pajak c. Kredit Rp500.000,- pada BKU

d. Kredit Rp500.000,- pada BP Bank e. Kredit Rp500.000,- pada BP PNBP 23. Tanggal 06 Mei 2015, bendahara penerimaan menerima SSBP PNBP yang disetorkan wajib setor ke kas negara sebesar Rp500.000,Transaksi tersebut dibukukan sebagai: a. Debet Rp500.000,- pada BKU b. Debet Rp500.000,- pada BP PNBP c. Kredit Rp500.000,- pada BKU d. a dan b benar e. tidak ada yang benar 24. Berdasarkan transaksi tanggal 05 dan 06 Mei 2015, Bendahara Penerimaan melakukan setoran tunai ke rekening bendahara penerimaan. Kemudian seluruh saldo rekening bendahara penerimaan tersebut disetorkan ke kas negara. Maka transaksi penyetoran ke kas negara tesebut dicatat sebagai: a. Debet Rp2.000.000,- pada BKU b. Kredit Rp2.000.000 pada BP Bank c. Kredit Rp2.000.000 pada BP PNBP d. Debet Rp1.500.000,- pada BP PNBP e. Kredit Rp1.500.000,- pada BP PNBP 25. Berdasarkan transaksi tanggal 05 dan 06 Mei 2015, Pencatatan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP) akumulasi per 31 Mei 2014 adalah: a. Pengeluaran Rp1.500.000,b. Penerimaan – Bukti Penerimaan Rp1.500.000,c. Penerimaan – Bukti Penerimaan Rp2.000.000,d. Penerimaan – Sudah Disetorkan Rp1.500.000,e. Penerimaan – Sudah Disetorkan Rp2.000.000,Pertanyaan untuk soal nomor 26 s.d 30 Diketahui bendahara penerimaan Universitas X melakukan transaksi sebagai berikut: 02/03/2015 Menerima SBS Tunai Rp1.000.000,- dari mahasiswa 03/03/2015 Menerima SBS setoran ke rekening bendahara penerimaan Rp1.500.000,03/03/2015 Melakukan setoran ke kas negara sebesar Rp2.500.000,10/03/2015 Menerima notifikasi setoran ke rekening bendahara penerimaan yang tidak diketahui penyetor dan tujuan setoran sebesar Rp5.000.000 15/03/2015 Menerima konfirmasi penyetora atas transaksi pada tanggal 10/03/2015 16/03/2015 Atas konfirmasi tanggal 15/03/2015, ditetapkan sbb: - Diakui sebagai PNBP Universitas X sebesar Rp3.500.000,- Diakui sebagai PPN sebesar Rp350.000,- Diakui sebagai PPh pasal 22 sebesar Rp150.000,- Diakui sebagai pengembalian dana pada pihak ketiga sebesar Rp1.000.000,

17/03/2015 31/03/2015

Dilakukan pengembalian dana pihak ketiga Rp1.000.000,Bendahara lalai dalam melakukan penyetoran ke kas negara, hingga sampai dengan akhir bulan pelaporan belum dilakukan setoran penerimaan negara ke kas negara

26. Pembukuan yang benar atas transaksi tanggal 02/03/2015 adalah: a. Kredit pada BKU b. Debet pada BKU c. Kredit pada BP Bank d. Debet pada BP Bank e. Debet pada BP SBS 27. Pernyataan yang benar atas transaksi tanggal 02/03/2015 sampai dengan tanggal 03/03/2015, KECUALI: a. Terdapat pencatatan debet Rp2.500.000,- pada BP Bank b. Saldo BKU terakumulasi Rp0,c. Terdapat pencatatan kredit Rp2.500.000,- pada BKU d. Saldo BP PNBP terakumulasi Rp0,e. Terdapat pencatatan kredit Rp1.500.000,- pada BP Bank 28. Pembukuan yang SALAH atas transaksi tanggal 16/03/2015 adalah: a. Debet Rp3.500.000,- pada BP PNBP b. Debet BP PPN Rp350.000,c. Debet BP PPH pasal 22 Rp150.000,d. Debet BP Bank Rp1.000.000,e. Kredit BP Dana Pihak Ketiga Rp4.000.000,29. Saldo akhir BP Bank sampai dengan akhir bulan pembukuan adalah: a. Rp6.000.000,b. Rp4.000.000,c. Rp2.500.000,d. Rp1.500.000,e. Rp1.000.000,30. Saldo akhir BPAP untuk penerimaan – belum disetorkan adalah: a. Rp5.000.000,b. Rp4.000.000,c. Rp3.500.000,d. Rp1.500.000,e. Rp1.000.000,-

B. ESSAY 1. Agus merupakan bendahara penerimaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, Agus dimutasi ke Kantor Pertanahan Kab. Amuntai. Posisi Agus sebagai bendahara penerimaan akan digantikan oleh Boby. Berikut data keuangan bendahara penerimaan sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 dengan bukti transaksi terakhir nomor ABC56 - Uang kas Rp750.000,- yang terdiri atas Rp250.000,- dari pungutan pajak dan Rp500.000,- dari PNBP - Saldo rekening bendahara penerimaan dengan nomor rekening 123456789 pada Bank Suka sebesar Rp1.000.000,- yang terdiri dari Rp600.000,- setoran PNBP dan Rp400.000,- berupa setoran pihak ketiga. - Setelah dilakukan pemeriksaan kas, ditemukan kelebihan uang kas tunai sebesar Rp100.000,- yang merupakan setoran PNBP dengan nomor bukti 780 sebagai transaksi terakhir Agus selaku bendahara penerimaan namun belum dibukukan oleh bendahara penerimaan. Pertanyaan: a. Buatlah Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Penerimaan. b. Apabila dilakukan penyetoran ke rekening bendahara sebesar Rp100.000,tanggal 20 Juli 2015 atas kelebihan uang kas tunai dan dibukukan oleh bendahara penerimaan, dan diasumsikan bahwa seluruh saldo akhir bulan lalu adalah Rp0,- Buatlah Laporan Pertanggunjawaban Bendahara Penerimaan per 31 Juli 2015.

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA BENDAHARA PENERIMAAN Pada hari ini,……. tanggal……….. bulan………. tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: ................., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp………........ dan nomor bukti terakhir: ……. Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1 Saldo BP Kas Tunai Rp ……… 2 3 B.

C II.

II I.

Saldo BP Kas Bank Saldo Kas

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp 2. Saldo BP …….. Rp 3. Saldo BP …….. Rp 4. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3)

Rp Rp

…….. …….. ……..

(+) Rp

……… ……… .

(+)

………

(-)


Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang Dikuasai Bendahara . 1. Uang tunai di Brankas Bendahara 2. Uang di Rekening ...... Uang di Rekening ...... 3. Jumlah Kas B. Selisih Kas (I.A.3 - II.A.3)

Rp

Rp Rp Rp Rp

……… ……… ……… ………

………

(+) Rp

………

Penjelasan atas selisih kas …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………


................., ......................... Yang menyerahkan,


Nama…………… NIP………………

Yang memeriksa, Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara,

Form LPJ Penerimaan Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Tahun Anggaran KPPN I.

Tahun Anggaran LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN : : : : : : :

(……) (……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. (……) ………………………………………………………….

(2)

A. BP Kas 1. BP Kas (tunai dan Bank) B. Buku Pem bantu 1. BP ……………… 2. BP ……………… 3. BP ……………… 4. dst ……………… 5. BP Lain-lain.

III.

IV.

V.

(3)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

(4)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

(5)

(6)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………


Rp. …………………(11) Rp. …………………(12)

3.

Rp. …………………(13)

Jumlah kas

Selisih Kas 1.

IV.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Keadaan Pem bukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. ……………………….. (9) dan Nom or Bukti terakhir Nom or : ……………… (10) No. Saldo Aw al Penam bahan Saldo Akhir Jenis Buku Pem bantu Pengurangan (1)

II.

20xx

Bulan : ………….. (1)

Nama: .............................. …………………………………………………………. NIP: ..................................

2.


Rp. …………………(14) Rp. …………………(15)

3.

Selisih Kas

Rp. …………………(16)


Saldo Aw al

Rp. …………………(17)

2.


Rp. …………………(18)

3.


Rp. …………………(19)

4.


Rp. …………………(20) Rp. …………………(21)


Rp. …………………(22) Rp. …………………(23)

3.

Rp. …………………(24)

Selisih

Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pem bukuan (apabila ada) : …………………………………………………………………………………………………………………

1.

…………………………………………………………………………………………………………………

2.

(25)



………...……………...… (27)

………...……………...… (29)

NIP. ………...……...…… (28)

NIP. ………...……...…… (30)

2. Runi merupakan bendahara penerimaan pada Kepolisian Resort Kota Padang Sidempuan. Selaku bendahara penerimaan, Amir membukukan setiap transaksi penerimaan secara secara tunai, melalui rekening bendahara penerimaan dengan nomor 123-456789 pada Bank Kita Semua. Pada bulan Januari 2015, Kepolisian Resort Kota Padang Sidempuan mempunyai transaksi penerimaan sebagai berikut: Tanggal 01

02

05

06

Uraian Berdasarkan DIPA Kepolisian Resort Kota Padang Sidempuan mempunyai target PNBP sbb: Akun Uraian Akun Target Pendapatan Surat Izin Mengemudi 423261 (SIM) Rp150.000.000,Pendapatan Surat Tanda Nomor 423262 Kendaraan (STNK) Rp125.000.000,Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan 423264 Bermotor (BPKB) Rp100.000.000,Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan 423265 Bermotor (TNKB) Rp125.000.000,Pendapatan Penerbitan Surat Ijin 423267 Senjata Api dan Bahan Peledak Rp25.000.000,Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi 423281 Kendaraan Ke Luar Daerah Rp50.000.000,Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 423282 (SKCK) Rp100.000.000,Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu 423285 Lintas Rp75.000.000,1. Menerima setoran tunai biaya pembuatan SIM A dari wajib setor Rp250.000,2. Menerima setoran tunai biaya pembuatan SIM C dari wajib setor Rp150.000,3. Menerima permohonan kepemilikan senjata api dari Budi 1. Dilakukan penyetoran penerimaan kas negara dengan menggunakan SSBP atas penerimaan tanggal 02 Januari 2. Menerima bukti penyetoran ke kas negara atas denda pelanggaran lalu lintas sebesar Rp500.000,3. Menerima pembayaran penerbitan BPKB melalui rekening bendahara penerimaan sebesar Rp1.000.000,1. Polresta Padang Sidempuan melakukan penghapusan/pelelangan atas beberapa asset yang dimilikinya. Hasil lelang telah disampaikan, namun belum dilakukan pembayaran kepada bendahara. Aset yang dilelang (termasuk pajak) antara lain: - 100 kursi lipat senilai Rp12.000.000,-(termasuk PPN Rp1.000.000,- dan PPH pasal 22 Rp1.000.000,-) dibeli oleh Zulhan. - 10 dispenser air minum senilai Rp1.200.000,- dibeli oleh Syarif

(termasuk PPN Rp100.000,- dan PPH pasal 22 Rp100.000,-) 1 akuarium senilai Rp600.000 dibeli oleh Medhian,-(termasuk PPN Rp50.000,- dan PPH pasal 22 Rp50.000,-) - 1 sepeda motor senilai Rp6.000.000,- dibeli oleh Hamdani ,(termasuk PPN Rp500.000,- dan PPH pasal 22 Rp500.000,-) 411122 = Pendapatan PPh Pasal 22 411211 = Pendapatan PPN Dalam Negeri 423999 = Pendapatan Lain-Lain 2. Menyetorkan penerimaan tanggal 05 ke kas negara. Runi menerima notifikasi dari Bank Kita Semua bahwa rekening bendahara penerimaan menerima transfer anonym sebesar Rp13.500.000,- yang terdiri dari 2 transaksi yaitu Rp12.000.000,- dan Rp1.500.000,Menerima pembayaran dari melalui rekening bendahara penerimaan dari Medhian Rp600.000,- dan Hamdani Rp6.000.000,1. Setelah dikonfirmasi, transaksi tanggal 7 berasal dari Zulhan untuk pembelian kursi sebesar Rp12.000.000,- dan dari Syarif untuk pembelian dispenser air minum sebesar Rp1.500.000,2. Syarif mengajukan pengembalian kelebihan setoran sebesar Rp300.000,3. Runi selaku bendahara penerimaan, menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara dan melakukan pengembalian setoran kepada Syarif. Menerima setoran tunai penerbitan SKCK sebesar Rp100.000,-

07

12 13

31

Buatlah pembukuan bendahara penerimaan per 31 Januari 2015 pada kertas kerja dibawah, yang terdiri atas : - Buku Kas Umum - Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan - Buku-buku Pembantu (Seluruh PNBP dicatat dalam 1 BP PNBP) - Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Internal, dengan asumsi pembukuan bendahara sama dengan pembukuan UAKPA. - LPJ Bendahara .

Buku Kas Umum Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:

(669229) Polres Padang Sidempuan

Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:

(006) Padang Sidempuan

Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Buku Pembantu Kas Tunai Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Buku Pembantu Bank Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Buku Pembantu PNBP Umum Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Buku Pembantu PNBP Fungsional Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Buku Pembantu Pajak Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Buku Pembantu Lain-Lain Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)


: (060)

Unit Organisasi

: (01)


: (07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN

: (006) Padang Sidempuan No.

Tgl

Bukti

Uraian

Kepolisian RI Kepolisian RI


Penerimaan

Akun 423261

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423262

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423264

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423265

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423267

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423281

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423282

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423285

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 411122

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 411211

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Akun 423999

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


Sudah disetorkan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini,……. tanggal……….. bulan………. tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: ................., dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp………........ dan nomor bukti terakhir: ……. Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A. Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1. Saldo BP Kas Tunai Rp …….. 2. Saldo BP Kas Bank Rp …….. (+) 3. Saldo Kas Rp. ……… B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp …….. 2. Saldo BP …….. Rp …….. 3. Saldo BP Lain-lain Rp …….. (+) 4. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3) Rp. ……… (-) C. II.



III .

Rp

……..

Rp Rp

…….. ……..

(+) Rp

Rp

……….

Rp

……….

(-) Rp

………

………

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A.

B. C. IV .

Pembukuan Menurut Bendahara 1. Penerimaan yang Telah Rp …….. Disetorkan 2. Penerimaan yang Belum Rp …….. (+) Disetorkan 3. Jumlah (A1+A2) Rp Pembukuan Menurut UAKPA Rp Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A.3 - B)

……… ………

Penjelasan atas Selisih 1. 2.

Selisih Kas (II.B) ……………………………………………………………………………………. Selisih Pembukuan (III.C) ……………………………………………………………………………………… …………., ……………………..

Yang diperiksa, Bendahara Penerimaan



Nama…………… NIP………………


B.

IV.

V.

(……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. (……) …………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. (……) ………………………………………………………….

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

BP Kas 1. BP Kas (tunai dan Bank) Buk u Pe m bantu 1. BP ……………… 2. BP ……………… 3. BP ……………… 4. dst ……………… 5. BP Lain-lain.

(3)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

(4)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

(5)

(6)

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

Keadaan k as pada akhir bulan pelaporan 1. Uang Tunai di brankas 2 Uang di rekening bank (terlampir Daf tar Rincian Kas di Rekening)

Rp. …………………(11) Rp. …………………(12)

3.

Rp. …………………(13)

Jumlah kas

Selis ih Kas 1.

IV.

: : : : : : :

(2)

(1)

III.

2015

Bulan :Januari

Keadaan Pe m buk uan bulan pe laporan dengan s aldo akhir pada BKU s e be s ar Rp. ……………………….. (9) dan Nom or Buk ti te rak hir Nom or : ……………… (10) No. Saldo Aw al Pe nam bahan Saldo Ak hir Je nis Buk u Pe m bantu Pe ngurangan A.

II.

Tahun Anggaran LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

2.


Rp. …………………(14) Rp. …………………(15)

3.

Selisih Kas

Rp. …………………(16)


Saldo Aw al

Rp. …………………(17)

2.


Rp. …………………(18)

3.


Rp. …………………(19)

4.


Rp. …………………(20) Rp. …………………(21)

Has il re k ons ilias i internal de ngan UAKPA 1. Penyetoran menurut Pembukuan Bendahara 2. Penyetoran menurut UAKPA (sesuai bukti setor)

Rp. …………………(22) Rp. …………………(23)

3.

Rp. …………………(24)

Selisih

Penje las an se lisih kas dan/atau s e lis ih pe m buk uan (apabila ada) : …………………………………………………………………………………………………………………

1. 2.

…………………………………………………………………………………………………………………

(25)



………...……………...… (27)

………...……………...… (29)

NIP. ………...……...…… (28)

NIP. ………...……...…… (30)

JAWABAN I. PILIHAN GANDA 1 a 2 d 3 e 4 b 5 c 6 d 7 c 8 b 9 c 10 c

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

d a b d b a c e c e

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

b a e e e b a d b c

Essay 1

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA BENDAHARA PENERIMAAN Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: 123456789 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp0,- dan nomor bukti terakhir: ABC56 Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1 Saldo BP Kas Tunai Rp 750.000

B.

C II.

III.

2 Saldo BP Kas Bank Rp 1.000.000 3 Saldo Kas Rp 1.750.000 Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP Pajak Rp 250.000 2. Saldo BP PNBP Rp 1.100.000 3. Saldo BP Pihak Ketiga Rp 400.000 (+) 4. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3) Rp 1.750.000 (-)

(+)


0

Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang Dikuasai Bendahara . 1. Uang tunai di Brankas Bendahara 2. Uang di Rekening No.123456789 3. Jumlah Kas B. Selisih Kas (I.A.3 - II.A.3)

Rp

Rp 850.000 Rp 1.000.000 (+) Rp 1.850.000 Rp

(100.000)

Penjelasan atas selisih kas Selisih Rp100.000,- disebabkan adanya setoran PNBP belum dibukukan dengan bukti penerimaan nomor 780.


Banjarmasin, 15 Juli 2015 Yang menyerahkan,

Boby NIP……….

Agus NIP……………… Yang memeriksa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin,

Radian NIP: ..................................


A. B.

III.

IV.

V.

: : : : : : :

2015

(056) Badan Pertanahan Nasional (01) Sekretariat Jenderal (……) Banjarmasin (431316) Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Banjarmasin 2015 (045) KPPN Banjarmasin

(2)

(3)

BP Kas 1. BP Kas (tunai dan Bank) Buku Pem bantu 1. BP Pajak 2. BP PNBP 3. BP Dana Pihak Ketiga

0 0 0 0 0 0

Saldo Akhir

(5)

(4)

1.850.000 1.850.000 1.850.000 250.000 1.200.000 400.000

(6)

0 0 0 0 0 0


Rp. 750.000 Rp. 1.100.000

3.

Rp. 1.850.000

Jumlah kas

Selisih Kas 1.

IV.

Bulan : Juli

Keadaan Pem bukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nom or Bukti terakhir Nom or : 780 Jenis Buku Pem bantu Pengurangan No. Saldo Aw al Penam bahan (1)

II.

Tahun Anggaran LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

2.


Rp. 1.850.000 Rp. 1.850.000

3.

Selisih Kas

Rp. 0


Saldo Aw al

Rp. 0

2.


Rp. 1.450.000

3.


Rp. 1.450.000

4.


Rp. 0 Rp. 1.450.000


Rp. 0 Rp. 0

3.

Rp. 0

Selisih

Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pem bukuan (apabila ada) : Tidak ada

1.

Banjarmasin, 31 Juli 2015 Mengetahui, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin


Radian

Boby

NIP. ………...……...…… (28)

NIP. ………...……...…… (30)

1,850,000 1.850.000 1.850.000 250.000 1.200.000 400.000

Essay 2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2) 1 2 3 5 6 7 8 9 10 7 8 11 12 13

02 05 06 07 12 13

14 15 16 17

31

Uraian (3) Setoran SIM A Setoran SIM C Setor ke kas negara Setoran BPKB Setor ke kas negara Setoran Anonim I Setoran Anonim II Setoran Medhian Setoran Hamdani Setoran Anonim I Setoran Anonim II Setoran Zulhan Setoran Syarif Pengembalian Syarif Setor 411122 ke kas negara Setor 411211 ke kas negara Setor 423999 ke kas negara Setoran SKCK

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

250.000 150.000 1.000.000 12.000.000 1.500.000 600.000 6.000.000 12.000.000 1.500.000 -

400.000 1.000.000 12.000.000 1.500.000 300.000

250.000 400.000 1.000.000 12.000.000 13.500.000 14.100.000 20.100.000 8.100.000 6.600.000 18.600.000 20.100.000 19.800.000

-

1.650.000

18.150.000

-

1.650.000

16.500.000

-

16.500.000

-

100.000

-

100.000

Buku Pembantu Kas Tunai Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

02

1 2 3 17

05 31

Uraian (3) Setoran SIM A Setoran SIM C Setor ke kas negara Setoran SKCK

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

250.000 150.000 100.000

400.000 -

250.000 400.000 100.000

Buku Pembantu Bank Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

05 06 07

5 6 7 8 9 10 7 8 11 12 13

12 13

14 15 16

Uraian (3) Setoran BPKB Setor ke kas negara Setoran Anonim I Setoran Anonim II Setoran Medhian Setoran Hamdani Setoran Anonim I Setoran Anonim II Setoran Zulhan Setoran Syarif Pengembalian Syarif. Setoran 411122 ke kas negara Setoran 411211 ke kas negara Setoran 423999 ke kas negara

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

1.000.000 12.000.000 1.500.000 600.000 6.000.000 12.000.000 1.500.000 -

1.000.000 12.000.000 1.500.000 300.000

1.000.000 12.000.000 13.500.000 14.100.000 20.100.000 8.100.000 6.600.000 18.600.000 20.100.000 19.800.000

-

1.650.000

18.150.000

-

1.650.000

16.500.000

-

16.500.000

-

Buku Pembantu PNBP Umum Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

12

9 10 11 12 16

Uraian (3) Setoran Medhian (Aquarium) Setoran Hamdani (Motor) Setoran Zulhan (Kursi Lipat) Setoran Syarif (Dispenser) Setor ke kas negara

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

500.000

-

500.000

5.000.000

-

5.500.000

10.000.000

-

15.500.000

10.000.000

-

16.500.000

-

16.500.000

-

Buku Pembantu PNBP Fungsional Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

02

1 2 3 5 6 17

05 06 31

Uraian (3) Setoran SIM A Setoran SIM C Setor ke kas negara Setoran BPKB Setor ke kas negara Setoran SKCK

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

250.000 150.000 1.000.000 100.000

400.000 1.000.000 -

250.000 400.000 1.000.000 100.000

Buku Pembantu Pajak Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

12

9 9 10 10 11 11 12 12 14

13

15

Uraian (3) PPh 21 Medhian PPh 22 Medhian PPh 21 Hamdani PPh 22 Hamdani PPh 21 Zulhan PPh 22 Zulhan PPh 21 Syarif PPh 22 Syarif Setor 411122 ke kas negara Setor 411211 ke kas negara

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

50.000 50.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 100.000 100.000 -

1.650.000

50.000 100.000 600.000 1.100.000 2.100.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 1.650.000

-

1.650.000

-

Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

12

9 10 11 12 9

13

10 11 12 13

Uraian (3) Setoran Medhian Setoran Hamdani Setoran Zulhan Setoran Syarif Setor ke kas negara (Medhian) Setor ke kas negara (Hamdani) Setor ke kas negara (Zulhan) Setor ke kas negara (syarif) Pengembalian kepada Syarif

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

600.000 6.000.000 12.000.000 1.500.000 -

600.000

600.000 6.600.000 18.600.000 20.100.000 19.500.000

-

6.000.000

13.500.000

-

12.000.000

1.500.000

-

1.200.000

300.000

-

300.000

-

Buku Pembantu Lain-Lain Tahun Anggaran

:

2015

Kementerian/Lembaga

:

(060) Kepolisian RI

Unit Organisasi

:

(01) Kepolisian RI


:

(07) Sumatera Utara

Satuan Kerja

:


Dokumen

:

(01) 123456789


:

123, 01 Januari 2015

Revisi Ke: ......

:

----

KPPN

:


Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

06

7 8 7 8

13

Uraian (3) Setoran Anonim I Setoran Anonim II Setoran Anonim I Setoran Anonim II

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

12.000.000 1.500.000 -

12.000.000 1.500.000

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN

12.000.000 1.500.000 1.500.000 -

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Target 02

1 2

05

3

SIM A SIM C Setor ke kas negara

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx

Akun 423261


150.000.000 250.000 150.000

149.750.000 149.600.000

250.000 400.000

-

149.600.000

0


Sudah disetorkan

400.000

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian Target



Penerimaan

Akun 423262

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


125.000.000


Sudah disetorkan

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Target 05

5

06

6

BPKB Setor ke kas negara

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx

Akun 423264


100.000.000 1.000.000

99.000.000

1.000.000

-

99.000.000

0


Sudah disetorkan

1.000.000

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian Target



Penerimaan

Akun 423265

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


125.000.000


Sudah disetorkan

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian Target



Penerimaan

Akun 423267

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


25.000.000


Sudah disetorkan

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian Target



Penerimaan

Akun 423281

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


50.000.000


Sudah disetorkan

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

Uraian



Penerimaan

Target 31

17

SKCK

Akun 423282

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx


100.000.000 100.000

99.900.000

100.000


Sudah disetorkan

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

05

4

Uraian Target Setoran denda lalin



Penerimaan

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx

Akun 423285


Sudah disetorkan

-

500.000

75.000.000 500.000

74.500.000


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

12

9 10 11 12 14

Uraian PPh 21 Medhian PPh 21 Hamdani PPh 21 Zulhan PPh 21 Syarif Setor ke kas negara



Penerimaan

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx

Akun

Posisi Penerimaan

411122

Bukti Penerimaan

50.000

(50.000)

50.000

500.000

(550.000)

550.000

1.000.000

(1.550.000)

1.550.000

100.000

(1.650.000)

1.650.000

-

(1.650.000)

0


Sudah disetorkan

1.650.000

Kementerian/Lembaga

: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

12

9 10 11 12 15

Uraian PPh 22 Medhian PPh 22 Hamdani PPh 22 Zulhan PPh 22 Syarif Setor ke kas negara



Penerimaan

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx

Akun

Posisi Penerimaan

411211

Bukti Penerimaan

50.000

(50.000)

50.000

500.000

(550.000)

550.000

1.000.000

(1.550.000)

1.550.000

100.000

(1.650.000)

1.650.000

-

(1.650.000)

0

Sudah disetorkan

1.650.000


: (060)

Unit Organisasi

: (01)



Satuan Kerja

:

Tgl, No. SP DIPA

: xxxxxxx

Tahun Anggaran

: 2015

KPPN


Tgl

Bukti

12

9 10

13

11 12 16

Uraian Medhian (Aquarium) Hamdani (Motor) Zulhan (Kursi) Syarif (Dispenser) Setor ke kas negara



Penerimaan

Fungsi

:

xxxxx

Subfungsi

:

xxxxx

Program

:

xxxxx

Kegiatan

:

xxxxx

Akun

Posisi Penerimaan

423999

Bukti Penerimaan

500.000

(500.000)

500.000

5.000.000

(5.500.000)

5.500.000

10.000.000

(15.500.000)

15.500.000

1.000.000

(16.500.000)

16.500.000

-

(16.500.000)

0

Sudah disetorkan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

16.500.000

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu lima belas kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening: 123456789 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp100.000,- dan nomor bukti terakhir: 17 Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut: I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A. Saldo Kas Bendahara Penerimaan 1. Saldo BP Kas Tunai Rp 100.000 2. Saldo BP Kas Bank Rp 0 (+) 3. Saldo Kas Rp. 100.000 B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP kas Rp 0 2. Saldo BP bank Rp 0 3. Saldo BP pajak Rp 0 4. Saldo BP DPK Rp 0 5. Saldo BP Lain-lain Rp 0 6. Saldo BP PNBP Umum Rp 0 7. Saldo BP PNBP Fungsional Rp 100.000 (+) 8. Jumlah (B.1 + …. + B.7) Rp. 100.000 (-) C. II.

Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang Dikuasai Bendahara 1. Uang tunai di Brankas Bendahara 2. Uang di Rekening 123456789

B. III .

Rp

100.000

Rp

0 (+) Rp

3. Jumlah Kas Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3)

Rp

0

Rp

0

100.000

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A.

B. C. IV .


Pembukuan Menurut Bendahara 1. Penerimaan yang Telah Rp 21.700.000 Disetorkan 2. Penerimaan yang Belum Rp 100.000 (+) Disetorkan 3. Jumlah (A1+A2) Rp Pembukuan Menurut UAKPA Rp Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A.3 - B)

21.800.000 21.800.000 Rp

(-) 0

Penjelasan atas Selisih 1. 2.

Selisih Kas (II.B) Tidak Ada Selisih Pembukuan (III.C) Tidak Ada Yang diperiksa,

Padang Sidempuan, 03 Agustus 2015 Yang memeriksa, Kepala Kepolisian Resor Padang Sidempuan

Runi NIP 456123789

Alex NIP 789456123

Form LPJ Penerimaan

Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Tahun Anggaran KPPN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN Bulan :Januari : : : : : : :

(060) Kepolisian RI (01) Kepolisian RI (07) Sumatera Utara (66922 Polres Padang Sidempuan Jl. Sisingamangaraja 2015 (006) Padang Sidempuan

Tahun Anggaran

2015

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari Tim Penyusun MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 2

Recommend Documents