PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR KONVEKSI AMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang : a.
bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertata dengan baik sesuai dengan kaidah perencanaan, dan untuk menyusun kerangka kebijaksanaan tata bangunan dan lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kondisi daerah setempat, aspirasi masyarakat, pemerintah dan swasta pada kawasan Pasar Konveksi Amur, perlu ditetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar Amur.
b.
bahwa untuk terwujudnya maksud huruf a di atas pengaturan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar Amur perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 3046);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 2576 );
4.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 3461);
5.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3501);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
Mengingat :
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentrrkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perrrerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441); 13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3293 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 3441); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 2000 Tahun 19 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952); 18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penggadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penggadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat 1990-2005; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2002 Nomor 12); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2006¬2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR KONVEKSI AMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Agam adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten Agam. 3. Bupati adalah Bupati Agam. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Agam 5. kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindungn atau budi daya. 6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiataan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. 8.
9. 10.
11.
12.
13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Banguan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun. Kavling atau perkarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menujukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara tekhnis dan non tekhnis baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk udara diatasnya dan menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan adalah hasil perencanaan yang berisi suatu pedoman tekhnis (disain tiga dimensi) dan program tata bangunan dan lingkungan, serta berisi pedoman-pedoman untuk mengendalikan perwujudan bangunannya. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/ pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar satu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan lainnya, rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagiannya Koefesien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan. Koefesien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan. Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan lantai dasar bangunan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
23. Peil adalah elevasi atau titik ketinggian yang dinyatakan dengan satuan meter sebagai pedoman dalam mendirikan bangunan 24. Peil Banjir adalah elevasi atau titik/batas ketinggian banjir tertinggi yang pernah terjadi dan tercatat pada suatu lokasi. 25. Peil Bangunan adalah titik ketinggian lantai dasar bangunan. 26. Fasade Bangunan adalah tampilan muka bangunan yang di design berdasarkan pertimbangan fungsi bangunan, estetika bangunan (corak arsitektur), pencirian fungsi serta penyesuaian dengan kondisi alam guna (keselamatan dan kenyamanan dari matahari dan angin) serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. 27. Ruang terbuka untuk umum adalah ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa ada batasan, baik yang dipergunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi, rekreasi maupun yang dipergunakan lintasan pergerakan. 28. Daerah Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut DAMAJA adalah meliputi daerah bagan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya. 29. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut DAMIJA/DMJ adalah meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
BAB II KAWASAN PASAR AMUR Pasal 2 (1) Kawasan Panas Amur dengan Wilayah perncanaan meliputi lahan atau kawasan seluas 131 ha, yang dihitung dad 200 meter kiri kanan jalan nasional yang dimulai dari batas wilayah Agam Tanah Datar sampai dengan 5.950 m ke arah Kota Bukittingi (2) Pada kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat area prioritas seluas 15 ha. (3) Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB III PENATAAN KAWASAN Bagian Pertama Pemanfaatan dan Peruntukan Lahan Kawasan Pasal 3 (1) Penataan pemanfaatan lahan kawasan Pasar Amur dibagi menjadi 3 (tiga) zona koridor, yaitu: a. Zona Koridor A yang teretak pada Jorong Giriang-giriang dan Jorong Talao yang prioritas pengembangannya untuk kegiatan perdagangan, rekreasi dan fasilitas jasa pendukung perjalanan. b. Zona Koridor B yang terletak pada Jorong Batagak yang prioritas pengembangannya untuk kegiatan permukiman terbatas, lahan terbuka hijau dan kawasan campuran.
c. Zona Koridor C yang terletak pada Jorong Sungai Landai, Sungai Buluah dan Cingkariang yang prioritas pengembangannya untuk kegiatan perdagangan dan jasa seperti jasa penyedia makanan, jasa perbengkelan, dan otomotif. (2)
Peruntukan Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Penataan Wujud Bangunan Pasal 4
Penataan Wujud Bangunan meliputi : 1. Garis sempadan Bangunan; 2. Koefisien Dasar Bangunan; 3. Koefisien Lantai Bangunan; 4. Ketinggian Bangunan ; 5. Peil Bangunan; 6. Orientasi Bangunan; 7. Arsitektur Bangunan; 8. Fasade Bangunan. Pasal 5 (1) Garis sempadan bangunan dihitung dari pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan, ditentukan berdasarkan klasifikasi jalan. (2) Garis sempadan bangunan dari masing-masing jalan di Kawasan Pasar Konveksi Amur adalah sebagai berikut : a. Jalan Nasional, Ruas Jalan Padang - Bukittinggi ditetapkan minimal: 1. 27 meter bagi bangunan yang tidak bertingkat, 2. 34 meter bagi bangunan ber ingkat yang diukur dari as jalan. b. Jalan Propinsi ditetapkan minimal 17,5 meter yang diukur dari as jalan. c. Jalan Kabupaten ditetapkan 10,5 meter yang diukur dari as jalan. (3) Untuk jalan-jalan lain yang tidak termasuk klasifikasi (2) diatas ditetapkan dengan ketentuan setengah lembar Damaja ditambah 1 meter dihitung dari garis Damija/DMJ. (4) Disamping pengaturan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana, yang dimaksud ayat (1) juga diatur Garis Sempadan terhadap bangunan sekitarnya yaitu : a. Garis sempadan Belakang Bangunan minimal 2 meter dari dinding bangunan bagian belakang terluar, diukur dari atas tanah bagian belakang; b. Garis sempadan Samping Bangunan berjarak minimal 1,5 meter dan dinding bangunan bagian samping terluar, diukur dari atas tanah bagian samping. Pasal 6 (1) Koefisien Dasar Bangunan ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan, resapan air hujan, daerah terbuka hujau, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, fungsi bangunan, estetika bangunan serta keselamatan dan kenyamanan bangunan.
(2) Koefisien Dasar Bangunan dari masing-masing Zona dan Blok adalah : ZONA A
B
C
BLOK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
PENGUNAAN LAHAN Perdagangan, jasa dan fasilitas pendukung Rekreasi, Perumahan Lahan Konservasi terbuka Hijau Perumahan Terbatas Perumahan, Perdagangan dan jasa Jasa dan rekreasi Perdagangan dan jasa Perumahan dan sarana sosial Lahan terbuka hijau Lahan terbuka hijau Perumahan Terbatas Perumahan Pertanian Perumahan Pertanian dan perumahan terbatas Campuran (Perdagangan, jasa, Perumahan ) Perdagangan, jasa dan perumahan Perumahan Perumahan dan sarana sosial Perumahan dan sarana sosial Perumahan dan sarana sosial dan perdaganan Pasar Perdagangan, jasa dan perumahan Perumahan Pertanian
KDB (%) 60 20 20 20 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 60 60 40 40 -
Pasal 7 (1) Koefisien Lantai Bangunan ditentukan atas dasar pertimbangan optimalisasi pemanfaatan ruang, daya dukung tahan, sosial budaya, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan. (2) Koefisien Lantai Bangunan dari masing-masing Blok Kawasan Pasar Konveksi Amur adalah : ZONA BLOK PENGUNAAN LAHAN KDB (%) A A1 Perdagangan, jasa dan fasilitas pendukung 1,2 A2 Rekreasi, Perumahan A3 Lahan Konservasi terbuka Hijau A4 Perumahan Terbatas 0,4 A5 Perumahan, Perdagangan dan jasa 0,4 A6 Jasa dan rekreasi 0,4 A7 Perdagangan dan jasa 0,8 A8 Perumahan dan sarana sosial 0,8 A9 Lahan terbuka hijau B B1 Lahan terbuka hijau B2 Perumahan Terbatas 0,2 B3 Perumahan 0,8 B4 Pertanian -
C
B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
Perumahan Pertanian dan perumahan terbatas Campuran (Perdagangan, jasa, Perumahan ) Perdagangan, jasa dan perumahan Perumahan Perumahan dan sarana sosial Perumahan dan sarana sosial Perumahan dan sarana sosial dan perdaganan Pasar Perdagangan, jasa dan perumahan Perumahan Pertanian
0,8 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 1,2 1,2 0,8 0,8 -
Pasal 8 (1) Ketinggian banguan ditentukan atas dasar pertimbangan, lebar jalan, daya dukung tanah, fungsi bangunan, keserasian dengan lingkungan sekitarnya (2) Ketinggian bagunan pada masing-masing Zona dan blok Kawasan Pasar Konveksi Amur adalah : KETINGGIAN ZONA BLOK PENGUNAAN LAHAN MAKSIMAL A A1 Perdagangan, jasa dan fasilitas pendukung 1-2 Lantai A2 Rekreasi, Perumahan A3 Lahan Konservasi terbuka Hijau A4 Perumahan Terbatas 1-2 Lantai A5 Perumahan, Perdagangan dan jasa 1-2 Lantai A6 Jasa dan rekreasi 1-2 Lantai A7 Perdagangan dan jasa 1-2 Lantai A8 Perumahan dan sarana sosial 2 Lantai A9 Lahan terbuka hijau B B1 Lahan terbuka hijau B2 Perumahan Terbatas 1 Lantai B3 Perumahan 2 Lantai B4 Pertanian B5 Perumahan 2 Lantai B6 Pertanian dan perumahan terbatas 1 Lantai B7 Campuran (Perdagangan, jasa, Perumahan) 2 Lantai C C1 Perdagangan, jasa dan perumahan 1-2 Lantai C2 Perumahan 2 Lantai C3 Perumahan dan sarana sosial 1-2 Lantai C4 Perumahan dan sarana sosial 1-2 Lantai Perumahan dan sarana sosial dan perdaganan C5 2 Lantai C6 Pasar 1-2 Lantai C7 Perdagangan, jasa dan perumahan 1-2 Lantai C8 Perumahan 2 Lantai C9 Pertanian -
Pasal 9 (1) Peil bangunan ditetapkan sekurang-kuranganya 50 Cm dari elevasi atau Peil Banjir. (2) Apabila kawasan perencanaan tidak mempunyai data dan peta peil banjir, sehingga ditetapkan peil bangunan adalah minimal 50 Cm diatas peil jalan atau jembatan terdekat. Pasal 10 (1) Orientasi bangunan ditetapkan atas pertimbangan estetika lingkungan, desain ruang yang diinginkan, serta faktor kultural yang mengikat. (2) Orientasi bangunan pada kawasan perencanaan adalah sebagai berikut : a. Untuk bangunan mesjid dan musholla menghadap kearah kiblat; b. Untuk Bangunan pendidikan diutamakan berorientasi kedalam sehingga dapat membentuk ruang fungsional bagi arena bermain pada halaman tengah. c. Untuk bangunan lainnya diarahkan untuk berorientasi ke jalan terdekat. Pasal 11 Corak Arsitektur bangunan pada kawasan perencanaan adalah : a. untuk bangunan kelembagaan atau perkantoran memakai arsitektur tradisional Minangkabau. b. Untuk bangunan sosial, pendidikan, dan perdagangan diarahkan menggunakan corak arsitektur post modern atau keserasian dengan bangunan sekitarnya. Pasal 12 Fasade bangunan pada masing-masing fungsi bangunan adalah sebagai berikut : a. bangunan kelembagaan atau perkantoran fasadenya harus berkesan formal dengan bukaan memadai pada bagian koridor serta pemakaian elemen-elemen arsitektural minangkabau. b. bangunan perdagangan dan jasa (toko, ruko) sepanjang jalan nasional disarankan mempunyai kesan menarik, fungsional dengan tetap memperhatikan keserasian dengan bangunan sekitamya. c. bangunan Fasilitas Umum dan sejenisnya, fasadenya harus berkesan formal dengan bukaan memadai pada bagian koridor serta memberikan ruang terbuka bagi pergerakan seperti selasar pada bagian depan bangunan. Bagian Ketiga Penataan Lingkungan Pasal 13 Ruang terbuka untuk umum dipergunakan untuk: a. Area Parkir kendaraan di Pasar Konveksi Amur dan kawasan rekreasi Talago; b. Area Bongkar Muat di Pasar Konveksi Amur; c. Terminal Angkutan;
d. Ruang terbuka hijau di Pasar Konveksi Amur dan kawasan rekreasi Talago; e. Jalur pejalan kaki pada kiri kanan sepanjang jalan Padang Bukittinggi, Pasar Konveksi Amur dan kawasan rekreasi Talago. Pasal 14 (1) Pohon pelindung ditempatkan pada kiri kanan ruas Jalan Padang Bukittinggi, Pasar Konveksi Amur dan kawasan rekreasi Talago. (2) Jenis pohon pelindung yang ditanam diutamakan pohon yang cepat besar, kuat, bertajuk lebar dan daunnya tidak gugur. (3) Khusus untuk ruas jalan Padang Bukittinggi, pohon pelindung yang digunakan pohon bertajuk vertikal dan bertajuk kerucut. (4) Jarak tanam pohon pelindung disesuaikan kebutuhan ruang dasar dari jenis pohon yang dipilih. Pasal 15 (1) (2)
Khusus banguan yang berada pada kawasan kiri kanan ruas jalan Nasional harus memiliki ruang parkir yang berada di halaman dan atau dibagian bangunan. Ruang Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu : PETAK PARKIR NO JENIS KEGIATAN SATUAN (RODA EMPAT ) 1 Industri 100 M2 2 2 Gudang 100 M2 2 2 3 Toko 240 M 7 4 Kantor 100 M2 3 5 Hotel 3 tempat tidur 2 6 Biro Perjalanan 100 M2 3 7 Rumah Makan / Restoran 6 meja makan 5 8 Motel 1 kamar 1 9 Bioskop 10 tempat 1 10 Rumah Sakit 2 tempat 2 11 Rumah 1 rumah 1
BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16 Dalam kegiatan penataan Kawasan Pasar Konveksi Amur masyarakat berhak : a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Konveksi Amur; c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang atau penataan bangunan dan lingkungan; d. Memperoleh penggantian yang layak atas-kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang
Pasal 17 (1) untuk mengetahui rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan-- Pasar Konveksi Amur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selain masyarakat mengetahui dari Lembaran Kabupaten Agam, masyarakat dapat mengetahui rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada tempat tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah; (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional manangani rencana tata ruang tersebut. Pasal 18 (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akaibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau kaidah yang berlaku; (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang berserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dapat beruga mantaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat. Pasal 19 (1) Hak memperoleh penggatian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Konveksi Amur yang diselengkarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan; (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 Dalam kegiatan penataan Kawasan Pasar Konveksi Amur masyarakat wajib : a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Pasal 21 (1)
(2)
Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan Kawasan Pasar Konveksi Amur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan; Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang. Pasal 22
Dalam pemanfaatan ruang Kawasan Pasar Konveksi Amur, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang beriaku; b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan; c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Konveksi Amur; d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Konveksi Amur; f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan / atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 23 (1)
(2)
(3)
Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Pasar Konversi Amur sebagaimana dimaksud Pasal 22, dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pegaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan Desa/Nagari; Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Konveksi Amur. Pasal 24
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kawasan Pasar Konveksi Amur, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan / atau b. bantuan pemilikan atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.
Pasal 25 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pasar Konveksi Amur disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat Desa/Nagari se Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1)
(2) (3)
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan paraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENYIDIKAN Pasal 27
(1)
(2)
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini jugs dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e;
(3)
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 7 Februari 2007 BUPATI AGAM dto ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 7 Februari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM dto Drs. H. AZWAR RISMAN THAHER NIP. 410003648
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2007 NOMOR 3
