2003 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA LAMA

Bunga Rampai Administrasi Publik

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO.8/2003 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA LAMA Harditya Bayu Kusuma Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 E-mail: [email protected]

PENDAHULUAN Bangsa Indonesa adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki nilai budaya dan estetika yang tinggi, banyak sekali peninggalan budaya seperti candi, bangunan bersejarah dan berbagai ragam adat istiadat. Oleh karena itu diperlukan usaha bersama untuk menjaga, memelihara dan melestarikan berbagai peninggalan budaya tersebut. Pelestarian budaya ini sebagai bentuk perwujudan penghargaan nilai-nilai sejarah yang ada, tetapi semakin berjalannya waktu fungsi pelestarian budaya ini juga sinergis dengan pengembangan kawasan wisata. Tempat-tempat bersejarah saat ini juga dijadikan kawasan wisata masyarakat, karena nilai-nilai unik yang tersimpan

di

dalamnya

menjadi

daya

tarik

wisatawan

untuk

mengunjunginya. Kawasan Kota Lama merupakan salah satu tempat bersejarah, dimana dahulu sebenarnya merupakan pusat Kota Semarang yang asli. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk gedung pemerintahan dan beberapa bangunan lainnya peninggalan Belanda. Di kawasan Kota Lama banyak terdapat gedung dan bangunan tua seperti Gereja Blenduk, Gereja

Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

151


Gedangan, Stasiun Kereta Api Tawang, Taman Sri Gunting dan Marabunta. Adanya gedung dan bangunan tua peninggalan Belanda di kawasan Kota Lama harus dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana disebutkan bahwa bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.1 Pemerintah

Kota

Semarang

mempunyai

keinginan

untuk

mengembangkan kawasan Kota Lama sebagai kawasan budaya dan pariwisata modern. Untuk itu dilakukan upaya melestarikan, menata dan menghidupkan kembali kawasan Kota Lama Semarang agar lebih terarah dalam pertumbuhan dan pembangunannya sesuai dengan perkembangan jaman. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama yang memuat rumusan kebijakan konservasi, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Kota Lama.2 Perda tersebut disusun untuk melindungi kekayaan historik dan budaya di kawasan Kota Lama baik yang berupa bangunan kuno bersejarah maupun bentuk kota yang ada. Selanjutnya, ketentuan dalam Perda itu menjadi pedoman pengembangan kawasan Kota Lama yang hidup dan terbuka bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan pariwisata modern dalam rona arsitektur dan lingkungan sebagai bagian dari sejarah kota Semarang. Selain itu juga untuk mengembangkan kesadaran dan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kawasan Kota Lama. Upaya-upaya pelestarian dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemeritah Kota Semarang selama ini masih belum dapat menghidupkan kembali kawasan Kota Lama sebagai suatu kawasan yang dapat

152

| Lembaga Administrasi Negara, 2014


dipergunakan bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan lahan pada kawasan Kota Lama dalam tabel berikut ini : Tabel 1. Penggunaan Lahan Kawasan Kota Lama No. 1.

Jenis Guna Lahan Perkantoran, perusahaan dan kegiatan usaha 2. Bangunan non aktif 3. Permukiman 4. Industri dan pergudangan 5. Fasilitas sosial 6. Ruang terbuka Jumlah Sumber : Dewi, P.K. dkk.3

Prosentase (%) 29,2 37,8 16 4,2 1,7 11,1 100

Tabel penggunaan lahan Kawasan Kota Lama memperlihatkan bahwa jenis guna lahan yang paling dominan adalah bangunan non aktif (37,8%). Keberadaan bangunan non aktif hampir tersebar di seluruh area kawasan karena banyak terdapat bangunan tua peninggalan sejarah. Bangunan tua non aktif tersebut saat ini dalam kondisi yang rusak, kotor, tidak terawat serta terkesan kumuh sehingga diperlukan upaya dan perhatian yang besar agar dapat melindungi dan melestarikan bangunan tua yang ada tersebut. Purwanto4 pernah melakukan penelitian tentang Kota Lama yang membahas tentang sejarah dengan pendekatan historikal dan studi pustaka, dimana hasilnya masih membuka peluang diskusi tentang pembuktian arkeologis jejak-jejak Kota Lama yang telah hilang. Sementara itu, hasil studi yang dilakukan oleh Dewi, P.K. dkk3 menunjukkan bahwa kinerja pelestarian yang harus diprioritaskan dalam penanganan Kota Lama adalah sirkulasi dan parkir, ruang terbuka (fisik), sosial, ekonomi, budaya, hukum, organisasi serta pendanaan (non fisik). Awalnya studi ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik (guna lahan, bangunan kuno, sirkulasi dan parkir, serta ruang terbuka) dan non fisik (sosial, Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

153


ekonomi, budaya, hukum, konsep rencana, organisasi serta pendanaan) yang membentuk kawasan Kota Lama, serta mengevaluasi kinerja kegiatan pelestarian yang telah dilaksanakan di kawasan Kota Lama. Tetapi kedua studi tersebut hanya melihat dari sejarah Kota Lama dan evaluasi pelestarian yang dilakukan belum merujuk pada suatu kebijakan lokal yang ada dalam pelestarian dan pemeliharaan kawasan Kota Lama tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih difokuskan pada evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya kebijakan pelestarian dan revitalisasi Kawasan Kota Lama yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama. Berbagai permasalahan yang tercatat dalam observasi awal yang dilakukan terkait dengan gambaran dan kondisi kawasan Kota Lama, antara lain : (1) terdapat gedung dan bangunan tua yang rusak, tidak terawat, kotor dan kusam sehingga terdapat kesan kumuh terhadap Kawasan Kota Lama; (2) jalan-jalan di Kota Lama sering dalam kondisi rusak ; (3) adanya tuna wisma/gelandangan yang bermukim dan PKL yang tidak tertata di kawasan Kota Lama menjadikan kondisi semakin semrawut; (4) kawasan Kota Lama selalu terancam banjir dan rob ketika musim hujan; dan (5) adanya kesan negatif dari masyarakat terhadap kawasan Kota Lama karena sering dikaitkan dengan aktivitas “kupu-kupu malam”. Berbagai data dan informasi yang telah dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan Kota Lama. Oleh karena itu penulis akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama. Evaluasi ini difokuskan pada hasil pelaksanaan Perda tersebut karena melihat kenyataan yang ada bahwa dalam pelaksanaan program terdapat berbagai permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut 154



maka

dapat

dirumuskan

permasalahan

berikut:

”Bagaimanakah

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama?” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama. TEORI EVALUASI Subarsono5 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Winarno 6 juga menyatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Sedangkan Jones (dalam Suwitri)7 mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program dan proses pemerintahan yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik-teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk-bentuk rekomendasinya. Berdasarkan beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai hasil-hasil program suatu kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak kebijakan. Evaluasi terhadap suatu kebijakan harus mempunyai indikator yang jelas agar dapat mencapai tujuan evaluasi kebijakan tersebut. Dunn (dalam Dwijowijoto)8 menggambarkan indikator atau kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan kinerja organisasi publik seperti : (1) efektivitas, untuk melihat apakah hasil yang diinginkan telah tercapai; (2) efisiensi, untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dinginkan; (3) kecukupan, untuk mengetahui seberapa Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

155


jauh pencapaian hasil yang dinginkan untuk memecahkan masalah; (4) pemerataan, melihat apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda; (5) responsivitas, untuk menganalisis apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preference, atau nilai kelompok-kelompok tertentu; dan (6) ketepatan, untuk mengidentifikasi apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Subarsono5 mengemukakan evaluasi memiliki beberapa tujuan antara lain : (1) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan; (2) mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan; (3) mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan; (4) mengukur dampak suatu kebijakan; (5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan; dan (6) sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Berdasarkan berbagai teori yang telah diungkapkan, maka penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Ketiga indikator itu dipilih karena penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan Perda tersebut yang difokuskan pada hasil yang dicapai apakah sesuai keinginan, memuaskan masyarakat dan telah berguna atau bernilai. Selanjutnya dari ketiga indikator tersebut akan difokuskan untuk mengetahui tingkat kinerja pelaksanaan Perda sebagai tujuan dilakukan evaluasi kebijakan tersebut. Beberapa hal di atas dapat dilihat dalam kerangka pikir berikut ini.

156



Efektivitas Kondisi Kawasan Kota Lama

Responsivitas

Tingkat Kinerja Pelaksanaan Kebijakan

Ketepatan

Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini dilakukan untuk dapat mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang diteliti terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: (1) data primer : data yang yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pengunjung kawasan Kota Lama; dan (2) data sekunder : data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan, buku, jurnal, internet dan lain-lain. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada Bulan Januari 2010 karena memperhitungkan bahwa Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama sudah berlangsung selama 7 tahun sehingga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perda tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (Miles dan Huberman dalam Sutopo).9 Teknik ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : (1) Reduksi data, proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data dari catatan di lapangan. (2) Penyajian data, sekumpulan informasi yang disusun untuk


157


kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (3) Penarikan kesimpulan, memaknai arti dari hal-hal yang ditemui dan catatan di lapangan. Dalam proses analisisnya, ketiga komponen tersebut akan beraktivitas secara interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Umum Secara umum hasil dari pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama antara lain : (1) Tujuan mewujudkan kawasan Kota Lama menjadi kawasan wisata budaya belum dapat dicapai. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama sebagai upaya jangka panjang untuk mewujudkan kawasan Kota Lama menjadi kawasan wisata budaya. Tujuan tersebut selama ini belum dapat diwujudkan, dalam beberapa tahun setelah Perda ini dikeluarkan belum ada perkembangan signifikan yang mengarah pada terwujudnya kota wisata budaya. Jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Kota Lama juga masih minim karena memang mereka belum tertarik dengan kondisi lingkungan yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu perwujudan kawasan wisata budaya harus terus menerus dilakukan agar ke depan generasi muda merasakan dampak positif adanya peninggalan sejarah di kawasan Kota Lama. (2) Pelaksanaan konservasi bangunan tua di kawasan Kota Lama belum optimal. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama mengatur tentang pelestarian bangunan-bangunan tua, sehingga dengan kebijakan ini maka dilakukan konservasi gedung dan bangunan tua yang ada. Pelaksanaan konservasi terhadap gedung dan 158



bangunan tua memang sudah dilakukan namun hasilnya belum optimal. Di kawasan Kota Lama masih banyak terdapat gedung dan bangunan tua yang dibiarkan terbengkalai, rusak, kotor dan tidak terawat sehingga diperlukan upaya konservasi yang lebih merata terhadap gedungan dan bangunan tua yang ada. (3) Perbaikan tata lingkungan di sekitar kawasan Kota Lama belum optimal. Lingkungan Kota Lama masih belum tertata dengan baik, hal ini terlihat dengan kondisinya yang kotor dan tidak terawat. Di lingkungan Kota Lama masih sering didapati sampah yang berserakan sembarangan dan genangan air akibat banjir atau rob. Selain itu adanya tunawisma dan PKL liar yang bermukim di sekitar kawasan Kota Lama menimbulkan kesan kumuh sehingga hal ini menuntut adanya perhatian yang besar. Perbaikan harus dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sebagai upaya untuk mendukung konservasi gedung dan bangunan tua. PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA Pelaksanaan pengukuran kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama berdasarkan pada pasal-pasal yang didalamnya memuat program-program untuk melaksanakan Perda tersebut, antara lain : 1. Pasal 9 tentang pemanfaatan ruang kawasan. Pasal ini menyatakan bahwa pemanfaatan ruang kawasan ditetapkan berdasarkan komposisi fungsi kawasan yaitu : a. Fungsi Hunian; b. Fungsi Perdagangan dan Perkantoran; dan c. Fungsi Rekreasi dan Budaya Pasal ini mengatur bahwa kawasan Kota Lama dipergunakan untuk fungsi hunian, perdagangan dan perkantoran serta rekreasi dan budaya. Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

159


Pasal ini sudah dilaksanakan dimana kawasan Kota Lama sudah melakukan fungsi seperti yang disebutkan di atas seperti : a. Beberapa bangunan di kawasan Kota Lama sudah dijadikan rumah tempat tinggal bagi penghuni yang ada di sekitar kawasan. b. Banyak terdapat tempat perdagangan dan perkantoran seperti Rumah makan sate 29, Ikan Bakar Cianjur, Kantor Asuransi Jiwasraya, Bank OCBC NISP dan Bank Mandiri di Jl. Letjen Suprapto. c. Adanya tempat rekreasi dan budaya seperti Gereja Blenduk, taman Srigunting dan taman Garuda. Secara umum pelaksanaan fungsi kawasan Kota Lama seperti yang tercantum dalam pasal 9 belum optimal, permasalahan yang terjadi antara lain : a. Adanya fungsi hunian kawasan Kota Lama yang dipergunakan oleh para tuna wisma dan gelandangan sebagai tempat bermukim sehingga kondisi Kota Lama menjadi terlihat kumuh dan tidak terawat. b. Terdapat fungsi perdagangan lain yaitu adanya PKL liar seperti warung rokok atau warung makan di beberapa sudut kawasan Kota Lama yang tidak tertata dengan rapi sehingga kondisi lingkungan menjadi semakin semrawut. c. Fungsi taman rekreasi yang disalahgunakan oleh masyarakat, seperti taman Srigunting yang digunakan juga untuk tempat parkir dan pemasangan spanduk kampanye. Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan pasal 9 sebagai berikut : a. Tingkat efektivitas pelaksanaan pasal ini belum optimal karena tidak mencapai hasil yang dinginkan. Walaupun fungsi pemanfaatan kawasan sudah dipergunakan untuk fungsi hunian, perdagangan dan perkantoran, serta rekreasi dan budaya namun masih banyak penyalahgunaan fungsi seperti adanya penggunaan lahan oleh tuna

160



wisma/gelandangan, PKL liar dan penyalahgunaan fungsi taman di kawasan Kota Lama. b. Tingkat responsivitas terhadap keinginan masyarakat masih rendah, masyarakat menilai bahwa pengelolaan belum maksimal karena belum tertatanya fungsi Kota Lama secara jelas. Contohnya kalangan seniman Kota Semarang yang menginginkan Kota Lama menjadi pusat budaya, tetapi rencana tersebut juga tidak kunjung terealisasi.10 c. Tingkat ketepatan pelaksanaan pasal ini sudah baik dan bernilai, beberapa bangunan sudah direvitalisasi dan dimanfaatkan untuk rumah hunian, perdagangan dan perkantoran serta adanya taman rekreasi seperti taman Srigunting yang setiap sore dikunjungi masyarakat. 2. Pasal 18 ayat 3 bahwa sepanjang Jl. Garuda dan ruang terbuka di Jl. Garuda, Taman Srigunting dan Jl. Kepodang ditetapkan sebagai jalur khusus pejalan kaki. Pasal ini menyatakan bahwa kendaraan dilarang lewat di sepanjang Jl. Garuda dan ruang terbuka di Jl. Garuda, Taman Srigunting dan Jl. Kepodang karena merupakan area khusus bagi pejalan kaki. Hasil pengamatan yang dilakukan banyak sekali mobil atau sepeda motor yang lewat di kawasan itu, bahkan di kawasan itu dijadikan tempat parkir seperti di sekitar taman Srigunting dan taman Garuda. Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan pasal 18 ayat 3 sebagai berikut : a. Tingkat efektivitas masih belum optimal karena hasil yang diinginkan agar Jl. Garuda dan ruang terbuka di Jl. Garuda, Taman Srigunting dan Jl. Kepodang ditetapkan sebagai jalur khusus pejalan kaki belum tercapai karena masih menjadi jalan kendaraan umum dan lahan parkir. b. Tingkat responsivitas masih rendah karena beberapa lahan kawasan Kota Lama yang dibuat khusus pejalan kaki agar bisa menikmati Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

161


kawasan Kota Lama beralih fungsi tanpa adanya sanksi yang tegas. Masyarakat menginginkan agar beberapa bagian di Kawasan Kota Lama tidak dilewati oleh kendaraan umum, tapi hal itu belum dapat direalisasi. c. Tingkat ketepatan menunjukkan hasil yang rendah karena hasil yang dicapai dalam pasal ini belum berguna bagi masyarakat. Jalan yang dimaksud belum dapat dipergunakan oleh pejalan kaki karena masih dilewati kendaraan bermotor. 3. Pasal 20 ayat 1 bahwa material penutup jalan untuk kendaraan bermotor dan pedestrian menggunakan bahan dari paving. Pelaksanaan pasal ini sudah berjalan dengan baik karena di sepanjang jalan di kawasan Kota Lama sudah menggunakan bahan dari paving. Tetapi terjadi permasalahan yaitu di beberapa jalan telah mengalami kerusakan seperti di Jalan Merak dan Jl. Letjen Suprapto. Bahkan jalan tersebut

bergelombang

dan

berlubang

cukup

dalam,

sehingga

mengakibatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Kondisi ini menuntut agar Pemerintah Kota Semarang segera memperbaiki jalan tersebut, karena kawasan Kota Lama merupakan tempat sejarah dan tujuan wisata di Kota Semarang.11 Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan pasal 20 ayat 1 sebagai berikut : a. Tingkat efektivitas sudah baik dilihat dari seluruh jalan di kawasan kota lama sudah menggunakan material penutup jalan dari paving, hanya diperlukan perbaikan di beberapa jalan karena sudah rusak dan dapat membahayakan pengguna kendaraan bermotor. b. Tingkat responsivitas masih rendah karena permintaan perbaikan jalan dari pihak Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang dan masyarakat sampai saat ini belum terealisasi. c. Tingkat ketepatan dari pelaksanaan pasal ini sudah baik, hasil dari kebijakan penutup jalan dari paving dapat dipergunakan oleh 162



masyarakat pengguna jalan walaupun masih diperlukan perbaikan secara menyeluruh. 4. Pasal 22 ayat 1 bahwa sepanjang jalan di kawasan ditetapkan sebagai daerah parkir linier kecuali Jl. Jalak, Jl. Kenari, Jl. Suari sisi utara, Jl. Kutilang, Jl. Letjen Soeprapto, Jl. Nuri dan Jl. Pekutut. Pelaksanaan pasal ini belum optimal karena dari pengamatan yang dilakukan bahwa sepanjang Jl. Perkutut dan Jl. Letjen Soeprapto masih digunakan sebagai tempat parkir kendaraan secara bebas dan belum teratur terutama di depan bangunan yang difungsikan sebagai tempat perdagangan dan perkantoran seperti di depan rumah makan sate 29 dan Bank Mandiri. Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan pasal 22 ayat 1 sebagai berikut : a. Tingkat efektivitas yang dicapai belum optimal karena hasil yang diinginkan agar sepanjang jalan di kawasan Kota Lama ditetapkan sebagai daerah parkir linier belum tercapai secara keseluruhan. b. Tingkat responsivitas kebijakan masih rendah karena keinginan masyarakat agar pengaturan parkir dilakukan secara rapi belum tercapai, selama ini masih terjadi kekacauan dalam pengaturan parkir di beberapa sudut jalan sehingga mengakibatkan kawasan Kota Lama menjadi kurang tertata. c. Tingkat ketepatan menunjukkan hasil yang rendah karena hasil yang dicapai yaitu penataan parkir secara linier belum dapat dipergunakan terutama bagi pengguna kendaraan umum. 5. Pasal 26 ayat 1 bahwa sistem drainase di kawasan Kota Lama menggunakan sistem polder. Pelaksanaan pasal ini telah dilakukan dengan pembangunan sistem drainase dengan menggunakan sistem polder yaitu kolam retensi di depan Stasiun Tawang. Pembangunan sistem polder ini agar sistem


163


drainase di kawasan kota lama dapat berjalan lancar dan terhindar dari banjir dan rob. Namun kenyataannya sistem drainase yang dimaksud tidak berjalan efektif karena kawasan kota lama tetap menjadi langganan banjir dan rob. Pemkot Semarang harus memperbaiki sistem Polder Kota Lama, termasuk kolam retensi Tawang. Apabila dibiarkan maka banjir dan rob akan dapat merusak kawasan kota lama sehingga keberadaan bangunan-bangunan bersejarah itu akan terancam.12 Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan pasal 26 ayat 1 sebagai berikut : a. Tingkat efektivitas kebijakan sudah baik, dimana sistem drainase sudah menggunakan sistem polder. Tetapi secara umum hasil yang diinginkan belum tercapai, karena kawasan Kota Lama masih menjadi langganan banjir dan rob sehingga diperlukan perbaikan sistem drainase terutama pada saluran air yang ada. b. Tingkat responsivitas masih rendah, keinginan masyarakat sekitar kawasan Kota Lama agar bebas banjir dan rob belum berhasil diwujudkan karena sistem drainase yang buruk. c. Tingkat ketepatan kebijakan juga rendah, hasil yang dicapai dari pembangunan sistem polder belum bernilai karena kawasan Kota Lama masih menjadi langganan banjir dan rob. Pembangunan kolam retensi di depan Stasiun Tawang bukan langkah yang tepat dalam mengatasi banjir dan rob. 6. Pasal 30 ayat 1 bahwa Tempat Penampungan Sampah (TPS) harus berupa kontainer yang mudah dipindahkan. Pasal ini

belum

terlaksana dengan

optimal karena

sepanjang

pengamatan yang dilakukan jarang ditemui TPS berupa kontainer, yang ada hanya tempat sampah yang terbuat dari batu bata yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Selain itu, pengelolaan sampah di kawasan Kota Lama masih memprihatinkan karena banyak sampah yang berserakan sehingga menimbulkan kesan kotor dan kumuh. 164



Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan pasal 30 ayat 1 sebagai berikut : a. Tingkat efektivitas belum optimal karena sepanjang kawasan Kota Lama jarang ditemui TPS berupa kontainer, kebanyakan TPS terbuat dari batu bata permanen. b. Tingkat reponsivitas juga masih rendah, keinginan masyarakat sekitar agar kawasan Kota Lama menjadi kawasan yang bersih dan rapi belum terwujud. Kawasan Kota Lama seakan menjadi kawasan kumuh karena banyaknya sampah yang berserakan di beberapa sudut jalan. c. Tingkat ketepatan masih rendah karena hasil yang dicapai belum bernilai, dimana TPS dari kontainer belum disediakan dan TPS dari batubata yang ada belum dapat dipergunakan dengan baik. 7. Pasal 38 bahwa konservasi bangunan dilaksanakan dengan cara Preservasi, Restorasi, Rehabilitasi, Adaptasi atau Rekonstruksi. Konservasi telah dilakukan terhadap beberapa bangunan-bangunan tua, namun di beberapa sudut kawasan kota lama masih terdapat beberapa bangunan tua yang “mangkrak” dan tidak terurus padahal bangunan tua itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Bahkan ada juga dinding-dinding bangunan tua yang dicorat-coret oleh masyarakat yang tidak mempunyai rasa kepedulian. Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan pasal 38 sebagai berikut : a. Tingkat efektivitas pelaksanaan pasal ini belum optimal, walupun sudah ada beberapa bangunan tua yang dikonservasi namun di beberapa sudut kawasan Kota Lama masih terdapat bangunan tua yang rusak dan tidak terawat. b. Tingkat responsivitas juga masih rendah, keinginan masyarakat agar seluruh bangunan tua yang ada dapat dipelihara dan dirawat belum tercapai. Masyarakat menginginkan agar dengan adanya konservasi


165


bangunan maka peninggalan sejarah yang ada dapat dipertahankan sebagai upaya mewujudkan kawasan wisata budaya. c. Tingkat ketepatan sudah baik karena beberapa bangunan tua yang dikonservasi dapat digunakan sebagai rumah hunian, perdagangan dan perkantoran maupun tempat rekreasi. ANALISIS TINGKAT KINERJA Tingkat kinerja dapat dilihat dari evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama berdasarkan indikator efektivitas, responsivitas dan ketepatan dari pelaksanaan pasal pasal yang ada dalam Perda yang dapat dilihat dalam matrik berikut : Tabel 2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan No. 1.

166

Indikator Efektivitas

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Perda Kota Semarang No.8 Tahun 2003 tentang RTBL Kawasan Kota Lama dinilai belum efektif. Tujuan yang ingin dicapai dalam pasal-pasal dalam Perda belum terwujud secara optimal, seperti sebagai berikut : 1. Pasal 9 tentang pemanfaatan ruang kawasan ternyata masih ada yang digunakan oleh para tuna wisma dan PKL liar. 2. Pasal 18 ayat 3 tentang jalur khusus pejalan kaki, masih ada kendaraan yang lewat. 3. Pasal 20 ayat 1 tentang jalan dari paving, sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik hanya sampai saat ini masih ada yang rusak dan bergelombang. 4. Pasal 22 ayat 1 tentang larangan daerah parkir linear, ternyata Jl. Letjen Soeprapto dan Jl. Perkutut digunakan sebagai daerah parkir linear. 5. Pasal 26 ayat 1 tentang sistem drainase yang



No.

2.

3.

Indikator

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

sampai sekarang belum optimal karena masih sering terkena banjir dan rob. 6. Pasal 30 ayat 1 tentang persampahan, pengelolaan sampah di kawasan Kota Lama masih buruk. 7. Pasal 38 tentang konservasi bangunan, masih ada bangunan yang rusak, tidak terawat dan terkesan kumuh. Responsivitas Penilaian tingkat responsivitas pelaksanaan Perda Kota Semarang No.8 Tahun 2003 tentang RTBL Kawasan Kota Lama masih rendah, terlihat dalam pelaksanaan pasal-pasal berikut : 1. Pasal 9 tentang pemanfaatan ruang kawasan, tanggapan terhadap keinginan masyarakat agar pengelolaan ruang diperbaiki belum terwujud dimana kawasan Kota Lama masih terlihat semrawut dan kumuh. 2. Pasal 18 ayat 3 tentang jalur khusus pejalan kaki, respon agar terdapat jalur khusus pejalan kaki belum terwujud. 3. Pasal 20 ayat 1 tentang jalan dari paving, daya tanggap terhadap harapan masyarakat agar jalan yang rusak dan bergelombang masih rendah. 4. Pasal 22 ayat 1 tentang larangan daerah parkir linear, respon terhadap pengaturan parkir yang rapi belum ada. 5. Pasal 26 ayat 1 tentang sistem drainase, tanggapan terhadap keinginan masyarakat agar kawasan Kota Lama bebas banjir dan rob sampai saat ini belum terwujud. 6. Pasal 30 ayat 1 tentang persampahan, daya tanggap terhadap masyarakat agar kawasan Kota Lama menjadi bersih, rapi dan bebas sampah masih rendah. 7. Pasal 38 tentang konservasi bangunan, respon terhadap keinginan masyarakat agar seluruh bangunan dikonservasi dan direhabilitasi belum terwujud. Ketepatan Perencanaan kawasan Kota Lama sudah


167


No.

Indikator

Evaluasi Hasil Pelaksanaan dilakukan namun ada beberapa hasil dari pelaksanaannya yang belum berguna atau bernilai seperti berikut ini : 1. Pasal 9 tentang pemanfaatan ruang kawasan, kawasan Kota Lama sudah melaksanakan 3 fungsi kawasan yaitu fungsi hunian, perdagangan dan perkantoran serta rekreasi dan budaya, tetapi beberapa bagian ada yang disalahfungsikan. 2. Pasal 18 ayat 3 tentang jalur khusus pejalan kaki, hasil yang dicapai belum berguna tujuan karena masih sering dilewati kendaraan bermotor. 3. Pasal 20 ayat 1 tentang jalan dari paving, hasilnya sudah digunakan oleh masyarakat tetapi memerlukan perbaikan karena sekarang kondisi jalan rusak dan bergelombang. 4. Pasal 22 ayat 1 tentang larangan daerah parkir linear, larangan parkir ini sudah tepat hanya pelaksanaannya yang kurang dan terkesan semrawut sehingga diperlukan adanya area khusus parkir di kawasan Kota Lama. 5. Pasal 26 ayat 1 tentang sistem drainase, tujuan yang ingin dicapai belum bernilai karena kawasan Kota Lama masih sering terkena banjir dan rob, hal ini disebabkan sistem drainase yang berupa kolam retensi bukan solusi yang tepat dalam mengatasi banjir dan rob. 6. Pasal 30 ayat 1 tentang persampahan, hasilnya belum berguna karena pengelolaan sampah masih kacau. 7. Pasal 38 tentang konservasi bangunan, hasil konservasi bangunan tua belum berguna dan bernilai karena pelaksanaan belum maksimal. Walaupun konservasi sudah dilakukan tetapi masih terdapat beberapa bangunan tua yang rusak dan tidak terawat.

168



Analisis tingkat kinerja dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama berdasarkan berbagai keterangan dan pengamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penataan kawasan Kota Lama hanya fokus pada pelestarian dan konservasi bangunan-bangunan tua yang ada. Apabila dilihat lebih lanjut kondisi lingkungan sekitar kawasan Kota Lama juga masih perlu perbaikan. Lingkungan sekitar kawasan Kota Lama yang masih dihuni oleh tuna wisma, adanya PKL liar, sampah yang berserakan serta adanya genangan banjir dan rob mengakibatkan kesan kumuh dan tidak terawat. Penataan bangunan tua dan lingkungan sekitarnya adalah satu kesatuan sehingga dalam perbaikan kawasan Kota Lama harus seimbang. 2. Komunikasi antara Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama dan Pemkot Semarang dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama belum berjalan optimal sehingga pelaksanaan Perda yang ada belum berhasil sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama dan Pemkot Semarang untuk memperbaiki dan menghidupkan kembali kawasan Kota Lama menjadi kawasan wisata budaya. 3. Sumberdaya yang ada masih kurang terutama dari segi finansial sehingga dalam mengatasi persoalan yang ada di kawasan Kota Lama seperti jalan yang rusak, banjir dan rob, sampah dan konservasi bangunan-bangunan tua belum berjalan dengan optimal. 4. Komitmen dan ketegasan dalam menangani pelanggaran yang ada masih rendah sehingga pelanggaran seperti penyalahgunaan fungsi kawasan oleh para tuna wisma dan PKL liar, kendaraan lewat di jalur


169


pejalan kaki dan parkir di area yang dilarang belum ditindak secara tegas dengan sanksi yang ada. 5. Rendahnya

kesadaran masyarakat terutama

dalam partisipasi

pelestarian kawasan Kota Lama. Masyarakat masih kurang peduli dengan kondisi Kota Lama, mereka belum merasa memilikinya sebagai salah satu aset sejarah yang dimiliki Kota Semarang. Kurangnya kepedulian masyarakat ini jelas akan menghambat pelestarian dan pengelolaan yang dilakukan. Berbagai

data

dan

informasi

yang

dikemukakan

di

atas

memperlihatkan bahwa tingkat kinerja pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama belum optimal karena masih belum dapat mewujudkan tujuan peraturan daerah tersebut. Selain itu penerapan Perda juga belum sesuai dengan pasal-pasal yang tertera di dalamnya dimana kawasan Kota Lama masih kurang terawat dan terkesan kumuh. KESIMPULAN Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama belum optimal, karena belum dapat mencapai tujuan untuk menjadikan kawasan Kota Lama sebagai kawasan wisata budaya yang tetap melestarikan nilai-nilai sejarah. Sampai saat ini pelaksanaan Perda tersebut masih belum memberikan hasil yang sesuai tujuan dimana kenyataanya saat ini kawasan Kota Lama masih terlihat kurang terawat, kumuh dan kotor. Setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diambil kesimpulan berdasarkan indikator yang ada yaitu sebagai berikut : 1. Tingkat efektivitas masih kurang optimal karena pencapaian tujuan dari pelaksanaan Perda yaitu untuk menjadikan kawasan Kota Lama sebagai 170



kawasan budaya dan wisata yang tetap melestarikan nilai-nilai sejarah belum terwujud. Selain itu masih terjadi pelanggaran terhadap pasalpasal yang ada di dalam Perda tersebut. 2. Tingkat responsivitas dari pelaksanaan Perda masih rendah terutama menanggapi harapan-harapan masyarakat terhadap perbaikan kawasan Kota Lama. Selain itu daya tanggap dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Perda ini juga masih kurang. 3. Tingkat ketepatan pelaksanaan Perda masih rendah karena hasil yang dicapai belum dapat dipergunakan serta terdapat beberapa aturan yang kurang tepat dilaksanakan karena kurang didasarkan pada kondisi saat ini. Penilaian tingkat pelaksanaan kinerja Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama memperlihatkan hasil belum optimal karena pelaksanaan Perda tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tertera dalam Perda tersebut. Analisis yang dapat disampaikan bahwa belum optimalnya penataan kawasan Kota Lama karena hanya fokus pada pelestarian dan konservasi bangunan-bangunan tua yang ada, koordinasi antara instansi terkait belum terjalin dengan baik, sumber dana masih kurang, tidak ada ketegasan dalam penindakan pelanggaran serta kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah. SARAN Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama yang belum optimal karena tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka saran yang dapat disampaikan : 1. Penataan pengembangan kawasan Kota Lama jangan hanya fokus pada konservasi dan rehabilitasi bangunan saja, namun juga memperhatikan Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

171


kondisi

lingkungan

sekitar.

Perbaikan

harus

dilakukan

secara

menyeluruh karena bangunan dan lingkungan merupakan satu sinergitas yang tidak dapat dipisahkan. 2. Peningkatan koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan Perda, yaitu antara Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama dan Pemkot Semarang. Koordinasi yang baik akan mendukung dalam pencapaian tujuan untuk mewujudkan kawasan wisata budaya di Kota Lama. 3. Melakukan kerja sama dengan investor dari berbagai kalangan untuk dapat menanamkan modal dalam perbaikan kawasan kota lama, sehingga masalah finansial yang selama ini menjadi alasan kurang berjalannya Perda ini dapat ditanggulangi. 4. Menindak secara tegas terhadap segala pelanggaran yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama sehingga pelaksanaan Perda tersebut dapat efektif karena segala bentuk pelanggaran dapat diminimalkan. 5. Melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi kawasan Kota Lama, dengan sinergi dan dukungan yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat maka tujuan untuk menjadikan kawasan Kota Lama sebagai kawasan wisata budaya akan dapat terealisasikan. DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia, 2010. Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 130. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemerintah Kota Semarang, 2003. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama. Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003, No. 4 Tahun 2013 Seri E. Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.

172



Dewi, P.K. dkk., 2008. Pelestarian Kawasan Eks Pusat Kota Kolonial Lama Semarang. Arsitek e-Journal 1(3): 145-156. Purwanto, L. M. F., 2005. Kota Kolonial Lama Semarang. Dimensi Teknik Arsitektur 33(1): 27-33. Subarsono, A. G., 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winarno, B., 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. Suwitri, S., 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dwijowijoto, R. N., 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media. Sutopo, H. B., 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Seniman Semarang Inginkan Kota Lama Jadi Pusat Budaya Semarang, 2010. (http://arkeologi.web.id/articles.php?article_id=33, diakses 18 Januari 2010) Jalan

di Kota Lama Parah, 2010. (http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content &task=view&id=32828&Itemid=32, diakses 20 Januari 2010)

Genangan Kembali Ancam Kota Lama, 2010. (http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/25/kot07.htm, diakses 19 Januari 2010)


173

2003 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA LAMA

Recommend Documents