Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Periode Tahun 2014-2015 Rizky Himas Cahyo Wibowo, NIM : 13101054 ABSTRAKSI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan belanja daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum maka peran ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan faktorfaktor hambatan dari Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan fungsi anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora. Jenis penelitian yaitu pendekatan empiris. Sifat penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan primer dan sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan cukup baik, namun DPRD Kabupaten Blora belum dapat melaksanakan perannya dengan yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan DPRD Kabupaten Blora terlambat dalam penyusunan dan penetapan APBD antara lain, (1) Birokrasi; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Komunikasi; (4) Sikap (Deposisi); dan Politik/Sosial. KATA KUNCI : Peran DPRD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keterlambtan LATAR BELAKANG MASALAH Pemberlakuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru diimplementasikan telah memberikan kontriburasi secara dewasa kepada seluruh jajaran pemerintahan akan perlunya perhatian yang serius pada otonomi daerah dalam tatanan konsepsi demokratisasi dan desentralisasi. Di
sisi lain dengan kedewasaan di reformasi bidang pemerintahan daerah, maka prinsip memberikan keleluasaan bagi daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diterapkan sejalan dengan upaya penyelengaraan Good Goverment. Otonomi daerah dewasa timbul untuk meningkatkan daya guna dan hasil dari penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan kepada publik. Dengan demikian, setiap daerah harus dapat menggali potensi yang menjadi sumber keuangan secara optimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149, DPRD adalah Lembaga yang mempunyai fungsi yaitu sebagai Legislatif (membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah); Anggaran (Buggeting menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah); Controling (Pengawasan
terhadap
Pelaksanaan
Undang-undang,
Peraturan
Daerah,
Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah). Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus benar-benar menggambarkan perangkat ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahakan masalah, membangun dan meningkatkan kesejahteraannya, bukan untuk berdasarkan kepentingan politik atau Political
Interplay, selama ini pemerintah Blora selalu terlambat dalam menetapkan dan mengesahkan RAPBD, seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah dalam http://blora-online.blogspot.com/ tanggal 2 Januari 2015 mengaku kecewa dengan keterlambatan pengesahan APBD Blora. Dan tidak habis pikir, bagaimana keterlambatan bisa berlangsung berturut-turut selama 15 Tahun. Pengesahan APBD yang mengalami keterlambatan, dinilai karena tarikulur politik di Blora antara Eksekutif dan Legislatif. APBD 2015 mengalami keterlambatan sampai akhir januari membuat Pemkab berharap sanksi administrasi berupa tidak terima gaji selama enam bulan bisa dibatalkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Jateng, mengatakan “Sanksi itu sesuai Pasal 312 UU No.23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah.
Undang-undang
yang
baru
diimplementasikan ini mengatur sanksi tegas bagi pemerintah daerah yang melanggar aturan dengan telat mengesahkan APBD. Dengan melihat dua hal tersebut seharusnya pemerintah Kabupaten Blora memperbaiki kinerja Birokrasinya, bukan malah mencari aman untuk lolos dari sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, seperti yang telah diberitakan dalam http://www.infoblora.com/ tanggal 2 Februari 2015, “Wakil Bupati Blora menyatakan, pihaknya kemarin telah melakukan konsultasi ke Jakarta, tepatnya ke Dirjen Keuangan di Kementrian Dalam Negeri, Selasa (24/4). Dari konsultasi tersebut, kajian hukum atas sanksi itu sejalan dengan harapan pejabat Blora yang meminta agar sanksi tidak diterapkan”, oleh karena itulah di sini ditekankan mengenai peran sentral dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Kepala Daerah sebagai wakil rakyat dalam melakukan penyusunan dan menetapkan terhadap opersionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dapat berjalan sesuai dengan Undang-undang. Sehubung dengan hai tersebut, maka Skripsi ini akan membahas tentang “PERANAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BLORA
DALAM
MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA PERIODE TAHUN 2014-2015”.
RUMUSAN MASALAH 1.
Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?
2.
Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang terlambat dalam menyusun dan menetapkan Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
bagaimana
upaya
penyelesaiannya?
TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran ketentuan tersebut sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 309. Kepala daerah dalam menyusun Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dan
plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2003 Pasal 21 disebutkan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. Pada Pasal 22 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai struktur satu kesatuan terdiri dari : a. Anggaran pendapatan, terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluaan penyelenggaran tugas pemerintahan daerah. c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan
dan
pembangunan,
mencapai
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menetukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. 2. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 149 UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Fungsi Legislasi Sebagai Badan Legislatif, DPRD mempunyai fungsi membuat peraturan perundang-undangan di daerah, melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Fungsi ini dapat dilihat pada hak-hak yang memiliki berupa hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah, hak mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, serta hak menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD serta kebijakan Daerah lainnya. b. Fungsi Anggaran Fungsi ini mewujudkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD yaitu bersama dengan Kepala Daerah menetapkan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
pelaksanaan hak DPRD dalam menentukan Anggaran DPRD.
serta
c. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan oleh DPRD tercermin UU No.23 Tahun 2014 Pasal 153, yang intinya adalah bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
Perundang-undangan
lainnya,
pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah. 3. Tinjauan tentang Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran SKPD tahun berikutnya, yang disusun dengan pendekatan berdasarkan presentasi kerja yang akan dicapai, dan disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD diatur dalam peraturan daerah. 4. Tinjauan tentang Dampak Keterlambatannya Pengusulan Pembahasan dan Penetapan APBD terhadap Sanksi Adminisrasi Kepada Kepala Daaerah dan DPRD Berdasarkan ketentuan Pasal 311 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ayat (1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang tertentu oleh Peraturan Perundangan-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam ayat (2) Kepala daerah yang tidak setuju mengajukan rancangan Perda tentang APBD ssebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayar hak-hak keuangannya yang diatur ketentuan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
Ketentuan Pasal 312, dalam ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun. Pada ayat (2) DPRD dan Kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulai anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Akibat kelalaian dan keterlambatan pengusulan pembahasan APBD itu Bupati Kepada DPRD, juga dapat berdampak tidak dibahasnya secara teliti, seksama dan kajian-kajian serta telaah baik secara konverhensif baik yuridis maupun berdasarkan azas manfaat efektif, efisien dan berdasakan keadilan dan azas manfaat, atau pembahasan asal-asalan bahkan berpeluang terjadinya praktik mafia anggaran untuk memuluskan anggaran yang lebih cenderung kepada perjalanan dinas dan kegiatan seremonial oleh SKPD dan pejabat tertentu, anggaran titipan dan pesanan pihak tertentu untuk dapat memperkaya diri orang-orang dan dalam kelompok tertentu yang mana anggaran tersebut tidak bermanfaat kepada masyarakat, ini dimungkinkan dengan singkatnya waktu pembahasan dari pengusulan.
METODE PENELITIAN Sesuai dengan masalah yang diteliti, penulis menentukan penelitian di DPRD Kabupaten Blora. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang merupakan metode penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif didefinisikan sebagai prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : sumber data primer, yaitu data yang diperoleh wawancara dengan anggota DPRD meliputi 3 (tiga) Fraksi yang terbanyak (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora), dan sumber data sekunder, yaitu data diperoleh dari keputusan yang meliputi dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundangundangan, dan buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan topik pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasaan keuangan daerah. Dengan pengelolaan keuangan daerah diperlukan peranan dan tugas wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Hal tersebut sudah sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah agar selama menjalankan tugas dan wewenang DPRD tidak sampai terjadi keterlambatan atau penyalahgunaan dalam mengelola keuangan daerah yang dapat merugikan rakyatnya. Bagi DPRD Kabupaten Blora dasar hukum untuk melaksanakan tentang penyusunan dan penetapan APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan suatu sistem yang diwujudkan dalam APBD, sebab keseluruhan kegiatan tersebut meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya keseluruhan kegiatan tersebut dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: a. Azas umum pengelolaan keuangan daerah;
b. Pejabat pengelola keuangan daerah; c. Azas umum dan struktur APBD; d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RKA-PPKD; e. Penyusunan dan penetapan APBD; f. Pelaksanaan dan perubahan APBD; g. Penatausahaan keuangan daerah; h. Akuntansi keuangan daerah; i. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; j. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; k. Pengelolaan kas umum daerah; l. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; m. Penyelesaian kerugian daerah; dan n. Pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedua, fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah. Ketiga, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora menjelaskan tentang tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Bupati. 2. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan hasil penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara dengan Fraksi PDI Perjuangan Komisi D dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora pada akhirnya dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora yang mengalami keterlambatan muncul beberapa hambatan yaitu sebagai berikut: a. Birokrasi b. Sumber Daya Manusia c. Komunikasi d. Sikap (Deposisi) e. Politik/Sosial
KESIMPULAN 1.
Peran DPRD Kabupaten Blora di dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk penyusunan dan penetapan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai prosedur yang ditetapkan pada peraturan perundangundangan pada Pasal 149 UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
2.
Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain: a.
Faktor
Birokrasi
adalah
masalah
teknis
manajerial,
rendahnya
kompetensi birokrasi, atau tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman. b.
Faktor Sumber Daya Manusia penting bagi setiap anggota dewan untuk mempunyai kemampuan dan bidang ilmu yang harus dikuasai oleh setiap anggota dewan dalam penyusunan APBD, sebab saat penyusunan APBD anggota dewan yang dengan berbasis berpendidikan tinggi dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.
c.
Faktor Komunikasi sebernarnya di dalam Pasal 10 ayat (1) pada huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, jadi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD harus bisa mengeluarkan pendapatannya, bilamana pada saat sidang paripurna
dalam rangka untuk penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD lembaga eksekutif dan legislatif dapat berkomunikasi dengan baik. d.
Faktor Sikap (Deposisi) melihat yang menjadi hambatan untuk penyelesaian APBD adalah persoalan moral, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif.
e.
Faktor Politik/Sosial adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan Kepala Daerah. Hal ini terkadang sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBD, namun dipaksakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBD. Ketika APBD terlambat diperdakan, maka yang dirugikan adalah semua pihak. Tak ada yang diuntungkan dengan tidak disahkannya Perda APBD.
DAFTAR PUSTAKA Achmad Fauzi, Raharjo Adisasmita, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah., Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Ali Faried, 1995, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta Raja Grafindo Persada. Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. Deddi Nordiawan dkk, 2007 Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salembe Empat. Hanif Nurcolish, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. H.B Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Hilma Hadikusuma, 2000, Hukum Perjanjian Adat, Alumni: Bandung. Ichlasul Amal, Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratis, Pidato Pengakuan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 1995. Indra Bastian, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat. Ipong S. Azhar, 1997 Benarkah DPR Mandul?, Yogyakarta, Bigrat.
Jhingan, ML. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Lexi J. Maleong, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Miriam Budiardjodan Ibrahim Ambong, 1995, Fungsi Legislatif dalam Politik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muana Nanga, 2001. Makro Ekonomi : Teori Masalah dan Kebijakan. Jakarta : PT Raja grafindo Persada. Muchtar Pakpahan, 2004, DPR RI Semasa Orde Baru, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Siswanto Sunarno, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan Perundang-Undangan UUD Negara RI Tahun 1945 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora No.01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Blora No.02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Blora No.11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
