PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DALAM PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2011
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Lubuk Linggau Daerah Lubuk Linggau,
12 Mei 2015
PENJELASAN TENTANG BASIS DATA TERPADU/PPLS
Apa Yang dimaksud Basis Data Terpadu? Sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga,keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosialekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
Apa Isi Basis Data Terpadu?
Basis Data Terpadu berisi informasi sosial ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya .
Kategori Basis Data Terpadu/PPLS • BDT termasuk dalam kelompok data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. • Pendekatan tersebut untuk memperoleh data jumlah penduduk dengan pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 s/d 4.
Pengelompokan Rumah Tangga Dalam Basis Data Terpadu Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 10-20% terendah Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 20-30% terendah Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 30-40% terendah
Bagaimana BDT Dibangun? • Basis Data Terpadu (BDT) dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilaksanakan BPS. • Pada bulan Pebruari 2012 hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. • Basis Data Terpadu diurutkan diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode Proxy Means Testing (PMT) • PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan , kondisi rumah, kepemilikan aset dll.
Manfaat Basis Data Terpadu/PPLS • Data BDT/PPLS digunakan sebagai rujukan dalam penetapan sasaran karena dapat mengidentifikasi data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal (by name by address).
KONDISI KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN
TINGKAT KEMISKINAN
Propinsi
Nasional
18.44 12.05
12.77 7.41
8.26
6.31
4.81
9.54
13.61
17.41
0.00
6.07
8.07 4.76
5.51
4.09
4.97
19.60
17.05 12.28
14.55
13.58 9.18
13.62 8.39
6.40
7.99
6.89
9.85
10.00
5.00
14.21
16.98
15.00
17.09
20.00
27.80
Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan (13.62%) urutan ke-11 diatas angka Nasional (10.96 %)
25.00
26.26
30.00
5000.00
4238.96
4561.83
4500.00 4000.00 3500.00 3000.00
4748.42
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014
Jumlah penduduk Miskin Sumatera Selatan urutan ke-6 di Indonesia
2500.00 2000.00
Propinsi
Nasional
225.46
864.11
84.79
307.02
314.09
154.69
806.34
387.06
195.10
197.56
252.68
189.50
148.83
381.92
991.88
816.62
195.95
532.59
649.19
412.79
1143.93
316.50
67.23
1085.80
281.75
124.17
498.28
0.00
354.74
500.00
837.42
1000.00
1360.60
1500.00
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 - 2014 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS, diolah 40.00
1,800,000
1,600,000
1,600,600 35.00 1,397,000 1,379,300
1,400,000
1,429,000 1,446,894 1,331,800
30.00
1,254,287 1,200,000
1,129,964
1,102,064
1,061,900 1,041,800
1,104,600 1,085,800
25.00
1,000,000 22.32
21.54
20.92
21.01
20.00
20.99
800,000
19.15 17.67 15.68
600,000
15.00 14.80
13.95
13.48
14.06
13.62 10.00
400,000
5.00
200,000
0
0.00 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Walaupun persentase relatif rendah, jumlah penduduk miskin di Kota Palembang jauh lebih besar dibandingkan kab/kota lain.
2
0
Tingkat Kemiskinan Tahun 2012 Tingkat Kemiskinan Tahun 2013
14.37
9.00
11.23
13.36
13.10
13.86
10.28
11.27
9.00 13.88
18.29
17.67
17.45
13.59
13.36
12.79
11.71
8.98
10.49
4
11.57
12.28
18.02
17.85
13.21
10
18.61
14.26
14.53
8
15.82
11.19
6
12.31
TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2012-2013
20
18
16
14
12
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2012-2013 250.00
205.99
200.00
97.14
107.17
-
Jumlah Penduduk Miskin (000) Tahun 2012
Jumlah Penduduk Miskin (000) Tahun 2013
29.22 30.73
11.70 11.84
19.88 19.36
206.49
50.42
55.40
65.41 56.51
34.72 38.88
87.87
107.03
96.39
66.55
98.63
109.93
37.65 42.00
50.00
30.64 30.47
98.79 71.78
100.00
108.20
121.42
150.00
PERKEMBANGAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN KAB/KOTA SE SUMSEL PERIODE 2008 - 2013 No
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2013 12.31
TOTAL
PERINGKAT
-2.33
10
1
OKU
2008 14.64
2
OKI
17.67
15.82
-1.85
9
3
Muara Enim
17.98
14.26
-3.72
5
4
Lahat
23.21
18.61
-4.60
3
5
Musi Rawas
24.27
17.85
-6.42
7
6
Musi Banyuasin
25.45
18.02
-7.43
6
7
Banyuasin
15.38
12.28
-3.10
1
8
OKU Selatan
14.56
11.57
-2.99
11
9
OKU Timur
12.12
10.28
-1.84
12
10
Ogan Ilir
17.78
13.86
-3.92
8
11
Empat Lawang
18.37
13.10
-5.27
2
12
Palembang
16.66
3.36
-13.30
14
13
Prabumulih
15.39
11.23
-4.16
15
14
Pagar Alam
10.23
9.00
-1.23
13
15
Lubuk Linggau
17.36
14.37
-2.99
4
16
Sumatera Selatan
17.67
14.06
-3.61
Target Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi dan Kab/Kota Se Sumatera Selatan Tahun 2016 (Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2012)
2012
No
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KAB/KOTA
2 PALEMBANG OKI MUARA ENIM MUSI BANYUASIN MUSI RAWAS BANYUASIN LAHAT OKU TIMUR OGAN ILIR OKU OKU SELATAN LUBUK LINGGAU EMPAT LAWANG PRABUMULIH PAGARALAM PALI MURATARA SUMATERA SELATAN
Tingkat Kemiskin an 2012 (%) 3 12.19 15.06 13.71 18.99 18.25 11.66 17.92 9.23 13.18 11.58 10.84 14.43 13.82 12.19 9.24 13.71 18.25 14.06
Jumlah Penduduk Miskin 2012 (Jiwa)
Target Tingkat Kemiskinan 2016 Sesuai dengan RPJMD (%)
4 170,164 100,449 71,322 84,509 41,400 92,129 50,988 5,420 41,203 34,556 33,784 23,787 33,281 20,726 1,069 19,176 25,847 849,810
5 11.84 12.37 12.15 17.09 16.24 9.95 15.74 8.21 11.25 10.29 9.19 13.08 12.17 10.52 7.78 12.15 16.24 12.75
2016 Selisih Penurunan Kemiskinan (T.Kemiskina n 2012Target RPJMD) 6 0.35 2.69 1.56 1.90 2.01 1.71 2.18 1.02 1.93 1.29 1.65 1.35 1.65 1.67 1.46 1.56 2.01 1.31
Target Penurunan Jumlah Penduduk Miskin 2016 (Jiwa) 7
4,886 17,942 8,115 8,455 4,560 13,511 6,203 599 6,034 3,849 5,142 2,225 3,973 2,839 169 2,182 2,847 79,179
Sumber Data Jumlah Penduduk Miskin : PPLS 2011 (diolah) Catatan : 1 Asumsi: Target Tingkat Kemiskinan sesuai RPJMD untuk Kabupaten Pemekaran (PALI dan MURATARA) sama dengan Kabupaten Induk 2 Pemecahan data Kabupaten PALI dan MURATARA dilakukan berdasarkan data PPLS 2012
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
19
STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA : PERPRES No. 15/2010
20
TUGAS TKPK KOORDIN ASI
• Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan • Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD • Koordinasi SKPD dalam penyusunan RKPD • Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD • Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan
PENGENDA LIAN
• Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah • Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala • Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara periodik • Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan • Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan • Penyiapan LP2KD kepada Kepala Daerah dan TNP2K
POKOK HARAPAN KEPADA TKPK TKPK mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang menghasilkan APBD yang relevan dan efektif bagi penanggulangan kemiskinan. TKPK melakukan pengendalian pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). TKPK mengoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan TKPK memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)Tahun 2015. TKPK mendorong pemanfaatan Basis Data Terpadu/PPLS dalam menentukan sasaran dan lokasi program penanggulangan kemiskinan 22
PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU (BDT)/ PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) PROVINSI SUMATERA SELATAN
Basis Data Terpadu Sebuah system data elektronik yang memuat informasi social dan ekonomi rumah tangga dan sekitar 40 % individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penentuan sasaran program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.
Keunggulan Basis Data Terpadu/PPLS • Mengidentifikasi data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal (by name by address). • Data Valid • Tersedia data dari tingkat desa sd nasional.
PEMANFAATAN DATA PPLS di SUMATERA SELATAN 1. Penentuan target penurunan angka kemiskinan (jumlah) jiwa by name by address yang dibahas bersama Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan 2. Mapping prioritas masalah sampai dengan tingkat kecamatan (direncanakan desa unt tingkat kabupaten/kota) sehingga dapat disusun rekomendasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan. 3. Surat Gubernur kepada Bupati untuk pencapaian target penurunan jumlah orang miskin, sasaran sesuai data PPLS 2011 4. Surat Edaran Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi Sumatera Selatan kepada seluruh Wakil Bupati/Walikota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan data PPLS
PEMETAAN DATA KEMISKINAN PROVINSI SUMSEL BERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2012 Persentase penduduk miskin sebesar 13,95 % Jumlah penduduk miskin sebesar 1.061.900 Jiwa
Nama Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Jumlah Individu %
Desil 1 *) OGAN KOMERING ULU OGAN KOMERING ILIR MUARA ENIM LAHAT MUSI RAWAS MUSI BANYUASIN BANYU ASIN OGAN KOMERING ULU SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR OGAN ILIR EMPAT LAWANG KOTA PALEMBANG KOTA PRABUMULIH KOTA PAGAR ALAM KOTA LUBUK LINGGAU TOTAL
Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan usia di bawah 60 tahun dan di atas 60 tahun
Desil 2 *)
338,369 752,906 741,795 380,398 543,349 587,325 773,878 324,836 628,827 392,989 225,737 1,503,485 169,022 129,719 208,893
4.39 9.78 9.63 4.94 7.06 7.63 10.05 4.22 8.16 5.10 2.93 19.52 2.19 1.68 2.71
34,258 97,537 87,606 47,893 63,130 80,639 90,916 33,477 58,719 39,656 32,613 167,986 20,453 11,568 23,292
18,859 57,540 76,829 39,080 49,910 43,050 73,082 36,523 45,441 48,652 17,479 99,462 12,453 9,214 11,176
7,701,528
100.00
889,743
638,750
Ranking 12 4 2 7 10 6 3 8 11 5 13 1 9 15 14
Desil 3 *)
TOTAL
17,956 55,682 66,600 32,909 46,254 39,109 64,241 30,228 41,180 46,538 15,228 94,082 11,391 8,308 10,565
71,073 210,759 231,035 119,882 159,294 162,798 228,239 100,228 145,340 134,846 65,320 361,530 44,297 29,090 45,033
580,271
2,108,764
Ranking 11 4 3 9 6 5 2 10 7 8 12 1 14 15 13
TOTAL
%
Ranking
1,583 6,213 5,419 2,554 5,921 3,543 4,056 1,434 3,398 3,331 1,946 6,712 1,738 567 1,354
3.18 12.48 10.89 5.13 11.90 7.12 8.15 2.88 6.83 6.69 3.91 13.49 3.49 1.14 2.72
49,769
100
12 2 4 9 3 6 5 13 7 8 10 1 11 15 14
Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah
TOTAL
%
Ranking
3,956 13,411 13,270 5,384 9,831 10,157 18,026 5,308 7,901 8,379 3,767 17,911 2,452 1,183 2,503
3.20 10.86 10.75 4.36 7.96 8.23 14.60 4.30 6.40 6.79 3.05 14.51 1.99 0.96 2.03
123,439
100
11 3 4 9 6 5 1 10 8 7 12 2 14 15 13
Jumlah anak yang bersekolah menurut kabupaten/kota dan tingkat pendidikan (SD/SDLB /Paket A/M.Ibtidaiyah, SMPT/SMPLB /Paket B/M. Tsanawiyah, SMA/SMK/SMALB/Paket C/M. Aliyah dan Perguruan Tinggi)
GRAND TOTAL
%
Ranking
19,293 66,346 63,524 34,037 38,291 51,893 57,731 26,802 32,817 28,350 18,131 106,131 10,967 8,347 12,747
3.35 11.53 11.04 5.92 6.65 9.02 10.03 4.66 5.70 4.93 3.15 18.44 1.91 1.45 2.22
575,407
100
5 14 13 9 10 11 12 6 8 7 4 15 2 1 3
27
PEMETAAN DATA KEMISKINAN PROVINSI SUMSEL BERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2012
Nama Kabupaten/Kota
Jumlah individu yang tidak bekerja Jumlah rumah tangga menurut Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga Jumlah individu yang memiliki penyakit menurut kabupaten/kota dan kelompok kabupaten/kota dan status penguasaan menurut kabupaten/kota menurut kabupaten/kota menurut kabupaten/kota kronis menurut usia di bawah 60 tahun usia di bawah 60 tahun dan di atas 60 bangunan tempat tinggal yang ditempati dan sumber air minum yang dan sumber penerangan dan penggunaan fasilitas dan di atas 60 tahun Tahun (milik sendiri, kontrak/sewa dan lainnya) tidak terlindung utama tempat buang air besar TOTAL RANKING
TOTAL OGAN KOMERING ULU OGAN KOMERING ILIR MUARA ENIM LAHAT MUSI RAWAS MUSI BANYUASIN BANYU ASIN OGAN KOMERING ULU SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR OGAN ILIR EMPAT LAWANG KOTA PALEMBANG KOTA PRABUMULIH KOTA PAGAR ALAM KOTA LUBUK LINGGAU TOTAL
%
Ranking
19,159 45,798 40,483 24,287 31,744 41,683 56,080 11,713 30,195 24,661 11,431 135,765 11,597 5,516 12,858
3.81 9.11 8.05 4.83 6.31 8.29 11.15 2.33 6.00 4.90 2.27 26.99 2.31 1.10 2.56
502,970
100
10 3 5 9 6 4 2 11 7 8 14 1 12 15 13
TOTAL
%
Ranking
16,406 53,684 51,303 25,974 39,641 39,806 51,480 21,760 36,585 33,166 13,097 75,878 10,590 6,647 10,262
3.37 11.04 10.55 5.34 8.15 8.19 10.59 4.47 7.52 6.82 2.69 15.60 2.18 1.37 2.11
486,279
100
5 14 12 7 10 11 13 6 9 8 4 15 3 1 2
Sumber Tidak Ranking Terlindung 8,848 28,444 21,246 14,061 26,463 25,255 42,910 14,269 15,807 19,260 9,784 15,537 2,972 2,052 3,026 249,934
12 2 5 10 3 4 1 9 7 6 11 8 14 15 13
Tidak ada listrik 3,829 15,678 7,408 3,463 10,123 7,107 22,722 10,330 5,290 10,270 3,566 2,847 610 575 596 104,414
Ranking 9 2 6 11 5 7 1 3 8 4 10 12 13 15 14
Tidak ada Jamban 11,106 13,261 28,074 15,029 15,398 7,978 18,609 15,198 7,277 14,467 10,796 9,337 3,136 1,269 2,422 173,357
Ranking 8 7 1 5 3 11 2 4 12 6 9 10 13 15 14
TOTAL
%
Ranking
1,285 4,385 3,515 3,195 3,596 1,886 4,038 1,320 2,980 4,120 1,993 7,618 1,232 801 964
2.99 10.21 8.19 7.44 8.38 4.39 9.41 3.07 6.94 9.60 4.64 17.75 2.87 1.87 2.25
42,928
100
12 2 6 7 5 10 4 11 8 3 9 1 13 15 14
95 53 59 85 57 74 43 83 81 65 95 66 109 122 113
28
PEMETAAN DATA KEMISKINAN PROVINSI SUMSEL BERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2012
* Catatan: Desil 1 Desil 2 Desil 3 Banyuasin OKI Musi Rawas Muara Enim Palembang Pagar Alam
: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia) : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia) : Prioritas 1 : Perlu program perlindungan sosial, program kejar paket A, B dan C, program air bersih dan sanitasi, program listrik pedesaan, program yang dapat menyerap tenaga kerja, program kesehatan : Prioritas 2 : Perlu proram perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi, program listrik pedesaan, program kesehatan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja : Prioritas 3 : Perlu program perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi : Prioritas 4 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program pemberdayaan perempuan, program kejar paket A, B dan C : Prioritas 5 : Perlu program perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program yang dapat menyerap tenaga kerja, program kesehatan, program kejar paket A, B dan C : Prioritas 6 : Perlu perlindungan sosial, program pendidikan menengah, program perumahan
29
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAU BERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2012 KOTA LUBUK LINGGAU Persentase penduduk miskin sebesar 14,43 % Jumlah penduduk miskin sebesar 29.700 Jiwa
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan usia di bawah 60 tahun dan di atas 60 tahun
Jumlah Individu %
Desil 1 *) Ranking Desil 2 *) Desil 3 *)
TOTAL
Ranking
TOTAL
%
Ranking
Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah
TOTAL
%
Ranking
Jumlah anak yang bersekolah menurut kecamatan dan tingkat pendidikan (SD/SDLB /Paket A/M.Ibtidaiyah, SMPT/SMPLB /Paket B/M. Tsanawiyah, SMA/SMK/SMALB/Paket C/M. Aliyah dan Perguruan Tinggi) GRAND TOTAL
%
Ranking
LUBUK LINGGAU BARAT I
31,321
14.99
4,074
2
2,150
1,995
8,219
1
270
19.94
1
402
16.06
2
2,453
19.24
8
LUBUK LINGGAU BARAT II
21,912
10.49
3,184
4
1,501
1,438
6,123
4
201
14.84
3
353
14.10
4
1,642
12.88
5
LUBUK LINGGAU SELATAN I
14,411
6.90
2,953
5
1,201
1,087
5,241
5
141
10.41
6
306
12.23
5
1,315
10.32
4
LUBUK LINGGAU SELATAN II
27,866
13.34
1,981
6
886
758
3,625
6
102
7.53
7
163
6.51
8
1,160
9.10
3
LUBUK LINGGAU TIMUR I
32,495
15.56
1,440
8
823
921
3,184
8
83
6.13
8
184
7.35
7
905
7.10
2
LUBUK LINGGAU TIMUR II
31,644
15.15
4,240
1
2,077
1,889
8,206
2
215
15.88
2
433
17.30
1
2,387
18.73
7
LUBUK LINGGAU UTARA I
15,569
7.45
1,992
7
757
683
3,432
7
170
12.56
5
286
11.43
6
732
5.74
1
LUBUK LINGGAU UTARA II
33,675
16.12
3,428
3
1,781
1,794
7,003
3
172
12.70
4
376
15.02
3
2,153
16.89
6
208,893
100.00
23,292
11,176
10,565
45,033
1354
100
2,503
100
12,747
100
TOTAL
Sumber Data Jumlah Penduduk : BPS Kota LubukLinggau (LubukLinggau Dalam Angka 2012) Sumber Data Jumlah Individu : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2012
30
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAU BERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2012
Nama Kecamatan
Jumlah rumah tangga menurut Jumlah individu yang tidak bekerja kecamatan dan status penguasaan menurut kecamatan dan kelompok bangunan tempat tinggal yang usia di bawah 60 tahun dan di atas ditempati (milik sendiri, 60 Tahun kontrak/sewa dan lainnya)
TOTAL
%
Ranking
TOTAL
Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga menurut kecamatan Jumlah individu yang memiliki menurut kecamatan menurut kecamatan dan penggunaan penyakit kronis menurut usia di bawah dan sumber air minum dan sumber fasilitas tempat buang 60 tahun dan di atas 60 tahun yang tidak terlindung penerangan utama TOTAL RANKING air besar
Sumber Tidak ada Tidak ada Ranking Tidak Ranking Ranking Ranking listrik Jamban Terlindung
%
TOTAL
%
Ranking
LUBUK LINGGAU BARAT I
2,317
18.02
2
1,887
18.39
8
217
7
63
3
268
4
110
11.41
5
41
LUBUK LINGGAU BARAT II
1,938
15.07
4
1,367
13.32
5
639
1
16
8
211
5
181
18.78
2
41
LUBUK LINGGAU SELATAN I
788
6.13
8
1,340
13.06
4
432
3
167
2
695
1
114
11.83
4
42
LUBUK LINGGAU SELATAN II
1,136
8.83
5
844
8.22
2
279
6
55
4
280
3
52
5.39
8
52
LUBUK LINGGAU TIMUR I
1,071
8.33
6
696
6.78
1
194
8
26
6
40
8
52
5.39
7
61
LUBUK LINGGAU TIMUR II
2,426
18.87
1
1,760
17.15
7
310
5
22
7
159
7
146
15.15
3
42
LUBUK LINGGAU UTARA I
968
7.53
7
911
8.88
3
577
2
209
1
559
2
78
8.09
6
40
LUBUK LINGGAU UTARA II
2,214
17.22
3
1,457
14.20
6
378
4
38
5
210
6
231
23.96
1
41
12,858
100
10,262
100
964
100
TOTAL
Sumber Data Jumlah Penduduk : BPS Kota LubukLinggau (LubukLinggau Dalam Angka 2012) Sumber Data Jumlah Individu : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2012
3,026
596
2,422
31
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAU BERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2012
* Catatan: Desil 1 Desil 2 Desil 3 LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU UTARA II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU TIMUR I
: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia) : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia) : Prioritas 1 : Perlu program perlindungan sosial, program pendidikan menengah, program listrik pedesaan, program air bersih dan sanitasi, program perumahan : Prioritas 2 : Perlu proram perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja, program listrik pedesaan, program air bersih dan sanitasi : Prioritas 3 : Perlu program perlindungan sosial, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan, program kesehatan : Prioritas 4 : Perlu program perlindungan sosial, program kesehatan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi : Prioritas 5 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program kesehatan, program pemberdayaan perempuan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja, : Prioritas 6 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program listrik pedesaan, program pendidikan menengah, program perumahan, program kesehatan : Prioritas 7 : Perlu program perlindungan sosial, program perumahan, program pendidikan menengah
Sumber Data Jumlah Penduduk : BPS Kota LubukLinggau (LubukLinggau Dalam Angka 2012) Sumber Data Jumlah Individu : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2012
32
PERMASALAHAN • Belum semua Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mengakses dan memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT)/Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). • Adanya keluhan stakeholder tentang sulitnya mendapatkan data BDT/PPLS. • Masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya data dalam menyusun perencanaan
RENCANA TINDAK LANJUT untuk PEMANFAATAN DATA PPLS 2015 • Data PPLS sebagai Dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan TKPK prov Sumatera Selatan dan kabupaten/kota. • Dasar intervensi berbasis sumberdaya (APBN, APBD, CSR, swasta) sesuai dengan hasil mapping masalah berbasis indicator BDT • Dasar evaluasi efektifitas program penanggulangan kemiskinan
Peran Penting Pemerintah Daerah dalam PBDT I.
Tahap penyusunan daftar rumah tangga sasaran pendataan melalui konsultasi publik : Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab pelaksanaan konsultasi publik di wilayah masing-masing. Membentuk unit kerja pemutakhiran basis data terpadu yang melakukan supervisi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi kepada jajaran pemerintahan di bawahnya Memastikan satuan lingkungan terkecil (RT/RW/Dusun) menerima daftar rumah tangga sementara dan memastikan terselenggaranya konsultasi publik di masing-masing wilayah tersebut. Menetapkan daftar rumah tangga hasil konsultasi publik dan mengirimkan daftar ke tersebut ke unit kerja di atasnya.
II. Tahap pendataan rumah tangga hasil konsultasi publik: Pengawasan dalam proses pelaksanaan pendataan bersama melalui unit kerja pemutakhiran basis data terpadu. Menetapkan daftar rumah tangga hasil pendataan. Dapat merekomendasikan tenaga pencacah lapangan dan petugas monitoring lapangan.
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN TKPK DALAM PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU (BDT)/ PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) DAN DUKUNGAN PEMUTAKHIRAN BDT/PPLS TAHUN 2015 TKPK Provinsi membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota seSumatera Selatan dan SKPD Provinsi Sumatera Selatan agar memanfaatkan data Basis Data Terpadu/PPLS dalam menentukan sasaran dan lokasi program penanggulangan kemiskinan dan mendukung serta memfasilitasi pelaksanaan PBDT/PPLS Tahun 2015 di daerah masing-masing. TKPK Kabupaten/Kota membuat surat edaran yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar memanfaatkan data BDT/PPLS dalam menentukan sasaran dan lokasi program penanggulangan kemiskinan dan mendukung serta memfasilitasi pelaksanaan PBDT/PPLS Tahun 2015 di daerah masing-masing, TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan dan memfasilitasi secara berjenjang pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu/PPLS Tahun 2015.
Terima Kasih
