TANTANGAN MEWUJUDKAN
PERAN KOMUNITAS DAN PERUSAHAAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI CSR Sumbang Saran dalam “International Business Integrity Conference (IBIC) 2016” 16 November 2016
Wandy N. Tuturoong, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Problem Statement
Peran perusahaan dalam mendorong pencegahan korupsi semestinya bisa didorong lewat implementasi CSR (dalam bentuk penerapan good governance secara internal maupun dengan membantu komunitas/masyarakat sipil yang bekerja dalam isu-isu good governance dan antikorupsi)... Masalahnya dalam tradisi CSR di Indonesia keterlibatan dalam isu anti-korupsi belum begitu terlihat (perlu ada riset soal ini).
Tapi yang lebih krusial, adalah atas nama CSR, perusahaan justru berpotensi melakukan praktik korupsi dengan memberikan donasi politik bagi kekuatan-kekuatan politik tertentu… Tujuannya untuk “membeli kebijakan” yang menguntungkan mereka atau sekedar mencari “aman” dari berbagai potensi tekanan politik
Hubungan antara CSR dan Politik... Ada juga yang berpandangan (seperti Alireza Omidvar dari Iran Entrepreneurship Association/Tehran Hub for Social Innovation) bahwa pada dasarnya CSR tidak bisa dipisahkan dari politik, karena pada akhirnya akan berujung pada upaya untuk meningkatkan “pengaruh”
Benefit
Corporate Driver for CSR Reputation Management
•
Gain favorable regulatory treatment or helped you avoid additional regulation.
•
Obtain a specific political benefit such as legislative support from a particular official, a government contract to tax break.
•
Improve relationship with other groups active in the political process, such as consumer advocacy, environmental or labor groups
CSR efforts • • •
Social public goods Self regulation Political philanthropy
Relationship building
Access
Influence Political bargaining
Tentang Transparansi Program & Donasi Politik Sejauh ini kita belum mempunyai data khusus secara nasional terkait isu donasi politik, namun kajian Transparency International (Transparency in Corporate Reporting: Assessment Emerging Market International, 2013) menunjukkan fakta masih rendahnya transparansi terkait program anti korupsi perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang Reporting on anti-corruption programmes Average company performance by ownership structure
Reporting on anti-corruption programmes Result by question Proportion of companies scoring 1, 0.5, and 0 respectively out of 100 companies
Where 100% means full transparency Number of companies receiving:
1 point
0,5 point
0 point
Compliance with Laws
79 12
53
Zero-tolerance statement
57
Leadership support Code applies to all employees Improper gifts, hospitality
45
Anti-corruption training
45
Prohibition of retaliation for reporting
37
Code applies to suppliers
1
36
12 8
47
Transparent political contributions
60
33 3
64
0
94 25
50
15
30
Sebesar
64%
perusahaan dari negara-negara berkembang tidak transparan terhadap “donasi politik”!
74
5 1
Prohibiton of facilitation payments
27% 0
55
23 3
Code applies to agents
46%
48 51
8
75
100
Sample Average:
30%
Private (12 companies)
43
11
25
Monitoring of the programme
State-owned (17 companies)
37
49 3 48 1
Whistleblowing system
53%
35
6 63
Publicly listed (71 companies)
21
45
60
Tentang Kontribusi pada Komunitas Kajian yang sama juga memotret bagaimana perusahaan-perusahaan yang dijadikan sample berkontribusi pada komunitas termasuk yang dikelola oleh pemerintah lokal). Hasilnya pun tidak terlalu transparan...
Country by country reporting: Result by question Where 100% means a company is fully transparent in all its countries of operation
Country by country reporting: Average company performance by ownership structure Where 100% means a company is fully transparent in all its countries of operation
19%
Revenues
Publicly listed (71 companies)
13%
11%
Income tax
9%
Income before tax
Sample Average:
5%
Community contribution
9%
Private (12 companies)
0.9%
State-owned (17 companies)
0.7% 0
Sample Average:
9% 5
10
15
2%
Capital expenditure
0
5
10
15
20
95%
Sebesar perusahaan dari negara-negara berkembang tidak transparan dalam memberikan “kontribusi pada komunitas”!
20
Yang dapat kita lakukan... Data-data tadi (lebih baik jika dilakukan riset khusus di Indonesia) memberikan kita gambaran tentang pentingnya mendorong sektor swasta untuk lebih terlibat dalam pencegahan korupsi, khususnya melalui tatakelola CSR yang baik berdasarkan pengalaman di banyak negara
Kita perlu mempelajari model/skema seperti apa yang efektif untuk dijalankan di negara-negara lain. Lalu melihat kemungkinan penerapannya di dalam negeri
Saat ini pemerintah sedang mendorong program reformasi hukum dan salah satu yang baru-baru ini diinisiasi adalah soal pemberantasan Pungli. Kiranya, inisiatif ini bisa jadi pintu masuk bagi berbagai pihak untuk menemukan metode yang tepat dalam melibatkan sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi
TERIMA KASIH
