Peran Diklat untuk Meningkatkan Kompetensi ASN AGUSTINUS SULISTYO PENELITI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, JAKARTA MARET 2016
TUNTUTAN KEBIJAKAN
TRANSFORMASI BIROKRASI
Vision and performance based bureaucracy (2019)
Dynamics bureaucracy (2025)
Rule based bureaucracy (2014) Sumber : Prof. Sofian Efendi, 2014
POTRET PELAYANAN
POTRET BIROKRASI
JUMLAH PEGAWAI Total jumlah pegawai ASN = 4.517.136 juta orang Di tingkat Pusat = 925.275 orang Di tingkat Daerah = 3.591.861 orang Rasio pegawai ASN : penduduk (± 1,77%) Jumlah penduduk ± 255 juta jiwa
BKN & BPS, 2015 dikutip dari Deputi SDM KemenPAN & RB
EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN (WORLD BANK 2013)
100 80 60 40 20
0,7 7
4
38
25 12
44
38
44
54 58
56
79 75
81 80
11,4
3,7
83
89
94
100
64 61 47
21 22
1,2
1,7
2,1
2,9
1,9
2,5
0
2002
2012
RASIO THD PENDUDUK (%)
Deputi SDM, KemenPAN & RB, 2016
TANTANGAN PERMASALAHAN o Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel (rendahnya komitmen pimpinan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, manajemen kinerja masih belum diterapkan, manajemen pembangunan nasional belum berjalan optimal),
PermenPAN No. 11 Tahun 2015 ttg Roadmap RB
LANJUTAN... o Birokrasi belum efektif dan efisien (tata kelola pemerintahan yg baik belum diterapkan, lemahnya penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa belum efektif dan efisien, kelembagaan birokrasi belum efektif, penerapan e-gov belum efektif dan efisien, manajemen SDM aparatur belum efektif, in-efisiensi dalam penggunaan anggaran, diklat kepemimpinan belum mendorong kinerja organisasi),
LANJUTAN... o Pelayanan publik belum mempunyai kualitas yang diharapkan (pelayanan perijinan belum efektif dan efisien, praktik pungutan liar masih ada, praktik manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik).
Potret pegawai ASN belum baik
UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN • Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Pasal 1, butir 5); • Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Pasal 12); • Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan (Pasal 1, butir 22). • Lembaga Administrasi Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1, butir 10).
Rpp manajemen pns • Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Pasal 1, butir 1); • Dalam penyelenggaraan manajemen karier PNS perlu disusun : standar kompetensi jabatan dan profil PNS (Pasal 165 (4)), • Pengembangan kompetensi adalah hak pegawai, paling kurang 80 jam/th (6,5 jam/bl, 1,5 jam/mgg). (Pasal 203 (4) RPP Manajamen PNS).
RPP Manajemen PNS, versi 14 Jan 2016
MEWUJUDKAN PNS profesional Harus MELALUI DIKLAT.....?
NO....
IDENTIFIKASI MASALAH Sarana prasarana Pengetahuan Keterampilan Perilaku Anggaran Lainnya...
diklat KOMPETENSI
PERAN DIKLAT YANG TEPAT STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PROFIL PNS
• Perlu disusun standar kompetensi jabatan yg memuat : nama jabatan, uraian jabatan, kode jabatan, pangkat yg sesuai, kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural), ukuran kinerja jabatan, • Perlu disusun profil PNS yg memuat : data personal, kualifikasi, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja, informasi lainnya.
PENGEMBANGAN PEGAWAI Skill Set
Skill Need
Kompetensi Riil Pegawai
Standar Kompetensi Jabatan
Development
HOW....? Deputi Inovasi LAN, 2015
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) • AKD merupakan bagian awal dari perencanaan program diklat yang diperlukan
untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya (Perka BKN No. 17 Tahun 2011), • Sebagai dasar penyusunan program diklat/pelatihan. • Program diklat/pelatihan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai.
Pola Pikir AKD Standar Kompetensi Jabatan Kompetensi Riil
Gap Kompetensi
Tahapan AKD Analisis GAP Profil Pegawai Standar Kompetensi Jabatan
Peta Pengembangan Kompetensi
EPILOG • Diklat adalah salah satu cara untuk membangun atau meningkatkan kompetensi pegawai, • Diklat yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kebutuhan organisasi/unit kerja, • Diklat yang berhasil adalah yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai dan meningkatkan kontribusinya pada organisasi/unit kerja, • Pengelola kepegawaian yang baik adalah yang mampu mengidentifikasi secara tepat kebutuhan diklat pegawainya sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan instrumen yang sesuai.
Agustinus Sulistyo Tri Putranto 0812.84177053
[email protected]
Terima Kasih
