NASIONALISME Diklat Prajabatan Golongan III Lembaga Administrasi Negara
Nama: Mustari Kurniawati, SIP., MPA
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 23 -12- 1977 NIP : 19771223 200501 2001 Pangkat/Gol : Penata Tk. I/IIId Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan SDM PKP2A III LAN Status Pernikahan : menikah, 2 anak E-mail :
[email protected] Pendidikan : S2, Magister Administrasi Publik UGM (2008-2009) S1, Ilmu Pemerintahan UGM (1996-2001) HP. 085228571100
2
Deskripsi Mata Diklat
Mata Diklat ini akan membahas bagaimana Pembentukan Karakter melalui penanaman nilai nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, beserta analisis dampaknya
INDIKATOR HASIL BELAJAR: 1. memahami peranan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN; 2. memahami fungsi dan peran ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik; 3. memahami peran ASN sebagai pelayanan publik; dan 4. memahami fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya
TUJUAN • Membantu untuk: • lebih memaknai nilai nasionalisme yang melandasi peran dan fungsi ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat persatuan • menjadi ASN yang berkarakter kuat dalam menegakkan nilai-nilai nasionalisme di dunia birokrasi. • Berbagi kompetensi dan pengalaman tentang isuisu yang terkait dengan nasionalisme
PEMBELAJARAN NASIONALISME Diklat Prajabatan Golongan III Perumusan Rencana Implementasi dan Analisis Nilai Nilai Nasionalisme di tempat kerja Visitasi,; studi kasus/ Diskusi
Slide, Film Pendek
Aktualisasi Internalisasi
Penjelasan
Materi Pokok 1 : Nilai Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkan Nasionalisme ASN
Memahami peranan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN
Perbatasan Darat & laut
IDEOLOGI Pasca Reformasi - Masuknya faham asing platform pol
SKA -Pengelolaan asing - Pengelolaan link krng t’rencana
DEMOGRAFI & KONSOS - Kemajemukan masy - Kepadatan/Lap kerja
masih cari
Dominasi asing thd eko Nas
HANKAM - Kat Gangguan Kam
SOSBUD - Ketidakpastian hkmPerubahan perilaku
10
Nasionalisme
Adakah rasa nasionalisme pada diri saya ? • 1. Bencana siapakah lumpur panas Lapindo ? • 2. Bencana siapakah gempa di Jogja ? • 3. Bencana siapakah Tsunami di Aceh ? • 4. Bencana siapakah gempa di Bengkulu, Sumbar dan Nias ? • 5. Bencana siapakah banjir diberbagai daerah di Indonesia ? • 6. Bencana siapakah gempa di Tasikmalaya? • 7. Bencana siapakah gempa di Sumbar dan Jambi?
Bagaimana perasaan anda ketika
• 1. Pulau Sipadan –Ligitan menjadi milik Malaysia ? • 2. TKI dianiaya oleh majikannya ? • 3. Lagu Rasa Sayange menjadi jingle wisata Malaysia • 4. Reog diklaim sebagai kesenian Malaysia ? • 5. Blok Ambalat diklaim milik Malaysia ?
Bagaimana perasaan anda ketika : • 1.Doni Tata berlaga di Moto GP ? • 2. Tim Bulutangkis Indonesia menjadi juara ? • 3. Tim Olimpiade sains mendapat juara ? • 4. Chris jhon menjadi juara dunia ?
Saya bangga menjadi WN Indonesia, karena : • 1.
• 2. • 3. • 4. • 5.
NASIONALISME • Sikap mental dan tingkah laku yang menunjukkan loyalitas atau pengambdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya
• Memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa; • Identik dengan memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang -beruntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara. • Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila
Nasionalisme adalah sekelompok individu yang ingin bersatu dengan individu-individu lain dengan dorongan kemauan dan kebutuhan psikis. Sebagai contoh adalah bangsa Swiss yang terdiri dari berbagai bangsa dan budaya dapat menjadi satu bangsa dan
Joseph Ernest Renan
Nasionalisme adalah hasil dari faktor-faktor politis, ekonomi, sosial dan intelektual pada suatu taraf tertentu dalam sejarah. Sebagai contoh adalah timbulnya nasionalisne di Jepang.
Louis Snyder (Louis Snyer)
(Joseph Ernest Renan )
Mengatakan bahwa nasionalisme adalah kesatuan perasaan dan perangai yang timbul karena persamaan nasib, contohnya nasionalisme negaranegara Asia (Otto Bauer )
Otto Bauer
Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi yang diberikan individu kepada negara dan bangsa
Hans Kohn Hans Kohn)
Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila
PANCASILA DIRAGUKAN SBG SATU’S NYA IDEOLOGI NEGARA KONDISI EKONOMI BLM STABIL - PAPUA INGIN LEPAS DR NKRI - GEJOLAK DI D’RAH MSH T’JADI
POLITIK BLM STABIL KRN MEMENTINGKAN KELOMPOK, PARTAI, DLL SEBAGIAN MASY MASIH FANATIS BERLEBIHAN THD SUKU, BUDAYA & DAERAH
Apa yang harus kita lakukan
Nilai Nilai Pancasila
Wawasan Kebangsaan Nasionalisme ASN
Karakter ASN
Wawasan Kebangsaan Sudut pandang atau cara memandang yg mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang, untuk memahami keberadaan jatidirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya baik dalam lingkungan internal maupun eksternal
Implikasi Menentukan cara suatu bangsa, mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, Ipoleksosbudhankam negaranya dalam mencapai cita cita dan menjamin kepentingan nasionalnya
WAWASAN KEBANGSAAN pada hakekatnya adalah hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi.
• Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI atau Indonesia atau Republik Indonesia atau RI) ialah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua dan berbatasan dengan Timor Leste di pulau Timor. • Kata "Indonesia" berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indos yang berarti "India" dan nesos yang berarti "pulau". Jadi kata Indonesia berarti kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah India.
GAMBARAN PETA BATAS WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
UU 17/1985-RATIFIKASI UNCLOS 1982 UU 6/1996 – PERAIRAN INDONESIA PP 61/1998 – PENUTUPAN KANTONG NATUNA
PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT)
RI-PHIL RI-MAL
RI-SING
RI-RDTLLESTE
RI-SIN
Batas Laut Teritorial Batas Landas Kontinen Batas Zona Ekonomi Eksklusif
RI-PALAU
Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut
Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa
Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan
Berhala Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew
Simuk, Wunga
Sibarubaru, Sinyaunyau, Mega
Enggano Batu Kecil
Deli Manuk, Nusakambangan Sophialouisa Panehan, Sekel, Barung
Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang
Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Kecil Terluar (PPKT)
Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang, Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira, Ararkula, Laag, Kolepon
PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA – PAPUA NEW GUINEA
PERBATASAN RI – REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR LESTE (RDTL)
31 NAMA : PULAU SEBATIK LOKASI : SELAT MAKASAR PROPINSI : KALTIM POSISI : 04º10’00” N 117º54’00” E LUAS : 414,16 Km² PENDUDUK : +13.766 ORANG UNSUR PAM : - SATGAS PAMTAS 623/BWU (POS PAMTAS TJ.ARU,AJI KUNING DAN BESAR)
BAMBANGAN
P. SEBATIK
P. GOSONG MAKASAR
NAMA : PULAU GOSONG MAKASAR LOKASI : LAUT SULAWESI PROPINSI : KALTIM POSISI : 03º59’25” N 117º57’42” E LUAS : 0,02 Km² PENDUDUK : TIDAK ADA UNSUR PAM : TIDAK ADA
MASALAH BLOK AMBALAT PUSAT TDM TAWAU
POS AJIKUNING YONIF 623
POS TJ. ARU YONIF 623
P. LIGITAN P. SIPADAN
POS SEIKACA YONIF 623 POS TJ HARAPAN YONIF 623
KARANG UNARANG -Mercusuar Dishub -Co. 04º 00’ 42.7” LU 118º 04’ 55.2” BT
BATAS KLAIM MALAYSIA
Bdr. Juwata TARAKAN
32
33
P. MARATUA NAMA : PULAU MARATUA LOKASI : LAUT SULAWESI PROPINSI : KALTIM POSISI : 02º15’12” N 118º38’41” E LUAS : 12,20 Km² PENDUDUK : ADA (+ 200 ORG) UNSUR PAM : TIDAK ADA
NAMA : PULAU SAMBIT LOKASI : LAUT SULAWESI PROPINSI : KALTIM POSISI : 01º 46’53” N 119º 02’26” E LUAS : 0,18 Km² PENDUDUK : TIDAK ADA UNSUR PAM : TIDAK ADA
P. SAMBIT
SEBARAN 26 PKSN (PP 26/2008 . RTRWN) Tanah Merah
Paloh-Aruk
Sabang
Long Nawang
Ranai
Jayapura
Tahuna
Nanga Badau
Melonguane
Saumlaki
Daruba
Long Midang
Dobo
Jagoi Babang Entikong
Dumai
Batam
Jasa
Nunukan
Simanggaris Long Pahangai
Belu
Ilwaki
Kefamenanu Kalabahi
Merauke34
LOKPRI I : PROVINSI NAD, KOTA SABANG, KEC. SUKAKARYA
P. RONDO
KONDISI : 1. Tidak berpenduduk 2. Luas wilayah : ± 4 km² 3. Potensi : Pertahanan Keamanan 4. Dukungan K/L : BNPP, Kemenko Polhukkam, Kemhan, Mabes TNI, Kemhub
LOKPRI I : PROVINSI RIAU, KAB. ROKAN HILIR, KEC. PASIR LIMAU
PULAU BATUMANDI
KONDISI : 1. Tidaka berpenduduk 2. Luas wilayah : ± 200 m² 3. Potensi : Pertahanan keamanan 4. Dukungan K/L : BNPP, Kemenko Polhukam, Kemhan, Mabes TNI, Kemhub
LOKPRI I ; PROVINSI KEP. RIAU, KAB. NATUNA, KEC. BUNGURAN TIMUR
PULAU SENOA KONDISI : 1. Tidak berpenduduk 2. Luas wilayah : ± 0,24 Km² 3. Potensi : Pertahanan keamanan 4. Dukungan K/L : BNPP, Kemenko Polhukam, Kemhan, Mabes TNI, Kemhub
LOKPRI I : PROVINSI KALTIM, KAB. NUNUKAN, KEC. SEBATIK
PULAU SEBATIK
P. Sebatik
KONDISI : 1. 2. 3. 4.
Berpenduduk Luas wilayah : 414, 16 Km² Potensi : Ekonomi dan pertahanan keamanan Dukungan K/L : Seluruh K/L
LOKPRI I ; PROVINSI SULUT, KAB. TALAUD, KEC. MIANGAS
PULAU MIANGAS KONDISI : 1. Berpenduduk 2. Luas wilayah : ± 3,15 Km² 3. Potensi : Ekonomi dan Pertahanan keamanan 4. Dukungan K/L : Seluruh K/L
Wawasan Kebangsaan Indonesia Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) Pengalaman Sejarah Senasib Sepenanggungan
Didukung ideologi nasionalisme
Latar Belakang Sejarah
Pemahaman Wawasan Kebangsaan
Pada hakekatnya dilandasi oleh
Pancasila sebagai dasar filosofis Bangsa
Jadikan pedoman bertingkah laku bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Terbentuk Karakter Bangsa
ARTINYA : •PRINSIP KETUHANAN : ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran; bukan ketuhanan yang saling menyerang, merusak dan mengucilkan. •PRINSIP KEMANUSIAAN : yakni yang berperikemanusian dan berperikeadilan; bukan menjajah dan eksploitatif. •PRINSIP KEBANGSAAN : yakni mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”; bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan.
•PRINSIP DEMOKRASI : yakni mengembangkan musyawarah mufakat; bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi). •PRINSIP KESEJAHTERAAN : yakni mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan; bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme;
SEJARAH IDEOLOGI PANCASILA
• TAHUN 1908 MASA KEBANGKITAN NASIONAL PERLAWANAN BUDAYA MELAWAN KOLONIAL DIPELOPORI OLEH ORGANISASI BOEDI OETOMO
• TAHUN 1928 MANIFESTO POLITIK PEMUDA 1925 KONGRES PEMUDA TAHUN 1926 SUMPAH PEMUDA 1928 JATI DIRI KEINDONESIAAN
SEJARAH • TAHUN 1945 SIDANG BPUPKI 1945 (PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945) SIDANG PPKI (18 AGUSTUS 1945): PENETAPAN RANCANGAN HUKUM DASAR SEBAGAI UUD 1945 PENETAPAN RANCANGAN PEMBUKAAN MENJADI PEMBUKAAN UUD 1945 (TERDAPAT PANCASILA) PENETAPAN SOEKARNO DAN M. HATTA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAPRES INDONESIA
SEJARAH • TAHUN 1950-AN – 1965 oTERJADI PENYIMPANGAN TERHADAP PANCASILA oPEMERINTAHAN BERGANTIGANTI SISTEM oOTORITERISME MELALUI DEMOKRASI TERPIMPIN oMENGUATNYA NASAKOM oPOROS JAKARTA – PEKING
SEJARAH • TAHUN 1966 ORDE BARU SEBAGAI ORDE PEMBANGUNAN DITETAPKANNYA TAP MPR NO. II/MPR/1978 TENTANG P4 DITETAPKANNYA PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA ASAS BAGI PARPOL DAN ORMAS DITETAPKANNYA PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA (DALAM GBHN)
SEJARAH TAHUN 1974 TERJADI PERISTIWA MALARI (MENENTANG KEDATANGAN PM JEPANG TANAKA DAN MENOLAK BARANG-BARANG BUATAN JEPANG) TAHUN 1980-AN DEMO MAHASISWA MENENTANG KEPEMIMPINAN SUHARTO (HARIMAN SIREGAR, DLL)
SEJARAH TAHUN 1997 TERJADI KRISIS MONETER
TAHUN 1998 KRISIS EKONOMI: NILAI RUPIAH TURUN, HARGA BARANG MELAMBUNG TINGGI KRISIS POLITIK: MAHASISWA MENDUDUKI GEDUNG DPR MENUNTUT ABRI KEMBALI KE BARAK, TURUNKAN HARGA, DAN TURUNKAN SOEHARTO SOEHARTO MUNDUR SEBAGAI PRESIDEN PADA TANGGAL 21 MEI 1998 MPR MENGADAKAN SIDANG ISTIMEWA TANGGAL 1-11 MARET 1998
Merenung Sejenak
SEJARAH
• KEPUTUSAN PENTING SI MPR 1998 TAP MPR NO. X TENTANG POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN…. TAP MPR NO. XI TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DARI KKN TAP MPR NO. XV TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH,…
TAP MPR NO. XVI TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI TAP MPR NO. XVII TENTANG HAM TAP MPR NO. XVIII TENTANG PENCABUTAN TAP MPR NO. II/MPR/1978 TENTANG P4
."...Tidak sepatutnya kita memperdebatkan kembali pancasila sbg dsr negara”. Ini penting karena MPR pada 1998 melalui Tap MPR Nomor 18/mpr/1998 maka Pancasila tlh ditetapkan sbg dsr negara. Mari kita patrikan dan mari kita hentikan debat ttg Pancasila sbg dsr negara, karena itu kontra produktif dan unhistories,". Pancasila bersama UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Empat Pilar utama dlm kehidupan berbgs dan berneg yg telah menjadi bag kehidupan bangsa ini sepanjang masa...
PANCASILA: VISI & KARAKTER BANGSA • Pancasila adalah visi, sebab tanpa visi jadi liarlah rakyat • Karakter universal: Ketuhanan Yang Mahaesa dan Perikemanusiaan yang adil dan beradab. • Karakter Kebangsaan: PERSATUAN INDONESIA, KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN dan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
PERAN DAN KEDUDUKAN SBG DSR NEGARA
SBG JIWA DAN KEPRIBADIAN
SBG PANDANGAN HIDUP BANGSA
SBG IDEOLOGI
SBG TUJUAN HIDUP
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi tidak bersifat absolut Kekuasaan negara tertinggi MPR
berada pada
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Dalam pandangan Pancasila, akan hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Lima Sila dalam Pancasila sebagai kesatuan
Bidang politik luar negeri yang bebas aktif Meningkatkan peranannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi & berkeadilan sosial
KEMBALI KE RUMAH KITA: PANCASILA • AMANDEMEN UUD 1945 ( AMANDEMEN 1 TAHUN 1999, AMANDEMEN 2 TAHUN 2000, AMANDEMEN 3 TAHUN 2001, DAN AMANDEMEN 4 TAHUN 2002). • HASIL PENTING AMANDEMEN: ISI PEMBUKAAN UUD 1945 TETAP DIPERTAHANKAN; NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM (PASAL 1 AYAT (3)); PRESIDEN DAN WAPRES DIPILIH DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT (PASAL 6A AYAT (1); PRESIDEN DAN WAPRES MEMEGANG JABATAN SELAMA LIMA TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATAN YANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASA JABATAN (PASAL 7); PEMILU DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SETIAP LIMA TAHUN SEKALI
KEMBALI KE RUMAH KITA: PANCASILA • PENGATURAN HAM SECARA LENGKAP (PASAL 28A HINGGA 28J) • PENGATURAN TENTANG NKRI (PASAL 25A), LAMBANG NEGARA (PASAL 36A), LAGU KEBANGSAAN (36B). • UUD 1945 AMANDEMEN MENGATUR SECARA JELAS LEMBAGA-LEMBAGA BARU, SEPERTI KOMISI YUDISIAL, MAHKAMAH KONSTITUSI, DPD DAN KPU
KEMBALI KE RUMAH KITA: PANCASILA • PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI IDEOLOGI NEGARA PANCASILA: UU KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (UU NO. 9 TAHUN 1998) UU HAM (UU NO. 39 TAHUN 1999)
UU PERS (UU NO. 40 TAHUN 1999) UU SISDIKNAS (UU NO. 20 TAHUN 2003), PADA PASAL 2 DINYATAKAN “PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” UU PORNOGRAFI (UU NO. 44 TAHUN 2008) UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU NO. 14 TAHUN 2008)
lanjutan UU PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS (UU NO. 40 TAHUN 2008) UU PELAYANAN PUBLIK (UU NO. 25 TAHUN 2009) DAN UU LAINNYA YANG MERUPAKAN CERMINAN NILAI DASAR PANCASILA
KETUHANAN YANG MAHA ESA • Percaya dan Takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. • Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. • Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
PERIKEMANUSIAAN
• Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. • Saling mencintai sesama manusia. • Mengembangkan sikap tenggang rasa. • Tidak semena-mena terhadap orang lain. • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. • Berani membela kebenaran dan keadilan. • Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh uma manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati da bekerjasama dengan bangsa lain.
PERSATUAN INDONESIA
• Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. • Cinta Tanah Air dan Bangsa. • Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia. • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
KERAKYATAN • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. • Utamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. • Musyawarah untuk mufakat dalam semangat kekeluargaan. • Iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. • Musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. • Keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA • Perbuatan yang cerminkan sikap kekeluargaan/gotong-royong. • Bersikap adil. • Keseimbangan antara hak dan kewajiban. • Menghormati hak-hak orang lain. • Suka memberi pertolongan kepada orang lain. • Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. • Tidak boros.dan bergaya hidup mewah. • Tidak merugikan kepentingan umum. • Suka bekerja keras. • Menghargai hasil karya orang lain. • Mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Peran Nasionalisme Tokoh tokoh bangsa
APARATUR SIPIL NEGARA Globalisasi
Pluralitas o Oreintasi Pada kepentingan Publik o Mengutamakan kepentingan Publik o Etika publik o Nilai-nilai publik o Public trust
o Pelayanan Publik o Profesional o Kompetensi (Pengetahuan, Perilaku, Skill) o Etika Profesi o Memahami bidang tugas o Berorientasi pada mutu/kualitas; o Budaya Pelayanan ASN o Tidak Diskriminatif o Membangun kepercayaan publik
Desentralisasi
Konflik
o Pemersatu bangsa o Pengawal negara o Mementingkan kepentingan negara o Loyalitas pada negara bukan yang lainnya o Semangat Nasionalisme o Wawasan Kebangsaan o Menciptakan kondisi aman dan damai o Keragaman/pluralisme
Materi Pokok 2 : ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik
Memahami fungsi dan peran ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik
Pelaksana kebijakan publik: Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.
Materi Pokok 3 : ASN Sebagai Pelayanan Publik
Memahami fungsi dan peran ASN sebagai pelayanan Publik
Adanya ketidak puasan masyarakat terhadap waktu,biaya dan cara pelayanan Adanya diskriminasi pelayanan atas dasar hubungan pertemanan,afiliasi politik,etnis, dan agama Birokrasi,suap dan pungli sudah dianggap sebagai hal yang wajar Orientasi Pelayanan tidak terhadap pengguna jasa tapi kepada kepentingan pemerintah bahkan pejabatnya Budaya yang berkembang bukan budaya pelayanan melainkan budaya kekuasaan Kewenangan untuk melayani terdistribusi pada banyak satuan birokrasi
Sebagai pelayan publik: Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.
Materi Pokok 4 : ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa
Memahami peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa
APARATUR SIPIL NEGARA • Harus Paham Sejarah Bangsa Indonesia • Harus memiliki jiwa nasionalisme • Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik • Sebagai Pelayan Publik • Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa
Berintegritas Berwawasan Kebangsaan yang Kuat Berorientasi kepublikan yang kuat Mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya
AKTUALISASI NILAI NILAI DASAR NASIONALISME
