Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (bisa juga digunakan untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara

(daerah)

adalah negara

(daerah)

maju, negara

(daerah)

berkembang atau negara (daerah) terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara (daerah) menjadi 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut: 1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita dalam Paritasi Daya Beli (Purchasing Power Varity) Berikut ini adalah formula serta tahapan yang seringkali digunakan dalam proses perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): *) Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masingmasing komponen IPM, yaitu: ü

X1 = Indeks Angka Harapan Hidup

ü

X2 = Indeks Pendidikan (Melek Huruf + Rata-rata Lama Sekolah) 3-17

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 X3 = Indeks Standar Hidup Layak (Konsumsi per Kapita/ PPP)

ü

Xi-Xmin Indeks (Xi) = Xmax-Xmin

Keterangan: Xi

= Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, i= 1,2,3

Xmin

= Nilai minimum Xi

Xmax = Nilai maksimum Xi *) Tahap kedua perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks Xi dengan rumus sebagai berikut:

(X1+X2+X3) IPM

= 3

Keterangan; X1

= Indeks Angka Harapan Hidup

X2

= 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

X3

= Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan (PPP)

*) Tahap ketiga adalah menghitung Reduksi Shortfall, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. r = {(IPM t+n – IPM t) / (IPM ideal – IPM t) x 100} 1/n Keterangan: IPM

t

= IPM pada tahun t 3-18

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 IPM

t+n

IPM ideal

3.2.

= IPM pada tahun t+n = 100

METODOLOGI PENELITIAN Sesuai dengan pendapat diatas, metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana menurut Suharsimi Arikunto (1990), metode deskriptif adalah pengumpulan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Menurut Nazir, M. (1999:63) pendekatan analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.. Artinya, bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah Kota Bekasi. Sementara itu, permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, dijawab melalui teknik dan prosedur mendeskripsikan berbagai data kuantitatif empirik pada Kota Bekasi. A.

Teknik Pengumpulan data 1. Sumber Data Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, pengumpulan yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan menelaah datadata sekunder yang ada dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Daerah. Dokumen resmi yang digunakan terutama adalah adalah: a. Kota Bekasi Dalam Angka beberapa edisi (2005-2011), yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kota Bekasi; b. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bekasi, beberapa tahun (2005-2011); 3-19

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 c. Hasil penelitian sebelumnya tentang “Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2011” yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. d. Dokumen-dokumen terkait lainnya. 2. Prosedur Pengumpulan Data Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca litelatur-litelatur bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai landasan kerangka berfikir dan teori yang sesuai dengan topik penelititan. b. Penelitian dokumenter yaitu dengan menelaah dan menganalisa laporan-laporan

mengenai

ekonomi

dan

pembangunan

yang

diterbitkan diantaranya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, LKPJ Walikota dan dokumen lainnya. B.

Model dan Teknik Analisis Data 1. Alat Analisis a. Teknik komparatif Teknik komparatif dimaksudkan untuk membandingkan kinerja pembangunan indikator makro ekonomi wilayah Kota Bekasi dengan Kota-kota sebanding lainnya dan terdekat dalam wilayah Kota Bekasi, seperti Jabodetabek ataupun Jawa Barat. b. Teknik Pertumbuhan Teknik pertumbuhan dilakukan untuk melihat pertumbuhan dari beberapa

indikator

kinerja

pembangunan

selama

periode

pengamatan. Formulasi pertumbuhan yang digunakan sebagai berikut:

3-20

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011

G=

X(t) – X(t-1) X(t-1)

Keterangan: G

= growth (pertumbuhan)

X (t)

= variable perhitungan pada waktu t

X (t-1)

= variable perhitungan pada waktu (t-1)

c. Perhitungan Trend Trend merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata (smooth). Menghitung nilai trend dapat dilakukan dengan beberapa metode, dalam tulisan ini akan disampaikan 2 (dua) metode yang paling sering digunakan yaitu: 1) Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) Perhitungan nilai trend dengan metode ini juga biasa disebut dengan metode linier yang dilakukan dengan menggunakan persamaan: YX = a + bX Keterangan: Y adalah data time series periode X X adalah waktu ( tahun) a dan b adalah bilangan konstan (nilai a dan b diperoleh dari): a = ΣY / n atau a = Y b = ΣXY / ΣX²

3-21

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 2) Metode Trend Kuadratis (Quadratic Trend Method) Menghitung nilai trend dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan persamaan: YX = a + bX + cX² Keterangan: Y adalah data time series periode X X adalah waktu (tahun) a, b dan c adalah bilangan konstan (nilai a dan b diperoleh dari): a = ((ΣY)(ΣX². X²)-(Σ X².Y)(Σ X²)) / n(ΣX². X²)-(ΣX²)² b = ΣX.Y / Σ X² c = (n.(Σ X².Y)-(Σ X²)(ΣY)) / n(ΣX². X²)-(Σ X²)² Untuk menentukan metode yang paling baik dari metode tersebut harus dipilih metode yang mempunyai derajat kesalahan paling kecil yaitu yang mempunyai selisih antara data asli (actual) dengan

hasil

mengukurnya perhitungan menggunakan

estimasi dilakukan nilai

trend

software

(trend) dengan dapat SPSS

yang

paling

menggunakan juga atau

kecil.

persamaan

dilakukan Eviews,

Untuk

dan

dengan untuk

menentukan metode yang paling baik adalah memilih metode yang mempunyai nilai Standard Error paling kecil dan R-square yang paling besar.

C.

Uji Statistik 1. Regresi Linier Untuk mengukur seberapa dekat model regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya

atau seberapa besar pengaruh antara

variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan suatu ukuran yang 3-22

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 disebut dengan Koefisien Determinasi (R2).

Rumus R2 (Dominic

Salvatore, 2001:161) adalah sebagai berikut: _ ∑ (Ŷt – Y )2 R2 = _________ _ ∑ (Yt – Y )2 Keterangan : R2

= Nilai koefisien determinasi

Yt

= Variabel terikat pada observasi ke-t

Ŷt

= Estimasi nilai Yt

Ϋ

= Nilai rata-rata dari Y Nilai koefisien determinasi (R2) ini mencerminkan seberapa besar

variasi dari variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). Bila R2=0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh variabel bebas X sama sekali. Sementara bila R2=1, maka variasi Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas X, atau bisa dikatakan bahwa semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian nilai R2 dapat diasumsikan sebagai nilai antara 0 dan 1, dimana nilai R2 semakin mendekati 1 semakin baik suatu persamaan regresi tersebut. 2. Koefisien Korelasi (R) Analisis koefisien korelasi (R) Yaitu untuk melihat besarnya hubungan

antara

variabel

bebas

dan

variabel

terikat.

Korelasi

merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi/ hubungan (measures of association). Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. 3-23

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Diantara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu Korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain, seperti Kendal, Chi-Square, Phi Coefficient, Goodman-Kruskal, Somer, dan Wilson. Pengukuran asosiasi mengenakan nilai numerik untuk mengetahui tingkatan asosiasi atau kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala-skala tertentu, misalnya Pearson data harus berskala interval atau rasio; Spearman dan Kendal menggunakan skala ordinal; Chi Square menggunakan data nominal. Kuat lemah hubungan diukur diantara jarak (range) 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah (two tailed). Korelasi searah jika nilai koefesien korelasi diketemukan positif; sebaliknya jika nilai koefesien korelasi negatif, korelasi disebut tidak searah. Yang dimaksud dengan koefesien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefesien korelasi diketemukan tidak sama dengan nol (0), maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika koefesien korelasi diketemukan +1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (slope) positif. Jika koefesien korelasi diketemukan -1. maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (slope) negatif. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan nol (0), maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. 3-24

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 3. Uji-F Uji-F digunakan untuk mengetahui signifikansi seluruh koefisien regresi, apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat. Langkah awal yang dikerjakan dalam uji-F adalah dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut: §

Ho : ß1 = ß2 = ß3 = 0 , yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara terhadap

variabel

variabel bebas (independent variables) terikat

(dependent

variable)

secara

bersama-sama §

Ha : ß1 ≠ ß2 ≠ ß3 ≠ 0 , yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (independent variables) terhadap variabel terikat (dependent variable)

secara

bersama-sama. Rumus menghitung uji- F menurut Nachrowi (2006:21) adalah sebagai berikut: R2

n – k -1

Fhitung = ──── ٠۰ ───── 1 – R2

k

Keterangan: R2

= koefisen determinasi

n

= jumlah observasi

k

= jumlah variabel bebas Kemudian tentukan Ftabel dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%

dan degree of freedom (df) = k;(n-k-1). Selanjutnya dibandingkan antara Ftabel dengan Fhitung untuk menentukan Ho ditolak atau diterima. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut : 3-25

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 a. Ho diterima

jika Fhitung < Ftabel

b. Ho ditolak

jika Fhitung > Ftabel

Untuk mempermudah dan menjamin ketelitian pelaksana uji statistik, maka dalam penelitian ini dalam perhitungannya akan digunakan program siap pakai SPSS.

3-26


BAB IV ANALISIS INDIKATOR EKONOMI MAKRO

4.1.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih populer dengan istilah

Pendapatan Regional (Regional Income) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah. Berikut ini disajikan data pertumbuhan PDRB Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, baik itu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dalam bentuk tabel maupun grafik. Tabel 4.1 (Pertumbuhan PDRB-ADHB dan ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun

PDRB -ADHB (Juta Rupiah)

Pertumbuhan PDRB-ADHB

PDRB-ADHK (Juta Rupiah)

Pertumbuhan PDRB-ADHK

2005

19.226.331,12

23,1%

11.739.946,23

5,6%

2006

22.376.414,93

16,4%

12.453.012,96

6,1%

2007

25.419.184,81

13,6%

13.255.153,53

6,4%

2008

29.525.360,38

16,2%

14.042.404,18

5,9%

2009

31.475.387,85

6,6%

14.622.593,73

4,1%

2010

35.679.065,36

13,4%

15.476.100,56

5,8%

2011 40.528.807,92 13,6% Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

16.571.540,11

7,1%

4-1


Grafik 4.1 (Grafik Pertumbuhan PDRB-ADHB dan ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011)

Sumber: Hasil Olah Data

Sebagaimana sudah disampaikan diatas bahwa PDRB Kota Bekasi yang disajikan melalui tabel dan grafik tersebut merupakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar yang dijadikan acuan adalah tahun 2000. Pertumbuhan

rata-rata

PDRB-ADHB

mencapai

14,7%,

dimana

pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2005, yaitu mencapai pertumbuhan sebesar 23,1%, sedangkan pertumbuhan yang paling rendah yaitu hanya mencapai 6,6% berada pada tahun 2009. Sementara itu pertumbuhan rata-rata PDRB-ADHK mencapai 5,85% dimana pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2011 dimana mencapai angka 7,1%, sementara itu pertumbuhan yang paling rendah juga berada pada tahun 2009 atau hanya mencapai 4,1% saja. 4-2

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Nilai PDRB-ADHB Kota Bekasi secara berkelanjutan mengalami trend pertumbuhan yang terus meningkat, meskipun kenaikan nilai PDRB pada tahun 2009 tidak seperti peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya (2005-2008). Kondisi ini direfleksikan dengan nilai pertumbuhan PDRB-ADHB pada tahun 2009 yang hanya mencapai 6,6%, jauh lebih rendah ketimbang rata-rata pertumbuhan PDRB-ADHB tahun 2005-2011, yang mencapai hingga 14,7%. Sementara itu PDRB-ADHK cenderung meningkat secara konsisten meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan seperti kita lihat pada PDRBADHB. Rata-rata pertumbuhan PDRB-ADHK hanya mencapai kisaran 5,85% pertahunnya, terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. Nilai PDRB Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, sebagaimana sudah ditampilkan dalam tabel dan grafik diatas kemudian akan kita breakdown lagi dalam bentuk distribusi kedalam beberapa sektor yang tercakup dalam perhitungan standar PDRB. Berikut ini disajikan datanya dalam bentuk tabel 4.2 seperti tampak dibawah ini:

4-3

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.2 (Distribusi Sektoral PDRB-ADHB Kota Bekasi Tahun 2005-2011, Juta Rupiah) Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Tahun

Pertanian

2005

175.624,94

-

8.972.716,97

684.437,88

642.514,22

5.416.447,99

1.591.070,35

626.676,72

1.116.842,05

2006

192.767,89

-

10.241.541,23

781.350,38

820.591,16

6.403.494,04

1.822.012,97

772.704,55

1.341.952,71

2007

214.956,77

-

11.765.711,35

876.762,33

936.593,07

7.261.830,13

1.933.126,55

939.876,90

1.490.327,71

2008

262.837,87

-

13.344.270,25

1.045.974,72

1.091.817,87

8.633.456,68

2.362.760,16

1.103.846,53

1.680.396,30

2009

271.780,41

-

13.499.050,01

1.159.616,13

1.146.303,07

9.640.712,00

2.676.363,38

1.199.729,96

1.881.832,89

2010

318.617,63

-

15.092.960,96

1.364.063,54

1.218.520,16

11.077.001,17

3.137.586,29

1.360.572,83

2.109.742,78

2011

341.293,59

-

17.168.824,03

1.607.057,35

1.376.312,87

12.491.927,52

3.572.443,06

1.566.220,34

2.404.729,15

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air Bersih

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pertambang an dan Penggalian

Bangunan

Jasa-Jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

4-4

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Grafik 4.2 (Grafik Distribusi Sektoral PDRB-ADHB Kota Bekasi Tahun 2005-2011)


Distribusi PDRB-ADHB pada berbagai sektor (tahun 2005-2011) juga mengalami

trend

peningkatan

sejalan

dengan

PRDB-ADHB

secara

komprehensif. Dari 9 (sembilan) sektor yang berkontribusi terhadap nilai total PDRB-ADHB Kota Bekasi, Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan yang paling banyak memiliki kontribusi terhadap nilai total PDRB-ADHB Kota Bekasi.

4-5

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.3 (Distribusi Sektoral PDRB-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Pertambang an dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Tahun

Pertanian

Jasa-Jasa

2005

126.235,06

-

5.478.623,00

398.020,25

407.545,00

3.239.088,80

927.067,17

403.358,84

760.008,11

2006

123.367,34

-

5.712.583,24

428.944,01

433.719,12

3.509.562,84

978.649,00

453.245,74

812.941,67

2007

129.426,07

-

6.112.459,47

468.274,18

485.652,18

3.689.782,45

1.003.499,61

525.067,64

840.991,93

2008

131.568,51

-

6.388.657,78

512.610,33

529.219,49

3.882.989,35

1.170.570,25

563.669,30

863.119,17

2009

130.852,55

-

6.344.557,00

562.665,48

542.548,82

4.148.715,64

1.366.629,78

596.092,77

930.531,69

2010

132.840,89

-

6.545.807,28

627.784,60

564.793,32

4.401.545,04

1.550.992,54

647.054,50

1.005.282,39

2011

135.205,37

-

6.868.059,82

696.315,14

620.425,47

4.782.974,62

1.707.287,22

704.351,80

1.056.920,67


4-6

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Grafik 4.3 (Grafik Distribusi Sektoral PDRB-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011)


Sementara itu distribusi PDRB-ADHK pada berbagai sektor (tahun 20052011) juga mengalami trend peningkatan sejalan dengan PRDB-ADHK secara komprehensif. Dari 9 (sembilan) sektor yang berkontribusi terhadap nilai total PDRB-ADHK Kota Bekasi, Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan yang paling banyak memiliki kontribusi terhadap nilai total PDRB-ADHK Kota Bekasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergerakan PDRB total, baik itu PDRB-ADHB maupun PDRB-ADHK, merupakan pergerakan peningkatan pertumbuhan secara proporsional.

4.2.

PDRB PER KAPITA PDRB per Kapita merupakan data turunan yang bisa kita hasilkan dari

PDRB. Untuk mendapatkan PDRB Kota Bekasi per Kapita, maka terlebih dahulu disajikan jumlah pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sejak tahun 2005 hinggga tahun 2011, sebagaimana terlihat melalui tabel 4.4 dibawah ini:

4-7

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.4 (Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2005-2011)

Tahun

Jumlah Penduduk

2005

2.001.899

2006 2.071.444 2007 2.143.804 2008 2.238.717 2009 2.319.518 2010 2.334.871 2011 2.422.922 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Pertumbuhan Penduduk (%) 3,47% 3,49% 4,43% 3,61% 0,66% 3,77%

Melalui tabel diatas dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2005, jumlah penduduk Kota Bekasi sudah mencapai jumlah 2.001.899 jiwa, kemudian pada tahun 2006 meningkat menjadi 2.071.44 jiwa atau tumbuh sebesar 3,47%. Pada tahun 2007 kembali tumbuh 3,49% atau menjadi 2.143.804 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk Kota Bekasi tertinggi terjadi pada tahun 2008, dimana melonjak hingga mencapai 2.238.717 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,43%, kemudian ditahun berikutnya (2009) kembali meningkat sebesar 3,61% atau menjadi 2.319.518 jiwa. Sementara itu pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2010, dimana pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bekasi hanya tumbuh sebesar 0,66% hingga berada pada kisaran 2.334.871 jiwa. Namun pada tahun 2011 kembali tumbuh sebesar 3,77% atau hingga berada pada kisaran 2.422.922 jiwa. Dengan kata lain sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, telah terjadi pertumbuhan sebesar 21,03% atau jumlah penduduk Kota Bekasi mengalami kenaikan sebesar 421.023 jiwa, dari 2.001.899 jiwa pada tahun 2005, melonjak hingga menjadi 2.422.922 jiwa pada tahun 2011. Pendapatan per Kapita Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah dengan membagi jumlah total PDRB dengan jumlah penduduk seperti sudah disajikan diatas. Hasil perhitungan Pendapatan Per Kapita tersebut akan disajikan dalam tabel 4.5 seperti dibawah ini:

4-8

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.5 (PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK per Kapita Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun

PDRB-ADHB per Kapita

2005 9.604.046,52 2006 10.802.326,75 2007 11.857.047,01 2008 13.188.518,41 2009 13.569.796,76 2010 15.280.957,86 2011 16.727.244,18 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

PDRB-ADHK per Kapita 5.864.404,86 6.011.754,58 6.183.006,25 6.272.523,14 6.304.151,87 6.628.246,51 6.839.485,59

Grafik 4.4 (Grafik PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK per Kapita Kota Bekasi Tahun 2005-2011)


Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bekasi dari tahun ke tahun (20052011) meningkat secara konsisten, baik itu pada PDRB-ADHB maupun PRDBADHK. Pendapatan per Kapita Kota Bekasi PDRB-ADHB pada tahun 2005 sebesar 9,6 juta rupiah terus meningkat hingga berada pada kisaran 16,7 juta rupiah pada tahun 2011. Sementara itu Pendapatan per Kapita Kota Bekasi PDRB-ADHK jauh lebih rendah, dimana pada tahun yang sama (2005) hanya mencapai 5,8 juta rupiah dan 6,8 juta rupiah pada tahun 2011. Pergerakan kenaikan PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK bisa kita lihat melalui grafik 4.4 tersebut.

4-9

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 4.3.

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) Indikator ekonomi lainnya yang dapat diturunkan dari PDRB yaitu Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat melihat perkembangan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Kontribusi sektoral

memperlihatkan

peranan

masing-masing

sektor

terhadap

pembentukan PDRB. Sedangkan PDRB perkapita memberikan gambaran ratarata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di Kota Bekasi. Dalam proses perencanaan, salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat suatu rencana ekonomi. Rencana ekonomi yang baik tentunya memerlukan data sebagai bahan acuan perencanaan. Indikator ekonomi makro yang sering digunakan sebagai acuan untuk proses perencanaan dan evaluasi proses pembangunan antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Melalui tabel 4.6 dibawah ini, disajikan data pertumbuhan LPE Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. Tabel 4.6 (Pertumbuhan LPE-ADHB dan LPE-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun

LPE-ADHB

LPE-ADHK

2005

23,09%

5,64%

2006

16,38%

6,07%

2007

13,60%

6,44%

2008

16,15%

5,94%

2009

6,60%

4,13%

2010

13,36%

5,84%

2011

13,59%

7,08%


4-10

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Grafik 4.5 (Grafik Pertumbuhan LPE-ADHB dan LPE-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011)


LPE-ADHB Kota Bekasi mengalami pertumbuhan yang paling optimal pada tahun 2005, karena mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 23,09%. Sementara itu LPE paling rendah terjadi pada tahun 2009, dimana LPE-nya hanya mencapai 6,60%, namun pada tahun 2010 LPE-ADHB Kota Bekasi kembali melonjak hingga mencapai pertumbuhan sebesar 13.36%, kemudian bergerak perlahan hingga berada pada kisaran 13.59% pada tahun berikutnya (2011). Sementara itu pertumbuhan LPE-ADHK Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 cenderung meningkat stabil, dimana titik tertinggi pertumbuhan terjadi pada tahun 2011 karena mencapai nilai pertumbuhan sebesar 7,08%. Sementara itu pertumbuhan terendah berada pada tahun yang sama pada LPE-ADHB, yaitu pada tahun 2009, karena hanya mencapai pertumbuhan sebesar 4,13%. Berdasarkan fakta serta data-data diatas, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2009 merefleksikan kondisi perekonomian Kota Bekasi yang kurang bagus, jika kita coba bandingkan dengan kondisi perekonomian Kota Bekasi dalam rentang waktu tahun 2005 hingga tahun 2011 penelitian ini.

4-11


INFLASI DAN INDEKS HARGA IMPLISIT (IHI) Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi

kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor ekspor-impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta. Biasanya untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan Indek Harga Konsumen (IHK) Sementara itu, Indeks Harga Implisit (IHI) adalah suatu indeks harga yang mengambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan, sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) mencerminkan tingkat inflasi yang tejadi dalam suatu periode. Perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat tinflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit (IHI) sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor. Laju Inflasi dan Indeks Harga Implisit (IHI) Kota Bekasi pada tahun 2005 hingga tahun 2011 bisa terlihat melalui tabel dan grafik dibawah ini : Tabel 4.7 (Inflasi dan Indeks Harga Implisit/ IHI Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun

Inflasi

2005 16,88% 2006 6,53% 2007 4,85% 2008 10,10% 2009 1,93% 2010 7,88% 2011 3,45% Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Indeks Harga Implisit (IHI) 163,77% 179,69% 191,77% 210,26% 215,25% 230,54% 244,57%

4-12

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Grafik 4.6 (Grafik Laju Inflasi Tahun 2005-2011)


Grafik 4.7 (Grafik Indeks Harga Implisit/ IHI Tahun 2005-2011)


Laju inflasi tertinggi Kota Bekasi terjadi pada tahun 2005, dimana nilai inflasi mencapai 16,88% selanjutnya laju inflasi terus bergerak sangat berfluktuatif, mulai turun menjadi 6,53% pada tahun 2006, kemudian kemblai bergerak turun paada tahun berikutnya (2007) hingga berada pada kisaran 4,85%. Peningkatan laju inflasi kembali terjadi pada tahun 2008 hingga berada pada kisaran 10,10% atau naik lebih dari 2 (dua) kali lipat jika dibandingkan 4-13

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 dengan tahun sebelumnya (2007), lalu kembali anjlok sangat curam hingga menjadi 1,93% saja pada tahun 2009. Pergerakan naik laju inflasi kembali terjadi pada tahun berikutnya (2010) yaitu berada pada angka 7,88% dan turun kembali pada tahun 2011 hingga berada pada kisaran 3,45%. Kondisi fluktuatifnya angka inflasi mulai dari 1 (satu) digit hingga menjadi 2 (dua) digit lalu menjadi 1 (satu) digit lagi merefleksikan kondisi inflasi yang kurang bagus kontrol dan tidak terkontrol. Padahal jika saja pergerakan laju inflasi dari tahun ke tahun bisa dilakukan prediksi, maka diharapkan pemerintah bisa melakuka intervensi untuk meredam laju inflasi yang mencapai titik tertinggi pada angka 16,88% pada tahun 2005. Sementara

itu

pergerakan

Indeks

Harga

Implisit

(IHI)

yang

menggambarkan perbandingan antara nilai produk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),dan juga bisa merefleksikan tingkat inflasi sesungguhnya yang terjadi dalam suatu periode tertentu, juga bisa kita lihat melalui tabel dan graifik diatas. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, pergerakan laju IHI meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Mulai dari 163,77% pada tahun 2005 hingga berada pada kisaran 244,57% pada tahun 2011. Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pergerakan turun-naik laju inflasi hanya bersifat sementara, karena jika kita lihat pergerakan IHI, yang sesungguhnya terjadi adalah kenaikan tingkat inflasi bergerak naik secara perlahan dan konsisten sejak tahun 2005 hingga tahun 2011.

4.5.

EKSPOR-IMPOR Kinerja Ekspor-Impor Kota Bekasi sebagaimana tampak pada tabel 4.6

dibawah, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun (2005-2011). Untuk volume ekspor sendiri, pada tahun 2005 mencapai nilai US$ 152,5 juta, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya (2006) karena pada tahun tersebut hanya berhasil dicapai volume ekspor sebesar US$ 138,6 juta. Pada tahun berikutnya (2007), volume ekspor Kota Bekasi kembali mengalami 4-14

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 peningkatan yang cukup berarti hingga mencapai nilai US$ 152,5 juta dan kembali meningkat menjadi US$ 167,8 juta pada tahun berikutnya (2008). Peningkatan yang cukup siginifikan hingga mencapai lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya adalah pada tahun 2009, dimana nilai volume ekspor Kota Bekasi mencapai nilai US$ 366,1 juta dalam satu tahun, lalu kembali turun pada tahun berikutnya (2010) hingga berada pada kisaran US$ 315,4 juta, sebelum akhirnya kembali melonjak naik pada tahun 2011 hingga berada pada kisaran US$ 536,4 juta. Tabel 4.8 (Nilai Ekspor & Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun

Ekspor (US$)

2005 152.513.254,00 2006 138.690.042,10 2007 152.559.046,31 2008 167.814.950,94 2009 366.141.711,71 2010 315.480.103,77 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Impor (US$) 31.698.837,00 38.038.604,75 45.646.325,00 52.493.273,75 63.790.255,84 66.403.991,29

Sementara itu volume impor Kota Bekasi cenderung meningkat stabil dari tahun ke tahun meskipun tidak terlalu mencolok seperti nilai ekspor pada tahun 2009. Pada tahun 2005 volume impor mencapai nilai US$ 31,6 juta, lalu meningkat menjadi US$ 38 juta pada tahun berikutnya (2006). Tahun 2007 volume impor Kota Bekasi kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai US$ 45,6 juta, lalu meningkat menjadi US$ 52,4 juta pada tahun 2008 dan menjadi US$ 63,7 juta pada tahun 2009. Pada tahun berikutnya (2010), nilai impor Kota Bekasi kembali meningkat tipis hinggga berada pada kisaran US$ 66,4 juta, dan kembali melonjak cukup signifikan pada tahun 2011, dimana nilai impor mencapai angka US$ 122,8 juta, atau meningkat hampir 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya. Positifnya nilai ekspor Kota Bekasi dari tahun ke tahun (2005-2011) merefleksikan kondisi surflus, dimana cadangan devisa Kota Bekasi cukup baik dan bisa menghandle atau mengkompensasi nilai impor Kota Bekasi dengan cukup baik pula. Surflusnya nilai ekspor Kota Bekasi juga akan memberikan kontribusi pada pendapatan Kota Bekasi itu sendiri dimana nilai ekspor sebagai 4-15

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 indikator positif (faktor penambah) pendapatan daerah melebihi nilai import sebagai indikator negatif (faktor pengurang) pendapatan daerah Kota Bekasi. Berikut ini melalui grafik 4.8, disajikan juga nilai pertumbuhan ekspor-Impor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011: Grafik 4.8 (Grafik Pertumbuhan Ekspor-Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011)


4.6.

KEUANGAN DAERAH (APBD, PAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD sendiri terdiri atas: a. Anggaran Pendapatan, terdiri atas (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain (2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. 4-16

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, realisasi Penerimaan dan Pengeluaran pemerintah Kota Bekasi dengan mengacu terhadap nilai APBD yang sudah ada, mulai tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini: Tabel 4.9 (Realisasi Pengeluaran dan Penerimaan APBD Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun

Realisasi Pengeluaran (Rp)

2005

Realisasi Penerimaan (Rp)

772.005.871.763

693.295.367.464

2006 882.004.547.483 2007 1.028.289.186.131 2008 1.363.777.222.839 2009 1.501.555.212.793 2010 1.593.446.958.195 2011 1.981.344.801.647 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

893.239.242.964 1.109.796.738.023 1.235.060.641.143 1.476.770.000.163 1.582.441.084.727 2.220.351.556.783

Grafik 4.9 (Grafik Realisasi Penerimaan & Pengeluaran APBD Kota Bekasi Tahun 2005-2011)


Pengeluaran sebagaimana kita lihat pada grafik diatas merupakan realisasi dari Belanja Pemerintah Kota Bekasi. Dalam grafik tersebut bisa terlihat bahwa realisasi penerimaan pemerintah Kota Bekasi masih lebih kecil 4-17

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 jika kita bandingkan dengan realisasi pengeluarannya. Kondisi surflus hanya terjadi pada tahun 2006, 2007 dan 2011, sementara itu, pada tahun 2005, 2008, 2009 dan 2010, selalu mengalami defisit, karena penerimaan yang ada tidak bisa menutupi jumlah pengeluaran yang ada.

4.7.

INVESTASI Indikator makro ekonomi selalu menampilkan sisi investasi. Walaupun

hanya menampilkan angka absolut yang dibandingkan dari tahun ke tahun, namun besaran ini sangat berdampak terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. Penilaian terhadap keberhasilan suatu daerah salah satunya adalah daya tarik untuk berinvestasi didaerah tersebut. Dari infrastruktur, Pemerintah Kota Bekasi terus mengembangkannya bahkan relatif dapat dikatakan berkembang pesat dari tahun ketahun. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pebisnis untuk terus melakukan aktivitas bisnisnya di Kota Bekasi. Indikasi terus meningkatnya investor masuk ke Kota Bekasi, antara lain dengan melihat tingginya angka permohonan perizinan usaha. Pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terlihat terus meningkat dari 2008 hingga 2010. Investasi di Kota Bekasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori industri, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Industri Logam, Mesin dan Elektronika; (2) Industri Agro dan Hasil Hutan; dan (3) Industri Kimia. Berdasarkan data yang diperoleh untuk memperkuat analisis kajian penelitian ini, berikut ini disajikan data investasi ketiga kategori tersebut dalam bentuk tabel 4.10, sebagai berikut:

4-18

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.10 (Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Kelompok Industri Tahun 2008-2011)

Tahun

Industri Logam, Mesin dan Elektronika

Industri Agro dan Hasil Hutan

Industri Kimia

2008

120.790.972.000

83.611.470.000

18.564.550.000

2009

60.364.363.480

19.058.176.270

26.351.500.000

2010

81.553.560.000

96.089.703.000

76.939.250.000

2011 89.687.005.000 Sumber: BKPMD Bekasi

133.348.516.000

199.878.000.000

Grafik 4.10 (Grafik Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Kelompok Industri Tahun 2008-2011)


Pada tahun 2008, Industri Logam, Mesin dan Elektronika nilai investasinya masih cukup besar jika dibandingkan kelompok industri lainnya dan hal tersebut masih terjadi pada tahun 2009, namun selanjutnya menurun di tahun 2010 dan kembali menurun pada tahun 2011. Sementara itu jika kita perhatikan investasi pada kelompok Industri Kimia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011. Investasi pada kelompok Industri Agro dan Hasil Hutan dalam tabel dan grafik di atas cenderung tetap, meskipun penurunan cukup signifikan terlihat pada tahun 2009. Selain pengelompokkan data investasi berdasarkan industri, data investasi Kota Bekasi juga dikelompokkan berdasarkan skalanya, yaitu sebagaimana tampak pada tabel 4.11 seperti dibawah ini: 4-19

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.11 (Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Skala Industri Tahun 2008-2011)

Tahun

Kecil

Menengah

Besar

2008

26.782.380.000

24.748.175.000

171.436.437.000

2009

21.110.564.750

34.637.275.000

50.026.200.000

2010

26.880.010.000

33.382.003.000

194.320.500.000

2011

23.033.150.000

46.681.871.000

353.198.500.000

Sumber: BKPMD Bekasi

Grafik 4.11 (Grafik Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Skala Industri Tahun 2008-2011)


Nilai investasi

pada skala industri memang di dominasi oleh industri

dengan skala besar. Perbedaan cukup signifikan nampak terlihat pada tahun 2009 dengan nilai investasi hanya mencapai 50 miliar rupiah, dimana nilainya menurun 3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2008) yang berada pada kisaran 171 miliar rupiah. Lalu bergerak naik kembali pada tahun 2010 hingga berada pada kisaran 194 miliar rupiah, dan terus melonjak pada tahun 2011 hingga mencapai 353 miliar rupiah. Sementara itu untuk industri dengan skala kecil dan menengah nilai investasi hanya mencapai nilai yang tidak melebihi 50 miliar rupiah. 4-20


ANALISA KOMPARATIF DENGAN KOTA/ KABUPATEN DI JAWA BARAT Melakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga

diperlukan bagi penelitian ini, agar kondisi Pemerintah Kota Bekasi bisa segera melakukan evaluasi atau perbaikan sejak dini, jika dirasakan masih tidak lebih baik dari daerah sekitar yang dijadikan pembanding tersebut. Selain itu dalam penyusunan indikator ekonomi makro daerah juga biasanya dengan membandingkan data PDRB daerah tersebut dengan daerah disekitarnya melalui analisis Location Quotient (LQ) untuk melihat keuntungan komparatif suatu daerah terhadap daerah pembandingnya. Terkait dengan data-data pembanding kota-kota lainnya yang sangat sulit diperoleh, maka analisis perbandingan kajian ini hanya terhadap nilai Indeks Pembangunan manusia (IPM) dari seluruh Kota dan Kabupaten yang berada dalam cakupan wilayah Jawa Barat. Metode Location Quetion (LQ) merupakan suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik Location Quetion (LQ0 merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Location Quetion (LQ) juga mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. 4.8.1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut

United Nation Development Programme (UNDP) (1995),

paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu: a. Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, b. Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus 4-21

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, c. Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, d. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang

efektif.

Pertumbuhan

ekonomi

harus

dikombinasikan

dengan

pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik, semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (bisa juga digunakan untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara

(daerah)

adalah negara

(daerah)

maju, negara

(daerah)

berkembang atau negara (daerah) terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang

ekonom

Pakistan

dibantu

oleh Gustav

Ranis dari Yale 4-22

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen karena batasannya, indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara (daerah) menjadi 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut: a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). c. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita dalam Paritasi Daya Beli (Purchasing Power Varity) Salah satu data komparatif kota atau wilayah sekitar yang bisa diperoleh dalam kajian ilmiah ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 4.12 (IPM Kota Bekasi dan Kota/ Kabupaten Pembanding di Jawa Barat Tahun 2006-2011) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota 2006

2007

2008

2009

2010

2011

3201

Kab Bogor

69,73

70,08

70,66

71,35

72,16

72,58

3202

Kab Sukabumi

68,88

69,21

69,66

70,17

70,66

71,06

3203

Kab Cianjur

67,1

67,65

68,17

68,66

69,14

69,59

3204

Kab Bandung

72,62

72,97

73,41

73,84

74,05

74,43

3205

Kab Garut

69,46

69,99

70,52

70,98

71,36

71,70

3206

Kab Tasikmalaya

70,86

71,24

71,35

71,73

72,00

72,51

4-23

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 3207

Kab Ciamis

69,3

70,14

70,57

70,96

71,37

71,81

3208

Kab Kuningan

69,21

69,7

70,12

70,42

70,89

71,55

3209

Kab Cirebon

66,32

67,3

67,7

68,37

68,89

69,27

3210

Kab Majalengka

68,41

68,94

69,4

69,94

70,25

70,81

3211

Kab Sumedang

70,56

71,3

71,68

72,14

72,42

72,67

3212

Kab Indramayu

66,28

66,22

66,78

67,39

67,75

68,40

3213

Kab Subang

69,88

70,03

70,43

70,86

71,14

71,50

3214

Kab Purwakarta

68,86

69,88

70,31

70,79

71,17

71,59

3215

Kab Karawang

66,95

68,45

69,06

69,47

69,79

70,28

3216

Kab Bekasi

70,72

71,55

72,1

72,47

72,93

73,54

3217

Kab Bandung Barat

72,27

72,29

72,65

72,99

73,35

73,80

3271

Kota Bogor

74,57

74,73

75,16

75,47

75,75

76,08

3272

Kota Sukabumi

73

73,66

74,17

74,57

74,91

75,36

3273

Kota Bandung

74,52

74,86

75,35

75,64

76,06

76,39

3274

Kota Cirebon

73,8

73,67

74,26

74,68

74,93

75,42

3275

Kota Bekasi

74,82

75,31

75,73

76,10

76,36

76,68

3276

Kota Depok

77,67

77,89

78,36

78,77

79,09

79,36

3277

Kota Cimahi

73,35

74,42

74,79

75,17

75,51

76,01

3278

Kota Tasikmalaya

72,27

72,75

73,35

73,96

74,40

74,85

3279

Kota Banjar

69,64

70,17

70,61

70,98

71,38

71,82

70,71

71,12

71,64

72,29

72,73

3200 JAWA BARAT 70,32 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Dengan melihat tabel diatas, nampak bahwa IPM Kota Bekasi masih berada pada nomor urut 2 (dua) dengan nilai mencapai 74-76, masih jauh lebih baik ketimbang beberapa wilayah atau kota kabupaten pembandingnya dalam wilayah Jawa Barat, diantaranya seperti Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota lainnya. Kota Bekasi hanya berada dibawah Kota Depok yang menempati nomor urut 1 (satu) untuk IPM-nya yang berkisar antara 77-79. Sementara itu jika kita bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, rata-rata IPM Kota Bekasi memang berada diatas rata-rata IPM Jawa Barat yang nilainya antara 70-72 saja. Kondisi ini merefleksikan bahwa pertumbuhan IPM Kota Bekasi masih lebih baik ketimbang Provinsi Jawa Barat.

4-24

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.13 (Ranking Kota Bekasi dan Kota/ Kabupaten Pembanding di Jawa Barat Tahun 2006-2011) Peringkat IPM di Jawa Barat Kabupaten/ Kota 2006

2007

2008

2009

2010

2011

3201

Kab Bogor

15

16

16

14

13

13

3202

Kab Sukabumi

20

21

21

21

21

21

3203

Kab Cianjur

23

24

24

24

24

24

3204

Kab Bandung

8

8

8

9

9

9

3205

Kab Garut

17

18

17

15

17

17

3206

Kab Tasikmalaya

11

13

13

13

14

14

3207

Kab Ciamis

18

15

16

17

16

16

3208

Kab Kuningan

19

20

20

20

20

19

3209

Kab Cirebon

25

25

25

25

25

25

3210

Kab Majalengka

22

22

22

22

22

22

3211

Kab Sumedang

13

12

12

12

12

12

3212

Kab Indramayu

26

26

26

26

26

26

3213

Kab Subang

14

17

18

18

19

20

3214

Kab Purwakarta

21

19

19

19

18

18

3215

Kab Karawang

24

23

23

23

23

23

3216

Kab Bekasi

12

11

11

11

11

11

3217

Kab Bandung Barat

9

10

10

10

10

10

3271

Kota Bogor

3

4

4

4

4

4

3272

Kota Sukabumi

7

7

7

7

7

7

3273

Kota Bandung

4

3

3

3

3

3

3274

Kota Cirebon

5

6

6

6

6

6

3275

Kota Bekasi

2

2

2

2

2

2

3276

Kota Depok

1

1

1

1

1

1

3277

Kota Cimahi

6

5

5

5

5

5

3278

Kota Tasikmalaya

10

9

9

8

8

8

14

15

16

15

15

3279 Kota Banjar 16 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2011, Kota Bekasi tetap konsisten menempati nomor urut 2 (dua), sementara itu Kota Depok juga konsisten berada pada urutan pertama sejak tahun 2006 hingga tahun 2011, sementara itu Kota-Kota pembanding lainnya mengalami perubahan urutan sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Sementara itu jika nilai IPM berada di atas 80, maka wilayah tersebut termasuk kategori wilayah yang status pembangunan manusianya tinggi.

4-25

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.14 (IPM Jawa Barat dan Provinsi Pembanding di Indonesia Tahun 2005-2010) Provinsi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11. Nanggroe Aceh Darussalam

69.05

69.41

70.35

70.76

71.31

71.70

12. Sumatera Utara

72.03

72.46

72.78

73.29

73.80

74.19

13. Sumatera Barat

71.19

71.65

72.23

72.96

73.44

73.78

14. Riau

73.63

73.81

74.63

75.09

75.60

76.07

15. Jambi

70.95

71.29

71.46

71.99

72.45

72.74

16. Sumatera Selatan

70.23

71.09

71.40

72.05

72.61

72.95

17. Bengkulu

71.09

71.28

71.57

72.14

72.55

72.92

18. Lampung

68.85

69.38

69.78

70.30

70.93

71.42

19. Bangka Belitung

70.68

71.18

71.62

72.19

72.55

72.86

20. Kepulauan Riau

72.23

72.79

73.68

74.18

74.54

75.07

31. DKI Jakarta

76.07

76.33

76.59

77.03

77.36

77.60

32. Jawa Barat

69.93

70.32

70.71

71.12

71.64

72.29

33. Jawa Tengah

69.78

70.25

70.92

71.60

72.10

72.49

34. Yogyakarta

73.50

73.70

74.15

74.88

75.23

75.77

35. Jawa Timur

68.42

69.18

69.78

70.38

71.06

71.62

36. Banten

68.80

69.11

69.29

69.70

70.06

70.48

51. Bali

69.78

70.07

70.53

70.98

71.52

72.28

52. Nusa Tenggara Barat

62.42

63.04

63.71

64.12

64.66

65.20

53. Nusa Tenggara Timur

63.59

64.83

65.36

66.15

66.60

67.26

61. Kalimantan Barat

66.20

67.08

67.53

68.17

68.79

69.15

62. Kalimantan Tengah

73.22

73.40

73.49

73.88

74.36

74.64

63. Kalimantan Selatan

67.44

67.75

68.01

68.72

69.30

69.92

64. Kalimantan Timur

72.94

73.26

73.77

74.52

75.11

75.56

71. Sulawesi Utara

74.21

74.37

74.68

75.16

75.68

76.09

72. Sulawesi Tengah

68.47

68.85

69.34

70.09

70.70

71.14

73. Sulawesi Selatan

68.06

68.81

69.62

70.22

70.94

71.62

74. Sulawesi Tenggara

67.52

67.80

68.32

69.00

69.52

70.00

75. Gorontalo

67.46

68.01

68.83

69.29

69.79

70.28

76. Sulawesi Barat

65.72

67.06

67.72

68.55

69.18

69.64

81. Maluku

69.24

69.69

69.96

70.38

70.96

71.42

82. Maluku Utara

66.95

67.51

67.82

68.18

68.63

69.03

91. Irian Jaya Barat

64.83

66.08

67.28

67.95

68.58

69.15

94. Papua

62.08

62.75

63.41

64.00

64.53

64.94

69.57

70.10

70.59

71.17

71.76

72.27

Indonesia (BPS) Sumber: Badan Pusat Statistik

4-26

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Sementara itu jika kita coba bandingkan IPM Kota Bekasi dengan IPM seluruh Provinsi bahkan IPM Nasional, faktanya memang nilai IPM yang berhasil diraih oleh Kota Bekasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 cukup membanggakan, karena rata-rata nilai IPM Kota Bekasi, masih lebih tinggi ketimbang nilai rata-rata dalam skala nasional yang hanya berada pada kisaran 69-72 saja (tahun 2005 sampai dengan tahun 2010). Walaupun tidak lebih baik dari Provinsi DKI Jakarta, yang IPM-nya berada pada kisaran nilai 7677, namun sebagai sebuah bagian dari Provinsi Jawa Barat, ternyata Kota Bekasi mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap nilai IPM Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. 4.8.2.

Komponen IPM-Angka Harapan Hidup (Indeks Kesehatan) Angka Harapan Hidup (Indeks Kesehatan) untuk Kota Bekasi dari tahun

ke tahun, sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 sebagaimana terlihat pada tabel 4.15 dibawah ini terus meningkat, hanya saja jika dilihat dari rangking secara keseluruhan pada komponen ini terhadap Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat tidaklah demikian. Jika kita perhatikan, mulai tahun 2006 hingga tahun 2008 Kota Bekasi terus-menerus berada pada rangking ke-3, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2010 dan berada pada rangking ke-4, bahkan pada tahun 2011 kembali merosot hingga berada pada rangking ke-6. Meski secara keseluruhannya terhadap Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat IPM Kota Bekasi selalu berada pada nomor urut 2, tetapi perlu ditinjau lebih lanjut agar pada komponen Angka Harapan Hidup yang merupakan bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi tidak terjadi penurunan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Tabel IPM, khususnya komponen Angka Harapan Hidup Kota Bekasi sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana tampak pada tabel 4.15 dibawah ini :

4-27

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.15 (IPM-Angka Harapan Hidup Kota Bekasi Tahun 2006-2011) No

Kota/ Kabupaten

2006

No

Kota/ Kabupaten

2007

No

Kota/ Kabupaten

2008

No

Kota/ Kabupaten

2009

No

Kota/ Kabupaten

2010

No

Kota/ Kabupaten

2011

1

Kota Depok

72,60

1

Kota Depok

72,72

1

Kota Depok

72,85

1

Kota Depok

72,97

1

Kota Depok

73,09

1

Kota Depok

73,22

2

Kota Bandung

69,60

2

Kota Bandung

69,55

2

Kota Bandung

69,61

2

Kota Bandung

69,66

2

Kota Tasikmalaya

69,86

2

Kota Tasikmalaya

70,23

3

Kota Bekasi

69,40

3

Kota Bekasi

69,45

3

Kota Bekasi

69,52

3

Kota Bekasi

69,58

3

Kota Bandung

69,72

3

Kota Bandung

69,78

4

Kota Cimahi

68,90

4

Kota Cimahi

68,97

4

Kota Tasikmalaya

69,13

4

Kota Tasikmalaya

69,49

4

Kota Bekasi

69,64

4

Kab Bekasi

69,73

5

Kab Subang

68,80

5

Kab Subang

68,95

5

Kab Subang

69,09

5

Kab Subang

69,24

5

Kota Sukabumi

69,44

5

Kota Sukabumi

69,70

6

Kab Bandung

68,70

6

Kota Sukabumi

68,87

6

Kota Cimahi

69,04

6

Kota Sukabumi

69,18

6

Kab Bekasi

69,40

6

Kota Bekasi

69,70

7

Kota Bogor

68,60

7

Kota Tasikmalaya

68,78

7

Kota Sukabumi

68,92

7

Kota Cimahi

69,11

7

Kab Subang

69,39

7

Kab Subang

69,54

8

Kab Bandung Barat

68,50

8

Kab Bandung

68,78

8

Kab Bandung

68,86

8

Kab Bekasi

69,07

8

Kota Cimahi

69,18

8

Kab Bogor

69,28

9

Kota Tasikmalaya

68,40

9

Kota Bogor

68,69

9

Kab Bekasi

68,74

9

Kab Bandung

68,94

9

Kab Bandung

69,02

9

Kota Cimahi

69,25

10

Kota Sukabumi

68,40

10

Kab Bandung Barat

68,53

10

Kota Bogor

68,68

10

Kota Bogor

68,77

10

Kota Bogor

68,87

10

Kab Bandung

69,10

11

Kota Cirebon

68,40

11

Kab Bekasi

68,43

11

Kab Bandung Barat

68,58

11

Kab Bandung Barat

68,61

11

Kab Bogor

68,86

11

Kota Bogor

68,97

12

Kab Bekasi

68,10

12

Kota Cirebon

68,42

12

Kota Cirebon

68,45

12

Kota Cirebon

68,47

12

Kab Bandung Barat

68,65

12

Kab Bandung Barat

68,68

13

Kab Bogor

67,20

13

Kab Bogor

67,53

13

Kab Bogor

68,03

13

Kab Bogor

68,44

13

Kota Cirebon

68,50

13

Kota Cirebon

68,52

14

Kab Tasikmalaya

67,10

14

Kab Tasikmalaya

67,32

14

Kab Tasikmalaya

67,53

14

Kab Tasikmalaya

67,75

14

Kab Tasikmalaya

67,96

14

Kab Tasikmalaya

68,18

15

Kab Sumedang

67,00

15

Kab Kuningan

67,12

15

Kab Kuningan

67,23

15

Kab Kuningan

67,35

15

Kab Kuningan

67,47

15

Kab Kuningan

67,59

16

Kab Kuningan

67,00

16

Kab Sumedang

67,10

16

Kab Sumedang

67,21

16

Kab Sumedang

67,31

16

Kab Sumedang

67,42

16

Kab Sumedang

67,52

17

Kab Ciamis

66,60

17

Kab Ciamis

66,77

17

Kab Ciamis

66,94

17

Kab Ciamis

67,11

17

Kab Ciamis

67,29

17

Kab Ciamis

67,47

18

Kab Indramayu

66,20

18

Kab Purwakarta

66,20

18

Kab Purwakarta

66,48

18

Kab Purwakarta

66,77

18

Kab Sukabumi

67,06

18

Kab Sukabumi

67,38

19

Kab Purwakarta

65,90

19

Kab Sukabumi

66,12

19

Kab Sukabumi

66,43

19

Kab Sukabumi

66,74

19

Kab Purwakarta

67,06

19

Kab Purwakarta

67,35

20

Kota Banjar

65,80

20

Kota Banjar

65,91

20

Kab Karawang

66,10

20

Kab Indramayu

66,41

20

Kab Indramayu

66,82

20

Kab Indramayu

67,23

21

Kab Sukabumi

65,80

21

Kab Karawang

65,70

21

Kota Banjar

66,03

21

Kab Karawang

66,40

21

Kab Karawang

66,70

21

Kab Karawang

67,00

22

Kab Karawang

65,60

22

Kab Indramayu

65,62

22

Kab Indramayu

66,01

22

Kota Banjar

66,15

22

Kab Majalengka

66,35

22

Kab Majalengka

66,62

23

Kab Majalengka

65,30

23

Kab Majalengka

65,57

23

Kab Majalengka

65,82

23

Kab Majalengka

66,09

23

Kota Banjar

66,26

23

Kota Banjar

66,38

24

Kab Cirebon

64,80

24

Kab Cianjur

64,96

24

Kab Cianjur

65,29

24

Kab Cianjur

65,64

24

Kab Cianjur

66,00

24

Kab Cianjur

66,35

25

Kab Cianjur

64,80

25

Kab Cirebon

64,92

25

Kab Cirebon

65,05

25

Kab Garut

65,20

25

Kab Garut

65,60

25

Kab Garut

66,00

26

Kab Garut

64,00

26

Kab Garut

64,42

26

Kab Garut

64,80

26

Kab Cirebon

65,17

26

Kab Cirebon

65,29

26

Kab Cirebon

65,41

JAWA BARAT

67,40

JAWA BARAT

67,88

JAWA BARAT

67,80

JAWA BARAT

68,00

JAWA BARAT

68,20

JAWA BARAT

68,40


4-28

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 4.8.3. Komponen IPM-Angka Melek Huruf (Indeks Pendidikan) Angka Melek Huruf (Indeks Pendidikan) di Kota Bekasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan secara rangking ada peningkatan rangking, jika pada tahun 2006 berada pada rangking ke-10, maka pada tahun 2007 komponen IPM-Angka Melek Huruf Kota Bekasi jika dibandingkan dengan komponen sejenis dengan kota-kota pembanding lainnya dalam wilayah Jawa Barat, Kota Bekasi berada pada rangking ke-8. Namun untuk selanjutnya, sejak tahun 2009 hingga tahun 2010 berturut-turut mendapatkan rangking ke-10, bahkan kembali turun pada tahun 2011, yaitu berada pada rangking ke-11.

4-29

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.16 (IPM-Angka Melek Huruf Kota Bekasi Tahun 2006-2011) No

Kota/ Kabupaten

2006

No

Kota/ Kabupaten

2007

No

Kota/ Kabupaten

2008

No

Kota/ Kabupaten

2009

No

Kota/ Kabupaten

2010

No

Kota/ Kabupaten

2011

1

Kota Sukabumi

99,84

1

Kota Sukabumi

99,64

1

Kota Sukabumi

99,64

1

Kota Bandung

99,67

1

Kota Bandung

99,67

1

Kota Cimahi

99,74

2

Kota Cimahi

99,63

2

Kota Bandung

99,58

2

Kota Bandung

99,64

2

Kota Sukabumi

99,66

2

Kota Sukabumi

99,66

2

Kota Bandung

99,70

3

Kota Bandung

99,58

3

Kota Tasikmalaya

99,20

3

Kota Cimahi

99,63

3

Kota Cimahi

99,64

3

Kota Cimahi

99,65

3

Kota Sukabumi

99,67

4

Kab Garut

98,89

4

Kota Depok

98,90

4

Kota Tasikmalaya

99,42

4

Kota Tasikmalaya

99,45

4

Kota Tasikmalaya

99,55

4

Kota Tasikmalaya

99,57

5

Kab Tasikmalaya

98,81

5

Kab Garut

98,88

5

Kota Depok

98,90

5

Kab Garut

98,93

5

Kab Garut

98,94

5

Kab Bandung Barat

99,11

6

Kota Tasikmalaya

98,80

6

Kab Tasikmalaya

98,81

6

Kab Garut

98,89

6

Kota Depok

98,93

6

Kota Depok

98,94

6

Kota Depok

98,96

7

Kota Bogor

98,70

7

Kota Bogor

98,70

7

Kab Tasikmalaya

98,81

7

Kab Tasikmalaya

98,88

7

Kab Tasikmalaya

98,90

7

Kab Garut

98,96

8

Kota Depok

98,39

8

Kota Bekasi

98,48

8

Kota Bogor

98,70

8

Kota Bogor

98,75

8

Kota Bogor

98,77

8

Kab Tasikmalaya

98,92

9

Kab Bandung

98,37

9

Kab Bandung

98,37

9

Kab Bandung

98,59

9

Kab Bandung

98,72

9

Kab Bandung

98,72

9

Kota Bogor

98,79

10

Kota Bekasi

97,70

10

Kab Sumedang

97,51

10

Kota Bekasi

98,46

10

Kota Bekasi

98,49

10

Kota Bekasi

98,51

10

Kab Bandung

98,75

11

Kab Sumedang

97,40

11

Kab Cianjur

97,09

11

Kab Bandung Barat

98,00

11

Kab Bandung Barat

98,04

11

Kab Bandung Barat

98,51

11

Kota Bekasi

98,56

12

Kab Cianjur

97,09

12

Kota Cirebon

97,00

12

Kab Sumedang

97,51

12

Kab Sumedang

97,58

12

Kab Sumedang

97,73

12

Kab Ciamis

97,93

13

Kota Cirebon

97,00

13

Kab Ciamis

96,66

13

Kab Cianjur

97,21

13

Kab Cianjur

97,45

13

Kab Ciamis

97,59

13

Kab Sumedang

97,75

14

Kab Sukabumi

96,59

14

Kab Sukabumi

96,59

14

Kota Cirebon

97,00

14

Kab Sukabumi

97,33

14

Kab Cianjur

97,55

14

Kab Cianjur

97,64

15

Kab Ciamis

96,38

15

Kota Banjar

96,43

15

Kab Ciamis

96,68

15

Kota Banjar

97,16

15

Kab Sukabumi

97,33

15

Kab Sukabumi

97,35

16

Kota Banjar

96,20

16

Kab Bandung Barat

96,00

16

Kota Banjar

96,65

16

Kota Cirebon

97,02

16

Kota Banjar

97,26

16

Kota Banjar

97,30

17

Kab Bandung Barat

96,00

17

Kab Purwakarta

95,59

17

Kab Sukabumi

96,59

17

Kab Ciamis

97,01

17

Kota Cirebon

97,05

17

Kota Cirebon

97,06

18

Kab Majalengka

94,81

18

Kab Majalengka

94,81

18

Kab Purwakarta

95,59

18

Kab Purwakarta

95,65

18

Kab Purwakarta

95,71

18

Kab Kuningan

96,99

19

Kab Purwakarta

94,24

19

Kab Bekasi

93,67

19

Kab Majalengka

94,81

19

Kab Majalengka

95,03

19

Kab Kuningan

95,45

19

Kab Purwakarta

96,07

20

Kab Kuningan

93,64

20

Kab Kuningan

93,64

20

Kab Kuningan

93,86

20

Kab Bogor

94,29

20

Kab Majalengka

95,09

20

Kab Majalengka

95,11

21

Kab Bogor

93,59

21

Kab Bogor

93,59

21

Kab Bekasi

93,67

21

Kab Kuningan

94,28

21

Kab Bogor

95,02

21

Kab Bogor

95,09

22

Kab Bekasi

92,70

22

Kab Karawang

93,06

22

Kab Bogor

93,59

22

Kab Bekasi

93,69

22

Kab Bekasi

94,03

22

Kab Bekasi

94,14

23

Kab Subang

92,38

23

Kab Subang

92,38

23

Kab Karawang

93,06

23

Kab Karawang

93,09

23

Kab Karawang

93,21

23

Kab Karawang

93,22

24

Kab Cirebon

88,51

24

Kab Cirebon

90,66

24

Kab Subang

92,38

24

Kab Subang

92,40

24

Kab Subang

92,45

24

Kab Subang

92,47

25

Kab Karawang

88,21

25

Kota Cimahi

89,63

25

Kab Cirebon

90,66

25

Kab Cirebon

91,55

25

Kab Cirebon

92,33

25

Kab Cirebon

92,41

26

Kab Indramayu

83,80

26

Kab Indramayu

85,58

26

Kab Indramayu

85,58

26

Kab Indramayu

85,60

26

Kab Indramayu

85,65

26

Kab Indramayu

85,66

JAWA BARAT

94,91

JAWA BARAT

95,32

JAWA BARAT

95,53

JAWA BARAT

95,98

JAWA BARAT

96,18

JAWA BARAT

96,29


4-30

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 4.8.4.

Komponen IPM-Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) untuk Kota Bekasi

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rangking, pada komponen IPM-Rata-rata Lama Sekolah ini, Kota Bekasi berada pada rangking ke-3 sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2009 hingga tahun 2010, dimana Kota Bekasi menempati rangking ke-2, namun pada tahun 2011 kembali menggalami penurunan hingga berada pada rangking ke-3 se-Jawa Barat.

4-31

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.17 (IPM-Rata-rata Lama Sekolah Kota Bekasi Tahun 2006-2011) No

Kota/ Kabupaten

2006

No

Kota/ Kabupaten

2007

No

Kota/ Kabupaten

2008

No

Kota/ Kabupaten

2009

No

Kota/ Kabupaten

2010

No

Kota/ Kabupaten

2011

1

Kota Depok

10,5

1

Kota Depok

10,5

1

Kota Depok

10,5

1

Kota Depok

10,77

1

Kota Depok

10,94

1

Kota Depok

10,97

2

Kota Bandung

10,1

2

Kota Cimahi

10,28

2

Kota Cimahi

10,26

2

Kota Bekasi

10,52

2

Kota Bekasi

10,53

2

Kota Cimahi

10,61

3

Kota Bekasi

10

3

Kota Bekasi

10,19

3

Kota Bekasi

10,19

3

Kota Cimahi

10,42

3

Kota Cimahi

10,50

3

Kota Bekasi

10,58

4

Kota Cimahi

9,7

4

Kota Bandung

10,1

4

Kota Bandung

10,1

4

Kota Bandung

10,22

4

Kota Bandung

10,44

4

Kota Bandung

10,45

5

Kota Bogor

9,6

5

Kota Bogor

9,6

5

Kota Bogor

9,6

5

Kota Bogor

9,77

5

Kota Bogor

9,79

5

Kota Bogor

9,80

6

Kota Cirebon

9,2

6

Kota Cirebon

9,2

6

Kota Cirebon

9,2

6

Kota Cirebon

9,46

6

Kota Cirebon

9,47

6

Kota Cirebon

9,75

7

Kota Sukabumi

9

7

Kota Sukabumi

9

7

Kota Sukabumi

9

7

Kota Sukabumi

9,21

7

Kota Sukabumi

9,32

7

Kota Sukabumi

9,35

8

Kota Tasikmalaya

8,4

8

Kota Tasikmalaya

8,4

8

Kota Tasikmalaya

8,4

8

Kota Tasikmalaya

8,59

8

Kota Tasikmalaya

8,83

8

Kota Tasikmalaya

8,85

9

Kab Bandung

8,2

9

Kab Bandung

8,2

9

Kab Bandung

8,2

9

Kab Bandung

8,37

9

Kab Bandung

8,37

9

Kab Bekasi

8,60

10

Kab Bekasi

8,1

10

Kab Bekasi

8,1

10

Kab Bekasi

8,1

10

Kab Bekasi

8,21

10

Kab Bekasi

8,33

10

Kab Bandung

8,46

11

Kab Bandung Barat

8

11

Kab Bandung Barat

8

11

Kab Bandung Barat

8

11

Kab Bandung Barat

8,04

11

Kab Bandung Barat

8,07

11

Kota Banjar

8,12

12

Kota Banjar

7,8

12

Kota Banjar

7,8

12

Kota Banjar

7,8

12

Kota Banjar

7,97

12

Kota Banjar

8,01

12

Kab Bandung Barat

8,11

13

Kab Bogor

7,2

13

Kab Sumedang

7,65

13

Kab Sumedang

7,65

13

Kab Sumedang

7,91

13

Kab Bogor

7,98

13

Kab Bogor

7,99

14

Kab Sumedang

7,2

14

Kab Bogor

7,2

14

Kab Bogor

7,2

14

Kab Bogor

7,54

14

Kab Sumedang

7,93

14

Kab Sumedang

7,94

15

Kab Garut

7,1

15

Kab Garut

7,1

15

Kab Garut

7,1

15

Kab Garut

7,29

15

Kab Purwakarta

7,42

15

Kab Ciamis

7,47

16

Kab Purwakarta

7

16

Kab Purwakarta

7

16

Kab Purwakarta

7

16

Kab Purwakarta

7,24

16

Kab Garut

7,34

16

Kab Purwakarta

7,44

17

Kab Ciamis

6,9

17

Kab Ciamis

6,9

17

Kab Ciamis

6,9

17

Kab Ciamis

7,09

17

Kab Ciamis

7,19

17

Kab Garut

7,37

18

Kab Tasikmalaya

6,8

18

Kab Tasikmalaya

6,8

18

Kab Tasikmalaya

6,8

18

Kab Tasikmalaya

6,98

18

Kab Tasikmalaya

6,99

18

Kab Tasikmalaya

7,33

19

Kab Kuningan

6,8

19

Kab Kuningan

6,8

19

Kab Kuningan

6,8

19

Kab Subang

6,91

19

Kab Kuningan

6,95

19

Kab Kuningan

7,22

20

Kab Majalengka

6,7

20

Kab Majalengka

6,7

20

Kab Majalengka

6,7

20

Kab Kuningan

6,87

20

Kab Karawang

6,95

20

Kab Majalengka

7,17

21

Kab Subang

6,6

21

Kab Karawang

6,68

21

Kab Karawang

6,68

21

Kab Majalengka

6,83

21

Kab Subang

6,92

21

Kab Karawang

7,02

22

Kab Karawang

6,5

22

Kab Subang

6,6

22

Kab Subang

6,6

22

Kab Karawang

6,83

22

Kab Sukabumi

6,88

22

Kab Subang

6,94

23

Kab Cianjur

6,4

23

Kab Cirebon

6,42

23

Kab Cianjur

6,42

23

Kab Cirebon

6,67

23

Kab Cirebon

6,85

23

Kab Sukabumi

6,90

24

Kab Sukabumi

6,3

24

Kab Cianjur

6,4

24

Kab Cirebon

6,42

24

Kab Cianjur

6,63

24

Kab Majalengka

6,84

24

Kab Cirebon

6,87

25

Kab Indramayu

5,5

25

Kab Sukabumi

6,39

25

Kab Sukabumi

6,39

25

Kab Sukabumi

6,54

25

Kab Cianjur

6,82

25

Kab Cianjur

6,85

26

Kab Cirebon

5,1

26

Kab Indramayu

5,5

26

Kab Indramayu

5,5

26

Kab Indramayu

5,64

26

Kab Indramayu

5,73

26

Kab Indramayu

5,95

JAWA BARAT

7,5

JAWA BARAT

7,5

JAWA BARAT

7,5

JAWA BARAT

7,72

JAWA BARAT

8,02

JAWA BARAT

8,06


4-32

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 4.8.5. Komponen IPM-Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan (Indeks Standar Hidup Layak/ Indeks Kemampuan Daya Beli) Komponen IPM-Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan atau lebih sering disebut dengan Indeks Standar Hidup Layak atau Indeks Kemampuan Daya Beli, di Kota Bekasi bisa dikatakan relatif cukup stabil, hal ini direfleksikan dengan diperolehnya rangking ke-4 oleh Kota Bekasi secara berturut-turut sejak tahun 2006 hingga tahun 2011, dibandingkan dengan beberapa Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat.

4-33

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.18 (IPM-Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan Tahun 2006-2011) No

Kota/ Kabupaten

2006

No

Kota/ Kabupaten

2007

No

Kota/ Kabupaten

2008

No

Kota/ Kabupaten

2009

No

Kota/ Kabupaten

2010

No

Kota/ Kabupaten

2011

1

Kota Depok

640,23

1

Kota Depok

640,7

1

Kota Depok

645,91

1

Kota Depok

647,69

1

Kota Depok

649,20

1

Kota Cirebon

651,47

2

Kota Cirebon

638,72

2

Kota Bogor

638,69

2

Kota Bogor

643,65

2

Kota Bogor

645,22

2

Kota Cirebon

647,96

2

Kota Depok

651,46

3

Kota Bogor

637,28

3

Kota Cirebon

637,55

3

Kota Cirebon

642,34

3

Kota Cirebon

645,13

3

Kota Bogor

647,89

3

Kota Bogor

651,25

4

Kota Bekasi

633,09

4

Kota Bekasi

635,02

4

Kota Bekasi

639,93

4

Kota Bekasi

641,20

4

Kota Bekasi

643,92

4

Kota Bekasi

646,92

5

Kab Garut

626,94

5

Kab Garut

630,72

5

Kab Garut

634,95

5

Kab Bandung

636,30

5

Kab Bandung

638,56

5

Kab Bandung

642,00

6

Kab Tasikmalaya

625,85

6

Kab Tasikmalaya

629,09

6

Kab Bandung

633,46

6

Kab Garut

636,01

6

Kab Garut

637,49

6

Kota Bandung

640,65

7

Kab Bandung

624,96

7

Kab Indramayu

628,97

7

Kab Bekasi

632,42

7

Kab Indramayu

635,04

7

Kota Bandung

636,89

7

Kab Bandung Barat

639,14

8

Kab Bandung Barat

624,8

8

Kab Bandung

628,90

8

Kota Sukabumi

632,17

8

Kota Bandung

634,04

8

Kab Sumedang

636,01

8

Kab Indramayu

638,98

9

Kab Sumedang

622,92

9

Kab Bekasi

627,49

9

Kota Bandung

631,84

9

Kab Sumedang

633,75

9

Kab Indramayu

635,67

9

Kab Garut

638,77

10

Kab Indramayu

622,64

10

Kota Sukabumi

627,24

10

Kab Indramayu

631,4

10

Kab Bekasi

633,74

10

Kab Bandng Barat

635,56

10

Kota Sukabumi

638,41

11

Kota Bandung

622,07

11

Kab Sumedang

627,16

11

Kab Sumedang

631,29

11

Kota Sukabumi

633,32

11

Kab Bekasi

635,18

11

Kab Sumedang

638,36

12

Kab Bekasi

621,93

12

Kab Purwakarta

627,01

12

Kab Purwakarta

630,57

12

Kab Bandng Barat

632,85

12

Kota Sukabumi

634,82

12

Kota Cimahi

637,86

13

Kab Bogor

621,61

13

Kota Bandung

626,13

13

Kab Kuningan

629,46

13

Kab Purwakarta

632,20

13

Kab Majalengka

633,65

13

Kab Bekasi

637,76

14

Kab Subang

621,09

14

Kab Kuningan

625,5

14

Kab Bandng Barat

629,21

14

Kab Majalengka

631,79

14

Kota Cimahi

633,20

14

Kab Majalengka

635,71

15

Kab Ciamis

620,83

15

Kab Bandug Barat

624,8

15

Kab Tasikmalaya

629,09

15

Kab Kuningan

630,62

15

Kab Purwakarta

633,15

15

Kab Cirebon

635,25

16

Kota Sukabumi

620,68

16

Kab Majalengka

624,49

16

Kab Majalengka

628,61

16

Kab Tasikmalaya

630,56

16

Kab Tasikmalaya

632,31

16

Kab Purwakarta

635,21

17

Kab Sukabumi

620,67

17

Kab Ciamis

624,01

17

Kab Ciamis

628,34

17

Kota Cimahi

630,06

17

Kab Kuningan

631,73

17

Kota Banjar

635,10

18

Kab Kuningan

620,08

18

Kab Bogor

623,09

18

Kab Bogor

627,74

18

Kota Tasikmalaya

629,71

18

Kab Cirebon

631,55

18

Kab Tasikmalaya

634,06

19

Kab Karawang

620,03

19

Kota Cimahi

622,97

19

Kab Karawang

627,42

19

Kab Cirebon

629,67

19

Kota Banjar

631,36

19

Kab Subang

633,46

20

Kab Cirebon

619,92

20

Kota Banjar

622,72

20

Kota Cimahi

627,2

20

Kab Ciamis

629,43

20

Kab Ciamis

630,86

20

Kota Tasikmalaya

633,13

21

Kab Purwakarta

619,78

21

Kab Cirebon

622,52

21

Kota Banjar

626,97

21

Kab Karawang

629,05

21

Kota Tasikmalaya

630,24

21

Kab Karawang

633,04

22

Kab Majalengka

619,49

22

Kab Karawang

622,41

22

Kab Cirebon

626,82

22

Kab Bogor

628,34

22

Kab Subang

630,09

22

Kab Kuningan

632,44

23

Kota Tasikmalaya

619,32

23

Kab Subang

622,14

23

Kota Tasikmalaya

626,35

23

Kab Subang

627,82

23

Kab Karawang

629,62

23

Kab Bogor

631,63

24

Kota Banjar

617,2

24

Kab Sukabumi

621,82

24

Kab Subang

626,32

24

Kota Banjar

627,79

24

Kab Bogor

629,62

24

Kab Ciamis

631,63

25

Kota Cimahi

614,69

25

Kota Tasikmalaya

621,65

25

Kab Sukabumi

625,5

25

Kab Sukabumi

626,15

25

Kab Sukabumi

626,99

25

Kab Sukabumi

629,72

26

Kab Cianjur

603,38

26

Kab Cianjur

608,41

26

Kab Cianjur

612,1

26

Kab Cianjur

613,26

26

Kab Cianjur

614,83

26

Kab Cianjur

617,59

JAWA BARAT

621,11

JAWA BARAT

623,64

JAWA BARAT

626,81

JAWA BARAT

628,71

JAWA BARAT

632,22

JAWA BARAT

635,8


4-34


HASIL ANALISIS INDIKATOR EKONOMI MAKRO Data-data indikator ekonomi makro milik Kota Bekasi yang sudah

disajikan tersebut, untuk kemudian kita lakukan analisis olah data dengan menggunakan software statistik SPSS, tujuannya agar bisa terlihat indikatorindikator ekonomi makro mana saja yang paling memberikan pengaruh ataupun tidak sama sekali terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Regional Income Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. 4.9.1.

Analisa Pengaruh Inflasi Terhadap PDRB-ADHB Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

(PDRB-ADHB) serta laju Inflasi Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.19 dibawah ini: Tabel 4.19 (PDRB-ADHB dan Inflasi Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun

PDRB-ADHB (juta rupiah)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

19.226.331,12 22.376.414,93 25.419.184,81 29.525.360,38 31.475.387,85 35.679.065,36 40.528.807,92

Inflasi (%) 16,88 6,53 4.85 10,10 1,93 7,88 3,45

Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai R-Square (Nilai koefisien determinasi (R2) ata R-Square ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). Bila R2=0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh variabel bebas X sama sekali. Sementara bila R2=1, maka variasi Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas X, atau bisa dikatakan bahwa semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian nilai R2 dapat diasumsikan sebagai nilai antara 0 dan 1, dimana nilai R2 semakin mendekati 1 semakin baik suatu persamaan regresi tersebut) sebesar 0,346 atau 34,60%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator 4-35

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 ekonomi makro berupa inflasi kurang bisa menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHB atau dengan kata lain faktor inflasi ternyata tidak begitu relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dan tidak bisa dijelaskan melalui sebuah model linier atau model linier ditolak. Sementara itu hasil korelasi diantara keduanya adalah sebesar -0,589 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif atau berlawanan, dimana jika Inflasi mengalami kenaikan, maka nilai PDRB-ADHB akan mengalami penurunan. 4.9.2. Analisa Pengaruh Inflasi Terhadap PDRB-ADHK Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) serta laju Inflasi Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.20 dibawah ini: Tabel 4.20 (PDRB-ADHK dan Inflasi Kota Bekasi Tahun 2005-2011)

Tahun

PDRB-ADHK (juta rupiah)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

11.739.946,23 12.453.012,96 13.255.153,53 14.042.404,18 14.622.593,73 15.476.100,56 16.571.540,11

Inflasi (%) 16,88 6,53 4,85 10,10 1,93 7,88 3,45

Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai RSquare sebesar 0,369 atau 36,90%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator ekonomi makro berupa inflasi kurang bisa menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHK atau dengan kata lain faktor inflasi ternyata juga tidak begitu relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHK, dan tidak bisa dijelaskan melalui sebuah model linier atau model linier ditolak

Sementara itu hasil

korelasi diantara keduanya adalah sebesar -0,608 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif atau berlawanan, dimana jika Inflasi mengalami kenaikan, maka nilai PDRB-ADHK juga akan mengalami penurunan. 4-36

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 4.9.3. Analisa Pengaruh Ekspor Terhadap PDRB-ADHB Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) serta nilai Ekspor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.21 dibawah ini: Tabel 4.21 (PDRB-ADHB dan Ekspor Kota Bekasi Tahun 2005-2011)

Tahun


Ekspor (US$)


152,513,254.00 138,690,042.10 152,559,046.31 167,814,950.94 366,141,711.71 315,480,103.77 536,478,650.91

Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai RSquare sebesar 0,784 atau 78,40%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator ekonomi makro berupa nilai ekspor bisa menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHB atau dengan kata lain faktor ekspor ternyata memiliki pengaruh relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dan bisa dijelaskan melalui sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara itu hasil korelasi diantara keduanya adalah sebesar 0,886, dimana angka korelasi mendekati nilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHB. 4.9.4. Analisa Pengaruh Ekspor Terhadap PDRB-ADHK Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) serta nilai Ekspor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.22 dibawah ini:

4-37

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Tabel 4.22 (PDRB-ADHK dan Ekspor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun


Ekspor (US$)


152,513,254.00 138,690,042.10 152,559,046.31 167,814,950.94 366,141,711.71 315,480,103.77 536,478,650.91

Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai RSquare sebesar 0,789 atau 78,90%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator ekonomi makro berupa nilai ekspor bisa menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHK atau dengan kata lain faktor ekspor ternyata memiliki pengaruh relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHK, dan bisa dijelaskan melalui sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara itu hasil korelasi diantara PDRB-ADHK dan nilai Ekpor adalah sebesar 0,888, dimana angka korelasi mendekati nilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHK. 4.9.5. Analisa Pengaruh Impor Terhadap PDRB-ADHB Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) serta nilai Impor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.23 dibawah ini: Tabel 4.23 (PDRB-ADHB dan Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun



Impor (US$) 31,698,837.00 38,038,604.75 45,646,325.00 52,493,273.75 63,790,255.84 66,403,991.29 122,847,383.80

4-38

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai RSquare sebesar 0,833 atau 83,30%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator ekonomi makro berupa nilai impor bisa menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHB atau dengan kata lain indikator Impor ternyata memiliki pengaruh sangat relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dimana hubungan kedua variabel tersebut bisa dijelaskan dalam sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara itu hasil korelasi antara PDRB-ADHB dan nilai Impor adalah sebesar 0,913 dengan angka korelasi hampir sama dengan 1, maka dapat disimpulkan pula bahwa nilai impor memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHB. 4.9.6. Analisa Pengaruh Impor Terhadap PDRB-ADHK Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) serta nilai Impor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.24 dibawah ini: Tabel 4.24 (PDRB-ADHK dan Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) Tahun


Impor (US$)

2005

11.739.946,23

31,698,837.00

2006 2007 2008 2009

12.453.012,96 13.255.153,53 14.042.404,18 14.622.593,73

38,038,604.75 45,646,325.00 52,493,273.75 63,790,255.84

2010 15.476.100,56 2011 16.571.540,11 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

66,403,991.29 122,847,383.80

Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai RSquare sebesar 0,830 atau 83,00%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator ekonomi makro berupa nilai impor bisa menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHK atau dengan kata lain indikator Impor ternyata memiliki pengaruh sangat relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHK, dimana hubungan kedua variabel tersebut bisa dijelaskan dalam sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara itu hasil korelasi antara PDRB-ADHK dan nilai Impor 4-39

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 adalah sebesar 0,911 dengan angka korelasi hampir sama dengan 1, maka dapat disimpulkan pula bahwa nilai impor memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHK. 4.9.7. Analisa Pengaruh Government Expenditure (Investasi/ Pengeluaran/ Belanja) Terhadap PDRB-ADHB Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) serta nilai Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.25 dibawah ini: Tabel 4.25 (PDRB-ADHB dan Goverment Expenditure Kota Bekasi Tahun 2005-2011)

Tahun


Pengeluaran (rupiah)

2005

19.226.331,12

772.005.871.763,00

2006 2007 2008

22.376.414,93 25.419.184,81 29.525.360,38

882.004.547.482,50 1.028.289.186.131,01 1.363.777.222.839,00

2009 31.475.387,85 2010 35.679.065,36 2011 40.528.807,92 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

1.501.555.212.793,00 1.593.446.958.195,00 1.981.344.801.647,00

Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai RSquare sebesar 0,982 atau 98,20%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator ekonomi makro berupa Goverment Expenditure sangat bisa menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHB atau dengan kata lain indikator government expenditure ternyata memiliki pengaruh sangat relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dimana hubungan kedua variabel tersebut bisa dijelaskan dalam sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara itu hasil korelasi antara PDRB-ADHB dan government expenditure adalah sebesar 0,991 dengan angka korelasi hampir sama dengan 1, maka dapat disimpulkan pula bahwa government expenditure memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHB. 4-40

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011

Recommend Documents