Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

Nomor Publikasi : 3528.003

Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29 cm) Jumlah Halaman : vi + 54 Naskah : Tim Penyusun Penyunting : Tim Penyusun Diterbitkan Oleh : Bappeda Kabupaten Pamekasan Dicetak Oleh : Bappeda Kabupaten Pamekasan

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah disusun, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil atau tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Meskipun tidak semua kinerja pembangunan dapat diukur secara kuantitatif, namun antara kinerja yang terukur dan tidak terukur mempunyai keterkaitan yang erat. Ukuran Indikator Pembangunan di Kabupaten Pamekasan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2012, ukuran Indikator Pembangunan dikembangkan lagi merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2010, tentang Tatacara Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Indikator-indikator dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 sebanyak 246 indikator, yang terbagi menjadi 3 aspek, yakni Aspek Kesejahteraaan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Akan tetapi, karena keterbatasan data pendukung, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini. Namun demikian, besar harapan Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pamekasan ini dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan atau sebagai evaluasi pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Pamekasan dimasa mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat yang telah mendukung dalam penyediaan data. Kritik dan saran untuk kesempuranaan publikasi ini sangat diharapkan.

Pamekasan, November 2014 Kepala Bappeda Kabupaten Pamekasan,

Ir. Moh. Zainal Arifin, S.Sos., M.Si. NIP. 19581028 198603 1 017

Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. iii DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iv KONDISI UMUM ................................................................................................................. vi I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ..................................................................................................... 1 1.2. Tujuan .................................................................................................................. 3

II. INDIKATOR SOSIAL 2.1. Pendidikan 2.1.1. Angka Melek Huruf .................................................................................. 5 2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah ................................................................ 8 2.1.3. Angka Partisipasi Sekolah ......................................................................... 9 2.1.4. Angka Partisipasi Kasar ............................................................................11 2.1.5. Angka Partisipasi Murni ...........................................................................14 2.1.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan ........................................................16 2.2. Kesehatan 2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi ..............................................................19 2.2.2. Angka Harapan Hidup ..............................................................................20 2.2.3. Peserta KB Aktif .......................................................................................22 2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk ....................................................................23 2.3. Ketenagakerjaan 2.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ...........................................................25 2.3.2. Rasio Penduduk Yang Bekerja .................................................................25 2.3.3. Tingkat Pengangguran dan Kesempatan Kerja ........................................26 2.3.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ...................................................27 2.4. Perumahan 2.4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih ........................................................28 2.4.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik ..............................................................30 2.5. Olahraga .............................................................................................................31 2.6. Keamanan ............................................................................................................32

iv


III. INDIKATOR EKONOMI 3.1. Produktivitas Total Daerah ..................................................................................35 3.2. Struktur Ekonomi .................................................................................................36 3.3. Pertumbuhan Ekonomi .......................................................................................40 3.4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi ..........................................................................43 IV. INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.1. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan ..................................................47 4.2. Tingkat Pemerataan Pendapatan .........................................................................49 4.3. Pembangunan Manusia........................................................................................51 4.3.1. Status Pembangunan Manusia ................................................................52 4.3.2. Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia .....................................54


v

KONDISI UMUM Secara geografis wilayah Kabupaten Pamekasan terletak pada 113o09’113o58’ Bujur Timur dan 06o51’ 07o31’ Lintang Selatan. Di sebelah utara

dan

selatan,

wilayah

Kabupaten Pamekasan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Madura. Sedangkan di sebelah barat

berbatasan

dengan

Kabupaten Sampang dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sumenep. Dibandingkan

tiga

kabupaten

lainnya di Pulau Madura, luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah yang terkecil, yakni sekitar 79.230 hektar, atau sekitar 1,71 persen dari total Iuas wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah tertinggi di Kabupaten Pamekasan ± 350 meter dan terendah ± 6 meter dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pamekasan sebagian besar merupakan wilayah bukan pesisir. Hanya terdapat 6 wilayah kecamatan yang mempunyai garis pantai, yaitu Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Sebanyak 23 desa merupakan daerah pesisir yang berhadapan dengan Selat Madura di wilayah selatan dan Laut Jawa di sebelah utara wilayah Pamekasan. Topografi desa yang berada di dataran berjumlah 124 desa dan 42 desa berada pada daerah punggung bukit/lereng bukit. Secara administratif wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan. Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pamekasan dibawah tingkat kecamatan terbagi menjadi 11 kelurahan dan 178 desa serta 1.112 dusun. Tiga kecamatan terluas adalah Kecamatan Batumarmar yang memiliki luas 12,25 persen total wilayah Kab. Pamekasan, kedua adalah Kecamatan Palengaan yang mencapai 11,17 persen, dan Kecamatan Pegantenan mencakup 10,86 persen.

vi


BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sebagaimana telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, berbagai kebijakan telah dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), baik melalui program jangka panjang maupun program jangka pendek. Pada tahun 1999 melalui Undang-undang nomor 22 dan 25 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah telah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui dan memahami kondisi, situasi, potensi dan kebutuhan spesifik daerahnya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan diharapkan akan lebih tepat sasaran. Dalam mendukung proses desentralisasi tersebut, pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah untuk menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda)-nya masing-masing sebagai pijakan umum bagi pembangunan daerah. Dalam Propeda harusnya telah dicantumkan target atau sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada suatu waktu tertentu. Penentuan target pembangunan tersebut tentunya harus melihat kondisi atau tingkat pencapaian sampai dengan saat ini, dan usaha atau program pembangunan yang akan dilakukan untuk merealisasikan target tersebut. Hal ini termaktub di dalam Visi Kabupaten Pamekasan yakni “Terwujudnya Pamekasan yang Agamis, Tentram, Maju, Mandiri dan Berkeadilan menuju Ridho Allah SWT”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempunyai misi yang dirumuskan dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan keyakinan atau syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pemperdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi daerah, dan menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan pelayanan masyarakat, profesional dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).


1

Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan, rencana strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah : - Hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). - Tersedianya Aparatur Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam jumlah yang cukup memadai. - Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Sumber Daya Potensi Daerah. - Tersedianya sumber daya potensial yang dapat digali. guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. - Adanya dukungan dari pemerintah informal atau tokoh masyarakat atau ulama, organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi Swasta. - Adanya sikap masyarakat yang terbuka, kritis, dinamis dan partisipasi terhadap pembahasan sistem pemerintahan dan pembangunan. - Adanya terobosan baru dalam rangka penggalian dan pengelolaan sumber pendapatan deaerah, potensi daerah secara optimal, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana strategis dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi di atas, harusnya menjadi acuan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Hal ini memerlukan suatu pengukuran berupa indikator evaluasi atas keberhasilan pembangunan atau Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Secara kuantitatif diperlukan alat ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Pamekasan agar lebih memudahkan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan. Sampai dengan tahun 2011, ukuran Indikator Pembangunan Daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2008. Menurut PP Nomor 6 tahun 2008 terdapat

lebih

seratus

indikator

sebagai

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2012, ukuran Indikator Pembangunan dikembangkan lagi merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2


2. Tujuan Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka dipandang perlu untuk menganalisis angka-angka indikator pembangunan sebagai refleksi kinerja dari setiap indikator output dan outcome seluruh kegiatan pembangunan di Pamekasan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menggambarkan secara umum tentang kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2013. Pencapaian program pembangunan yang dilakukan selama ini, dapat dijadikan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang, dalam kaitannya dengan program pembangunan berkelanjutan.


3

4


BAB II. INDIKATOR SOSIAL 2.1.

Pendidikan

2.1.1. Angka Melek Huruf Pada Laporan Pembangunan Manusia (UNDP, 1990) terdapat tiga elemen esensial dalam konteks pembangunan manusia, yaitu: longetivity (umur panjang), knowledge (pengetahuan), dan decent living (hidup layak). Sebagai indeks komposit, Longetivity diwakili oleh indikator angka harapan hidup, knowledge diwakili oleh tingkat melek huruf dan tingkat dari jenjang pendidikan tertinggi, serta decent living diwakili oleh indikator GDP (Gross Domestic Product) per kapita. Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia, agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Ini yang menjadikan indikator melek huruf, sebagai indikator paling esensial diantara indikator pembangunan manusia yang lain. Demikian pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi pengetahuan, maka dalam formulasi Human Development Index (HDI) indikator pengetahuan yang terdiri dari ratarata lama sekolah dan melek huruf, tingkat melek huruf memiliki bobot yang lebih tinggi (2/3) dibanding rata-rata lama sekolah. Tabel 1. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis

525.770

541.184

554.281

577.248

599.034

2

Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas

655.492

669.451

677.440

685.486

693.648

3

Angka melek huruf (Persen)

80,21

80,84

81,82

84,21

86,36

19,79

19,16

18,18

15,79

13,64

Angka buta Huruf (Persen) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 4


5

Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 10 tahun ke atas ini menjadi sasaran global dan nasional. Angka melek huruf penduduk berusia 10 tahun ke atas di Pamekasan, selama kurun waktu 2009-2013 terjadi peningkatan dari 80,21 persen di tahun 2009 menjadi 80,84 di tahun 2010 dan menjadi 81,82 persen di tahun 2011 dan 84,21 persen di tahun 2012. Pada tahun 2013 angka melek huruf 86,36 persen. Gambar 1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Tahun 2009 - 2013 95,20

95,40

95,60

95,80

95,00

80,21

80,84

2009

2010

Capaian Pamekasan

95,00

84,21

84,48

2012

2013

81,82

2011

Sasaran RPJMN Kemdiknas

2014

Target PUS

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Capaian indikator ini pada tahun 2013, masih terpaut sebesar 8,64 persen di bawah target Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2014. Demikian juga untuk mencapai target yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014 Kemendiknas, diperlukan upaya yang lebih keras lagi, mengingat capaian Pamekasan pada tahun 2013 masih terpaut jauh yaitu sebesar 9,50 persen. Capaian melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin, secara umum laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau dilihat menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan, semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaan capaian melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Capaian melek huruf baik laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 10 tahun hingga 44 tahun sudah di atas 90 persen. Sedangkan pada kelompok usia 45 tahun ke atas capaian melek huruf di Pamekasan semakin rendah apalagi jika dilihat dari sisi gender. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Atau dengan kata lain penduduk yang belum melek huruf pada kelompok ini masih didominasi oleh kaum perempuan.

6


Jika target melek huruf dalam RPJMN 2013 (95,40 persen) menjadi acuan, maka kelompok sasaran utama pemberantasan buta aksara di Pamekasan mesti lebih difokuskan pada kelompok usia 40 tahun ke atas yang capaiannya di bawah 95 persen kondisi demikian terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Gambar 2. Persentase Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Di Pamekasan Tahun 2013 60

52,54

50

39,85

40

25,46

30 20 10

2,03 4,37 3,23

0

10-44

45+

Laki-laki

Perempuan

Laki+Perempuan


Dibandingkan kabupaten lain di Madura, Kabupaten Pamekasan patut bersyukur mengingat pada tahun 2013 ini memiliki angka melek huruf tertinggi yaitu sebesar 86,36 persen dengan angka buta huruf terendah sebesar 13,64 persen. Angka ini hanya terpaut 5,11 persen poin dengan angka rata-rata Jawa Timur. Sedangkan Kabupaten Sampang merupakan kabupaten dengan angka buta huruf tertinggi di Madura yaitu sebesar 22,27 persen. Demikian juga dengan capaian melek hurufnya yang masih sekitar 77,73 persen. Tabel 2. Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Di Madura Tahun 2013 Angka Melek Huruf

Angka Buta Huruf

Kabupaten L (1)

Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Jawa Timur

P

L+P

L

P

L+P

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

90,37 87,00 91,49 88,52 95,20

78,76 69,09 81,59 73,32 87,88

84,22 77,73 86,36 80,46 91,47

9,63 13,00 8,51 11,48 4,80

21,24 30,91 18,41 26,68 12,12

15,78 22,27 13,64 19,54 8,53


Hal yang membanggakan ini tak lepas dari kerjasama dan partisipasi semua pihak di Pamekasan dalam menyukseskan salah satu predikat Pamekasan sebagai kota Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

7

pendidikan. Capaian ini tentunya harus terus dijaga dengan semakin mendekatkan program pendidikan dengan semua lapisan masyarakat. 2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate). MYS bersama dengan angka melek huruf, merupakan salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah merupakan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau antar waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Gambar 3. Rata-rata Lama Sekolah Di Pamekasan 2009-2013 (Tahun)

6,32

6,32

2011

2012

6,42

6,11

5,73

2009

2010

2013


Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 10 tahun ke atas di Pamekasan, selama 2009-2013 terjadi peningkatan kualitas penduduk yaitu dari setara kelas 5-6 8


tingkat sekolah dasar (belum lulus SD) di tahun 2009 meningkat menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP di tahun 2013. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif lambat, karena selama tahun 2009 - 2013 hanya terjadi peningkatan sebesar 0,69 persen atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,14 persen poin per tahunnya. Pembangunan pendidikan di Pamekasan selama ini, membawa dampak peningkatan capaian pendidikan tertinggi penduduk yang memiliki rata-rata lama sekolah setara kelas 1 SLTP. Namun demikian pembangunan di bidang pencerdasan anak bangsa ini masih perlu lebih dipacu akselerasinya, sehingga mampu mencapai target Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2009-2014 melalui program Wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA). Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan ratarata lama sekolah, tentunya akan memberi pengaruh pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula. 2.1.3. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Di Indonesia, proporsi penduduk muda semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas. Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila menggunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

9

rendahnya jumlah penduduk usia SD. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Angka partisipasi sekolah di Pamekasan untuk anak usia 7-12 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukan nilai yang cenderung stabil pada kisaran angka 990 per 1.000 penduduk usia 7-12 tahun. Ini memberikan gambaran bahwa di Pamekasan dalam tiap 1.000 anak usia 7-12 tahun sekitar 10 anak diantaranya sedang tidak bersekolah. Kondisi ini tentunya memprihantinkan, meskipun biaya sekolah sudah dibantu oleh pemerintah melalui proram BOS namun ternyata masih ada anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah. Tabel 3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 No. (1) 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan

2009

2010

(2) (3) (4) SD/MI (7-12 tahun) Usia 7-12 thn sedang sekolah 83.595 85.110 Jumlah penduduk kelompok 84.439 85.796 usia 7-12 tahun APS SD/MI per 1.000 990 992 SMP/MTs (13-15 tahun) Jumlah murid usia 13-15 thn 41.861 41.497 Jumlah penduduk kelompok 46.358 47.102 usia 13-15 tahun APS SMP/MTs per 1.000 903 881 Pendidikan Dasar SD/MI-SMP/MTs (7-15 tahun) Jumlah murid usia 7-15 thn 125.456 126.606 Jumlah penduduk kelompok 130.797 132.898 usia 7-15 tahun APS Pendidikan Dasar per 959 953 1.000

2011

2012

2013

(5)

(6)

(7)

85.330

86.850

88.610

86.806

87.825

88.859

983

989

997

42.082

44.633

45.236

47.658

48.221

48.788

883

926

927

127.412

131.484

133.846

134.464

136.046

137.647

948

966

972


Sementara itu angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun di Pamekasan dalam lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2009 APS usia 13-15 tahun sebesar 903 dan terus meningkat hingga pada tahun 2013 menjadi 927 per 1.000 penduduk usia 13 - 15 tahun. Hal ini tentunya menjadi prestasi tersendiri mengingat pada saat ini sedang gencarnya program

10


wajib belajar 9 tahun. Namun demikian masih perlu diperhatikan mengingat masih ada sekitar 73 anak per 1.000 anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Tabel 4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten di Madura Tahun 2013 SD/MI Usia 7-12 Thn No. (1) 1 2 3 4

SMP/MTs Usia 13-15 Thn

Kabupaten (2) Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Provinsi

Pendidikan Dasar 7-15 Thn

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

(3) 98,79 96,99 99,46 98,05

(4) 97,21 100 100 98,92

(5) 98,01 98,34 99,72 98,50

(6) 83,77 88,46 93,53 95,33

(7) 80,90 88,39 91,51 86,69

(8) 82,46 88,42 92.72 90,95

(9) 91,28 92,73 96,50 96,69

(10) 89,06 94,20 95,76 92,81

(11) 90,17 93,46 97,22 94,84

98,85

99,28

99,06

92,01

93,79

92,87

95,43

96,54

95,98


Gabungan APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun merupakan gambaran APS Pendidikan Dasar. Dalam lima tahun terakhir APS pendidkan dasar di Pamekasan menunjukkan nilai yang terus meningkat, walupun peningkatannya tidak tinggi. APS Pendidikan Dasar pada tahun 2009 sebesar 959 per 1.000 anak usia 7-15 tahun sedangkan pada tahun 2013 sebesar 972 per 1.000 anak usia 7-15 tahun. Dengan semakin meningkatnya APS pendidikan dasar maka program wajar 9 tahun akan segera tercapai. Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) tahun 2013 setiap kabupaten di Madura semuanya di atas 900 per 1.000. Beberapa kabupaten termasuk Pamekasan angka APS pendidikan dasarnya hampir mencapai 1.000 kondisi ini memberikan gambaran capaian APS untuk pendidikan dasar sudah baik. 2.1.4. Angka Partisipasi Kasar Salah satu indikator kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) (lihat Renstra Depdiknas 2006-2010). Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Kondisi ini dapat tercermin dari APK untuk setiap jenjang pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

11

usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Gambar 4. APK SD, SLTP, dan SLTA Pamekasan 2009-2013 120

108,78

104,97

100

91,68

106,07

105,71 100,25

102,19 96,05

96,49

88,58

80 62,34

60

65,08

59,19

55,96

53,55

40 20 0 2009

2010 APK SD

2011 APK SLTP

2012

2013 APK SLTA


Sasaran Nasional APK tahun 2013, terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Sasaran APK SD (termasuk SDLB, MI, dan Paket A) sebesar 118,2 persen, SLTP/MTs/Paket B sebesar 103,90 persen, dan SLTA/SMK/MA/Paket C sebesar 79,0 persen. Besaran APK SD di Pamekasan tahun 2013 adalah 106,07 persen, meningkat 0,36 persen bila dibandingkan dengan tahun 2012 (105,71 persen). Bila APK SD dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 digunakan sebagai dasar rujukan, maka capaian APK SD Pamekasan tahun 2013 belum mencapai sasaran dan terpaut sebesar 12,13 persen. Begitu halnya dengan APK SLTP, karena besarnya capaian APK SLTP Pamekasan tahun 2013 sebesar 96,49 persen masih terpaut 7,41 persen dengan Renstra Kemendiknas 2010-2014. Sementara untuk APK SLTA di Pamekasan tahun 2013 sebesar 55,96 persen, berada di bawah sasaran APK SLTA tahun 2013 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 (terpaut 23,04 persen). Berdasarkan data APK di Pamekasan tahun 2013, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di 12


atasnya. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, harus dimulai dengan program lebih nyata untuk peningkatan APK pada jenjang di bawahnya terlebih dahulu. Tabel 5. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Pamekasan 2009-2013 No.

Jenjang Pendidikan

SD sederajat Jumlah siswa yang bersekolah di 1.1. jenjang pendidikan SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 1.2. 7-12 tahun 1.3. APK SD/MI

2009

2010

2011

2012

2013

77.225

93.329

88.707

92.840

94.253

73.569

85.796

86.806

87.825

88.859

104,97

108,78

102,19

105,71

106,07

36.864

41.723

45.776

48.342

47.076

40.209

47.102

47.658

48.221

48.788

91,68

88,58

96,05

100,25

96,49

26.602

28.067

25.693

31.590

27.484

42.673

47.420

47.981

48.541

49.113

62,34

59,19

53,55

65,08

55,96

1

2

SMP sederajat Jumlah siswa yang bersekolah di 2.1. jenjang pendidikan SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia 2.2. 13-15 tahun 2.3. APK SMP/MTs

3

SLTA sederajat Jumlah siswa yang bersekolah di 3.1. jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Jumlah penduduk kelompok usia 3.2. 16-18 tahun 3.3. APK SMA/MA/SMK


Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, APK SD di Pamekasan selalu di atas 100 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah SD dengan umur di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Tidak demikian dengan APK SLTP yang masih di bawah angka 100 persen kecuali pada tahun 2012 angkanya sempat mencapai 100 persen selama 2009-2013. Ini menunjukkan bahwa tidak semua lulusan SD melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SLTP. Hal yang menggembirakan, APK SLTP di Pamekasan pada tahun 2013 sudah di atas 95 persen, artinya hampir sebagian besar lulusan SD di Pamekasan bisa melanjutkan pendidikannya ke SLTP. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan kondisi tersebut yang perlu dicarikan solusinya guna lebih mendongkrak kualitas SDM di Pamekasan melalui pendidikan.


13

Capaian APK di Pamekasan untuk sekolah setingkat SD sepanjang tahun 2009-2013 tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 108,78 persen dan yang terendah pada tahun 2011 sebesar 102,19 persen. Untuk APK SMP tertinggi pada tahun 2012 sebesar 100,25 persen dan terendah pada tahun 2010 sebesar 88,58 persen. Sedangkan APK sekolah setingkat SMA yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 65,08 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 53,55 persen. Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Di Pamekasan Tahun 2012-2013 APK SD (7-12 Thn) No.

APK SLTP (13-15 Thn)

APK SLTA (16-18 Th)

Jenis Kelamin

(1)

(2)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Laki-laki

105,43

104,51

96,71

93,06

77,05

68,62

2.

Perempuan

105,97

107,74

104,59

101,65

53,46

42,98

APK Kabupaten

105,71

106,07

100,25

96,49

65,08

55,96


Dari tabel di atas tampak bahwa perkembangan APK semua tingkatan mengalami fluktuasi antara tahun 2012 dan 2013. Namun jika diperhatikan dari sisi gender APK perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki seiring meningkatnya jenjang pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan usia 718 tahun di Pamekasan masih ada yang kurang mementingkan pendidikan buktinya semakin tinggi jenjang pendidikan, APK perempuan semakin lebih rendah dari laki-laki. 2.1.5. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas2010-2014). Sasaran APM di untuk SD ditetapkan sebesar 95,70 persen, SLTP sebesar 75,40 persen. 14


Secara umum dalam lima tahun terakhir 2009-2013, terjadi peningkatan APM di Pamekasan untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berfluktuasi pada tahun 2010 hingga 2012 mengalami penurunan, namun sejak tahun 2012 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Sementara APM SLTP Pamekasan Tabel 7. APM SD, SLTP, dan SLTA Pamekasan 2009-2013 dan Sasaran APM dalam Renstra Depdiknas (Persen)

Tahun

SD

SLTP

SLTA

(1)

(2)

(3)

(4)

2009 2010 2011 2012 2013

95,13 96,67 93,28 92,70 95,62

71,69 77,48 70,60 77,90 76,60

49,73 47,36 43,74 51,54 49,18


antara tahun 2009-2013 juga menunjukan tren yang membentuk gelombang/gergaji. Pada tahun 2010 dan 2012 mengalami peningkatan mulai 71,69 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 77,48 persen pada tahun 2010. Selanjutnya turun menjadi 70,60 persen pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi 77,90 persen dan akhirnya turun menjadi 76,60 persen pada tahun 2013. Demikian halnya untuk jenjang pendidikan SLTA, capaian APM Pamekasan tahun 2013 sebesar 49,18 persen, menurun 0,65 persen, bila dibandingkan APM tahun 2009 yang mencapai 49,73 persen. Capaian APM Pamekasan jika diukur dengan sasaran Renstra Kemendiknas untuk SD hanya terpaut -0,08 persen, sedangkan untuk SLTP telah melampui sebesar 1,20 persen. Tabel 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A, SMP/MTs/PAKET B dan SMA/SMK/PAKET C Menurut Jenis Kelamin di Pamekasan Tahun 2012-2013

No (1)

Jenis Kelamin (2)

APM SD/MI/ Paket A 2012 2013

APM SMP/MTs/ Paket B 2012 2013

APM SMA/SMK/ Paket C 2012 2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Laki-laki

92,73

95,92

77,76

81,41

60,29

58,32

2.

Perempuan

92,68

95,31

78,08

69,37

43,03

39,81

Kabupaten Pamekasan

92,70

95,62

77,90

76,60

51,54

49,18

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi dan BPS Provinsi Jawa Timur


15

Menarik jika APM ini dilihat dari sisi jenis kelamin. Hampir di semua jenjang pendidikan pada periode 2012-2013 APM laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan. Padahal dari sisi kuantitas kaum perempuan di Pamekasan lebih banyak dari laki-lakinya. Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka perbedaan APM perempauan akan semakin besar jika dibandingkan dengan APM laki-laki. Ini menunjukkan bahwa minat kaum hawa dalam hal pendidikan lebih rendah dari kaum adam. Hal ini diduga dipengaruhi oleh masih adanya anggapan di masyarakat Pamekasan, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya nanti akan ke dapur juga. 2.1.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Gambar 5. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas di Pamekasan, Tahun 2013 Tamat SMK Sederajat; 2,32

Tamat PT; 4,04

Tdk/Belum Sekolah; 14,71

Tamat SLTA; 12,53 Tidak Tamat SD; 20,35

Tamat SLTP; 12,88 Tamat SD Sederajat; 33,16

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan

16


Penduduk usia 10 tahun ke atas di Pamekasan tahun 2013 sebagian besar tamatan SD yaitu sebesar 33,16 persen dan yang menamatkan perguruan tinggi hanya sebesar 4,04 persen saja. Yang menjadi perhatian di sini adalah yang tidak punya ijazah sebesar 35,06 persen (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD), jadi sekitar lebih dari seperempat penduduk Pamekasan usia 10 tahun ke atas tidak memiliki ijazah. Tentunya hal ini menjadi perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Tabel 9. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas di Pamekasan Tahun 2009-2013

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Laki-laki Tidak/belum Sekolah Tidak Tamat SD SD SLTP SMU SMK PT Jumlah N (jiwa)

11,90 26,98 30,27 12,19 12,16 2,51 3,99 100,00 317.702

11,46 19,98 34,31 14,12 11,81 2,86 5,45 100,00 321.915

9,38 22,85 31,86 14,84 14,16 2,67 4,23 100,00 325.911

7,93 21,82 35,22 15,58 12,92 2,39 4,12 100,00 329.917

9,69 20,15 32,36 14,33 15,92 2,78 4,76 100,00 333.981

Perempuan Tidak/belum Sekolah Tidak Tamat SD SD SLTP SMU SMK PT Jumlah N (jiwa)

22,83 27,26 27,07 11,58 6,45 1,73 3,08 100,00 337.790

22,67 20,14 34,18 11,35 6,84 1,37 3,45 100,00 347.536

22,11 20,92 32,03 13,36 7,74 0,76 3,08 100,00 351.529

18,44 23,89 33,51 12,71 8,25 0,92 2,27 100,00 355.569

19,38 20,53 33,91 11,53 9,38 1,90 3,37 100,00 359.667

Laki-laki + Perempuan Tidak/belum Sekolah Tidak Tamat SD SD SLTP SMU SMK PT Jumlah N (jiwa)

17,76 27,13 28,55 11,86 9,10 2,09 3,50 100,00 655.492

17,27 20,06 34,24 12,69 9,23 2,09 4,41 100,00 669.451

16,00 21,84 31,95 14,07 10,82 1,68 3,64 100,00 677.440

13,38 22,89 34,34 14,10 10,50 1,63 3,16 100,00 685.486

14,71 20,35 33,16 12,88 12,53 2,32 4,04 100,00 693.648



17

Perkembangan penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas tiap tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 yang menamatkan pendidikan SLTP keatas sebesar 11,86 persen, meningkat menjadi 12,88 persen pada tahun 2013. Tamat SLTA/SMK sebesar 11,19 persen pada tahun 2009 menjadi 14,85 persen pada tahun 2013. Begitu pula untuk jenjang Perguruan Tinggi, pada tahun 2009 sebesar 3,50 persen menjadi 4,04 persen pada tahun 2013. Kondisi yang cukup baik ini diiringi pula oleh menurunnya persentase penduduk yang tidak punya ijazah, yaitu pada tahun 2009 penduduk yang tidak punya ijazah sebesar 44,89 persen menjadi 35,06 persen pada tahun 2013. Bila dilihat per Kabupaten di Madura, Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang mempunyai persentase tertinggi penduduk yang berijazah perguruan tinggi (4,04 persen) dibandingkan kabupaten lainnya dan hanya terpaut 0,95 persen poin dengan angka rata-rata Jawa Timur. Sedangkan Kabupaten Sampang merupakan daerah yang mempunyai persentase tertinggi penduduk yang belum sekolah/tidak tamat SD (35,58 persen). Walaupun jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan paling sedikit dibandingkan kabupaten lain di Madura namun capaian pendidikan di Kabupaten ini termasuk relatif paling baik di antara tiga kabupaten yang ada di Pulau Garam. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk akan sangat berpengaruh terhadap angka IPM, karena akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen penyusun IPM. Tabel 10. Persentase Penduduk Usia 10 tahun Ke Atas Berdasar Ijazah Yang Dimiliki Menurut Kabupaten Di Madura Tahun 2013

No.

Kabupaten

Tdk/blm sekolah

Tidak tamat SD

SD

SLTP

SMU

SMK

PT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Penduduk (000) (10)

1

Kab. Bangkalan

18,86

21,97

38,19

9,49

8,20

0,57

3,02

937,5

2

Kab. Sampang

24,78

30,80

28,51

8,69

5,10

0,23

1,89

913,5

3

Kab. Pamekasan

14,71

20,35

33,16

12,88

12,53

2,32

4,04

827,4

4

Kab. Sumenep

21,92

23,66

28,95

12,69

9,03

0,85

2,89

1.061,2

7,63

20,53

29,87

17,69

13,71

5,57

4,99

38.363,2

Provinsi Jawa Timur


18


2.2.

Kesehatan Beberapa indikator yang digunakan untuk mengambarkan kondisi kesehatan

masyarakat antara lain angka kelangsungan hidup bayi (AKHB), angka harapan hidup, peserta Keluarga Berencana Aktif dan persentase balita bergizi buruk. 2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan. AKHB merupakan cermin ukuran dari angka kematian bayi yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dengan jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Secara matematis AKHB = (1 - angka kematian bayi). Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tabel 11. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Di Pamekasan Tahun 2009 – 2013 No.

Indikator

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Angka Kematian Bayi (AKB)

56,24

53,72

51,66

50,69

48,40

2.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

943,76

946,28

948,34

949,31

951,60


Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian per 1000 kelahiran hidup sekitar 952 pada tahun 2013. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1000 kelahiran hidup terdapat 952 bayi yang mencapai usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi pada tahun 2013 semakin menurun menjadi 48,40 per 1000 kelahiran hidup atau 4,8 persen pada tahun 2013. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari 4 kabupaten di Madura penyumbang hampir 50 persen dari total angka kematian bayi. Sebaran angka kelangsungan hidup bayi per kabupaten di Pulau Madura menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup terendah adalah Kabupaten Bangkalan. Jika dikaitkan dengan persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis, nampaknya tidak selalu memberikan dampak positif terhadap angka kelangsungan hidup bayi. Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

19

Tabel 12. Angka Kematian Bayi dan Persentase Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Medis Menurut Kabupaten Di Madura Tahun 2009-2013 Kabupaten

Angka Kematian Bayi

Penolong Kelahiran Oleh Medis

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kab. Bangkalan

56,91

55,69

54,22

54,56

53,21

55,34

48,43

66,87

73,71

78,36

Kab. Sampang

62,59

58,92

55,11

54,48

50,74

51,87

46,98

55,01

66,39

63,22

Kab. Pamekasan

56,24

53,72

51,66

50,69

48,40

68,38

75,70

85,68

84,57

84,33

Kab. Sumenep

50,95

49,85

48,47

48,42

47,18

61,34

55,98

65,18

72,99

70,51

Jawa Timur

31,41

29,99

29,24

28,31

27,69

86,34

88,78

90,70

93,13

93,95


2.2.2. Angka Harapan Hidup Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi 20


karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Pamekasan selama 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 63,59 di tahun 2009 menjadi 65,05 pada tahun 2013. Gambar 6. Angka Harapan Hidup Penduduk Menurut Kabupaten di Madura Tahun 2009-2013 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 58,00 2009

Bangkalan Sumenep

2010

2011 Sampang Jawa Timur

2012

2013 Pamekasan


Secara umum kabupaten-kabupaten di wilayah Madura memiliki usia harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur. AHH pada wilayah Madura pada tahun 2013 berkisar pada angka 63 hingga 65 tahun sedangkan angka rata-rata Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 70 tahun. Wilayah yang memiliki usia harapan hidup yang relatif tinggi adalah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan dengan AHH sudah di atas 65 tahun. Tabel 13. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten di Madura Tahun 2009-2013 No.

Kabupaten

(1)

(2)

1 2 3 4

Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Provinsi Jawa Timur

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

63,16 62,34 63,59 64,53 69,15

63,32 63,00 63,99 64,71 69,60

63,48 63,49 64,39 64,89 69,81

63,64 63,66 64,56 65,10 70,09

63,81 64,39 65,05 65,25 70,23

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur


21

Secara posisi AHH penduduk Pamekasan di Pulau Madura relatif lebih baik dari pada AHH Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang namun masih lebih rendah dari pada AHH Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2013 AHH Kabupaten Pamekasan hanya terpaut 0,20 poin dengan AHH Kabupaten Sumenep. Artinya derajat kehidupan masyarakat Pamekasan secara umum lebih cepat membaik sehingga berpengaruh pada meningkatnya AHH secara signifikan. 2.2.3. Peserta KB Aktif Dilihat dari persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB dalam tiga tahun terakhir terus meningkat dari 75,14 persen di tahun 2010 menjadi 81,64 persen pada tahun 2013. Sedangkan dari persentase KB aktif dalam tiga tahun terakhir berkisar pada angka 60 persen.

Di sisi lain masih terdapat pasangan usia subur di Pamekasan

yang tidak pernah ikut KB namun jumlahnya terus menurun dari 24,86 persen pada tahun 2010 turun menjadi 23,54 persen pada tahun 2011, turun kembali menjadi 22 persen pada tahun 2012 dan tahun 2013 tinggal 18,35 persen. Tabel 14 Persentase PUS Menurut Penggunaan Cara/Alat KB Dan Kabupaten Di Madura Tahun 2013

2.2.4. 2.2.5. No. 2.2.6. Kabupaten 2.2.7. 2.2.8. (1) (2) 12.2.9. Kab. Bangkalan 22.2.10. Kab. Sampang 32.2.11. Kab. Pamekasan 2.2.12. 4 Kab. Sumenep 2.2.13. Provinsi Jawa Timur 2.2.14.

Penggunaan Alat/Cara KB Sedang Menggunakan

Tidak Menggunakan

Tidak Pernah Menggunakan

Jumlah

(3)

(4)

(5)

44,30 52,99 59,35 45,55

18,41 27,18 22,29 20,43

37,29 19,84 18,35 34,02

(6) 100 100 100 100

66,48

17,62

15,90

100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Kalau dilihat Pasangan Usia Subur menurut kabupaten di Madura berdasarkan penggunaan alat/cara KB, pada tahun 2013 Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten tertinggi yang PUS nya tidak pernah menggunakan KB yaitu mencapai 37,29 persen. PUS yang sedang menggunakan KB/akseptor KB aktif tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 59,35 persen sedangkan Kabupaten Bangkalan akseptor KB aktifnya terendah yaitu sebesar 44,30 persen. Dilihat berdasarkan akseptor KB secara keseluruhan di Madura, Kabupaten Pamekasan berada di urutan tertinggi yaitu mencapai 22


81,64 persen. Sedangkan Kabupaten Bangkalan memiliki akseptor KB terendah yaitu sebesar 62,71 persen. 2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a.

rendah

= jika gizi kurang di bawah 10 %

b. sedang

= jika gizi kurang 10-19 %

c.

= jika gizi kurang 20-29 %

tinggi

d. sangat tinggi = jika gizi kurang 30 % atau lebih Tabel 15. Persentase Status Gizi Balita Menurut Kabupaten Di Madura Tahun 2013 NO (1)

KABUPATEN (2)

GIZI BURUK

GIZI KURANG

GIZI BAIK GIZI LEBIH

JUMLAH

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Kab. Bangkalan

3,61

27,71

63,86

4,82

100,00

2

Kab. Sampang

0,00

25,32

72,15

2,53

100,00

3

Kab. Pamekasan

0,00

15,00

85,00

0,00

100,00

4

Kab. Sumenep

8,64

23,46

64,20

3,70

100,00

Provinsi Jawa Timur

3,56

15,41

76,39

4,64

100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Survei Prevalensi Gizi Balita 2013

Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Gizi Balita tahun 2013 Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang tertinggi persentase gizi baiknya di antara kabupaten lain di Madura yaitu sebesar 85 persen dan gizi kurangnya hanya sekitar 15 persen. Hal ini dimungkinkan oleh banyaknya program-program pro kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan sejalan dengan adanya pencanangan Rencana Aksi Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

23

Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2011-2015 oleh Pemprov Jawa Timur yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan yang terfokus pada penurunan kemiskinan dan kelaparan.

2.3.

Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada

waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Tabel 16. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan 2009-2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 + Tahun )

611.982

586.242

571.261

592.081

605.065

Angkatan Kerja

469.266

438.054

399.523

458.729

472.651

- Bekerja

459.019

422.583

387.964

448.177

462.290

- Pengangguran

10.247

15.471

11.559

10.552

10.361

Bukan Angkatan Kerja

142.716

148.188

171.738

133.352

132.414

- Sekolah

38.528

46.060

47.315

52.628

53.626

- Mengurus Rumah Tangga

77.970

74.736

105.949

59.762

55.918

- Lainnya

26.218

27.392

18.474

20.962

22.870

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

76,68

74,72

69,94

77,48

78,12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2,18

3,53

2,89

2,30

2,19

Tingkat Kesempatan Kerja

97,82

96,47

97,11

97,70

97,81


Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk 24


pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. 2.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Berdasarkan data BPS Agustus 2013 (hasil Sakernas 2013), jumlah Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 605.065 orang. Dari jumlah Penduduk Usia Kerja tersebut, angkatan kerjanya sebesar 78,12%. TPAK sebesar 78,12 % artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, 78 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Secara umum angka TPAK di Pamekasan sejak 5 tahun terakhir (tahun 2009 hingga tahun 2013) menunjukkan kecenderungan meningkat. 2.3.2. Rasio Penduduk Yang Bekerja Gambaran situasi ketenagakerjaan secara nasional dapat diperoleh dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan secara triwulanan sejak tahun 2011. Data ketenagakerjaan per triwulan pada umumnya dapat menjelaskan kondisi ketenagakerjaan yang bersifat musiman. Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di Pamekasan khususnya dan Indonesia pada umumnya masih bertumpu pada sektor Pertanian yang banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim. Pada triwulan ketiga 2013, situasi ketenagakerjaan di Pamekasan masih relatif membaik meskipun hubungan industrial antara pengusaha dan buruh belum harmonis, terutama dengan adanya tuntutan buruh yang terkait dengan penentuan upah minimum kabupaten (UMK), upah minimum sektoral (UMS) dan penghapusan sistem outsourching. Jumlah pekerja di Pamekasan pada Agustus 2013 tercatat sebanyak 462.290 orang atau meningkat 14.113 orang dibandingkan Agustus 2012. Sementara jumlah angkatan kerja di Pamekasan mengalami peningkatan 13.922 orang yaitu dari 458.729 orang tahun 2012 menjadi 472.651 orang pada tahun 2013. Dengan demikian peningkatan jumlah pekerja menjadi tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kompetisi di antara angkatan kerja semakin ketat. Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

25

Gambar 7. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan dan Pekerja di Pamekasan Tahun 2009-2013 (Ribuan Orang) 500,00 450,00 400,00

469,3

458,7

438,1

472,7

399,5

350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00

459,0

422,6

388,0

448,2

462,3

0,00 2009

2010

2011 Pekerja

2012

2013

AK


Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masingmasing. Kesempatan

Kerja

(demand

for

labour)

adalah

suatu

keadaan

yang

menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2013 sebesar 97,81 persen yang berarti bahwa dari 100 orang jumlah angkatan kerja, terdapat 98 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 0,11 persen poin dibandingkan tahun 2012. 2.3.3. Tingkat Pengangguran dan Kesempatan Kerja Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang

26


lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2013 yang diakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan Kerja di Pamekasan pada tahun 2013 mencapai sebanyak 472.651 orang atau bertambah sebesar 13.922 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2012 sebesar 458.729 orang. Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 97,81 persen atau 462.290. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,19 persen atau 10.361 orang pada tahun 2013, relatif lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2012 yang mencapai 2,30 persen atau 10.552 orang. Penurunan TPT ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan beberapa kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2013 mampu menekan meningkatnya jumlah penganggur bahkan menyerap angka pengangguran di Pamekasan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut kabupaten di Madura pada tahun 2013 berkisar antara 2,19 – 6,84 persen. TPT terendah terdapat pada Kabupaten Pamekasan (2,19 persen) dan tertinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan (6,84 persen). Angka TPT pada Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep berada di bawah ratarata angka TPT Jawa Timur (4,33 persen). Tabel 17. Tingkat Pengannguran Terbuka Mnurut Kabupaten Di Madura Tahun 2013 Kabupaten

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kab. Bangkalan

5,01

5,79

3,91

5,32

6,84

Kab. Sampang

1,70

1,77

3,91

1,78

4,74

Kab. Pamekasan

2,18

3,53

2,89

2,30

2,19

Kab. Sumenep

2,27

1,89

3,71

1,19

2,55

Provinsi Jawa Timur

5,08

4,25

4,16

4,12

4,33


2.3.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Pada umumnya perempuan mempunyai peran ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan ekonomi juga berperan mengasuh anak-anak mereka. Oleh karena itu aktifitasnya dalam kegiatan ekonomi menjadi tidak penuh dibandingkan laki-laki yang kodratnya sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

27

Seberapa besar peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari besaran angka partisipasi angkatan kerja perempuan, yang merupakan persentase jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Tabel 18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tiap Kabupaten di Madura Tahun 2013

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki dan Perempuan

1

(2) Kab. Bangkalan

(3) 85,05

(4) 58,25

(5) 70,66

2

Kab. Sampang

87,00

59,06

72,37

3

Kab. Pamekasan

83,93

72,80

78,12

4

Kab. Sumenep

82,06

70,12

75,68

Provinsi Jawa Timur

85,02

55,56

69,92

No. (1)

Kabupaten

Sumber: BPS Jawa Timur

Pada tahun 2013 (Hasil Sakernas, 2013), angka TPAK perempuan sebesar 72,80 yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 73 orang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pencari kerja). Angka TPAK perempuan Pamekasan paling tinggi di wilayah Madura bahkan jauh di atas angka rata-rata Jawa Timur. Ini menunjukkan perempuan Pamekasan cukup banyak mengambil peran dalam membantu ekonomi keluarga. Dari tahun ke tahun angka TPAK perempuan mengalami peningkatan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan pendidikan, di mana perempuan dapat mengoptimalkan perannya sehigga lebih produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

2.4.

Perumahan

2.4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit.

28


Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, Air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur

terlindung

dan

mata

Tabel 19. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih Di Pamekasan Tahun 2009-2013

air

terlindung. Penduduk yang memiliki akses air bersih di Pamekasan pada tahun

2009-2013,

No.

Tahun

Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih

1.

2009

86,57

204.000

2.

2010

89,13

207.204

3.

2011

91,97

209.670

4.

2012

92,01

212.155

5.

2013

97,98

214.676

mengalami

peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2009 sekitar 86 persen dan meningkat menjadi sekitar 98 persen di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada

Jumlah Rumah Tangga


tahun 2013 masih ada sekitar 2 persen rumahtangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih. Berdasarkan data Susenas 2013, akses penduduk terhadap air bersih setiap kabupaten di Pulau Madura bisa diperbandingkan posisinya. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten dengan akses masyarakat terhadap air bersih hampir mencapai 100 persen (97,98 persen). Diurutan kedua yaitu Kabupaten Bangkalan dengan 97,42 persen. Posisi kedua kabupaten ini bahkan lebih tinggi dari pada angka rata-rata Jawa Timur yang masih mencapai 92 persen. Gambar 8. Persentase Rumahtangga Yang Menggunakan Air Bersih di Madura Tahun 2013

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00


Di Madura masih terdapat 2 (dua) kabupaten yang lebih dari 10 persen penduduknya masih mengkonsumsi air tidak bersih yaitu Kabupaten Sampang dan


29

Kabupaten Sumenep. Bahkan di Kabupaten Sampang masih terdapat sekitar seperempat persen penduduk yang mengkonsumsi air kurang layak minum. 2.4.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik Tersedianya perumahan

fasilitas

yang

lengkap

Tabel 20. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kab. Pamekasan Tahun 2009-2013

mempunyai kaitan pada kesehatan, pendidikan, bahkan produktifitas anggota rumah tangga. Penyediaan tenaga

listrik

bertujuan

untuk

Sumber Penerangan

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Listrik (PLN & Non PLN)

99,12

99,56

99,85

99,92

100,00

0,88

0,44

0,15

0,08

0,00

meningkatkan perekonomian serta

Non Listrik

memajukan


masyarakat.

kesejahteraan Tersedianya

listrik

misalnya, dapat berpeluang memperpanjang waktu belajar anak sekolah dan membuka kesempatan anggota rumah tangga untuk berproduksi. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Saat ini ketersediaan energi listrik menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses berbagai kebutuhan lain. Semakin berkembangnya sektor kelistrikan akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Pamekasan. Pada lima tahun terakhir (2009–2013) persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan Non PLN) terus meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2013 seluruh rumah tangga di Pamekasan sudah bisa menikmati listrik, walaupun tidak semuanya menjadi pelanggan PLN karena masih ada sebagian kecil penduduk yang menggunakan listrik melalui tetangga. Data BPS hasil Susenas 2013 menunjukkan bahwa beberapa wilayah kabupaten di Madura masih ada yang belum terjangkau PLN, sehingga masih menggunakan petromak/aladin,

pelita/sentir/obor,

dan

lainnya.

Beberapa

kabupaten

yang

rumahtangganya masih menggunakan penerangan non listrik, secara persentase sudah relatif kecil, antara lain Kabupaten Sumenep sebesar 0,64 persen, Kabupaten Sampang 0,62 persen dan Kabupaten Bangkalan sebesar 0,73 persen.

30


Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama per Kabupaten di Madura Tahun 2013 No.

Kabupaten

Listrik (PLN & Non PLN)

Non Listrik

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Kab. Bangkalan

99,27

0,73

100

2

Kab. Sampang

99,38

0,62

100

3

Kab. Pamekasan

100,00

0,00

100

4

Kab. Sumenep

99,36

0,64

100

Provinsi Jawa Timur

99,70

0,30

100


Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten di Madura yang seluruh penduduknya sudah bisa menikmati penerangan listrik. Berbeda dengan 3 kabupaten yang lain di mana masih terdapat sekitar hampir satu persen penduduk yang belum bisa menikmati terangnya listrik. Demikian juga di Jawa Timur capaiannya masih sekitar 99,70 persen.

2.5.

Olah Raga Perkumpulan olah raga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di

bidang olahraga bagi para anggotanya guna peningkatan prestasi maupun dengan tujuan lain yaitu menjaga kesehatan. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga baik untuk prestasi maupun menjaga kesehatan, maka klub-klub olahraga pun semakin diminati. Selain itu, keberadaan klub-klub olahraga memberikan kontribusi peningkatan prestasi olah raga regional baik yang bersifat amatir maupun profesional. Oleh karena itu, jika prestasi olahraga semakin baik maka semakin harum dan terpandang suatu daerah, hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pimpinan daerah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Pamekasan terdapat 265 perkumpulan olah raga di tahun 2013, yang terdiri dari perkumpulan olah raga sepak bola, bulu tangkis, bola volley, bola basket, tennis lapangan, tennis meja dan lainnya. Olah raga paling banyak diminati masyarakat Pamekasan adalah bola volley, sepak bola dan tennis lapangan. Ketiga jenis olah raga tersebut terbukti mempunyai perkumpulan olah raga paling banyak diantara jenis olah raga yang lain. Perkumpulan olah raga bola volley jumlahnya mencapai 40,38 persen, sepak bola 13,21 Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

31

persen dan tennis lapangan mencapai 11,70 persen. Sedangkan perkumpulan olah raga yang lain tidak sampai mencapai 9 persen.

Gambar 9. Persentase Perkumpulan Olah Raga Menurut Kecamatan di Kab. Pamekasan Tahun 2013 Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda & Olahraga Kab. Pamekasan

Jika dirinci menurut kecamatan perkumpulan olah raga terbanyak berada di Kecamatan Pamekasan. Sekitar 109 atau 41,13 persen perkumpulan olah raga terbentuk di kecamatan ini, hal ini wajar mengingat Kecamatan Pamekasan adalah ibukota kabupaten. Kecamatan dengan perkumpulan olah raga terbanyak kedua adalah Kecamatan Pademawu, yang terbentuk sebanyak 47 perkumpulan olah raga.

2.6.

Keamanan Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu

prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang diselesaikan adalah penyelesaian kasus kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang diselesaikan merupakan jumlah tindak kriminal yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk, atau seperti rumus berikut:

32


Kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjadikan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga tidak mengganggu berlangsungnya aktivitas masyarakat. Selain itu penyelesaian kriminalitas oleh aparat keamanan secara cepat dan tepat sasaran akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tabel 22. Tindak Kejahatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2013 Tahun

Dilaporkan

Diselesaikan

Persentase Penyelesaian

Angka Kriminalitas

1

2

3

4

5

2011

699

490

70,10

6,06

2012

608

288

47,37

3,52

2013

598

291

48,66

3,52

Sumber : Polres Pamekasan Keterangan : Diolah

Dalam tiga tahun terakhir tindak kejahatan di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Tindak kejahatan yang dilaporkan ke Polres Pamekasan selama tahun 2013 adalah sebanyak 598 kasus. Catatan ini menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya yang sempat mencapai 699 kasus (2011) dan 608 kasus pada tahun 2012. Tindak kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 jenis kejahatan ini tercatat sebanyak 139 kasus, bahkan pada tahun 2012 sempat mencapai 145 kasus. Angka kriminalitas yang diselesaikan pada tahun 2013 adalah 3,52 atau dengan kata lain dalam satu tahun (selama 2013) 3 - 4 tindak kejahatan yang dilaporkan diantara 10.000 penduduk dapat diselesaikan oleh aparat kepolisian. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, prestasi ini dapat dikatakan menurun. Sebab pada tahun 2011, sekitar 6 tindak kejahatan yang dilaporkan diantara 10.000 penduduk dapat diselesaikan. Apabila diperhatikan selama 3 tahun terakhir, penyelesaian tindak kejahatan yang dilaporkan persentasenya cenderung menurun. Pada tahun 2011, persentase penyelesaian kasus kejahatan mencapai 70,1 persen, menurun pada tahun 2012 (47,4%) dan kembali terjadi peningkatan pada tahun 2013 hingga mencapai 48,7 persen.


33

34


BAB III. INDIKATOR EKONOMI 3.1.

Produktivitas Total Daerah Produktivitas suatu daerah salah satunya dapat ditunjukkan oleh angka Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB merupakan nilai tambah yang timbul sebagai akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Nilai PDRB disuatu daerah sangat tergantung pada potensi serta pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam berbagai aktivitas ekonomi di daerah tersebut. PDRB Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Gambar dibawah ini mengilustrasikan hasil penghitungan PDRB Kabupaten Pamekasan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2011-2013. Gambar 10. PDRB Kab. Pamekasan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2011-2013 (Triliun Rupiah) 7,18 6,36 5,62

2011

2,61

2,45

2,31

2012

ADHB

2013

ADHK2000

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir nilai PDRB Kabupaten Pamekasan Atas Dasar Harga Berlaku meningkat Rp. 0,74 triliun dari Rp. 5,62 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 6,36 triliun pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 bertambah Rp. 0,82 triliun hingga mencapai Rp. 7,18 triliun. Sedangkan hasil penghitungan Atas Dasar Harga Konstan, bertambah Rp. 0,16 triliun dari tahun 2011 (Rp. 2,31 triliun) menjadi Rp. 2,45 triliun pada tahun 2012. Pada tahun 2013 bertambah Rp. 0,14 triliun hingga mencapai Rp. 2,61 triliun. Sampai dengan tahun 2013, perekonomian Kabupaten Pamekasan masih bertumpu pada sektor primer. Sektor ini merupakan penyumbang nilai tambah terbesar Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

35

dalam menyusun PDRB Kabupaten Pamekasan. Sektor terbesar kedua adalah sektor tersier dan sektor ketiga adalah sektor sekunder. Komposisi PDRB Kabupaten Pamekasan menurut sektor ekonomi selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 23. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor Ekonomi 1.

Primer

2.

Sekunder

3.

Tersier

*)

2011

Total PDRB

*)

Atas Dasar Harga Konstan **)

2012

2013

*)

*)

2011

**)

2012

2013

2.785.025,54

3.134.293,12

3.494.596,09

1.105.462,95

1.157.754,41

1.202.619,47

514.019,14

573.624,46

661.790,35

196.239,69

209.442,62

226.266,41

2.316.278,31

2.650.611,44

3.021.514,40

1.005.610,06

1.085.953,26

1.178.217,84

5.615.322,99

6.358.529,02

7.177.900,84

2.307.312,70

2.453.150,29

2.607.103,72

Keterangan: *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

3.2.

Struktur Ekonomi Untuk mengetahui struktur ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat

persentase distribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan tidak banyak mengalami pergeseran. Perubahan yang terjadi hanya pada besaran kontribusi masingmasing sektor ekonomi terhadap total PDRB Kabupaten Pamekasan. Gambar 11. Struktur Ekonomi Kab. Pamekasan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 6,62

12,69

Pertanian Pertamb & Galian

4,27 47,71

Ind. Pengolahan List, Gas, & Air Bersih

18,52

Bangunan Perdag, Hotel & Rest

5,41

Angk & Komunikasi

2,95

Keu, Sewa & Jasa Persh

0,97

Jasa-jasa

0,87 Sumber : BPS Kab. Pamekasan

Pada tahun 2013, struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan didominasi oleh tiga sektor ekonomi, yakni sektor pertanian, yang kedua sektor perdagangan, hotel & restoran, dan sektor terbesar ketiga adalah sektor jasa-jasa. Ketiga sektor ekonomi tersebut mempunyai peranan hingga diatas 12 persen. Sedangkan sektor-sektor yang lain 36


masing-masing berperan dibawah 7 persen. Bahkan sektor pertambangan & penggalian serta sektor listrik, gas & air bersih, kontribusinya tidak sampai 1 persen. Besaran nilai tambah masing-masing sektor ekonomi cukup bervariasi dalam membangun struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan. Selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi mengalami pergeseran. Sektor ekonomi yang cenderung menurun kontribusinya adalah sektor primer, sebaliknya sektor tersier terus meningkat kontribusinya terhadap perekonomian

Kabupaten

Pamekasan.

Sedangkan,

kontribusi

sektor

sekunder

berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Gambar 12. Struktur Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 (%) 60 50 40 30 20 10 0 2009

2010

Primer Sumber : BPS Kab. Pamekasan

2011

Sekunder

2012

2013

Tersier

Pada tahun 2009 kontribusi sektor primer mencapai 50,56 persen dan terus menurun persentasenya dari tahun ketahun menjadi 48,69 persen pada tahun 2013. Sementara itu, peranan sektor tersier pada tahun 2009 sebesar 40,50 persen dan terus meningkat hingga mencapai 42,09 persen pada tahun 2013. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka suatu saat struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan akan bergeser dari perekonomian yang ditopang sektor primer menjadi bentuk perekonomian yang berbasis sektor tersier. Struktur perekonomian yang demikian merupakan salah satu ciri-ciri wilayah yang tergolong maju. Menurunnya peranan sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh terus menurunnya kontribusi sektor pertanian. Pada tahun 2009 kontribusi sektor pertanian sebesar 49,48 persen, dan secara terus menerus mengalami penurunan hingga mencapai 47,71 persen pada tahun 2013. Jika mengacu pada kondisi lima tahun terakhir, peranan sektor pertanian tiap tahunnya rata-rata mengalami penurunan sekitar 0,44 persen. Sementara itu, sektor pertambangan dan Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

37

penggalian walaupun sempat meningkat kontribusinya dalam dua tahun terakhir, namun jika dibandingkan tahun 2009, kontribusi sektor ini rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,03 persen tiap tahunnya. Gambar 13. Struktur Ekonomi Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

Jasa-jasa Keu, Sewa & Jasa Persh Angkutan dan Komunikasi Perdag, Hotel dan Restoran Bangunan Listrik, Gas, dan Air Bersih Industri Pengolahan Pertamb & Penggalian

2009

2010

Sumber : BPS Kab. Pamekasan

2011

Pertanian

2012

2013

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, potensi terbesar di sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan. Pada tahun 2013 peranan sub sektor ini mencapai 21 persen, turun sebesar 0,64 persen jika dibandingkan tahun 2009 atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,16 persen per tahun. Demikian halnya peranan sub sektor perkebunan, walaupun sempat mencapai 8,74 persen pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 kembali turun peranannya menjadi sebesar 8,21 persen. Padahal pada tahun 2009 peranan sub sektor perkebunan mencapai 9,24 persen. Fluktuasi ini terjadi karena tanaman tembakau sebagai komoditi penyumbang terbesar pada sub sektor perkebunan, produksinya kurang stabil dalam lima tahun terakhir. Peranan terbesar kedua pada sektor pertanian adalah sub sektor perikanan, yang berkontribusi sebesar 9,61 persen pada tahun 2013. Berbeda dengan sub sektor yang lain, sub sektor perikanan merupakan satu-satunya sub sektor di sektor pertanian yang mengalami peningkatan kontribusi. Selama lima tahun terakhir kontribusi sub sektor ini rata-rata meningkat 0,07 persen tiap tahunnya. Sementara itu sub sektor peternakan selama periode 2009-2013, peranannya mengalami penurunan rata-rata 0,10 persen per tahun. Sedangkan sub sektor kehutanan yang mempunyai peranan terkecil (2013 = 0,01 persen), sejak lima tahun terakhir hampir tidak mengalami perubahan. 38


Pada tahun 2013, peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Kabupaten Pamekasan sebesar 0,97 persen. Persentase ini menempatkan sektor ini sebagai dua sektor terkecil peranannya bersama sektor listrik, gas & air bersih. Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Pamekasan bertopang pada sub sektor galian C dan ekstraksi garam. Dengan diterapkannya regulasi penggalian galian C untuk menertibkan penggalian secara liar, dari tahun ke tahun peranan subsektor ini terus mengalami penurunan. Apalagi untuk jenis galian pasir bangunan, masyarakat Pamekasan sudah beralih menggunakan pasir hitam yang diimpor dari luar Pamekasan. Sementara itu, ekstraksi garam yang menjadi salah satu komoditi unggulan Kabupaten Pamekasan, produktivitasnya sangat rentan sekali terhadap anomali cuaca. Pada tahun 2013 produksi garam relatif menurun jika mengacu pada produksi tahun 2009. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan, kontribusi sektor sekunder merupakan yang paling rendah dibandingkan sektor primer dan tersier. Pada tahun 2013, sektor sekunder berkontribusi sebesar 9,22 persen, meningkat 0,28 persen dari tahun 2009. Walaupun sempat berfluktuasi antara tahun 2011-2012, namun secara rata-rata sektor ini meningkat 0,07 persen pertahun selama periode tahun 2009-2013. Peningkatan peranan sektor sekunder utamanya dipicu oleh meningkatnya kontribusi sektor bangunan yang mencapai 5,41 persen pada tahun 2013. Sedangkan dua sektor yang lain yakni sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas & air bersih, kontribusinya masing-masing sebesar 2,95 persen dan 0,87 persen. Selama lima tahun terakhir, peranan sektor bangunan cenderung meningkat. Pada tahun 2009, kontribusi sektor bangunan sebesar 4,98 persen dan terus meningkat hingga mencapai 5,35 persen pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012, kontribusi sektor ini sedikit menurun menjadi 5,22 persen, tergeser oleh beberapa sektor yang meningkat pada tahun tersebut. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas & air bersih selama lima tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2009 kedua sektor ini masing-masing berperan sebesar 2,99 persen dan 0,96 persen terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan. Fenomena berbeda ditunjukkan sektor ekonomi kelompok tersier, selama lima tahun terakhir kontribusi sektor tersier rata-rata meningkat 0,40 persen tiap tahunnya. Diantara empat sektor ekonomi yang termasuk dalam kelompok sektor tersier, hanya sektor jasa-jasa yang kontribusinya cenderung menurun. Sementara itu, ketiga sektor Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

39

yang lain yakni sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor angkutan & komunikasi, serta sektor keuangan, sewa & jasa perusahaan peranannya terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan dari tahun ketahun cenderung meningkat. Sebagai

kontributor

terbesar

kedua

terhadap

pereknomian

Kabupaten

Pamekasan, sektor perdagangan, hotel & restoran mempunyai daya ungkit paling besar dalam mendongkrak peranan sektor tersier. Secara pasti kontribusinya terus mangalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini telah mencapai 18,52 persen, meningkat sebesar 2,06 persen dibandingkan tahun 2009. Kecenderungan sedikit berbeda ditunjukkan sektor angkutan & komunikasi serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kedua sektor ini cenderung meningkat peranannya, walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2010 dan 2011. Selama kurun waktu lima tahun peranan kedua sektor ini rata-rata meningkat 0,18 persen dan 0,07 persen tiap tahunnya.

3.3.

Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Pamekasan, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pamekasan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir nilai PDRB Kabupaten Pamekasan Atas Dasar Harga Berlaku meningkat Rp. 0,74 triliun dari Rp. 5,62 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 6,36 triliun pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 bertambah Rp. 0,82 triliun hingga mencapai Rp. 7,18 triliun. Sedangkan hasil penghitungan PDRB Kabupaten Pamekasan Atas Dasar Harga Konstan 2000, bertambah Rp. 0,16 triliun dari tahun 2011 (Rp. 2,31 triliun) menjadi Rp. 2,45 triliun pada tahun 2012. Pada tahun 2013 bertambah Rp. 0,14 triliun hingga mencapai Rp. 2,61 triliun. Pertumbuhan

PDRB

merupakan

suatu

indikator

ekonomi

makro

yang

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui PDRB atas dasar harga konstan, karena melalui penghitungan ini besaran nilai tambah sudah tidak lagi dipengaruhi oleh faktor harga. Dengan kata lain, pertumbuhan yang terjadi benar-benar karena kenaikan produksi barang/jasa. 40


Tabel 24. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2013 Tahun Uraian

*)

*)

**)

2011

2012

1. PDRB atas Dasar Berlaku (Juta Ruiah)

5.615.322,99

6.358.529,02

7.177.900,84

2. PDRB atas Dasar Konstan (Juta Rupiah)

2.307.312,70

2.453.150,29

2.607.103,72

6,21

6,32

6,28

3. Pertumbuhan (%)

2013

Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan: *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Pertumbuhan

PDRB

merupakan

suatu

indikator

ekonomi

makro

yang

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui PDRB atas dasar harga konstan, karena melalui penghitungan ini besaran nilai tambah sudah tidak lagi dipengaruhi oleh faktor harga. Dengan kata lain, pertumbuhan yang terjadi benar-benar karena kenaikan produksi barang/jasa. Perekonomian Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,28 persen dibanding tahun 2012. Selama kurun waktu lima tahun terakhir antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, rata-rata terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,22 persen tiap tahun. Akan tetapi jika melihat kondisi dua tahun terakhir, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan melambat 0,04 persen dibandingkan tahun 2012. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 disebabkan oleh pertumbuhan sektor primer yang melambat 0,86 persen dibandingkan tahun 2012. Perlambatan pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir tidak terlalu drastis karena masih terkoreksi oleh percepatan pertumbuhan yang terjadi pada sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor sekunder justru mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 1,30 persen, sedangkan sektor tersier mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 0,51 persen dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan sektor primer pada tahun 2013 sebesar 3,88 persen, melambat jika dibandingkan pertumbuhan lima tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan sektor pertanian yang sempat melambat 1,00 persen dibandingkan tahun 2012. Namun pada saat yang sama, sektor Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

41

ekonomi kelompok primer yang lain yakni pertambangan & penggalian mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4,90 persen. Pada tahun 2013 sektor sekunder tumbuh positif dan mengalami percepatan sebesar 1,30 persen dibandingkan tahun 2012. Sektor ini rata-rata mengalami percepatan pertumbuhan 0,89 persen per tahun selama lima tahun terakhir, walaupun pada tahun 2012 sedikit melambat 0,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian sektor sekunder yang tumbuh sebesar 8,03 persen pada tahun 2013 tersebut, disumbang oleh sektor bangunan yang mencapai pertumbuhan sebesar 8,86 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas & air bersih masing-masing tumbuh sebesar 7,39 persen dan 5,95 persen. Tabel 25. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pamekasan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013 (%) Lapangan Usaha

*)

*)

2010

2011

2012

1. Pertanian

4,26

4,67

4,39

4,81

3,81

2. Pertamb & Galian

4,15

1,56

6,45

1,51

6,41

3. Ind. Pengolahan

2,60

3,80

6,21

6,78

7,39

4. Listrik, Gas, & Air Bersih

4,75

5,11

5,12

7,56

5,95

5. Bangunan

5,65

6,62

8,70

6,52

8,86

6. Perdag, Hotel dan Rest

7,51

9,09

10,61

9,86

10,18

7. Angkutan & Komunikasi

8,31

8,91

8,22

9,52

9,59

8. Keu, Sewa & Jasa Perush

4,95

5,45

6,86

7,49

8,36

9. Jasa-jasa

5,63

5,63

5,94

5,93

6,52

5,19

5,75

6,21

6,32

6,28

Pertumbuhan Total

2013

**)

2009

Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan: * = Angka diperbaiki **= Angka sementara

Tiga sektor yang termasuk dalam sektor sekunder, dua sektor diantaranya mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, yakni sektor bangunan serta sektor listrik, gas & air bersih. Sedangkan sektor industri pengolahan pertumbuhannya relatif stabil dan mengalami percepatan pertumbuhan rata-rata 1,2 persen tiap tahunnya. Pada tahun 2009, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 2,60 persen dan terus mengalami percepatan hingga mencapai 7,39 persen pada tahun 2013.

42


Sama halnya dengan sektor sekunder, pada tahun 2013 sektor tersier juga mengalami percepatan pertumbuhan. Dibandingkan tahun 2012, sektor tersier tumbuh 8,50 persen atau mengalami percepatan sebesar 0,51 persen. Percepatan pertumbuhan juga dialami keempat sektor yang tergolong dalam kelompok sektor ekonomi tersier. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan sektor perdagangan, hotel & restoran adalah yang tertinggi diantara sektor-sektor yang lain, baik dalam kelompok sektor tersier maupun untuk semua sektor. Sejak tahun 2009, sektor ini mengalami ratarata percepatan pertumbuhan 0,67 persen per tahun, dan puncaknya terjadi pada tahun 2011 hingga mencapai 10,61 persen. Pertumbuhan terbesar kedua adalah sektor angkutan & komunikasi. Selama lima tahun terakhir sektor ini rata-rata mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 0,32 persen. Sejak tahun 2009, pertumbuhan terendah sektor ini terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 8,22 persen. Memasuki era teknologi informasi yang semakin maju serta mobilitas penduduk yang semakin tinggi, maka sektor angkutan & komunikasi pada tahun-tahun mendatang diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan tingkat percepatan yang cukup tinggi. Salah satu sektor penopang tumbuh berkembangnya sektor-sektor yang lain adalah sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 8,36 persen dan merupakan tertinggi keempat setelah sektor bangunan. Jika mengacu pada laju pertumbuhan tahun 2009, tiap tahun pertumbuhan sektor ini mengalami percepatan rata-rata sebesar 0,85 persen. Rata-rata pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi diatas sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor-sektor yang lain.

3.4.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan masih

tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor jasa-jasa. Akumulasi ketiga sektor tersebut, pada tahun 2013 menyumbang 4,47 persen dari total pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Walaupun sumbangan sektor pertanian pada tahun ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, namun sektor ini merupakan sumber pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 1,76 persen. Sumber pertumbuhan terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel & restoran yakni 1,66 persen dan sektor jasa-jasa sebagai sumber pertumbuhan terbesar Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

43

ketiga dengan sumbangan 1,05 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor-sektor yang lain, sumbangannya masing-masing masih dibawah satu persen. Tabel 26. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pamekasan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2009 - 2013 (%) Lapangan Usaha

*)

*)

2010

2011

1. Pertanian

2,06

2,24

2,08

2,25

1,76

2. Pertamb & Galian

0,05

0,02

0,08

0,02

0,07

3. Ind. Pengolahan

0,08

0,11

0,18

0,19

0,21

4. Listrik, Gas, & Air Bersih

0,05

0,05

0,05

0,07

0,06

5. Bangunan

0,26

0,30

0,40

0,31

0,42

6. Perdag, Hotel dan Rest

1,08

1,33

1,61

1,56

1,66

7. Angkutan & Komunikasi

0,36

0,40

0,38

0,45

0,47

8. Keu, Sewa & Jasa Perush

0,34

0,38

0,47

0,52

0,59

9. Jasa-jasa

0,91

0,91

0,96

0,96

1,05

5,19

5,75

6,21

6,32

6,28

Pertumbuhan Total

2012

2013

**)

2009

Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan: * = Angka diperbaiki **= Angka sementara

Komposisi sumber pertumbuhan tiap sektor terhadap total pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan tidak jauh berbeda dari tahun ketahun. Walaupun peranan sektor pertanian dari tahun ketahun cenderung menurun, namun sektor ini merupakan sumber terbesar dalam mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan. Terbukti dengan menurunnya sumbangan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2013, berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerapan teknologi pertanian tepat guna, peningkatan penyuluhan pertanian, dan kepastian pemasaran hasil-hasil pertanian akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan. Sumber pertumbuhan terbesar kedua disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel & restoran. Dari tahun ketahun sumbangan sektor ini cenderung meningkat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan. Walaupun pada tahun 2012 sempat melemah 0,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,61 persen. Sejalan dengan kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan yang cenderung meningkat dari tahun ketahun, sudah sepantasnya jika sektor ini lebih serius

44


digarap melalui program-program pembangunan bidang ekonomi oleh pemerintah daerah. Tingkat pertumbuhan sektor jasa-jasa pada tahun 2013 memang berada pada urutan keenam diantara sektor ekonomi yang lain, namun sektor ini merupakan sumber terbesar ketiga bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan. Hal ini membuktikan bahwa sektor jasa-jasa mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Pamekasan.


45

46


BAB IV. INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.1.

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Secara nasional ukuran kemiskinan yang dipakai adalah hasil penghitungan Badan

Pusat Statistik. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang juga sangat penting adalah indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan bisa dianalogikan dengan posisi beberapa ekor ikan di laut pada kedalaman yang berbeda. Dalam hal ini, permukaan laut sebagai garis kemiskinan dan posisi ikan sebagai pengeluaran perkapita per bulan dari penduduk miskin. Jarak rata-rata posisi ikan terhadap permukaan laut itulah yang disebut indeks kedalaman kemiskinan. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan di suatu wilayah bermakna semakin dalam kemiskinan di wilayah itu. Artinya, pemerintah mempunyai beban yang lebih berat untuk mendorong penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan. Kemiskinan itu ibarat lingkaran setan. Perlu dorongan yang sangat kuat untuk mengeluarkan penduduk miskin dari lingkaran setan itu. Perekonomian Pamekasan dari waktu ke waktu terus tumbuh dan cenderung berkembang.

Kondisi

faktual

tersebut

dapat

ditunjukkan

dengan

percepatan

pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya selama kurun waktu 5 tahun terakhir kecuali tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mencapai 5,19 persen meningkat secara bertahap hingga mencapai 6,32 persen di tahun 2012 dan melambat menjadi 6,28 persen pada tahun 2013. Walaupun sempat melambat 0,23 persen pada tahun 2013, peningkatan angka pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya secara tidak langsung berdampak pada pengurangan distorsi pembangunan. Distorsi pembangunan dalam hal ini kemiskinan menunjukkan angka penurunan dari tahun ke tahunnya selama 5 tahun terakhir. Angka kemiskinan pada tahun 2009-2013 berturut-turut sebesar 24,32 persen, 24,32 persen, 22,48 persen, 20,90 persen, 19,54 Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kab. Pamekasan, 2013

47

persen, dan 18,45 persen. Pada tahun 2013 turun sebesar 1,09 persen jika dibandingkan kondisi tahun 2012. Penurunan angka kemiskinan memberikan pengaruh pada jumlah penduduk di atas garis kemiskinan. Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan selama 5 tahun menunjukan pertumbuhan di atas 1 persen. Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan di tahun 2013 sebesar 81,55 persen atau tumbuh 1,09 persen dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu tahun 2009-2013 laju pertumbuhan penduduk di atas garis kemiskinan berturut-turut sebesar 2 persen; 1,84 persen; 1,58 persen; 1,36 persen; dan 1,09 persen. Gambar 14. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013


Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2012-2013, walaupun jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan tetapi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 2,25 pada keadaan 2012 menjadi 2,80 pada keadaaan 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,39 menjadi 0,70 pada periode yang sama. Fenomena peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa

48


rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

4.2.

Tingkat Pemerataan Pendapatan Bank Dunia membagi pengeluaran penduduk kedalam tiga kelompok, yakni 40%

kelompok pertama, 40% kedua dan 20% ketiga. Jika distribusi pendapatan suatu wilayah merata, maka 40% penduduk kelompok pertama akan menikmati 40% total pendapatan wilayah tersebut. Demikian juga 40% penduduk kelompok kedua, akan menikmati 40% total pendapatan wilayah tersebut, dan 20% penduduk kelompok yang ketiga akan menikmati 20% dari total pendapatan wilayah tersebut. Tabel 27. Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Di Kab. Pamekasan Tahun 2013 Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)

Jumlah Penduduk (jiwa)

< 100.000

-

100.000 - 149.999

8.771

150.000 - 199.999

46.004

200.000 - 299.999

279.250

300.000 - 499.999

378.621

500.000 - 749.999

78.521

750.000 - 999.999

20.106

1.000.000 Keatas

16.134

Total

827.407

Sumber: BPS Kab. Pamekasan

Distribusi pengeluaran penduduk Pamekasan berdasarkan versi Bank Dunia, tersaji pada tabel 28. Kelompok penduduk pengeluaran kategori 40 persen terendah pada tahun 2011 hanya menikmati kue ekonomi sebanyak 24 persen, dan selanjutnya 40 persen kelompok kedua menikmati sekitar 38 persen, sedangkan 20 persen kelompok teratas dapat menikmati 38 persen total pendapatan penduduk Kabupaten Pamekasan. Kondisi pada tahun 2012 sedikit lebih baik, terindikasi telah terjadi pergeseran persentase distribusi pengeluaran. Pada kelompok pertama, 40 persen penduduk dapat menikmati sekitar 26 persen total pendapatan wilayah Kabupaten Pamekasan. Kelompok 40 persen berikutnya menikmati 39 persennya, sedangkan 20 persen penduduk kelompok ketiga menikmati sekitar 35 persen total pendapatan wilayah Kabupaten Pamekasan.


49

Struktur distribusi pengeluaran penduduk pada tahun 2013 mengalami perubahan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, distribusi pengeluaran penduduk 40 persen kelompok pertama turun 1,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini sedikit kurang menggembirakan, karena persentase kelompok ini diharapkan bergerak mendekati angka 40 persen. Tingkat pemerataan yang lebih baik dialami oleh penduduk 40 persen kelompok kedua, yang dapat menikmati sekitar 42 persen dari total pendapatan Kabupaten Pamekasan. Sementara itu, 20 persen penduduk kelompok ketiga mendapat bagian sekitar 33 persen kue pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Tabel 28. Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Pamekasan Tahun 2011-2013 Kelompok

2011

2012

2013

40% Pertama

23,93

25,92

24,81

40% Kedua

38,37

38,78

41,85

20% Ketiga

37,69

35,29

33,34


Pada penghitungan pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia, penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menjadi fokus penting untuk evaluasi ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut: 1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. 2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah. 3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. Hasil penghitungan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah pada tahun 2013 sekitar 24,81 persen. Berdasarkan 50


skala kesenjangan yang telah ditetapkan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pamekasan pada tahun 2013 termasuk kategori rendah.

4.3.

Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang terdiri dari

indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Indeks kesehatan diukur melalui rata-rata angka harapan hidup, indeks pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, dan indeks daya beli diukur dari tingkat kehidupan yang layak (kesejahteraan) secara keseluruhan. a. Angka Harapan Hidup Salah satu ukuran kesehatan masyarakat adalah dengan memantau kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama yang diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth/eo). Angka eo untuk tingkat provinsi yang disajikan merupakan hasil penghitungan secara tidak langsung (indirect technique) dengan menggunakan paket program Mortpack berdasarkan data rata-rata jumlah anak lahir hidup dan ratarata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur ibu 15–49 tahun, dengan sumber data BPS hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan mencermati trend hasil Sensus Penduduk. b. Tingkat Pendidikan Untuk mencermati keberhasilan tingkat pendidikan dapat diukur melalui dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua per tiga. Bobot sepertiga sisanya diberikan pada indikator rata-rata lamanya sekolah (Mean Years of Schooling/MYS), yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Sumber data yang digunakan untuk penghitungan indikator pendidikan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS.


51

c. Standar Hidup Layak (Purchasing Power Parity/PPP) Dari aspek kemampuan ekonomi, Standar hidup layak merupakan komponen penting agar IPM lebih komprehensif. Berbeda dengan UNDP (United Nation Development Program) yang menggunakan GDP riil perkapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak, BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan ratarata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Susenas menjadi sumber data utama yang digunakan untuk menghitung formula ini. Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Untuk mempermudah makna, indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100). UNDP membagi status Pembangunan Manusia ke dalam empat kategori sebagai berikut : - Rendah

: bila angka IPM < 50

- Menengah Bawah : bila angka 50 <= IPM < 66 - Menengah Atas

: bila angka 66 <= IPM < 89

- Tinggi

: bila angka IPM >= 90

4.3.1. Status Pembangunan Manusia Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup penduduknya terpotret dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari angka IPM diketahui keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Jawa Timur dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli. Data IPM ini menginspirasi Pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas program pembangunan manusia di wilayahnya. Status pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, IPM Kabupaten Pamekasan sebesar 63,81 dan terus meningkat hingga mencapai 67,17 pada tahun 2013. Capaian ini mengantarkan status pembangunan manusia Kabupaten Pamekasan berada pada level Menengah Atas. Dibandingkan kabupaten lain di wilayah Madura, IPM Pamekasan merupakan yang tertinggi sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 Angka IPM Bangkalan 66,19, Sampang 62,39, dan Kabupaten Sumenep 66,89. Namun jika dibandingkan rata-rata Jawa Timur, 52


IPM Pamekasan masih lebih rendah. Rata-rata IPM Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 73,54. Kabupaten Pamekasan berada pada urutan 31 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Gambar 15. Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Madura Tahun 2011-2013 68 66 64 62 60 58 56 2011 Bangkalan

2012 Sampang

Pamekasan

2013 Sumenep

Sumber : BPS Kab. Pamekasan

Jika memperhatikan komponen indeks penyusunnya, kontribusi tertinggi terhadap IPM tahun 2013 disumbang oleh Indeks Pendidikan yakni sebesar 70,59 persen. Tertinggi kedua disumbang Indeks Kesehatan (66,98%), dan yang ketiga adalah Indeks Daya Beli dengan besaran indeks 63,92 persen. Penghitungan ketiga indeks diatas didasarkan pada empat indikator yang dibandingkan dengan besaran indikator standar UNDP. Pada tahun 2013, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pamekasan sebesar 65,2 tahun, artinya bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2013 diperkirakan akan bisa bertahan hidup sampai usia sekitar 65 tahun. Angka Harapan Hidup yang ideal menurut standar UNDP adalah 85 tahun. Sedangkan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 84,48 persen (Standar UNDP=100 persen) dan rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,42 tahun dari 15 tahun yang distandarkan UNDP. Tabel 29. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan, 2009-2013 Tahun

Indeks Kesehatan

Indeks Pendidikan

Indeks PPP

IPM

2009

64,31

66,21

60,91

63,81

2010

64,98

67,47

61,35

64,60

2011

65,65

68,58

62,21

65,48

2012

66,32

70,18

63,03

66,51

2013

66,98

70,59

63,92

67,17

Standar UNDP

100,00

100,00

100,00

100,00



53

Indikator terakhir adalah pengeluaran perkapita riil yang distandarkan (PPP). Indikator ini mempunyai kontribusi paling kecil terhadap IPM Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2013, Pengeluaran perkapita riil yang di sesuaikan sebesar Rp. 636.610 (Standar UNDP = Rp. 732.700 perkapita) 4.3.2. Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia Keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah tidak hanya dilihat besaran nilai IPM-nya, namun dapat dilihat juga dari kemampuan/kecepatan untuk mendekatkan angka IPM ke kondisi ideal (IPM=100). Rasio kesenjangan pencapaian IPM antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh pada kondisi ideal, menghasilkan reduksi shortfall. Artinya reduksi shortfall menggambarkan kepekaan terhadap stimulus yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai reduksi shortfall, semakin cepat pembangunan manusia di suatu wilayah dalam suatu periode. Gambar 16. Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten di Wilayah Madura Tahun 2009-2013 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2009

2010

Bangkalan

2011

Sampang

2012

Pamekasan

2013 Sumenep


Selama lima tahun terakhir kecepatan pembangunan manusia di Pulau Madura cukup fluktuatif. Hal ini terlihat dari angka reduksi shortfall tiap kabupaten dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Sampai dengan tahun 2011 Kabupaten Sampang merupakan kabupaten dengan pencapaian pembangunan manusia yang paling cepat. Namun sejak tahun 2012, kecepatan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sampang dapat dilampaui oleh Kabupaten Pamekasan. Demikian juga pada tahun 2013, Kabupaten Pamekasan masih tetap yang tercepat diantara tiga kabupaten lain di Pulau Madura. Jika mengacu pada pencapaian IPM selama dua tahun terakhir, maka Pamekasan dapat diprediksi akan mencapai tingkat IPM ideal (=100) sekitar 16,8 tahun lagi. 54


Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

Recommend Documents