INDIKATOR SOSIAL EKONOMI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009

INDIKATOR SOSIAL EKONOMI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009

Kerjasama

Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2009

i

Halaman | i

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, dengan perkenan dan Ridho-Nya, Penyusunan Data

Sosial Ekonomi Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara

akhirnya

(Suseda) 2009

dapat diselesaikan. Buku

ini

merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara garis besar publikasi ini menyajikan data pokok sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, penduduk bekerja, perumahan, pengeluaran rumah tangga dan sosial budaya secara up to date. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

kelancaran

penyusunan

publikasi

ini.

Semoga

buku

ini

bermanfaat bagi keperluan perencanaan dan pembuatan kebijakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kritik dan saran dari para pembaca dan pengguna data sangat kami harapkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Tenggarong, Desember 2009 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara K e p a l a,


ii

Halaman | ii

Ir. H.RUSDIANSYAH,MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …................................................................................ KATA SAMBUTAN .................................................................................... DAFTAR ISI .............................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................................ DAFTAR GAMBAR ....................................................................................

i ii iii iv v

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1.2. Tujuan .............................................................................................. 1.3. Jenis Data Yang Dikumpulkan .......................................................... 1.4. Sistematika Penyajian .......................................................................

1 2 2 2 3

BAB II METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI .........................................

4

BAB III. ULASAN SINGKAT ....................................................................... 3.1. Kependudukan .................................................................................. 3.2. Pendidikan ........................................................................................ 3.3. Kesehatan ......................................................................................... 3.4. Penduduk bekerja ............................................................................. 3.5. Perumahan ....................................................................................... 3.6. Pengeluaran Rumahtangga ................................................................ 3.7. Jaminan Sosial dan ITK ....................................................................

18 19 25 33 36 38 42 44

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

45


iii

Halaman | iii

Halaman

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Jumlah dan Distribusi Penduduk Berdasarkan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009

20

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Komposisi Umur dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006-2009 ...........................................................................

23

Penduduk Usia Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 .........................................................................

30

Lama Balita Menyusui dan Persentase Penolong Kelahiran Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 .....................................................

33

Penduduk yang Bekerja Menurut Distribusi Sektoral dan Status Pekerjaan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 ....................................................................................

36

Tabel 3.6

Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 ............................................

40

Tabel 3.7

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (Rp) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 ............................................

43

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5


iv

Halaman | iv

Halaman

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 ...............................................................................

20

Gambar 3.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Kurun Waktu 2004-2009 ................

22

Gambar 3.3

Pencapaian Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 19962009 ...............................................................................

26

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 .................................................

29

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 .................................................

31

Gambar 3.4

Gambar 3.5


v

Halaman | v

Halaman

DAFTAR TABEL

Hal

KEPENDUDUKAN

1

Tabel 1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 2. Penduduk Menurut Wilayah Pembangunan dan Kelompok Umur, 2009 Tabel 3A. Penduduk Menurut Wilayah Pembangunan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009 Tabel 3B. Persentase Penduduk Menurut Wilayah Pembangunan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009 Tabel 4. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan, 2009 Tabel 5. Penduduk Laki-laki Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan, 2009 Tabel 6. Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan, 2009 Tabel 7. Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2009 Tabel 8. Penduduk Perempuan Usia 15 - 49 Tahun Menurut Kelompok Umur, 2009 Tabel 9. Penduduk Perempuan Usia 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur, 2009

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KESEHATAN

12

Tabel 10. Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2009 Tabel 11. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Asma/Napas Sesak/Cepat, 2009 Tabel 12. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Batuk, 2009 Tabel 13. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Diare, 2009 Tabel 14. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Panas, 2009 Tabel 15. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Pilek, 2009 Tabel 16. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Sakit Gigi, 2009 Tabel 17. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Sakit Kepala, 2009 Tabel 18. Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Lainnya, 2009 Tabel 19. Penduduk yang Merasa Terganggu Kesehatannya dan Menggangu Aktivitas Menurut Wilayah Pembangunan dan Jumlah Hari Sakit, 2009 Tabel 20A. Penduduk Laki-laki yang Merasa Terganggu Kesehatannya dan Menggangu Aktivitas Menurut Jumlah Hari Sakit, 2009 Tabel 20B. Penduduk Perempuan yang Merasa Terganggu Kesehatannya dan Menggangu Aktivitas Menurut Jumlah Hari Sakit, 2009 Tabel 21. Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Usaha Mengobati Sendiri Menurut Wilayah Pembangunandan Jenis Kelamin, 2009

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

i

BALITA

26

Tabel 22A. Balita Laki-laki menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 22B. Balita Perempuan menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 22C. Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 23A. Balita Laki-laki menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 23B. Balita Perempuan menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 23C. Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 24A. Balita Laki-laki yang Diberi ASI menurut Lamanya Pemberian ASI (bulan) dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 24B. Balita Perempuan yang Diberi ASI menurut Lamanya Pemberian ASI (bulan) dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 24C. Balita yang Diberi ASI menurut Lamanya Pemberian ASI (bulan) dan Wilayah Pembangunan, 2009

27 28 29 30 31 32 33 34 35

PENDIDIKAN

36

Tabel 25A. Penduduk 5 Tahun Keatas dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 25B. Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 26A. Penduduk 7-12 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 26B. Persentase Penduduk 7-12 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 27A. Penduduk 13-15 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 27B. Persentase Penduduk 13-15 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 28A. Penduduk 16-18 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 28B. Persentase Penduduk 16-18 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 29A. Penduduk 19-24 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 29B. Persentase Penduduk 19-24 Tahun dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 30A. Penduduk 10 Tahun Keatas dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 30B. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas dan Partisipasi Sekolah, 2009 Tabel 31A. Penduduk Laki-laki 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Pernah/Sedang Diduduki dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 31B. Penduduk Perempuan 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Pernah/Sedang Diduduki dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 31C. Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Pernah/Sedang Diduduki dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 32A. Penduduk Laki-laki 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 32B. Penduduk Perempuan 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 32C. Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan dan Wilayah Pembangunan, 2009

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ii

Tabel 33. Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca, 2009 Tabel 34. Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Kelompok Umur, 2009 Tabel 35. Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2009 Tabel 36. Penduduk 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur Sekolah, 2009 Tabel 37B. Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur Sekolah, 2009 Tabel 37A. Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur Sekolah, 2009 Tabel 38A. Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah, 2009 Tabel 38B. Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah, 2009 Tabel 38C. Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah, 2009 Tabel 39A. Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009 Tabel 39B. Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009 Tabel 39C. Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009 Tabel 39D. Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009 Tabel 39E. Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009 Tabel 39F. Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009 Tabel 39G. Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009 Tabel 39H. Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2009

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KETENAGAKERJAAN

72

Tabel 40A. Penduduk Laki-laki 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, 2009 Tabel 40B. Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, 2009 Tabel 40C. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, 2009 Tabel 41. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mencari Pekerjaan menurut Jenis Kelamin 2009 Tabel 42. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin 2009 Tabel 43A. Penduduk Laki-laki 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2009 Tabel 43B. Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2009 Tabel 43. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2009 Tabel 44A. Penduduk Laki-laki 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan, 2009 Tabel 44B. Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan, 2009 Tabel 44C. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan, 2009 Tabel 45A. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan, 2009 Tabel 45B. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan, 2009

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

iii

FERTILITAS

86

Tabel 46. Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2009 Tabel 47. Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penggunaan Alat KB, 2009 Tabel 48. Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat KB Menurut Alat KB yang Digunakan, 2009 Tabel 49. Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat KB Menurut Alat KB yang Digunakan, 2009 Tabel 50A. Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak lahir Hidup, 2009 Tabel 50B. Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak lahir Hidup, 2009 Tabel 51A. Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Masih Hidup, 2009 Tabel 51B. Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Masih Hidup, 2009

87 88 89 90 91 92 93 94

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

95

Tabel 52. Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 53. Rumahtangga Menurut Jenis Atap Rumah Terluas Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 54. Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Rumah Terluas Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 55. Rumahtangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas Dan Wilayah Pembangunan, 2009 2 Tabel 56. Rumahtangga Menurut Luas Lantai Rumah (m ) Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 57A. Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 57B. Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 58. Rumahtangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 59. Rumahtangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 60. Rumahtangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 61. Rumahtangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 62. Rumahtangga Menurut Jenis Kloset Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 63. Rumahtangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 64. Rumahtangga Menurut Sumber Penerangan Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 65. Rumahtangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak Dan Wilayah Pembangunan, 2009

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

iv

KONSUMSI

111

Tabel 66. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Makanan menurut Golongan Pengeluaran, 2009 Tabel 67. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Bukan Makanan menurut Golongan Pengeluaran, 2009 Tabel 68. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran, 2009

112 113 114

JAMINAN SOSIAL

115

Tabel 69. Rumahtangga menurut Ketersediaan Jaminan pembiayaan kesehatan dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 70. Rumahtangga yang Memperoleh Pelayanan Berobat Gratis Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 62. Rumahtangga Penerima Pengobatan Gratis Menurut Jenis Kartu Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 72. Rumahtangga yang Pernah Membeli Beras Raskin Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 73. Rumahtangga yang Pernah Membeli Beras Raskin dan Jumlah Beras yang Dibeli (kg) Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 74. Rumahtangga yang Anggota Rumahtangganya Pernah Menerima Kredit Dan Wilayah Pembangunan, 2009

116 117 118 119 120 121

INFORMASI TEKNOLOGI DAN INFORMASI

122

Tabel 75. Rumahtangga yang Mempunyai Telepon Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 75. Rumahtangga yang Anggota Rumahtangganya Memiliki Handphone Dan Wilayah Pembangunan, 2009 Tabel 77. Rumahtangga yang Mempunyai Komputer Dan Wilayah Pembangunan, 2009

123 124 125

v

Bab 1 Pendahuluan


Halaman | 1

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara. Suseda dirancang diantaranya untuk memenuhi kebutuhan data yang menggambarkan karakteristik sosial ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Data sosial ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat sangat diperlukan. Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

1.1. Latar Belakang

Di era otonomi daerah, ketersediaan data sosial ekonomi secara rutin dan berkesinambungan menjadi sangat penting. Untuk mendukung ketersediaan data sosial ekonomi dimaksud BPS Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA). Data yang dihasilkan dari kegiatan Suseda dapat memberi gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kendala ketersediaan data dalam membuat perencanaan pembangunan maupun untuk mengevaluasi hasil program yang telah dilaksanakan dapat dielaborasi.

1.2. Tujuan

Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah diharapkan dapat menyediakan data pokok sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh dan berkesinambungan. Data Sosial Ekonomi Daerah 2009 dapat digunakan untuk masukan penyusunan kebijakan maupun mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah mengikuti dan memenuhi kebutuhan data spesifik daerah, sebagai salah satu upaya memperkaya kuantitas dan kualitas data yang disajikan. Terbitan hasil Suseda diharapkan dapat memberikan solusi bagi kebutuhan data yang semakin beragam. Di samping data pokok kesejahteraan masyarakat, ditampilkan juga beberapa informasi lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan data bagi perencanaan pembangunan. Beberapa jenis data yang disajikan secara runtun dan berkelanjutan diantaranya adalah :  Keterangan umum anggota rumahtangga yaitu jenis kelamin, umur, dan status Perkawinan.  Keterangan umum kesehatan.  Keterangan pendidikan anggota rumahtangga.  Keterangan anggota rumahtangga berumur 10 tahun ke atas tentang


Halaman | 2

1.3. Jenis Data yang dikumpulkan



  

1.4. Sistematika Penyajian

kegiatan ekonominya. Keterangan fertilitas bagi anggota rumahtangga wanita yang pernah kawin dan keterangan Keluarga Berencana (KB) dari anggota rumahtangga yang berstatus kawin. Keterangan yang menyangkut karakteristik bangunan tempat tinggal, fasilitas perumahan dan lingkungan. Keterangan tentang pengeluaran rumahtangga dan konsumsi rumahtangga. Keterangan sosial ekonomi lainnya, merupakan informasi yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan data yang semakin beragam dan up to date.

Penyajian data/tabel dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama memaparkan masalah kependudukan, termasuk jumlah penduduk dan persentasenya, diantaranya mengenai penduduk menurut jenis kelamin, umur, status perkawinan. Bagian kedua, menyajikan tentang kondisi kesehatan penduduk yang mencakup keluhan kesehatan utama, lama hari sakit, dan kondisi balita. Bagian ketiga ditampilkan kondisi pendidikan penduduk yang mencakup partisipasi sekolah, status pendidikan, tingkat pendidikan, dan melek huruf. Penduduk yang bekerja ditampilkan pada bagian keempat, yang mencakup lapangan pekerjaan penduduk dan status pekerjaan.


Halaman | 3

Selanjutnya gambaran mengenai fertilitas dan keluarga berencana disajikan pada bagian kelima, disusul dengan data indikator makro mengenai perumahan pada bagian keenam, dan ditutup dengan data pengeluaran rumahtangga dan data sosial budaya pada bagian terakhir.

Bab 2 Metodologi, Konsep dan Definisi


Halaman | 4

Dimaksudkan agar secara statistik, data yang disajikan dapat dipahami dan diartikan secara sama dan interpretasi terhadap indikator yang dihasilkan tidak terjadi perbedaan. Konsep dan definisi akan sangat membantu dalam memahami batasan-batasan yang ada untuk setiap data yang ada.

2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data disetiap rumahtangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan individu dalam kuesioner diusahakan bersumber dari individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumahtangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumahtangga, suami/istri kepala rumahtangga, atau anggota rumahtangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.

2.2. Ruang Lingkup

Suseda 2009 dilakukan di 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran sampel sekitar 1.488 rumahtangga. Rumahtangga yang tinggal dalam blok sensus khusus (kompleks militer dll) dan rumahtangga khusus (pesantren, asrama, dll) yang tinggal di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

2.3. Kerangka Sampel

Kerangka sampel untuk pemilihan sampel blok sensus Suseda 2009 terdiri dari kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk sub blok sensus (khusus blok sensus yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumahtangga dalam blok sensus terpilih/sub blok sensus terpilih. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan disetiap kecamatan. Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kecamatan.

2.4. Rancangan Sampel

Untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, blok sensus yang muatan rumahtangganya kurang dari 150 RMT tidak dibentuk sub blok sensus dan rancangan sampelnya adalah rancangan sampel bertahap dua. Sedangkan blok sensus yang muatan rumahtangganya lebih besar dari 150 RMT dibentuk sub blok sensus dan rancangan sampelnya bertahap tiga. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. Setiap tahap dalam rancangan pemilihan sampel adalah sebagai berikut:


Halaman | 5

Kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus adalah daftar sub blok sensus dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga.

-

Untuk blok sensus yang tidak dibentuk sub blok sensus Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara linier sistemik sampling dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Tahap kedua, dari sejumlah rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus terpilih dipilih 16 rumahtangga juga secara linier sistematik sampling.

-

Untuk blok sensus yang dibentuk sub blok sensus Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size, dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus hasil P4B. Tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dipilih sejumlah sub blok sensus, selanjutnya dipilih satu sub blok sensus secara pps dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing P4B di setiap sub blok sensus. Dan tahap ketiga, dari sejumlah rumahtangga hasil listing di setiap sub blok sensus terpilih dipilih 16 rumahtangga juga secara linier sistematik sampling.

2.5. Pengolahan Data

Pengolahan data, mulai dari data entri sampai dengan tahap tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian kuesioner termasuk hubungan keterkaitan atau konsistensi antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya.

2.6. Referensi Waktu Survei

Dalam Suseda 2009, referensi waktu survei yang digunakan untuk pengumpulan data adalah suatu periode yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan rumahtangga.

-

Keterangan kegiatan anggota rumahtangga berumur 10 tahun ke atas, dan pengeluaran konsumsi makanan dengan referensi waktu survei seminggu yang lalu. Keterangan kesehatan dengan referensi waktu survei sebulan yang lalu. Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan dengan referensi waktu survei setahun yang lalu.

Beberapa konsep yang penyusunan data ini meliputi:

dipakai


dalam

kegiatan

Halaman | 6

-

2.7. Blok Sensus

Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Blok sensus membagi habis desa/kelurahan dan harus mempunyai batas-batas (alam/buatan) yang jelas. Batas satuan lingkungan setempat (SLS) seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas. Satu blok sensus harus terletak pada satu hamparan tidak boleh terpisah oleh blok sensus lain.

2.8. Rumah tangga Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, dan Anggota yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus. Rumahtangga 1) Rumahtangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, yang juga dianggap rumahtangga biasa antara lain:

2) Rumahtangga khusus, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Suseda. Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2009

Halaman | 7

 Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.  Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen.  Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya berjumlah kurang dari 10 orang.  Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.  Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumahtangga biasa.

Anggota rumahtangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumahtangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumahtangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumahtangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumahtangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumahtangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumahtangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumahtangga tersebut dianggap sebagai anggota rumahtangga. Kepala rumahtangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumahtangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumahtangga tersebut. Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:  sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut;  objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda;  sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator;  spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benarbenar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat. Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf (AMH), angka kematian bayi (AKB) dan angka


Halaman | 8

2.9. Indikator

harapan hidup dari anak usia 1 tahun (e1). Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:  Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.  Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.  Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain. 2.10. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan atau hal lain. Jenis keluhan kesehatan yang disurvei adalah panas/demam, batuk pilek, asma, diare/buang-buang air, sakit kepala, sakit gigi, dan lainnya. Terganggu kesehatan adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya karena sakit atau keluhan dimaksud. Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara suntik atau diminum (diteteskan dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap penyakit tersebut. Angka Kesakitan adalah persentase penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu.

Penolong Kelahiran Terakhir adalah orang yang membantu proses kelahiran sampai akhir, umumnya karena penolong kelahiran pertama merasa tidak sanggup


Halaman | 9

Penolong Kelahiran Pertama adalah orang yang membantu proses kelahiran dimulai dari munculnya tanda-tanda persalinan sampai lahirnya bayi.

untuk membantu proses kelahiran tersebut. 2.11. Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan. Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi. Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif. Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

2.11.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun), SLTP (usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 16-18 tahun).

2.11.1.1. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD)

Angka partisipasi kasar SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (kasar) penduduk pada jenjang pendidikan SD.


Halaman | 10

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pendidikan selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pendidikan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan di bidang pendidikan:

Jumlah Murid SD x 100 Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun

2.11.1.2. Angka Partisipasi Kasar SLTP (APK SLTP)

Angka Partisipasi Kasar SLTP diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTP pada suatu waktu dengan penduduk usia 13-15 tahun pada waktu yang sama. Indikator menunjukkan kemampuan pendidikan SLTP dalam menyerap penduduk usia 13-15 tahun. Jumlah Murid SLTP APK SLTP  x 100 Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun

2.11.1.3. Angka Partisipasi Kasar SLTA (APK SLTA)

Angka Partisipasi Kasar SLTA diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTA pada suatu waktu dengan penduduk usia 16-18 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (kasar) penduduk pada jenjang pendidikan SLTA. Jumlah Murid SLTA APK SLTA  x 100 Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun

2.11.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator ini mengukur proporsi anak yang bersekolah pada kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Nilai APM yang mendekati 100 persen menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APM biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun), SLTP (usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 16-18 tahun).

2.11.2.1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD)

Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Jumlah Murid SD Usia 7 - 12 Tahun APM SD  x 100 Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun

2.11.2.2. Angka Partisipasi Murni SLTP (APM SLTP)

Angka Partisipasi Murni SLTP diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTP usia 13-15 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 13-15 tahun pada waktu yang sama. Jumlah Murid SLTP Usia 13 - 15 Tahun APM SLTP  x 100 Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun


Halaman | 11

APK SD 

2.11.2.3. Angka Partisipasi Murni SLTA (APM SLTA)

Angka Partisipasi Murni SLTA diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTA usia 16-18 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 16-18 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SLTA. Jumlah Murid SLTA Usia 16 - 18 Tahun APM SLTA  x 100 Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun

2.11.3.Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf adalah persentase penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan/atau lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Untuk mempertajam analisis, batasan usia bisa diubah seusai kebutuhan. Jumlah Pddk Usia 15  Tahun yg melek huruf AMH  x 100 Jumlah Penduduk Usia 15  Tahun

2.11.4.Pendidikan Indikator ini menunjukkan keterkaitan sistem Yang pendidikan dalam mendidik sub kelompok penduduk Ditamatkan dewasa.

2.11.4.2. Ratarata Lama Sekolah (RLS)

Indikator ini merupakan persentase penduduk usia 16 tahun keatas yang minimal berpendidikan SLTP. Angka yang diperoleh digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan pendidikan dasar menengah sebagai batasan minimal. JumlahPddk Usia16  Tahun yg tamatSLTP % Pddk tamatSLTP  x 100 JumlahPenduduk Usia 16  Tahun Rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Langkah pertama adalah memberi bobot pada variabel yang digunakan seperti dibawah ini : Jenjang pendidikan 1. Tidak punya 2. SD/MI/sederajat 3. SMP/MTs/sederajat 4. SMA/MA/sederajat 5. SM Kejuruan 6. DI/DII 7. DIII/Sarmud 8. DIV/S1 9. S2/S3

Bobot 0 6 9 12 12 14 15 16 19


Halaman | 12

2.11.4.1. Persentase Penduduk Berpendidikan SLTP Keatas

Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 10

RLS





fi x LSi

i1 10



fi

i1

RLS fi Si LSi LSi LSi 2.12. Angkatan Kerja

Dimana : Rata-rata lama sekolah : frekuensi penduduk pada jenjang pendidikan -i : bobot masing-masing jenjang pendidikan -i : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah) : Si (bila tamat) : Si + kelas yang diduduki – 1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti yang sedang menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan pekerja bebas profesional (dukun, dalang) yang sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya (olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial). Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi). Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus uang atau barang termasuk bagi pengusaha.


Halaman | 13

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumahtangga, melakukan kegiatan lainnya dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja. Mencari Pekerjaan adalah Kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekarjaan. Klasifikasi Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. 2.13. Fertilitas

Anak kandung lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernapas, dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati.

2.14. Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap). Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumahtangga atau bangunan lain. Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

2.15. Konsumsi pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.


Halaman | 14

Sumber air Minum Bersih adalah Sumber Air Minum yang digunakan rumahtangga dari Air Kemasan, Air Leding, Air Pompa, Sumur Terlindung dan Mata air terlindung.

2.16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

1. -

PERTANIAN Pertanian dan Perburuan Kehutanan Perikanan

2. -

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Pertambangan Batu Bara dan Penggalian Gambut Pertambangan Minyak dan Gas Alam Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium Pertambangan Bijih Logam Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir

3. -

INDUSTRI Industri Makanan dan Minuman Industri Pengolahan Tembakau Industri Tekstil Industri Pakaian Jadi Industri Kulit dan Barang Dari Kulit Industri Kayu dan Barang-Barang dari Kayu, dan Barang-Barang Industri Kertas dan Barang dari Kertas Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman Industri Baru Bara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-Barang dari Hasil Pengilangan Minya Bumi dan Bahan Bakar Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia Industri Karet dan barang dari Karet Industri Barang Galian Bukan Logam Industri Logam Dasar Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatan Industri Mesin dan Perlengkapannya Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya

-


Halaman | 15

Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

-

-

Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya Industri Peralatan Kedokteran, Alat-Alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda empat Atau Lebih Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya Daur Ulang

4. -

LISTRIK, GAS DAN AIR Ketenagalistrikan Gas Uap dan Air Panas Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih

5. -

KONSTRUKSI Penyiapan Lahan Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil Penyelesaian Konstruksi Gedung Penyewaan Alat Konstruksi atau Pembongkar/Penghancur Bangunan Operatornya

-

Peralatan dengan

7. -

TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI Angkutan Darat dan angkutan Dengan Saluran Pipa Angkutan Air Angkutan Udara Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan angkutan, dan jasa Perjalanan Wisata - Pos dan Telekomunikasi


Halaman | 16

6. PERDAGANGAN - Penjualan, Pemeliharaan dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan - Perdagangan Besar Dalam negeri, Kecuali Perdagangan mobil dan Sepeda Motor Selain Ekspor dan Impor - Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor Reparasi Barang-Barang Keperluan Pribadi dan Rumahtangga - Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

8. KEUANGAN - Keperantaraan Keuangan Kecuali Asuransi dana Pensiun - Asuransi dan Dana Pensiun - Jasa Penunjang Keperantaraan Keuangan - Real Estate - Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (Tanpa Operator), Barang-Barang Keperluan Rumahtangga dan Pribadi 9. JASA - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib - Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Jasa Kebersihan - Kegiatan Organisasi - Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olah Raga - Jasa Kegiatan Lainnya - Jasa Perorangan Yang Melayani Rumahtangga - Badan Internasional dan badan Ekstra Internasional Lainnya


Halaman | 17

10. LAINNYA - Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

Bab 3 Ulasan Singkat


Halaman | 18

Penyajian ulasan secara ringkas dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kondisi sosial ekonomi sehingga dapat teridentifikasi dengan cepat capaian program pembangunan di masing-masing indikator kesejahteraan rakyat. data/tabel dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama memaparkan masalah kependudukan, bagian kedua, menyajikan tentang kondisi kesehatan penduduk, bagian ketiga ditampilkan kondisi pendidikan penduduk. Penduduk yang bekerja ditampilkan pada bagian keempat, serta gambaran mengenai fertilitas dan keluarga berencana disajikan pada bagian kelima, disusul dengan data indikator makro mengenai perumahan pada bagian keenam, dan ditutup dengan data pengeluaran rumahtangga dan data sosial budaya pada bagian terakhir.

3.1. Kependudukan

Menurut hasil Suseda 2009 jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 579.596 orang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 304.699 orang (52,57 persen) dan penduduk perempuan sebesar 274.897 orang (47,43 persen). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) sebesar 110,8. Artinya setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.108 laki-laki. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan adanya pertumbuhan alami dan faktor migrasi netto yang positif yang berarti migran masuk (in migration) ke Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar dibandingkan migran yang keluar (out migration).

Mengingat kondisi geografis, Wilayah Pembangunan Kabupaten Kartanegara dibagi menjadi tiga, yaitu:  Wilayah Pembangunan Pesisir (Kecamatan: Semboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Anggana, Muara Badak, dan Marang Kayu),  Wilayah Pembangunan Tengah (Kecamatan: Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, dan Muara Kaman), dan  Wilayah Pembangunan Hulu (Kecamatan: Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang).


Halaman | 19

Seberapa besar jumlah migran masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saat ini baru bisa diperoleh dari kegiatan Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali atau dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan di pertengahan tahun antara dua Sensus Penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat harus diantisipasi dengan baik dan dilakukan secara komprehensif. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan intansi terkait lainnya perlu melakukan upaya penanganan jumlah penduduk secara terpadu dan berkelanjutan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Upaya ini perlu dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Ketiga wilayah pembangunan tersebut memiliki jumlah penduduk masing-masing sebagai berikut: Wilayah Pembangunan Pesisir (186.730 orang), Wilayah Pembangunan Tengah (291.202 orang), dan Wilayah Pembangunan Hulu (101.664 orang), dengan rincian pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk Berdasarkan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Wilayah Pembangunan (1) Wilayah Pembangunan Pesisir Wilayah Pembangunan Tengah Wilayah Pembangunan Hulu Juml ah

Jumlah Penduduk Perempuan N % (4) (5)

Laki-laki N % (2) (3) 99.304 151.842 53.553 304.699

53,18

Jumlah

N (6)

RJK

% (7)

% (8)

Persebaran % (8)

87.426

46,82 186.730

100,00

113,59

32,22

52,14 139.360

47,86 291.202

100,00

108,96

50,24

52,68

48.111

47,32 101.664

100,00

111,31

17,54

52,57 274.897

47,43 579.596

100,00 110,84 100,00

Sumber : Suseda 2009

Gambar 3.1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009

114 113 112

Wilayah Pembangunan Pesisir; 113,59

111 110

Wilayah Pembangunan Hulu; 111,31

109 108

Wilayah Pembangunan Tengah; 108,96

Kutai Kartanegara; 110,84

107 RJK Sumber : Suseda 2009


Halaman | 20

106

Muara dari semangat pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk dapat bekerja melakukan aktivitas ekonomi, dapat berusaha, dapat memperoleh penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup di lingkungan yang aman. Akses informasi, berpola hidup sehat dan biaya sekolah idealnya dapat dinikmati dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Data tentang kependudukan menjadi hal yang sangat penting mengingat obyek pembangunan itu sendiri adalah penduduk. Kebijakan kependudukan yang menitikberatkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk masih perlu dilanjutkan. Fokus utama tetap mengacu pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan yang tepat akan berdampak positif dalam mengurangi berbagai kemacetan sosial dan beban masyarakat.

Berdasarkan hasil Suseda 2009, jumlah penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin (saat ini berstatus kawin, cerai hidup, dan cerai mati) mencapai sebanyak 151.282 orang (69,46 persen), sebesar 12,07 persen di antara mereka melakukan perceraian,


Halaman | 21

Dalam melakukan perencanaan program pembangunan dan mengimplementasikan program-program tersebut secara nyata diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas baik dari sisi intelektualnya maupun sisi moral, emosi dan spiritualnya. Kecerdasannya betul-betul bisa ikut andil dalam merancang berbagai kebijakan yang membawa kemajuan daerahnya dan berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Kualitas moral dan spiritual yang tinggi bisa membawa orang disekitarnya menjadi orang yang peduli terhadap orang lain, menjadi orang yang membawa manfaat bagi yang lainnya. Sebaliknya moral dan spiritual yang rendah bisa berakibat menjadi manusia yang sibuk memikirkan dirinya dan golongannya/kelompoknya.

baik cerai hidup maupun cerai mati. Persentase cerai hidup sebesar 2,21 persen sedangkan cerai mati mencapai sebesar 6,05 persen. Faktor yang menyebabkan perceraian diduga bisa karena akibat kesulitan ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran keluarga maupun faktor lain seperti belum siapnya fisik maupun mental karena perkawinan dilaksanakan saat usia muda. Perkawinan usia muda berakibat pada panjangnya umur reproduksi sehingga peluang memperoleh anak semakin besar. Dampaknya adalah meningkatnya angka kelahiran. Selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan angka proyeksi, laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun relatif menurun. Pada periode 2004-2005, LPP Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,80 persen menurun menjadi 2,42 persen pada periode berikutnya (tahun 2005-2006). Pada periode tahun 2006-2007 menjadi hanya sekitar 2,36 persen dan di periode tahun 2007-2008 LPP-nya mengalami penurunan menjadi 2,31 persen. Namun LPP periode 2008-2009 sedikit meningkat disbanding periode sebelumnya menjadi 3,16 persen.

4,00

3,80

3,50 3,16

3,00 2,50

2,42

2,36

2,31

2,00 1,50 1,00 0,50 2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Periode

Sumber: BPS, Proyeksi penduduk, dan Suseda 2009


2008-2009

Halaman | 22

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Kurun Waktu 2004-2009

Secara rata-rata (dalam rentang waktu lima tahun) pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (LPP) dari tahun 2004-2009 adalah 2,05 per tahun. Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 523.791orang dan lima tahun kemudian menjadi 579.596 orang tahun 2009. Trend pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dan perlu terus dipertahankan oleh berbagai pihak utamanya kinerja dinas instansi terkait mengingat ancaman pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang tinggi akan berdampak pada penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta penyediaan lapangan pekerjaan dan ketersediaan pangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi bisa berdampak pada kerawanan sosial. Tabel 3.2. Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Komposisi Umur dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006-2009 Informasi Demografi

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah Penduduk

536.441

549.127

561.831

579.596

Laki-laki

281.562

288.330

295.139

304.699

Perempuan

254.879

260.797

266.692

274.897

110,47

110,56

110,67

110,84

0 – 14

177.443

179.602

181.716

185.480

15 – 64

346.165

355.752

365.446

377.469

12.833

13.773

14.669

16.647

54,97

54,36

53,74

53,55

Sex Ratio Komposisi Umur

65+ Angka Ketergantungan


Halaman | 23

Sumber: BPS, Proyeksi penduduk, dan Suseda 2009

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun keatas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) tahun 2006 mencapai sebesar 54,97. Pada tahun 2007 angka beban ketergantungan sebesar 54,36 dan turun menjadi 53,55 pada tahun 2009. Artinya bahwa pada tahun 2009, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara menanggung sekitar 54 penduduk usia belum/tidak produktif.

3.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.


Halaman | 24

Indikator angka ketergantungan merupakan indikator yang kurang sensitif. Faktanya masih ada diantara penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun yang terpaksa sudah harus bekerja dan sebagian penduduk usia 65 tahun ke atas yang masih melakukan aktifitas ekonomi. Naik turunnya angka beban ketergantungan tidak bisa secara langsung diartikan sebagai naik turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif.

Peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Upaya memajukan tingkat pendidikan masyarakat dari sisi pendanaan relatif tidak terkendala lagi. Dengan ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai, kesempatan untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan menjadi lebih terbuka. Peluang untuk menyediakan pendidikan dengan biaya yang murah dan terjangkau bisa direalisasikan. Muaranya, setiap masyarakat dapat menikmati pendidikan. Wajib belajar 9 tahun dapat segera dituntaskan dan upaya merintis wajib belajar 12 tahun bisa terus dilanjutkan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah pusat agar pendidikan lebih mudah dijangkau masyarakat antara lain dengan meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Setiap program pemerintah perlu didukung dan dilakukan pengawasan ketat agar pelaksanaannya bisa tepat sasaran. Demikan halnya dengan pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan yang meningkat, penggunaannya harus benar-benar diawasi.


Halaman | 25

Disamping sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan yang relatif terjangkau, juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas para pendidiknya baik dari sisi pengetahuan maupun komitmennya yang kuat untuk betul-betul mengoptimalkan kemampuannya dalam memajukan dunia pendidikan.

Gambar 3.3. Pencapaian Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1996-2009 100 97,31 90 95,8

80

95,7

96,4

96,41

96,41

93,6

70 89,7 60 50 40 30 20

6,7 7,4 7,7

10

8,1 8,3 8,3

8,3

8,2

0

Melek Huruf 1996

1999

2002

Rata-rata Lama Sekolah 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: Susenas dan, Suseda 2009


Halaman | 26

Dewasa ini pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif terus membaik. Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Persentase penduduk dewasa yang melek huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai sekitar 95,80 persen pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 97,31 persen di tahun 2009. Begitu pula pada rata-rata lama sekolah, pada tahun 2002 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara baru sekitar 7,7 tahun atau setara dengan SMP kelas VII, dan meningkat menjadi 8,2 tahun di tahun 2009 atau setara SMP kelas VIII.

Kesadaran seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan perlu terus ditumbuhkan. Tren yang cukup menarik adalah tumbuh kembangnya minat siswa tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peningkatan mutu atau kualitas SMK perlu terus dilakukan sehingga lulusan siswa SMK betul-betul relevan dengan pasar kerja yang akan menampung mereka dan memiliki daya saing yang kuat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Beberapa kendala dalam upaya pembangunan pendidikan antara lain kurangnya tenaga pendidik di daerah. Disinyalir untuk tingkat SD masih ada satu guru menangani beberapa kelas. Kesejahteraan guru yang masih rendah juga perlu mendapat perhatian. Penghargaan terhadap mereka perlu ditingkatkan sehingga mereka bisa fokus dalam mengabdi di dunia pendidikan. Tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah cenderung menurun seiring dengan naiknya jenjang pendidikan. Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang SLTP lebih rendah dibanding pada jenjang SD, dan semakin mengecil lagi pada jenjang pendidikan lanjutan atas serta pendidikan tinggi. Artinya ada sebagian lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, sebagian lulusan SLTP tidak mendaftar ke SLTA atau dengan kata lain ada jenjang sekolah yang terputus di kalangan masyarakat, khususnya


Halaman | 27

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

penduduk usia sekolah. Kondisi tersebut bisa disebabkan karena ketiadaan sarana dan prasarana sekolah di wilayah mereka atau bisa disebabkan karena kemiskinan yang mendera kehidupannya. Pola pikir mereka adalah bahwa pendidikan tidak dapat menjamin perbaikan taraf hidup. Pendidikan tidak menjamin bisa memperoleh pekerjaan yang layak, apalagi untuk anak perempuan. Sehingga masih ada para orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anakanaknya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama terhadap anak perempuan. Sosialisasi bahwa pendidikan itu penting perlu terus didengungkan. Semangat anak-anak Laskar Pelangi dan gurunya dalam memajukan pendidikan perlu digelorakan. Walaupun dihimpit kemiskinan, anak-anak mereka harus tetap sekolah. Walaupun sarana dan prasarana sangat terbatas tidak mengurangi semangat gurunya dalam mendidik anak.


Halaman | 28

Pada tahun 2009, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki ijazah SD ke bawah masih cukup besar yaitu sebesar 54,51 persen. Sedangkan persentase penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SLTP sebesar 20,21 persen, yang memiliki ijazah SMU/SMK sebesar 21,11 persen; dan sebesar 4,18 persen yang memiliki ijazah perguruan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi). Sebagai ilustrasi, dari setiap 1.000 orang penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara, 42 orang di antaranya berkesempatan menyelesaikan pendidikan tingginya di berbagai level pendidikan antara lain Diploma I/II/III, Sarjana, hingga program Master dan Doktor.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 40 35,14

35

23,59 33,61

30 20,91 18,43 25

32,2

20,21 19,93

20,5

21,11

24,93

16,95

20 15 10

4,18

4,5

3,82

5 0 Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tamat SD

SD

SLTP

L+P

SLTA

L

PT

P

Sumber: Suseda 2009

Peningkatan persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang mampu menyelesaikan SMU/K ke atas perlu ditingkatkan melalui berbagai program. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah, program BOS buku, Program Khusus Bantuan Murid (BKM), program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), program bea siswa, program peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, serta realisasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan perlu terus dijaga kesinambungannya.

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan laki-laki Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dibanding dengan tingkat pendidikan perempuan. Kondisi ini tercermin dari kecilnya persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi sekolah menengah atas hingga


Halaman | 29

Sebagian orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya biaya sekolah di jenjang perguruan tinggi. Pendidikan tinggi untuk sementara hanya mampu dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi. Pendidikan tinggi menjadi suatu hal yang sulit untuk dijangkau dan disentuh.

pendidikan tinggi. Sedangkan persentase penduduk perempuan yang sekolah menumpuk pada jenjang SLTP ke bawah. Sebanyak 58,72 persen penduduk perempuan menamatkan pendidikan di jenjang SD ke bawah, sedangkan laki-laki yang menamatkan pendidikan SD ke bawah sebesar 50,63 persen. Harus ditanamkan kepada setiap masyarakat bahwa pendidikan itu penting baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena dengan meningkatnya tingkat pendidikan penduduk berarti meningkatnya kualitas SDM. Hal ini akan memberi kontribusi pada kenaikan IPM yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel 3.3. Penduduk Usia Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Indikator (1) A. Penduduk Usia Sekolah 1. 7 – 12 tahun 2. 13 – 15 tahun 3. 16 – 18 tahun B. Angka Partisipasi Sekolah (%) 1. APS usia 7-12 tahun (SD) 2. APS usia 13-15 tahun (SLTP) 3. APS usia 16-18 tahun (SMU/K) C. Angka Melek Huruf Usia 15 +(%) 1. Total 2. Laki-laki 3. Perempuan

2009 (2) 78.381 32.971 33.023 98,24 94,01 62,96 97,31 98,37 96,16


Halaman | 30

Sumber: Suseda 2009

Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah dan angka buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah. Hasil Suseda 2009 menginformasikan bahwa APS penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 98,24 persen. Artinya dari seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun, yang masih bersekolah sebesar 98,24 persen, sedangkan sisanya ada yang tidak/belum bersekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi. Gambar 3.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 100 80

98,93

97,64

98,24 92,39

95,67 94,01 L

60 62,99 62,94 40

62,96

P L+P

20 0 Sumber: Suseda 2009

APS SMP

APS SM

APS kelompok penduduk usia 13 – 15 tahun sebesar 94,01 persen dan pada kelompok penduduk usia 16 – 18 tahun mencapai 62,96 persen. Semakin tinggi level pendidikan, persentase penduduk yang bersekolah cenderung menurun karena penduduk masih berfokus untuk menamatkan pendidikan dasar. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, terjadi fenomena yang agak berbeda dibandingkan periode sebelumnya yang menunjukkan bahwa secara umum APS laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Namun hasil Suseda 2009 menunjukkan pada kelompok usia 7 – 12 tahun, APS laki-laki sebesar 97,64 persen, lebih rendah dibandingkan perempuan yang sebesar 98,93 persen, demikian pula pada kelompok usia 13 – 15 tahun, APS laki-laki sebesar 92,39 persen sedangkan APS perempuan sebesar


Halaman | 31

APS SD

95,67 persen. Pada kelompok usia 16 – 18 tahun, APS perempuan 62,94 persen, lebih rendah dibandingkan APS laki-laki (62,99 persen). Keadaan tersebut tercermin pada Gambar 3.5. Kemampuan membaca dan menulis selain memberikan peluang bagi penduduk dalam menyerap maupun menyampaikan informasi, juga membantu kemudahan berkomunikasi. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakmampuan membaca dan menulis memberi andil terhadap keterbelakangan dan peningkatan penduduk miskin. Mereka tidak dapat bersaing dalam mencari pekerjaan karena memiliki pilihan pekerjaan yang sangat terbatas. Menurunnya angka buta huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasikan adanya keberhasilan program pembangunan dalam bidang pendidikan. Data Suseda 2009 memperlihatkan angka buta huruf perempuan masih lebih tinggi dari pada angka buta huruf laki-laki. Secara umum hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan lakilaki lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan perempuan. Berdasarkan hasil Suseda 2009, penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf (tidak dapat membaca huruf latin atau huruf lainnya) sekitar 10.591 orang (2,69 persen).


Halaman | 32

Komposisinya terbagi atas buta huruf laki-laki sebanyak 3.361 orang (1,63 persen) dan perempuan sebanyak 7.230 orang (3,84 persen). Bila dilihat dari persentase, maka diketahui bahwa Wilayah Pembangunan Hulu menempati posisi pertama dengan angka buta huruf di atas 6 persen yaitu 4.183 orang (6,20 persen), disusul Wilayah Pembangunan Pesisir sebesar 2,18 persen (2.793 orang) dan Wilayah Pembangunan Tengah sebanyak 3.616 orang (1,82 persen).

3.3. Kesehatan

Tujuan pembangunan bidang kesehatan antara lain adalah agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Diharapkan dengan upaya tersebut akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut antara lain adalah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas, pustu, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa, dan penyediaan fasilitas air bersih. Juga program dana kesehatan untuk masyarakat miskin merupakan usaha agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate).

Tabel 3.4. Lama Balita Menyusui dan Persentase Penolong Kelahiran Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Indikator

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

A. Balita 1. Jumlah Balita

33.940

27.982

61.922

2. Balita yang Disusui

31.648

26.478

58.126

3. % disusui > 24 bulan

30,01

30,85

30,39

4. % disusui 12-23 bulan

43,89

46,59

45,12

5. % disusui < 12 bulan

26,10

22,57

24,49

4.294

3.081

7.375

20.205

16.993

37.198

998

679

1.677

8.064

7.070

15.133

379

160

539

1. Dokter 2. Bidan 3. Paramedis Lain 4. Dukun 5. Famili/Lainnya Sumber: Suseda 2009


Halaman | 33

B. Penolong Kelahiran (terakhir)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus diupayakan. Usaha lainnya adalah meningkatkan dan memperluas jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Berikutnya adalah meningkatkan dan menumbuhkembangkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat. Masyarakat yang sehat dapat berimbas pada tingkat produktivitas. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, tenaga medis lain) dianggap lebih baik dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh dukun, famili/lainnya.

Pada tahun 2009 persentase kelahiran yang ditolong oleh dokter sebesar 11,91 persen. Meningkat sebesar 3,46 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 (Inkesra Kutai Kartanegara 2007). Adapun persalinan yang ditolong dokter yang tergolong cukup tinggi adalah di Wilayah Pembangunan Tengah (15,07 persen), Wilayah Pembangunan Pesisir (12,23 persen), sedangkan di Wilayah Pembangunan Hulu sangat rendah yaitu hanya 3,12 persen. Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2009

Halaman | 34

Secara umum persentase kelahiran balita yang ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2007. Dari Tabel 3.4 diketahui bahwa sebagian besar penolong kelahiran balita adalah oleh bidan (60,07 persen), dan dukun (24,44 persen). Peranan dukun sebagai penolong kelahiran sangat dominan di Wilayah Pembangunan Hulu. Di wilayah tersebut persentase kelahiran balita yang ditolong oleh dukun mencapai di atas 57 persen. Di lain pihak, persalinan yang ditolong oleh dokter masih sedikit.

Apabila dikaitkan dengan penolong kelahiran pertama dan terakhir, terlihat bahwa dukun sebagai penolong kelahiran pertama mencapai 26,16 persen, sementara dukun sebagai penolong kelahiran terakhir persentasenya menurun menjadi 24,44 persen. Artinya bahwa ada kecenderungan kelahiran balita mula-mula ditolong oleh dukun kemudian penanganan selanjutnya dilakukan oleh bidan/dokter. Salah satu faktor penting untuk perkembangan anak adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan mempercepat perkembangan berat badan. Selain itu ASI mengandung zat penolak/pencegah penyakit serta dapat memberikan kepuasan dan mendekatkan hati ibu dan anak sebagai sarana menjalin hubungan kasih sayang. Banyak ibuibu yang telah menyadari pentingnya ASI bagi bayi serta menyadari bahwa salah satu kodratnya seorang ibu adalah menyusui anaknya.


Halaman | 35

Rata-rata lama pemberian ASI balita di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 relatif tidak begitu berubah. Dari populasi balita di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 61.922 balita, sebesar 93,87 persen pernah diberi ASI. Persentase balita yang disusui oleh ibunya selama 2 tahun atau lebih mengalami penurunan dari 32,06 persen pada tahun 2007 menjadi 30,39 persen pada tahun 2009. Sedangkan yang disusui selama satu sampai kurang dari dua tahun meningkat dari sebesar 40,71 persen pada tahun 2007 menjadi 45,12 persen pada tahun 2009, dan sisanya yaitu balita yang disusui kurang dari satu tahun menurun dari 27,22 persen pada tahun 2007 menjadi 24,49 persen di tahun 2009 ini.

3.4. Penduduk Bekerja

Menurut hasil Suseda Tahun 2009 sektor pertanian masih merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami penurunan. Dari 224.732 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sebesar 41,10 persen bekerja di sektor pertanian; 14,19 persen di sektor perdagangan; 2,37 persen di sektor industri; 17,48 persen di sektor jasa; dan sebesar 24,86 persen tersebar di berbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi dan lain-lain. Tampak bahwa dari sisi penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, sektor pertanian, perdagangan, dan jasa paling banyak dipilih masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibandingkan dengan tahun 2007, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Tabel 3.5. Penduduk yang Bekerja Menurut Distribusi Sektoral dan Status Pekerjaan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Indikator

N

%

(2) 224.732

(3)

92.373

41,10

5.332

2,37

2.3 Perdagangan

31.884

14,19

2.4 Jasa-jasa

39.273

17,48

2.5 Lainnya 3. Status Pekerjaan

55.870

24,86

3.1 Berusaha sendiri

60.825

27,07

3.2 Berusaha dgn dibantu Buruh tdk tetap

24.131

10,74

5.401

2,40

96.874

43,11

8.210

3,65

29.292

13,03

(1) 1. Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja 2. Pola Distribusi Sektoral 2.1 Pertanian 2.2 Industri

3.3 Berusaha dengan Buruh Tetap 3.4 Buruh/karyawan 3.5 Pekerja bebas 3.6 Pekerja keluarga


Halaman | 36

Sumber: Suseda 2009

Masih tampak tinggi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerja sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Mereka umumnya hanya sekedar membantu usaha yang dilakukan oleh orang tua atau anggota rumahtangga lainnya dengan tingkat produktivitas yang rendah dan biasanya tidak mendapatkan upah/gaji atau sekalipun ada balas jasa yang diterimapun sangat rendah. Dibanding dengan tahun 2007, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga naik menjadi 13,03 persen (tahun 2007 = 12,62 persen). 3.5. Perumahan

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, maka permintaan terhadap rumah akan terus meningkat karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar utama manusia disamping pakaian dan makanan. Meningkatnya permintaan rumah harus diimbangi dengan penyediaan akan kebutuhan perumahan bagi penduduk. Informasi tentang perumahan menjadi penting untuk melihat sejauh masyarakat telah menikmati rumah.

Beberapa informasi penting mengenai keadaan perumahan dikumpulkan dalam survei ini. Informasi tersebut meliputi : luas lantai, jenis lantai, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, sumber air minum, cara memperoleh air minum, penggunaan fasilitas air minum, tempat pembuangan tinja, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan.


Halaman | 37

Kondisi dan kualitas rumah/tempat tinggal penduduk menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumahtangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik keadaan sosial ekonomi suatu rumahtangga. Kualitas suatu rumah tinggal akan ditentukan oleh lengkap tidaknya fasilitas pokok di suatu rumah. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah tinggal menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali di antaranya dilihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan, faktor kesehatan, maupun fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum pada tahun 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara, rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi sekitar 42,56 persen, sedangkan yang menempati rumah dengan luas lantai 100 meter persegi atau lebih hanya sekitar 15,29 persen. Rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai antara 50-99 meter persegi sekitar 42,15 persen. Untuk jenis lantai terluas, rumahtangga yang menggunakan jenis lantai terluas bukan tanah (semen, tegel, keramik) mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan terjadinya pergeseran perbaikan kesejahteraan rumahtangga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebesar 97,39 persen rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memakai material sebagai penutup lantai tanahnya, sedangkan 2,61 persen rumah yang beralaskan tanah.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat menurut penggunaan jenis dinding, yaitu berupa tembok, kayu, bambu, atau lainnya. Perumahan di Kabupaten Kutai Kartanegara hampir homogen dalam hal jenis dinding yang digunakan. Dinding rumah kayu adalah jenis dinding yang paling banyak digunakan oleh rumahtangga di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 83,65 persen. Rumah yang berdinding tembok sebesar 15,60 persen, berdinding bambu sebesar 0,55 persen, dan 0,20 persen berdinding lainnya selain tembok, kayu, dan bambu.


Halaman | 38

Menurut jenis atap yang digunakan, di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya bertempat tinggal di rumah yang beratap seng (64,78 persen). Selain seng, ada beberapa jenis atap lain yang biasa digunakan rumahtangga, seperti beton (2,00 persen), genteng (7,40 persen), sirap (19,83 persen), asbes (3,23 persen), ijuk (2,34 persen), dan lainnya (0,42 persen).

Tabel 3.6. Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Indikator

N

%

(1)

(2)

(3)

1. Jumlah Rumah tangga 2. Rumah tangga dengan luas lantai < 20 M2 20 – 49 M2 50 – 99 M2 > 100 M2 3. Rumah tangga berlantai tanah 4. Rumah tangga dengan atap rumah selain dari genteng dan beton 5. Rumah tangga dengan rumah berdinding kayu, bambu dan lainnya 6. Rumah tangga minum dari air sumur tidak terlindung, air sungai, air hujan dan mata air tidak terlindung 7. Rumah tangga dengan sumber penerangan selain listrik

144.280 3.151 58.257 60.810 22.062 3.762 130.714

2,18 40,38 42,15 15,29 2,61 90,60

121.776

84,40

40.508

28,08

6.406

4,44

Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum. Sumber air minum yang masih dianggap terbaik adalah air dalam kemasan karena sifatnya yang higenis. Namun air kemasan/isi ulang baru dikonsumsi oleh 26,78 persen rumahtangga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagian besar menggunakan leding meteran (29,05 persen) dan air sungai (16,77 persen). Sedangkan rumahtangga yang menggunakan mata air terlindung untuk kebutuhan air minumnya sebesar 3,56 persen. Masih ada rumahtangga yang menggunakan sumber air minum yang kurang sehat yaitu dari sumur tidak terlindung (7,58 persen), dan dari mata air tak terlindung (2,60 persen). Sebesar 1,19 persen rumahtangga yang sumber air minumnya berasal dari air hujan/lainnya. Dilihat dari cara memperoleh air minum, maka sebesar 61,09 persen rumahtangga di Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh air minum dengan cara membeli, dan sebesar 38,91 persen rumah tangga dengan cara tidak membeli. Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2009

Halaman | 39

Sumber: Suseda 2009

Sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar adalah listrik baik yang berasal dari PLN maupun non PLN yaitu sebesar 95,56 persen. Sisanya menggunakan sumber penerangan selain listrik seperti petromak/aladin, pelita/sentir/obor, dan sumber penerangan lainnya dengan sebesar 4,44 persen. Sehingga secara keseluruhan ada peningkatan penggunaan listrik sebagai sumber penerangan utama rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara dibanding dengan tahun 2007. 3.6. Pengeluaran Rumahtangga

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka yang digunakan BPS disetiap survei sosial ekonomi adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Tingkat kesejahteraan suatu rumahtangga dapat dilihat dari besarnya konsumsi atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumahtangga. Peningkatan konsumsi atau pengeluaran rumahtangga, terutama pengeluaran untuk bukan makanan, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumahtangga yang bersangkutan.

Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan akan semakin jelas


Halaman | 40

Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah sebagian besar pandapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Rumah tangga dengan pendapatan seperti ini akan mendahulukan pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan dengan kebutuhan non makanan. Dengan meningkatnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran pola konsumsi pengeluaran. Persentase pengeluaran untuk makanan akan mengalami penurunan dan sebaliknya akan terjadi peningkatan pada non makanan.

pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan sebagian besar akan digunakan untuk barang bukan makanan, ditabungkan atau bahkan diinvestasikan. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisi pengeluaran dapat memberikan indikasi perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pola pengeluaran per kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara hasil Suseda 2009, menunjukkan sebanyak 54,35 persen pengeluaran rumahtangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Sekitar 45,65 persen untuk konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran makanan ini dibandingkan tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 5,44 persen (tahun 2007 proporsi pengeluaran untuk makanan tercatat 59,79 persen), hal ini menunjukkan adanya sedikit pergeseran porsi pengeluaran makanan ke bukan makanan.

Golongan Pengeluaran (1)

Makanan

Non Makanan

Total

(2)

(3)

(4)

100.000-149.999

90.367

50.207

140.575

150.000-199.999

111.812

67.873

179.685

200.000-299.999

163.047

96.780

259.827

300.000-399.999

213.557

133.941

347.497

400.000-499.999

264.339

183.380

447.719

500.000-599.999

312.030

235.147

547.178

600.000+

430.494

467.059

897.553

Total

282.584

237.338

519.922

Sumber: Suseda 2009


Halaman | 41

Tabel 3.7. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (Rp) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009

3.7. Jaminan Sosial dan Jaminan pemeliharaan kesehatan ITK merupakan kebutuhan yang mempunyai peranan penting dalam kemampuan masyarakat untuk memelihara kesehatannya. Pada tahun 2009, sebanyak 14.995 rumah tangga memiliki JPK PNS/Veteran/Pensiun dan 23.724 rumah tangga memiliki JPK Jamsostek. Saat ini dengan adanya upaya pemerintah menyelenggarakan program Askeskin, Jamkesmas dan sebagainya telah mencakup sekitar 13.230 rumah tangga. Rumah tangga yang pernah membeli beras raskin tercatat sebanyak 40,14 persen (57.911 rumah tangga), dengan jumlah pembelian kurang dari 20 kg sebanyak 46.762 rumah tangga (80,75 persen), antara 20-55 kg sebanyak 11.058 rumah tangga (19,09 persen), dan lebih dari 55 kg sebanyak 92 rumah tangga (0,16 persen).


Halaman | 42

Sarana komunikasi Handphone saat ini bukan lagi menjadi barang mewah, apalagi dengan adanya pemasangan BTS-BTS di daerah pedalaman. Jumlah rumah tangga yang anggota rumah tangganya memiliki Handphone sebanyak 124.035 rumah tangga atau sekitar 85,97 persen. Ini menunjukkan bahwa handphone dimiliki hampir seluruh rumah tangga yang ada. Bahkan di Wilayah Pembangunan Hulu mencapai 75,81 persen rumah tangganya memiliki sarana komunikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA


Halaman | 43

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2007. Tenggarong. -----------------------------------------------------------------. Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2008. Tenggarong ----------------------------------------------------------------. Indikator Pembangunan Manusia 2008. Tenggarong ----------------------------------------------------------------. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2010. Tenggarong. Bappeda dan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2009. Tenggarong

Tabel 1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Pembangunan, 2009 Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Wilayah Pembangunan

(1)

N

%

N

%

N

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Wilayah Pembangunan Pesisir

99.304

53,18

87.426

46,82

186.730

100,00

Wilayah Pembangunan Tengah

151.842

52,14

139.360

47,86

291.202

100,00

Wilayah Pembangunan Hulu

53.553

52,68

48.111

47,32

101.664

100,00

Jumlah

304.699

52,57

274.897

47,43

579.596

100,00

Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2009

1

VSEN2009-DSBS

SURVEI SOSIAL EKONOMI DAERAH 2009 DAFTAR SAMPEL BLOK SENSUS PROPINSI : [64] KALIMANTAN TIMUR KAB/KOTA : [03] KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN

Hal : K/P

DESA/KELURAHAN/NAGARI (1) [010] SEMBOJA [001] SEI MERDEKA

(2)

NOMOR BLOK SENSUS (3)

NKS

RUTA P4B

(4)

(5)

RUTA HASIL LISTING (6)

ZONA

NAMA PENCACAH

(7)

(8)

2

013B

0010

126

PANTAI

[006] ARGOSARI

2

002B

0036

68

PANTAI

[008] MARGOMULYO

2

007B

0042

141

PANTAI

[009] KARYA JAYA

2

005B

0043

95

PANTAI

[011] WONOTIRTO

2

001B

0050

123

PANTAI

[013] BUKIT RAYA

2

003B

0061

99

PANTAI

[015] SAMBOJA KUALA

2

006B

0070

416 *)

PANTAI

[017] HANDIL BARU

2

004B

0088

101

PANTAI

[021] TELUK PEMEDAS

2

011B

0075

101

PANTAI

[020] MUARA JAWA [004] MUARA JAWA ULU

1

008B

5005

191 *)

PANTAI

[007] MUARA KEMBANG

2

009B

0116

90

PANTAI

2

002B

0120

90

PANTAI

003B

0121

80

PANTAI

[030] SANGA-SANGA [001] JAWA

[002] SANGA SANGA DALAM [040] LOA JANAN [003] PURWAJAYA [005] LOA DURI

1

006B

0124

81

PANTAI

014B

5189

105

PANTAI

2

004B

0163

93

TENGAH

1

012B

5049

208 *)

TENGAH

048B

5065

182 *)

TENGAH

KETERANGAN : 1. Master kode dan nama wilayah menggunakan MFD 2008 2. Pengawas/Pemeriksa harus mengisi rumah tangga hasil listing di kolom(6) 3. Hasil pengisian rumah tangga hasil listing harus dikirim ke BPS cq. Subdit PKS

KETERANGAN (9)

1

VSEN2009-DSBS


Hal : K/P

DESA/KELURAHAN/NAGARI (1) [040] LOA JANAN [006] BAKUNGAN [007] LOA DURI ILIR

(2)


NKS

RUTA P4B

(4)

(5)


ZONA

NAMA PENCACAH

(7)

(8)

1

003B

5067

60

TENGAH

1

027B

5215

169 *)

TENGAH

035B

5059

123

TENGAH

[050] LOA KULU [002] SUNGAI PAYANG

2

008B

0176

115

TENGAH

[060] MUARA MUNTAI [004] JANTUR

1

008B

5083

73

ULU

014B

5089

70

ULU

[006] REBAQ RINDING

2

004B

0252

128

ULU

[007] MUARA MUNTAI ULU

1

001B

5090

153 *)

ULU

[009] KAYU BATU

2

002B

0254

34

ULU

[010] JANTUR SELATAN

1

004B

5080

67

ULU

[070] MUARA WIS [001] LEBAK CILONG [006] ENGGELAM

[080] KOTABANGUN [001] KOTA BANGUN III

2

005B

0258

75

ULU

2

003B

0270

44

ULU

006B

0271

87

ULU

007B

0278

77

ULU

2

[002] KOTA BANGUN II

2

004B

0281

64

ULU

[009] SARINADI

2

002B

0302

105

ULU

[013] LIANG

2

004B

0318

193 *)

ULU


KETERANGAN (9)

2

VSEN2009-DSBS


Hal : K/P

DESA/KELURAHAN/NAGARI (1) [080] KOTABANGUN [016] MUHURAN

(2)


NKS

RUTA P4B

(4)

(5)


ZONA

NAMA PENCACAH

(7)

(8)

2

006B

0331

76

ULU

[017] KEDANG MURUNG

2

009B

0964

45

ULU

[018] KOTA BANGUN SEBERANG

2

020B

0968

241 *)

ULU

[019] LIANG ULU

2

001B

0315

112

ULU

002B

0316

153 *)

ULU

015B

5245

124

TENGAH

018B

5342

123

TENGAH

[090] TENGGARONG [003] TIMBAU

1

[004] MELAYU

1

021B

5258

78

TENGAH

[009] BARU

1

006B

5290

82

TENGAH

009B

5150

105

TENGAH

[011] LOA TEBU

2

002B

0368

132

TENGAH

005B

0369

194 *)

TENGAH

011B

0375

74

TENGAH

1

004B

5293

200 *)

TENGAH

2

012B

0406

56

TENGAH

016B

0410

117

TENGAH

[006] SUMBER SARI

2

010B

0430

123

TENGAH

[008] SEGIHAN

2

003B

0442

70

TENGAH

[011] SEBULU MODERN

2

007B

0460

71

TENGAH

[013] LOA IPUH DARAT [100] SEBULU [004] SEBULU ULU


KETERANGAN (9)

3

VSEN2009-DSBS


Hal : K/P

DESA/KELURAHAN/NAGARI

NOMOR BLOK SENSUS

RUTA P4B

(4)

(5)


ZONA

NAMA PENCACAH

(7)

(8)

(1)

(2)

[100] SEBULU [013] SANGGULAN

2

006B

0972

147

TENGAH

[110] TENGGARONG SEBERANG [005] LOA ULUNG

2

004B

0478

137

TENGAH

2

009B

0521

165 *)

TENGAH

021B

0531

73

TENGAH

[009] BANGUN REJO

(3)

NKS

[010] KERTA BUANA

2

013B

0543

135

TENGAH

[011] SEPARI

2

001B

0548

102

TENGAH

[120] ANGGANA [001] SEPATIN

2

004B

0598

110

PANTAI

[004] KUTAI LAMA

2

029B

0633

127

PANTAI

[005] ANGGANA

2

001B

0635

61

PANTAI

005B

0638

132

PANTAI

2

017B

0630

103

PANTAI

[130] MUARA BADAK [003] MUARA BADAK ULU

2

014B

0669

34

PANTAI

[004] MUARA BADAK ILIR

1

004B

5299

76

PANTAI

010B

5302

105

PANTAI

[006] TANAH DATAR

2

002B

0662

217 *)

PANTAI

[007] BADAK BARU

1

046B

5325

55

PANTAI

[010] GAS ALAM BADAK

1

020B

5157

72

PANTAI

028B

5311

101

PANTAI

[008] HANDIL TERUSAN


KETERANGAN (9)

4

VSEN2009-DSBS


Hal : K/P

DESA/KELURAHAN/NAGARI (1)

(2)


NKS

RUTA P4B

(4)

(5)


ZONA

NAMA PENCACAH

(7)

(8)

[130] MUARA BADAK [011] BADAK MEKAR

1

058B

5174

115

PANTAI

[140] MARANG KAYU [003] PERANGAT SELATAN

2

003B

0705

27

PANTAI

[004] MAKARTI

2

007B

0715

123

PANTAI

[005] SEBUNTAL

2

020B

0732

32

PANTAI

[150] MUARA KAMAN [002] TERATAK

2

008B

0763

37

TENGAH

[005] SIDO MUKTI

2

006B

0781

100

TENGAH

[013] SEDULANG

2

005B

0818

145

TENGAH

[014] MENAMANG KIRI

2

002B

0819

70

TENGAH

[160] KENOHAN [001] SEMAYANG [002] TUBUHAN

2

003B

0822

183 *)

ULU

2

005B

0826

140

ULU

[004] TUANA TUHA

2

004B

0829

101

ULU

[005] KAHALA

2

014B

0836

122

ULU

[008] LAMIN TELIHAN

2

007B

0844

72

ULU

2

005B

0868

437 *)

ULU

[170] KEMBANG JANGGUT [007] LONG BELEH HALOQ [008] LONG BELEH MODANG

2

002B

0870

91

ULU

003B

0949

232 *)

ULU

004B

0871

164 *)

ULU


KETERANGAN (9)

5

VSEN2009-DSBS


Hal : K/P

DESA/KELURAHAN/NAGARI (1)

(2)


NKS

RUTA P4B

(4)

(5)


ZONA

NAMA PENCACAH

(7)

(8)

[170] KEMBANG JANGGUT [011] PERDANA

2

003B

0865

297 *)

ULU

[180] TABANG [004] RITAN BARU

2

005B

0881

151 *)

ULU

[005] BULUK SEN

2

002B

0883

77

ULU

[014] TABANG LAMA

2

001B

0896

130

ULU


KETERANGAN (9)

6

INDIKATOR SOSIAL EKONOMI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009

Recommend Documents