TESIS
PENYELESAIAN WICARA MELALUI PERADILAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN PROVINSI BALI (Studi Kasus Wicara Pura Dalem Dan Pura Prajapati Kemoning-Budaga)
I MADE SOMYA PUTRA NIM. 1090561036
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 1
PENYELESAIAN WICARA MELALUI PERADILAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN PROVINSI BALI (Studi Kasus Wicara Pura Dalem Dan Pura Prajapati Kemoning-Budaga)
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
I MADE SOMYA PUTRA NIM. 1090561036
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 2
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DIUJI TANGGAL 14 AGUSTUS 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS NIP. 19440929 1973021001
Dr. I Ketut Sudantra, SH., MH NIP.19601003198501003
Mengetahui, Ketua Program Studi Magister (S2)
Direktur Program
Pasca Sarjana Magister (s2) Ilmu Hukum
Universitas Udayana
Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, M.Hum. LLM (K) NIP. 1961110111986011001
3
Prof, Dr. dr. A.A Raka Sudewi SP.S NIP 195902151985102001
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 21 Agustus 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 21 Agustus 2015 Tanggal 19 Agustus 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS
Sekretaris
: Dr. I Ketut Sudantra, SH., MH
Anggota
: 1 Prof. Dr. I Gst Atu Agung Ariani, SH., MS 2. Dr. Ni Nyoman Sukeni, SH, Msi 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum
4
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Dengan ini saya, Nama
: I MADE SOMYA PUTRA
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Penyelesaian Wicara melalui Peradilan Majelis Utama Desa Pakraman Bali
(Studi Kasus Wicara Pura Dalem Dan Pura Prajapati KemoningBudaga) Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 tahun 2010 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Denpasar, 21 Agustus 2015 Penulis,
I MADE SOMYA PUTRA 5
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN WICARA MELALUI PERADILAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN PROVINSI BALI” Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika,Sp.PD KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana; 2. Ibu Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, atas segala fasilitas dan pelayanan selama penulis mengikuti perkuliahan serta atas dorongan agar penulis dapat menyelesaikan studi; 3. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, M.Hum. LLM, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah berkenan memberikan arahan yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana;
6
4. Bapak Dr. Putu Tuni Caka Bawa Landra, SH, M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah berkenan
memberikan
bimbingan
dan
petunjuk
yang
sangat
bermanfaat selama penulis mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana; 5. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS dan Bapak Dr. I Ketut Sudantra, SH.MH selaku pembimbing I dan pembimbing II dengan penuh
kesabarannya
telah
memberikan
dorongan,
semangat,
bimbingan dan saran, yang sangat berguna bagi penulis dalam penyelesaian penelitian ini; 6. Para Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan hasil penelitian ini; 7. Para pegawai administrasi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi selama penulis mengikuti kuliah sampai penyelesaian penelitian ini; 8. Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali, Masyarakat Desa Pakraman Kemoning dan Masyarakat Desa Pakraman Budaga, Prof. Dr. I Wayan P. Windia, SH, M.Si, Bli Harry Suandana, Bli Kadek Agus Suartama, Bapak I Made Duana, SH sebagai Para Responden dan Informan yang keterbukaannya dalam memberikan informasi pada peneliti dalam melakukan penelitian;
7
9. Kawan-kawan Magister Hukum (S2)
Ilmu Hukum Universitas
Udayana Angkatan Tahun 2010, khusus jurusan Hukum Dan Masyarakat, seperti saudaraku Goessur, Agus, Gung Eka, Dewa Eka, Pak Yully Utomo, Lia, Sara, Gung Krisna dan Yus Sani, serta Pak Lokantara, termasuk juga kawan-kawan seangkatan yang tidak dapat peneliti sampaikan satu persatu, sangat terhormat dapat bersama-sama kalian dalam menimba ilmu; 10. Rekan-rekan di Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) - Bali, YLBHI-LBH Bali, PERADI Denpasar, IKADIN dan seluruh rekan Advokat yang terus mendukung dan memberikan semangat; 11. Sahabat-sahabat di FPMHD Unud, Bali WCC, ANS LO, dan kawankawan organisasi lainnya yang terus membantu dan member dukungan; 12. Ibunda yang tercinta NI Made Warmika, Istri yang terkasih Gung Ayu Yully, Kakakku Mbok Luh Tu dan Mbok Luh Di, adik-adikku Komang Pur dan Tut Lina, Bibiku Me Ayan dan We Komang, yang selalu bersabar dan tidak henti-hentinya memberikan bantuan moril dan materi; 13. Tesis ini kupersembahkan kepada Alm. Ayah I Ketut Wirta, BA dan Alm. Nenek Ni Wayan Jemet, agar restunya selalu melekat di setiap saat, dan khususnya kepada anakku I Gede Damar Kahuripan agar
8
Tesis ini menjadi sebuah “prasasti perjuangan” nantinya sebagai bekal menuju masa depan yang cemerlang; 14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian hasil penelitian ini.
Denpasar, 21 Agustus 2015
Penulis
9
ABSTRAK PENYELESAIAN WICARA MELALUI PERADILAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN PROVINSI BALI Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, Majelis Desa Pakraman (MDP) yeng berkedudukan di ibu kota propinsi disebut Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang merupakan MDP yang memiliki tingkat tertinggi diatas Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan Majelis Alit Desa Pakraman ( MADP), berkedudukan di ibukota kecamatan. Kajian tesis ini membahas tiga permasalahan pokok yaitu: pertama, Apa dasar kewenangan MUDP dalam menyelesaikan Wicara melalui Peradilan?, Kedua, Bagaimana proses penyelesaian Wicara melalui peradilan oleh MUDP? Ketiga, Bagaimana efektivitas penyelesaian Wicara melalui peradilan oleh MUDP? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersumberkan pada data primer dan data sekunder. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Keseluruhan hasil analisis tersebut disajikan secara deskripsi yaitu memaparkan secara lengkap masalah yang diteliti dengan disertai ulasan-ulasan yang kritis. Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Terori Kewenangan dari J.G. Brouwer, Teori Semi Autonomous Social Field dari Sally Falk Moore, Ajaran mengenai penanganan perkara adat dari Moh.Koesnoe dan Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) dari Lawrence M. Friedman. Keempat teori inilah yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dan menganalisa permasalahan yang akan dikaji. Pembahasan sampai simpulan dalam tesis ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut : (1). Bahwa kewenangan yang diperoleh MUDP Bali untuk menyelesaikan Wicara diperoleh secara mandat berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 tentang Hasilhasil Pesamuhan Agung I MDP Bali. (2) Penyelesaian Wicara melalui peradilan oleh MUDP Bali diawali dengan adanya permohonan dari para pihak yang kemudian diperiksa oleh Tim Panureksa, setelah itu Tim Panureksa menyerahkan hasil pemeriksaannya ke Sabha Kerta untuk dikaji guna mendapatkan keputusan MUDP Bali. (3) Kefektivitasan Keputusan MUDP Provinsi Bali dalam penyelesaian Wicara melalui peradilan mengandalkan legitimasi berupa penerimaan para pihak dan ketaatan pada asas yang ada.
Kata kunci : Wicara, Peradilan, Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali
10
ABSTRACT SPEECH SETTLEMENT BY THE BOARD OF JUSTICE THROUGH MAJELIS DESA UTAMA PAKRAMAN BALI PROVINCE Under Article 14 of Regional Regulation No. 3 of 2001 as amended by the Regional Regulation No. 3 of 2003, Majelis Desa Pakraman (MDP) based in the provincial capital is called the Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) which is the MDP who have the highest level over Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) based in the capital of the district / city, and Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), located in the capital district. This thesis study discusses three main problems: first, What is the basic authority in resolving MUDP Speech by Justice ?, Second, How to Talk through the judicial settlement process by MUDP? Third, how the effectiveness of the Dialogue through judicial settlement by MUDP? The method used in this research is empirical legal research bersumberkan on primary data and secondary data. Processing and data analysis was done quAlitatively. Overall results of the analysis presented in the description that describes the problem under study complete with accompanying reviews are critical. The theory used in this thesis is terori Authority of JG Brouwer, Semi Autonomous Social Theory Field of Sally Falk Moore, Teachings regarding the handling of indigenous cases of Moh.Koesnoe and Systems Theory of Law (Legal System Theory) from Lawrence M. Friedman. The fourth theory is used as a knife to dissect and analyze the analysis of the issues to be studied. Discussion to a conclusion in this thesis, can be described as follows: (1). That authority obtained MUDP Bali to finish the speech obtained a mandate by Council Decision No. 050 Main Pakraman / Kep / Psm-1 / MDP Bali / III / 2006 concerning the results of the Great Pesamuhan I MDP Bali, while Article 16 of Regulation No. 3 area 2001 as amended by the Regional Regulation No. 3 of 2003 on Pakraman only for MUDP Bali delegate authority to mediate the existing speech. (2) Talk through the judicial settlement by MUDP Bali begins with the request of the parties which are then examined by Panureksa Team, after Panureksa Team submit the results of the examination to Sabha Kerta to be studied in order to obtain a decision MUDP Bali. (3) The effectiveness of Decision MUDP Bali Province in the completion of speech through the courts rely on the legitimacy of the parties in the form of acceptance and adherence to the principle that there is, whereas for the execution of the decision will be left to each party, and with the help of official government institutions
Keywords: Dialogue, Justice, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Province
11
RINGKASAN TESIS Tesis ini berjudul: “Penyelesaian Wicara Melalui Peradilan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali” terdiri dari enam bab, adalah sebagai berikut: Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan kerangka berpikir serta metode penelitian. Bab II, merupakan bab yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Majelis Utama Desa Pakraman Dan Wicara Pura Dalem Kemoning. Uraian dimulai dengan penyajian mengenai Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Wicara atau Perkara Adat, Pengertian, Tujuan, Asas dan Bentuk Akhir Penyelesaian Wicara, Kelembagaan dalam Penyelesaian Wicara, Profil Desa Adat Kemoning Dalam Wicara Pura Dalem Kemoning, Gambaran Umum Sengketa Pura Dalem Desa Adat Kemoning dan Proses Penyelesaian Sengketa Sebelum Peradilan oleh MUDP Bali. Bab III, pada bab ini dijelaskan tentang Dasar Kewenangan Majelis Utama Desa Pakraman Dalam menyelesaikan Wicara. Pada bab ini disajikan mengenai Dasar Hukum Kewenangan Penyelesaian Perkara Adat Oleh Desa Pakraman Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), Kewenangan Otonom Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Dalam Penyelesaian Wicara, dan Analisis Kewenangan MUDP Dalam Menyelesaikan Wicara Melalui Peradilan. Bab IV, menguraikan tentang Proses Penyelesaian Perkara Adat Melalui Peradilan Oleh MUDP Bali. Pada Bab ini disajikan mengenai Cara Penyelesaian Wicara, Konsekuensi Dan Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Para Pihak Dalam Penyelesaian Wicara, Tugas Bandesa Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Dalam Mediasi Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan maupun Penyelesaian Wicara Oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Hukum Acara Penyelesaian Wicara oleh MUDP baik Dudonan dalam Panureksa Oleh Panureksa maupun Pedoman Pasukertan Sabha Kerta MDP Bali, Pelaksanaan Peradilan Untuk Menyelesaikan Wicara Oleh MUDP dan Analisis Terhadap Penyelesaian Wicara Melalui MUDP Bali. Bab V, merupakan uraian mengenai Efektivitas Keputusan MUDP Dalam Penyelesaian Wicara Melalui Peradilan. Dalam bab ini akan disajikan mengenai Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Sabha Kerta MUDP Bali Sebagai Peradilan Dalam Penyelesaian Wicara, Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Keputusan Sabha Kerta MUDP dan Efektivitas Penyelesaian Wicara Melalui MUDP Bab VI, merupakan bab terakhir atau bab penutup dari penulisan tesis ini yang merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dikemukakan adalah berdasarkan pada rumusan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan dan berdasarkan hasil kajian pada bab III, IV, dan V. Sebagai kesimpulan dikemukakan bahwa (1) Kewenangan yang diperoleh MUDP Bali untuk menyelesaikan Wicara diperoleh secara mandat berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil12
hasil Pesamuhan Agung I MDP Bali. (2) Penyelesaian Wicara melalui peradilan oleh MUDP Bali diawali dengan adanya permohonan dari para pihak yang kemudian diperiksa oleh Tim Panureksa, setelah itu Tim Panureksa menyerahkan hasil pemeriksaannya ke Sabha Kerta untuk dikaji guna mendapatkan keputusan MUDP Bali (3) Keefektifan Keputusan MUDP Bali dalam penyelesaian Wicara melalui peradilan mengandalkan legitimasi berupa penerimaan para pihak dan ketaatan pada asas yang ada, sehingga untuk eksekusi keputusan akan diserahkan kepada masing-masing pihak dan dengan bantuan dari institusi resmi pemerintah. Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali dan Pemerintah Daerah Bali agar memperjelas status kewenangan otonom Desa Pakraman dengan merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman, dengan ketentuan menyelesaikan Wicara baik melalui mediasi maupun melalui peradilan dan Kepada MUDP Bali membentuk lembaga eksekusi untuk pelaksanaan keputusan MUDP untuk itu, penting untuk membentuk dan menguatkan lembaga adat yang bertugas untuk melakukan eksekusi terhadap Putusan MUDP. Penelitian ini dilakukan di Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali. Pelaksanaan penelitian terhitung sejak bulan oktober 2013 s/d Juni 2015. Tesis ini ditulis oleh I Made Somya Putra, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali.
13
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN ......................................................................
i
HALAMAN SAMPUL DALAM ....................................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ...........................................
iv
UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................
v
ABSTRAK .......................................................................................................
ix
ABSTRACT .....................................................................................................
x
RINGKASAN TESIS ......................................................................................
xi
DAFTAR ISI ....................................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
1.2
Rumusan Masalah .......................................................................
9
1.3
Ruang Lingkup Masalah .............................................................
10
1.4
Tujuan Penelitian ........................................................................
10
1.4.1 Tujuan Umum…………………………………………….
10
1.4.2 Tujuan Khusus……………………………………………
11
Manfaat Penelitian ......................................................................
11
1.5.1 Manfaat Teoritis…………………………………………..
11
1.5.2 Manfaat Praktis…………………………………………...
11
1.6
Orisinalitas Penelitian .................................................................
12
1.7
Landasan Teori dan Kerangka Berpikir .....................................
15
1.5
14
1.7.1 Landasan Teori .................................................................
15
1.7.1.1 Teori......................................................................
15
1.7.1.1.1 Teori Kewenangan .................................
15
1.7.1.1.2 Teori Semi Autonomous Social Field ....
17
1.7.1.1.3 Ajaran Mengenai Penanganan Perkara
1.8
Adat dari Moh. Koesnoe .......................
19
1.7.1.1.4 Teori Sistem Hukum ............................
21
1.7.1.2 Konsep ..................................................................
22
1.7.1.2.1 Konsep Penyelesaian Wicara ................
22
1.7.1.2.2 Konsep Peradilan ...................................
25
1.7.1.2.3 Konsep Majelis Utama Desa Pakraman
27
1.7.2 Kerangka Berpikir ..............................................................
28
Metode Penelitian........................................................................
31
1.8.1 Jenis Penelitian ...................................................................
31
1.8.2 Sifat Penelitian ...................................................................
32
1.8.3 Jenis Pendekatan ................................................................
33
1.8.4 Lokasi Penelitian ................................................................
33
1.8.5 Jenis dan Sumber Data .......................................................
34
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data .................................................
37
1.8.7 Teknik Penentuan Informan dan Responden .....................
38
1.8.8 Teknik Pengolahan Data ....................................................
39
1.8.9 Teknik Analisis Data ..........................................................
40
1.8.10 Teknik Penyajian ..............................................................
40
15
BAB II
TINJAUAN TENTANG MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN DAN WICARA PURA DALEM KEMONING
2.1
Tinjauan Tentang Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) .....
41
2.2
Tinjauan Tentang Wicara atau Perkara Adat ..............................
43
2.2.1 Pengertian, Tujuan, Asas dan Bentuk Akhir Penyelesaian
2.3
Wicara ................................................................................
43
2.2.2 Kelembagaan dalam Penyelesaian Wicara ........................
47
Profil Desa Adat Kemoning Dalam Wicara Pura Dalem Kemoning ....................................................................................
2.4
Gambaran Umum Sengketa Pura Dalem Desa Adat Kemoning ...........................................................................
2.5
58
Proses Penyelesaian Sengketa Sebelum Peradilan oleh MUDP .................................................................................
BAB III
53
65
DASAR KEWENANGAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN DALAM MENYELESAIKAN WICARA MELALUI PERADILAN
3.1
Dasar Hukum Kewenangan Penyelesaian Perkara Adat Oleh Desa Pakraman Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) .............................................................................
3.2
Kewenangan Otonom Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Dalam Penyelesaian Wicara .......................................................
3.3
72
80
Analisis Kewenangan MUDP Dalam Menyelesaikan Wicara Melalui Peradilan ........................................................................
16
94
BAB IV
PROSES PENYELESAIAN WICARA MELALUI PERADILAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN PROVINSI BALI
4.1
Cara Penyelesaian Wicara...........................................................
104
4.2
Konsekuensi Dan Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Para Pihak Dalam Penyelesaian Wicara .......................................................
4.3
108
Tugas Bandesa Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Dalam Mediasi Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Wicara Oleh Majelis Utama Desa Pakraman
4.4
4.5
4.6
BAB V
(MUDP) ......................................................................................
115
Hukum Acara Penyelesaian Wicara oleh MUDP .......................
120
4.4.1 Dudonan dalam Panureksa Oleh Panureksa .....................
121
4.4.2 Pedoman Pasukertan Sabha Kerta MDP Bali ...................
124
Pelaksanaan Peradilan Untuk Menyelesaikan Wicara Oleh MUDP ........................................................................................
127
Analisis Terhadap Penyelesaian Wicara Melalui MUDP ...........
137
EFEKTIVITAS
KEPUTUSAN
MAJELIS
UTAMA
DESA
PAKRAMAN DALAM PENYELESAIAN WICARA MELALUI PERADILAN 5.1
Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Sabha Kerta MUDP Bali Sebagai Peradilan Dalam Penyelesaian Wicara ..................
5.2
147
Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Keputusan Sabha Kerta MUDP .........................................................................................
17
172
5.3
BAB VI
Efektivitas Penyelesaian Wicara Melalui MUDP .......................
176
PENUTUP
6.1
Kesimpulan .................................................................................
185
6.2
Saran ............................................................................................
187
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RESPONDEN LAMPIRAN
18
