PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PELABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT CANGGU)

TESIS

PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PELABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT CANGGU)

ALIM PRABOWO

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

TESIS

PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PELABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT CANGGU)

ALIM PRABOWO NIM : 1292462020

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015   ii    

PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PELABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT CANGGU)

Tesis untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana

ALIM PRABOWO NIM. 1292462020

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

iii    

Lembar Pengesahan TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2015

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. I Wayan Windia,SH.,M.S

Dr. I Ketut Wirawan,SH.MH

NIP. 19551127 198610 1 001

NIP. 19530508 198003 1 001

Mengetahui: Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana

Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum NIP. 19640402 198911 2 001

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp, S(K) NIP. 19590215 198510 2 001

iv    

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal: 10 Agustus 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2389/UN14.4/HK/2015 Tanggal 30 Juli 2015

Ketua : Prof. Dr. I Wayan Windia,SH.,M.S Anggota : 1. Dr. I Ketut Wirawan, SH.MH

2. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH., MS 3. Dr. I Ketut Sudantra, SH., MH 4. Dr. Ni Nyoman Sukerthi, SH., MH

v    

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Alim Prabowo

NIM

: 1292462020

Program Studi : Magister Kenotariatan Judul Tesis

: Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Pelaba Pura Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Canggu)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya ilmiah/ penulisan hukum/ tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Apabila karya ilmiah/ penulisan hukum/ tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 10 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan

(Alim Prabowo)

vi    

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini guna memperoleh gelar Magister pada program studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Wayan Windia,SH.,M.S pembimbing pertama dan Dr. I Ketut Wirawan,SH.MH pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi Sp.S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof.Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH. Atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum atas kesempatan dan dukungan yang telah vii    

diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak dan Ibu tercinta Andi Cahaya dan A.A Sri Agung atas doa, dukungan dan dorongan semangat tiada henti dalam penulisan tesis ini, adik-adik

tercinta Bayu Prawira, Cahaya

Diningrat dan Dewantara, kepada istri tercinta Vennie Yunita atas doa, kesabaran, kesetiaan, dan dukungan tanpa henti selama ini, kepada putra tercinta Hansel Prabowo yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, kepada Bapak dan Ibu mertua Rudiyanto Laytno dan Go Mei Tjen yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, kepada teman-teman Angktan V Magister Kenotariatan Udayana yang namanya tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu memberikan semgangat dan dorongan dalam penulisan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagian dan kesejahteraan kepada kita semua. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Denpasar, 10 Agustus 2015

Penulis

viii    

ABSTRAK

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat dan kewajiban tertentu sehingga ia berhak untuk mewaris. Dalam hubungan dengan hal ini akan dijelaskan menyangkut masalah kewajiban seorang anak. Apabila seseorang mendapat harta warisan namun ia telah beralih agama maka bagaimana status harta warisannya tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu dan bagaimana proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di Desa Canggu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data premier dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar terdapat tiga tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian terhadap masalah yang dikaji adalah status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu adalah beralih agama menghilangkan status seseorang sebagai ahli waris. Hanya keturunan berstatus kapurusa yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Ahli waris yang beralih agama disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Proses kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat Bali di Canggu adalah pertama dalam pewarisan tidak ada ahli waris pengganti. Kedua seorang ahli waris yang telah beralih agama tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang ahli waris. Ketiga harta warisan yang menjadi sengketa merupakan tanah ayahan desa

yang dari dulu hingga sekarang telah dikuasai oleh banjar adat Canggu selaku pengemong dan pengempon pura Khayangan banjar Canggu secara turun temurun. Keempat diadakan paruman dalam kasus ini tanah tersebut dijadikan tanah Pelaba pura yang diajukan secara sporadik. Kata Kunci: Peralihan, Tanah Warisan, Tanah Pelaba pura, Hukum Adat Bali

ix    

ABSTRACT Someone who can be regarded as the heir is a person who fulfills the conditions and certain obligations that he is entitled to inherit. In connection with this case, it will be explained regarding liability issues of a child. If someone gets inheritance but he has changed his religion then how does the inheritance status. The issue of this research is why the status of the heir that changed his religion which his land ownership inheritance can be turned into Pelaba pura land in balinese folks costumary law and how does the process of inheritance land ownership transfer into a Pelaba pura land in balinese folks customary law in traditional village of canggu. Type of research used was empirical legal research conducted in the village of Canggu. It was a descriptive study. This study used primary and secondary data sources. Data collection techniques in this research were observation, interview and document study. Data processing and analysis techniques used in this study generally consisted of three stages of data analysis: data reduction, data display, and data verification stage. Results of the study on the considered problem was that the status of the heir that changed his religion which his inheritance land ownership can be turned into Pelaba pura land in in balinese folks costumary law because of religion change eliminates a person's status as a heir. Only descendants with Kapurusa status were deemed capable of taking care and continuing family’s responsibility. Thus it is the same as the person who left the family responsibilities, and are therefore considered not entitled to inheritance in families. The ownership process of inheritance land that become Pelaba pura land in customary law community of Canggu Bali. First, a single heir who has switched religions can no longer be regarded as an heir. Second, therefore disputed inheritance is a ayahan desa land and from the past until now has been dominated by Canggu custom banjar as pengemong and pengempon Khayangan temples of Canggu custom banjar hereditary. Third held a paruman in this case the land is used as Pelaba pura land which proposed sporadically. Keywords: Transtition, Heritage Land, Pelaba pura Land, Bali Customary Law.

x    

RINGKASAN Tesis ini menganalisis mengenai peralihan status kepemilikan tanah warisan menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat Bali. Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah yang disebabkan karena adanya tanah warisan yang berubah menjadi tanah pelaba pura dimana seorang ahli waris mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan peninggalan dari pewaris. Sebagai seorang ahli waris tidak akan terlepas dari berbagai kewajiban untuk dapat menempati kedudukannya sebagai ahli waris yang tidak terputus haknya dalam mewaris dalam hukum adat bali seseorang baru mendapatkan hak untuk mewaris apabila orang tersebut telah melakukan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya (swadharma). Apabila ada seorang anak atau ahli waris yang telah beralih agama dari agamanya semula apakah anak tersebut dapat dikatakan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ahli waris dan kemudian bagaimana hak dari harta warisan yang seharusnya dia dapatkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut pada sub ini diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian yang akan digunakan. Bab II, menguraikan tinjauan umum tentang masyarakat hukum adat Bali. Tinjauan umum tentang masyarakat hukum adat Bali ini dijabarkan lagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu pengertian masyarakat hukum adat dan tinjauan umum tentang desa adat Canggu sebagai masyarakat hukum adat di Bali. Sub Bab pertama menguraikan tentang pengertian masyarakat hukum adat dan unsur – unsur sebuah desa adat atau pakraman. Pada sub Bab kedua menguraikan tentang letak geografis, susunan organisasi, keadaan penduduk, keadaan tanah berdasarkan kepemilikannya, dan hukum kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat di Bali. Bab III, menguraikan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yang diuraikan dalam 5 sub Bab, sub bab pertama menguraikan tentang pengertian pewaris, warisan, dan ahli waris. Sub bab kedua menguraikan tentang sistem pewarisan, sub bab ketiga menguraikan tentang kewajiban dan hak ahli waris terhadap keluarga dan masyarakat. Sub bab keempat menguraikan tentang gugurnya hak mewaris bagi ahli waris yang beralih agama. Sub bab kelima menguraikan tentang factor penyebab beralihnya status kepemilikan tanah warisan menjadi tanah pelaba pura di desa adat Canggu. Bab IV, menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan kedua yang diuraikan dalam 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama menguraikan tentang proses peralihan tanah waris menjadi tanah pelaba pura, sub bab kedua

xi    

menguraikan tentang kewenangan desa pakraman, sub bab ketiga menguraikan tentang status tanah waris yang menjadi tanah pelaba pura. Bab V, sebagai bab penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan ahli waris yang beralih agama dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu adalah beralih agama menghilangkan status seseorang sebagai ahli waris. Apabila ada seorang yang beralih agama dari agama Hindu menjadi agama yang non Hindu, maka terputuslah hubungan kekeluargaannya, hanya keturunan berstatus kapurusa yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan swadharma (tanggung jawab) keluarga, Orang yang beralih agama disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga, dan oleh karena itu d tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat Bali di Canggu adalah pertama seorang ahli waris yang telah beralih agama tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang ahli waris. Kedua dalam pewarisan tersebut tidak ada lagi ahli waris pengganti. Ketiga harta warisan yang menjadi sengketa merupakan tanah ayahan desa yang dari dulu hingga sekarang telah dikuasai oleh Desa Adat Canggu selaku pengemong dan pengempon pura Khayangan banjar Canggu secara turun temurun. Keempat diadakan paruuman dalam menyelesaikan kasus ini, berdasarkan hasil paruman tersebut tanah ini dijadikan tanah Pelaba pura yang diajukan secara sporadik. Eksistensi dari tanah milik pura sudah memiliki dasar hukum yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Manteri Dalam Negeri RI SK/556/DJA/1986 Tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Saran yang dapat diberikan terhadap kedua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah perlu untuk sosialisasi secara kontinu dengan pembinaan dan pengarahan tentang Hukum Adat Waris di seluruh Provinsi Bali yang menentukan bahwa ahli waris yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain apakah akan kehilangan hak mewaris harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Hal ini perlu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan yang mungkin akan terjadi dalam masyarakat. Diharapkan kepada Desa Adat Canggu agar ketentuan-ketentuan Hukum Waris Adat Bali perlu disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau terjadinya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat antar umat beragama. Hal ini perlu dilakukan agar ada ketentuan hukum yang jelas yang mengatur mengenai hal tersebut.

xii    

DAFTAR ISI SAMPUL DALAM………………………………………………….…..

ii

PRASYARAT GELAR……………………………………………….…

iii

LEMBAR PERSETUJUAN…………………………………………......

iv

PENETAPAN PANITIA PENGUJI……………………………………..

v

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT…………………………………....

vi

UCAPAN TERIMA KASIH…………………………………………......

vii

ABSTRAK………………………………………………………………..

ix

ABSTRACT………………………………………………………….......

x

RINGKASAN…………………………………………………………....

xi

DAFTAR ISI………………………………………………………….... xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 27 1.3 Tujuan Penelitian......................................................................... 27 1.3.1 Tujuan Umum ................................................................... 27 1.3.2 Tujuan Khusus ................................................................... 28 1.4 Manfaat Penelitian....................................................................... 28 1.4.1 Manfaat Teoritis ................................................................. 28 1.4.2 Manfaat Praktis .................................................................. 28 1.5 Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir .................................. 29 1.5.1. Landasan Teoritis…………………………………………… 29

xiii    

1.5.2. Kerangka Berpikir…………...……………………………... 36

1.6 Metode Penelitian ........................................................................ 38 1.6.1 Jenis Penelitian................................................................... 38 1.6.2 Sifat Penelitian ................................................................... 39 1.6.3 Lokasi Penelitian ............................................................... 40 1.6.4 Jenis dan Sumber Data ....................................................... 40 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................. 41 1.6.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ............................... 42 BAB II MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI 2.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat ............................................. 44 2.2 Desa Adat Canggu Sebagai Masyarakat Hukum Adat di Bali .......... 51 2.2.1 Letak Geografis ............................................................... 56 2.2.2 Susunan Organisasi .......................................................... 57 2.2.3 Keadaan Penduduk .......................................................... 59 2.2.4 Keadaan Tanah Berdasarkan Kepemilikannya ................ 60 2.3 Hukum Kekeluargaan yang Berlaku dalam Masyarakat

Hukum

Adat di Bali ................................................................................ 63 BAB III PENGARUH PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK SEBAGAI AHLI WARIS 3.1 Pengertian Pewaris, Warisan dan Ahli Waris .......................... 68 3.2 Sistem Pewarisan ........................................................................ 72 3.3 Kewajiban

dan

Hak

Ahli Waris Terhadap Keluarga dan xiv  

 

Masyarakat .................................................................................. 77 3.4 Gugurnya Hak Mewaris Bagi Ahli Waris

yang

Beralih

Agama ........................................................................................ 80 3.5 Faktor

Penyebab

Beralihnya

Status

Kepemilikan

Tanah

Warisan Menjadi Tanah Pelaba pura di Desa Adat Canggu .... 88 BAB IV PROSES PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PELABA PURA 4.1 Proses Peralihan Tanah Waris Menjadi Tanah Pelaba pura ............. 93 4.2 Kewenangan Desa Pekraman ..................................................... 103 4.3 Status Tanah Waris yang Menjadi Tanah Pelaba pura ........... 114 BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan ..................................................................................... 130 5.2 Saran ............................................................................................ 131 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... 132

xv