ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FUNGSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR LESTE PASCA JAJAK PENDAPAT TAHUN 1999
PENULISAN HUKUM
Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum
Oleh: Melio De Jesus 08400007
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM
2012
i
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FUNGSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR LESTE PASCA JAJAK PENDAPAT TAHUN 1999
Disusun dan Diajukan Oleh: Melio De Jesus Nim: 08400007
Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan Ujian Penulisan Hukum Pada tanggal:
2012
Dosen Pembimbing
Pembimbing I
Pembimbing II
Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum
Dr. Sulardi, SH, M.Si
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum UMM
Sidik Sunaryo, SH, M.Si, M.Hum
ii
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FUNGSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR LESTE PASCA JAJAK PENDAPAT TAHUN 1999
Disusun dan Diajukan Oleh: Melio De Jesus Nim: 08400007
Telah dipertahankan di depan Majelis Ujian Penulisan Hukum Pada tanggal:
Mei 2012
SUSUNAN MAJELIS PENGUJI Ketua Majelis
Sekretaris Majelis
Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum
Dr. Sulardi, SH, M.Si
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Tongat Al Banjari, SH, M.Hum
Dr. Surya Anoraga, SH, M.Hum
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum UMM
Sidik Sunaryo, SH, M.Si, M.Hum iii
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: Melio De Jesus
NIM
: 08400007
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas
: Hukum
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: ANALISA
YURIDIS
KEBENARAN
DAN
SOSIOLOGIS PERSAHABATAN
FUNGSI
KOMISI
INDONESIA-TIMOR
LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR LESTE PASCA JAJAK PENDAPAT TAHUN 1999 adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, SAYA BERSEDIA Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Malang, 2 Mei 2012 Yang menyatakan,
Melio De Jesus iv
Ungkapan Pribadi
Kepada segenap kawan seperjuanganku yang telah mendahului di masa revolusi, atau kalian yang sampai detik ini masih berdiri dengan tegak dan gagah mewujudkan cita-cita ideologi. Kepada seluruh barisan massa dalam garis demokrasi rakyat yang tanpa lelah dan pamrih menempuh jalan mulia cita-cita seluruh klas rakyat sedunia. Akan senantiasa terpatri pada setiap hati ataupun dalam deretan nisan kalian yang telah tiada, bahwa perjuangan mulia kita adalah demi massa rakyat. Kita lahir dari massa, hidup di tengah-tengah massa, dan berjuang untuk massa. Aku persembahkan tulisan ini pada kalian di garis massa, dalam persimpangan jalan yang terjal dan berbatu. Demi pembebasan negeri, pembebasan rakyat atas cengkraman ketidakadilan, cengkraman Imperialisme yang membelenggu seluruh rakyat di seluruh negeri.
Massa adalah ikan, Kita adalah air Hasta La Victoria Siempre...........
v
ABSTRAKSI Nama Nim Judul
: Melio De Jesus : 08400007 : Analisis Yuridis Sosiologis Fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste Dalam Penyelesaian HAM Berat Pasca Jajak Pendapat Tahun 1999 Pembimbing : Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum Dr. Sulardi, SH, M.Si Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste pasca Jajak Pendapat tahun 1999 merupakan sebuah pengalaman tragis yang patut kita ambil sebagai pelajaran bersama. Sungguh kejadian yang menyisakan luka yang mendalam bagi rakyat dari kedua negara, baik Indonesia maupun Timor Leste. Proses penyelesaian telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, mulai dari pembentukan CAVR di Timor Leste, proses yang dijalankan oleh KPP HAM, hingga proses peradilan HAM Ad Hoc di Jakarta. Untuk menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan Rerpublik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisa yang konkrit atas kebenaran bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste, melakukan analisa secara cermat dan obyektif atas fungsi KKP secara yuridis- sosiologis, sekaligus mengkritisi peranan KKP dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, telah ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste. Hal ini juga diperkuat dengan temuan-temuan hasil penyelidikan dan telaah ulang dokumen yang dilaporkan dalam Laporan Akhir KKP. Berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Akhir KKP (Per Memoriam Ad Spem), KKP sama sekali tidak merekomendasikan adanya proses hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi. Bahkan di dalam Kerangka Acuannya pada butir 14 poin c (i) tentang mandat KKP, KKP merekomendasikan adanya amnesti bagi para pelaku pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Timor Leste pasca Jajak Pendapat tahun 1999. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan baik di tataran internasional melalui ICC, UU No. 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM Ad Hoc Indonesia, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam analisa yang telah dilakukan melalui penelitian ini dapat disimpulkan, KKP belum dapat berfungsi dengan maksimal dalam memberikan jalan keluar secara konkrit dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat yang terjadi. KKP lebih berfungsi sebagai sarana diplomatis politis yang tidak pro judicial dan mengesampingkan aspek keadilan bagi para korban yang menginginkan adanya proses hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat di Timor Leste tahun 1999. Kata kunci
: Pelanggaran HAM Berat, Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste vi
ABSTRACT
Name Nim Title
Advisor
: Melio De Jesus : 08400007 : Socio- Legal Research Analysis of Functions of the Commission of Truth and Friendship Indonesia - Timor Leste in the Settlement of Serious Human Rights After 1999 Polls : Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum Dr. Sulardi, SH, M.Si
Serious human rights violations in East Timor after the Popular Consultation in 1999 was a tragic experience that we should take a lesson together. Indeed the incident which left a deep wound to the people of both countries, both Indonesia and Timor Leste. Resolution process has been attempted by the government of Indonesia and Timor Leste, ranging from the formation of CAVR in Timor Leste, a process which is run by KPP HAM, until the judicial process in Jakarta Ad Hoc Human Rights. To follow up the completion of gross human rights violations in 1999 after the Popular Consultation in East Timor, the Government of Indonesia and established the Commision of Truth and Friendship in 2005. The purpose of this study is to provide a concrete analysis of the truth that there has been a serious human rights violations in 1999 after the Popular Consultation in East Timor, perform a careful and objective analysis on the functions of the juridicalsociological CTF, while criticizing the role of the CTF in carrying out its functions to solve Serious human rights violations in 1999 after the Popular Consultation in East Timor. Of data collection and analysis has been done, has found strong evidence that there has been gross human rights violations in 1999 after the Popular Consultation in East Timor. It is also reinforced by the findings of the investigation and review the document reported in the Final Report of the CTF. Based on the recommendations contained in the CTF Final Report (Per Memoriam Ad Spem), the CTF did not recommend any legal process for perpetrators of serious human rights violations that occurred. Even within the Term of Reference in points 14 points c (i) of the mandate of the CTF, the CTF recommends the amnesty for the perpetrators of Serious human rights violations that occurred in East Timor after the Popular Consultation in 1999. This is certainly contrary to legal provisions that have been established both at the international level through the ICC, Law no. 26 of 2000 on Indonesian Ad Hoc Human Rights court, and Law. 39 of 1999 on Human Rights. In the analysis that has been made through this research can be concluded, the CTF has not been able to function with a maximum in providing a concrete solution in the completion of serious human rights violations that occurred. CTF function more as a means of diplomatic political and judicial pro not rule out the aspect of justice for victims who want the legal process for perpetrators of serious human rights violations after the Popular Consultation in East Timor in 1999. Key words: Serious Violation of Human Rights, Commission of Truth and Friendship Indonesia - Timor Leste vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur sedalam-dalamnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, tanpa ridhlonya saya tidak akan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sangat saya sadari bahwa penulisan tugas akhir ini tak terlepas dari dukungan dan dorongan serta semangat dari banyak pihak kepada penulis. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bentuk dukungan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Dengan tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat kepada semua pihak, mohon maaf sekiranya ungkapan terima kasih yang saya berikan hanya terbatas kepada beberapa pihak tertentu saja. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat: 1. Kepada segenap keluarga besar di Timor Leste terutama ayahanda tercinta Frederico De Jesus, yang tanpa kenal lelah selalu memberikan do‟a, semangat, dan segala dukungan yang tak ternilai agar penulisan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. 2. Bapak Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Bapak Sidik Sunaryo, SH, M.Si, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis. 4. Ibu Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum, selaku pembimbing I yang dengan sabar senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas viii
Akhir ini hingga selesai. 5. Bapak Dr. Sulardi, SH, M.Si, selaku pembimbing II yang tiada jemujemunya memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Tuga Akhir ini. 6. Dr. Doenisio Babo Soares, SH, M.Hum, selaku mantan Komisioner KKPperwakilan dari Republik Demokratik Timor Leste. Pengarahan dan pemikiran kritis bapak memberikan kontribusi yang amat besar dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 7. Bapak Xanana Gusmao, figur pemimpin yang sungguh inspiratif yang senantiasa menjadi motivasi saya untuk berkarya termasuk dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Saya akan senantiasa berada dalam rel citacita revolusioner kita untuk segenap rakyat Timor Leste, dan perjuangan rakyat di seluruh negeri. 8. Bapak Taur Matan Ruak, selaku Presiden Republik Demokratik Timor Leste yang senantiasa memberikan dorongan moril, spirituil yang tak terhingga sampai penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan agar segera dapat mengabdi kepada rakyat di Timor Leste. 9. Yayasan Hak Timor Leste, yang dengan tanpa pamrih memberikan bantuan data dan akses data dalam perampungan Tugas Akhir ini. 10. Rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bung Havid Alfan, ST, sebagai kawan seperjuangan, penasihat, sekaligus pengarah dalam banyak hal tak terkecuali dalam proses penyelesaian tulisan ini. Semua materi senantiasa berdialektika menuju hari depan yang lebih maju. 11. Untuk semua kawan, kolektif, dan pihak-pihak yang tidak mungkin saya ix
sebutkan satu-persatu, kalian semua adalah bara semangatku. Tak ada gading yang tak retak, setiap manusia pasti memiliki sisi baik dan buruk, benar dan salah, sempurna dan tak sempurna. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas segala kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Akhir kata, mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bernmanfaat bagi penegakan Hak Asasi Manusia bagi kita semua di segala penjuru negeri. Salam hormat,
Malang,
April 2012
Penulis,
Melio De Jesus
x
DAFTAR ISI
Lembar Cover/ Sampul Dalam................................................................................ i Lembar Pengesahan................................................................................................ ii Surat Pernyataan………........................................................................................ iv Ungkapan Pribadi/ Motto........................................................................................ v Abstraksi................................................................................................................ vi Kata Pengantar..................................................................................................... viii Daftar Isi................................................................................................................ xi Daftar Tabel..........................................................................................................xiv BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 A.
Latar Belakang ......................................................................................... 1
B.
Rumusan Masalah .................................................................................. 18
C.
Ruang Lingkup Penelitian ...................................................................... 18
D.
Tujuan Penelitian .................................................................................... 19
E. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 19 F.
Metode Penelitian....................................................................................... 20 F.1. Metode Pendekatan............................................................................... 20 F.2. Sampel dan Lokasi Penelitian .............................................................. 22 F.3. Analisis Data ........................................................................................ 23
G.
SISTEMATIKA PENULISAN .............................................................. 24
BAB II TINAJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 26 A.
Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia ...................................................... 26
A.1. Pengertian dan Sejarah HAM ............................................................... 26 xi
A.2. Konsep Tentang HAM ......................................................................... 32 B.
Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia (Pengadilan Ad Hoc) ............. 38
C.
Tinjauan Umum Tentang Komisi Kebenaran dan Persahabatan IndonesiaTimor Leste ................................................................................................. 50
C.1. Proses Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan ................. 50 C.2. Tanggung Jawab Institusional .............................................................. 55 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 58 A.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Leste Tahun 1999 .................................................................................................. 58
A.1. Pelanggaran HAM (Biasa) ................................................................... 60 A.2. Pelanggaran HAM Berat ...................................................................... 66 B.
Fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste Ditinjau dari Perspektif Yuridis Sosiologis dan Hak Asasi Manusia ............................... 85 B1. Fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste Melalui Pendekatan Latar belakang Pembentukannya............................86 B.2. Fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste Melalui Pendekatan Tugas Pokoknya......................................................89 B.3. Fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste Ditinjau Dari Proses Kerjanya.................................................................91 B.4. Fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste Ditinjau Dari Rekomendasi yang Dikeluarkan......................................105
C. Fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste Ditinjau dari Perspektif Yuridis Sosiologis dan Hak Asasi Manusia..............................123 xii
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 147 A. Kesimpulan .............................................................................................. 144 B. Saran ......................................................................................................... 148 DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................153 INDEKS...............................................................................................................155 LAMPIRAN.........................................................................................................156
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Putusan Pengadilan HAM......................................................................................10 Tabel 2. Pihak Terkait yang diambil Pernyataan/ Diwawancarai, Tempat dan Waktu Penfambilan Pernyataan (Pp)/ Wawancara (W).........................164 Tabel 3. Rincian Proses Pengambilan Pernyataan, dan Wawancara...................168 Tabel 4. Dengar Pendapat Terbuka I-VI dan Jumlah Pemberi Keterangan........171 Tabel 5. Peristiwa/ Kasus di Timor-Timur Tahun 1999, Nama Pembicara dan Status Pembicara yang hadir di Dengar Pendapat KKP.........................172 Tabel 6. Kegiatan Dengar Pendapat Terbuka KKP.............................................176 Tabel 7. Daftar Submisi.......................................................................................179 Tabel 8. Diskusi Pakar.........................................................................................180 Tabel 9. Tempat dan Waktu Rapat Pleno KKP...................................................182
xiv
DAFTAR PUSTAKA
Statuta Roma, Rome Statute of the International Criminal Court, 1998. Republik Demokratik Timor Leste, Undang-undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste, 2002. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, 1999. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Ad Hoc, 2000. A. Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Per Memoriam Ad Spem: Lpaoran Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabtan Indonesia-Timor Leste, Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, Denpasar, 2008. A. Komisi Penerimaan, Kebenaran Dan Rekonsiliasi (CAVR), CHEGA!: Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran Dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran Dan Rekonsiliasi (CAVR), Timor Leste, 2005. A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO) , Jakarta, 2006. A. Gunawan Setiardja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993. A. M Fatwa, Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok, Dharmapena Publishing, Jakarta, 2005. Al Araf, M. Ali Syafaat, dan Pongky Indarti, Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, Imparsial, Jakarta, 2005. Ali Alatas, The Pebble in the Shoe : The Diplomatic Struggle for East Timor, Aksara Karunia, Jakarta, 2006. Antonio Cassesse, Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994. Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005. Bilver Singh, Timor Timur Indonesia dan Dunia (rev), PT Citra Kharisma Bunda, Jakarta, 1998. 153
Bill Nicol, Timor A Nation Reborn, Equinox Publishing, Jakarta, 2002. Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. Domingos M. Dores Soares, Kejahatan Sempurna The Perfect Crime, Yayasan FUTURO, Jakarta, 2000. A. ELSAM, Pengadilan HAM Ad Hoc di bawah Standar : Preliminary Conclusive Report Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares dan Herman Sediyono dkk, ELSAM, Jakarta. Helen Mary Hill, Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae, Yayasan HAK& Sahe Institute for Liberation, Dili, 2000. Komite Bersama untuk Masyarakat Timor Timur, Timor Timur di Komisi Hak,Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Komite Bersama untuk Masyarakat Timor Timur, Jakarta, 1997. Michele Turner, Cerita Tentang Timor Timur : Kesaksian Pribadi 1942-1992, Pijar Indonesia, 1995. Zacky Anwar Makarim, Hari-hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian, Sportif Media Informasindo, Jakarta, 2003. Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2005. Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional I, Sinar Grafika, Jakarta, 1999. Sujatmoko, Andrey, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
154
