PENILAIAN KINERJA DALAM AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

Vol. 2 No.1 Sep-Des 2015 [Jurnal Ilmiah AKSI STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-9378

PENILAIAN KINERJA DALAM AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG Abdul Karim STIE Amkop Makassar e-mail: [email protected] ABSTRACT In conjunction with the repair work or the preparation of accounting systems, management. This is the financial part of the region, is responsible for always conducting follow-up, namely the activities of checking the course of the accounting system. These checks need to be conducted to determine whether the output of the system according to the needs of information. External and internal party organizations require information in accordance with their respective interests. each party needs to change, then the necessary information in accordance with these changes. The low fiscal capacity will often cause cycle of negative effects, namely the low level of service for the community which in turn would invite intervention center or even in the form of extreme mneyebabkan partial transfer of the functions of the Regional Government of the excess above the level of the institution or vertically. Regional financial weakness is also a source of frustration for officials of Local Government which would hamper their performance. Key words: Ambiguity pattern affairs surrender autonomy, Control system of governance, and Economic conditions. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sentral dari reformasi adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab dari segala bentuk insklusifme yang dilakukan oleh rezim penguasa. Sehingga politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas hingga mampu mewujudkan Civil Soceity dan Clean Government begitu sering ditujukan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Berawal dari sinilah Pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang yang sangat urgen subtansinya dalam kehidupan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang itu adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan anatara Pusat dan Daerah; kedua UndangUndang tersebut menjadi sangat penting karena membawa dampak yang sangat mendasar pada kehidupan tata pemerintahan dan tata keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada akhirnya nanti pasti akan membawa perubahan yang mendasar pula pada 140


upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai sebagai daerah otonom tentunya memiliki perangkat-perangkat tersendiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Hanya saja tentunya harus berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya memiliki pertanggungjawaban kepada instansi maupun pihak yang berkaitan dalam persoalan keuangan-keuangan daerah untuk bertugas melakukan pengawasan internal dan eksternal pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan imternal pengelolaan keuangan bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen program oleh pemerintah daerah dari segi efesiensi dan efektifitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah. Sebagaimana yang dalam perhitungan Laporan Realisasi Keuangan untuk mengetahui rasio dan efektivitas pembelanjaan daerah dalam merealisasikan program Daerah. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang berkompoten demi pelaporan realisasi anggaran secara transparan dan akurat , tentang perhitungan Laporan Realisasi Keuangan untuk unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, dalam Tahun Anggaran 2004.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah pokok yang dapat diidentifikasi adalah: ” Apakah Kinerja Keuangan Sektor Publik di Pemerintah Kabupaten Enrekang Sudah Mampu Menciptakan Akuntability Publik dalam rangka mewujudkan Civil Soceity and Clean Goverment”. C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini pada Kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya keuangan daerah di Kabupaten Enrekang. 2. Untuk mengetahui, menilai kewajaran dan akurasi dalam rasionalisasi laporan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2004, nota perhitungan APBD, laporan aliran arus kas, neraca keuangan yang dilengkapi dengan penilaian kinerja. D. Manfaat Penilitian a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari kekurang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan di Kabupaten Enrekang. b. Untuk pihak pendidikan, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang peran Akuntansi Keuangan Sektor Publik dalam menciptakan akutanbilitas.

141


KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS A. Kerangka Pikir Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah otonom di Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan mengatur sumber daya sendiri. Dalam menjalankan aktifitas pemerintahan sebagai suatu organisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya bukan akuntansi keuangan sektor publik yang menjadi faktor satusatunya, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang juga ikut didalamnya. Terciptanya pemerintahan yang bersih (Clean Government) dituntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang terpadu, ketat dalam pengawasan dan tegas dalam pengambilan keputusan. Tersedianya informasi keuangan yang sehat akan memudahkan Bupati dalam pengambilan keputusan. Olehnya itu peranan akuntansi keuangan sektor publik dalam upaya peningkatan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan tidak bisa disepelekan. Walaupun masih ada variable-veriabel lain yang ikut mempengaruhi upaya pemerintahan dimata masyarakat akan tetapi pengaruh akuntansi keuangan sektor publik sangat penting. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Enrekang telah menerapkan fungsi sistem akuntansi keuangan sektor publik, maka perlu diadakan penelitian. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan antara teori, UndangUndang, peraturan pemerintah yang ada dengan kenyataan dilapangan. Laporan Pertanggung Jawaban Bupati sangat berkaitan dengan sampai sejauh mana sistem akuntansi keuangan sektor publik

dijalankan secara maksimal. Jika dalam pelaksanaannya tidak terdapat penyimpangan keuangan maka potensi untuk terjadinya penolakan laporan pertanggungjawaban sangat tipis. Walaupun pada dasarnya laporan pertanggungjawaban seorang Bupati adalah merupakan proses politik, akan tetapi legislatif juga tidak bisa sewenangwenang dalam mengambil keputusan. Tapi harus berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan. B. Hipotesis Dari permasalahan pokok yang telah dikemukan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara sebagai berikut: “ Terindikasi bahwa Akuntansi Keuangan Sektor Publik belum diterapkan secaramaksimal oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, sehingga Akuntabilitas Publik dan Clean Government belum tercapai sesuai dengan amanah masyarakat yang tertuang dalam tuntutan reformasi”. METODE PENELITIAN A. Daerah Penelitian Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Enrekang Sulawesi Selatan. B. Metode Pengumpulan Data Dalam mengadakan pengumpulan data, maka penulis memperoleh data melalui dua cara penelitian sebagai berikut: 1. Studi Pustaka (library research) Yang mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan jalan mempelajari dan membaca bukubuku literatur serta bacaan lainnya yang relavan dengan masalah tersebut. 142


2.

Observasi Langsung (field research) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai subjek penelitian, maka penulis melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Bupati Enrekang, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor DPRD Kabupaten Enrekang dan beberapa instansi lainnya guna mendapat data atau informasi yang lengkap. C. Jenis dan Sumber Data 1. Jenis Data Jenis data yang digunakan terdiri dari: a. Data kuantitatif, berupa dokumendokumen dan keterangan tambahan yang diperlukan serta berhubungan dengan penelitian. b. Data kualitatif, berupa penjelasan dari pejabat yang berwenang. 2. Sumber Data 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Bupati, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua DPRD, Bagian Keuangan, serta Badan Pengawas Daerah. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen laporan keuangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. D. Metode Analisis Adapun metode analisis yang digunakan dalam menguji sampai sejauh mana kebenaran hipotesis diatas adalah dengan menggunakan komponenkomponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah a). Laporan Realisasi Anggaran, b). Neraca, c). Laporan Arus Kas, dan d). Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini berdasarkan pada Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

E. Defisi Operasional - Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pengelompokan data dalam suatu transaksi keuangan. - Akuntansi Keuangan Sektor Publik/Keuangan Pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. - Akuntabilitas Publik kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, mengungkapkan segala aktifitas dan kejadian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. - Clean Government adalah pemerintah yang bersih, yang mana didalamnya menuntut adanya keterbukaan, pentransparansian dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan kemudian tidak adanya penyimpangan atau kebocoran. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Enrekang Suatu organisasi adalah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, agar aktivitas organisasi yang dijalankan oleh orangorang yang didalamnya dapat berjalan dengan baik. Dalam kaitannya dengan struktur organisasi, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang juga melengkapi diri dengan struktur organisasi berdasarkan line organization yang sistem pengorganisasian disusun menurut garis hirarki dari atas ke bawah, sehingga 143


diadakan pembagian fungsional dalam Pemerintah Kabupaten Enrekang. Pada proses operasionalisasi khususnya mengenai peraturan lalu lintas kebijakan daerah dikendalikan oleh Bupati sebagai penanggungjawab umum dalam pemerintahan didaerah. Dalam struktur organisasi tampak bahwa terjadi pendelegasian wewenang dan tugasnya masing-masing sebagai berikut: 1. Bupati (Wakil Bupati) Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh secara langsung oleh rakyat guna menjalankan visi dan misi kepemerintahannya, maka tentunya telah hadir perangkat-perangkat kelembagaan sebelum dia masuk sebagai seorang Bupati. 2. Sekretaris Daerah Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas penyelengga pemerintahan, admisnistrasi, organisasi dan tata laksanaan pengorganisasian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. 3. Golongan Kategori Melaksanakan tugas pokok sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang administrasi pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan dibantu kepala bagian. 4. Asisten Administrasi Pembangunan Mengelolah kegiatan administrasi pembangunan yang mencakup administrasi pembnagunan ekonomi, administrasi pembangunan fisik, dan administrasi pembangunan sosial budaya dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, termasuk kegiatan perencanaan, arah pelaksanaan tugas pengkoordinasian, pengawasan dan produksi pelaksanaan tugas serta

pelaksanaan kegiatan, maka asisten ini dibantu oleh beberapa staf dibawahnya. 5. Asisten Adminsitrasi Umum Melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris Daerah di Bidang Administrasi Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa staf dibawahnya. B. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik Dalam Penetapan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Pemerintahan Kabupaten Enrekang Sistem akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi mempunyai umur yang terbatas. Maksudnya adalah bahwa kebutuhan informasi dalam suatu entitas akan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi pihak-pihak berekepentingan (baik eksternal maupun internal). Dalam keadaan seperti ini perlu diadakan penyusunan kembali sistem akuntansi yang ada dalam organisasi. Langkahlangkah dalam penyusunan sistem ini disebut juga dengan system life cycle. Peraturan-peraturan diera reformasi keuangan daerah mengiisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai dengan arus reformasi menyesuaikan bentuk APBD yang baru dengan merubah APBD menjadi tiga bagian, yaitu: 1.Penerimaan 2.Pengeluaran 3.Pembiayaan Kehadiran pembiayaan diera reformasi dalam APBD adalah sesuatu yang baru, tujuannya adalah agar APBD makin informatif yaitu dengan memisahkan pinjaman dan pendapatan daerah. 144


berjalan secara efektif dan simultan Dalam bentuk APBD yang baru dalam proses perencanaan dan itu pula, penerimaan dibagi menjadi tiga penyusunannya. Pelibatan stake holder kategori, yaitu: dalam proses perencanaan dan 1. Pendapatan Asli Daerah penyususnan APBD menandakan bahwa 2. Dana Perimbangan ada keinginan (political will) dari pihak 3. Pendapatan Lain-lain eksekutif untuk melaksanakan azas C. Prosedur Penetapan Anggaran keterbukaan dan transparansi. Prosedur penetapan anggaran disusun dari penggabungan laporan D. Kerangka Komprehensif keuangan entitas pengendali (Pemda) dan Pengelolaan Keuangan Daerah entitas kendalinya (Dinas), dengan dasar Pemerintahan Kabupaten line-by-line dan pembahasan jumlah Enrekang Salah satu masalah utama dalam kedalam pos-pos sesuai dengan keuangan daerah adalah menentukan kelompok dan jenis laporan masingkebutuhan keuangan pemerintah daerah masing atau sesuai dengan elemensecara obyektif dan rasional. Faktor elemen yang ada, dengan langkahpertama yang menentukan adalah urusanlangkah sebagai berikut: urusan yang harus dilaksanakan a. Masing-masing anggaran instansi pemerintah daerah dalam kerangka harus disetujui oleh sidang anggota otonomi daerah. Hal ini searah dengan DPRD dan disahkan oleh Ketua prinsip yang dianut dalam keuangan DPRD dan Bupati Kabupaten daerah, yaitu “money follow function”. Enrekang. Hal ini juga tidak terlepas dari kondisi b. Anggaran yang diajukan masingyang dialami atau dihadapi oleh masing instansi dinilai oleh pihak Pemerintah Kabupaten Enrekang. Tiap DPRD yang kemudian diklarifikasi pos terangkum dalam APBD Kabupaten tingkat kewajaran dan alasan-alasan Enrekang Tahun 2003 yang secara setiap pokok yang diajukan, dengan besarnya Nampak sebagai berikut: tetap memperhatikan sumbang saran 1. Pendapatan, yang terdiri dari: dari masyarakat. a. Bagian dari pendapatan asli daerah c. Setelah anggaran disetujui oleh pihak b. Dana perimbangan legislatif, maka Bupati menetapkan c. Lain-lain dari pendapatan yang sah Anggaran Pendapatan dan Belanja 2. Belanja, yang tediri dari: Daerah secara sah dan diberlakukan a. Belanja Aparatur Daerah untuk mengatur kegiatan pada b. Belanja Pelayanan Publik periode yang berjalan. Rumus inilah yang akan Dari pembahasan diatas, tentang digunakan untuk menganalisis data proses dan prosedur penyusunan tersebut sebagai berikut: anggaran dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Enrekang dapat dikatakan -. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah (dalam Rp) 1. Bagian Pendapatan Asli Daerah 11. 376.029.000,00 – 8.909.865.135,93 = 3.191.490.057,07 a. Pajak Daerah 1.442.602.500,00 – 1.184.538.942,00 = 227.073.558,00 b. Retrebusi Daerah 145


2.564.981.500,00 – 2.116.823.155,00 = 448.158.345,00 c. Bagian Laba Usaha Daerah 1.760.000.000,00 – 1.535.831.252,00 = 124.168.748,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 5.609.445.000,00 – 4.072.671.513,93 = 1.536.773.487,07 2. Dana Perimbangan 153.143.798.585,00 – 159.198.059.801,79 = (6.064.295.942,21) a. Bagi Hasil Pajan dan Bukan Pajak 9.965.898.858,00 – 14.983.495.012,79 = (5.017.596.154,21) b. Dana Alokasi Umum 131.060.000.000,00 – 131.060.000.000,00 = c. Dana Alokasi Khusus 11.080.000.000,00 – 11.080.000.000,00 = d. Dana Perimbangan dari Provinsi 1.037.900.000,00 – 2.074.564.789,00 = (1.036.664.789,00) 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 7.198.676.000,00 – 7.191.369.300,00 = 7.306.700,00 pembangunan pun berkurang sebesar Rp. Dana Perimbangan merupakan 3.580.790.380,2. Namun dengan analisis anggaran yang seharusnya tercapai ini, belum bisa disimpulkan secara paten targetnya karena berasal dari bantuan mengenai kurang efektifitas dan kurang Provinsi dan Pusat. Hal ini efisiensi Pemerintahan Daerah sebelum mengindikasikan adanya kebocoran kita menelaah proses-proses selanjutnya. keuangan daerah, sehingga dana -. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah (dalam Rp) 1. Belanja Aparatur Daerah 111.322.580.415,04 – 100.900.127.101,25 = 10.422.453.313,79 a. Belanja Administrasi Umum 91.866.285.675,14 – 85.522.494.889,25 = 6.343.790.785,97 b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 6.168.832.664,90 – 4.820.778.472,00 = 1.384.054.193,10 c. Belanja Modal 13.287.462.075,00 – 10.556.853.740,00 = 2.730.608.735,00 2. Belanja Publik 79.371.018.810,96 – 70.866.912.931,00 = 8.404.106.420,04 a. Belanja Administrasi Umum 4.689.470.375,00 – 4.634.563.623,00 = 54.906.752,00 b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 23.996.969.032,96 – 22.391.560.904,00 = 1.605.408.129,04 c. Belanja Modal 50.684.579.403,00 – 43.840.787.854,00 = 6.843.791.539,00 d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 8.525.951.000,00 – 8.223.201.300,00 = 302.749.700,00 e. Belanja Tidak Tersangka 850.000.000,00 – 721.909.020,00 = 128.090.980,00 146


LAPORAN SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN PEMDA KABUPATEN ENREKANG Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2004 PENDAPATAN: -. Pendapatan Asli Daerah -. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak -. Dana Alokasi Umum -. Dana Alokasi Khusus -. Dana Perimbangan dari Provinsi -. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Total Pendapatan BELANJA 1. Belanja Aparatur Daerah -. Belanja Administrasi Umum -. Belanja Operasi dan Pemeliharaan -. Belanja Modal Jumlah Belanja Aparatur Daerah 2. Pelayanan Publik -. Belanja Administrasi Umum -. Belanja Operasi dan Pemeliharaan -. Belanja Modal -. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan -. Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja Pelayanan Publik Total Belanja SURPLUS/DEFISIT

Rp. 8.909.865.135,93 Rp. 14.983.495.012,00 Rp.131.060.000.000,00 Rp. 11.080.000.000,00 Rp. 2.074.564.789,00 Rp 7.191.369.000,00 Rp.175.299.294.237,00

Rp. 85.522.494.889,25 Rp. 4.820.778.472,00 Rp. 10.556.853.740,00 Rp.100.900.127.101,25 Rp. 4.634.563.623,00 Rp. 22.391.560.904,00 Rp. 43.840.787.864,00 Rp. 8.223.201.300,00 Rp. 721.909.020,00 Rp. 70.866.912.391,00 Rp.180.712.149.812,25 (Rp. 5.412.855.574,50)


Dari proses Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang diatas dalam upaya mewujudkan Clean Government masih melahirkan tanda Tanya besar bagi seluruh elemen masyarakat di Bumi Massenrempulu. Sehingga pertanyaan apakah Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mampu menerapkan apa yang disebut Clean Government.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban (Akuntability) dan Penilaian Kinerja Daerah Kabupaten Enrekang Pada prinsipnya pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan penilaian kinerja sebab pertanggungjawaban (akuntability) adalaha media yang sangat subtansi untuk mengevaluasi atas kinerja daerah berdasarkan standarisasi yang telah ditentukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Enrekang menempatkan Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai pijakan dasar yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu pola pertanggungjawaban yang diterapkan dibedakan menjadi dua jenis, yakni: 1. Pola pertanggungjawaban vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan oleh Dinas atau Unit Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang telah diberikan oleh Kepala Dinas terhadap Kepala Daerah. 2. Pertanggungjawaban Horizontal yakni pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah kepada Masyarakat Enrekang melalui DPRD Kabupaten Enrekang. SIMPULAN 147 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diketengahkan di atas dapat ditarik kesimpulan hal sebagai berikut : 1. Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengelola keuangan daerah yang berbasis program satu atap dan kegiatan unit kerja dan berorientasi pada peningkatan daya guna dan hasil tepat guna pada semua sektor penerimaan sudah berjalan optimal. 2. Pemerintah Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya melakukan proyeksi rasional terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari defisitnya anggaran Tahun 2004 dimana total pendapatan yang relative lebih kecil daripada total belanja. 3. Ketidak seimbangan antara pendapatan dan belanja daerah ini disebabkan oleh ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menentukan pos-pos pendapatan strategi berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah serta ketidakmampuan dalam memprioritaskan pembelanjaan daerah. 4. Anggaran daerah baik pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyeimbangkan antara penyusunan anggaran dan realisasi anggaran sudah tepat guna. 5. Dengan hasil yang menguntungkan dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja beserta realisasinya, mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah cukup bagus dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 6. Alokasi Anggaran untuk Belanja Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik sudah sangat seimbang mengingat angaran untuk belanja pelayanan publik lebih besar dari Belanja Aparatur Daerah. DAFTAR PUSTAKA Halim, Abdul. 2002. “Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah”, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Arifin, Sabeni, 2001, ”Akuntansi Pemerintahan (Publik)”, Edisi Kedua, Penerbit STIE YPKN, Yogyakarta.


Bahtiar Arif, Mukhlis Iskandar, 2002, “Akuntansi Pemerintahan”, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Siregar, Bonni, 2001, “Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana”, Edisi Ketiga, Penerbit STIE YPKN, Yogyakarta. Juliantara, Dadang, 2000, ” Arus Balik Kekuasaan Dari Pusat Ke Daerah”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Joedono, Satrio Budiharjo, 2000, ”Akuntansi Sektor Publik dan Perwujudan Pengelolaan Yang Baik (Good Governance) disektor Publik”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, Jakarta. 148 Mardiasmo, 2002, “Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah” ; Implemnatasi Vame for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntansi Publik, (JAAI, Vol. 4 No.1), Yogyakarta. ------------------, 2005, “Standar Akuntansi Pemerintahan”, Cetakan Pertama, Penerbit Fokusmedia, Jakarta. Baswir, Revision, 2000, ”Akuntansi Pemerintahan”, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. Soepriyanto Gatos, Indra Sebastian, 2002, “Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep Untuk Pemerintahan Daearh”, Yogyakarta.

PENILAIAN KINERJA DALAM AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

Recommend Documents