B A B III A K U N T A B IL IT A S K IN E R J A TAHUN 2012 A. Penguatan Implementasi SAKIP BKN Tahun 2012 Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Badan Kepegawaian Negara berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungannya melalui upaya penguatan terhadap implementasi SAKIP BKN. Upaya yang dilakukan oleh BKN dalam rangka penguatan implementasi SAKIP di tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas rencana strategis di lingkungan BKN melalui penyempurnaan atau perbaikan terhadap rencana strategis BKN dengan merevisi rencana strategis BKN tahun 2010-2014 yang meliputi revisi terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama. Revisi terhadap rencana strategis BKN tahun 2010-2014 disusun dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan BKN. Revisi rencana strategis BKN diarahkan pada upaya untuk memacu peningkatan kinerja seluruh unit kerja serta memperhatikan pemenuhan terhadap harapan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) BKN. 2) Perbaikan terhadap indikator kinerja utama (IKU) seluruh unit kerja di lingkungan BKN dan meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap pentingnya menetapkan indikator kinerja utama secara tepat agar dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan pencapaian kinerja unit kerja. 3) Menyusun Penetapan Kinerja BKN yang diarahkan pada hasil yang ingin dicapai. Penetapan kinerja BKN disusun melalui proses pembahasan
dengan seluruh unit kerja di lingkungan BKN dengan menekankan pada upaya peningkatan kinerja dan pencapaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan oleh unit kerja. Perhatian serius Badan Kepegawaian Negara terhadap kualitas penyusunan penetapan kinerja seluruh unit kerja
di
lingkungannya
ditunjukkan
dengan
dilakukannya
penandatanganan secara serentak penetapan kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2013 seluruh unit kerja di lingkungan BKN pada tanggal 7 Januari 2013. 4) Membangun aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Negara (SIAK BKN) yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala seluruh unit kerja di lingkungan BKN dan dipantau langsung oleh seluruh pimpinan di BKN.
Aplikasi SIAK BKN dibangun dengan
menggunakan aplikasi berbasis web yang berjalan di jalur internet sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun menggunakan peralatan komputer atau perangkat mobile yang terhubung dengan jaringan
internet.
SIAK
BKN
dapat
diakses
melalui
alamat:
www.birorenkal-bkn.com/siak.
Gambar 3.1 Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Negara (SIAK BKN)
5) Mendorong seluruh unit kerja untuk memanfaatkan LAKIP, baik di tingkat lembaga, maupun di tingkat eselon I dan eselon II mandiri untuk
menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan ke depannya sehingga dapat terwujud kinerja yang optimal seluruh unit kerja di lingkungan BKN. 6) Menerapkan Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 dengan mewajibkan seluruh PNS di lingkungan BKN untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang mengacu pada penetapan kinerja/ kontrak kinerja unit kerja yang telah ditetapkan. 7) Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja seluruh unit kerja di lingkungan BKN, baik ditingkat lembaga maupun unit kerja agar lebih relevan, menggambarkan hasil, dan dapat diukur secara obyektif serta menyelaraskan antara indikator kinerja lembaga dengan unit kerja dibawahnya melalui evaluasi terhadap indikator kinerja yang ada, mengganti beberapa indikator kinerja yang kurang relevan, dan menetapkan indikator kinerja baru yang lebih menggambarkan hasil dan terukur. 8) Mendorong peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan BKN yang dilaksanakan oleh Inspektorat BKN selaku pengawas internal dan menyusun pedoman evaluasi kinerja di lingkungan BKN untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja sehingga dapat terwujud evaluasi kinerja yang berkualitas. 9) Meningkatkan
kapasitas
SDM
dalam
bidang
akuntabilitas
dan
manajemen kinerja melalui kegiatan kursus dan pelatihan manajemen strategis dan pengenalan metode Balance Score Card untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di lingkungan BKN.
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara di tahun 2012, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012
No
Sasaran Strategis
I
Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
Indikator Kinerja Utama 1.
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya.
2.
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.
3.
4.
II
III
Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal.
Meningkatkan kualitas rumusan perundangundangan kepegawaian.
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya. Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP.
1.
Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT).
2.
Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian.
1.
Jumlah rumusan peraturan perundangundangan yang diselesaikan.
Target
Realisasi
%
30%
40%
133%
10%
8,67%
87%
14%
13,22%
94%
30%
32,67%
109%
20 instansi
59 instansi
393%
150 analis
348 analis
232%
11 naskah
27 naskah
245%
No
Sasaran Strategis
IV
Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.
1.
Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian.
V
Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
1.
Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.
2.
Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).
3.
Persentase instansi/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE.
Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
1.
Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian.
Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
VI
VII
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
%
79 (Baik)
80,94 (Baik)
102%
75%
75%
100%
100%
98,39%
98,4%
75%
83,14%
110,8%
30%
31,8%
106%
1. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN.
B
54,59 (CC)
84%
2. Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN.
WTP
WTP
100%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
Baik
Baik
100%
3. Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi. 4. Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar. 5. Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN.
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
VIII
Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.
Target
Realisasi
%
1.
Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia.
Baik
Baik
100%
2.
Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana.
70%
70%
100%
C. Analisis Pencapaian Kinerja
Sasaran I : Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan
efektifitas
sistem
perencanaan
dan
pengembangan
kepegawaian dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran I
Sasaran I : Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya.
NA
NA
NA
NA
30%
40%
2. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.
5%
6,10%
10%
7,33%
10%
8,67%
Sasaran I : Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya.
10%
10,4%
12%
11,24%
14%
13,2%
4. Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP.
20%
18,40%
25%
26,60%
30%
32,67%
a. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya.
Indikator kinerja persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan
penataan
kepegawaian
(rightsizing)
di
lingkungannya
digunakan untuk mengukur berapa banyak instansi pemerintah baik pusat dan daerah yang telah melaksanakan penataan kepegawaian.
Tahun 2012 BKN menargetkan sebanyak 30% instansi pemerintah yang berjumlah saat ini sebanyak 607 instansi baik pusat maupun daerah melaksanakan penataan kepegawaian. Dari target yang ditetapkan tersebut, BKN dapat melebihi target dengan capaian sebesar 40% instansi atau sebanyak 240 instansi. Berdasarkan data tahun sebelumnya, di tahun 2010 dan 2011 BKN masih
dalam
tahap
persiapan
penyusunan
pedoman
penataan
kepegawaian. Oleh karena itu di tahun tersebut belum ada instansi yang melaksanakan kegiatan penataan pegawai. Dalam
rangka
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dan
mengoptimalkan kinerja PNS serta efisiensi anggaran belanja pegawai yang telah ada, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan PNS (rightsizing). Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui
pemberlakuan
Peraturan
Bersama
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon PNS, dimana dalam masa penundaan sementara tersebut (1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012), setiap Instansi
Pemerintah
(Pusat
dan
Daerah)
diwajibkan
melakukan
penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Selain itu, masingmasing instansi pemerintah juga diwajibkan melakukan distribusi pegawai dan menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama lima tahun ke depan yang pemenuhannya dilakukan secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling lambat 30 Juni 2012. Sebagai tindak lanjut dari implementasi kebijakan tersebut, pada tahap awal Badan Kepegawaian Negara secara fungsional melakukan upaya-upaya persiapan, yakni dengan menyiapkan kompetensi seluruh jajaran instansi pemerintah, khususnya pejabat pengelola kepegawaian dan
organisasi
serta
tata
laksana
agar
memiliki
keahlian dan
keterampilan dalam pelaksanaan penataan dan pemetaan kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing. Dengan pertimbangan dasar tersebut maka Badan Kepegawaian Negara perlu menyelenggarakan Pelatihan (workshop) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan masingmasing instansi pemerintah dapat melakukan penataan dan pemetaan kebutuhan PNS secara efektif dan efisien berbasis kebutuhan riil dalam kerangka reformasi birokrasi. Badan Kepegawaian Negara secara fungsional menyelenggarakan Pelatihan (workshop) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan yang diikuti oleh PNS instansi pusat dan daerah. Workshop diselenggarakan sebanyak 25 angkatan telah menghasilkan alumni sebanyak 4.241 orang yang dididik oleh para fasilitator kepegawaian di BKN.
Gambar 3.2 Fasilitator Membimbing Peserta Dalam Praktek Pembuatan Analisis Jabatan Pada Pelatihan (Workshop) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan di Kupang, NTT.
Diselenggarakannya workshop nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk daerah
bertujuan agar instansi dapat melakukan penghitungan kebutuhan pegawai dengan tepat dan cepat (quick count). Dengan diberlakukannya kebijakan moratorium CPNS dan lebih selektifnya pertimbangan tambahan formasi CPNS, maka hal tersebut di atas berdampak pada menurunnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang semula berjumlah 4.646.351 (Oktober 2012) menjadi 4.459.082 (Desember 2012) sehingga berkurang 187.269 (4.03%). Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Workshop Penataan PNS sebagaimana yang dijelaskan di atas, setiap Instansi Pemerintah telah menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil beserta kelengkapannya sebagaimana tersaji pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil beserta kelengkapannya. (Data Desember 2012) KELENGKAPAN DOKUMEN HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI INSTANSI
PETA JABATAN
RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAI
PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI LIMA TAHUN
50
41
25
42
377
364
360
215
315
428
414
401
240
357
ANALISIS JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA
Pusat
51
Daerah JUMLAH SELURUHNYA
Tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan terselenggaranya workshop analisis jabatan dan analisis beban kerja secara nasional, instansi pemerintah penghitungan
dapat
menyampaikan
kebutuhan
pegawai.
kelengkapan Hal
tersebut
dokumen
hasil
mencerminkan
terjadinya peningkatan kemampuan SDM instansi yang bersangkutan dalam menyerap materi selama workshop dan mampu menyusun
dokumen dimaksud. Dari 76 Instansi Pusat yang sudah menyampaikan laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai adalah sebanyak 61 instansi, sedangkan yang telah dilakukan verifikasi berdasarkan data bezetting yang ada dari berbagai sumber sebanyak 76 instansi.
Gambar 3.3 Penyerahan Sertifikat Oleh Sekretaris Utama BKN Kepada Peserta Pelatihan (Workshop) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan dari Provinsi Papua di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
Penataan PNS merupakan isu penting yang sejak lama telah menjadi bahan pemikiran pemerintah, akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal karena berbagai kendala di lapangan. Sehubungan dengan itu, Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan kegiatan pilot project (percontohan), yaitu sebuah kegiatan proyek percontohan pelaksanaan penataan PNS terhadap instansi pusat dan daerah yang hasilnya dapat digunakan oleh instansi pemerintah lainnya untuk melaksanakan penataan PNS. Pilot Project penataan PNS dilakukan melalui tahapan persiapan mencakup rasionalisasi kuantitas, analisis kesenjangan kualitas pegawai dan komposisi PNS. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan penataan PNS sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan PNS, maka Kegiatan Pilot Project penataan PNS dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut : 1) Menyusun Analisis Jabatan. 2) Menghitung Kebutuhan Pegawai. 3) Menyusun Analisis Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil Pegawai. 4) Menyusun Rekomendasi Penataan PNS. Tahap selanjutnya dilakukan analisis data yang kemudian hasilnya rekomendasi redistribusi/reposisi PNS dari unit organisasi yang kelebihan pegawai ke unit organisasi yang kekurangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a) Untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, b) Untuk mengetahui jumlah kebutuhan PNS yang tepat baik kuantitas, kualitas, distribusi maupun komposisi, c) Sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan formasi yang dibutuhan kedepan. Hasil dari kegiatan ini nantinya dapat digunakan sebagai : a) Rujukan/Acuan bagi instansi lain dalam melaksanakan Penataan PNS, b) Bahan untuk menentukan kebijakan perencanaan pegawai, c) Ketersediaan jumlah dan kualitas pegawai yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.
Penataan PNS dilaksanakan pada Instansi Pusat, yaitu a) Badan Kepegawaian Negara, b) Arsip Nasional RI, Sedangkan pada Instansi Daerah, yaitu a) Provinsi Kalimantan Selatan, b) Kabupaten Sidoarjo, dan c) Kota Palembang. Penataan PNS yang dilaksanakan mencakup Penataan untuk jabatan Struktural dan Fungsional kecuali tenaga Guru dan tenaga Kesehatan. Melalui upaya monitoring dan evaluasi kegiatan penataan PNS pada instansi pusat dan daerah yang menjadi lokus pilot project tersebut diharapkan dapat meningkatkan manfaat dalam hal tersedianya mutu dan kualitas PNS yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (rightsizing). Disamping hal tersebut, dapat mengoptimalkan kinerja nyata organisasi dalam pelayanan publik sehingga tersedianya mutu dan kualitas PNS yang tepat akan dapat menjamin kesejahteraan PNS sekaligus efisiensi anggaran belanja pegawai.
b. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.
Indikator kinerja persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar
kompetensi
jabatan di
lingkungannya digunakan untuk
mengukur jumlah instansi pemerintah yang sudah menyusun dan menerapkan standar kompetensi. Tahun 2012 BKN menargetkan sebanyak 10% instansi dari sebanyak 607 instansi pusat dan daerah yang ada. Dari target yang ditetapkan tersebut, BKN dapat mencapai sebesar 8,67% atau sebanyak 52 instansi. Berdasarkan
data
tahun
sebelumnya,
instansi
yang
telah
melaksanakan standar kompetensi jabatan pada tahun 2010 adalah 38 instansi atau 6,1% yang meningkat menjadi 44 instansi atau 7,33% pada tahun 2011.
Dengan demikian, terdapat peningkatan jumlah instansi
yang telah melaksanakan standar kompetensi jabatan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 yang ditunjukkan pada grafik 3.2 di atas. BKN di tahun 2012 menargetkan pencapaian indikator kinerja persentase
instansi
pemerintah
yang
telah
menerapkan
standar
kompetensi jabatan di lingkungannya sebesar 10%, hal ini dianggap realistis untuk kondisi saat ini dimana semangat perubahan masih terbatas pada instansi pemerintah pusat saja sementara di daerah lebih fokus pada urusan otonomi daerah khususnya perihal pemekaran wilayah. Pada tahun 2011 telah ada 44 instansi atau sekitar 7,33% instansi yang menerapkan standar kompetensi, dan tahun 2012 dari hasil kegiatan piloting penyusunan standar kompetensi teknis terdapat penambahan 8 instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kompetensi di lingkungannya. Dengan demikian, dari 600 instansi pemerintah yang ada, sebanyak 8,67% instansi pemerintah yang telah
menerapkan standar
kompetensi. Dari data tersebut diketahui ada sekitar 548 instansi yang belum menerapkan standar kompetensi di lingkungannya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu pengenalan kompetensi dikalangan instansi pemerintah selama ini hanya terbatas pada kompetensi manajerial/struktural saja, padahal selain kompetensi
tersebut telah ada standar kompetensi teknis/ kerja sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif lagi terhadap standar kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis/ kerja tersebut di lingkungan instansi
pusat
maupun
daerah.
Kendala
lain,
belum
teralokasi
dana/anggaran BKN yang dikhususkan untuk kegiatan memfasilitasi standar kompetensi jabatan untuk instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk masih terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai fasilitator kompetensi yang mengakibatkan capaian tersebut belum sesuai harapan. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, maka di tahun 2012 telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu: 1) Kegiatan 1: Penyusunan Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS. Jabatan fungsional umum sebagai salah satu komponen dalam struktur organnisasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan organisasi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas pegawai yang menduduki jabatan tersebut. Untuk mempermudah pengelolaan
manajemen
kepegawaian
hendaknya
setiap
jabatan
fungsional umum didukung dengan informasi jabatan yang meliputi nama jabatan, uraian jabatan, syarat/ kualifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan, dan nilai bobot jabatan. Keanekaragaman jabatan fungsional umum sering menjadi hambatan dalam penyusunan informasi jabatan terutama dalam penentuan syarat jabatan atau kualifikasi jabatan, selain itu sering dijumpai nama jabatan atau nomenklatur yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, dalam rangka mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian secara nasional, maka BKN melakukan penyusunan Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi baik pusat maupun daerah dalam memberikan nama jabatan fungsional umum di lingkungannya.
2) Kegiatan 2: Penyusunan Standar Kompetensi Sosial PNS. Tuntutan profesionalisme PNS dalam pelaksanaan tugas tidak terbatas pada kecerdasan berpikir (IQ) saja, akan tetapi juga dibutuhkan kemampuan dalam merefleksikan hubungan interpersonal seseorang dalam
berinteraksi
secara
efektif
dengan
lingkungannya
serta
memberikan pengaruh kepada orang lain dalam mencapai tujuan tertentu yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya, lingkungan dan situasi yang dihadapi, dirumuskan menjadi suatu kompetensi yaitu kompetensi sosial sehingga hal ini akan melengkapi jenis/ragam kompetensi yang telah ada sebelumnya. Terkait hal tersebut, BKN mempersiapkan rumusan tentang kompetensi sosial PNS yang bertujuan untuk mengatur jenis kompetensi sosial yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas PNS. 3) Kegiatan 3: Perumusan Jabatan Fungsional Tertentu Analis Jabatan. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi perubahan pada 3 area yaitu: penguatan organisasi, penataan tata laksana, dan penataan sistem manajemen SDM Aparatur, tidak dapat terlepas pada suatu entitas yang disebut dengan jabatan. Dalam rangka penataan jabatan tersebut sangat dibutuhkan personil dengan kualifikasi yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan penataan jabatan yang mencakup tugas analisis jabatan, analisis organisasi, analisis beban Kerja, evaluasi jabatan, perumusan standar kompetensi (Teknis dan Manajerial), serta kegiatan lain yang berada pada area penataan dan penguatan organisasi dan ketata laksanaan. Momen penting yang terkait dengan hal tersebut yaitu telah dilakukannya Workshop Nasional yang telah menghasilkan 2.141 pegawai yang diharapkan dapat menduduki Jabatan Fungsional Analis Jabatan yang mempunyai tugas sebagaimana tersebut di atas. Terkait hal tersebut, BKN telah merumuskan rancangan peraturan tentang jabatan fungsional “Analis Jabatan”. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah terumuskannya rancangan peraturan serta cakupan tugas-tugas analis jabatan. 4) Kegiatan 4: Perumusan Standar Kompetensi Teknis. Salah satu tantangan penting dalam pembenahan PNS yaitu membangun sosok PNS profesional. Secara spesifik pembinaan PNS dalam upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi yang diukur antara lain dari kemampuan unjuk kerja pegawai yang bersumber kepada tiga aspek yaitu: pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Saat ini pembenahan jabatan yang berbasiskan kepada kompetensi kerja merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan, hal tersebut sebagai upaya dalam menyikapi fenomena yang terjadi saat ini seperti: masih banyak duplikasi pekerjaan yang dilakukan oleh banyak pegawai, belum terumuskannya fungsi jabatan, aspek pekerjaan masih berbasis pada jabatan serta belum ada pengukuran kemampuan kerja pegawai yang dibuktikan dengan hasil unjuk kerja. Menyikapi hal tersebut, BKN telah menyusun Standar Kompetensi Teknis PNS di tahun 2012 dan melakukan piloting penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS ke beberapa daerah dengan maksud dan tujuan untuk mengenalkan standar kompetensi teknis kepada instansi sekaligus melatih pegawai agar lebih terampil merumuskan standar kompetensi teknis.
Gambar 3.4 Acara pembukaan piloting Standar Kompetensi Kerja/Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Aceh
5) Kegiatan lainnya BKN. Selain melaksanakan program tahunan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA BKN, BKN telah melaksanakan 49 kali bimbingan teknis kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan permintaan tenaga fasilitator/narasumber dari instansi. Selain itu, sebagian besar pegawai telah berpartisipasi dalam tim fasilitator analisis jabatan dalam rangka penataan PNS Nasional pada 12 wilayah kerja Kantor Pusat dan Regional BKN mulai dari bulan Desember 2011 sampai dengan Juni 2012.
c. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir kepegawaian di lingkungannya. Indikator kinerja persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir kepegawaian di lingkungannya digunakan untuk mengukur berapa banyak instansi pemerintah baik pusat dan daerah yang telah melaksanakan penilaian kompetensi PNS.
Pada tahun 2012, BKN menargetkan 14% instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir pegawai, dan berhasil direalisasikan 13,22% atau 80 instansi. Berdasarkan data tahun sebelumnya, instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir pegawai sejumlah 62 instansi atau 10% pada tahun 2010, yang meningkat menjadi 68 instansi atau 12% di tahun 2011. Dengan demikian, terdapat peningkatan jumlah instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir pegawai dari tahun 2010 sampai dengan 2012 sebagaimana terlihat pada grafik 3.3 di atas. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan BKN di tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) Penilaian Kompetensi Untuk memenuhi kebutuhan seleksi pegawai untuk promosi jabatan, pemetaan dan pengembangan pegawai serta identifikasi kebutuhan pelatihan pegawai maka dilaksanakan penilaian kompetensi. Peningkatan pemahaman terhadap pentingnya penilaian kompetensi dan Assessment Center diupayakan oleh BKN dengan melaksanakan sosialisasi dan workshop kepada beberapa instansi pemerintah.
Pada tahun 2012, telah difasilitasi 11 (sebelas) instansi pusat dan daerah dengan jumlah 1.364 pejabat/pegawai mengenai seleksi promosi untuk menduduki jabatan struktural Eselon I, II, III dan IV, seleksi jabatan fungsional tertentu, serta kebutuhan pemetaan kompetensi dan potensi pegawai. Instansi tersebut meliputi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional RI, Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
(KPP&PA), Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Buru Selatan, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Tanjung Pinang. Sejak
tahun
2006
sampai
dengan
2011,
sebanyak
6.261
pejabat/pegawai telah difasilitasi oleh BKN dalam rangka penilaian kompetensi. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2012 BKN telah melaksanakan penilaian kompetensi sebanyak 7.625 pejabat/pegawai.
Gambar 3.5 Kegiatan penilaian kompetensi pejabat Eselon II dan Eselon III di Provinsi Maluku
2) Pengembangan metode penilaian kompetensi. Salah
satu
keberhasilan
dalam
memprediksi
kompetensi,
diperlukan alat ukur yang memiliki validitas dan realibilitas yang tinggi. Selain alat-alat yang digunakan selama ini untuk menilai kompetensi,
dirasakan perlu untuk mengetahui dimensi yang lain yaitu bagaimana komitmen seseorang terhadap organisasi.
Gambar 3.6 Kegiatan pembahasan validasi alat ukur OCM
Oleh karena itu, Organizational Commitment Modified (OCM) dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh komitmen seseorang terhadap organisasi. Agar OCM dapat digunakan sebagai salah satu metode penilaian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, diperlukan tahapan-tahapan untuk meneliti validitas dan realibilitasnya. Tahapan validasi dilakukan dengan mengundang Nara Sumber dari Lembaga Psikologi Universitas Indonesia. Kegiatan validasi melibatkan para Assessor di lingkungan instansi pemerintah yaitu DKI, Kementerian Kehutanan dan BPKP. Penyempurnaan metode pengukuran akan difinalisasi pada tahun 2013 melalui kegiatan Focus Group Discussion serta pembahasan intensif dengan beberapa nara sumber. 3) Pengembangan jabatan fungsional Assessor. Assessor yang merupakan personil yang sangat menentukan dalam proses penilaian kompetensi, selama ini belum memiliki karir yang jelas. Statusnya apakah sebagai pejabat fungsional umum atau pejabat struktural yang merangkap sebagai assessor. Untuk itu pada tahun 2011
secara intensif telah dilanjutkan kembali penyusunan jabatan fungsional assessor. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi tentang proses penilaian kompetensi, penyusunan naskah akademik tentang pentingnya
dibentuk
jabatan
fungsional
assessor
yang
harus
dipertahankan di Tim Menpan. Pada tahun 2012, kegiatan difokuskan untuk meneliti butir-butir kegiatan
dengan pembahasan bersama para assessor BKN maupun
diluar BKN. Dilanjutkan dengan tahapan uji petik ke beberapa instansi yang memiliki assessor, yaitu ke BKD Jawa Tengah, Badan Diklat Jawa Timur, BKD Yogyakarta dan instansi Pusat lainnya. Uji petik dilakukan untuk validasi butir-butir kegiatan serta perkiraan angka kredit yang mungkin didapatkan. Pengolahan hasil uji petik dengan melakukan pembahasan bersama antara Tim BKN dengan Tim Menpan untuk selanjutnya diproses di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pengusulan jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur yang harus dilalui, sesuai skema di bawah ini.
Gambar 3.7 Skema tahapan pengusulan jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur
Hingga pada bulan Juli tahun 2012, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 tentang Jabatan Fungsional Assesssor SDM Aparatur
dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya peraturan tersebut, telah ditindak lanjuti dengan penyususan Peraturan Kepala BKN tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 41 tentang
Jabatan Fungsional Assesssor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya. Rencana 2013 adalah pengusulan tunjangan fungsional serta melakukan sosialisasi dan proses inpassing serta penyusunan
modul pelatihan
sesuai dengan level jabatan fungsionalnya.
Gambar 3.8 Kegiatan Uji Petik Jabatan Fungsional Assesor SDM Aparatur di BKD Jawa Tengah
4) Peningkatan kompetensi Assessor. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi assessor adalah melalui indentifikasi kebutuhan pengembangan dan melaksanakan pembinaan terhadap para calon assessor internal BKN maupun eksternal. Dalam rangka pengembangan assessor, maka BKN telah mengirim 17 (tujuh belas) orang Assessor BKN untuk mengikuti pelatihan, dengan rincian : 10 (enam) orang pelatihan Group Simulation Enrichment yang diadakan oleh PT Gaia Solution, 1 (satu) orang
pelatihan Effective
Performance Management yang diadakan oleh PPM dan 6 (enam) orang pelatihan penyusunan In-Tray.
Untuk memenuhi kebutuhan eksternal, telah dilakukan Workshop Assessor SDM Aparatur pada tanggal 5 – 7 Desember 2012 yang tujuannya
adalah
memberikan
pemahaman
tentang
pentingnya
Assessment Center dan dasar-dasar pengetahuan tentang pelaksanaan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode Assessment Center. Workshop tersebut diikuti oleh 24 (duapuluh empat) peserta yang terdiri dari calon Assessor, Tenaga Psikologi/Psikolog dan pengelola kegiatan penilaian kompetensi, yang berasal dari 10 (sepuluh) instansi yaitu: Lembaga Administrasi Negara; Kementerian Pertahanan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pemprov. Nusa Tenggara Barat; Pemprov. DKI Jakarta; Pemkot. Yogyakarta;
Pemkot Bontang;
Pemkot. Balikpapan; Pemkab. Kulon Progo dan Pemkab. Purwakarta.
Gambar 3.9 Kegiatan Workshop Assessor SDM Aparatur di TMII Jakarta Timur.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012 untuk peningkatan kompetensi Assessor dan dukungan terhadap instansi pemerintah antara lain yaitu pada tahun 2012, beberapa instansi berkunjung ke BKN untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang penilaian kompetensi melalui metode Assessment Center, bagaimana pencetakan Assessor serta pembangunan unit penilaian kompetensi.
Disamping itu, BKN juga memfasilitasi sebagai Nara Sumber dalam forum sosialisasi pengelolaan SDM berbasis kompetensi melalui Assessment Center. Bentuk dukungan BKN lainnya adalah memberikan bimbingan penyusunan Grand Design Assessment Center di Provinsi Aceh dan pembentukan Assessor di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk tetap menjaga kualitas dari para assessor dan tanggap akan tuntutan perubahan, maka kegiatan pengembangan assessor akan selalu dilaksanakan tahun berikutnya. Kegiatan pengembangan tersebut dapat berupa pengiriman ke penyelenggara pendidikan, workshop maupun inhouse training sesuai kebutuhan serta melaksanakan studi banding di dalam maupun di luar negeri. 5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Sebagai langkah perbaikan dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi, telah dilakukan kegiatan monitoring dan evalusi (monev) pasca
penilaian.
Kegiatan
monev
bertujuan
untuk
mengetahui
keakuratan penilaian, efektivitas pemanfaatan hasil Assessment Center dan umpan balik bagi Pejabat Pembina Kepegawaian maupun untuk perbaikan metode penilaian maupun penyelenggaraannya. Kegiatan monev paling tidak dilakukan setiap 2 (dua) tahun. Kegiatan monev di tahun 2012 dilakukan dengan mengambil data/sampel dari beberapa instansi Pusat dan Daerah yaitu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Stastistik, Arsip Nasional RI, Pemkot. Bontang, Pemkot Balikpapan, Pemkab. Tanjung Pinang dan Pemkab. Hulu Sungai Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan, diskusi kelompok dan wawancara kepada pegawai yang dinilai kompetensinya, atasan dan pejabat pengelola kepegawaian yang dalam hal ini dengan Biro Kepegawaian
atau Badan Kepegawaian Daerah. Pengolahan data-data tersebut secara umum dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut : a) Keakuratan Responden merasa bahwa posisinya saat ini cukup sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, walaupun terdapat juga pegawai yang tidak mengetahui mengapa ditempatkan pada jabatan yang didudukinya dan menganggap dirinya masih membutuhkan peningkatan kompetensi. b) Penempatan Responden merasakan hampir 50% penempatan pegawai
sudah
berdasarkan rekomendasi dari hasil penilaian kompetensi. Namun masih terdapat penempatan yang didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan kebutuhan instansi. Hasil penilaian kompetensi cukup
berguna
bagi
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
untuk
mendapatkan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari pegawainya yang akan dijadikan pertimbangan pengembangan selanjutnya. c) Umpan balik Kegiatan
pemberian
umpan
balik
kepada
pegawai
belum
dilaksanakan secara optimal oleh instansi. Hanya sebagian instansi yang memberikan umpan balik secara langsung kepada pegawai dari hasil penilaian yang diperoleh, atau hanya 16% dari seluruh instansi yang menjadi sampel. d) Pengembangan Rekomendasi pengembangan dari hasil penilaian kompetensi dapat ditindak lanjuti dengan berbagai pelatihan yang diperlukan. Terdapat 1 (satu) instansi melakukan identifikasi kebutuhan dan perancangan pengembangan pada
tahun 2012 yaitu berupa
Individual Development Plan (IDP) sedangkan pelaksanaannya di tahun 2013.
6) Kegiatan penyusunan konsep Sertifikasi. Sesuai dengan Permenpan no 41 tahun 2012, dimana BKN sebagai instansi
pembina
jabatan
fungsional
Assessor
SDM
Aparatur,
bertanggung jawab pula pada diklat pembentukan dan penjenjangannya yang pada akhirnya harus memberikan sertifikasi kepada para assessor. Penyusunan konsep sertifikasi dilaksanakan dengan studi banding ke beberapa instansi yang kompeten yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Melakukan Focus Group Discussion dengan para assessor di lingkungan BPKP, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov DIYogjakarta dan Badan Diklat Jawa Timur, serta pembahasan melalui konsinyasi yang melibatkan nara sumber dari LAN dan ANRI. 7) Kegiatan penyusunan konsep Akreditasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi dibutuhkan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pembentukan unit diperlukan Akreditasi
yang diberikan oleh BKN
dengan tujuan agar dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi yang menggunakan metode assessment center dilakukan sesuai fasilitas standar minimumnya. Pengetahuan tentang proses akreditasi dilakukan melalui tahapan studi banding ke BNSP, LAN dan ANRI yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion untuk mendapatkan tanggapan dan pemahaman yang sama. Selanjutnya akreditasi unit penilaian kompetensi akan menjadi persyaratan apabila instansi pemerintah akan menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri, sehingga diperlukan kegiatan yang lebih terarah dan menjadikan pedoman pada tahun 2013.
Hambatan Beberapa kendala yang dihadapi di tahun 2012 terkait pelaksanaan penilaian kompetensi PNS antara lain yaitu: a)
Masih kurangnya pemahaman instansi pemerintah tentang manfaat dari pengelolaan pegawai berbasis kompetensi.
b)
Masih
rendahnya
pemahaman
Assessment Center
tentang
penggunaan
metode
dalam pengembangan karir pegawai di
lingkungannya. c)
Assessor di instansi pemerintah jumlahnya terbatas dan diperlukan waktu dalam pembentukannya.
d)
Masih sebagian kecil instansi pemerintah
yang memiliki unit
penilaian kompetensi. e)
Hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya peraturan yang mengikat untuk menggunakan hasil penilaian kompetensi dalam pengembangan karir pegawai. Selain diperlukan sinergi yang intensif antara BKN dengan instansi pemerintah lainnya dalam pembentukan Assessor dan unit penilaian kompetensi sesuai dengan standar minimum yang ditentukan.
d. Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai Norma Standar Prosedur (NSP). Indikator kinerja persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP digunakan untuk mengukur berapa banyak instansi pemerintah baik pusat dan daerah yang telah melaksanakan penghitungan kebutuhan formasi PNS sesuai NSP.
Pada tahun 2012 BKN menargetkan 30% instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP. Dari target yang ditetapkan, BKN berhasil melampauinya dengan capaian sebesar 32,67% instansi atau sebanyak 196 instansi. Berdasarkan data tahun sebelumnya, terdapat peningkatan signifikan pada jumlah instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP, yaitu 18,40% pada tahun 2010 yang menjadi 26,60% pada tahun 2011. Dengan demikian, BKN berhasil meningkatkan jumlah instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP dari 2010 sampai 2012.
Gambar 3.10 Rapat verifikasi data dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai di Kantor Regional I BKN Yogyakarta
Berdasarkan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang disampaikan oleh Instansi Daerah, BKN melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan sebagai tolok ukur dalam penentuan jumlah kebutuhan PNS yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan dalam memberikan tanggapan kepada berbagai pihak termasuk lembaga legislatif atas fenomena jumlah pegawai yang ideal. Hasil penghitungan kebutuhan PNS yang tepat dapat digunakan untuk penataan organisasi dan penataan PNS (rightsizing) secara menyeluruh serta untuk penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya.
Selain itu untuk meningkatkan pembinaan,
penyempurnaan dan pengembangan PNS, baik dari sisi kelembagaan, ketatalaksanaan kepegawaian maupun business process secara konsisten dan berkesinambungan.
Gambar 3.11 Workshop penghitungan jumlah kebutuhan PNS
Penghitungan
jumlah
kebutuhan
PNS
dilakukan
dengan
menggunakan metode/cara tertentu dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam
rangka
mendukung
terlaksananya
penataan
PNS
secara
menyeluruh. Instansi Pusat dan Daerah yang telah menyampaikan laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil periode Januari sampai dengan Desember 2012 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil JUMLAH INSTANSI SELURUHNYA
JUMLAH YANG SUDAH MENYAMPAIKAN
PERSENTASE (%)
Pusat
76
70
92
Daerah
524
513
98
JUMLAH SELURUHNYA
600
583
97
INSTANSI
Instansi Pusat dan Daerah yang telah menyampaikan Kelengkapan Dokumen Hasil Penghitungan Kebutuhan Pegawai, seperti Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Rencana Redistribusi Pegawai, dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai Selama Lima Tahun kedepan periode April, Juli, dan Desember 2012 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil beserta kelengkapannya (Data: 30 April 2012)
KEADAAN SAMPAI DENGAN INSTANSI
KELENGKAPAN DOKUMEN HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PETA JABATAN
RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAI
PROYEKSI KEBUTUHA N PEGAWAI LIMA TAHUN
14
26
1
7
48
32
65
4
18
65
46
91
5
25
ANALISIS JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA
Pusat
17
Daerah JUMLAH SELURUHNYA
Sesuai tabel 3.5 di atas, data sampai dengan 30 April 2012 dari 76 Instansi Pusat, sebanyak 17 instansi yang melaporkan kelengkapan dokumen Analisis Jabatan atau mencapai 22,37%. Sedangkan untuk Instansi Daerah dari 524 instansi sebanyak 48 instansi yang melaporkan kelengkapan dokumen Analisis Jabatan atau mencapai 9,16%. Berikut ini disajikan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS pada Instansi Pusat dan Daerah serta hasil verifikasi dan validasi atas hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai.
Tabel 3.6 Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pusat KELOMPOK JABATAN NON STRUKTURAL JENIS DATA
1
STRUKTURAL
2
JFU
DOSEN
KESEHATAN
JFT LAINNYA
TOTAL NON STRUKTU -RAL
3
4
5
6
7
TOTAL STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 8
95,580
510,113
183,062
109,901
36,607
839,683
935,263
Hasil Penghitungan Instansi Pusat
115,752
421,329
186,378
373,738
104,203
1,085,648
1,201,400
Verifikasi BKN
115,752
300,802
186,378
274,034
53,939
815,153
930,905
Kelebihan/ Kekurangan
-20,172
+209,311
-3,316
-164,133
-17,332
+24,530
+4,358
Bezetting
Dari tabel 3.6 di atas mencerminkan bahwa bezetting pada tenaga struktural sejumlah 95.580 sedangkan hasil penghitungan kebutuhan baik yang dilakukan oleh Instansi Pusat maupun oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 115.752 sehingga kekurangan pegawai sebanyak 20,172 pejabat struktural. Untuk bezetting pada Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 510.113, sedangkan hasil penghitungan (verifikasi) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 300.802 sehingga terdapat selisih kelebihan pegawai sejumlah 209.311. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Tertentu khususnya bagi
tenaga Dosen dengan
bezetting sejumlah 183,062, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 186,378 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 3.316. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu khususnya bagi tenaga Kesehatan dengan bezetting sejumlah 109.901 sedangkan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 274.034 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 164.133. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya dengan bezetting sejumlah 36.607 pegawai, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 53.939 pegawai sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 17.332. Adapun jumlah total Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan nonstruktural pada Instansi Pusat adalah sejumlah 839.683 pegawai sedangkan jumlah total hasil verifikasi kebutuhan
tenaga
nonstruktural
yang
dilakukan
oleh
Badan
Kepegawaian Negara sejumlah 815.153 pegawai sehingga pada tenaga nonstruktural terdapat kelebihan pegawai sejumlah 24.530 (akumulasi dari kelebihan ataupun kekurangan jumlah pegawai per jenis jabatan nonstruktural). Dengan demikian, secara umum terlihat bahwa pada Instansi Pusat terdapat kelebihan pegawai sejumlah 4.358 (bezetting=935.263 dikurangi kebutuhan=930,905). Angka kelebihan tersebut merupakan akumulasi dari kelebihan ataupun kekurangan pegawai pada setiap jenis jabatan (struktural dan nonstruktural) dengan pertimbangan apabila dilakukan kebijakan redistribusi/reposisi atau promosi jabatan serta pengalihan fungsi yaitu pengangkatan pegawai yang ada dari jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dalam jabatan tersebut. Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Instansi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2012, adapun dari 524 Instansi Daerah yang sudah menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan pegawai adalah sebanyak 495 instansi, sedangkan yang telah dilakukan verifikasi sebanyak 489 instansi dan yang belum di verifikasi sebanyak 6 instansi dikarenakan data tidak lengkap. Sementara yang belum menyampaikan sebanyak 29 instansi. Sehingga total yang belum diverifikasi karena data tidak lengkap dan yang belum menyampaikan
laporan hasil penghitungan kebutuhan pegawai adalah sebanyak 35 instansi. Tabel 3.7 Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah
DATA
1
TENAGA SARYANKES
STRUKTURAL
NON STRUKTURAL
GURU
2
3
4
KESEHATAN
NON KESEHATAN
5
6
TOTAL
KET.
7
8
BEZETTING
346.306
1.058.502
1.622.168
309.191
85.926
3.422.093
489 Instansi
PENGHIT. INSTANSI
399.685
1.286.141
2.084.008
464.048
180.108
4.413.990
489 Instansi
VERIFIKASI BKN
398.930
829.319
1.765.743
393.118
164.894
3.552.004
489 Instansi
KEKURANGAN (-) KELEBIHAN (+)
-52.624
+229.183
-143.575
-83.927
-78.968
-129.911
Dari tabel 3.7 di atas mencerminkan bahwa bezetting pada tenaga struktural sejumlah 346.306 sedangkan hasil penghitungan kebutuhan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 398.930 sehingga kekurangan pegawai sebanyak 52.624 pejabat struktural. Untuk bezetting pada Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 1.058.502, sedangkan hasil penghitungan (verifikasi) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 829.319 sehingga terdapat selisih kelebihan
pegawai
sejumlah
229.183.
sedangkan
untuk
Jabatan
Fungsional Tertentu (JFT) khususnya pada tenaga Guru dengan bezetting sejumlah 1.622.168 sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 1.765.743 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 143.575.
Untuk Jabatan Fungsional Tertentu khususnya pada tenaga Kesehatan dengan bezetting sejumlah 309.191 sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 393.118 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 83.927. Untuk tenaga nonkesehatan dengan bezetting sejumlah 85.926 sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sejumlah 164.894 sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah 78.968. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa bezetting Pegawai dari 489 Instansi Daerah adalah sejumlah 3.422.093, sedangkan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN kebutuhan pegawai Instansi Daerah tersebut sejumlah 3.552.004 sehingga terdapat kekurangan sebanyak 129.911 pegawai. Angka kekurangan tersebut merupakan akumulasi dari angka kelebihan ataupun kekurangan pegawai pada setiap jenis jabatan, dengan pertimbangan apabila dilakukan kebijakan
redistribusi/reposisi atau
promosi jabatan serta pengalihan fungsi yaitu pengangkatan pegawai yang ada dari jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dalam jabatan tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan PNS Instansi Pusat dan Daerah tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bezetting PNS sejumlah 4.357.356 (Instansi Pusat = 935.263 dan Instansi Daerah = 3.422.093) dari 565 instansi (Instansi Pusat = 76 dan Instansi Daerah = 489). Sedangkan hasil penghitungan PNS yang dilakukan oleh instansi sejumlah 5.615.390 (Instansi Pusat = 1.201.400 dan Instansi Daerah = 4.413.990) dari 565 instansi. Hasil verifikasi dan validasi BKN berdasarkan peraturan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan PNS adalah 4.482.909 (Instansi Pusat = 930.905 dan Instansi Daerah = 3.552.004). Sehingga secara keseluruhan terdapat kekurangan jumlah PNS sebanyak 125.553 (4.482.909 dikurangi 4.357.356) dari 565 instansi.
Untuk penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada seluruh instansi baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah jika menggunakan parameter luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah PNS maka dapat diproyeksikan sejumlah 4.650.000 pegawai. Hasil verifikasi data dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, digunakan sebagai pengendali penetapan tambahan formasi CPNS, menjamin efisiensi anggaran belanja pegawai serta dalam rangka terciptanya perencanaan kepegawaian yang efektif dan efisien.
Sasaran II : Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal dapat dilihat pada tabel 3.8. Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran II Sasaran II : Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.
2.
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT)
10
10
14
17
20
59
Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian.
100
185
200
227
300
348
a. Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT). Pada
tahun
2012
BKN
menargetkan
untuk
memfasilitasi
pelaksanaan rekrutmen menggunakan alat bantu komputer (CAT) pada 20 (dua puluh) instansi pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya BKN dapat memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen dalam pengangkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu pada 59 (lima puluh Sembilan) instansi pusat maupun daerah. Capaian kinerja tahun 2012 ini meningkat tajam dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2010 dan 2011. Data tahun 2010 BKN menfasilitasi sebanyak 10 instansi dan tahun 2011 sebanyak 17 instansi.
Sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalitas PNS, UndangUndang Pokok Kepegawaian telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen PNS. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi/organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (PNS) yang memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas SDM PNS antara lain ditentukan oleh proses rekrutmen. Proses rekrutmen dimulai dari mencari dan menemukan pelamar yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan karakteristik pribadi (kognitif maupun non kognitif) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan/jabatan. Rekrutmen dan seleksi merupakan salah satu fungsi manajemen PNS yang strategis. Melalui rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat diperoleh sumberdaya manusia (PNS) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas secara professional. Metode yang telah dikembangkan oleh BKN dalam proses rekrutmen dan seleksi
adalah
sistem
rekrutmen
berbasis
kompetensi
dengan
menggunakan alat bantu komputer (Computer Assisted Test) yang merupakan penyempurnaan dari sistem rekrutmen yang selama ini berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS. Dengan metode ini diharapkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi berlangsung secara adil bagi peserta tes, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penyelenggaraan
rekrutmen
dan
seleksi
dengan
menggunakan alat bantu komputer ini selain digunakan dalam seleksi CPNS,
juga
dapat
dimanfaatkan
dalam
proses
seleksi
untuk
pengangkatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu. Hal ini terjadi karena sejumlah instansi yang telah memanfaatkan rekrutmen dengan alat bantu computer memandang bahwa metode seleksi dengan alat bantu computer (CAT) dapat berlangsung secara lebih obyektif, transparan, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disamping itu melalui metode seleksi ini diharapkan akan diperoleh PNS yang berkualitas. Jika dilihat dari keseluruhan instansi pemerintah yang ada, baik pusat maupun daerah yakni 600 (enam ratus) instansi, maka capaian BKN dalam memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen dengan alat bantu computer (CAT) baru mencapai 14,33 % (sejumlah 86 instansi). Diharapkan di tahun mendatang BKN dapat lebih meningkatkan kinerjanya
dalam
memfasilitasi
pelaksanaan
rekrutmen
dengan
menggunakan alat bantu komputer (CAT) baik instansi pusat maupun
daerah. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan CAT antara lain: 1) Perlu segera disiapkan payung hukum mengenai pelaksanaan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT), 2) Perlu segera disiapkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan proses rekrutmen dengan menggunakan alat bantu komputer, di instansi pusat maupun daerah, 3) Perlu segera disiapkan sumberdaya manusia (PNS) dalam pengelolaan sarana dan prasarana dan juga pelaksanaan proses rekrutmen dengan menggunakan alat bantu komputer, khususnya pada kantor regional BKN. Tabel 3.9 Instansi Pemerintah yang telah memanfaatkan kebijakan rekrutmen dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT) Tahun 2012
No
Instansi
No
Instansi
1
Pemprov. Jawa Barat
31
Pemprov. Bangka
2
Pemprov. Maluku
32
Pemkab. Pemalang
3
Pemprov. Kalsel
33
Pemkab. Aceh Utara
4
Pemkab. Boyolali
34
Pemprov. Jambi
5
Pemprov. Bengkulu
35
Pemkab. Kulon Progo
6
Pemkab. Wonogiri
36
Pemkab. Humbang Hasundutan
7
Pemkab. Sumatera Barat
37
Pemkot. Tegal
8
Pemkab. Bandung
38
Pemkab. Magetan
9
Pemkab. Solok
39
Pemkab. Sleman
10
Pemkab. Kep. Selayar
40
Pemkab. Purbalingga
11
Pemkab. Bangka Selayar
41
Pemkab. Kerinci
12
Kement. Industri
42
Mahkamah RI
No
Instansi
No
Instansi
13
Pemkab. Kapuas Hulu
43
Pemkab. Klaten
14
Pemkab. Tuban
44
Pemkab. Batang
15
Pemkab. Cirebon
45
Lemhanas
16
LIPI
46
Pemprov Kalsel
17
Pemkab. Malinau
47
Pemkot Sungai Penuh
18
Badan Pusat Statistik
48
Pemkab Pati
19
Pemkot. Banda Aceh
49
Mensesneg RI
20
Pemkab. Penajam Paser Utara
50
BKKBN RI
21
BNPB RI
51
Pemkab. Salatiga
22
Pemkot Bogor
52
Kement. Pertahanan
23
Pemkab. Pekalongan
53
Kemenko Polhukam
24
Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung
54
Badan Standarisasi Nasional
25
LIPI
55
PPATK
26
Pemkab. Tangerang
56
BAKORKAMLA
27
Pemkab. Belitung Timur
57
Kemen. Komunikasi dan Informatika RI
28
Pemprov. Sulawesi Utara
58
Kemen. Perdagangan
29
Pemkab. Mamuju Utara
59
Pemkab. Belitung
30
Pemprov. DKI Jakarta
b. Jumlah pertimbangan pengangkatan fungsional analis kepegawaian.
j a ba t a n
Jabatan fungsional analis kepegawaian dibentuk dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para analis kepegawaian, maka BKN selaku pembina
jabatan
analis
kepegawaian
berkewajiban
memberikan
pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional tersebut.
Pada
tahun
2012
BKN
menargetkan
untuk
memberikan
pertimbangan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional analis kepegawaian sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang/PNS. Dari target yang
ditetapkan tersebut, BKN dapat merealisasikan pemberian
pertimbangan
pengangkatan
dalam
jabatan
fungsional
analis
kepegawaian sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) orang/PNS. Jumlah ini diperoleh dari hasil penyelenggaraan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKN maupun kerjasama dengan instansi terkait. Dari data tahun sebelumnya, tahun 2010 BKN telah memberikan pertimbangan
pengangkatan
dalam
jabatan
Analis
sebanyak 185 PNS dan tahun 2011 sebanyak 227 PNS.
Kepegawaian
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 BKN telah memberikan
pertimbangan
pengangkatan
dalam
jabatan
Analis
Kepegawaian sebanyak 762 (tujuh ratus enam puluh dua) orang/PNS. Jika dilihat dari kebutuhan riel secara nasional, berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun
2009
tentang
Pedoman
Penghitungan
Formasi
Analis
Kepegawaian yang berjumlah 11.810 maka dapat diketahui bahwa persentase pemenuhan kebutuhan nasional untuk Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian baru mencapai 6,5%. Oleh karena itu BKN selaku instansi
Pembina Jabatan Fungsional
meningkatkan
penyelenggaraan
Analis Kepegawaian perlu
kediklatan
fungsional
Analis
Kepegawaian baik diklat keahlian maupun keterampilan.
Sasaran III : Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian dapat dilihat pada tabel 3.10 Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran III Sasaran III : Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Jumlah rumusan peraturan perundangundangan yang diselesaikan.
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
9
22
15
39
11
27
Jumlah rumusan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian adalah merupakan kebijakan pemerintah yang disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Kepala (Perka) BKN, dan termasuk juga Keputusan Kepala (Kepka) BKN. Kebijakan Pemerintah tersebut juga merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian,
dan
merupakan
instrumen
dalam
penyelenggaraan manajemen kepegawaian.
BKN di tahun 2012 menargetkan untuk menyelesaikan 11 (sebelas) rumusan naskah
peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, rumusan peraturan perundangundangan yang dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) naskah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Kepala (Perka) BKN, dan Keputusan Kepala (Kepka) BKN. Dengan demikian, capaian kinerja BKN dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian mencapai 245,45%. Berdasarkan data tahun sebelumnya, di tahun 2010 BKN telah menyelesaikan rumusan naskah peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak 22 naskah dan tahun 2011 sebanyak 39 naskah. Penyusunan
peraturan
perundang-undangan
dibidang
kepegawaian disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah sedang melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Oleh karena itu dalam penyusunannya harus memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi
dalam
penyelenggaraan
manajemen
kepegawaian. Disamping itu dalam penyusunan kebijakan juga harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam pembahasan dan harmonisasi mengenai substansi maupun konstruksi peraturan perundang-undangan agar dapat dihasilkan suatu kebijakan yang lengkap dan berkualitas. Apabila dilihat sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, maka BKN telah
berhasil
menyelesaikan
rumusan
peraturan
perundang-
undangan bidang kepegawaian sebanyak 88 (delapan puluh delapan) naskah rumusan yang ditetapkan menjadi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa BKN cukup
produktif
dalam
melaksanakan
penyusunan
peraturan
perundang-undangan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi yang diberikan kepada BKN. Rumusan Kebijakan yang ditetapkan menjadi
peraturan
perundang-undangan bidang kepegawaian sebagaimana disebutkan diatas meliputi :
a) Bidang Perencanaan dan Pengadaan PNS. Dalam rangka memperoleh PNS yang berkualitas, tentu diperlukan suatu perencanaan kebutuhan SDM PNS yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan SDM adalah proses menetapkan strategi untuk dapat memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai kebutuhan organisasi saat ini dan pengembangannya dimasa depan. Kebijakan dibidang perencanaan dan pengadaan PNS yang telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi Peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian terdiri dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 (satu) Peraturan Kepala (Perka) BKN yang dapat dirinci sebagai berikut : 1) PP No. 56 Tahun 2012 Tanggal 16 Mei 2012 tentang Perubahan ke-2 atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, dan 2) Perka BKN No. 9 tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. b) Bidang Penggajian dan Tunjangan Sesuai
dengan
ketentuan
Undang-Undang
Pokok
Kepegawaian, dimana dinyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak, yang mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteran bagi Pegawai Negeri
dan
keluarganya.
Selain
gaji,
upaya
pemberian
kesejahteraan merupakan strategi untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut dan selaras dengan program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah, maka sistem penggajian dan pemberian tunjangan
akan didasarkan pada beban dan tanggung jawab setiap pegawai (pemangku jabatan). Kebijakan dibidang penggajian dan tunjangan yang telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian terdiri dari 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden, dan 4 (empat) Peraturan Kepala BKN, yang dapat dirinci sebagai berikut : 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah di bidang penggajian dan tunjangan terdiri dari : 1) PP Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Perubahan keempatbelas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, 2) PP Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 Perubahan kedelapan belas atas no. 28 tahun 2001 tentang peraturan Gaji Anggota TNI, 3) PP Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Perubahan kedelapan Atas PP no. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI, 4) PP Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/ Dudanya, 5) PP Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, 6) PP Nomor 20 tahun 2012 TAnggal 6 Februaru 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anggota Polri, 7) PP Nomor 21 tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Perubahan kesebelas atas PP No. 10 tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota KNIP dan Janda/ Dudanya,
8) PP nomor 22 tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Perubahan kesepuluh atas PP 14 TAhun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan, 9) PP Nomor 23 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 tentang Perubahan kedelapan atas PP nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan Veteran kepada Veteran RI. dan 10) PP Nomor 57 Tahun 2012 Tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Tunjangan Bulan ke-13 dalam TA 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun. 2 (dua) Peraturan Presiden dibidang Penggajian dan Tunjangan terdiri dari : 1) PerPres Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP 11 tahun 2011 kedalam gaji pokok PNS menurut PP no.15 tahun 2012, dan 2) PerPres Nomor 109 tahun 2012 tanggal 17 November 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKN. 4 (empat) Peraturan Kepala BKN dibidang Penggajian dan Tunjangan terdiri dari : 1) Perka BKN Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kegiatan Pegawai di Lingkungan BKN Tahun 2012, 2) Perka BKN Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Juknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya, 3) Perka BKN Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan PerPres Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut
PP Nomor 11 Tahun 2011 Kedalam Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 15 Tahun 2012, dan 4) Perka BKN Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 27 November 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Iingkungan BKN. c) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS Pembinaan dan pengembangan karier PNS merupakan aspek strategis
dalam
penyelenggaraan
manajemen
kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian.
Dalam
rangka
pemnbinaan dan pengembangan karier ini perlu disiapkan kebijakan
yang dapat melancarkan proses penyelenggaraan
manajemen kepegawaian, sehingga pembinaan dapat dilakukan lebih
efektif
dan
efisien.
Demikian
pula
halnya
dengan
pengembangan karier PNS, baik dalam pengembangan jabatan struktural maupun fungsional. Kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan karier PNS yang telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian terdiri dari 3 (tiga) Perpres, yang dapat dirinci sebagai berikut : 1) Perpres No. 41 tahun 2012 Tanggal 12 April 2012 tentang Perpanjangan BUP bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor, 2) Perpres No. 42 Tahun 2012 Tanggal 12 April 2012 tentang Perpanjangan BUP bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis, dan
3) Perpres No. 52 tahun 2012 Tanggal 2 Mei 2012 tentang Perpanjangan BUP bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa. d) Bidang Pemberhentian dan Pensiun Sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 PP nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1979, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 23 Undang-Undang Pokok Kepegawaian antara lain dinyatakan bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun, Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 58, 60, dan 65 tahun. Kebijakan dibidang pemberhentian dan pensiun yang telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian terdiri dari 1 (satu) RPP dan 1 (satu) Peraturan Kepala (Perka) BKN, yang dapat dirinci sebagai berikut : 1) Rancangan PP tentang Pemberian Pensiun atau Tunjangan Penghargaan Bagi Sekdes Yang Diangkat menjadi PNS, dan 2) Perka BKN No.5 Tahun 2012 tentang Kode Pengenal SK Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS. Disamping penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan pengadaan, bidang penggajian dan tunjangan, bidang pembinaan dan pengembangan karier serta bidang
pemberhentian
dan
pensiun,
juga
melaksanakan
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lainnya. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lainnya ini dimaksudkan sebagai penguatan BKN dalam penyelenggaraan
Manajemen Kepegawaian Negara. Melalui kebijakan-kebijakan ini diharapkan BKN dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebijakan dibidang lainnya yang telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dalam rangka memperkuat fungsi BKN terdiri dari 1 (satu) PP, 2 (dua) Perka BKN, dan 1 (satu) Kepka BKN, yang dapat dirinci sebagai berikut : 1) PP No. 11 tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BKN 2) Perka BKN No. 4 Tahun 2012 Tanggal 2 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Perka BKN No. 5 Tahun 2009 tentang OTK Penyelenggaraan Program PIK 3) Perka BKN No. 12 Tahun 2012 Tanggal 12 Oktober 2012 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Informasi
Publik
dan
Dokumentasi dilingkungan BKN, dan 4) Kepka BKN No. 111 Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 tentang PNS di lingkungan BKN Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Diharapkan
di
tahun
mendatang
BKN
dapat
lebih
meningkatkan kinerjanya dalam perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan strategis. Dengan peraturan perundang-undangan
bidang
kepegawaian
yang
berkualitas
tentunya penyelenggaraan manajemen PNS dapat lebih optimal sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkualitas tentunya dapat memenuhi amanat Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu mewujudkan PNS yang berkualitas dan memiliki kemampuan melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sasaran IV : Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dapat dilihat pada tabel 3.11. Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran IV Sasaran IV : Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian.
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
76 (Baik)
75,68 (Baik)
76 (Baik)
79,65 (Baik)
79 (Baik)
80,94 (Baik)
Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian.
Tahun 2012 BKN menargetkan Indek Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian sebesar 79 (Baik), dari target yang ditetapkan tersebut BKN dapat melebihi target dengan capaian sebesar 80,94 (Baik) atau sebesar 102.46%. Berdasarkan data tahun sebelumnya, BKN di tahun 2010 capaian Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian sebesar 75,68 (Baik) dan 2011 sebesar 79,65 (Baik). Dengan demikian, BKN dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan indeks kepuasan instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian. Pelayanan kepegawaian yang diberikan BKN meliputi pelayanan pengadaan kepegawaian, pelayanan kepangkatan dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS, dan pelayanan penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian. Sebagai wujud komitmen BKN dalam melaksanakan pelayanan prima kepegawaian, BKN setiap tahunnya selalu berusaha meningkatkan target pada semua indikator kinerja, baik segi kuantitas dalam jumlah penyelesaiannya maupun kualitas hasil produknya sehingga pelayanan
kepegawaian
dapat
dilaksanakan
dengan
seluruh
hasil
yang
memuaskan. Dari hasil penilaian responden, terdapat 2 (dua) parameter yang memperoleh skor tertinggi yaitu parameter P1 (Kemudahan prosedur pelayanan) dan parameter P5 (Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan). Skor terendah diperoleh dari penilaian 2 (dua) parameter yaitu parameter P7 (Kecepatan pelayanan) dan P10 (Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan). Berpedoman dengan Permenpan No 25 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka BKN menggunakan 12 parameter yang meliputi :
P1
Kemudahan prosedur pelayanan
P2
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
P3
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
P4
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan
P5
Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan
P6
Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
P7
Kecepatan pelayanan
P8
Keadilan mendapatkan pelayanan
P9
Kesopanan dan keramahan petugas
P10 Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan P11 Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan P12 Keamanan pelayanan Dari hasil penghitungan data yang diperoleh dari penilaian yang diberikan responden, maka diperoleh angka rata-rata secara keseluruhan adalah 80,94. Mutu pelayanan dapat diketahui dari tabel konversi nilai yang dapat dilihat pada tabel 3.12. Tabel 3.12 Tabel Konversi Nilai Mutu Pelayanan Nilai Persepsi Nilai Interval
Nilai Interval Kategori Mutu Konversi Pelayanan
Mutu Pelayanan
1
1,00 – 1,75
25,00 – 43,75
D
Tidak Baik
2
1,76 – 2,50
43,76 – 62,50
C
Kurang Baik
3
2,51 – 3,25
62,51 – 81,25
B
Baik
4
3,26 – 4,00
81,26 – 100,0
A
Sangat Baik
Penghitungan capaian kinerja atas indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian di tahun 2012 terdiri atas:
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan kepegawaian.
Nilai rata-rata dari 11 unsur yang digunakan dalam daftar pertanyaan kepada responden sebagai instrument pengukuran adalah 3,29. Dengan demikian nilai indeksnya menjadi = 3,29 x 25 = 82,25 yang berarti pelayanan pengadaan yang diberikan BKN dinilai baik oleh masyarakat karena berdasarkan tabel penilaian angka 82,24 berada pada interval 81,26 – 100,00 yang berarti sangat baik.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kepangkatan dan mutasi lainnya.
Nilai rata-rata dari 12 unsur yang digunakan dalam daftar pertanyaan kepada responden sebagai instrument pengukuran adalah 3,08. Dengan demikian nilai indeksnya menjadi = 3,08 x 25 = 77 yang berarti pelayanan kepangkatan dan mutasi lainnya yang diberikan BKN dinilai baik oleh masyarakat karena berdasarkan tabel penilaian angka 77 berada pada interval 62,51 – 81,25 yang berarti baik.
Indeks Kepuasan Masarakat terhadap pelayanan Pensiun PNS dan Pejabat Negara.
Nilai rata-rata dari 12 unsur yang digunakan dalam daftar pertanyaan kepada responden sebagai instrument pengukuran adalah 3,27. Dengan demikian nilai indeksnya menjadi = 3,20 x 25 = 80 yang berarti pelayanan pensiun PNS dan pejabat negara yang diberikan BKN dinilai baik karena berdasarkan tabel penilaian angkat 80 berada pada interval 62,51 – 81,25 yang berarti baik.
Indeks Kepuasan Masarakat terhadap pelayanan penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian. Nilai rata-rata dari 12 unsur yang digunakan dalam daftar pertanyaan kepada responden sebagai instrument pengukuran adalah 3,38. Dengan demikian nilai indeksnya menjadi = 3,38 x 25 = 84,50 yang berarti pelayanan penetapan status dan kedudukan pegawai dinilai baik karena berdasarkan tabel penilaian angkat 84,50 berada pada interval 81,26 – 100 yang berarti sangat baik. Hasil
penghitungan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan kepegawaian yang diberikan BKN Tahun 2012
dapat
dilihat dalam grafik 3.9
Dari penghitungan saran atau keluhan pelanggan periode Januari s/d Desember 2012, ada 2 (dua) saran atau keluhan yang mendapat persentase tertinggi yaitu terkait Implementasi SAPK On-Line sebesar 62% dan saran yang diberikan oleh responden yang menghendaki adanya Peningkatan kualitas pelayanan yang mencapai angka
36% sehingga perlu dilakukan koordinasi secara intensip
kepada seluruh pemangku kepentingan dan perlunya meningkatkan
kemampuan SDM yang ada. Adapun persentase saran atau keluhan secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.10.
Sasaran V : Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dapat dilihat pada tabel 3.13.
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran V Sasaran V : Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai.
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
40,00%
60,27%
50,00%
67,53%
75,00%
75,15%
Sasaran V : Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
2. Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).
20,00%
20,44%
40,00%
98,00%
100,00%
98,39%
3. Persentase instansi pemerintah/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE.
50,00%
41,73%
60,00%
52,87%
75,00%
83,14%
a. Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai. Indikator Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai untuk melihat proses akurasi data pokok kepegawaian sesuai yang telah delakukan sampai dengan akhir tahun 2012.
Tingkat keakuratan dan keterkinian database PNS sangat terkait dengan banyaknya data kepegawaian yang telah dilakukan peremajaan dari instansi pusat/daerah yang telah terintegrasi dengan database kepegawaian di BKN, sehingga pendekatan ukuran akurasi data dari jumlah data PNS yang telah dilakukan peremajaan sampai dengan periode akhir tahun 2012 terhadap keseluruhan data dengan baseline data tahun 2010 saat dilakukan migrasi data dengan sistem baru di BKN. Dengan penerapan SAPK dimungkinkan updating data yang dilakukan unit kepegawaian/BKD yang secara otomatis meng-update database PNS yang ada di BKN. Dengan demikian, BKN selaku instansi yang diamanahi oleh undang-undang sebagai instansi pengelola manajemen kepegawaian di Indonesia akan memiliki database PNS yang akurat dan update. Pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 75,00% data PNS menjadi akurat dan terkini. Persentasi ini didasarkan dari target akurasi data yang dilakukan oleh instansi selama tahun 2012, Namun realisasi persentase data kepegawaian yang telah mengalami peremajaan sebanyak 75,15%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100,02%. Sejak tahun 2010 jumlah data yang mengalami peremajaan meningkat 12,04% pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun 2012 ada peningkatan mencapai 24,44% peningkatan ini sangat signifikan seiring dengan proses pelayanan kepegawaian baik KP maupun pensiun yang dituntut untuk pelakukan peremajaan data sebelum proses usulan berlanjut.
b. Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK). Indikator Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) merupakan ukuran
terintegrasinya
instansi
pusat/daerah
dengan
jaringan
komunikasi data BKN yang berbasis pada jaringang komunikasi tertutup
dengan teknologi Virtual Private Network Internet Protocol (VPN-IP) Multiprotocol Label Switching (MPLS) yang merupakan teknologi penyampaian paket data pada jaringan dengan backbone berkecepatan tinggi sehingga memaksimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi data ini . Dalam perencanaan kinerja indikator ini diwakilkan oleh persentase instansi yang telah terintegrasi dari keseluruhan instansi.
BKN menyadari pentingnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
secara
Unified
System
atau
sistem
terpadu
untuk
mengurangi simpul birokrasi dalam pelayanan bidang kepegawaian serta sekaligus menghilangkan duplikasi sistem dan data kepegawaian sehingga pelayanan kepegawaian akan lebih efektif dan efisien. Untuk itu penerapan sistem aplikasi kepegawaian secara terintegrasi ditujukan untuk
mendukung
pelaksanaan
kebijakan
pengembangan
sistem
informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan database kepegawaian dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi. Pada tahun 2012 ini seluruh pelayanan kepegawaian seperti usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun dan usulan penetapan NIP telah dilakukan secara online dari seluruh instansi baik instansi pusat
maupun daerah. Pada tahun tersebut ditargetkan sebesar 100,00% instansi
pusat/daerah
yang
telah
terintegrasi
dengan
jaringan
komunikasi data BKN. Namun realisasi persentase instansi yang telah terintegrasi mencapai 98,39% hal ini dikarenakan masih adanya wilayah kabupaten dan kota yang belum memiliki jalur komunikasi data yang bagus meskipun dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian yang berbasis pada aplikasi web diiringi dengan peningkatan hardware dan sistem keamanan jalur komunikasi data dengan harapan sistem informasi tersebut dapat diakses dengan menggunakan jalur komunikasi data publik. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini hanya mencapai 98,39% dari target yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2010 jumlah instansi yang telah terintegrasi dengan jaringan komunikasi data mengalami peningkatan kinerja hampir 336,72% pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun 2012 ada peningkatan yang relatif kecil dan hanya sebesar 0,39%. Secara umum hampir keseluruhan instansi pusat/daerah terlah terintegrasi dengan jaringan komunikasi data BKN Dari tabel 3.14 dapat dilihat rata-rata dokumen yang diselesaikan per hari untuk proses pelayanan dari usulan sampai nota persetujuan teknis ditetapkan oleh BKN maupun kantor regional BKN.
Tabel 3.14 Jumlah rata-rata dokumen penetapan KP yang diselesaikan perhari di tahun 2012
55.003
52.124
Rata-rata penyelesaian /hari 1.477
BKN KANREG
794.569
739.796
1.472
TOTAL
849.572
791.920
1.475
KANTOR BKN/KANREG BKN PUSAT
Usulan KP 2012
Sumber : Kedeputian Bidang INKA, 2012
Penetapan KP 2012
Tabel 3.14 juga memperlihatkan bahwa dengan menggunakan sistem
yang
terintegrasi
antara
instansi
pusat/daerah
dengan
BKN/Kanreg BKN maka proses penyelesaian usulan kenaikan pangkat dapat diselesaikan dengan rata-rata 1.472 dokumen usulan per hari. Dalam pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, khususnya untuk pengembangan modul Human Resource Management (HRM), BKN melaksanakan workshop yang dihadiri oleh Instansi Pusat dalam Paguyuban Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) diantaranya adalah Kemen. PAN dan RB, BKN, BPKP, ANRI, LAN serta Otorita Batam. Implementasi Sistem HRM ini terkait dengan penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor
13
Tahun
2011
tentang
Pedoman
Penyusunan
Kompetensi Jabatan.
Gambar 3.12 Workshop implementasi HRM.
Standar
c. Persentase instansi pemerintah/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE. Indikator Persentase instansi pemerintah/stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE merupakan ukuran telah dimplementasi KPE yang telah diterbitkan oleh BKN telah dimanfaatkan oleh instansi pemerintah/stakeholder. Dalam pendekatan pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah instansi yang telah dilakukan pendataan sistem biometrik PNS dan penerbitan KPE serta jumlah PNS yang telah memiliki KPE. Namun pemanfaatannya KPE masih terbatas pada fungsi perbankan yang didukung oleh seluruh bank pembayar gaji PNS disetiap instansi pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang KPE, disebutkan bahwa fungsi KPE antara lain: sebagai pengganti Karpeg, sebagai alat otentifikasi layanan THT bagi PNS dan Pensiun, Pelayanan Fasilitas Tabungan Perumahan dan merupakan Dompet Elektronik (e-wallet) atau Kartu ATM. Dari target sebesar 75,00% yang ditetapkan untuk persentase stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE dari keseluruhan stakeholder yang berjumlah 629 pada tahun 2012 yang terdiri dari instansi pusat/daerah, stakeholder lain (Taspen,
Askes dan Bapertarum) serta perbankan baik bank nasional maupun bank daerah, telah terealisasi 83,14% atau mengalami kenaikan kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 110,85%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2012 anggaran yang tersedia di APBN pada tahun 2012
mencakup pendataan untuk 660.000 PNS yang meliputi
seluruh instansi pusat dan daerah serta ada tambahan pendataan pada 106 instansi daerah yang belum pernah sama sekali dilakukan pendataan sejak tahun 2008 lalu, sehingga secara keseluruhan instansi sampai pada tahun 2012 sejumlah 605 Instansi. Dalam penghitungan target dan capaian dengan pendekatan cakupan pada jumlah instansi pusat/daerah yang dilakukan pendataan setiap tahunnya dan akumulasi dari tahun sebelumnya, serta jumlah PNS dari setiap instansi juga merupakan target pendataan dalam kegiatan implementasi sistem biometrik pegawai negeri sipil dan pencetakan kartu pegawai elektronik ini. Kegiatan implementasi sistem biometrik pegawai negeri sipil dan pencetakan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) mulai dilaksanakan pada tahun 2008 sebanyak 525.000 PNS, tahun 2009 sebanyak 625.000 PNS, tahun 2010 sebanyak 760.000 PNS, tahun 2011 mengalami penurunan dengan pendataan sejumlah 150.000 PNS dan pada tahun 2012 sebanyak 660.000 PNS. Secara keseluruhan sampai pada tahun 2012 ini sudah mencakup 2.720.000 PNS atau hampir 62,00% dari total jumlah PNS, sehingga diharapkan pada tahun 2014 seluruh PNS telah memiliki KPE. Dengan
pendekatan
jumlah
instansi
yang
telah
mengimplementasikan KPE, sejak tahun 2010 mengalami peningkatan hampir 26,70% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 ada peningkatan kinerja yang relatif besar yaitu 57,25%.
Tabel 3.15 Implementasi Sistem Biometrik PNS berbasis Elektronik menurut tahun kegiatan dan anggaran (Rp.) Jumlah PNS
Keterangan
Pusat
Daerah
Total Anggaran/ Est Anggaran
Total
Kegiatan Tahun 2008
68,540
456,460
525,000
23,601,945,000
Kegiatan Tahun 2009
91,702
533,298
625,000
27,117,062,500
Kegiatan Tahun 2010
36,444
723,556
760,000
33,025,366,000
Kegiatan Tahun 2011
53,947
96,053
150,000
8,619,086,050
Kegiatan Tahun 2012
296,454
363,546
660,000
28,869,538,000
Total
547,087
2,172,913
2,720,000
121,232,997,550
Sumber : Data diolah, Kedeputian Bidang INKA, 2012
Sasaran VI : Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan
efektifitas
sistem
pengawasan
dan
pengendalian
kepegawaian dapat dilihat pada tabel 3.16.
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran VI Sasaran VI : Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase
penurunan
tingkat
pelanggaran
terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-
undangan
bidang
kepegawaian.
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
15%
19%
20%
26,7%
30%
31,8%
Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Indikator
kinerja
penurunan
tingkat
pelanggaran
terhadap
pelaksanaan perundang-undangan bidang kepegawaian dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketaatan pejabat pembina kepegawaian (PPK) terhadap
penerapan
peraturan
perundang-undangan
bidang
kepegawaian yang berlaku. Indikator ini didasarkan pada surat pengaduan yang diterima BKN terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
Pada pelanggaran
tahun
2012
terhadap
BKN
menargetkan
pelaksanaan
penurunan
tingkat
perundang-undangan
bidang
kepegawaian sebesar 30% dari jumlah surat pengaduan di tahun 2011 sebanyak 2200 surat. Dari target tersebut, BKN berhasil mencapai target dengan menurunkan hingga 31,8% atau sebanyak 1500 surat. Berdasarkan data tahun sebelumnya, di tahun 2010 BKN menerima surat pengaduan sebanyak 3002 surat atau 19% lebih kecil dari tahun 2009 yang berjumlah 3.572 surat dan di tahun 2011 BKN menerima surat pengaduan sebanyak 2.200 surat atau 26,7% lebih kecil dari tahun 2010.
Dengan demikian, penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan bidang kepegawaian dari tahun 2010 sampai dengan 2012 selalu mengalami penurunan. Rapat koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara intensif ternyata
cukup
mampu
menurunkan
kepegawaian. Oleh karena itu, bimbingan
teknis
sangat
pelanggaran
peraturan
pengawasan dan pengendalian serta perlu
dilakukan
kepada
seluruh
Kementerian/Lembaga non kementerian, Propinsi, Kabupaten dan Kota secara menyeluruh dengan didukung sumberdaya yang
memadai,
sehingga akan tercapai penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
Gambar 3.13 Bimbingan teknis kepegawaian di Lampung
Beberapa
capaian
keberhasilan
dibidang
pengawasan
dan
pengendalian diwujudkan BKN dengan Kegiatan: 1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap implementasi peraturan perundangan-undangan bidang kepegawaian. 2) Pelaksanaan Bimbingan teknis bidang kepegawaian kepada para pejabat Pembina kepegawaian baik Pusat maupun Daerah. 3) Bimbingan Teknis penyelesaian permasalahan kepegawaian secara tertulis.
4) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pengelola kepegawaian dan pengawas internal instansi pusat maupun instansi daerah.
Sasaran VII : Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi dapat dilihat pada tabel 3.17.
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran VII Sasaran VII : Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.
Hasil evaluasi terhadap implementasi
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
CC
48,53 (C)
CC
52,83 (CC)
B
54,59 (CC)
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
45%
45%
55%
50%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
SAKIP
BKN 2.
Opini
BPK
terhadap
laporan keuangan BKN 3.
Persentase penempatan pegawai
yang
sesuai
dengan kompetensi 4.
Persentase pemenuhan sarana
operasional
kantor sesuai standar. 5.
Indeks kepuasan publik terhadap
ketersediaan
layanan informasi BKN
a. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN.
Pada tahun 2012 BKN menargetkan B (nilai: >65-75) untuk penilaian hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN. Dari target yang ditetapkan tersebut, BKN berhasil memperoleh nilai 54,59 dengan predikat CC. Apabila dilihat dari data tahun sebelumnya, BKN di tahun 2010 memperoleh nilai 48,53 (C) dan tahun 2011 memperoleh nilai 52,83 (CC). Dengan demikian, BKN dari tahun 2010 sampai dengan 2012 memperoleh peningkatan nilai walaupun masih dibawah target yang ditetapkan. Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan selanjutnya
diikuti
dengan
peraturan-peraturan
lainnya
yang
dimaksudkan untuk mempercepat penerapan Sistem AKIP secara lebih konsisten, arah perkembangan sistem manajemen kinerja ini dirasakan masih kurang terfokus pada peraturan dan ketentuan yang ada. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi. Unsur-unsur yang dinilai dalam implementasi SAKIP ini terdiri dari 5 unsur, yaitu: (1) Perencanaan
Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Capaian Kinerja. Di tahun 2012, BKN telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penguatan implementasi SAKIP di lingkungan BKN dan menindak lanjuti seluruh rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap hasil evaluasi implementasi SAKIP BKN tahun 2011 dan 2012 dengan melakukan berbagai aksi untuk meningkatkan kualitas SAKIP BKN sebagaimana telah diuraikan di Bab III pada Sub Bab “A. Penguatan Implementasi SAKIP BKN Tahun 2012”.
b. Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion). Hasil pemeriksaan keuangan BKN tahun 2012 memperoleh opini WTP dari BPK. Perolehan opini WTP BKN di tahun 2012 merupakan opini WTP yang ketiga kalinya yang sebelumnya telah diperoleh di tahun 2010 dan 2011. Hal ini merupakan bukti komitmen BKN untuk selalu melaksanakan
pengelolaan
keuangan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dipersyaratkan. Opini
WTP
diberikan
oleh
BPK
dengan
kriteria:
sistem
pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Opini
WDP
diberikan
oleh
BPK
dengan
kriteria:
sistem
pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP
dapat
diandalkan,
tetapi
pemilik
kepentingan
harus
memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Opini TMP diberikan oleh BPK apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. Adapun opini TW oleh BPK diberikan jika system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran
atas suatu transaksi dan opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.
c. Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi. Pegawai merupakan sumberdaya manusia di instansi pemerintah yang sangat menentukan keberadaan, keberlangsungan dan keberhasilan instansi. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kinerja pegawai yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Selain terkait dengan kinerja, penempatan pegawai yang tepat dapat mengakibatkan terjaganya semangat kerja pegawai
dan
penempatan
kenyamanan pegawai
yang
pegawai tidak
dalam sesuai
bekerja. dapat
Sebaliknya,
mengakibatkan
menurunnya semangat kerja pegawai, ketidaknyamanan kerja hingga menyebabkan tekanan hingga depresi. Oleh karena itu, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimilikinya ditetapkan sebagai sasaran strategis di unit biro kepegawaian. Pada tahun 2012, BKN menetapkan target sebesar 60% dari jabatan struktural BKN yang saat ini berjumlah 474. Dari target yang ditetapkan tersebut dapat terealisasi sebesar 60% atau 284 pegawai yang menduduki jabatan struktural sesuai kompetensi. Selanjutnya secara bertahap akan dilanjutkan dengan penempatan pegawai
yang menduduki jabatan
fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Dari data tahun sebelumnya, tahun 2010 penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 45% atau 213 pegawai dan di tahun 2011 sebesar 55% atau 260 pegawai. Dengan demikian, penempatan pegawai yang sesuai kompetensi mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 yakni dari 213 pegawai menjadi 284 pegawai. Prioritas pada jabatan struktural dalam penempatan pegawai dikarenakan jabatan struktural telah memiliki standar kompetensi jabatan dan pegawai yang menduduki jabatan tersebut telah dilakukan penilaian terhadap kompetensinya.
Penempatan pegawai diawali dengan mengkaji ulang syarat jabatan yang ada. Pengkajian ulang ini untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian syarat jabatan dengan visi, misi dan strategi organisasi seiring dengan tuntutan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian, Pegawai yang ditempatkan pada jabatan struktural tertentu dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran organisasi melalui indikator kinerja utamanya (IKU).
d. Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar. Indikator persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar
digunakan untuk
mengukur
tingkat pemenuhan
sarana
operasional kantor yang sesuai standar. Sarana operasional kantor yaitu peralatan yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, antara lain peralatan kantor, pakaian kerja, cetakan buku/ blanko, alat tulis kantor dan kendaran dinas. Pada tahun 2012 BKN menargetkan 100% sarana operasional kantor dapat terpenuhi sesuai standar. Dari target yang ditetapkan, BKN berhasil memenuhi 100%. Pemenuhan sarana operasional kantor di tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat terpenuhi 100%. Pemenuhan kebutuhan sarana operasional kantor sesuai standar 100% dapat terpenuhi karena jumlah yang dibutuhkan didasarkan pada standar dan jumlah pegawai yang ada. Sarana operasional kantor adalah peralatan yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Peralatan tersebut antara lain peralatan kantor, pakaian kerja, cetakan buku/ blanko, alat tulis kantor. Standar jumlah dan mutu peralatan bagi pegawai pada unit kerja Eselon II untuk menunjang kegiatan. Pada tahun 2012 sebanyak 30 unit eselon II, hanya 19 unit yang mengajukan sarana operasional dengn jumlah kebutuhan untuk peralatan kantor, perlengkapan pegawai,
Cetakan blanko/ buku, ATK sejumlah 280.670 unit/set/ buah dan dipenuhi sejumlah 280.670 unit/set/ buah atau sebesar 99,90%. Adapun
pendapat
pegawai
terhadap
pemenuhan
sarana
operasional kantor dapat dilihat berdasarkan hasil kuesioner yang disajikan dalam grafik berikut:
Dari hasil responden di 30 unit kerja, dapat jelaskan bahwa sebagai berikut: 1) Sebanyak
15
unit
kerja
atau
50%,
menyatakan
terpenuhi
kebutuhannya selama tiga tahun. 2) Sebanyak 10-12 unit kerja atau 40%, menyatakan cukup terpenuhi selama e tahun. 3) Sebanyak 3-5 unit kerja atau 10% menyatakan kurang. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan tersebut, BKN meminta unit kerja mengajukan analisis kebutuhan barang. Berdasarkan analisa kebutuhan, pendistribusian akan dilakukan sesuai kebutuhan riil di unit kerja.
e. Indeks kepuasan publik layanan informasi BKN.
terhadap
ketersediaan
Pada tahun 2012, publik yang mengisi daftar pertanyaan tingkat kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN sebanyak
108 orang tamu. Publik yang menjadi responden adalah para tamu yang memerlukan informasi di BKN baik secara perorangan maupun kelembagaan.
Beberapa
instansi/
lembaga
berkunjung
untuk
memperoleh informasi di BKN antara lain: Badan kepegawaian Daerah Provinsi/ kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Badan Pengawasan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Dari 108 pelanggan tersebut dihasilkan indeks kepuasan publik sebagai berikut: 1) Sangat Baik 32,41% (35 orang) 2) Baik 23,15% (25 orang) 3) Cukup 7,41% (8 orang) 4) Buruk 8,33% (9 orang) 5) Sangat Buruk 28,7% (31 orang) Melihat data tersebut, sebagian besar 55, 56% (60 orang) merasa bahwa layanan informasi yang diberikan oleh BKN sudah baik (sangat baik).
Namun disisi lain masih ada
37,04% (40 orang) mengatakan
bahwa layanan informasi yang diberikan oleh BKN masih buruk. Ini membuktikan bahwa layanan yang diberikan oleh BKN kepada publik belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi kemauan publik. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi BKN terkait layanan informasi publik yang disediakan. Target kedepan (tahun 2013), BKN akan menaikan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan informasi yang diberikan sebesar 70% agar menjadi baik dan sangat baik serta menurunkan tingkat ketidakpuasan pelanggan yang mempersepsikan buruk dan sangat buruk sebesar 25% dengan cara memberikan informasi sebaik-baiknya kepada publik. Tantangan di lapangan dalam pengisian daftar pertanyaan indeks kepuasan publik terhadap layanan informasi adalah tidak setiap tamu yang untuk memperoleh informasi di BKN mau mengisi daftar pertanyaan yang diberikan dengan berbagai alasan, sehingga masih ada
tamu yang sudah mendapatkan informasi dengan baik namun tidak mengisi daftar pertanyaan tersebut yang berakibat tidak terekam dalam data. Sasaran VIII : Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.
Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor dapat dilihat pada tabel 3.18. Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran VIII Sasaran VIII : Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.
Indeks
kepuasan
pegawai
terhadap
2010
2011
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
60%
60%
65%
65%
70%
70%
sarana dan prasarana kantor yang tersedia. 2.
Persentase pemenuhan standar
sarana
dan
prasarana
a. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Prasarana kantor yang tersedia.
Sarana
dan
Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia merupakan ungkapan perasaan puas atau tidak puas pegawai terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan pegawai dalam bekerja, meliputi jumlah peralatan yang cukup dan kenyamanan tempat kerja.
Pada tahun 2012 BKN menargetkan indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia adalah Baik (7190%). Indeks kepuasan diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada pegawai dari 30 unit di lingkungan BKN, dengan hasil sebanyak 16 pegawai atau sebanyak 53,34% menyatakan bahwa sarana dan prasarana baik. Melihat capaian tingkat kepuasan pegawai pada tahun sebelumnya,pada tahun 2010 sebesar 40% dan pada tahun 2011 sebesar 50% pegawai menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang baik, hal ini disebabkan suhu ruangan yang panas dan adanya sebagian peralatan yang rusak. Untuk mengatasinya pada akhir tahun 2011 telah dipasang pendingin ruangan (AC Central Gedung) dan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana baru.
Tabel 3.19 Tingkat Kepuasan Pegawai Sangat baik
Baik
(71-90%)
2010
(51-70%)
Kurang baik (31-50%)
Target
33,33%
40,00%
26,67%
Cukup
2011
30,00%
50,00%
20,00%
Cukup
2012
30,00%
53,34%
16,66%
Baik
Tahun
b. Persentase Prasarana.
Pemenuhan
Standar
Sarana
dan
Pada tahun 2012 BKN menargetkan prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana sebesar 70%. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana pada 30 unit di lingkungan BKN, sebanyak 26 unit eselon II
atau sebanyak 83% terpenuhi. Melihat capaian
pemenuhan standar sarana dan prasarana pada tahun sebelumnya,yaitu pada tahun 2010 sebesar 30% dan pada tahun 2011 sebesar 80%, sehingga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana baru antara lain sarana Metal Cladding Gedung I dan II, serta peralatan kerja di unit-unit dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.
Tabel 3.20 Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Tahun
Kebutuhan
Pengadaan
Target
Capaian
2010
30 unit eselon II
9 unit eselon I
30%
30%
2011
30 unit eselon II
24 unit eelon II
50%
80%
2012
30 unit eselon II
25 unit Eselon II
70%
83%
D. Kinerja lainnya di tahun 2012. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BKN di tahun 2012, beberapa kinerja BKN lainnya adalah sebagai berikut: 1) Penerapan
sistem
manajemen
mutu
ISO
9001:2008
pelayanan
kepegawaian. Untuk memberikan kualitas pelayanan yang terukur maka Badan kepegawaian Negara telah menetapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 terhadap Pelayanan kepegawaian yang meliputi pelayanan Penetapan NIP CPNS/PNS, penetapan nota persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat, pindah instansi, pensiun PNS dan pejabat Negara dengan tahapapan kegiatan melakukan audit internal terhadap penerapan system manajemen mutu ISO 9001:2008, rapat tinajuan manajemen yang membahas hasil audit internal, pengukuran capaian sasaran mutu yang telah ditetapkan, menindaklanjuti keluhan dan saran pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan, melakukan analisa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan untuk mencapai target kepuasan pelanggan dengan senantiasa menlakukan inovasi dan perbaikan secara berkesinambungan.
Gambar 3.14 Penandatangan Sasaran Mutu Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian
2) Penerapan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On-Line. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang prosesdur penetapan Nomor Indentitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian pension Pegawai Negeri Sipil dan Perpindahan antar instansi berbasis Sistim Aplikasi Pelayanan kepegawaian secara On-line (SAPK On-Line) dan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara penggunaan formuli kepegawaian sejak 1 April 2012 mengunakan formulir pelayanan Penetapan NIP CPNS/PNS, penetapan nota persetujuan/pertimbangan kenaikan pangkat, pindah instansi, pension PNS dan pejabat Negara mengunakan formulir yang sudah tersedian dalam Sistim Aplikasi Pelayanan kepegawaian secara On-line (SAPK On-Line). Sebagai upaya meningkatkan dan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan dengan memfaatkan teknologi informasi. 3) Penyimpanan Tata Naskah Secara Elektronik menggunakan Document Management System (DMS) Dalam rangka pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi
informasi,
BKN
melaksanakan
peningkatan
kualitas
pengelolaan dokumentasi data melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara fisik dan elektronik. Pemindaian dokumen tata naskah kepegawaian PNS merupakan dasar pengukuran indikator presentase dokumen/ arsip yang mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar. Dari data pada tabel 3.21 diketahui bahwa dokumen yang telah dipindai sampai dengan tahun 2012 ditargetkan sebanyak 1.800.000 dokumen tata naskah (49,16%) dari jumlah dokumen PNS yang akan di scanning sejumlah 3.661.283 dokumen tata naskah, dan dapat direalisasikan 1.827.976 dokumen tata naskah (49,93%) dengan capaian kinerja 108,79 % pada tahun 2012.
Tabel 3.21 Hasil Pemindaian Dokumen Fisik sampai dengan Desember 2012 TAHUN URAIAN Pemindaian Dokumen Fisik
2011
2012
472.679
702.587
652.710
% Dokumen Fisik yang sudah dipindai sampai dengan akhir Desember 2012 penyimpanan
1.827.976 3.661.283
Dokumen yang dipindai
Selain
TOTAL
2010
Tata
Naskah
49,93 %
secara
elektronik
dengan
menggunakan Document Management System (DMS) yang telah dikembangkan, juga tetap dilakukan penyimpanan secara fisik dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan dalam rangka pelayanan pelayanan PNS aktif yaitu berdasarkan Perka BKN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tata Naskah dalam rangka menindak lanjuti Perka BKN Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, yaitu adanya perubahan NIP dari sembilan (9) digit menjadi delapan belas (18) digit yang tentunya berdampak pada penyusunan dalam rangka penyimpanan dalam lemari Tata Naskah. Dampak dari perubahan NIP sembilan (9) digit menjadi delapan belas (18) digit tentunya masih ada Tata Naskah yang belum tertata hal ini disebabkan adanya PNS yang belum mengisi dan menyerahkan daftar PUPNS ke BKN sehingga PNS tersebut belum memiliki NIP baru (18) digit
dengan demikian Tata Naskahnya
belum dapat
tersusun
berdasarkan Perka 18 tahun 2011. Dari jumlah Tata Naskah yang dikelola sejumlah 4.328.569 dokumen tata naskah, penataan yang telah dilakukan sejumlah 4.159.699 Tata Naskah atau 96,10% sedangkan sisanya sejumlah 168.870.atau sebesar 3.90% belum dapat dilakukan penataan.
4) Penghargaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik. Sesuai dengan ketentuan Perpres 54 tahun 2010, bahwa mulai Tahun 2010 BKN melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik kerjasama dengan LPSE Kementerian Keuangan dengan penandatanganan nota kesepahaman Nomor PRJ-01/PE/2010 dan 05/K/KS/III/3020 tanggal 30 Maret 2010.
BKN dapat menggunakan fasilitas LPSE Kementerian
Keuangan untuk melakukan pelelangan umum secara elektronik, dan secara teknis ditetapkan Administrator Agency yang menjembatani kegiatan Panitia dengan LPSE. Pada tahun 2012, BKN menempati Rangking Pertama pelaksanaan pelelangan secara elektronik (Koran Media Indonesia).
Tabel 3.22 Jumlah paket lelang secara elektronik Satker BKN Pusat Tahun
Jumlah Paket
Nilai Pagu (Rp)
Pemenang (Rp)
Efisiensi (Rp)
2010
19
47.267.793.780
45.536.285.461
1.731.506.310
2011
29
63.074.450.565
58.417.697.303
4.656.763.262
2012
25
187.884.407.406
165.289,687.424
22.594.719.982
Sumber LPSE Depkeu
Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para anggota panitia dan pejabat pengadaan dilakukan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada tahun 2012 dilakukan bimbingan teknis 2 angkatan dengan peserta sebanyak 90 orang dan yang lulus sebanyak 50 orang atau 55,55%. 5) Kinerja Pengelolaan Asset BMN. Dalam meningkatkan nilai guna barang yang merupakan asset negara dilakukan kegiatan pengelolaan Asset Barang Milik Negara BKN. Pada tahun 2012, BKN memperoleh penghargaan atas kinerja yang sangat baik
di bidang pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2011 sebagai Juara Kedua kategori utilisasi BMN. Pengelolaan Asset BMN BKN Pusat pada tahun 2012 terdiri dari tanah seluas 135.171 M2, Peralatan dan Mesin 19.851 unit,
gedung dan
bangunan 37 unit, irigasi 1 unit, aset tetap lainnya (bahan pustaka, kartografi, naskah, lukisan dan barang kesenian 8.574 buah). 6) Dukungan teknologi informasi di BKN. Dalam
rangka
mengoptimalkan
dan
utilisasi
penggunaan
jalur
komunikasi data antara BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional BKN serta dalam mendukung operasionalisasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian maka BKN pusat telah menginstall beberapa peralatan diantaranya adalah peralatan komunikasi Voice berbasis Internet Protokol (IP), peralatan Video-Conference, dan Help-Desk atau call centre. Beberapa peralatan tersebut diuraikan sebagai berikut: a) VoIP (Voice over Internet Protocol) dengan menggunakan handset yang terinstall di BKN Pusat dan BKN Kantor Regional sebanyak 160 pesawat
Session
Initiation
Protocol
(SIP).
Sehingga
dengan
menggunakan peralatan ini maka komunikasi BKN dan BKN Kantor Regional tidak perlu lagi biaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam biaya komunikasi. b) Video Conference merupakan peralatan komunikasi audio-video yang digunakan dalam telekomunikasi interaktif yang memungkinkankan BKN Pusat dan Kantor Regional maupun antar Kantor Regional BKN dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Dalam Konferensi video ini dapat dilakukan secara bersama antara BKN Pusat dan Kantor Regional yang dimungkinkan melalui Multipoint Control Unit (MCU). MCU diinstall di BKN Pusat yang merupakan jembatan penghubung panggilan dari beberapa sumber
yang
dapat
menghubungi
pihak-pihak
untuk
dapat
berpartisipasi, secara berurutan. Beberapa sistem mampu melakukan konferensi multipoin tanpa MCU. Hal ini menggunakan teknik
standar H.323 yang dikenal sebagai decentralized multipoint, dimana setiap stasiun dalam panggilan multipoin bertukar video dan audio secara langsung dengan stasiun lain tanpa pusat pengaturan. c) Pembangunan Helpdesk dan Call Center dalam rangka mendukung operasionalisasi
implementasi
sistem
aplikasi
pelayanan
kepegawaian (SAPK) yang sejak diluncurkannya pada pertengahan tahun 2011 lalu, dalam implementasinya masih sering dijumpai permasalah-permasalahan baik yang terjadi di instansi pusat maupun daerah, sehingga dipandang perlu untuk dibuatkan suatu forum diskusi antar seluruh pengguna dan pranata komputer diseluruh instansi untuk dapat saling bertukar pengalaman dan informasi. Beberapa media publik termasuk sosial media di jaringan internet telah digunakan namun tidak semua dapat terkover, dengan dibangunnya helpdesk ini akan sangat membantu dalam penanganan permasalahan pelayanan kepegawaian yang semakin komplek. Dengan menggunakan sosial media yang ada ini maka keseluruhan permasalahan kepegawaian yang belum dapat dikelola dengan baik, karena database permasalahan dan tanggapan atas permasalahan belum bisa terekam dengan baik. Dan diharapkan helpdesk ini harus mengacu dan dapat terintegrasi dengan infrastruktur jaringan dan pengolahan data yang ada.
E. Akuntabilitas Keuangan Sesuai dengan Surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/MK.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2012,
Badan Kepegawaian Negara
(BKN) memperoleh pagu Anggaran sebesar Rp 571.957.139.000,- ( Lima ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk membiayai 3 (tiga) Program RPJM dengan rincian sebagai berikut:
a.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (01) sebesar Rp 366.086.885.000,- (tiga ratus tiga puluh enam milyar delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: 1) Belanja pegawai sebesar 166.306.212.000,2) Tunjangan kinerja pegawai BKN sebesar Rp.102.667.563.000,3) Belanja barang operasional kantor sebesar Rp.67.944.271.000,4) Belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp.29.168.839.000.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN (02) sebesar Rp 101.090.947.000,- (seratus satu milyar sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan sebagai berikut : 1) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana BKN Pusat sebesar Rp.73.256.100.000,- yang terdiri dari: a) Pembangunan gedung Pusdiklat Kepegawaian BKN sebesar Rp.70.000.010.000; b) Pembangunan metal clading gedung BKN blok III sebesar Rp.3.256.090.000,2) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kantor Regional I s/d XII BKN sebesar Rp. 27.834.847.000,- yang terdiri dari: a) Pembangunan gedung arsip kanreg II Surabaya b) Pengadaan kendaraan roda 4 pada 4 kanreg c)
Pengadaan sarana dan prasarana kanreg lainnya
c. Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (06) sebesar Rp 104.779.307.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara baik untuk Kantor Pusat maupun Kantor Regional antara lain :
1) Perencanaan Kepegawaian dan Formasi (Sub Kegiatan Penataan PNS)
sebesar Rp.1.609.088.000,2) Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan
database kepegawaian sebesar Rp.6.800.000.000,3) Pengembangan Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kepegawaian
(Sub
Kegiatan
Implementasi
KPE)
sebesar
Rp.29.353.825.000,4) Perumusan Kebijakan Rekruitmen dan Kinerja Pegawai (Sub kegiatan
Pengembangan Sistem Rekrutmen CPNS/PNS dengan CAT System BKN Pusat dan pembangunan station CAT pada 6 Kantor Regional) sebesar Rp.12.039.615.000,5) Kegiatan rutin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang
manajemen kepegawaian Negara lainnya pusat dan kanreg sebesar Rp. 54.976.799.000,Tabel 3.23 Rincian Alokasi Anggaran Per Program dan Jenis Belanja (Dalam Ribuan Rupiah) No.
Program
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu Aparatur BKN.
3
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara. JUMLAH
Belanja Pegawai
Belanja Barang
268.973.775
92.401.614
4.711.496
366.086.885
25.500
101.065.447
101.090.947
91.150.528
13.628.779
104.779.307
183.577.642
119.405.722
571.957.139
268.973.775
Belanja Modal
Jumlah
Tabel 3.24 Rincian Alokasi Pagu Anggaran Per Satuan Kerja BKN Tahun 2012 (Dalam Ribuan Rupiah) No.
Belanja Pegawai
Satuan Kerja
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah
192.265.875
118.573.782
81.076.864
391.916.521
1
BKN Kantor Pusat Jakarta
2
Kantor Regional I BKN Yogyakarta
15.474.759
5.978.550
4.235.355
25.688.664
3
Kantor Regional II BKN Surabaya
11.385.847
6.036.085
4.298.000
21.719.932
4
Kantor Regional III BKN Bandung
8.853.455
5.925.943
2.492.605
17.272.003
5
Kantor Regional IV BKN Makasar
6.798.092
6.482.166
4.103.255
17.383.513
6
Kantor Regional V BKN Jakarta
7.451.520
5.195.180
1.053.327
13.700.027
7
Kantor Regional VI BKN Medan
6.344.930
5.584.354
4.330.062
16.259.346
8
Kantor Regional VII BKN Palembang
4.125.362
6.327.563
1.256.406
11.709.331
9
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
3.972.337
4.612.777
3.276.243
11.861.357
10
Kantor Regional IX BKN Jayapura
4.251.025
5.956.664
1.909.600
12.117.289
11
Kantor Regional X BKN Denpasar
2.934.138
4.419.858
2.255.000
9.608.996
12
Kantor Regional XI BKN Manado
2.584.581
4.014.742
6.097.000
12.696.323
13
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
2.531.854
4.469.978
3.022.005
10.023.837
268.973.775
183.577.642
119.405.722
571.957.139
JUMLAH
Realisasi
anggaran
BKN
tahun
2012
adalah
sebesar
Rp
489.380.630.272; atau sebesar 86.26% dengan rincian sebagaimana pada tabel 3.25.
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran BKN Tahun 2012 Kode dan Uraian Program
Pagu 3
Anggaran Realisasi 4
% 5
1
2
01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp.366.086.885.000
Rp.339.376.566.888
93,8
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu Aparatur BKN
Rp.101.090.947.000
Rp.51.739.261.527
51,18
06
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian negara
Rp.104.779.307.000
Rp.98.264.801.857
93,78
Rp. 571.957.139.000
Rp. 489.380.630.272
86,26
Jumlah
