AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK Helmy Syamsuri STIE YPUP ABSTRACT Local autonomy has been in effect for almost two years, many comments are pointed out on its implementation, both negative and positive comments. The comments are indeed needed, but the most important is how to make the local autonomy better as the people guidance. One of indicators for the successful local autonomy is the realization of “good governance” where it has a lot of dimensions, one of them is public accountability. In term of this article, the author has observed the public accountability concerning the responsibility of local chief executive regulated in Governmental Regulation No.108/2000. The author suggests that the expected public accountability of the local government needs an auditing mechanism to support the local leislative assembly in rating the responsibility of the local chief executive. One of alternatives in auditing is “Value For Money Audit (VFM Audit) or “ Performance Audit”. Keywords
: Local autonomy, Good Governance, Public Accountability, : “Value For Money Audit”.
PENDAHULUAN Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya, tujuan utama reformasi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja di sektor publik. Reformasi sektor publik tersebut mencakup perubahan format lembaga, dan pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga pemerintahan tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar dapat tercapai. Dimensi reformasi lembaga sektor publik, seperti pemerintahan daerah, departemen, dan lembaga di bawahnya dalam rangka pemberian pelayanan publik dengan memberikan otonomi dan desentralisasi tanggungjawab dalam memberikan
pelayanan masyarakat kepada pemerintah daerah. Pemberian otonomi dan desentralisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan akuntabilitas publik tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan pelaporan secara vertikal maupun horizontal tentang kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Laporan kinerja tersebut sebelum dilaporkan harus diperiksa oleh seorang yang ahli dalam bidang pemeriksaan yaitu akuntan publik (auditor). Auditor mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan akuntabilitas publik. Peran tersebut antara lain meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban publik, menilai kinerja dan memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap penyimpangan dalam penggunaan public money. Makalah ini akan membahas Audit Kinerja Sektor Publik yang telah menjadi kebutuhan yang sangat penting pengaplikasiannya terutama sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik. AKUNTABILITAS Akuntabilitas publik adalah kewjiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungkawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah
(principal)
yang
memiliki
hak
dan
kewenangan
untuk
meminta
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2002). Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat utama terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. Transparansi harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Transparansi oleh pemerintah berupa tersedianya sarana akses bagi rakyat, kemauan untuk merespon secara ikhlas, jujur dan sopan. Transparansi oleh masyarakat berupa umpan balik terhadap kinerja instansi pemerintah. Audit kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Untuk dapat melaksanakan audit kinerja secara benar, persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah tersedianya informasi mengenai kinerja yang dapat digunakan
sebagai suatu standar/kriteria. Standar/kriteria yang ditetapkan misalnya oleh Legislatif, merupakan indikator atau tolok ukur untuk menilai apakah pemerintah berhasil melaksanakan berbagai tujuan dan sasaran yang ditentukan untuk setiap dana yang dialokasikan. Berdasarkan indikator atau tolok ukur tersebut selanjutnya akan dievaluasi atau diaudit. Dengan dilakukannya audit kinerja akan dihasilkan informasi mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas pelayanan publik pemerintah daerah secara transparan berdasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi tidak sekedar pada laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil audit kinerja tersebut menjadi dasar bagi DPRD sebagai wakil rakyat untuk menilai dan memberi masukan pada pertanggungjawaban kepala daerah dan dapat digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah. Dengan hal tersebut diharapkan akuntabilitas publik dapat terwujud. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA Audit kinerja atau istilah lainnya Value For Money Audit (VFM Audit) yang meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektifitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit konvensional (conventional audit) yang meliputi audit ketaatan dan audit keuangan. Salah satu hal yang membedakan audit kinerja dan audit konvensional adalah dalam hal laporan audit. Dalam auidt konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam audit kinerja, tidak hanya memberikan kesimpulan mengenai atu berdasarkan tahapan audit yang telah dilakukan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Audit terhadap kinerja manajemen dan mengomentari mengenai bagaimana mereka melaksanakan kewajiban mereka secara ekonomis, efisien dan efektif bukanlah merupakan topik yang baru sekarang ini, namun sampai sekarang hasil dari audit kinerja ini selalu disimpan dan dianggap hanya sebagai
dalam pertimbangan organsiasi saja. Definisi Value for Money Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilalan secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapalan hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan dalam Mardiasmo,2002). Audit kinerja dapat didefinisikan sebagai: 1. Perencanaan untuk mendapatkan dan memperoleh bukti yang cukup relevan, material, dan kompeten,. 2. Oleh auditor independen, 3. Dengan tujuan audit adalah a. menilai apakah manajemen atau karyawan telah atau belum menerima dan melaksanakan, b. prinsip, kebijakan, atau standar akuntansi, manajemen, atau operasional, c. untuk pemakaian sumberdayanya secara ekonomis, efisien, dan efektif, 4. Dari bukti yang didapatkan sesuai dengan tujuan audit ini, auditor akhirnya tiba pada suatu kesimpulan atau pendapat dan memberikan laporan kepada pihak ketiga. Value for Money Audit memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Kinerja suatu organisasi dalam hal ini pemerintah daerah dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif.
Konsep ekonomi, efisien, dan efektif saling
berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan/dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam
operasional organisasi dapat diminimalkan, konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat . Ada empat tipe Value For Money
Audit, yaitu; “By-product” VFM work,
Arrangement review, Performance review, dan Follow up review. “By-product” VFM work adalah value for money yang dilakukan sebagai suatu tujuan sekunder dari beberapa pekerjaan yang lebih penting. Biasanya dilakukan untuk menghitung nilai penghematan pada manajemen dengan perubahan yang kecil di dalam praktik pekerjaan tetapi pertimbangan biaya-manfaatnya besar. Arangement review adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa klien melakukan perencanaan administratif yang diperlukan sebagai alat untuk mencapai value for money. Tipe pekerjaan ini dilakukan untuk alasan sebagai berikut: 1. Sebagai bentuk latar belakang untuk audit kinerja. 2. Merupakan suatu akhir dari audit itu sendiri sebagai suatu telaah yang relatif singkat pada jasa khusus. Tahap-tahap arangement review adalah; tahap penunjukan (instruksi), tahap perencanaan pemeriksaan, tahap penelaahan tujuan kebijakan dan manajemen, tahap penelaahan prosedur manajemen, dan tahap pelaporan. Performance review membantu untuk menaksir tujuan value for money yang dicapai oleh klien ketika dibandingkan dengan kinerja masa lalu, dengan target yang ditetapkan, atau dengan kinerja organisasi sejenis lainnya. Tahap-tahap dalam performance review adalah; melakukan arrangement review, menggali data statistik kinerja dan pembanding, membandingkan data statistik kinerja dengan data statistik pembanding, pemilihan contoh tentang prosedur yang baik dan buruk, dan pembuatan laporan. Follow up review dilakukan dengan cara menaksir sejauh mana klien meninjaklanjuti hasil telaah masa lalu yang direkomendasikan dan peningkatan value for money-nya. Prosedur yang dilakukan adalah; membuat perencanaan (termasuk
pertemuan dengan manajemen untuk
mengetahui
masalah organisasi
dalam
menindaklanjuti rekomendasi auditor), pengumpulan data yang relevan, analisis data yang diperoleh, dan menentukan opini dan membuat laporan. Audit Ekonomi dan Efisiensi Secara umum, audit ini diracang untuk menentukan apakah perangkat daerah atau unit-unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah daerah telah mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya secara ekonomis dan efisien. Audit ini lebih menyerupai audit operasional, tapi secara khusus dilaksanakan oleh sektor publik atau pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan (Mardiasmo,2002): a.
Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.
b.
Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola system informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standard(1994)
menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan rnempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah (Mardiasmo,2002): a.
Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
b.
Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendali.
c.
Melindungi dan memelihara sumber daya yang ada secara memadai.
d.
Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya.
e.
Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan.
f.
Menggunakan prosedur kerja yang efisien.
g.
Menggunakan sumber daya (staff, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat.
h.
Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan. pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara.
i.
Melaporkan ukuran yang syah dan dapat dipertanggangiawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Pada audit ekonomi dan efisiensi, dimana ukuran output idealnya dispesifikkan
oleh organisasi yang bersangkutan dan ukuran tersebut digunakan untuk mengukur kinerja. Akan terjadi penyimpangan apabila auditor mengukur efisiensi berdasarkan kriteria yang tidak digunakan oleh manajer dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun juga, dalam praktik mungkin output organisasi sektor publik tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Dengan berdasarkan pada ukuran input dan output yang telah ditetapkan sebelumnya, auditor harus mampu menilai apakah output telah dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah atau apakah biaya yang terjadi dapat menghasilkan output yang lebih besar. Maka untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan: a.
Standar yang telah dicapai sebelumnya.
b.
Kinerja tahun-tahun sebelumnya.
c.
Unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.
Audit Efektivitas Audit yang dilakukan di sektor publik atau pemerintahan yang dirancang untuk menilai apakah program-program atau proyek-proyek yang dirancang dan dilaksanakan telah memenuhi sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Audit ini sifatnya relatif lebih subyektif. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, berarti menyediakan jasa-jasa yang
benar
sehingga
memungkinkan
pihak
yang
berwenang
untuk
mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan (Mardiasmo,2002): a.
Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan.
b.
Kesesuahan hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelurnnya.
c.
Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang meinberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih terperinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program
adalah untuk (Mardiasmo,2002): a.
Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat.
b.
Menentukan tingkat pencapajan hasil suatu program yang diinginkan.
c.
Menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah/ sendirisendiri.
d.
Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kerja yang baik dan memuaskan.
e.
Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah.
f.
Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait.
g.
Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik.
h.
Menilal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut.
i.
Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program.
j.
Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa
(konsumen). Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan (disetujui) sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top management dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu: a.
Proksi untuk mengukur dampak/pengaruh.
b.
Evaluasi oleh konsumen.
c.
Evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan hasil. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat komplain dan tingkat
permintaan pengguna jasa (konsumen) dapat dijadikan proksi pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya senantiasa mempertimbangkan hal-hal berikut: a.
Apakah program tersebut relevan atau realistik.
b.
Apakah ada pengaruh dan program tersebut.
c . Apakah program telah mencapal tujuan yang telah ditetapkan. d.
Apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.
MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN AUDIT KINERJA Tiga masalah utama yang dapat dirasakan dalam melakukan audit kinerja adalah: 1. Independensi Auditor Dalam melakukan tugas audit, seorang auditor ataupun lembaga audit, baik audit terhadap pemerintah maupun seorang akuntan publik, harus bersikap independen baik secara organisasi maupun secara pribadi. Selain harus bersikap independen, seorang auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Banyak perusahaan besar melakukan kinerja audit melalui audit internal yang ada di departemennya. Internal auditor yang dipekerjakan oleh lembaga tersebut, berada dalam posisi yang ideal dalam mengomentari keefisienan dan keefektifan manajemen atau sebaliknya. Dan hal tersebut, auditor tersebut tidak dapat diharapkan melaksanakan fungsi audit kinerja yang obyektif dan lengkap. Walaupun mereka dapat melakukan fungsi tersebut, namun persepsi atau tanggapan masyarakat mengenai independensi mereka akan sangat dipertanyakan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut diatas, maka alternatif yang paling tepat dilakukan adalah dengan menggunakan auditor eksternal untuk melakukan audit kinerja dan juga audit laporan keuangannya. Namun jika auditor ekstemal melakukan fungsi ini, maka masalah kedua akan timbul yaitu akan meningkatkan biaya (cost). 2. Biaya/manfaat (cost or benefit) Informasi selalu mendatangkan biaya. Pemegang saham atau shareholder perusahaan atau anggota suatu entitas yang diaudit dan masyarakat umumnya akan menerima hasil audit mengenai kinerja manajemen dan entitas tersebut, mereka akan membutuhkan tambahan informasi, namun tambahan informasi ini akan diterima dengan baik jika informasi tersebut diperoleh dengan harga atau biaya yang masuk akal. Pemanfaatan waktu, usaha dan sumberdaya dengan tepat harus
dilakukan untuk mendukung tercapainya audit kinerja yang bermanfaat. Manajemen menutupi biaya untuk melakukan audit kinerja yang menggunakan auditor ekstemal dengan mengurangi pembayaran return atau dividen payout pada shareholder, dan biaya ini dapat digunakan untuk memberikan manfaat atau kontribusi bagi pemegang saham berupa review tambahan mengenai entitas tersebut misalnya dengan melakukan audit kinerja. 3. Penetapan kriteria pengukuran Salah satu kesulitan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan audit kinerja adalah penetapan kriteria pengukuran. Keekonomisan, keefektifan dan keefisienan, suatu entitas bukanlah diukur dan nilai uang yang dihasilkan. Evaluasi kinerja mungkin sangat subyektif, kecuali jika pedoman yang tepat telah ditetapkan sehingga kinerja dapat diukur. Kriteria pengukuran merupakan hal yang sangat kritis, oleh karena itu hal mi sangat dibutuhkan dalam audit kinerja sehingga tujuan audit dapat ditetapkan dengan tepat dan hasil dan penyelidikan tersebut dapat dinilai secara benar. Ketiga kendala diatas dapat menjelaskan konsep permasalahan yang belum tercakup dalam hasil audit kinerja mengenai keuangan masyarakat untuk pihak-pihak diluar organisasi. Namun permasalahan diatas, tidak mudah diatasi. Permasalahan mengenai kurangnya independensi dapat diatasi dengan mudah yaitu dengan menggunakan auditor eksternal atau perusahaan audit eksternal, dalam melakukan audit kinerja. Penggunaan auditor eksternal akan menyebabkan timbulnya biaya yang harus dibayarkan oleh entitas melebihi dan biaya ketika kita menggunakan auditor internal. Permasalahan lain adalah, auditor eksternal harus mempunyai pengetahuan, atau memahami operasi, aktivitas dan klien. Dalam melakukan fungsi audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal dituntut untuk mereview beberapa aspek kinenja manajemen. Hasil review beberapa aspek kinerja manajemen tersebut sering diberikan dalam surat rekomendasi. Lebih lanjut, permasalahan biaya dapat dikurangi dengan adanya penilaian eksternal auditor terhadap pekerjaan departemen internal audit yang mengaudit entitasnya sendiri. Jika eksternal auditor merasa puas dan yakin bahwa internal auditor
tersebut kompeten dan bertindak secara independen dan tekanan manajemen, maka pengujian yang dilakukan oleh eksternal auditor dapat dikurangi. Atau dengan kata lain ketepatan dan keefektifan fungsi audit internal akan mengurangi luasnya prosedur audit yang akan dilakukan oleh auditor eksternal, dengan berkurangnya prosedur tersebut, dapat mengurangi cost yang harus dikeluarkan oleh entitas yang diaudit. Sehingga sangat mungkin untuk menggunakan auditor eksternal dalam melakukan audit kinerja tanpa adanya halangan atau permasalahan biaya. Permasalahan ketiga yang sulit dihadapi adalah mengenai penetapan kriteria pengukuran. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang telah ditetapkan manajemen, apakah telah sesuai dan menaati peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat keekonomisan, keefisienan dan keefektifan program tersebut. Menurut Mardiasmo, 2002, pengukuran kinerja yang handal (reliable) merupakan salah satu faktor suksesnya organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finasial dan nonfinansial. Dan sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Dan tujuan pengukuran adalah untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumberdaya, keefisienan dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektifitas dalam penggunaan sumberdaya. Dengan berjalannya waktu, kriteria pengukuran dapat disaring dan ditetapkan kembali jika dinilai penting. Sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja dapat diatasi. Masalah yang dihadapi dalam melakukan audit kinerja dapat diatasi dengan adanya perencanaan yang baik, monitoring dan implementasi. KESIMPULAN a. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah yang diatur melalui PP 108/2000 perlu didukung dengan instrumen pengauditan untuk dapat menciptakan akuntabilitas publik. Pengauditan tersebut
dapat membantu DPRD dalam menganalisis dan menilai pertanggungjawaban kepala daerah tidak semata-mata secara politis saja namun benar-benar obyektif karena pengauditan ini dilakukan oleh pihak yang benar-benar professional dan independen. b. Ada berbagai jenis audit diantaranya adalah audit kepatuhan dan audit keuangan yang keduanya dalam artikel ini diistilahkan dengan audit konvensional. Jenis audit di ats kurang cocok apabila diterapkan pada organsiasi publik dalam hal ini adalah pemrntah daerah, karena hanya melihat aspek kepatuhan terhadap aturan atau perudang-undangan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Untuk organsiasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah mememrlukan audit yang dapat mengungkapkan sejauhmana ekonomi, efsiiensi, dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada publik, karena keberhasilan organisasi sektor publik ditunjukkan dengan keberhasilan pelayanan publiknya dalam konteks ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. c. Tujuan dari audit kinerja adalah untuk memberikan rekomendasi agar sumber daya yang ada pada suatu entitas yang diaudit dapat dikendalikan dan digunakan dengan lebih baik, dan dapat meningkatkan keefisienan, keekonomisan, serta dapat meningkatkan kinerja manajemen. d. Jika masyarakat umum dan komunitas bisnis mempertimbangkan dan meraa membutuhkan suatu audit untuk mengevaluasi kinerja perusahaan publik dan swasta dimasa depan, maka audit kinerja sangat diperlukan demikian pula untuk perusahaan publik di Indonesia, sudah saatnya audit kinerja dijadikan sebagai suatu keharusan (mandatory), sehingga sumber daya yang ada dapat terjaga dengan baik dan dialokasikan dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA Bambang Triadji,2002, Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Daerah,Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Vol.03, No.01,Agustus 2002. Conor, O’Leary,1996,Performance Audit: Could they become mandatory for public companies?, Manajerial Auditing Kournal 11/1. Halim,Abdul,2001,Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan),Jilid 1, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Jones
& Pendlebury,1996. Publishing,London.
Public
Sector
Accounting,
4th
edition,
Pitman
Justin keen,1999, On The Nature Of Audit Judgements:The Case Of Value For Money Studies, Public Administration Vol.77,No.3. Mardiasmo,2002, Akuntansi Sektor Publik, Edisi I, Cetakan I, Andi Offset, Yogyakarta. Mardiasmo,2003, Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik; Suatu sarana Good Governance, Pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas ekonomi Universitas Gadjah Mada.
