PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2005-2008 HELMY SYAMSURI STIE-YPUP ABSTRAK Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi daerah yang mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat, maka dengan meninjau kembali pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan yang tidak banyak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan. Permasalahan yang diungkap melalui penelitian ini: 1) Adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan?, 2) Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan?. Populasi sekaligus sampelnya adalah laporan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2008. Sesuai dengan permasalahan dan hipotesis dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita terhadap belanja modal/pembangunan sebesar 86,9 persen. Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi Daerah, PDRB, Pendapatan Perkapita, Pendapatan Asli Daerah PENDAHULUAN I.
Latar Belakang
Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Tentu saja arah dan pola pembangunan daerah tetap mendukung dan mengacu pada pedoman, arah dan haluan pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Berbicara mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menghadapi kondisi otonomi daerah, maka Provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah yang mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan meninjau kembali pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang yang tidak banyak diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran pembangunannya, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan. 1
Berangkat dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2005-2008". II. 1. 2. III. 1. 2.
Permasalahan Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ?. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ?. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
I.
Landasan Teori
A.
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaianpenyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (M.P. Todaro, 2000: 144). Selanjutnya dijelaskan bahwa kenaikan output yang secara berkesinambungan yang terkandung dalam definisi tersebut adalah perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Kemudian aspek ketiga adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, 50 tahun bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita. Oleh karena itu proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generation yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu menelurkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Boediono, 1999: 1). Berbicara mengenai pendapatan regional perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga biaya faktor dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada umumnya indiktor ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa, nilai tambah yang diciptakan masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas ekonomi.
B.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (BPS, PDRB Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005). Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: 1) Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, 2
2) Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, 3) Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, 4) Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan. Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti PDRB adalah seluruh nilai produksi kotor baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya dihitung pada suatu periode tertentu. PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. 1) PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha. 2) PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan modal bruto, selisih ekspor dan selisih persediaan barang (stok), (BPS, Pendapatan Regional Kabupaten Blora Tahun 2003: 7). C.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004: 213). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani, 2002: 39). Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1) Pajak daerah Pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain-lain (Suparmoko, 1999: 94). Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditujukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Erly Suandy, 2002: 10). Selanjutnya dapat diartikan mengenai pajak daerah sebagai berikut: a) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, b) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional tetapi penetepan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah, d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah (Kenneth Davey, 1988: 39).
3
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2002: 258). 2) Retribusi daerah Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik (Suparmoko, 1999: 94). Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah (Erly Suandy, 2002: 258). Sedangkan di dalam (Ahmad Yani, 2002: 55) mengemukakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah (HAW. Wijaya, 2002: 110). 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b) jasa giro c) pendapatan bunga d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (UU No. 33 Tahun 2004: 217). D.
Kerangka Berpikir
Pendapatan asli daerah, menurut Hasan Mustafa (2002) bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah dengan memacu upaya memperoleh pendapatan asli daerah sebesar mungkin. Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam daerah yang ada, dan melalui pajak dan retribusi daerah. Cara pertama sangat mungkin dilakukan, apabila di daerah sumber daya alamnya memang berlimpah, namun bagi daerah yang miskin akan sumber daya alam umumnya mengambil jalan lain yaitu meningkatkan penerimaan dengan cara kedua. Sedangkan dalam UU No. 29 Tahun 2002, prioritas anggaran belanja pembangunan juga akan diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, mempersiapkan pemilu yang demokratis, memantapkan persatuan kesatuan dan ketertiban umum, membangun dan memelihara sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi, serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indikator pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata. Untuk lebih jelasnya pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dijelaskan pada gambar berikut ini: 4
Pendapatan Asli Daerah Indikator: - Pajak daerah - Retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Indikator: - PDRB - Pendapatan Perkapita Daerah
E.
Hipotesis
Bertolak dari uraian di atas maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
METODE PENELITIAN A.
Populasi dan Sampel
Oleh karena penelitian ini merupakan studi kasus pada APBD Propvinsi Sulawesi Selatan sehingga populasi sekaligus sampelnya adalah laporan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2008. B.
Variabel Penelitian
Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 96). Dalam penelitian ini ada 2 (dua) variabel yang diungkap, yaitu: 1. Variabel bebas atau independent variabel (X) adalah variabel pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator-indikatornya: PDRB dan pendapatan perkapita. 1. Variabel terikat atau dependent variabel (Y) yaitu: Y = adalah pendapan asli daerah (PAD), dengan indikator-indikatornya: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. C.
Jenis dan Sumber Data
Untuk analisis ini atau untuk menguji hipotesis penelitian serta mencapai tujuan penelitian, data yang dikumpulkan adalah berupa Data Sekunder. Data diperoleh dari beberapa instansi atau kantor dinas yang berkaitan yaitu Bappeda, Dipenda, Sekretariat Daerah Bagian Keuangan, BPS Provinsi Sulawesi Selatan. D.
Metode Analisis Data
Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan rumus regresi satu predictor. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1) Untuk mencari korelasi antara variabel X dan variabel Y digunakan teknik korelasi product moment dari pearson sebagai berikut: r= N ∑XY – (∑X) (∑Y) N∑X2 – (X)2 rxy ΣXY ΣX2 ΣY2
N∑Y2 – (Y)2
= Koefisien korelasi antara variabel x dengan variabel y xyr = Jumlah prediktor x dan y = Jumlah kuadarat dari kreterium x = Jumlah kuadrat dari kreterium y 5
N
= Jumlah subyek (Suharsimi Arikunto, 1996: 162) 2) Menguji apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak. Untuk mengetahui apakah korelasi (rxy) yang diperoleh tersebut dikonsultasikan dengan r tabel product moment. Apabila koefisien korelasinya lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikan 5% maka korelasi tersebut dinyatakan signifikan. rxy. 3) Mencari persamaan garis regresi satu prediktor dengan rumus: Y = a + bX Rumus yang digunakan untuk mencari a dan b : a = (∑Y) (∑X2) – (∑X) (∑XY) n∑X2 - (∑X)2 b = n ∑XY – (∑X) (∑Y) n ∑X2 – (∑X)2 Dimana: Y : Kriterium X : Pediktor a : Konstan b : Koefisien regresi (Sudjana, 1996: 315) 4) Untuk menguji apakah regresi linier atau tidak digunakan rumus: F (TC) = S2 TC S2 E Setelah diketahui F uji kelinieran regresi kemudian dikonsultasikan dengan F tabel. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka regresi linier (Sudjana, 1996: 332). Hasil uji kelinieran dapat pula digunakan untuk menguji apakah variabel (X) berpengaruh terhadap variabel (Y) yaitu dengan membandingkan F hitung kemudian dikonsultasikan dengan F tabel dengan taraf signifikan 5%. Sesuai dengan kaidah: 1) Jika F (TC) > F tabel maka hipotesis ditolak 2) Jika F (TC) < F tabel maka hipotesis diterima (Sudjana, 1996: 332) Setelah diketahui ada pengaruh antara variabel (X) terhadap variabel (Y), untuk mencari berapa besarnya pengaruh tersebut dengan mencari koefisien determinasi (2r) yang terlebih dahulu dicari dengan rumus: r=
N ∑XY – (∑X) (∑Y) N∑X2 – (∑X)2
N∑Y2 – (∑Y)2
(Sudjana, 1996: 369) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Keadaan PDRB dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2008 1. Keadaan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercantum dalam PDRB terbagi dalam sembilan sektor, dari masing-masing sektor tersebut menunjukkan sumbangannya terhadap perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Unit-unit produksi yang dimaksud dalam PDRB disini meliputi 9 lapangan usaha yaitu: 1) pertanian; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) 6
listrik, gas dan air bersih; 5) bangunan 6) perdagangan, hotel dan restoran; 7) angkutan dan komunikasi 8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 9) jasa-jasa. Oleh karena itu setelah mengetahui kontribusi sektor-sektor tersebut maka akan dapat menentukan sektor mana yang paling dominan berperan terhadap PDRB. Pada tabel berikut di bawah ini dapat diketahui kontribusi sektor-sektor PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sampai 2008 yaitu sebagai berikut: Tabel 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2008 (Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian
2005
2006
16.188.361,00 18.513.257,30
2007
2008
20.900.000,36
25.071.000,81
Pertambangan & Penggalian
4.714.272,81
5.249.991,10
5.894.000,00
6.201.000,50
Industri Pengolahan
7.173.863,57
8.245.336,39
9.158.000,55
11.060.000,44
548.871,10
629.314,57
721.000,96
838.000,10
Bangunan
2.247.266,42
9.507.866,45
3.204.000,10
4.253.000,53
Perdagangan, Hotel, & Restoran
7.880.008,59
9.507.866,45
10.986.000,58
13.913.000,80
Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan
4.007.928,03
5.102.836,94
5.769.000,05
6.972.000,02
3.096.673,36
3.657.192,88
4.285.000,18
5.203.000,00
Jasa-Jasa
5.725.197,64
7.182.235,74
8.352.000,14
11.629.000,00
51.582.442,52 67.595.897,82
69.269.002,92
85.140.003,20
Listrik, Gas & Air Bersih
PDRB
Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2010. Pada tabel 1 di atas dapat dilihat sumbangan masing-masing sektor atau subsektor terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya dan terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, yang masing-masing dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut: 1) Sektor Pertanian. Tampak bahwa kontribusi sektor pertanian pada tahun 2005 hingga 2008 selalu meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari Rp. 16.188.361 juta sampai mencapai Rp 25.071.000,81 juta. Kontribusi ini merupakan kontribusi terbesar dibanding dengan sektorsektor yang lainnya. 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, menunjukkan peningkatan dari tahun 2005-2008. 3) Sektor industri Pengolahan, terdiri atas industri besar/sedang dan industri kecil/kerajinan rumah tangga, dan yang membedakan keduanya adalah dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Menurut BPS, suatu usaha industri disebut sebagai industri besar/sedang apabila mempekerjakan paling sedikit 20 tenaga kerja. Sumbangan sektor industri juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga 2008 yaitu sebesar Rp. 7.173.863,57 juta pada tahun 2005 dan sampai tahun 2008 mencapai Rp.11.060.000,44 juta. 4) Sektor Energi Listrik, gas dan air bersih merupakan tiga subsektor dari sektor energi. Subsektor listrik mencakup kegiatan produksi dan distribusi listrik baik yang diusahakan oleh PLN maupun non PLN, sedangkan subsektor air bersih adalah kegiatan produksi air bersih yang diusahakan oleh PDAM. Sumbangan sektor ini memberikan Rp. 548.871,10 juta pada tahun 2005 dan terus meningkat sampai 2008 yaitu Rp. 838.000,10 juta, dan kontribusi tersebut merupakan jumlah yang terkecil dibanding dengan kontribusi sektor-sektor lainnya. 7
5) Sektor Bangunan , meliputi kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pembangunan kontruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.507.866,45 juta, namun pada tahun berikutnya (2007) mengalami penurunan Rp 3.204.000,10 juta dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan Rp 4.253.000,53 juta. 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Cakupan dari sektor perdagangan adalah semua keuntungan/balas jasa yang timbul dari transaksi di wilayah domestik yaitu subsektor perdagangan, subsektor jasa akomodasi dan subsektor restoran. Subsektor perdagangan mencakup kegiatan distribusi barang dan jual beli barang baik barang baru maupun bekas tanpa melihat asal barang. Sedangkan subsektor jasa akomodasi mencakup kegiatan penyediaan jasa akomodasi berupa jasa hotel dan jasa akomodasi lain, kemudian untuk subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan/minuman baik di restoran, warung makan, kedai, kantin maupun tidak menetap seperti pedagang mie bakso dengan gerobak/keliling. Kontribusi sektor ini cukup besar dan selalu meningkat selama tahun 2005-2008 yaitu sebesar Rp. 7.880.008,59 juta hingga mencapai Rp. 13.913.000,80 juta. 7) Sektor Angkutan dan Komunikasi. Sektor angkutan dan komunikasi terdiri atas dua subsektor yaitu subsektor angkutan dan subsektor komunikasi. Subsektor angkutan terdiri dari angkutan rel oleh PT Persero KAI; angkutan darat baik bermotor maupun tak bermotor dan kemudian jasa penunjang angkutan seperti stasiun, terminal dan tempat parkir. Subsektor komunikasi mencakup kegiatan jasa pos oleh PT Pos Indonesia; jasa telekomunikasi oleh PT Telkom dan jasa penunjang komunikasi seperti warpostel, wartel dan kiospon. Masih pada tabel yang sama sumbangan sektor ini meningkat setiap tahun meski cukup kecil kontribusinya, yaitu tahun 2005 sebesar Rp.4.007.928,03 juta dan sampai pada tahun 2008 sumbangannya menjadi Rp. 6.972.000,02 juta. 8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sektor ini mencakup lima subsektor yaitu subsektor lembaga keuangan bank, subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor jasa penunjang keuangan, subsektor persewaan bangunan dan subsektor jasa perusahaan. Kontribusi oleh sektor ini juga cukup besar yaitu Rp. 3.096.673,36 juta pada tahun 2005 kemudian tahun berikutnya jumlahnya naik hingga tahun 2008 jumlahnya menjadi Rp. 5.203.000 juta. 9) Sektor Jasa-jasa. Kegiatan yang dicakup dalam sektor jasa-jasa meliputi subsektor jasa pemerintahan umum/hankam dan subsektor jasa swasta. Cakupan subsektor jasa swasta adalah seluruh kegiatan ekonomi jasa-jasa yang dikelola oleh swasta sedangkan yang dikelola oleh pemerintah merupakan output subsektor jasa pemerintahan. Subsektor ini terdiri atas kelompok kegiatan jasa sosial, kelompok kegiatan jasa hiburan, kelompok kegiatan jasa perorangan. Kontribusi pada sektor yang terakhir ini menunjukkan jumlah Rp. 5.725.197,64 juta pada tahun 2005 kemudian diiringi dengan peningkatan tahun 2006, 2007, dan 2008 hingga menjadi Rp11.629.000 juta. 2.
Keadaan Pendapatan Perkapita Propinsi Sulawesi Selatan Tabel 2 Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhannya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2008 (Jutaan Rupiah) TAHUN 2005
PENDAPATAN PERKAPITA
PERTUMBUHAN (%)
6.895.138,61 15,77
2006
7.982.347,83
2007
8.996.055,92
12,70 21,26 8
2008
10.908.767,39
Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2010 Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan membawa implikasi pada naiknya kesejahteraan rakyat. Pendapatan perkapita pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.895.138,61 dan tahun 2006 yaitu Rp. 7.982.347,83 atau tumbuh 15,77 persen. Kemudian tahun 2007 pendapatan perkapita menjadi Rp. 8.996.055,92 dan pertumbuhannya 12,70 dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan pertumbuhannya sebesar 21,26 persen dengan jumlah pendapatan perkapitanya sebesar Rp 10.908.767,39. Kemudian setelah mengetahui keadaan PDRB dan keadaan pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2005 sampai 2008, maka jumlah pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan beserta peningkatan persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Perrumbuhan Ekonomi Daerah dengan Indikator PDRB dan Pendapatan Perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2008 Persentase TAHUN PDRB dan Pendapatan Perkapita (Rp) Pertumbuhan (%) 51,582,448,815,138.00 2005 31.04 67,595,889,842,347.00 2006 2007
69,268,003,936,055.90
2.47
2008
85,140,012,308,767.00
22.91
RataRata 68,396,588,725,577.00 Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2010
18.81
Rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mencapai 18,81 persen. Terhitung dari tahun 2005-2008 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, peningkatan dari tahun 2005 ke tahun 2006 tingkat persentasenya adalah 31,04 persen dan tahun 2006 ke tahun 2007 tingkat persentasenya hanya 2,47 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 22,91 persen.
3. Keadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan Bagi perekonomian daerah pendapatan asli daerah adalah sesuatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah Kabupaten yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya. Jumlah kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah akan sangat berperan dalam peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Adapun realisasi pendapatan asli daerah menurut komposisi tiap jenis pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2005-2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4
Komposisi Tiap Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2008 (dalam Rp) Sumber PAD
2005
2006
2007
2008 9
Pajak Daerah
565,425,351,829.50
660,156,134,417.80
850,491,374,974.00
1,068,165,045,129.00
Retribusi Daerah
48,689,233,440.10
55,478,975,976.00
56,489,992,951.00
72,972,983,049.00
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
40,871,343,925.80
37,178,146,666.47
46,243,084,427.44
54,831,924,212.34
Lain-Lain PAD yg Sah
20,871,335,986.82
22,696,288,708.99
49,131,587,993.50
32,413,668,904.83
Sumber: Data sekunder yg diolah Pada tabel 4 menunjukkan hasil pendapatan asli daerah yang selalu meningkat. Selama kurun waktu empat tahun tersebut pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pajak daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sumber yang dapat diandalkan. Namun peran pendapatan asli daerah di luar pajak daerah tetap sangat diharapkan mengingat tuntutan dana yang harus disediakan oleh pemerintah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian kontribusi terbesar setelah pajak adalah retribusi daerah, berikutnya diikuti dengan hasil perusahaan milik daerah & hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan jumlah kontribusi yang terkecil diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Mengingat kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan pendapatan asli daerah, namun upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini sering menemui kendala diantaranya adalah kurang adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar wajib pajak dan retribusi, maka dari itu sebagai wujud upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membanyar pajak dan retribusi. Kemudian dapat pula ditindaklanjuti dengan memberikan kompensasi berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat. Komponen-komponen dari pendapatan asli daerah secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumbersumber pendapatan daerah. Hal ini menjadikan suatu daerah Kabupaten/Kota lebih leluasa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya khususnya setelah diberlakukan otonomi daerah. Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah dengan meluaskan jaringan obyek pendapatan asli daerah, sedangkan intensifikasi adalah dengan mengoptimalkan penerimaan dari obyek pendapatan asli daerah yang ada. Menguraikan tentang belum optimalnya hasil pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah kabupaten, ada beberapa faktor yang menyebabkan yaitu pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah kabupaten tetapi berada diluar wewenang daerah tersebut. Kedua, Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya belum beroperasi secara efisien, hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan jika dilihat dari struktur biaya, asset dan penjualannya. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tecermin dari pendapatan perkapita. Keempat, kurang mampunyai pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Selanjutnya dapat dilihat peningkatan jumlah pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan beserta peningkatan persentasenya pada tabel berikut:
Tabel 5 PAD dan Pertumbuhannya Di Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2005-2008 10
TAHUN
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Persentase Pertumbuhan (%)
675,857,265,182.22
2005
14.74 2006
775,509,545,767.00
2007
1,002,356,040,345.94
29.25
2008
1,228,383,621,295.71
22.54
920,526,618,147.72
22.17
Rata-Rata
Rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya mencapai 22.17 persen. Sesuai dengan tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan dan penurunan jumlah pendapatan asli daerah disebabkan oleh jumlah pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Berdasarkan hasil penghitungan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama periode dari tahun 2005-2008 peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang paling besar terjadi pada tahun 2007 dan yang terkecil yaitu pada tahun 2005. B.
Hasil Analisis Regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Model persamaan regresi yang kemudian diuji keberartiannya menggunakan uji t. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 6 Model Regresi Hasil Perhitungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Coefficients(a)
Model
1
Standardized Coefficients
Unstandardized Coefficients
(Constant)
B -2252560
Std. Error 319802,6
.017
.005
PDRB
t
Sig.
Beta .932
-.704
.554
3.636
.068
a Dependent Variable: PAD
Sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: Y = -2252560 + 0,017X. Selanjutnya model persamaan regresi diuji keberartiannya dengan uji F yaitu sebagai berikut: Tabel 7 Uji Keberartian Model Persamaan Regresi antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ANOVA(b)
Model 1
1
Mean Square 1.584E+011
Residual
2.4E+010
2
1.198E+011
Total
1.8E+011
3
Regression
Sum of Squares 1.6E+011
df
F 13.224
Sig. a .068
a Predictors: (Constant), PDRB
11
b Dependent Variable: PAD
Model regresi Y = -2252560 + 0,017X diuji keberartiannya menggunakan uji F yang diperoleh Fhitung 13.224 dengan probabilitas 0.068a, untuk hasil R2 dan koefisien korelasi dapat dilihat dari output sebagai berikut: Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Model Summary(b)
Model 1
R
R Square
Adjusted R Square
a
.932 .869 .803 a Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi b Dependent Variable: PAD
Std. Error of the Estimate 109440.906
Hasil analisis regresi diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 0,869 dan koefisien korelasi 0,932
C.
Pembahasan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Melihat hasil analisis regresi untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal/pembangunan diperoleh persamaan: Y = -2252560 + 0,017X. Persamaan tersebut diuji keberartiannya dengan uji t dan uji F, dan hasilnya diperoleh thitung 3.636 dengan probabilitas 0,068. Besarnya probabilitas tersebut lebih besar dari taraf kesalahan yang digunakan yaitu 0,05, hal ini berarti bahwa koefisien pada model regresi tersebut tidak signifikan. Oleh karena nilai probabilitas 0,068 > 0,05 maka hal ini berarti hipotesis ditolak. Dalam penelitian ini berarti hipotesis yang berbunyi “ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi selatan” ditolak. Selanjutnya untuk uji F diperoleh Fhitung 13.224 dengan hasil nilai probabilitas yang sama dengan uji t yaitu sebesar 0,068. Probabilitas tersebut juga lebih besar daripada taraf kesalahan 0,05 yang berarti bahwa model persamaan tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap belanja modal/pembangunan. Besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 0,869 tersebut menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 86,9 persen, sedangkan sisa 13.1 persen menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah bukan lagi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah tetapi dipengaruhi oleh faktor lain. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.
Pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2.
Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah sebesar 86,9 persen. DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Arsjad Moh. 1986. Prospek Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1986/1987. Jakarta: UI-Press. Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 12
-----------,Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE. BPS. Pendapatan Regional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005. Blora: Badan Pusat Statistik. -----. Pendapatan Regional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007. Blora: Badan Pusat Statistik. -----. Pendapatan Regional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008. Blora: Badan Pusat Statistik. -----. Pendapatan Regional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009. Blora: Badan Pusat Statistik. -----. Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2009 Propinsi Sulawesi Selatan. (Online), (http://www.bps.go.id). Davey, Kenneth. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: UI-Press. Didu, Said Muhammad. 2004. Visi Teknologi Harus Jelas:Mengembangkan Sendiri atau Membeli. (Online), (http://www.ristek.go.id/indek.php?mod=News&conf=v&id=815). Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sudjana. 1996. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito. Suparmoko, M. 1999. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE. Todaro, P Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga Widjaja, HAW. 2001. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
13
14
