ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI ACEH

Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

9 Pages

ISSN 2302 - 0172 pp. 1- 9

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI ACEH T. Iskandar Daod1, Abubakar Hamzah 2, Muhammad Nasir2 1) 2)

Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstract: This study aims to analyze the contribution, the efficiency and effectiveness of capacity revenue (PAD) of the region autonomy, and the response of local revenue (PAD) of the Gross Regional Domestic Product (GDP) in the province of Aceh. The hypothesis was tested by using descriptive method and quantitative methods as well as a simple linear regression model. The data used are secondary data in the form of time series data (time series) from the period 1996 to 2011, local revenue (PAD) object, total revenue, regional expenditure and the Gross Regional Domestic Product (GDP). The data obtained from the BPS Aceh Province and other sources. The results indicate the independence of Aceh province in 1996-2011 was less with an average 10.85 per cent did not even get more than a quarter of the total average income of the area. On average the successful realization of revenue collected by the government of Aceh province used to cover the cost of collection is unefficient in the amount of 871,1 percent and edequate effective in the amount of 86, 42 percent . The results indicate the estimated regression coefficient of 1.953335 which is positive and significant ttable> tstatistik which means that every area of economic growth (GDP) by 1 percentage point could encourage an increase in revenue of 1,95 percent means that revenue growth PAD slightly faster than the rate of growth of regional economy (GDP), the elastic means, the PAD is considered to GDP. Thus it can be said that the development of regional economic growth (GDP) is responsive to receipt of PAD in Banda Aceh, where the structure of the PAD began to run properly. Therefore, government's revenue is expected to further optimize revenue collection efforts. Keywords : Local Revenue (PAD), Total Revenue, Regional Expenditure and Gross Regional Domestic Product (GDP) Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi, efisiensi dan efektivitas kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian daerah, dan respon Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode deskriptif dan metode kuantitatif serta model fungsi regresi linier sederhana. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data runtun waktu (time series) dari periode 1996-2011, yaitu data objek Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data tersebut diperoleh dari BPS Provinsi Aceh dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian Provinsi Aceh tahun 1996-2011 masih kurang dengan ratarata 10,85 persen bahkan tidak sampai melebihi seperempat dari pada rata-rata total pendapatan daerah. Secara rata-rata realisasi PAD yang berhasil dipungut oleh pemerintah Provinsi Aceh dipergunakan untuk menutup biaya pungutan tidak efisien yaitu sebesar 871,1 persen dan cukup efektif dengan rata-rata 86,42 persen. Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi sebesar 1.953335 bertanda positif dan signifikan dimana ttabel > tstatistik yang berarti bahwa setiap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) sebesar 1 persen mampu mendorong peningkatan PAD sebesar 1,95 persen berarti pertumbuhan penerimaan PAD sedikit lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian daerah (PDRB), berarti pula PAD dianggap elastis terhadap PDRB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) adalah responsif terhadap penerimaan PAD Provinsi, dimana struktur PAD mulai berjalan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah daerah Aceh diharapkan untuk semakin mengoptimalkan upaya pengumpulan PAD. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah Pengeluaran Daerah, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

1-

Volume 1, No. 4, November 2013


merupakan

PENDAHULUAN

Provinsi dana

Aceh tentunya

yang

cukup

memerlukan

di

daerah

dari dan

pelaksanaan peningkatan

dalam

kemandirian daerah. Untuk melihat kemampuan

pembangunan

Pemerintah Provinsi Aceh dalam menghimpun

daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan

penerimaan daerah baik penerimaan yang

tersebut

oleh

berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah

dari

pusat maupun penerimaan yang berasal dari

penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

daerah sendiri, dapat dilihat dalam APBD yang

sendiri.

biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat

menyelenggarakan

kegiatan

diusahakan

pemerintah

daerah

Sumber

besar

otonomi

pencerminan

sepenuhnya dan

bersumber

pembiayaan

kebutuhan

pemerintah yang mana biasa dikenal dengan

kesesuaian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari

pemerintah daerah. Apabila PAD Provinsi Aceh

pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah

semakin

di

kemandirian daerah akan semakin baik.

samping

penerimaan

dari

pemerintah

yang

mencukupi

meningkat

pengeluaran

penerimaannya

maka

propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Dari Tabel 1.1 dapat dilihat

KAJIAN KEPUSTAKAAN

perkembangan Total PAD dari tahun 1996-

Kerangka Teoritis

2011.

Pendapatan Asli Daerah Tabel 1. Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 1996-2011

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 terdiri

No

Tahun

Total PAD (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

45.317.144.808 45.209.310.000 44.732.720.000 44.735.873.000 15.356.395.000 48.760.692.590 92.796.189.414 103.532.286.174 143.999.631.753 211.190.000.000 476.909.834.495 563.106.000.000 716.290.964.931 796.949.424.470 811.176.206.861 805.179.231.254 310.327.619.047

dari: 1. Pajak Daerah;

Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah), 2011

2. Retribusi Daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain PAD yang sah.

Kemandirian Fiskal Kemandirian menggambarkan

fiskal

daerah

kemampuan

pemerintah

daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, sehingga pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif.

Kemampuan keuangan daerah didalam

Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara

membiayai kegiatan pembangunan di daerah Volume 1, No. 4, November 2013

-2


finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah

pusat

dengan

jalan

1. Penerimaan

Pendapatan

Asli

Daerah

memberikan

kontribusi

yang

kurang

sebanyak

mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti

terhadap kemandirian daerah di Provinsi

pajak,

Aceh.

retribusi dan sebagainya (Radianto,

1997).

2. Pemungutan

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal Derajat Desentralisasi (%)

Kemandirian

0.00-10,00

Sangat Kurang

10,01-20,00

Kurang

20,01-30,00

Sedang

30,01-40,00

Cukup

40,01-50,00

Baik

>50,00

Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327,1996 Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan (%)

Kriteria

>100

Tidak Efisien

90-100

Kurang Efisien

80-90

Cukup Efisien

60-80

Efisien

<60

Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 Tabel 2.3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Asli

Daerah

(PAD) Provinsi Aceh tidak efektif dan cukup efisien. 3. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah elastis.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian Ruang lingkup penelitian ini berdasarkan berpusat pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah

terhadap

Kemandirian

Daerah

di

Provinsi Aceh, Aspek yang dianalisis hanya dibatasi pada objek PAD, total pendapatan daerah, PDRB dan kemandirian daerah periode tahun 1996-2011. Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh.

Sumber dan Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan PDRB tahun

Kinerja Keuangan (%) >100

Kriteria

1996-2011. Data tersebut diperoleh dari instansi

Sangat efektif

terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS)

90-100

Efektif

80-90

Cukup Efektif

60-80

Kurang Efektif

<60

Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 Hipotesis

3-

Pendapatan


Provinsi

Aceh.

Di

samping

itu

data

dikumpulkan juga melalui studi kepustakaan berupa literatur, jurnal, tulisan ilmiah, dan internet yang ada hubungan dengan penelitian ini.


d.

Metode dan Model Analisis Model

analisis

yang

digunakan

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dalam

terhadap Produk Domestik

penelitian adalah: a.

Kontribusi

Elastisitas dapat diperoleh dengan model Pendapatan

Daerah

regresi linier sederhana transformasi antara

Terhadap Kemandirian Daerah Provinsi

realisasi PAD riil dengan PDRB pada harga

Aceh tahun 1996-2011 (Munir, Djuanda,

konstan,

Tangkilisan, 2002: 27).

(Sumodiningrat, 2001: 136):

Untuk mengukur

Asli

kontribusi PAD

terhadap Kemandirian Daerah Provinsi Aceh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

KPAD 

PADt x100% TPDt

di

bawah

ini

Dimana: PADt = PAD pada tahun t PDRBt= PDRB berdasarkan harga (1) di Provinsi Aceh pada tahun t

Ui

konstan

= Konstanta



KPAD = Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Daerah PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun ke t TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun ke t b. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Munir, Djuanda, Tangkilisan, 2002: 27).

rumus

Log PADt  Log 0  Log PDRBt  U i ....(4)



Dimana:

seperti

=Elastisitas PAD terhadap PDRB = Variabel gangguan stokastik (stochastic disturbance)

Definisi Operasional Variabel Berdasarkan hipotesis yang telah disusun maka objek yang digunakan dalam penelitian ini

Efisiensi 

PD x100% .......... (2) RPAD

Dimana:

Tingkat Efektifitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Munir, Djuanda, Tangkilisan, 2002: 27).

Efektifita s 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi

Efisiensi = Efisiensi pemungutan PAD PD =Pengeluaran(belanja) daerah RPAD = Realisasi PAD c.

adalah sebagai berikut:

RPAD x100% ....... (3) TPAD

Dimana: Efektifitas=Efektifitas pemungutan PAD RP = Realisasi PAD TPAD = Target PAD

Aceh yang diukur dalam rupiah. 2. Kemandirian Daerah adalah kemampuan pemerintah

daerah

sendiri

kegiatan

pembangunan

dan

untuk

membiayai

pemerintahan, pelayanan

kepada

masyarakat yang bersumber dari PAD yang diukur dalam persentase. 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan

gambaran

dari

aktivitas

perekonomian suatu daerah berdasarkan harga konstan yang diukur dalam rupiah .


-4


4. Efisiensi

adalah

suatu

perbandingan

besarnya realisasi penerimaan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Provinsi Aceh Tahun 1996-2011(Rupiah)

dengan pengeluaran (belanja) daerah yang

Thn

diukur dalam persentase.

Kemandirian Kemandirian Daerah

1996 1997 1998 1999

16,07 17,70 16,60 26,00

2000

3,37

2001

9,45

2002

6,04

2003

5,02

Bruto

2004

5,18

akibat perubahan Pendapatan Asli Daerah

2005

4,89

yang bersangkutan yang diukur dalam

2006 2007 2008 2009 2010 2011

8,74 10,53 10,36 11,44 11,60 10,58

Kurang Kurang Kurang Sedang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang

Rata-rata

10,85

Kurang

5. Efektifitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan

dengan

target

yang

ditetapkan yang diukur dalam persentase. 6. Elastisitas atau respon Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu persentase perubahan Pendapatan Domestik Regional

persentase.

HASIL PEMBAHASAN

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Provinsi Aceh.

Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah), 2011. Berdasarkan

tabel

tersebut

dapat

dilihat kemandirian Provinsi Aceh masih Kontribusi PAD dalam meningkatkan kemandirian daerah Provinsi Aceh adalah dilihat dari sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam memaksimalkan menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan daerah mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini ditunjukkan dalam tabel 4.1 di bawah ini:

kurang dengan rata-rata 10,85 persen saja, bahkan tidak sampai melebihi seperempatnya. Sebelum otonomi daerah, pada tahun 1999, Provinsi Aceh sempat berada pada kemandirian sedang yaitu dengan dengan persentase 26 persen. Hal ini diakibatkan pada tahun 1999 Provinsi Aceh memekarkan Kabupaten Simelue merupakan daerah pemekaran baru sehingga PAD

Aceh mengalami

peningkatan

yang

didapat dari pajak perikanan dan pertanian yang merupakan basis ekonomi daerah ini, dan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

5-



undang

Nomor

Perimbangan Pusat

dan

25

Tahun

tentang

terwujud dan kemampuan keuangan daerah

Keuangan antara Pemerintah

Aceh bisa meningkat hingga lebih 50 persen,

Daerah.

1999

Namun

dari

mulai

ketergantungan kepada dana perimbangan pusat

diberlakukannya otonomi daerah yaitu pada

juga menurun. Diharapkan Provinsi Aceh dapat

tahun 2001 hingga tahun 2011 kemandirian

mensejahterakan masyarakatnya secara merata

daerah Provinsi Aceh masih menunjukkan

dilihat dari kemandirian Aceh yang mulai

angka yang fluktuatif dengan yang paling tinggi

sangat baik.

sebesar 11,60 persen pada tahun 2010, tetapi tetap saja masuk ke dalam katagori kemandirian Aceh masih kurang. Pada tahun 2001-2006 kemampuan

Provinsi

Aceh

untuk

mengoptimalkan potensi-potensi daerah sangat kurang. Tahun 2011 adalah 10,58 persen, nilai yang masih sangat kecil untuk suatu daerah mampu

melaksanakan

kemandirian.

Oleh

karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan

PAD

belum

menjadi

sebuah

indikator bahwa daerah tersebut telah menjadi daerah yang mandiri.

upaya

lain

guna

meningkatkan

pemasukan keuangan Aceh. Pos pendapatan dan pemasukan anggaran daerah bisa ditingkatkan dari salah satunya aset objek wisata dan sejarah yang ada di Aceh, penerimaan dan pengelolaan pajak daerah yang stabil dan transparan serta pemberdayaan dan pengelolaan bahan limbah menjadi bahan produktif. Sumber PAD yang bisa ditingkatkan tersebut, jika diberdayakan dan mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Aceh bisa memperoleh tambahan masukan PAD sebanyak 20-70 persen.

Daerah (PAD) ini dapat digali secara maksimal kemandirian

Barat memiliki rata-rata persentase tertinggi secara nasional yaitu sebesar 73,27 persen dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sangat baik karena penerimaan PAD melebihi 50 persen dari pada total pendapatan daerahnya. Diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (68,11

Tengah (65,27 persen), Banten (63,56 persen) dan wilayah Pemerintah Provinsi Jawa dan Bali. Sementara itu kontribusi PAD yang terendah terhadap kemandirian daerah secara nasional, serta per pemerintah provinsi adalah Provinsi Papua Barat (3,53 persen), Provinsi Papua (6,12 persen) dan Maluku Utara (8,56 persen) dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sangat kurang atau sangat kurang mandiri. Posisi terendah pada provinsi ini disebabkan oleh pendapatan transfer (dana perimbangan) umumnya berkebalikan atau lebih tinggi dengan penerimaan PAD.

Apabila potensi-potensi Pendapatan Asli

maka

Untuk kemandirian daerah, Provinsi Jawa

persen), Sumatera Utara (67,61 persen), Jawa

Pemerintah Daerah harus mampu melihat

Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Pemerintah Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia terhadap Kemandirian Daerah

Provinsi

Aceh

dapat

Provinsi Aceh berada pada rata-rata 10,90 persen artinya Provinsi Aceh masih kurang mandiri dimana kontribusi penerimaan Volume 1, No. 4, November 2013

-6


PAD belum bisa lebih dari 50 persen. Bahkan

oleh Pemerintah Provinsi Aceh dipergunakan

Provinsi Aceh mendapatkan rata-rata persentase

untuk menutup biaya pungutan tidak efisien.

yang terendah dari provinsi yang ada di Pulau

Artinya untuk mendapatkan penerimaan PAD

Sumatera.

Bangka

sebesar Rp. 100,- maka Pemerintah Aceh

Belitung yang merupakan daerah pemekaran

mengeluarkan biaya lebih besar yaitu Rp.

dari daerah lain dapat mengelola PAD nya lebih

871,1.-

baik dari Provinsi Aceh yaitu sebesar 29,13

Tingkat Efektifitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kepulauan

Riau

dan

persen (cukup mandiri) dan 40,71 persen (baik).

Jika dilihat efektivitas dari penentuan target Tingkat Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD

yang

dilakukan

Pemerintah

Daerah

Provinsi Aceh terhadap realisasi penerimaan Efisiensi pemungutan PAD menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima.

yang berhasil dilakukan

diperoleh dengan

membandingkan antara realisasi penerimaan dan target, maka kemampuan daerah dalam melaksanakan pemungutan PAD semakin baik.

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Pemungutan PAD Provinsi Aceh Tahun 1996-2011 Tahun

Efisiensi

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

278,4 186,1 597,7 383,8 3.218,8 1.014,7 1.492,0 2.806,9 1.118,4

2005

790,9

2006

512,2

2007 2008 2009 2010 2011

604,8 797,9 959,0 928,1 915,9

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien

Rata-Rata

871,1

Tidak Efisien

Namun target yang ditentukan harus sesuai dengan potensi dari sumber-sumber penerimaan itu sendiri. Tabel 5. Tingkat Efektifitas Pemungutan PAD Provinsi Aceh Tahun 1996-2011 Thn

Total Target (000 Rupiah)

Total Realisasi (000 Rupiah)

Efektifitas Kriteria (Persen)

1996 54.243.000

45.317.144

119,70

1997 59.516.000

45.209.310

131,65

1998 48.136.000

44.732.720

107,61

1999 33.435.000

44.735.873

74,74

2000 28.295.000

15.356.395

184,26

2001 39.494.000

48.760.692

81,00

2002

8.648.000

92.796.189

9,32

Secara rata-rata tingkat efisiensi pemungutan

2003

9.702.000

103.532.286

9,37

PAD Provinsi Aceh dalam kurun waktu 16

2004

18.225.000

143.999.631

12,66

2005 151.474.000 211.190.000

71,72

2006 366.629.000 476.909.834

76,88

Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah), 2011.

tahun mulai tahun 1996-2011 sebesar 871,1 persen realisasi PAD yang berhasil dipungut 7-


Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Kurang Efektif Sangat Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Kurang Efektif Kurang Efektif

Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2007 563.106.000 587.487.000

95,85

2008 795.708.000 716.290.964

111,09

Efektif Sangat Efektif

2009 795.872.000 796.949.424

99,86

Efektif

2010 795.487.000 811.176.206

98,07

Efektif

2011 797.285.000 805.179.231 Rata285.328.437 311.851.431 rata

99,02

Efektif Cukup Efektif

86,42

Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah), 2011.

(PAD) terhadap Produk Regional Bruto (PDRB). Dalam

analisis

Domestik

ekonomi,

sangat

berguna untuk mengetahui sampai berapa besar respon suatu variabel ekonomi lainnya. Konsep elastisitas

ini adalah suatu konsep teori

Dari tabel di atas diketahui bahwa

ekonomi mikro untuk mengukur kepekaan atau

tingkat efektivitas pemungutan PAD Provinsi

respon dari suatu variabel ekonomi lainnya.

Aceh dari tahun 1996-2011 sangat berfluktuatif

Dalam hal ini elastisitas sangat berguna untuk

dengan rata-rata 86,42 persen yang berarti

mengetahui respon PAD terhadap PDRB.

pemungutan PAD cukup efektif. Pada tahun

Elastisitas PAD terhadap PDRB dapat diperoleh

1994 sebesar 119,70 persen dimana sangat

dengan meregres

efektif pemungutan PAD Aceh. Pada tahun

sebagaimana terdapat di dalam Lampiran 4

1997-1999 efektifitas Provinsi Aceh terus

yang bersumber dari Lampiran 3 menunjukkan

mengalami penurunan 131,65-74,74 persen

bahwa variabel PDRB atas dasar harga konstan

(kurang efektif), Pada tahun 2004 pemungutan

tahun 1998 berpengaruh secara nyata terhadap

PAD

12,66

penerimaan PAD Provinsi Aceh pada derajat

diakibatkan oleh musibah tsunami sehingga

kepercayaan 99 persen dengan hasil regresi

tidak bisa dilakukan pemungutan pada beberapa

sebagai berikut:

objek

Log PADt = -12.77837 + 1.953335 Log PDRBt (3.854968)

tidak

efektif

PAD.

yaitu

Kemudian

sebesar

pada

tahun-tahun

PAD = f (PDRB)

setelahnya persentase efektifitas pemungutan PAD terus meningkat yang diakibatkan kembali normalnya

aktivitas

terjadinya

pelaksanaan

perekonomian

dan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi setelah bencana, sehingga terjadi peningkatan potensi PAD Provinsi Aceh sebesar 111,09 persen (sangat efektif). Pada tahun 2009-2011 pemungutan

PAD Provinsi Aceh

belum mencapai 100 persen, terutama sebagian besar realisasi berbagai sumber penerimaan PAD yang masih jauh dari target yang direncanakan.

R2 = 0.514913 Koefisien

determinasi

(R2)

sebesar

0.514913 memberikan makna bahwa perubahan PAD dapat dijelaskan oleh perubahan PDRB atau pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 51,49 persen. Koefisien

Regresi

sebesar

1.953335

bertanda positif dan signifikan dimana ttabel > tstatistik , yang berarti bahwa setiap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) sebesar 1 persen mampu mendorong peningkatan PAD sebesar 1,95 persen. Dengan kata lain pertumbuhan

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah

penerimaan

PAD

sedikit

lebih

cepat

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Volume 1, No. 4, November 2013

-8


perekonomian daerah (PDRB), berarti pula

Pemerintah daerah perlu menetapkan target

PAD elastis terhadap PDRB. Dengan demikian

penerimaan secara lebih baik dengan tidak

dapat

hanya

dikatakan

Provinsi

Aceh

bahwa adalah

penerimaan responsif

PAD

perkiraan

semata,

melakukan

terhadap

penyesuaian dengan peraturan yang terkait

perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah

dengan usaha peningkatan PAD, memperbaiki

(PDRB), dimana struktur PAD nya mulai

kinerja BUMD dan mencari sumber-sumber

berjalan dengan baik.

PAD

yang

baru

tanpa

harus

menunggu

ketetapan dari pemerintah pusat. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Kemandirian Provinsi Aceh tahun 19962011 masih kurang dengan rata-rata 10,85 persen (311.851.431.547), bahkan tidak sampai melebihi seperempat dari pada rata-rata total pendapatan daerah sebesar 3.260.850.725.239. 2. Secara

rata-rata

tingkat

efisiensi

pemungutan PAD Provinsi Aceh dalam kurun waktu 16 tahun mulai tahun 19962011 sebesar 871,1 persen realisasi PAD yang berhasil dipungut oleh Pemerintah Provinsi

Aceh

dipergunakan

untuk

menutup biaya pungutan tidak efisien. 3. Tingkat

efektivitas

pemungutan

PAD

Provinsi Aceh sangat berfluktuatif dengan rata-rata

86,42

persen

yang

berarti

pemungutan PAD cukup efektif. 4. Elastisitas

PAD

terhadap

PDRB

menunjukkan hubungan yang elastis ( E >1

),

berarti

peningkatan

PDRB

menyebabkan pertumbuhan PAD yang lebih besar, maka tingkat pertumbuhan PAD responsif atau sangat peka terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dilihat dari PDRB. Saran 9-


Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 1996 2012. Aceh dalam Angka Tahun 1996-2012. Badan Pusat Statistik, 2012. Statistik Daerah Provinsi Aceh. Badan Pusat Statistik, 1996-2011. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , Jakarta-Indonesia. Depdagri, 1997. Kepmendagri No. 690.900.327 (1996), Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Khusaini, M., 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah. Malang: BPFE Unibraw. LPEM FEUI, 2000. Kajian Analisis Penerimaan Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal, Laporan Pendahuluan, Jakarta. (Tidak dipublikasikan). Mangkoesoebroto, G., 1997. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE. Sumodininggrat, 2001. Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Perpod. Sumodiningrat, 2001. Pengantar Ekonometrika. Yogyakarta: BPFE. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI ACEH

Recommend Documents