PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERHA PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NURAMAL STIEM BUNGAYA MAKASSAR
ABSTRACT This study aimstodetermine the influence ofPADwhich consistsoflocal taxes, levies, ownedwealth managementresultsseparated areasandother PADto theshopping areasof legitimatelocal governmentof South Sulawesi provinceandto identify the componentsPADmostdominant influence onShoppinglocal governmentareasof South Sulawesi province. Researchconductedwithmethodapproach ofpurposivesamplingwithsamples24Kabupaten/CitiesinSulawesi ProvinceSouth. Toolanalysiswhichusedisanalysisdescriptiveandstatistical analysiswithusing theregressionlinearlymultiple. The results showeddeterminant coefficientR2(Square) =0.687%. This showsthatall independent variablesnamelyRevenueconsistsoftaxes, retribution, ownedwealth managementresultsseparated areasandother PADlegitimatejointlysignificant effect onthe performance ofGovernmentExpenditureforSouthSulawesi Province68.7%, while the remaining31.3% is influencedbyother factors notincluded in this study Toincreaserevenueagainadvisedgovernmentstoexplorethe potentialrevenueavailable in the areathroughregulations. For further researchis expected toincrease the numberof data(n) so thatthe results ofthe studymorerepresentativeandexpandingarea of research, notlimited to theprovince ofSouthSulawesi. Keywords: Local shopping, local taxes, levies, ownedwealth managementresultsseparated areasandother PAD. PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002). Keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah sangat bergantung pada kemampuan membiayai kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam wewenannya. Daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar akan memperoleh pendapatan yang besar pula di bandingkan dengan daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam. Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan daerah dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Sedangkan, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah
disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu : a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi Pendapatan Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD. Studi tentang dana transfer, PAD dan belanja daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa peneliti menemukan respon yang berbeda, antara dana transfer dan pendapatan sendiri, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkan berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah. Oates dalam Halim (2002) menyatakan bahwa ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatan sendiri, maka hal ini disebut flypaper effect. Halim dan Abdullah dalam Wahyuddin (2012) pernah melakukan pengujian adanya flypaper effect pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa plypaper effect terjadi pada DAU terhadap belanja daerah dalam periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia yang memiliki wilayah geografis dan ekonomi yang berbeda. Dari fenomena di atas dalam kontes otonomi daerah, semestinya dengan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan di dalam membiayai Belanja Daerahnya yang tercermin pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)di masing-masing daerah.Penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu melihat pengaruh pendapatan daerah mengenai PAD terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.. 2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.. 4. Apakah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.. 5. Apakah pajak Apakah PAD yang terdiri dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah terhadap belanja daerah. 2. Untuk mengetahui pengaruhRetribusi Daerah terhadap belanja daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap belanja daerah.. 4. Untuk mengetahui pengaruhLain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap belanja daerah.. 5. Untuk mengetahui pengaruh PAD yang terdiri dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. TINJAUAN PUSTAKA Otonomi Daerah Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan (Widjaja,2002). Lebih lanjut Halim (2007) mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah mengambil langkah startegis untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan juga mendapatkan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Integrasi nasional menjadi taruhan terbesar sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengakomodir tuntutan daerah dengan memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya. Pendapatan Asli Daerah Yuwono dkk, (2005) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Lebih lanjut Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2006:41) dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah Pajak menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2004:1) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Lebih lanjut menurut Djajadiningratyang dikutip oleh(Tjahjono dan Muhammad F.Husain 2000:3)“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa imbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dugunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Retribusi Menurut Sumitro (1987) dalam Edison (2009), retribusi ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa. Menurut Syamsi (1994) mengatakan bahwa retribusi adalah iuran masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 pasal 26, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup : 1. 2. 3.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Perusahaan daerah dibentuk atas dasar pertimbangan ideologi (bahwa badan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara). Untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah dan untuk menghasilkan penerimaan bagi daerah. Ada dua fungsi pokok perusahaan daerah yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah, yang berarti harus memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 pasal 26, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dirinci menurut obyek pendapatan antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro Pendapatan bunga Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah Penerimaan keuntungan dari selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pendapatan denda pajak Pendapatam denda retribusi Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
k. l. m. n.
Pendapatan dari pengembalian Fasilitas sosial dan fasilitas umum Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
Belanja Daerah Belanja Daerah Menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2002. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yuwono dkk (2005) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah Beberapa hasil penelitian telah menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung. Dalam penelitian Adi (2006) menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.Penelitan yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) menunjukkan adanya pengaruh yang kuat belanja daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian Terdahulu Maimunah (2006) mengujiFlypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra. Hasil penelitian ini mengungkapkan terjadinya Flypaper Effect pada belanja daerah kab/kota di Pulau Sumatra. Pangabean (2009) menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Pajak daerah, Retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kab. Toba Samosiar. Tri Utami (2012) menguji Analisis Hubungan Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Rutin Kota Samarinda. Hasil penelitian ini
terdapat hubungan yang nyata antara Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah. Dan Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Samarinda. Wahyuddin (2012) menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara Simultan terhadap Belanja Daerah sedangkan secara Persial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang dan landasan teori dapat dibuat kerangka konseptual yang akan diteliti seperti pada gambar 1, adapun variabel dalam penelitian ini adalah : Pajak Daerah (X1) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah (X2) yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) adalah Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4) adalah Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah, Penerimaan keuntungan dari selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatam denda retribusi, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Keempat variabel tersebut, diduga berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Dalam penelitian ini ingin menguji hubungan antara indikator Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, sehingga kerangka pemikiran diatas terlihat pada paradigma konseptual penelitian berikut :
Pajak Daerah X1 Retribusi Daerah X2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan X3 Lain-lain pendapatn asli
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian daerah yang sah X4
Belanja Daerah (Y)
Hipotesis Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah. Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own resources revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Prakosa (2004), Syukriy dan Halim (2003) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama tax spend hyphotesis. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Harianto (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut : H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Belanja Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.Dengan adanya hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah guna melaksanakan pembangunan dan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.Pendapatan Asli Daerah yang terdiri Pajak Daerah, Retribusi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Feridan :2013). Landasan teori dan hasil temuan tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut : H3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruhsignifikan terhadap belanja daerah. 4. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.Dengan adanya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah guna melaksanakan pembangunan dan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Rangkuti, Habriani : 2010). Landasan teori dan hasil temuan tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :
H4 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Panggabean : 2009). H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.Menurut Kuncoro( 2001 ; 1-2 )Metode Kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Dimana pendekatan ini terdiri atas perumusan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisa hasil, dan mengimplemtasikan hasil. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kab/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Februari dan Maret 2013. Jenis dan Sumber Data Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan APBD Propinsi Sulawesi Selatan yang menyangkut PAD dan Belanja Daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik Pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan dokumen atau laporan tertulis dari Badan pengelola Kekayaan Daerah Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya akan dilakukan pengolahan data yang diperoleh. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini sebanyak 24 kab/kota se Sulawesi Selatan mulai tahun 2009 sampai 2011, dan seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2001: 61) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel Metode Analisis 1. Model Regresi Hipotesis penelitian diuji dengan metode analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di propinsi sulawesi selatan, adalah sebagai berikut : Y=β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Untuk menjabarkan formulasi di atas kedalam model penelitian ini, dapat ditulis sebagai berikut : Dimana Y = Belanja Daerah X1=Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan X4 = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah βo = Konstanta β1-β4 =Koefisien regresi e = Variabel Gangguan (standar error) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Berganda Koefisien Determinasi. Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya belanja daerah yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Tabel 1. Model Summary b
Model Summary Model
R
1
Adjusted R Square
R Square .829
a
.687
Std. Error of the Estimate
.668
Durbin-Watson
.16007
1.939
a. Predictors: (Constant), LnX4, LnX2, LnX3, LnX1 b. Dependent Variable: LnY
Sumber : Olahan Data (Lampiran) Pada tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R Squared (R2) sebesar 0,687, hal ini berarti 68,7% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan sisanya (100% - 68,7% = 31,3%) dijelaskan sebab yang lain diluar model. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut : Tabel 2. Hasil Uji F b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
3.607
4
.902
Residual
1.640
64
.026
Total
5.246
68
F 35.187
Sig. .000
a
a. Predictors: (Constant), LnX4, LnX2, LnX3, LnX1 b. Dependent Variable: LnY
Sumber : Olahan Data (Lampiran) Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 35,187 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja daerah. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Uji Signifikasi Parsial (Uji t). Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat di gunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut : Tabel 3. Hasil Uji t Unstandardized Coefficients Model 1
Std. Error
B (Constant)
14.778
.664
LnX1
.133
.028
LnX2
.082
LnX3 LnX4
Standardized Coefficients Beta
Correlations T
Sig.
Zeroorder Partial
Part
22.240
.000
.527
4.790
.000
.764
.514
.335
.036
.238
2.262
.027
.615
.272
.158
.040
.034
.101
1.184
.241
.339
.146
.083
.091
.026
.259
3.468
.001
.404
.398
.242
a. Dependent Variable: LnY
Sumber : Olahan Data (Lampiran) Tabel di atas menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah provinsi Sulawesi Selatan yang dimasukkan dalam model persamaan regresi berganda. Selanjutnya dimasukan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut : Y = 14,778B0 + 0.133 X1 + 0.082 X2 + 0.040 X3 + 0.091 X4 Hasil Pengujian Hipotesis Berdasarkan pada hasil analisis sebelumnya sudah dapat diketahui pengaruh masingmasing variabel bebas yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya hasil pegujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Hipotesis 1 (H1) Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah diterima, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai p = 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 (0,000 < 0,05), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik pajak daerah berpengaruh siginifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Hipotesis 2 (H2) retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah diterima, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai p = 0,027 lebih kecil dari alpha 0,05 (0,027 < 0,05), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik retribusi daerah berpengaruh siginifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Hipotesis 3 (H3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah ditolak, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai p = 0,241 lebih besar dari alpha 0,05 (0,241 > 0,05), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh siginifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Hipotesis 4 (H4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah diterima, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai p = 0,001 lebih kecil dari alpha 0,05 (0,001 < 0,05), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh siginifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Hipotesis 5 (H5) pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah diterima, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai p = 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 (0,000 < 0,05), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh siginifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Berdasarkan hasil uji simultan dapat diketahui pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Saran. 1. Penerimaan PAD dari sektor Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, untuk itu disarankan bagi pemerintah daerah Kab/Kota untuk lebih menggali potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya, untuk dijadikan suatu usaha, guna meningkatkan penerimaan asli daerah. 2. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan untuk itu disarankan pemda lebih memberikan perhatian serius pengelolaan untuk ketiga sektor ini, karena terbukti ke tiga sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja daerah.. 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah data (n) agar hasil penelitian lebih representative dan memperluas daerah penelitian, tidak terbatas pada Provinsi Sulawesi Selatan. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. 2010, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Halim.Abdul. 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
. 2001, Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta . 2001, Mengenai Akuntansi dan Neraca Awal Dalam Kaitannya Dengan Reformasi, Keuangan Daerah, UFP AMP YKPN, Yogyakarta. Henri Edison H.Pangabean. 2009, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung Jawaban dan Pengawasan keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dirjen OTDA DEPDAGRI, Jakarta, 2002. Maimunah, Mutiara. 2006, Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera, STIE Musi Palembang, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. Mudrajad Kuncoro 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah : reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga Jakarta. Mardiasmo. 2002,Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta. ________ 2004 Perpajakan, Andi Yokyakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Redjo, Samagio Ibnu 1998. Keuangan Pusat dan Daerah, BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas Padjajaran, Bandung. Setiaji, Wirawan. Dan Adi Priyo Hari. 2007, "Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah telah Mengalami Pergeseran?(Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali). Sriwahyuni. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Indonesia", Tesis Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006, Jakarta. Sumitro, Rochmat. 1987. Azas dan Dasar Perpajakan, Eresco. Bandung. Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi, Yokyakarta. Syamsi, Ibnu. 1994. Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Rineka Cipta. Jakarta Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F. Husain 1997, Perpajakan, Yokyakarta, Akademi manajemen perusahaan YKPN. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ---------------- Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ---------------- Nomor. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wahyuddin, 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu” Tesis Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Yuwono, Sony. DKK. 2005. Penganggaran Sektor Publik, Bayumedia Publising, Surabaya.
