PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN BOALEMO (Studi Pada Kantor BadanPengelolaanKeuangandanAset Daerah KabupatenBoalemo)
Fitriyani NIM: 921 409 073 PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ABSTRAK Bimbingan Bapak La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA dan Ibu Hj. Valentina Monoarfa, SE., MM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo. pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo mencapai 57,7%, sisanya sebesar 42,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah.
PENDAHULUAN Amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah ini juga diatur dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, (Darise, 2009: 2). Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian Daerah untuk pengalokasian anggaran dalam APBD. Kemandirian daerah dalam APBD tersebut sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal
dari potensi daerah (bukan sumber pendapatan dari bantuan) maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pada situasi ekonomi yang tidak stabil, serta seluruh potensi ekonomi masyarakat berada dalam tingkat pertumbuhan yang paling rendah, maka kemandirian daerah dalam PAD dan APBD sangat dibutuhkan agar sasaran pemberian stimulasi benar-benar sesuai dengan potensi daerah. Sebab, apabila dibandingkan dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan lebih mengenal kebutuhan masyarakat di daerahnya. (Soekarwo, 2003: 95). Berikut merupakan data sumber pendapatan asli daerah pada Kabupaten Boalemo periode 2008-2012: Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo (dalam Miliar)
Tahun
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi daerah
2008
1,267,879,284
2,322,036,271
2009 1,617,347,094 2,661,484,975 2010 1,563,947,745 3,156,498,283 2011 1,957,226,023 4,457,016,608 2012 6,099,592,849 3,441,105,597 Sumber: Kantor BPKD,Tahun 2008-2012
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan 602,786,670 1,301,245,874 1,796,814,878 3,403,095,115 4,917,201,247
Lain-lain PAD yang sah
Jumlah
9,540,943,684
13,733,645,909
4,618,415,980 3,365,276,272 4,759,727,000 9,048,061,185
10,198,493,923 9,882,537,178 14,577,064,764 23,505,960,878
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi, kecuali pada sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Sumber pendapatan asli daerah, dan belanja daerah Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Boalemo (dalam miliar) Tahun
PAD
Belanja daerah
%
2008
13,733,645,909.85
319,689,114,811.63
97.46%
2009
10,198,493,923.55
327,840,692,077
61.36%
2010
9,882,537,178.13
326,257,272,015.68
67.36%
2011
14,577,064,746
390,986,841,366
119.38%
2012 23,505,960,878 414,972,428,002 Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Boalemo, Tahun 2008-2012
106.63%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tabel. Menunjukkan bahwa jumlah PAD belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja daerah, sehingga daerah membutuhkan tambahan dana dari pusat. Untuk memenuhi belanja daerah kepada pusat masih sangat besar. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah Kabupaten Boalemo, sudah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya untuk membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat agar tercapainya tujuan otonomi daerah.
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Dengan adanya sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Boalemo dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi, kecuali pada sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. 2. Jumlah PAD belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja daerah, sehingga masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.
Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo?
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Secara toritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan tentang Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah dalam pemerintah daerah. Disamping itudiharapkan pula dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo untuk memanfaatkan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang setiap tahun meningkat, sehingga tercipta kemandirian otonomi daerah. Disamping itu diharapakan pula untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang datang.
Kajian Teori Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah
ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2004: 91).
Pajak Daerah Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung,
yang
hasilnya
digunakan
untuk
membiayai
pengeluaran
Negara
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. 1. Menurut (Siahaan, 2010: 64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Retribusi daerah Menurut Mardiasmo (2000: 14) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2)
Bagian
laba
atas
penyertaan
modal
pada
perusahan
milik
pemerintah/BUMN,dan 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
Belanja Daerah Menurut Mahsun (2011: 95) mengemukakan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurang ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Klasifikasi Belanja Daerah Belanja daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu: 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2.
Belanja langsung
Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kerangka Pemikiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan/
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap
Hipotesis Penelitian Hipotesis berarti pendapat yang kebenaranya masih rendah atau kadar kebenaranya masih belum meyakinkan. Menurut Kuncoro, (2009) hipotesis adalah jawaban sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Tempat dan Waktu Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor BPKD Kabupaten Boalemo. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih dari bulan Mei sampai dengan Juni 2013.
Desain Penelitian Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variable X mempengaruhi terhadap Belanja Daerah sebagai variabel Y. X
Y
Keterangan: X= Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y= Belanja Daerah
Definisi Operasional Variabel Penelitian 1. Variabel X (Pendapatan Asli Daerah) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 2. Variabel Y (Belanja Daerah) bahwabelanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurang ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.Belanja daerah terdiri dari dua komponen, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Populasi Dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Boalemo selama 5 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Penelitian ini mengambil data selama 5 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan adalah 5 data Laporan Keuangan.
Tekhnik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari data yang telah tersedia dalam data internal instansi yang dijadikan objek penelitian yaitu berupa dokumen atau arsip yang berbentuk laporan target dan realisasi APBD, berupa data time series (runtut waktu) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, yang kemudian dibagi menjadi 20 Periode (Kuartalan) yakni 2008. 1 – 2012. 4 yang dilakukan dengan cara interpolasi data tahunan menjadi (Insukindro, dalam Buluatie, 2012) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Q1 = ¼ {yt - 4.5 / 12 (yt - yt-1) } Q2 = ¼ {yt - 1.5 / 12 (yt - yt-1) } Q3 = ¼ {yt + 1.5 / 12 (yt - yt-1) } Q4 = ¼ {yt + 4.5 / 12 (yt - yt-1) } Dimana Q1, Q2, Q3, dan Q4 adalah data kuartalan yang dicari, sedangkan Yt dan Yt-1 adalah data tahunan pada tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya.
Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi sederhana adalah analisis mengenai satu variabel independen dengan satu variabel dependen.
Analisis Regresi Sederhana Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2012:270) adalah sebagai berikut: = +
Keterangan: y: Pendapatan Asli Daerah : Belanja Daerah : Konstanta : Koefisien regresi
Untuk kemudahan dalam perhitungan digunakan jasa komputer berupa software dengan program SPSS. Pengujian Asumsi Klasik Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah
model regresi benar benar
menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:
Uji Normalitas hipotesis yang akan diuji adalah: H : P = 0
artinya variabel independent tidak ada autokorelasi positif terhadap variabel dependent.
Ha : P > 0
artinya variabel independen ada autokorelasi positif terhadap variabel dependen.
Hipotesis Statistik Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:
: β = 0, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah
: β ≠ 0,
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Gambaran Lokasi/Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo secara resmi terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Boalemo No. 15 tahun 2005 sampai dengan sekarang, yang organisasinya terdiri dari kepala badan, bagian tata usaha, bidang pendapatan, bidang belanja, bidang kekayaan dan asset daerah, bidang pembukuan, dan pelaporan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis (UPT).
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai fungsi: Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Tata Usaha, Sub Bagaian Keuangan, Bagian Pendapatan, Bidang Belanja, Bidang Kekayaan dan Aset, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Kelompok Jabatan dan fungsional, Unit Pelaksana Tugas (UPT).
Pendapatan Asli Daerah Perkembangan jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh Kabupaten Boalemo selama tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut:
Perkembangan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkangambar diatas terlihat bahwa jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh Kabupaten Boalemo selama tahun 2007 sebesar 11,56 milyar yang kemudian meningkat menjadi 13,73 milyar pada tahun 2008. Jumlah PAD Kabupaten Boalemo mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 10,20 milyar dan pada tahun 2010 kembali menurun menjadi 9,88 milyar rupiah. Pada tahun 2011, jumlah PAD Kabupaten Boalemo meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2010 menjadi 14,58 milyar rupiah dan pada tahun 2012 kembali meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23,51 milyar rupiah. Belanja Daerah
Perkembangan jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Boalemo selama tahun 20072012 adalah sebagai berikut:
Gambar
4:
Perkembangan jumlah realisasi Belanja Daerah Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa jumlah belanja daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo pada tahun 2007 sebesar 268,87 milyar rupiah yang kemudian meningkat menjadi 319,69 milyar pada tahun 2008. Pada tahun 2009 jumlah belanja daerah Kabupaten Boalemo kembali mengalami peningkatan menjadi 327,84 milyar. Jumlah belanja Kabupaten Boalemo mengalami sedikit penurunan menjadi 326,26 milyar pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 jumlah belanja daerah Kabupaten Boalemo meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2010 menjadi 390,99 milyar rupiah dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 414,97 milyar rupiah.
Interpolasi Data Data mengenai realisasi PAD dan belanja daerah yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data tahunan dengan lama pengamatan 6 tahun (2007-2012). Disisi lain analisis regresi yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh dari PAD terhadap belanja daerah, sebagaimana analisis statistika parametrik lainnya, harus memenuhi jumlah sampel tertentu (minimal 20 sampai 30 data). Untuk keperluan tersebut maka data tahunan yang dimiliki terlebih dahulu diinterpolasi menjadi data kuartalan (Insukindro, 2000).
Hasil interpolasi data tahunan menjadi kuartalan adalah sebagai berikut: interpolasi data tahunan Tahun 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 2009.4 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3 2011.4 2012.1 2012.2 2012.3 2012.4
Pendapatan Asli Daerah 1,806,669,293.65 2,529,337,011.10 3,252,004,728.56 3,974,672,446.02 3,229,883,749.60 3,365,568,901.51 3,501,254,053.42 3,636,939,205.32 2,881,043,979.60 2,660,096,980.46 2,439,149,981.32 2,218,202,982.17 2,500,255,239.42 2,480,507,942.83 2,460,760,646.24 2,441,013,349.65 3,204,154,227.01 3,497,562,200.00 3,790,970,173.00 4,084,378,145.99 5,039,406,207.13 5,597,462,215.38 6,155,518,223.63 6,713,574,231.88
Belanja Daerah 42,010,360,165.92 58,814,504,232.28 75,618,648,298.65 92,422,792,365.01 75,157,640,288.87 78,334,065,898.23 81,510,491,507.59 84,686,917,116.95 81,195,962,650.62 81,705,436,229.71 82,214,909,808.79 82,724,383,387.88 81,712,763,634.67 81,613,799,880.84 81,514,836,127.00 81,415,872,373.17 91,678,313,214.91 95,723,911,299.30 99,769,509,383.70 103,815,107,468.09 101,494,458,253.38 102,993,557,418.13 104,492,656,582.88 105,991,755,747.63
Uji Normalitas Data Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian.Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.Untuk melakukan pengujian asumsi normalitas data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian metode Kolmogorov Smirnov.
Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: One-Sample Kolmogrov-SmirnovTest N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive
Belanja Daerah 24 85358860555.6 14834029282.2 -181 -154
Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal b. Calculated from data. Sumber Data Olahan, 2013
-181 888 410
Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai Kolomogorov Smirnov untuk variabel belanja daerah adalah sebesar 0,888 dengan nilai signifikansi sebesar 0,410. Jika nilai signifikansi ini dibandingkan dengan nilai alpha (0,05), maka nilai signfikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai alpha sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel belanja daerah telah berdistribusi normal.
Hasil Analisis Regresi Setelah asumsi normalitas terpenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk mengetahui bentuk pengaruh dari jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo selama tahun 2007-2012. Model analisis regresi yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:
Y = β0 + β1 X Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut: Coefficients Mode
Unstandardized B
Coefficients
Std. Error 1 (Constant) 54439386137.705 6E+009 Pendapatan Asli Daerah 8.891 1.622 a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Standarized Coefficients Data .760
Sumber Data Olahan, 2013 Berdasarkan hasil analisis diatas maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
Y = 54.439.386.137,71 + 8,891X Interpretasi dari model analisis regresi diatas adalah sebagai berikut: 1. Rata-rata jumlah belanja daerah Kabupaten Boalemo selama tahun 2007-2012 jika pengaruh dari PAD diabaikan adalah sebesar 54,44 milyar rupiah per tahun 2. Terdapat pengaruh positif dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Semakin besar jumlah PAD yang berhasil diperoleh Pemda maka alokasi belanja daerah Kabupaten Boalemo juga akan semakin besar. Peningkatan jumlah PAD sebesar 1 milyar rupiah akan meningkatkan belanja daerah sebesar 8,89 milyar rupiah.
Pengujian Hipotesis nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 8,891 dengan nilai signifikansi 0,000 (sangat kecil). Jika nilai signifikansi ini dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 5% (0,05) maka nilai signifikansi ini masih lebih kecil dari nilai alpha sehingga Ho ditolak. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo selama tahun 2007-2012.
Interpretasi Koefisien Determinasi Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan diatas diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebagai berikut: Model Summary
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Model 1 .760 .577 .558 1E+010
a. Predictors: (Constant) Pendapatan Asli Daerah Sumber Data Olahan, 2013
Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh nilai R-square sebesar 0,577. Nilai ini berarti bahwa realisasi pendapatan asli daerah mempengaruhi 57,7% variasi perubahan alokasi jumlah belanja daerah Kabupaten Boalemo selama tahun 2007-2012 sedangkan sisanya sebesar 42,3% perubahan alokasi belanja daerah Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh variabel lain.
Pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah mempengaruhi 57,7% variasi perubahan alokasi jumlah belanja daerah Kabupaten Boalemo selama tahun 2007-2012 sedangkan sisanya sebesar 42,3% perubahan alokasi belanja daerah Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh variabel lain. Saran Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran bagi pemerintah Kabupaten Boalemo yaitu: 1. Diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar semakin besar dana yang digunakan untuk belanja daerah diperoleh dari sumber ekonomi daerah sendiri, bukan mengharapkan dana dari pemerintah pusat. 2. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik secara kedepan dapat melakukan alternatif untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitiannya, karena bisa saja hasil penelitiannya akan berbeda jika dilakukan pada daerah lain.
DAFTAR PUSTAKA
Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang Darise, nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah. Gramedia ___________. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks Halim, Abdul., Kusufi, Muhamad syam. 2007. Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat ___________. 2004. Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode riset untuk bisnis dan ekonomi. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi ___________. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi 2006 Marlina. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (Studi kasus pada Kabupaten/kota di Sumatera Barat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Renyowijoyo, Muidro. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Mitra wacana media Republik Indonesia. UU. No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan retribusi daerah ___________. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ___________. UU. No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Republik Indonesia UU. No. 18 Tahun 1997 Soekarwo. 2003. Berbagai permasalahan keuangan daerah. Surabaya: Airlangga University Press Sugiyono, 2012. Statistika untuk penelitian CV. Alfabeta. Cet. 19 2011. Bandung __________. 2007. Statistika Bisnis. Bandung Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang Yani, ahmad. 2009. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Jakarta: Raja grafindo persada
