PENGARUH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE

PENGARUH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE 2001-2007

Oleh: Agis Andriansyah Hidayat NIM: 204082002459

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

PENGARUH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE 2001-2007

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh Agis Andriansyah Hidayat NIM: 204082002459

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yahya Hamja, MM

Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si

NIP. 130 676 334

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

Hari ini Jumat Tanggal 12 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Agis Andriansyah Hidayat

NIM:

204082002459 dengan judul Skripsi ”PENGARUH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE 2001-2007”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 Desember 2008

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Amilin, SE., Ak., M.Si Ketua

Rahmawati, SE., MM Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli

Hari ini Senin Tanggal 22 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Agis Andriansyah Hidayat NIM: 204082002459 dengan judul Skripsi ”PENGARUH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE 20012007”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 22 Juni 2009

Tim Penguji Ujian Skripsi

Dr. Yahya Hamja, MM Ketua

Rahmawati, SE., MM Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI Nama Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Agama Status Perkawinan Alamat Telepon/ Hp Email

Agis Andriansyah Hidayat Laki-laki Pandeglang, 24 Agustus 1986 Islam Belum Menikah Kp/Desa Cigandeng RT 02/RW 01 N0. 01 Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang - Banten : (021) 94842215 / 085219203643 : [email protected]

: : : : : :

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL 1. 2. 3. 4.

SDN Cigandeng I Menes-Pandeglang MTs MA Pusat Menes-Pandeglang SMAN 4 Pandeglang S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi

1998 2001 2004 2004-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI 1. BEM Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 2. BEM Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Anggota Divisi Seni dan Budaya Anggota Divisi Kerohanian

2005-2006 2006-2007

The Influence of Acceptance Income Original Area to Budget Area Sub Province Serang Period 2001-2007 By: Agis Andriansyah Hidayat

ABSTRACT

The purpose of this research is to know influence of Acceptance Income Original Area to Budget Area is Sub-Province Serang Period 2001-2007. The variable used in this research is Acceptance Income Original Area (X) as an independent variable to Budget Area (Y) as a dependent variable. The data have been taken in this research obtained from Finance Organizer and Asset Area on Duty (DPKAD) Sub-Province Serang in the form of report realization Acceptance Income Original Area and Budget Area Period 2001-2007. This research use simple regression linear method with statistic t-test, correlation test, and determination test. The result of the research to indicate that Acceptance Income Original Area influence to Budget Area in Sub-Provinces Serang Period 2001-2007 with coefficient determination is 0,931 or 93,1%. Acceptance Income Original Area has positive correlation with Budget Area of equal to 0,965 or 96,5%. Statistic t-test indicate level significant is 0,000 < 0,05 it means that Acceptance Income Original Area influence significant to Budget Area Sub Province Serang.

Keyword: Acceptance Income Original Area, Budget Area

Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Periode 2001-2007 Oleh: Agis Andriansyah Hidayat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Periode 2001-2007. Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (X) sebagai variabel bebas terhadap Anggaran Belanja Daerah (Y) sebagai variabel terikat. Data yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang berupa laporan realisasi Penerimaaan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Belanja Daerah Periode 2001-2007. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan uji koefisien determinasi, uji koefisien korelasi, dan uji t-statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang tahun 2001-2007 dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,931 atau 93,1%. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan (korelasi) positif dengan Anggaran Belanja Daerah sebesar 0,965 atau 96,5%. Uji t-statistik menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 artinya bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang.

Kata kunci: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Belanja Daerah

KATA PENGANTAR

  



Alhamdulillahi Robill ‘Aalamiin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kepada-Nya kita memohon pertolongan dan ampunan. Kepada-

Nya kita memohon petunjuk dan hidayah dari-Nya. Kepada-Nya kita wajib bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan dan kesulitan telah penulis hadapi. Namun, berkat petunjuk dan hidayah Allah SWT, dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang tidak pernah mengenal kata lelah dan tak pernah berhenti untuk mencurahkan keringat dan air mata untuk merawat, mendidik, membesarkanku dengan penuh rasa kasih sayang, tulus, dan sabar. Do’a yang kalian panjatkan kepada Allah SWT dengan tetesan dan cucuran air mata dalam setiap sujud, dzikir demi kesuksesan buah hatinya telah memberikan semangat dalam setiap langkah kehidupanku. Semoga segala ukiran indah yang telah mereka perbuat menjadi penyebab atas turunnya Rahmat dan Ampunan-Mu dan menjadi sebab lindungan-Mu di setiap langkah kehidupan mereka. Amiin 2. Terimakasih untuk adik-adiku tersayang Apep, Anres, Melis dan Melsa yang telah memberikan semangat dalam setiap langkahku dan memberikan warna yang begitu indah dalam hidupku. Adiku Apep yang selalu setia menemaniku disaat suka maupun duka yang telah banyak membantu dan memotivasi selama pembuatan skripsi A’a. Semoga Apep juga cepat selesai kuliahnya, Amiin. A’a sayang kalian semua. 3. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan dan ketulusan yang Bapak berikan menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai kapanpun. 4. Bapak Afif Sulfa SE., Ak, M.Si selaku Dosen pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan, motivasi dan waktu yang telah diberikan, semoga segala kebaikan dan ketulusan yang Bapak berikan menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai kapanpun.

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Bapak Afif Sulfa SE, AK., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Yessi Fitri SE, AK., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi. 7. Para penguji ujian komprehensif: Prof. Dr. Abdul Hamid MS, Amilin SE., AK., M.Si, Rahmawati, SE., MM. 8. Para penguji ujian Skripsi: Prof. Dr. Abdul Hamid MS, Dr. Yahya Hamja, MM, Rahmawati, SE., MM. 9. Seluruh Dosen FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu. 10. Segenap Staf Tata Usaha FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Mba Ani, Ka Isma, Pak Sukmadi, Mas Sendy, Mas Alfred, terimakasih atas pelayanan yang telah diberikan. 11. Bapak Drs. M. Juhro terimakasih telah banyak memotivasi penulis. 12. Bapak Yudi Tuchlani, SH selaku Kabid Wasbang dan Kewaspadaan Nasional dan Bapak Yul Syafril, SH selaku Kasubid Wasbang dan Kewaspadaan Nasional Kabupaten Serang, Teh Ratih Astri, serta seluruh pegawai Badan Kesbang Politik, Linmas, dan Pol PP Kabupaten Serang. 13. Bapak Drs. H. Toto Suharto, M.Si Selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang dan Ibu Dra. Hj. Emi Selaku Sekretaris DPKAD Kabupaten Serang. 14. Bapak Soleh Muslim, Bsc Selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan. 15. Bapak Iman Farid S, Sos Selaku Kasi Anggaran dan Perbendaharaan, yang telah banyak membantu dan memotivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak. Serta seluruh pegawai DPKAD Kabupaten Serang terimakasih atas bantuannya. 16. Teman-teman terbaiku: Juni, Gita, Ka Edi, Andi, Khoir terimakasih atas bantuannya. Sahabat-sahabat terbaikku dikampus: Ferdi, Edy, Ama, Santo, Syifa, Indah, Ka Reni, Nanang, Andi, Dika, Uchu, Nanda, Herlina, dan semua sahabatku di Akuntansi 2004, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 17. Teman-teman kosan Kasim, Iyan, Ado, Oby, Fauzi, Rifki, Fahri, Jay, Agung, Nasir, Dadang, Agus, Iin, terimakasih atas bantuan dan motivasinya.

18. Pihak-pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu, penulis akan selalu mengingat atas kebaikan dan doa-doanya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Juni 2009

Agis Andriansyah Hidayat

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI .............................

i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ...........................

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI............................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ....................................................................

iv

ABSTRACT ................................................................................................

v

ABSTRAK ..................................................................................................

vi

KATA PENGANTAR.................................................................................

vii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

x

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR...................................................................................

xiii

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xiv

BAB. I. PENDAHULUAN A. ...........................................................................................Latar Belakang Penelitian..........................................................

1

B. ...........................................................................................Perumusan Masalah ...........................................................................

5

C. ...........................................................................................Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................................

5

1. Tujuan Penelitian .................................................................

5

2. Manfaat Penelitian ...............................................................

6

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA A. Dasar-dasar Perpajakan.............................................................

7

1. Pengertian Pajak ..................................................................

7

2. Fungsi Pajak ........................................................................

8

3. Asas Pemungutan Pajak .......................................................

9

4. Jenis-jenis Pajak...................................................................

10

5. Sistem Pemungutan Pajak ....................................................

12

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD).................................................

13

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)............................................

14

a. Pajak Daerah ....................................................................

14

b. Retribusi Daerah ..............................................................

18

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan......

22

d. Lain-lain PAD yang Sah...................................................

22

C. Anggaran Belanja Daerah dalam APBD....................................

23

D. Penelitian Sebelumnya..............................................................

25

E. Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya ....

27

F. Kerangka Pemikiran .................................................................

27

G. Hipotesis...................................................................................

28

BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................

29

B. Metode Penentuan Sampel........................................................

29

C. Metode Pengumpulan Data.......................................................

30

D. Metode Analisis .......................................................................

30

E. Operasional Variabel Penelitian................................................

34

BAB. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..........................................

35

1. Kabupaten Serang ................................................................

35

a. Sejarah Kabupaten Serang ...............................................

35

b. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang .......

40

c. Keadaan Wilayah Kabupaten Serang ...............................

41

2. DPKAD Kabupaten Serang..................................................

42

B. Penemuan dan Pengolahan Data ...............................................

50

1. Temuan dan Pembahasan ...................................................

50

2. Pengolahan Data dan Hasil Pengujian Statistik.....................

56

a. Uji Normalitas..................................................................

57

b. Uji Hipotesis ....................................................................

58

BAB. V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan ..............................................................................

66

B. Implikasi ..................................................................................

67

C. Saran ......................................................................................

68

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

69

LAMPIRAN ................................................................................................

73

DAFTAR TABEL

Nomor

Keterangan

Halaman

3.1

Kriteria Korelasi

33

4.1

Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang Tahun 2001-2007

50

4.2

53

4.3

Kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001-2007 Daftar Realisasi PAD dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001-2007

4.4

Hasil Uji Koefisien Determinasi

58

4.5

Hasil Uji Koefisien Korelasi

60

4.6

Hasil Uji t-statistik

63

DAFTAR GAMBAR

56

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Kerangka Pemikiran

27

4.1

Hasil Uji Normalitas

57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Keterangan

1

Hasil Output SPSS

2

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Serang Tahun 2001-2007 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Serang Tahun 2007 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang dan Tenaga Kerja di Kabupaten Serang Tahun 2007 Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang Surat Keterangan Riset

3 4 5 6

Halaman 73 77 90 91 92 93

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Disahkannya UU No. 22 tahun 1999 (direvisi dengan UU No.32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 (direvisi dengan UU No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD (Setiaji dan Adi, 2007). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan

oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-Nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-Nya (Sidik, 2002 dalam Setiaji dan Adi, 2007). Menurut Ahmad Yani (2008:51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: 1. pajak daerah 2. retribusi daerah 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu syarat utama keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undangundang Nomor 5 tahun 1974. Sehingga kepada daerah diharapkan agar mampu mengoptimalkan penerimaan-penerimaan dari sektor ini dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan kepada pemerintah pusat (Sofwani dkk., 2005). Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Dengan meningkatnya pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat, sehingga penerimaan PAD pun akan meningkat. Sidik (2002) dalam

Harianto dan Adi (2007), menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka pemerintah daerah akan terus mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi andalan dalam APBD. Sumber utama pembangunan suatu daerah harus dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah tidak bergantung dari subsidi pusat (Tjip Ismail, 2004 dalam Ariyanto, 2006). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD. Alokasi anggaran belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pembangunan. Kebijakan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan yaitu peningkatan kemakmuran yang merata, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas yang mantap (www.dipenda.go.id dalam Abdullah, 2004). Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Banten. Propinsi Banten merupakan Propinsi yang muda yang berdiri pada tanggal 4 Oktober 2000. Pembentukan Propinsi ini menjadikan Kabupaten Serang sebagai pusat pemerintahan, sehingga dalam perkembangannya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah melalui sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat dari tahun 2001-2007 realisasi penerimaan PAD Kabupaten Serang mengalami peningkatan.

Indikasi-indikasi di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. Selain itu, alasan lain yang mendasari penelitian ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya: Adam Hesa (2006) dengan judul “Analisis Hubungan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) Kota Depok Periode 2000-2004”. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Depok. Ariyanto (2006) dengan judul “Analisa Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Depok Tahun 2000-2005”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Arniyanti Ayuningtyas (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah" (Studi Kasus Pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Berdasarkan penelitiannya disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum dan sesudah otonomi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan tinjauan penulis terhadap peneliti sebelumnya, untuk itu penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Periode 2001-2007”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan yaitu apakah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. 2. Manfaat Penelitian Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya: a. Bagi penulis, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dibidang ekonomi dan perpajakan yang diperoleh selama dibangku kuliah, khususnya mengenai PAD dan Anggaran Belanja Daerah. b. Bagi instansi terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yaitu: 1) Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan PAD. 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevalusai efektifitas dan efisiensi penggalian sumber-sumber penerimaan PAD. c. Bagi masyarakat yaitu dapat memberikan gambaran tentang pentingnya penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah.

d. Bagi Akademik yaitu dapat menambah informasi tentang PAD dan Anggaran Belanja Daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar-dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian berbeda, namun pada intinya dan tujuannya sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam Ilyas dan Burton (2004:4) yaitu: Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari 4 (empat) pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. b. Sifatnya dapat dipaksakan. c. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta). e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 2. Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2008:6), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur (reguler). a. Fungsi penerimaan (budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. b. Fungsi mengatur (reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2003:9-10), terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan, a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. b. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. c. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

4. Jenis-jenis Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2004:17), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan lembaga pemungutannya. a. Menurut Sifatnya 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara

berulang-ulang

pada

waktu-waktu

tertentu,

misalnya

Pajak

Penghasilan. 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. b. Menurut Sasaran/ Objeknya 1) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan. 2) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan atau melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat tersebut dikumpulkan dan dimasukkan sebagai dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai. 2) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten): Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Erly Suandy (2005:136), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. a. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan

ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka official assessment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formal, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus. b. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka self assessment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil, artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya pajak (tatbestand). Untuk mensukseskan self assessment system ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain: 1. Kesadaran wajib pajak (Tax consciousness) 2. Kejujuran wajib pajak 3. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (Tax mindedness) 4. Kedisiplinan wajib pajak (Tax disciplin) c. Witholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ahmad Yani (2008:51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan asli daerah yang potensinya berada didaerah dan dikelola oleh pemerintah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah (Soeratno dan Soeparmono, 2002:15). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari: a. Pajak Daerah 1) Dasar Hukum Menurut Mardiasmo (2006:12), dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000. 2) Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2006:12), beberapa pengertian yang terkait dengan pajak daerah antara lain: a) Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. c) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. d) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. e) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 3) Sistem Pemungutan Pajak daerah Menurut Marihot P. Siahaan (2005:69), pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini: a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari system self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). b) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari system official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak, setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. c) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari system withholding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain perusahaan listrik negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. 4) Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:13), pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu: a) Pajak Propinsi, terdiri dari: 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 7. Pajak Parkir 8. Pajak Lain-lain. 5) Tarif Pajak Menurut Mardiasmo (2006:13), tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar: a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 5% (lima persen). b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 10% (sepuluh persen).

c) Pajak Bahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen). d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air

Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen). e) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen). f) Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen). g) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). h) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen). i) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen). j) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen). k) Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 ditetapkan seragam diatur di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 s/d 11 ditetapkan dengan peraturan daerah. b. Retribusi Daerah 1) Dasar Hukum Menurut Marihot P. Siahaan (2005:431), pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang- undang Nomor 18 tahun 1997. 2) Pengertian Retribusi Daerah Menurut Mardiasmo (2006:14), beberapa pengertian yang terkait dengan retribusi daerah antara lain:

a) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. b) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. c) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemampuan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. d) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. e) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk

pembinaan,

pengaturan,

pengendalian

dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 3) Jenis Retribusi Daerah Menurut Mardiasmo (2006:15), jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: a) Retribusi Jasa Umum Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Retribusi Pelayanan Pasar 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan b) Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Pakaian Grosir dan atau Pertokoan 3. Retribusi Tempat Pelelangan 4. Retribusi Terminal 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Retribusi Tempat Penginapan 7. Retribusi Tempat Penyedotan Kakus 8. Retribusi Rumah Potong Hewan 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 11. Retribusi Penyebrangan di Atas Air 12. Retribusi Pengolahan Limbah cair

13. Retribusi Penjualan Produksi Daerah. c) Retribusi Perizinan Tertentu Jenis retribusi perizinan tertentu adalah : 1. Retribusi izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi izin Gangguan 4. Retribusi izin Trayek 4) Objek Retribusi Daerah Menurut Mardiasmo (2006:16), objek retribusi daerah terdiri dari: a) Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. b) Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. c) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk

pembinaan,

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 5) Subjek Retribusi Daerah Menurut Mardiasmo (2006:17), subjek retribusi daerah sebagai berikut: a) Retribusi jasa umum

adalah orang pribadi atau

badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. c) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah daerah. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Ahmad Yani (2008:73), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup: 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 2) Bagian

laba

atas

penyertaan

modal

pada

perusahaan

milik

pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. d. Lain-lain PAD yang Sah Menurut Ahmad Yani (2008:74), lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari: 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2) Jasa giro. 3) Pendapatan bunga.

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 8) Pendapatan denda pajak. 9) Pendapatan denda retribusi. 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 11) Pendapatan dari pengembalian. 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum. 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

C. Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004:61). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan

daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Sugianto, 2008:15). Anggaran adalah alat-alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah (Sugianto, 2008:16). Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Widjaja, 2002:67). Anggaran Belanja Daerah (ABD) merupakan bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Anggaran Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Arniyanti Ayuningtyas, 2008:30). Belanja daerah di Kabupaten Serang diantaranya belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Profinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Profinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

D. Penelitian Sebelumnya

Muhamad Adam Hesa (2006) meneliti “Analisis Hubungan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) Kota Depok Periode 2000-2004”. Berdasarkan penelitiannya disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap ABD Kota Depok, dengan koefisien korelasi untuk pajak daerah sebesar 0,838 dan retribusi daerah 0,943. Variabel yang sangat kuat berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) Kota Depok adalah retribusi daerah karena mempunyai korelasi yang tinggi yaitu sebesar 94,3%. Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh Adjusted R Square 0,847. Hal ini berarti Anggaran Belanja Daerah Kota Depok dapat dijelaskan oleh variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) sebesar 84,7%. Sementara hasil uji t menunjukkan signifikansi t sebesar 0,441 > 0,05 yang mengindikasikan pajak daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) Kota Depok. Sementara untuk hasil uji t-tabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,138 > 0,05 yang mengindikasikan bahwa retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) Kota Depok. Ariyanto “Analisa Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Depok Tahun 2000-2005”. Dari hasil penelitiannnya dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai hubungan (korelasi) positif dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 0,996 atau 99,6%. Pajak Daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap APBD dengan koefisien determinasi sebesar 0,991 atau 99,1%. Pajak Daerah berpengaruh

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Kota Depok dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Arniyanti Ayuningtyas (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah" (Studi Kasus Pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum otonomi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah otonomi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

E. Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya 1. Objek Penelitian dilakukan di Kabupaten Serang. 2. Sampel data penelitian yaitu selama kurun waktu 7 tahun dari tahun 2001-2007. 3. Variabel Independen yang digunakan adalah penerimaan PAD yaitu jumlah seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

F. Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Laporan Realisasi APBD Kabupaten Serang

Anggaran Belanja Daerah (Y)

Penerimaan PAD (X) Analisis Regresi Linear Sederhana Uji Koefisien Determinasi Uji Koefisien Korelasi Uji t-Statistik

Kesimpulan

G. Hipotesis

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir, maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah: Ha: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitiannya yaitu mengenai pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan memilih Kabupaten Serang sebagai objeknya. Dimana data dalam penelitian ini diperoleh Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder eksternal, yaitu suatu data yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang dalam bentuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang yaitu selama periode 7 tahun dari 2001-2007.

B. Metode Penentuan Sampel Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu model convenience sampling. Bentuk sampling ini termasuk kedalam metode pemilihan sampel nonprobabilitas dimana anggota sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau mudah untuk mengukurnya dan bersifat kooperatif dengan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002:130). C. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan antara lain: 1. Studi Kepustakaan Dalam metode ini secara langsung penulis memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berasal dari buku-buku, majalah, jurnal, internet, bahan-bahan kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini. 2. Penelitian lapangan ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilokasi objek penelitian yaitu pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan atas objek data dan kronologis suatu kegiatan, merekam, menghitung, serta mencatat data yang diperoleh. b. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab yang dilakukan pada pokok persoalan.

D. Metode Analisis Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang, maka peneliti menggunakan metode analisis statistik dengan pengujian sebagai berikut: 1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau

mendekati normal. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan: 1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2000:212). 2. Uji Hipotesis a. Persamaan regresi Persamaan regresi bertujuan untuk memprediksi besarnya variabel dependen (Anggaran Belanja Daerah) dengan menggunakan variabel independen (Penerimaan PAD) yang sudah diketahui besarnya. Uji hipotesis dilakukan dengan metode regresi sederhana. Metode ini dipilih karena penelitian dirancang untuk meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumus persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: Y = a + bX Dimana: Y = Variabel dependen yang diprediksi (Anggaran Belanja Daerah) X = Variabel independen (Penerimaan PAD) a = Konstanta b = Angka arah atau koefisien yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Hipotesis: H0 : Koefisien regresi tidak signifikan Ha : Koefisien regresi signifikan Kriteria pengujian Jika Anggaran Belanja Daerah < 0,05 maka H0 ditolak Jika Anggaran Belanja Daerah > 0,05 maka H0 diterima b. Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R2 (koefisien determinasi) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi (R2) yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:83).

c. Uji Koefisien Korelasi Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terdapat hubungan dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terdapat hubungan atau tidak, maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak (Santoso 2000:149152).

Menurut Sugiyono (2007) dalam Duwi Priyatno (2008:54) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: Tabel 3.1 Kriteria Korelasi 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

-

0,199 0,399 0,599 0,799 1,000

= = = = =

Korelasi sangat rendah Korelasi rendah Korelasi sedang Korelasi kuat Korelasi sangat kuat

d. Uji t- statistik Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen/terikat digunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan) (Ghozali, 2006:84-85).

E. Operasional Variabel Penelitian Penelitian ini menggunakan dua varibel yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro & Supomo, 2002:63).

1. Variabel Independen Penerimaan PAD adalah jumlah seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Variabel Dependen Anggaran belanja daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Kabupaten Serang a. Sejarah Kabupaten Serang Sejarah Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari pada sejarah Banten pada umumnya, karena Serang semula merupakan bagian dari wilayah Kerajaan/Kesultanan Banten yang berdiri pada Abad ke XVI dan Pusat Pemerintahannya terletak di Daerah Serang. Sebelum abad ke XVI, berita-berita tentang Banten tidak banyak tercatat dalam sejarah, konon pada mulanya Banten masih merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda, penguasa di Banten saat itu adalah Prabu Pucuk Umun, putera dari Prabu Sidaraja Pajajaran. Adapun pusat pemerintahannya bertempat di Banten Girang (± 3 Km di Selatan Kota Serang). Pada abad ke VI, Islam mulai masuk ke Banten di bawa oleh Sunan Gunung Jati atau Syech Syarifudin Hidayatullah yang secara berangsur-angsur mengembangkan Agama Islam di Banten dan sekitarnya serta dapat menaklukan pemerintahan Prabu Pucuk Umum (Tahun 1524-1525M). Selanjutnya beliau mendirikan Kerajaan/Kesultanan Islam di Banten dengan mengangkat puteranya bernama Maulana Hasanuddin menjadi Raja/ Sultan Banten yang pertama yang berkuasa ± 18 tahun (Tahun 1552-1570 M). Atas prakarsa Sunan Gunung Jati, pusat pemerintahan yang semula bertempat

di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan Banten lama (Banten lor) yang terletak ± 10 Km di Sebelah Utara Kota Serang. Setelah Sultan Hasanuddin wafat (Tahun 1570), digantikan oleh puteranya yang bernama Maulana Yusuf sebagai Raja Banten yang kedua (Tahun 1570-1580 M) dan selanjutnya diganti oleh Raja/Sultan ketiga, keempat dan seterusnya sampai dengan terakhir Sultan yang ke 21 (dua puluh satu) yaitu Sultan Muhammad Rafiudin yang berkuasa pada tahun 1809 sampai dengan 1816. Jadi periode Kesultanan/Kerajaan Islam di Banten berjalan selama kurun waktu: ± 264 tahun yaitu dari tahun 1552 s/d 1816. Pada zaman Kesultanan ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, terutama pada akhir abad ke XVI (Juni 1596), dimana orang-orang Belanda datang untuk pertama kalinya mendarat di Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis De Houtman dengan maksud berdagang. Namun sikap yang congkak dari orang-orang Belanda tidak menarik simpati Pemerintah dan Rakyat Banten saat itu, sehingga sering timbul ketegangan diantara masyarakat Banten dengan orang-orang Belanda. Pada saat tersebut, Sultan yang bertahta di Banten adalah Sultan yang ke IV adalah Sultan yang ke IV yaitu Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Kadir yang waktu itu masih belum dewasa/bayi, sedang yang bertindak sebagai walinya adalah Mangkubumi Jayanagara yang wafat kemudian pada Tahun 1602 dan diganti oleh saudaranya yaitu Yudha Nagara. Pada Tahun 1608 Pangeran Ramananggala diangkat sebagai Patih Mangkubumi. Sultan Abdul Mufakir mulai berkuasa penuh dari Tahun 1624 s/d Tahun 1651 dengan Ramananggala sebagai Patih dan Penasehat Utamanya.

Sultan Banten yang ke VI adalah Sultan Abdul Fatah cucu Sultan ke V yang terkenal dengan julukan Sultan Ageng Tirtayasa yang memegang tampuk pemerintahan dari Tahun 1651 sampai dengan 1680 (± selama 30 tahun). Pada masa pemerintahannya Bidang Politik, Perekonomian, Perdagangan, Pelayaran maupun Kebudayaan dan Agama berkembang maju dengan pesat. Demikian pula kegigihan dalam menentang Kompeni Belanda. Atas kepahlawanannya dalam perjuangan menentang Kompeni Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Sultan Ageng Tirtayasa dianugrahi kehormatan predikat sebagai Pahlawan Nasional. Pada waktu berkuasanya Sultan Ke VI ini, sering terjadi bentrokan dan peperangan dengan para Kompeni Belanda yang pada waktu itu telah berkuasa di Jakarta. Dengan cara Politik Adu Domba (Devide Et Impera) terutama dilakukan antara Sultan Ageng Tirtayasa yang anti Kompeni dengan puteranya yaitu Sultan Abdul Kahar (Sultan Haji) yang pro Kompeni Belanda dapat melumpuhkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya tidak berdaya dan menyingkir kepedalaman, namun dengan bujukan Sultan Haji, Sultan Ageng Tirtayasa dapat ditangkap, kemudian ditahan dan dipenjarakan di Batavia hingga wafatnya pada tahun 1692. Namun sekalipun Sultan Ageng Tirtayasa telah wafat, perjuangan melawan Belanda terus berkobar dan dilanjutkan oleh para pengikutnya yang setia dengan gigih dan pantang menyerah. Sejak wafatnya Sultan Ageng Tirtayasa, maka Kesultanan Banten mulai mundur (suram), karena para Sultan berikutnya sudah mulai terpengaruh oleh Kompeni Belanda, sehingga pemerintahannya mulai labil dan lemah.

Pada Tahun 1816 Kompeni Belanda dibawah pimpinan Gubenur Vander Capellen datang ke Banten dan mengambil alih kekuasaan Banten dari Sultan Muhammad Rafiudin. Belanda membagi wilayah menjadi tiga bagian/negeri (Kabupaten) yaitu Serang, Lebak, dan Caringin dengan Kepala Negerinya disebut Regent (Bupati), sebagai Bupati pertama untuk serang diangkat Pangeran Aria Adi Santika dengan Pemerintahannya tetap bertempat di Keraton Kalbon. Pada tanggal 3 Maret 1942, Tentara Jepang masuk ke Daerah Serang melalui Pulau Tarahan dipantai Bojonegara. Jepang mengambil alih Keresidenan yang pada waktu itu dikuasai oleh Belanda, sedangkan Bupatinya tetap dari pribumi yaitu RM Jayadiningrat. Kekuasaan Jepang berjalan selama kurang lebih tiga setengah tahun. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, kekuasaan Keresidenan beralih dari tangan Jepang kepada Republik Indonesia dan sebagai Residennya adalah KH. Tb Achmad Chatib serta sebagai Bupati Serang adalah KH. Sya’mun, sedangkan untuk Jabatan Wedana dan Camat-camat banyak diangkat dari para tokoh ulama. Dengan datangnya Tentara Belanda ke Indonesia yang menimbulkan Class/Agresi ke I sekitar Tahun 1946/1947. Daerah Banten/Serang menjadi Daerah blokade yang dapat bertahan dari masuknya serbuan Belanda, dan putus hubungan dengan Pemerintah Pusat yang pada saat itu di Yogyakarta, sehingga daerah Banten dengan ijin Pemerintah Pusat mencetak uang sendiri yaitu Oeang Republik Indonesia Daerah Banten yang dikenal dengan istilah ORIDAB. Pada tanggal 19 Desember 1948 pada waktu itu Class/Agresi II, baru Serdadu Belanda dapat memasuki Daerah Banten/Serang untuk selama 1 (satu)

Tahun dan setelah KMD Tahun 1949, Belanda meninggalkan kembali Daerah Banten/Serang, yang selanjutnya Daerah Serang menjadi salah satu Daerah Kabupaten di Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak tanggal 4 Oktober 2000, terbentuknya Propinsi Banten maka Kabupaten Serang resmi menjadi bagian dari Propinsi Banten. Kemudian sejak adanya Jabatan Regent atau Bupati pada Tahun 1826 sampai sekarang, telah terjadi 32 kali pergantian Bupati. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan di Serang telah mengalami 4 (empat) kali masa peralihan kekuasaan/pemerintahan, yaitu: 1. Pemerintahan Kesultanan Kerajaan Banten yang berkuasa selama

± 290

Tahun, dimulai sejak Sultan Maulana Hasanuddin yaitu Tahun 1526 sampai Tahun 1816. Dan saat berdirinya Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan yang ditandai dengan penobatan Pangeran Sabakingking dengan pangeran Hasanuddin pada tanggal 1 Muharram 933 H/8 Oktober 1526 M, kemudian di jadikan landasan penetapan sebagai Hari Jadi Kabupaten Serang. 2. Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa selama ± 126 Tahun yaitu pada Tahun 1816 sampai Tahun 1942. 3. Pemerintahan Jepang yang berjalan selama ± 3,6 Tahun yaitu dari Tahun 1942 sampai Tahun 1945. 4. Pemerintahan Republik Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. b. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang

1. Visi: Terwujudnya pemerintahan yang amanah menuju Kabupaten Serang Terdepan yang Islami, Berkeadilan dan Sejahtera. 2. Misi: a) Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan b) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur d) Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan e) Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Lingkungan f) Menghayati dan Mengembangkan Nilai-nilai Religius Islam g) Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah. c. Keadaan Wilayah Kabupaten Serang 1. Luas Wilayah dan Letak Tofografis Daerah Kabupaten Serang merupakan salah satu dari enam Kabupaten/Kota yang terdapat di Propinsi Banten, terletak diujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, dengan jarak ± 70 Km dari Kota Jakarta, Ibukota Negara Indonesia. Secara Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak antara

50 50’

- 60 21’ Lintang Selatan dan 1050 7’ - 106 0 22’ Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 60 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur sekitar 90 Km, dengan batas-batas administratif sebagai berikut: a) Sebelah Utara Kabupaten Serang berbatasan dengan Laut Jawa.

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang. d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda. Wilayah Kabupaten Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak ukuran tertinggi dalam sebulan 99 mm dan rata-rata 13 hari hujan. Sekitar 79,12 persen dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Serang digunakan untuk lahan pertanian. Luas wilayah Kabupaten Serang secara administratif tahun 2007 tercatat 1.734,09 Km2 yang terbagi atas 34 Kecamatan dengan 374 desa/kelurahan, dengan 20 diantaranya Kelurahan. 2. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2007 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebesar 1.808.464 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 920.439 jiwa dan lebih banyak dibanding penduduk perempuan sebesar 888.025 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama periode (2000-2007) sebesar 1,29 persen, rata-rata anggota rumahtangga di Kabupaten Serang 4,2 orang per rumahtangga, dan tingkat kepadatan penduduk mencapai sekitar 1.043 jiwa per kilometer persegi dimana sebagian besar penduduknya mendiami daerah pedesaan. 2. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang (Bidang Tugas Organisasi) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 32 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1) Kepala Dinas Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pengarahan dan evaluasi dibidang administrasi pengelolaan keuangan daerah meliputi: pendapatan,

belanja,

pembiayaan,

manajamen

aset

daerah,

dan

ketatausahaan dinas dan melaporkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a) perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan administratif di bidang pengelola keuangan dan aset daerah; b) penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian kegiatan operasional dan adminstratif di bidang pengelola keuangan dan aset daerah; c) penyelenggaraan dan pembinaan aparatur pada dinas; d) pengkoordinasian di bidang pengelola keuangan dan aset daerah dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; e) penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dinas. 2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seseorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin

dan

mengkoordinir

penyusunan

rencana

program

dan

pengendalian kegiatan Sekretariat, penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan dinas, pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi: a) penyusunan program kerja, rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas; b) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis ketatalaksanaan; c) penyelenggaraan program kegiatan dan pengendalian kegiatan pada Sekretariat; d) pengkoordinasiaan dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan tiaptiap bidang pada dinas; e) penyusunan rencana strategis dinas; f) penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dinas; g) penyelenggaran pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan dinas; h) pengkoordinasian

dan pembinaan tugas-tugas sub bagian pada

sekretariat; i) penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja dinas;

j) penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; k) penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. 3) Bidang Pendapatan Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merumuskan,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengevaluasi pendapatan daerah serta membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi: a) penyusunan program dan kegiatan pada bidang pendapatan daerah; b) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah; c) pengkoordinasian dan pembinaan dan pengawasan kegiatan tiap-tiap seksi pada bidang pendapatan; d) penyelenggaraan pengendalian dan penatausahaan pendapatan daerah; e) penyelenggaraan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

pendapatan daerah; f) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; Bidang pendapatan membawahkan:

pengelola

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Penetapan dan Penagihan; 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 4) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

yang

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan

penyusunan program, pedoman petunjuk teknis, membina, mengelola, menginventarisasi, mengevaluasi dan melakukan penatausahaan APBD serta membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana dan program bidang anggaran dan perbendaharaan; b) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan anggaran, perbendaharaan, belanja dan pembiayaan daerah; c) penyusunan dan penyiapan rancangan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang belanja daerah; d) penyusunan rencana APBD, rencana perubahan APBD, nota keuangan dan surat penyediaan dana; e) penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian belanja dan pembiayaan daerah; f) penyelenggaraan inventarisai, analisa dan kajian permasalahan belanja dan pembiayaan daerah; g) penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian kas daerah;

h) penyelenggaraan penatausahaan APBD; i) pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kegiatan tiap-tiap seksi pada bidang anggaran dan perbendaharaan; j) penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait; k) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan anggaran dan perbendaharaan. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan: 1. Seksi Anggaran; 2. Seksi Perbendaharaan; 3. Seksi Kas Daerah. 5) Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, merencanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, pembinaan, dan mengevaluasi serta melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a) penyusunan program kegiatan bidang akuntansi; b) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah; c) penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah secara berkala; d) penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; e) penyelenggraaan dokumentasi dan analisa keuangan daerah; f) pembinaan fungsi akuntansi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah;

g) pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kegiatan tiap-tiap seksi pada bidang akuntansi; h) penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait; i) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan. Bidang Akuntansi, membawahkan: 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 2. Seksi Analisis Keuangan Daerah. 6) Bidang Aset Daerah Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok

merumuskan

kebijakan,

merencanakan

dan

melaksanakan

pengelolaan aset daerah meliputi penatausahaan dan inventarisasi, pengamanan dan pengawasan, pemanfaatan aset daerah serta menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi: a) penyusunan program, kegiatan, pemanfaatan dan pengendalian aset daerah; b) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang aset daerah; c) pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kegiatan tiap-tiap seksi pada bidang aset daerah; d) penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang aset daerah; e) penyelenggaraan koordinasi dengan intansi/pihak terkait dibidang aset daerah;

f) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang aset daerah. Bidang Aset Daerah, membawahkan: 1. Seksi Penatausahaan dan Inventarisai; 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan; 3. Seksi Pemanfaatan.

B. Penemuan dan Pengolahan Data 1. Temuan dan Pembahasan Sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, telah membawa dampak yang positif terhadap daerah-daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan di daerah karena digali sendiri oleh pemerintah daerah. Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Propinsi Banten, selama 7 tahun terakhir realisasi penerimaan PAD terus mengalami

peningkatan. Sumber-sumber penerimaan PAD Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang Tahun 2001 – 2007 Tahun

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

PAD

2001

20.762.868.640,97

21.336.163.745,85

1.640.433.823,26

2.250.730.901,46

45.990.197.111,54

2002

19.695.878.232,12

27.773.665.237,22

2.855.265.226,45

9.858.968.765,22

60.183.777.461,01

2003

21.349.786.556,25

23.672.809.254,11

2.815.050.596,10

14.025.378.238,37

61.863.024.644,83

2004

27.927.725.107,43

33.940.333.201,30

2.937.688.959,52

3.160.771.391,71

67.966.518.659,96

2005

32.996.849.009,00

41.680.427.992,00

3.935.927.549,00

6.174.354.245,79

84.787.558.795,79

2006

34.016.561.540,00

48.261.835.877,00

4.468.935.937,00

12.256.266.968,00

99.003.600.322,00

2007

36.693.749.959,00

63.619.210.851,00

5.527.434.790,00

16.743.145.202,00

122.583.540.802,00

Sumber Data: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang

Pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan penerimaan PAD Kabupaten Serang tahun 2001 sebesar Rp. 45.990.197.111,54 yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 20.762.868.640,97; retribusi daerah

Rp.

21.336.163.745,85; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 1.640.433.823,26 dan lain-lain PAD yang sah Rp. 2.250.730.901,46. Pada tahun 2002, penerimaan PAD Kabupaten Serang sebesar 60.183.777.461,01 yang terdiri dari penerimaan pajak daerah

Rp. sebesar

Rp. 19.695.878.232,12; retribusi daerah Rp. 27.773.665.237,22; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 2.855.265.226,45 dan lain-lain PAD yang sah Rp. 9.858.968.765,22. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2002 penerimaan PAD Kabupaten Serang terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 30,86% atau

Rp. 14.193.580.349,47.

Pada tahun 2003, penerimaan PAD Kabupaten Serang sebesar

Rp.

61.863.024.644,83 atau terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,79%, yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar

Rp.

21.349.786.556,25; retribusi daerah Rp 23.672.809.254,11; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 2.815.050.596,10 dan lain-lain PAD yang sah Rp. 14.025.378.238,37. Pada tahun 2004, penerimaan PAD Kabupaten Serang sebesar

Rp.

67.966.518.659,96 yang berarti terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,86%, yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar

Rp.

27.927.725.107,43; retribusi daerah Rp. 33.940.333.201,30; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 2.937.688.959,52 dan lain-lain PAD yang sah Rp. 3.160.771.391,71. Pada tahun 2005, penerimaan PAD Kabupaten Serang sebesar

Rp.

84.787.558.795,79 yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 32.996.849.009,00; retribusi daerah Rp. 41.680.427.992,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.935.927.549,00 dan lain-lain PAD yang sah Rp. 6.174.354.245,79. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2005 penerimaan PAD Kabupaten Serang terjadi peningkatan sebesar 24,75% atau Rp. 16.821.040.135,83. Pada tahun 2006, penerimaan PAD Kabupaten Serang menjadi sebesar Rp. 99.003.600.322,00 atau terjadi kenaikan sebesar 16,76% dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar

Rp.

34.016.561.540,00; retribusi daerah Rp.48.261.835.877,00; hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 4.468.935.937,00 dan lain-lain PAD yang sah Rp. 12.256.266.968,00. Pada akhir tahun anggaran 2007, penerimaan PAD Kabupaten Serang sebesar Rp. 122.583.540.802,00 yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 23,82% atau Rp 23.579.940.480 yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 36.693.749.959,00; retribusi daerah Rp. 63.619.210.851,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 5.527.434.790,00 dan lain-lain PAD yang sah Rp. 16.743.145.202,00. Tabel 4.1 di atas menunjukkan, bahwa penerimaan PAD Kabupaten Serang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk lebih menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi disektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (Fiqih, 2007:14). Data mengenai kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel 4.2

Kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001-2007

Tahun

Realisasi PAD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

45.990.197.111,54 60.183.777.461,01 61.863.024.644,83 67.966.518.659,96 84.787.558.795,79 99.003.600.322,00 122.583.540.802,00

Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Kontribusi (%) ABD 14,56 16,58 12,27 12,81 15,66 12,98 13,85 14,10

315.863.990.309,40 362.793.619.360,50 504.107.195.985,31 530.240.058.518,74 541.168.060.832,09 762.283.131.568,00 884.643.458.970,00 Rata-rata Sumber Data: DPKAD Kabupaten Serang Tabel 4.2 di atas terlihat, kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2001 sebesar 14,56%, dan pada tahun 2002 naik menjadi sebesar 16,58%. Pada tahun 2003 kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah mengalami penurunan menjadi sebesar 12,27%. Pada tahun 2004 kembali mengalami kenaikan sebesar 12,81%. Pada tahun 2005 kembali mengalami kenaikan sebesar 15,66%, pada tahun 2006 turun menjadi 12,98%, dan pada akhir tahun anggaran 2007 kembali mengalami kenaikan sebesar 13,85%. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang dari tahun 2001-2007 diantaranya penerimaan PAD yang meningkat tetapi tidak sebanding dengan kenaikan anggaran belanja daerahnya. Untuk membiayai Anggaran Belanja Daerahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang masih tergantung pada subsidi pusat berupa dana perimbangan seperti DAU. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi (Darwanto dan Yustikasari:2007). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang

dibagihasilkan

kepada daerah. Jumlah DAU 26% ini merupakan jumlah DAU untuk seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota. Proporsi DAU antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Proporsi DAU antara DAU Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90% (Ahmad Yani, 2008:142-143). Menurut BPS (2004) dalam Paidi Hidayat dkk., (2007), ada beberapa faktor yang semakin kecilnya kontribusi PAD terhadap total belanja, yaitu: a) Masih adanya sumber-sumber pendapatan potensial yang dapat digali akan tetapi berada diluar wewenang pemerintah daerah. b) Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per-kapita. c) Masih kurang kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Rata-rata kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang selama kurun waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2001-2007 (Tabel 4.2), relatif masih rendah sebesar 14,10%. Maka untuk itu, Pemerintah

Daerah Kabupaten Serang harus lebih menggali lagi sumber-sumber penerimaan PAD yang ada secara optimal. Kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang sangat tepat pada saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada (Machfud Sidik, 2002:13). 2. Pengolahan Data dan Hasil Pengujian Statistik Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang, realisasi penerimaan PAD dan realisasi Anggaran Belanja Daerah selama kurun waktu 7 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 Daftar Realisasi PAD dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001-2007 Realisasi Anggaran Tahun Realisasi PAD Belanja Daerah 2001 45.990.197.111,54 315.863.990.309,40 2002 60.183.777.461,01 362.793.619.360,50 2003 61.863.024.644,83 504.107.195.985,31 2004 67.966.518.659,96 530.240.058.518,74 2005 84.787.558.795,79 541.168.060.832,09 2006 99.003.600.322,00 762.283.131.568,00 2007 122.583.540.802,00 884.643.458.970,00 Sumber Data: DPKAD Kabupaten Serang Untuk dapat lebih jelas mengenai pengujian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang, dipergunakan berupa data daftar realisasi penerimaan PAD dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001-2007 (Tabel 4.3), dan untuk pengolahan datanya menggunakan teknik analisis statistik berdasarkan program SPSS, 12 yaitu:

a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2000:212). Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dari hasil pengujian uji normalitas terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi

normalitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu Anggaran Belanja Daerah yang didasarkan pada variabel independen yaitu penerimaan PAD. b. Uji Hipotesis 1) Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R2 (koefisien determinasi) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi (R2) yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:83). Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi b

Model Summary

Model 1

R

R Square a

.965 .931 a Predictors: (Constant), PAD

Adjusted R Square .917

Std. Error of the Estimate 58843380225.33350

b Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah

Tabel 4.4 di atas menunjukkan, nilai koefisien determinasi R2

(R

Square) sebesar 0,931% atau 93,1%. Artinya 93,1% variabel Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang dapat dijelaskan oleh variabel Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan sisanya 6,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Besarnya pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting bagi daerah, karena dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menurut Halim dalam Adrian Sutedi (2009:10), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi sebagai berikut: a) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan

dan

kewenangan

untuk

menggali

sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. b) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hasil Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Adam Hesa (2006) bahwa Anggaran Belanja Daerah Kota Depok dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 84,7% sedangkan sisanya 15,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Ariyanto (2006) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah sebesar 99,1%. Pajak Daerah dan Retribusi daerah dapat menjelaskan Anggaran Belanja Daerah yang sangat kuat, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

2) Uji Koefisien Korelasi Uji Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara variabel independen (Penerimaan PAD) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Daerah). Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Korelasi Correlations

PAD

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Anggaran Belanja Daerah Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Anggaran Belanja PAD Daerah 1 .965** . .000 7 7 .965** 1 .000 . 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.5 di atas terlihat, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mempunyai nilai koefisien korelasi yang positif sebesar 0,965 atau 96,5%. Koefisien korelasi sebesar 96,5% menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. Jadi semakin tinggi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. Pengujian dengan melihat nilai signifikansi, peneliti dapat menguji hipotesis yang dilakukan apakah diterima atau ditolak. Adapun ketentuan diterima atau ditolak apakah nilai signifikansi dibawah atau sama dengan 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Pada tabel 4.5 terlihat, nilai Sig 0,000 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti ada

korelasi/hubungan yang signifikan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. Adanya Hubungan yang sangat kuat antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang sebesar 96,5%, karena selama kurun waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2001-2007 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini tentunya akan menambah Anggaran Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007).

Menurut Bappenas (2003) dalam Setiaji dan Adi (2007), menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah seharusnya peran PAD semakin besar dalam membiayai berbagai belanja daerahnya. Maka untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang harus dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat meningkatkan Anggaran Belanja Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adam Hesa (2006) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai Hubungan yang sangat kuat dengan

Anggaran Belanja Daerah Kota Depok, dimana koefisen korelasi Pajak Daerah sebesar 83,8% dan Retribusi Daerah sebesar 94,3%. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Ariyanto (2006) bahwa Pajak Daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok sebesar 99,6%. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Anggaran Belanja Daerah, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3) Uji t-statistik Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen/terikat digunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan) (Ghozali, 2006:84-85). Tabel 4.6 Hasil Uji t-Statistik a

Coefficients Model

Unstandardized Coefficients

B Std. Error (Constant) -19967759543.869 73975168168.924 PAD 7.450 .911 a Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah

Standardized Coefficients Beta

1

.965

t

Sig.

-.270

.798

8.182

.000

Tabel 4.6 di atas dapat dilihat t-hitung sebesar 8.182 sedangkan ttabel dengan dk (7-2) 5 adalah 2.015, jadi t-hitung 8.182 > t-tabel dk (72) =2.015. Dengan demikian H0 ditolak dan

Ha diterima. Jadi dapat

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. Pengujian melalui nilai signifikansi, dimana terlihat di atas nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. Adanya pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk lebih menggali potensipotensi penerimaan PAD yang ada di Kabupaten Serang. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup diandalkan untuk pembiayaan daerah karena digali sendiri oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto (2006) bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dengan nilai signifikansi

sebesar 0,000 < 0,05. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arniyanti Ayuningtyas (2008) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum dan sesudah otonomi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.6, maka dapat dibuat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: Y= a + bX Y= -19.967.759.543, 87 + 7,45 X Dari hasil tersebut dapat dijelaskan konstanta sebesar

-

19.967.759.543,87 yang menyatakan bahwa jika tidak ada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang adalah Rp. -19.967.759.543,87. Koefisien regresi PAD sebesar 7,45 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan menambah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 7,45 Milyar.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Periode 2001-2007. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sangat kuat terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang dengan koefisien determinasi sebesar 93,1%. 2. Berdasarkan uji koefisien korelasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang mempunyai nilai koefisien korelasi yang positif sebesar 0,965 atau 96,5%. Koefisien korelasi sebesar 96,5% menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. Jadi, semakin tinggi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. 3. Hasil uji t-statistik menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung 8.182 > t-tabel dk (7-2) =2.015. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang. 4. Dari hasil persamaan regresi diperoleh Y= 19.967.759.543, 87 + 7,45 X.

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan konstanta sebesar

-

19.967.759.543,87 yang menyatakan bahwa jika tidak ada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang adalah Rp. -19.967.759.543,87. Koefisien regresi PAD sebesar 7,45 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan menambah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 7,45 Milyar.

B. IMPLIKASI Diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, telah membawa dampak yang positif terhadap daerah-daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah diantaranya Pendapatan Asli Daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Serang. Hal ini dapat terlihat, dengan meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang selama kurun waktu 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2007. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sangat besar terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang, sehingga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang diharapkan agar lebih menggali lagi sumber-sumber penerimaan PAD diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi disektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan Pemerintah Daerah

mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan baik untuk pembangunan dan kemajuan daerah di Kabupaten Serang.

C. SARAN 1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang diharapkan lebih bekerja keras lagi secara optimal dalam menggali potensi-potensi penerimaan PAD yang ada di Kabupaten Serang agar dapat meningkatkan Anggaran Belanja Daerahnya. 2. Diharapkan

kepada

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Serang agar

dapat

mengevaluasi peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah sehingga akan meningkatkan penerimaan PAD. 3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang agar lebih melakukan pendekatan lagi kepada masyarakat, sehingga akan timbul kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan penerimaan PAD dan anggaran belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Danang Teguh. “Pengaruh Pajak Hiburan terhadap APBD DKI Jakarta”, Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004.

Ariyanto. “Analisa Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Depok”, Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Ayuningtyas, Arniyanti. “Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah”, (Studi Kasus Pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

BAPPEDA. “Profil Daerah Kabupaten Serang 2007/2008”, BAPPEDA, Kabupaten Serang, 2008.

Darwanto dan Yustikasari, Yulia. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanudin Makassar, 2007.

Fiqih, Hardiansyah. “Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2006”. Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.

Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.

Harianto, David dan Adi Priyo Hari. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita”, Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanudin Makassar, 2007.

Hesa, Muhamad Adam. “Analisis Hubungan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) Kota Depok 2000-2004”, Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Ilyas, B Wirawan dan Burton Richard. “Hukum Pajak ”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002.

Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.

Mardiasmo. “Perpajakan Edisi Revisi 2006”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.

Paidi Hidayat, Wahyu Ario Pratomo., dan Agus Harjito. “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No.3, Desember 2007 Hal:213-222.

Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Peraturan Bupati Serang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang

Priyatno, Duwi. “Mandiri Belajar SPSS”, MediaKom, Yogyakarta, 2008.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Resmi, Siti. “Perpajakan Teori & Kasus”, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Santoso, Singgih. “Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.” Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2000.

Sekilas Memori Arsip Pemerintah Kabupaten Serang. Hari Jadi Kabupaten Serang ke– 481 Tahun 2007, Kantor Arsip Daerah Kabupaten Serang, Kabupaten Serang, 2007.

Setiaji, Wirawan dan Adi Priyo Hari. “Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali”, Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanudin Makassar, 2007.

Siahaan, P. Marihot. “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sidik, Machfud. “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”, Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda Ke XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002- di Bandung, 10 April 2002.

Soeratno, Soeparmono.”Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Agustus: 13-20 STIE YKPN, Yogyakarta, 2002.

Sofwani, Ahmad., Wahab Solichin Abdul, dan Fuad Barrul. “Mobilisasi SumberSumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pembangunan Daerah (Studi di Kabupaten Muara Enim)”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA UNIBRAW, Vol. V, No. 2, 2005.

Suandy, Erly. “Hukum Pajak Edisi 3”, Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Sugianto. “Pajak dan Retribusi Daerah”, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2008.

Sutedi, Adrian. “Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Waluyo. “Perpajakan Indonesia Edisi 8”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2008.

Widjaja, HAW. “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.