PENILAIAN KEPENTINGAN RELATIF PERIKANAN RAKYAT DAN PERIKANAN INDUSTRI DI INDONESIA ERWIN AMBUA PARULIAN SIMORANGKIR

PENILAIAN KEPENTINGAN RELATIF PERIKANAN RAKYAT DAN PERIKANAN INDUSTRI DI INDONESIA

ERWIN AMBUA PARULIAN SIMORANGKIR

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KELAUTAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul ”Penilaian Kepentingan Relatif Perikanan Rakyat dan Perikanan Industri di Indonesia” adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir tesis ini.

Bogor,

Februari 2010

Erwin Ambua Parulian Simorangkir NRP C551054144

ABSTRACT ERWIN AMBUA PARULIAN SIMORANGKIR, 2010. An assessment on the relative importance of artisanal fisheries and industrial fisheries in Indonesia (M. FEDI A. SONDITA, as supervisor, VICTOR P. H. NIKIJULUW, as co-supervisor) In order to support capture fishery business and human welfare, Department of Marine and Fisheries, or Departemen Kelautan dan Perikanan published Ministerial Regulation on Marine and Fishery, or Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, No. PER.17/MEN/2006 about integrated capture fishery business. The regulation is expected to provide strong bases for the development pillars in fishery field, such as pro-growth, pro-poor and pro-job, and creates business sector of capture fishery changing out sphere that promotes investment in marine and fishery sector. The artisanal activity of catching fish in the sea done by two industrial elements: people-based fisheries and industrial-based fisheries. The people-based fisheries involve local fishermen to catch the fish, but the industrialbased fisheries are private company. The needs of people-based and industrialbased fisheries are distinct in each province. The distinction could be caused by several factors, such as the characteristic of fish resources, the condition of marine environment, and the characteristic of the people and the policy that implemented in every region. Based on the mentioned reasons, it needs a focus on implementing a policy nationally in every province. The purpose of this research is: (1) to analyze the role of people-based fisheries and industrial-based fisheries in every province in Indonesia , (2) to analyze the role of people-based fisheries and industrial-based fisheries in national-based fisheries. The Location Quetient (LQ) method is used to determine basis sector so that it is useful to determine an appropriate policy that is implemented in every region (province). Keywords : pro-growth , pro-poor and pro-job , (pro-business), people-based fisheries, industrial-based fisheries, Location Quotient (LQ).

RINGKASAN ERWIN A. P. SIMORANGKIR, 2010. Penilaian Kepentingan Relatif Perikanan Rakyat dan Perikanan Industri di Indonesia (M. FEDI A. SONDITA, sebagai ketua, VICTOR P.H. NIKIJULUW, sebagai anggota komisi pembimbing) Kegiatan penangkapan ikan di laut berperan sebagai penyumbang terbesar terhadap produksi perikanan nasional. Pada tahun 2006, produksi perikanan dari penangkapan ikan di laut mencapai 4.468.010 ton sementara produksi perikanan nasional mencapai 7.451.756 ton. Sejak tahun 2001 hingga 2006, produksi perikanan laut ini mengalami peningkatan rata-rata 2,45% per tahun (DKP 2007). Produksi perikanan tangkap tersebut dihasilkan oleh berbagai jenis usaha perikanan tangkap yang didominasi oleh usaha berskala kecil, seperti ditunjukkan oleh proporsi jumlah kapal penangkapan ikan berukuran kurang dari 10 GT yang mencapai 97% dari seluruh kapal perikanan yang ada. Data ini juga sekaligus menunjukkan bahwa usaha perikanan tangkap skala kecil mempunyai peran penting dalam perikanan nasional. Dalam rangka mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap dan kesejahteraan masyarakat, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri (PerMen) Kelautan dan Perikanan nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap Terpadu. Peraturan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tiga pilar pembangunan dibidang perikanan, yaitu pro-growth (pertumbuhan), pro-poor (pengentasan kemiskinan) dan pro-job (penyerapan tenaga kerja), serta menciptakan iklim usaha yang menunjang untuk mendorong investasi di bidang kelautan dan perikanan (probusiness). Kajian analisis kepentingan relatif perikanan rakyat dan perikanan industri dalam usaha perikanan tangkap sangat diperlukan untuk mengetahui keragaman atau kelebihan dari setiap provinsi yang diukur dari variabel – variabel yang seperti nelayan, produksi, armada, alat tangkap, olahan hasil perikanan, karena sampai saat ini kepentingan relatif dari kedua skala usaha di tiap wilayah atau provinsi belum diketahui. Implementasi kebijakan pro-growth, pro-poor dan projob dapat mempertimbangkan kepentingan relatif dari setiap jenis perikanan tersebut, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimana kebijakan tersebut di atas dapat diterapkan di tiap wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perikanan rakyat dan perikanan industri di setiap wilayah provinsi di Indonesia, menganalisis peran perikanan rakyat dan perikanan industri terhadap perikanan nasional. Kegiatan penangkapan ikan di laut dilakukan oleh dua jenis industri, yaitu perikanan rakyat dan perikanan industri. Jenis industri pertama melibatkan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil sedangkan jenis industri kedua melibatkan perusahaan swasta. Kepentingan perikanan rakyat dan perikanan industri tersebut dapat berbeda-beda di setiap provinsi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah karakteristik sumberdaya ikan, keadaan lingkungan laut dan karakteristik masyarakat dan kebijakan yang diterapkan di setiap wilayah.

Berdasarkan gambaran diatas maka perlu adanya fokus dalam menerapkan suatu kebijakan secara nasional pada setiap propinsi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini. Dilihat dari komposisi–komposisi variabel nelayan, jenis alat penangkapan ikan, jenis kapal penangkapan ikan, jenis penangkap ikan, produksi dan produk olahan, perikanan nasional masih dicirikan oleh perikanan rakyat sedangkan perikanan tangkap disembilan belas (19) provinsi masih didominasi perikanan rakyat sedangkan sebelas (11) provinsi lainnya didominasi oleh perikanan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan industri perlu ditingkatkan untuk mendukung perbaikan ekonomi nelayan. Kata kunci : pro-growth (pertumbuhan), pro-poor (pengentasan kemiskinan) dan pro-job (penyerapan tenaga kerja), (pro-business), perikanan rakyat, perikanan industri, location quotient (LQ).

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2010 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

PENILAIAN KEPENTINGAN RELATIF PERIKANAN RAKYAT DAN PERIKANAN INDUSTRI DI INDONESIA

ERWIN AMBUA PARULIAN SIMORANGKIR

Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Teknologi Kelautan

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KELAUTAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010

Judul Tesis

: Penilaian Kepentingan Relatif Perikanan Rakyat dan Perikanan Industri di Indonesia

Nama

: Erwin Ambua Parulian Simorangkir

NRP

: C551054144

Program Studi

: Teknologi Kelautan

Disetujui : Komisi Pembimbing

Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc Ketua

Dr. Ir.Vicktor P.H Nikijuluw, M.Sc Anggota

Diketahui :

Ketua Program Studi Teknologi Kelautan

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Tanggal Ujian : 13 Februari 2010

Tanggal Lulus :

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Nabire pada tanggal 11 Oktober 1975 sebagai putra ketiga dari lima bersaudara, pasangan dari Bapak P.A. Simorangkir ( Alm ) dan Ibu M.Z. Hutabarat. Pendidikan penulis dari Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di tempuh di Papua. Selepas dari SMA Negeri II Jayapura, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi UJB Yogyakarta dan selesai pada tahun 2001. Pada tahun 2005 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan tentang bidang perikanan dan kelautan maka pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan pada

Program

Studi

Teknologi

Kelautan,

Sub

Program

Perencanaan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Penulis dinyatakan lulus dalam sidang ujian tesis yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana IPB pada bulan Februari dengan judul tesis ”Penilaian Kepentingan Relatif Perikanan Rakyat dan Perikanan Industri di Indonesia”.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat petunjuk dan bimbingan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul tesis ini adalah ”Penilaian Kepentingan Relatif Perikanan Rakyat dan Perikanan Industri di Indonesia”. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian data sekunder dari bulan Januari sampai November 2009. Selesainya penulisan tugas akhir ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis, karena tesis merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Teknologi Kelautan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini,

penulis

menyampaikan terima kasih

dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : (1) Bapak Dr. Ir. Fedi A. Sondita, M.Sc, selaku ketua pembimbing, dan Dr. Ir. Victor P.H. Nikijuluw, M.Sc, selaku anggota pembimbing atas segala saran, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam rangka penulisan tesis. (2) Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo M,Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan tesis ini, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. (3) Ungkapan terima kasih tak lupa pula penulis haturkan kepada Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc sebagai ketua program studi TKL (4) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Direktur Usaha dan Investasi yang telah berkenan memberikan izin belajar dan bantuan pendidikan. (5) Tidak lupa penulis mempersembahkan tesis ini untuk saudara-saudara terkasih : Tunggul, Eva (Alm ), Hellen, David, Natalia, Joshua, Evi, Judika, Abi, Angle. (6) Semua pihak yang telah membantu penulis selama penelitian dan penyusunan tesis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. (7) Semua pihak yang telah membaca dan menggunakan karya ilmiah ini sebagai bahan acuan ataupun untuk kegunaan lainnya.

Penulis menyadari bahwa didalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Bogor, Februari 2010

Erwin Ambua Parulian Simorangkir NRP C551054144

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............................................................................................. iv DAFTAR TABEL .................................................................................... . viii DAFTAR GAMBAR................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xi DAFTAR ISTILAH .......................................................................................xiii 1 PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1 1.1 Perumusan Masalah.......................................................................... 3 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 4 1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 4 1.5 Kerangka Pemikiran ......................................................................... 4 1.6 Hipotesis Penelitian .......................................................................... 8 2 TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 9 2.1 Pembangunan Daerah ....................................................................... 9 2.2 Location Quotient (LQ) .................................................................... 11 2.3 Klasifikasi Perikanan Tangkap ......................................................... 16 2.4 Produksi ........................................................................................... 20 2.5 Nelayan ............................................................................................ 23 2.6 Armada ............................................................................................ 26 2.7 Alat Tangkap.................................................................................... 28 2.8 Produk Olahan ................................................................................. 29 3 METODE PENELITIAN ....................................................................... 31 3.1 Waktu dan Daerah Penelitian ........................................................... 31 3.2 Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 31 3.3 Metode Analisis Data ....................................................................... 33 3.3.1 Tahapan pengolahan data ....................................................... 33 3.3.2 Penentuan sektor basis .......................................................... 39 4 HASIL ..................................................................................................... 41 4.1 Nilai LQ Sektor Perikanan Industri dan Sektor Perikanan Rakyat ...... 41 4.1.1 Nilai LQ jumlah nelayan........................................................... 41

4.1.2 Nilai LQ jumlah armada ........................................................... 42 4.1.3 Nilai LQ jumlah alat tangkap .................................................... 44 4.1.4 Nilai LQ jumlah produksi ......................................................... 45 4.1.5 Nilai LQ hasil olahan ................................................................ 46 4.2 Arah Pengembangan Perikanan Tangkap tiap Provinsi ...................... 47 4.2.1 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam .......................................... 48 4.2.2 Provinsi Sumatera Utara ........................................................... 48 4.2.3 Provinsi Sumatera Barat ........................................................... 49 4.2.4 Provinsi Riau ............................................................................ 49 4.2.5 Provinsi Jambi .......................................................................... 50 4.2.6 Provinsi Sumatera Selatan ........................................................ 50 4.2.6 Provinsi Bangka Belitung ......................................................... 51 4.2.7 Provinsi Bengkulu .................................................................... 51 4.2.8 Provinsi Lampung .................................................................... 52 4.2.9 Provinsi Banten ........................................................................ 52 4.2.10 Provinsi DKI Jakarta ............................................................... 52 4.2.12 Provinsi Jawa Barat ................................................................. 53 4.2.13 Provinsi Jawa Tengah .............................................................. 53 4.2.14 Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta ...................................... 54 4.2.15 Provinsi Jawa Timur ................................................................ 54 4.2.16 Provinsi Bali ............................................................................ 55 4.2.17 Provinsi Nusa Tenggara Barat ................................................. 55 4.2.18 Provinsi Nusa Tenggara Timur ................................................ 56 4.2.19 Provinsi Kalimantan Barat ....................................................... 56 4.2.20 Provinsi Kalimantan Tengah .................................................... 56 4.2.21 Provinsi Kalimantan Selatan .................................................... 57 4.2.22 Provinsi Kalimantan Timur ...................................................... 57 4.2.23 Provinsi Sulawesi Utara ........................................................... 58 4.2.24 Provinsi Gorontalo................................................................... 58 4.2.25 Provinsi Sulawesi Tengah ........................................................ 59 4.2.26 Provinsi Sulawesi Selatan ........................................................ 59

4.2.27 Provinsi Sulawesi Tenggara ...................................................... 59 4.2.28 Provinsi Maluku ....................................................................... 60 4.2.29 Provinsi Maluku Utara .............................................................. 60 4.2.30 Provinsi Papua .......................................................................... 61 4.3 Peran Perikanan Industri dan Perikanan Rakyat pada Perikanan Nasional ............................................................................................. 68 5 PEMBAHASAN ...................................................................................... 69 5.1 Nilai LQ Sektor Perikanan Industri dan Sektor Perikanan Rakyat ........ 69 5.1.1 Nilai LQ jumlah nelayan ............................................................... 69 5.1.2 Nilai LQ jumlah armada ................................................................ 70 5.1.3 Nilai LQ jumlah alat tangkap ......................................................... 71 5.1.4 Nilai LQ jumlah produksi .............................................................. 71 5.1.5 Nilai LQ jumlah hasil olahan ......................................................... 71 5.2 Arah Pengembangan Perikanan Tangkap tiap Provinsi ....................... 72 5.2.1 Provinsi dengan kebijakan pro-growth ........................................... 73 5.2.1.1 Provinsi Sumatera Barat .......................................................... 73 5.2.1.2 Provinsi Bangka Belitung ........................................................ 73 5.2.1.3 Provinsi Bangka Bengkulu ...................................................... 74 5.2.1.4 Provinsi Jawa Barat ................................................................. 74 5.2.1.5 Provinsi Jawa Timur ................................................................ 74 5.2.1.6 Provinsi Nusa Tenggara Barat ................................................. 74 5.2.1.7 Provinsi Kalimantan Timur ...................................................... 75 5.2.1.8 Provinsi Banten ....................................................................... 75 5.2.2 Provinsi dengan kebijakan pro-business ......................................... 75 5.2.2.1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ...................................... 75 5.2.3 Provinsi dengan Kebijakan Pro-Business dan Pro-poor ................... 76 5.2.3.1 Provinsi Sumatera Utara .......................................................... 76 5.2.3.2 Provinsi Riau ........................................................................... 76 5.2.3.3 Provinsi Gorontalo................................................................... 77 5.2.4 Provinsi dengan kebijakan pro-business, pro-poor, pro-job .... ........ 78 5.2.4.1 Provinsi Jambi ......................................................................... 78 5.2.4.2 Provinsi Bali ............................................................................ 78

5.2.4.3 Provinsi Papua ........................................................................ 79 5.2.4.4 Provinsi Maluku Utara ............................................................ 80 5.2.5 Provinsi dengan kebijakan pro-job , pro-growth ............................ 80 5.2.5.1 Provinsi Kalimantan Lampung................................................ 80 5.2.5.2 Provinsi Kalimantan Barat ...................................................... 81 5.2.5.3 Provinsi Kalimantan Tengah ................................................... 81 5.2.5.4 Provinsi Kalimantan Selatan ................................................... 82 5.2.5.5 Provinsi Sulawesi Tenggara .................................................... 82 5.2.5.6 Provinsi Sulawesi Selatan ....................................................... 83 5.2.5.6 Provinsi Sulawesi Tengah ....................................................... 83 5.2.6 Provinsi dengan kebijakan pro-job, pro-business ........................... 83 5.2.6.1 Provinsi DKI Jakarta .............................................................. 83 5.2.6.2 Provinsi Jawa Tengah ............................................................. 84 5.2.6.3 Provinsi Sulawesi Utara .......................................................... 84 5.2.7 Provinsi dengan kebijakan pro-growth, pro-job, pro-business ....... 85 5.2.7.1 Provinsi Maluku ..................................................................... 85 5.3 Peran Perikanan Industri dan Perikanan Rakyat pada Perikanan Nasional ............................................................................................... 86 6 KESIMPULAN DAN SARAN................................................................ 87 6.1 Kesimpulan ........................................................................................ 87 6.2 Saran .................................................................................................. 87 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 88 LAMPIRAN ................................................................................................ 92

DAFTAR TABEL Halaman 1

Klasifikasi perikanan tangkap ................................................................ 17

2

Perbandingan nelayan industri, artisanal dan subsisten berdasarkan keadaan technico-socio-economic .......................................................... 19

3

Trend produksi dan nilai produksi perikanan tangkap (2000-2005) ........ 21

4

Trend populasi nelayan perikanan tangkap (2000-2005) ......................... 25

5

Trend kapal penangkap ikan di laut menurut kategori dan ukuran (2000-2005) ........................................................................................... 27

6

Jenis alat tangkap berdasarkan statistik perikanan Indonesia .................. 28

7

Klasifikasi perlakuan produksi dan hasil olahan perikanan tangkap ........ 30

8

Ciri-ciri perikanan rakyat dan perikanan industri yang digunakan dalam penelitian ini ................................................................................ 32

9

Nilai LQ jumlah nelayan pada 30 provinsi tahun 2003-2007 .................. 41

10 Nilai LQ jumlah armada pada 30 provinsi tahun 2003-2007 ................... 43 11 Nilai LQ jumlah alat tangkap pada 30 provinsi tahun 2003-2007............ 44 12 Nilai LQ jumlah produksi pada 30 provinsi tahun 2003-2007 ................. 45 13 Nilai LQ hasil olahan pada 30 provinsi tahun 2003-2007 ....................... 46 14 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi NAD .................. 48 15 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Sumatera Utara .. 49 16 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Sumatera Barat ... 49 17 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Riau ................... 50 18 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Jambi ................. 50 19 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Sumatera Selatan 51 20 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Bangka Belitung 51 21 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Bengkulu ........... 51 22 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Lampung ............ 52 23 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Banten................ 52 24 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi DKI Jakarta ........ 53 25 Variabel nilai LQ pada provinsi Jawa Barat ........................................... 53 26 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Jawa Tengah ...... 54

27 Arah pengembangan perikanan tangkap pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................................ 54 28 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Jawa Timur ........ 54 29 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Bali .................... 55 30 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Nusa Tenggara Barat ..................................................................................................... 55 31 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Nusa Tenggara Timur .................................................................................................... 56 32 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Kalimantan Barat ...................................................................................................... 56 33 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Kalimantan Tengah ................................................................................................... 57 34 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Kalimantan Selatan ................................................................................................... 57 35 Arah pengembangan perikanan tangkap LQ pada provinsi Kalimantan Timur ..................................................................................................... 57 36 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Sulawesi Utara ... 58 37 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Gorontalo ........... 58 38 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Sulawesi Tengah 59 39 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Sulawesi Selatan 59 40 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Sulawesi Tenggara ................................................................................................ 60 41 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Maluku .............. 60 42 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Maluku Utara ..... 60 43 Arah pengembangan perikanan tangkap pada provinsi Papua ................. 61 44 Hasil arah pengembangan perikanan tangkap pada tiap provinsi ............. 62 45 Jumlah prioritas kebijakan...................................................................... 66 46 Matriks penentuan kebijakan .................................................................. 66 47 Jumlah provinsi yang basis pada PI dan PR ............................................ 68

DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Kerangka pemikiran .... .......................................................................... 7 2. Bagan alir proses perhitungan nilai location quotient untuk perikanan rakyat dan perikanan industri di setiap provinsi ...................... 34 3. Peta hasil arah pengembangan perikanan tangkap tiap provinsi ............... 67

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Alat tangkap perikanan rakyat...................................................................

92

2. Standarisasi jumlah alat tangkap perikanan rakyat tahun 2003-2007........ 120 3. Alat tangkap perikanan industri ................................................................ 121 4. Standarisasi jumlah alat tangkap perikanan industri tahun 2003-2007...... 130 5. Alat tangkap PI dan PR ............................................................................ 131 6. Nilai LQ alat tangkap ............................................................................... 132 7. Produksi perikanan industri .......................................................................134 8. Total produksi perikanan industri tahun 2003-2007 ................................ 137 9. Produksi perikanan rakyat ........................................................................ 138 10. Total produksi perikanan rakyat tahun 2003-2007 ................................. 146 11. Produksi PI dan PR ................................................................................... 148 12. Nilai LQ produksi ......................................................................................149 13. Produksi hasil olahan perikanan industri ................................................. 150 14. Total produksi olahan perikanan industri tahun 2003-2007 ................... 153 15. Produksi hasil olahan perikanan rakyat .................................................. 154 16. Total produksi olahan perikanan rakyat tahun 2003-2007 ....................

159

17. Produksi PI dan PR ................................................................................... 160 18. Nilai LQ produksi olahan ......................................................................... 161 19. Jumlah nelayan penuh (p) perikanan industri .......................................... 163 20. Nilai standar jumlah nelayan penuh (p) .................................................. 164 21. Jumlah nelayan sambilan utama (SU) perikanan rakyat .......................... 165 22. Nilai standar jumlah nelayan SU ............................................................. 167 23. Jumlah nelayan sambilan tambahan (ST) perikanan rakyat ..................... 168 24. Nilai standar jumlah nelayan ST ……………………………………….

169

25. Total jumlah nelayan PR .........................................................................

170

26. Jumlah nelayan PI dan PR .......................................................................

171

27. Nilai LQ nelayan ...................................................................................... 172 28. Jumlah armada PI dan PR ........................................................................ 173 29. Nilai LQ armada ...................................................................................... 174

30. Armada perikanan rakyat .........................................................................

175

31. Armada perikanan industri ........................................................................ 180 32. Nilai LQ nelayan ....................................................................................... 192 33. Nilai LQ produksi ...................................................................................... 193 34. Nilai LQ armada ........................................................................................ 194 35. Nilai LQ alat tangkap ...............................................................................

195

36. Nilai LQ produksi olahan .........................................................................

196

37. Rerata nilai LQ semua variabel ................................................................. 197 38. Rerata nilai LQ selama 5 tahun .................................................................. 200 39. Rerata nilai LQ semua variabel untuk PI .................................................. 203 40. Rerata nilai LQ semua variabel untuk PR ................................................. 204

DAFTAR ISTILAH

BUMD

: Badan Usaha Milik Daerah

BUMN

: Badan Usaha Milik Negara

Cured Fish

: Ikan olahan tradisional

Fish Meal

: Tepung ikan

Fishing Ground

: Daerah penangkapan ikan

FPI

: Fishing Power Index

Frozenfish

: Ikan beku

Income Distribution

: Distribusi pendapatan

IPTEK

: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

KKMB

: Konsultan Keuangan Mitra Bank

Large Scale Fisheries

: Perikanan skala besar

LOA

: Kapal dengan panjang total

LQ

: Location Quotient

Management Area

: Daerah pengelolaan

Overspecialized

: Spesialisasi yang tinggi

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

Productivity Growth

: Pertumbuhan produktivitas

Pro-business

: Penciptaan iklim usaha

Pro-growth

: Pertumbuhan

Pro-job

: Penyerapan tenaga kerja

Pro-poor

: Pengentasan kemiskinan

Small Scale Fisheries

: Perikanan skala kecil

Sustainable Development : Pembangunan berkesinambungan Unemployment Rate

: Menekan tingkat pengangguran