KEANGGOTAAN INDONESIA DI ORGANISASI PERIKANAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA KERJA SAMA PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH: PAUL BRENA TARIGAN NIM: 100200249
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2015
KEANGGOTAAN INDONESIA DI ORGANISASI PERIKANAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA KERJA SAMA PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH: PAUL BRENA TARIGAN NIM: 100200249 DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL Disetujui/Diketehui Oleh: KETUA DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum. NIP. 195612101986012001
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. NIP. 196207131988031003
Arif, S.H., M.H. NIP. 196403301993031002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2015
ABSTRAKSI Prof. Dr. Suhaidi, S.H.,M.H. *) Arif, S.H., M.H.**) Paul Brena Tarigan***) Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (United Nations on the Law of the Sea) mulai berlaku tanggal 16 November 1994. UNCLOS mengatur tentang rejim-rejim yang menyeluruh tentang hukum laut. Dalam UNCLOS juga diatur mengenai konservasi dan pengelolaan ikan. Tidak berhenti pada UNCLOS saja, seiring perkembangan waktu, semakin banyak faktor yang membuat perlindungan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan menjadi terganggu. Faktor tersebut dapat berupa kemajuan teknologi, iklim dan kebutuhan pangan akan ikan yang semakin meningkat yang membuat orang melakukan cara apapun untuk memperoleh ikan dalam jumlah banyak. Hal ini memicu reaksi masyarakat internasional terutama negara-negara dalam Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Oleh karena itu dibentuklah beberapa aturan hukum internasional yang lebih spesifik lagi mengenai konservasi dan pengelolaan ikan , baik jenis ikan yang berada diwilayah teritorial, ZEE atau di laut lepas serta berbagai organisasi regional dan internasional yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan ikan tersebut. Salah satu aturan hukum internasional tersebut adalah United Nations Fish Stocks Agreement 1995, dan beberapa organisasi baik regional atau inetrnasional yaitu Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna, Western and Central Pasific Fisheries Commission. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah keanggotaan Indonesia di organisasi perikanan internasional, bagaimana tinjauan hukum internasional tentang pengelolaan ikan regional dan internasional dan bagaiman tinjauan hukum nasional Indonesia sehubungan dengan aturan pengelolaan perikanan regional dan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peran dalam konservasi dan pengelolaan ikan regional maupun internasional, salah satunya ialah dengan cara meratifikasi beberapa aturan internasional mengenai hukum laut, pengelolaan ikan tuna sirip biru dan pengelolaan konservasi sediaan ikan beruaya jauh dan beruaya terbatas. Keikutsertaan Indonesia dalam kanggotaan dan konvensi-konvensi tersebut juga dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang Perikanan di Indonesia. Kata Kunci : Organisasi Internasional, CCSBT dan WCPFC, Hukum Nasional Indonesia
* ** ***
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
ABSTRACTION Prof. Dr. Suhaidi, S.H.,M.H. *) Arif, S.H., M.H.**) Paul Brena Tarigan***)
Law of the Sea Convention or UNCLOS (United Nations on the Law of the Sea) is commencing on 16 November 1994 . UNCLOS regulates comprehensive regimes of law of the sea. UNCLOS also set on the conservation and management of fish. Whereby UNCLOS, as the time passes, more and more factors that make the protection, conservation and management of fish resources to be disturbed. These factors may include technological progress, climate and food needs will be increasing fish that makes people commit any way to get the fish in large quantities. This triggers a reaction of the international community, especially the countries in the United Nations (UN). Therefore some established rules of international law, more specifically on the conservation and management of fish, both types of fish that are in the territory, EEZ or on the high seas, as well as a variety of regional and international organizations related to the conservation and management of the fish. One of the rules of international law is the United Nations Fish Stocks Agreement in 1995, and some organizations are either regional or present international Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna, Western and Central Pacific Fisheries Commission. The problem in this thesis is how Indonesia's membership in international fisheries organizations, how does international law review on the management of regional and international fish and how Indonesia's national judicial review with respect to the rules of international and regional fisheries management. Types of research conducted in this study is a normative legal research. Normative legal research is a research refers to the legal norms contained in legislation and court rulings. Based on the above issues can be concluded that Indonesia has a role in the conservation and management of regional and international fisheries, one of which is by ratifying some international rules of law of the sea, the management of bluefin tuna conservation and management of highly migratory fish stocks and straddling. Indonesia's participation as a member and these conventions can also be seen from the entry into force of the Law of Fisheries in Indonesia. Keywords : International Organizations, CCSBT and WCPFC, Indonesia’s National Law
* ** ***
Supervisor Lecturer I Supervisor Lecturer II Student of Faculty of Law, University of Sumatera Utara
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya : Nama
:
PAUL BRENA TARIGAN
NIM
:
100200249
Judul
: KEANGGOTAAN INDONESIA DI ORGANISASI PERIKANAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA KERJA SAMA PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain. Apabila ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia mempertanggunjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk menerima sanksi pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh. Medan, April 2015
PAUL BRENA TARIGAN NIM. 100200249
KATA PENGANTAR
Segala pujian, hormat, sembah, serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas keselamatan yang kekal, serta kasih setia dan penyertaanNya yang tak berkesudahan dalam kehidupan penulis dan dari awal menuntut ilmu hingga dapat mengakhiri masa studi dengan menyelesaikan skrispsi ini sebagai tugas akhir. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Syukur atas kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang memampukan penulis untuk merampungkan penelitian skripsi berjudul “KEANGGOTAAN
INDONESIA
INTERNASIONAL
DALAM
DI
ORGANISASI
RANGKA
PERIKANAN
KERJA
SAMA
PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL” ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuannya baik secara moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.Hum., DFM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 4. Bapak Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 5. Ibu Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Terima kasih banyak untuk segenap perhatian dan bimbingan yang berharga yang diberikan bagi penulis; 6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi ilmu, sumbangan pemikiran dan bimbingan yang berharga dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan; 7. Bapak Arif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberi
arahan
dan
saran
yang
membantu
penulis
dalam
menyelesaikan skripsi ini; 8. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak M. Tarigan, S.H. dan Ibu J. A. Sinulingga, yang sudah sangat banyak membantu penulis dari segi moral, nasihat dan doa-doa serta seluruh tenaganya agar dapat mewujudkan impian penulis untuk meraih gelar sarjana. Gelar sarjana ini penulis dedikasikan untuk seluruh cinta, kasih dan sayang kalian; 9. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga kepada Dosen PA penulis Bapak Amsali Ginting, S.H., M.Hum;
10. Keluarga besar Tarigan dan Sinulingga yang sudah mendukung dan mendorong penulis untuk bisa mencapai akhir perkuliahan dengan baik serta terkhusus kepada saudara dan saudari kandung penulis Stephen S. Tarigan dan Yohana E. Tarigan; 11. Sahabat-sahabat penulis, Deffid Ivani Siahan, S.H., Eko Simbolon, S.H., Mentari Sembiring, S.H., Juliani Sinaga, S.H., terimakasih atas dukungan semangat dan doanya yang ikut membantu penulis untuk dapat menyusul kalian meraih gelar sarjana; 12. Kelompok Kecil Elohim Ozerli penulis, Kak Juliana Hutasoit, Rory, Andika, Kristina, Juli dan Riki serta Kelompok Kecil Festus, Paulus dan Deisy, doa-doa kalian membuat penulis semakin mengenal Yesus Kristus; 13. Kepada segenap komponen pelayanan UKM KMK USU UP FH mulai dari teman-teman pengurus, PKK, AKK, alumni-alumni dan temanteman pelayanan penulis di KDS 2012 Bang Monang, Kak Bora, Kak Romauli, Epifeni, Chandra dan yang lainnya, tempat dimana penulis bisa melayani Yesus Kristus lebih sungguh dan semakin diberkati; 14. Demisioner Presidium PEMA FH USU 2013-2014, Bang Akbar, Bang Hotman, Bang Jonathan, Bang Rio Montes, Priawan, Ratih, Mupar, Randa, Hadis dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman berorganisasi selama masa kuliah; 15. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2010, terkhusus grup C, grup kuliah penulis sejak masuk FH USU, termasuk di dalamnya Ludfi,
Herman, Jelita, Yuni, Anrinanda “Bojo”, Aries, Fahry. Mifta, Tia, Ambar, Irfan, Hanna, Catherine, Hendini, Mario, Christian, Diki, Aditya, Ramadhan, Puspita, Zorro, Harun, Nadya karena kalian semua luar biasa; 16. Kepada pengurus pemuda-pemudi serta segenap jemaat gereja GKMI Kharispia Medan, yang sudah membantu penulis dalam doa-doanya; 17. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2011, terkhusus kepada Sarah, terima kasih banyak atas semangat dan dukungannya selama ini baik moril maupun materil yang penulis rasakan sangat membantu dan menolong, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, serta kepada Jeremia yang ikut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini melalui ideidenya; 18. ILSA Angkatan 2010, komunitas mahasiswa hukum internasional di FH USU, komunitas yang bersahaja dan menginspirasi penulis untuk menyelesaikan skiripsi ini dengan baik serta kepada Sakafa, Maharanni, Ekpi, Yati, Kiki, Dandi, Maulana, Arko, Tika, Yayak, Fajrin, Daniella dan yang lainnya, terima kasih; 19. Kepada teman-teman les penulis, Kak Deasy, Kak Stevani, Dian/Iin, Tika, Syahputra dan Elvana, serta teman-teman stambuk 2012, 2013, 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis
terima dengan rendah hati demi penulisan ilmiah yang lebih baik dimasa yang akan dating. Kiranya kemurahan Tuhan memberkati dan menyertai kalian dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima Kasih.
Medan,
April 2015
Hormat Penulis
Paul Brena Tarigan NIM : 100200249
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………. i ABSTRAKSI………………………………………………………………… ii ABSTRACT……………………………………………………………….... iii LEMBAR PERNAYATAAN………………………………………………. iv KATA PENGANTAR……………………………………………………… v DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. vi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………………… 1 B. Rumusan Masalah……………………………………………….. 11 C. Tujuan Penelitian……………….……………………………….. 11 D. Manfaat Penelitian………………………………………………. 12 E. Keaslian Penelitian………………………………………………. 13 F. Tinjauan Kepustakaan………………………………………….... 13 G. Metode Penelitian……………………………………………….. 19 H. Sistematika Pembahasan…………….………………………….. 22
BAB II
KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI PERIKANAN INTERNASIONAL
A. Prosedur dan Persyaratan dalam Organisasi Perikanan Internasional...24 B. Keanggotaan Indonesia dalam Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)………………………...…………....32
C. Keanggotaan Indonesia dalam Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).........................................................................48 BAB III HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL A. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958 (High Seas Fishing Convention/Konvensi Perikanan Laut Lepas 1958)...................................................................................................56 B. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982)…………....62 C. United Nations Fish Stock Agreement 1995 (UNFSA 1995)……...…70 BAB IV TINJAUAN HUKUM NASIONAL INDONESIA TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL A. Pengaturan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan di laut lepas yang diatur dalam UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan…………...81 B. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan…………………………………………………………….94 C. Peraturan Presiden No. 61 tahun 2013 tentang Pengesahan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah………………………………………………………….103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………………………………………………………….112 B. Saran………………………………………………………………...114 DAFTAR PUSTAKA…..……………..............……………………………...117
