PERKEMBANGAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional

As of 31 /01/2012 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

OUTLINE I. Outlook Dan Sasaran Strategis Rencana Aksi 2012 II. Fokus Pembangunan Kerja Sama Perdagangan 2012 III. Strategi Kerja Sama Perdagangan Internasional “Multitrack”: A. Multilateral B. Regional : 1) ASEAN 2) APEC C. Bilateral D. Perdagangan Jasa E. Komoditi The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

2

I. OUTLOOK 2012 • Target pertumbuhan ekonomi 2012: 6,5% - 6,7% • Fokus di peningkatan domestic competitiveness dan pasar ekspor non-tradisional seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur. • Peningkatan ekspor produk bernilai tambah: kebijakan hilirisasi industri komoditas pertanian primer – kakao, sawit, rotan, karet, dll. • Konsumsi domestik akan naik 9,1%: Rp. 4.124 triliun. (Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penopang utama.)

• Stabilitas harga bahan pokok 2012 akan dipertahankan.

SASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI 2012 : Ekspor dan Kerja sama Perdagangan Internasional a. Total Ekspor tahun 2012 sebesar US$ 230 miliar. b. Total Ekspor Indonesia ke negara non-tradisional meningkat 25% tahun 2012. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

3

II. FOKUS PEMBANGUNAN KERJA SAMA PERDAGANGAN 2012 Pengamanan Pasar Dalam Negeri Menjaga 1. Pengelolaan Keberhasilan implementasi kerja sama perdagangan Pertumbuhan Opini Publik internasional (WTO, G20, MRT APEC, ASEAN Summit) Ekspor 2. Persiapan Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade - MRT) APEC 2013 3. Penguatan posisi runding termasuk dalam rangka mendukung penempatan strategis posisi non-tarif Indonesia 4. Finalisasi negosiasi (Multilateral, Regional, Bilateral) Stabilisasi Reformasi Pasar Dalam 5. Path of action tim tarif 5 thn terakhir dan kedepan Birokrasi Negeri

Kerja Sama Perdagangan Internasional

Connectivity

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

4

III. STRATEGI KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MULTI-TRACK

Bilateral

Regional

Multilateral


5

PENINGKATAN AKSES PASAR EKSPOR MELALUI DIPLOMASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN, ASEAN+Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional, serta perdagangan lintas batas dengan negara anggota ASEAN

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral

Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa

Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional


6

A. MULTILATERAL WTO merupakan forum negosiasi kerja sama perdagangan secara Multilateral  Doha Development Agenda (DDA).  DDA disampaikan pada saat Konferensi Tingkat Menteri ke-4 di Doha, Qatar, November 2001 namun belum tercapai kesepakatan hingga saat ini.  Perundingan menggunakan prinsip Single Undertaking yang terdiri dari beberapa sektor pembahasan: Agriculture, NAMA, Services, TRIPs, Rules, Trade Facilitation, Trade and Environment, Trade and Development.  Negara utama dalam perundingan WTO antara lain: US,EU, Australia, Brazil, India, China, South Africa, Indonesia/G-33.  Posisi Indonesia terkait DDA disampaikan oleh Mendag pada pertemuan WEF 2012 di Davos yang menganggap pentingnya penyelesaian putaran Doha sebagai penyelesaian terbaik bagi seluruh negara terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, hal ini untuk memastikan perdagangan yang berkeadilan (fair trade).


7

8

Perkembangan Negosiasi Periode 2008 - 2011 1.

Perkembangan perundingan yang terjadi belum banyak berubah, namun pada dasarnya perundingan DDA-WTO dari tahun 2008 telah mendekati kesepakatan (outcome) 80% dari key issues DDA-WTO namun 20% belum bisa tercapai.

2.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, India dan China masih belum mencapai kesepakatan khususnya di bidang perundingan pertanian, Non-Pertanian (NAMA) dan Jasa.

3.

Beberapa negara-negara yang tergabung dalam G5 (Amerika Serikat, Eropa, Brazil, India, dan RRT) berupaya untuk mendapatkan solusi mencari titik temu pemecahan terhadap 20% yang belum terselesaikan berikut upaya mencari tambahannya. Dalam beberapa statement Amerika Serikat menyiratkan pernyataan mencapai kesepakatan berdasarkan negosiasi tahun 2008 namun AS ingin meminta untuk mendapatkan perolehan tambahan dari Services dan penghapusan tarif kelompok sektoral di NAMA.

4.

Perundingan DDA WTO telah menghasilkan revisi draft teks, antara lain penyusunan Draft Teks ke-5 Bidang Agriculture dan NAMA, serta revisi terhadap Draft texts isu lainnya yang diperkirakan akan keluar pada kuartal I tahun 2011.


8

Manfaat Penyelesaian DDA bagi Indonesia  Setelah dipastikan bahwa perundingan DDA tidak dapat dapat diselesaikan pada tahun 2011 ini, Indonesia semakin menyadari bahwa WTO telah membantu menjaga dan meningkatkan arus perdagangan, memonitor perkembangan

perdagangan global, dan mewaspadai bentuk proteksionisme.  Indonesia menilai bahwa penyelesaian DDA akan memberikan dampak yang positif dalam menegakkan transparansi negara anggota terkait subsidi domestik dan kebijakan pemberian akses pasar produk pertanian, non-Pertanian dan jasa yang sesuai dengan ketentuan di WTO.


9

B. REGIONAL : 1) ASEAN

• • • • •

•

Internal ASEAN: Masyarakat Ekonomi ASEAN (Blueprint, Scorecard); External ASEAN: Australia, China, India, European Union, Japan, Korea, New Zealand, Russia, United States, Gulf Country Cooperation, Canada FTA Engagement: AFTA, ACFTA, AKFTA, AJCEP, AANZFTA, AIFTA; ASEAN-EU FTA negosiasi saat ini mengalami penundaan dikarenakan beberapa hal antara lain (1) perbedaan tingkat ambisi penyelesaian & (2) Isu Myanmar Kerja Sama dibawah koordinasi Indonesia: ASEAN-US TIFA (ditandatangani bulan Agustus 2006), dan ASEAN-Canada Cooperation on Trade and Investment (Deklarasi bersama diadopsi pada tanggal 2 Oktober 2011) Intra & Inter-Regional: BIMP-EAGA, IMT-GT, Asia-Europe Meeting (ASEM), EAS, Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IORACC), MERCOSUR, Pan-Baebu Gulf Economic Cooperation, ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation Bilateral dengan Negara Anggota ASEAN: BRU, CAM, LAO, MAL, MYN, PHI, SIN, THA, VN The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

10

Progres Kerja Sama ASEAN ENLARGEMENT 1984: BRU

1967: INA, MAL PHI, SIN, THA

1995: VN

2004: ASN-China

1997: LAO, MYM

1977: PTA

2006-2009 CEPEA Study

2006: ASN-KOR

1999: CAM

1992: CEPT AFTA

DEEPENING

2005-2009 EAFTA Study

2008: ASN-JAP 2009: ASN-ANZ; ASN-India; ASN-China Investment; ASN Korea Investment

1995: AFAS 1997: ASEAN Vision 2020 1998: AIA

2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020; 11 Priority Integration Sectors (PIS)

2010: ASEAN Plus Working Groups on ROO, Tariff Nomenclature, Customs, Ec Cooperation

2005: Logistics as PIS 2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint

2011: ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership

2008: first year of AEC Blueprint; ASEAN Charter entered into force 2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard 2009: Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 2010: Connectivity Master Plan 2011: ASEAN Framework for Equitable Economic Development

ASEAN Economic Community 2015


11

4 Pilar ASEAN Economic Community  Framework dan elemen AEC:  PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI REGIONAL: freer flows of goods, services, investment, labour, freer flows of capital, Priority Integration Sectors (PIS), foodagriculture-forestry

 KAWASAN BERDAYA SAING TINGGI: competition policy, consumer protection, IPRs, infrastructure development, energy, tax, e-Commerce

 KAWASAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MERATA: SME development, narrowing the development gaps

 INTEGRASI DENGAN PEREKONOMIAN DUNIA: coherent approach towards external economic relations, participation in the global supply network


12

Integrasi di Kawasan ASEAN  99.11% tariff negara ASEAN-6 pada tahun 2010 telah diturunkan menjadi 0%,

sedangkan 98,86% of tariff negara ASEAN-4 berkisar antara 0% dan 5%  Di bidang Jasa, integrasi dilakukan secara bertahap melalui paket komitmen melalui

perjanjian ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)  Di bidang Investasi, Entry into Force (EIF) atas ACIA akan segera dilakukan  Persyaratan AFAS-8: 80 dari 127 subsektor akan diintegrasikan (FEP for PIS 70%,

non-PIS dan jasa logistik 51%)  Beberapa isu yang masih dalam progress: monitoring, NTBs, trade repository,

customs, standards (goods and services), competition, IPR, consumer protection, SMEs, sector-specific (PIS: agro-based, automotive, electronics, fisheries, rubberbased, textiles & apparels, wood-based, air travel, e-ASEAN, healthcare, tourism, logistics services), etc


13

ASEAN Integration with Partners Liberalization target in the region (Conventional Tariff Line Index) Level of Liberalization by country under the ASEAN+n FTAs ASEAN-Korea ASEAN-China ASEAN-ANZ SGP 100.0% 100.0% 100.0% BRN MLS THA IDN PHI VTN CAM LAO MYA

97.8% 93.5% 93.7% 90.3% 97.9% 84.3% 85.5% 85.4% 87.5%

KOR CHN AUS NZ IND JPN

92.2%

97.9% 93.7% 88.3% 89.0% 86.5% na 86.7% 96.4% 86.9%

98.5% 95.5% 98.8% 93.4% 94.8% 90.9% 86.2% 90.7% 86.1%

ASEAN-India 100.0%

ASEAN-Japan 100.0%

82.6% 79.6% 74.3% 50.4% 75.8% 69.7% 84.1% 77.5% 73.6%

96.4% 92.1% 96.9% 88.7% 96.0% 84.7% 76.0% 84.2% 79.4%

94.6% 100.0% 100.0% 74.3% 86.3%

Based on the final preferential tariff rate The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

14

B. Regional : 2) APEC Kerangka Kerja Sama APEC Leaders’ Meeting

APEC Business Advisory Council

APEC Ministerial Meeting

Sectoral Ministerial Meeting

SOM

Committee on Trade & Investment

Budget & Management Committee

Economic Committee


SOM Steering Committee on ECOTECH 15

Struktur dan Ruang Lingkup APEC CTI

Friends of the Chair 1. Trade Facilitation & Supply-Chain Connectivity 2. Next Generation Trade and Investment 3. Environmental Goods and Services

Chair

Sub-Fora 1. Market Access Group 2. Group on Services 3. Sub Committee on Standards and Conformance 4. Sub Committee on Customs Procedures 5. Investment Expert Group 6. Business Mobility Group 7. Intellectual Property Rights Expert Group 8. e-Commerce Steering Group

Industry Dialogues 1. Automotive Dialogue 2. Chemical Dialogue 3. Life Science Innovation Forum


16

ISU TERKINI PERUNDINGAN APEC • Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) • Bogor Goals • Next Generation of Trade and Investment Issues (Facilitating Global Supply Chains; Promoting Effective, Non-Discriminatory and Market-Driven Innovation Policy; Enhancing SMEs Participation in Global Production Chains) • Supply-Chains Connectivity • Environmental Goods and Services (EGS) • Remanufactured Products • Addressing Barriers to SMEs Trade • Trans-Pacific Partnership (TPP)


17

APEC Pada Tahun 2013

 Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan APEC pada tahun 2013



Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pertemuan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT)



Beberapa isu dalam MRT akan didiskusikan dan dibahas oleh Committee on Trade and Investment (CTI)



Salah satu isu yang dapat dijadikan fokus utama adalah menghubungkan antara kerja sama ASEAN dan APEC’s terkait pengembangan UKM



Dalam menjadi tuan rumah APEC Indonesia dapat mempersiapkannya secara nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan segera melakukan persiapan teknis sejak tahun 2012


18

C. Bilateral  Hingga saat ini Indonesia memiliki sekitar 12 Kerja Sama Ekonomi Komprehensif dengan bentuk dan kedalaman kerja sama yang berbeda-beda tingkatannya. Dari 12 kerja sama ini, baru kerja sama Economic Partnership Agreement (EPA) dengan Jepang yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2008.

 Beberapa kerja sama FTA dalam kerangka ASEAN yang telah dan/atau sedang dalam penjajagan untuk dikembangkan menjadi Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Bilateral diantaranya IJ-EPA dengan Jepang, IA-CEPA dengan Australia, II-CECA dengan India dan IK-CEPA dengan Korea Selatan.  Lebih lanjut, pembicaraan kerja sama FTA yang mengalami kebuntuan seperti ASEAN – EU FTA juga mengambil jalur Bilateral guna memperkuat kerja sama ekonomi yang sudah ada. Saat ini Indonesia–EU sudah menyelesaikan Joint Feasibility Study untuk menjajagi peningkatan hubungan antara kedua negara.


19

Elemen Utama Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia  Cakupan dalam kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia lebih luas dan strategis apabila dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan bebas secara tradisional karena selain mencakup liberalisasi perdagangan, CEPA juga mencakup kerja sama ekonomi (cooperation), fasilitasi perdagangan (trade facilitation), capacity building dan capacity building plus.  Dalam Generasi Pertama Kerja Sama Ekonomi Komprehensif, Indonesia memasukan Cooperation, Liberalization dan Facilitation sebagai elemen utama kerja sama. Kerja sama Capacity Building dilakukan dalam beberapa sektor industri spesifik. Contoh dari kerja sama ekonomi komprehensif generasi pertama adalah IJEPA.  Dalam Generasi Kedua Kerja Sama Ekonomi Komprehensif, Indonesia menambahkan elemen “capacity building plus” yang mencakup kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas bagi pihak-pihak yang mengalami dampak negatif dari liberalisasi, program structural adjustment bagi wilayah-wilayah yang masih lemah dan mengintegrasikan ketentuan dalam CEPA ke dalam akses pasar dan fasilitasi perdagangan melalui pilot project yang konkrit.


20

Tahapan Pembentukan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif

Joint Study Group

Negosiasi

• Inisiasi dari Kepala Negara • Menteri Perdagangan Membentuk Tim Joint Study Group (JSG) • Pelaksanaan JSG (bersama-sama dengan Tim JSG negara calon mitra) • Diseminasi dan Sosialisasi Hasil JSG

• Peluncuran dimulainya negosiasi CEPA • Pembentukan Tim Perunding • Konsultasi Pra Negosiasi • Perundingan Bilateral CEPA • Sosialisasi Hasil Perundingan CEPA

• • • Implementasi •

Pengumuman dan penandatangan oleh Kepala Negara Bilateral CEPA mulai berlaku Monitoring dan Evaluasi implementasi Bilateral CEPA Konsultasi dan review implementasi Bilateral CEPA dengan negara mitra

* Dari keseluruhan proses pemerintah bertindak sebagai ujung tombak (tim perunding) dengan membawa kepentingan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan kepentingan dunia usaha domestik pada khususnya. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

21

Perkembangan Hubungan Perdagangan Bilateral 1. Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (EPA) 2. Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 3. Indonesia – Iran Preferential Trade Agreement (PTA) 4. Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA) 5. Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 6. Indonesia – India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (II-CECA) 7. Indonesia – UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 8. Indonesia – Chile Free Trade Agreement (FTA) 9. Indonesia – Turkey Free Trade Agreement (FTA) 10.Indonesia – ROK Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* 11.Indonesia – Tunisia Free Trade Agreement (FTA)* 12.Indonesia – Egypt Free Trade Agreement (FTA)* Implemented On-going negotiation

Finalization Pre-negotiation consultation The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

JSG Conclusion * JSG ongoing

22

D. Perdagangan Jasa  Perdagangan Jasa telah menjadi sektor yang sangat penting dalam mendukung ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Harapannya adalah untuk meningkatkan kontribusi perdagangan jasa dalam ekonomi dari 40% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2025.  Meningkatkan perdagangan sektor jasa akan berdampak pada perdagangan barang mengingat beberapa perdagangan jasa secara langsung dan tidak langsung menyatu dengan perdagangan barang baik dalam proses produksi maupun penjualan.  Kementerian Perdagangan bertindak selaku koordinator atas perundingan perdagangan jasa di fora bilateral, regional dan multilateral. Dengan mengkoordinasikan isu perdagangan jasa di 18 institusi, termasuk didalamnya pihak Bank Sentral Indonesia.  Perundingan perdagangan jasa dilakukan melalui Request and Offer dan terdiri dalam 4 Mode (Mode 1, 2, 3, 4).


23

Perundingan Perdagangan Jasa di ASEAN  Dalam mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015, integrasi di sektor jasa menjadi salah satu yang mengemuka. Tingkat integrasi harus dipenuhi.  Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (AFAS) legally binding, komitmennya “GATS Plus”.  Target akumulasi liberalisasi: - Tahun 2010 (AFAS 8) : 80 subsektor - Tahun 2012 (AFAS 9) : 100 subsektor - Tahun 2014 (AFAS 10) : 120 subsektor - Tahun 2015 (AFAS 11) : 128 subsektor

 Roadmap liberalisasi ASEAN : - Tahun 2010 : 3 Sektor prioritas (70% FEP): e-Asean, healthcare dan pariwisata (29 Sub-sektor), 51 subsektor non PIS (51% FEP) - Tahun 2013 : Sektor logistik ( 9 sub-sektor FEP 70% al. Jasa pergudangan, pengepakan, kargo, kurir, dan jasa transportasi pengiriman barang) - Tahun 2015 : 128 sub-sektor (FEP 70%)  Saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 8 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

24

E. KOMODITI

International Commodity Organization: - International Coffee Organization (ICO) - 1963 - International Sugar Organization - 1968 - Asian and Pacific Coconut Community (APCC) - 1969 - Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) - 1970 - International Pepper Community (IPC) - 1972 - International Cocoa Organization (ICCO) - 1973 - International Rubber Study Group - 1994 - International Tripartite Rubber Council (ITRC) -2001


25

Terima kasih


26

PERKEMBANGAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Recommend Documents