PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK. Seri Pembelajaran dari USAID - KINERJA

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK Seri Pembelajaran dari USAID - KINERJA PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

KINERJA-USAID Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

2014

KATA PENGANTAR Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis Peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium Development Goals). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggungjawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan, fungsi legislasi, merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya, fungsi pengawasan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran. Memahami peranan DPRD yang sangat strategis, menimbulkan harapan yang besar dari masyarakat agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode saat ini (2014 – 2019) dapat menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat, melaksanakan tanggungjawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, dimana salah satu indikatornya adalah perbaikan pelayanan publik dasar berbasis standar. Diharapkan modul ini dapat membantu DPRD, Pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang ingin menerapkan tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan kapasitas DPRD dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta, Oktober 2014

www.kinerja.or.id

Penguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI KISI – KISI MODUL PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

2

1 2 4

MODUL 1

PENDAHULUAN • Sesi 1 - Orientasi Forum - Pengantar - Bahan Bacaan 1A : Pembelajaran Orang Dewasa - Bahan Bacaan 1B : Pendidikan Partisipatif - Bahan Presentasi

8 11 11 11 15 17 19

MODUL 2

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR • Sesi 1 - Teori dan Konsep Dasar Pentingnya Standar Pelayanan - Standar Pelayanan Minimal (SPM) a. Manajemen Publik Berbasis Kinerja b. SPM: Dasar Teori, Pengertian, Manfaat dan Dasar Hukum c. Strategi dalam SE Mendagri Tentang Percepatan Realisasi SPM d. Kesimpulan • Sesi 3 Integrasi SPM dalam Perencanaan dan penganggaran - Pengantar

28 28 28 31 31 33 36 37 38 38 38

MODUL 3

PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR • Sesi 1 Fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling DPRD dalam Mendorong Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas - Pengantar • Sesi 2 Peran pengawasan DPRD terhadap setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis SPM - Pengantar

42


42 42 42 58 58 58

www.kinerja.or.id

Analisis Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jayapura - Pengantar Bahan Presentasi

www.kinerja.or.id


62 62 68

3

KISI – KISI MODUL PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK No

Tujuan Instruksional

1

Peserta dapat saling

Modul I.

mengenal satu sama

PENDAHULUAN

lain dan memahami

Sesi 1: Bina perkenalan

latar belakang,

Sesi 2: Orientasi forum

Pokok Bahasan

Bahan Belajar - BB1-1A: pembelajaran orang dewasa - BB1-1B: pendidikan partisipatif

tujuan dan metode

- LPF1-1: Orientasi forum

pembelanjaran.

- TOR Pelatihan dan

Metode 1. Presentasi

Waktu 90 Menit

2. Curah pendapat 3. Diskusi kelompok

jadwal kegiatan - Tata Tertib Pelatihan 2

Peserta memahami

Modul II. PELAYANAN

teori, dan konsep

PUBLIK BERBASIS

dasar Standar

STANDAR

Pelayanan Publik

Sesi 1: Teori dan konsep

pelayanan minimal

serta integrasinya

dasar

(sebuah pengantar)

- File Film pelayanan

120 Menit

publik - BB2-1: Standar

- LPF2-1: Standar

ke dalam sistem perencanaan dan

Pelayanan Minimal

penganggaran

Pengantar

daerah. Sesi 2: Standar layanan untuk pelayanan publik dalam berbagai bidang sektor

- BB 2-2: SPM diberbagai

120 Menit

Bidang dan sektor - LPF2-2: Standar layanan dalam berbagai bidang/ sektor

Sesi 3: Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah

- Foto lapangan kondisi

120 Menit

layanan Pendidikan, kesehatan Masyarakatdll - LPF2-3: Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran daerah - BB 2-3: Integrasi SPM dalam Perencanaan dan penganggaran daerah

4


www.kinerja.or.id

No 3


Pokok Bahasan

Bahan Belajar

Metode

Peserta meningkat

Modul III. PERAN

ketrampilannya

DAN FUNGSI DPRD

Fungsi DPRD dalam

dalam menjalankan

DALAM PENINGKATAN

rangka peningkatan

fungsi pengawasan

PELAYANAN PUBLIK

kualitas pelayanan publik

untuk peningkatan

BERBASIS STANDAR

di Bidang kesehatan

pelayanan publik

Sesi 1 : Fungsi legislasi,

- LPF 3-1A: Optimalisasi

berbasis Standar.

budgeting, controlling

Fungsi DPRD dalam

DPRD dalam mendorong

rangka peningkatan

pelayanan publik yang adil

kualitas pelayanan publik

dan berkualitas.

- BB 3-1: Optimalisasi

Waktu 120 Menit

di Bidang kesehatan - LKK 3-1: Data capaian jenis pelayanan SPM Kesehatan - LPF 3-1B : Pentingnya pelibatan para pihak dalam pengawasan pelayanan publik.

Sesi 2 : Peran

- LPF 3-2 : Siklus

120 Menit

pengawasan DPRD

Perencanaan dan

terhadap perencanaan

Penganggaran daerah

dan penganggaran

berbasis SPM dan titik

daerah, pengelolaan dan

kritisnya.

pelaporan perangkat daerah berbasis SPM

- LKK 3-2 A : Analisis RPJMD dan RKPD berbasisi SPM - LKK 3-2 B : Analisis Program dan kegiatan dalam APBD berbasis SPM - LKK 3-2 C : Analisis LKPJ Bupati/Walikota berbaisis SPM

www.kinerja.or.id


5

No


Pokok Bahasan

Bahan Belajar

Metode

Waktu

- BB 3-2 : Analisis Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran pencapaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Jayapura - Dokumen RPJMD, RKPD, APBD dan LKPJ Bupati/Walikota Sesi 3 : Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam

- LPF 3-3 : Setwan urat

120 Menit

nadi DPRD. - BB 3-3 A: Sekretariat

pengawasan pelayanan

DPRD sebagai urat nadi

publik berbasis standar

demokrasi - BB 3-3 B: Peran Strategis Sekretariat DPRD dalam mendorong percepatan pencapaian MDGs

6


www.kinerja.or.id

PENDAHULUAN

www.kinerja.or.id

1 Penguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik

7

MODUL 1 PENDAHULUAN

PENDAHULUAN Latar belakang Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan.

tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan berstandar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. Fungsi Pengawasan adalah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran. Namun demikian, selama ini DPRD dalam menjalankan fungsinya, dirasa belum mampu memberikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat. Berbagai harapan konstituen terhadap para wakil rakyat belum dapat terpenuhi,

8


www.kinerja.or.id

sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap

regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan

lembaga perwakilan semakin menurun (Survey

jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu

Pol-Tracking tahun 2013 menunjukkan hanya 12,5

pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan

persen responden saja yang puas dengan kinerja

mutu tertentu, berdasarkan target dan indikator yang

parlemen). Ketidakpuasan tersebut lebih disebabkan

telah ditetapkan. Dengan demikian hak minimal

oleh karena DPRD yang belum efektif dalam

masyarakat dapat benar-benar terpenuhi, sehingga,

bekerja, belum representatif dalam kebijakan dan

pada akhirnya diharapkan kepercayaan masyarakat

kinerja yang belum dapat dikatakan akuntabel.

kepada pemerintahnya akan meningkat.

Memahami peranan DPRD yang sangat strategis,

Program Kinerja - USAID mendorongkan gagasan

menimbulkan harapan yang besar dari masyarakat

memperbaiki efektifitas kinerja Dewan Perwakilan

agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode

Rakyat Daerah untuk perbaikan pelayanan publik

saat ini (2014 – 2019) dapat menyuarakan aspirasi

khususnya urusan kesehatan dan pendidikan

dan harapan masyarakat, melaksanakan tanggung

dasar, agar pelayanannya sesuai strandar dan lebih

jawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa

berkualitas, melalui lokarya Penguatan Peran dan

proses pemerintahan dan pembangunan berjalan

Fungsi DPRD dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan

dengan baik, dimana salah satu indikatornya adalah

Publik Berbasis Strandar.

perbaikan pelayanan publik dasar berbasis standar. Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintah dalam tata pemerintahan good governance bahwa, pelayanan yang standar dalam pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah merupakan hak rakyat sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah. artinya rakyat berhak menerima pelayanan dan pemerintah berkewajiban menyediakannya, oleh karena itu Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut haruslah jelas, transparan dan terukur. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penyediaan pelayanan publik yang kualitasnya jelas, transparan dan terukur (berbasis strandar) adalah di terbitkannya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

www.kinerja.or.id

Tujuan dan hasil Secara umum Tujuan pengembangan modul Penguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis Strandar adalah memberikan panduan kepada penyelenggara dan fasilitator penguatan kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk perbaikan pelayanan publik berbasis standar. Sedangkan secara khusus penguatan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk perbaikan pelayanan publik berbasis standar ini bertujuan untuk: 1. Memperkenalkan kepada DPRD tentang Konsep dasar pelayanan publik berbasis strandar,


9

Standar pelayanan publik dalam berbagai

Komponen

bidang dan sektor dan integrasinya dalam perencanaan dan penganggaran daerah 2. Meningkatkan ketrampilan DPRD dalam

Modul ini disusun berdasarkan beberapa komponen sebagai berikur:

menjalankan fungsi pengawasan untuk peningkatan pelayanan publik berbasis Standar khususnya urusan kesehatan. 3. Meningkatkan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar

1. PEMBUKAAN DAN ORIENTASI FORUM, yang berisi tentang panduan proses fasilitasi sesi a) Pembukaan, b) Perkenalan dan c) orientasi kegiatan. 2. PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR, yang berisi panduan proses pembelajaran

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penguatan

tentang a) Teori dan konsep dasar tentang

kapasitas DPRD ini antara lain,

pelayanan publik, b) Standar layanan untuk pelayanan publik dalam bidang Pendidikan

1. Peserta memahami teori, dan konsep dasar Pelayanan berbasis standar serta integrasinya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah 2. Peserta meningkat ketrampilannya dalam

dan Kesehatan, dan c) Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah. 3. PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR, yang berisi panduan

menjalankan fungsi pengawasan untuk

proses pembelajaran tentang a) Fungsi

peningkatan pelayanan publik berbasis Standar

legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD

3. Pelayanan publik khususnya urusan kesehatan

dalam mendorong pelayanan publik yang adil

memenuhi standar pelayanan minimal yang

dan berkualitas, b) Peran pengawasan DPRD

telah ditetapkan.

terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat

Sasaran kegiatan penguatan kapasitas DPRD

daerah berbasis SPM, dan c) Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar.

Yang menjadi kelompok sasaran dari lokakarya ini. 1. Pimpinan dan anggota DPRD yang terkait dengan urusan pendidikan dan kesehatan. 2. Perwakilan Skretariat dan staf DPRD yang terkait dengan tugas pengangaran.

10


www.kinerja.or.id

Setelah saling mengenal, mengetahui metodologi dan gambaran umum lokakarya diharapkan orientasi hati dan pikiran peserta dalam mengikuti lokakarya

Orientasi Forum

ini menjadi sama dan fokus, dengan demikian komunikasi akan mudah dan lancar serta suasana pembelajaran akan kondusif dan menyenangkan.

Pengantar

TUJUAN

Sebelum berproses lebih lanjut dalam lokakarya, orientasi forum adalah merupakan tahap awal yang sangat penting, menurut konsep pendidikan partisipatif, lokakarya adalah sebagai ruang untuk

Secara umum dalam sesi ini bertujuan agar semua

belajar bersama antara Peserta, Fasilitator, Nara

pihak yang terlibat dalam forum ini dapat saling

Sumber, dan juga Panitia pelaksana. Dengan

mengenal satu sama lain, memahami latar belakang,

orientasi forum yang cukup akan membantu setiap

tujuan dan metode pembelanjaran sehingga tercipta

peserta dalam mengenali tujuan lokakarya, materi

suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.

yang akan pelajari dan orang-orang yang terlibat

Setelah sesi ini selesai, secara khusus peserta

didalamnya, dengan demikian dapat mendorong

diharapkan mampu:

peserta pada pemahaman alur proses pembelajaran dan upaya-upaya untuk menciptakan suasana

•

para pihak yang terlibat dalam lokakarya

proses yang bebas, saling memahami dan membuat setiap orang didalamnya merasa nyaman.

Mengenali para peserta, fasilitator, panitia dan

•

Memperjelas harapan dan tujuan umum peserta terhadap lokakarya

Orientasi lokakarya pada sesi awal ini selain untuk

•

Membantu peserta untuk memahami proses dan

saling mengenal baik sesama peserta dengan

metode lokakarya selama berlangsung dengan

fasilitator maupun panitia pelaksana juga untuk

model Pendidikan Orang Dewasa (POD).

memberikan pengertian dan arahan kepada

•

diharapkan dari pelaksanaan lokakarya

peserta bahwa Lokakarya yang diselenggarakan ini menggunakan metode atau pendekatan

Memahami latar belakang, tujuan dan hasil yang

•

Peserta menyepakati kontrak belajar bersama

Pendidikan Partisipatif (Pendidikan Orang Dewasa),

menyangkut materi dan alokasi waktu tata

dengan orintasi forum pihak yang terlibat dalam

tertib dan dan hal-hal lain yang menunjang

forum ini juga dapat mengetahui gambaran umum

produktifitas lokalatih.

tentang pelaksanaan lokakarya, latar belakang tujuan, capaian materi, metode dan aturan selama lokakarya berlangsung.

www.kinerja.or.id


11

POKOK BAHASAN •

Pengenalan diri peserta, fasilitator dan panitia

•

Harapan peserta lokakarya dan kesepakatan

Alat yang digunakan untuk memperlancar sesi ini: -

Kertas dan Spidol berwarna

-

LCD proyektor

- Metaplan -

Whiteboard

pembelajaran. •

Proses dan metode lokakarya

•

Tahapan dan pendekatan pendidikan bagi orang

WAKTU

dewasa •

Latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan dari lokakarya

•

90 Menit

Kontrak belajar bersama menyangkut materi dan alokasi waktu tata tertib dan dan hal-hal lain yang menunjang produktifitas lokalatih.

METODE - Presentasi -

Brainstorming/ sumbang saran

-

Pertanyaan fokus

-

Diskusi terfokus

PROSES FASILITASI Pengenalan diri peserta, fasilitator dan panitia (30 menit) 1. Ucapkan selamat datang pada para peserta lokakarya. Berilah prakata singkat bahwa suasana yang diidealkan selama lokakarya ini adalah informal dan santai. Maka dari itu mintalah mereka bersikap senyaman mungkin dan bersikap aktif.

BAHAN DAN PERALATAN

2. Jelaskan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari sesi perkenalan ini. 3. Fasilitator memperkenalkan diri dengan menyebutkan namanya, asal organisasi, dan

Bahan yang diperlukan untuk sesi ini:

12

peran dalam lokakarya

-

BB 1-1 A: pembelajaran orang dewasa

-

BB 1-1 B : pendidikan partisipatif

kertas dan menuliskan identitas (nama, alamat,

-

LPF 1-1: Orientasi forum

jabatan dan cita-cita, hal-hal yang disukai atau

-

TOR Lokakarya dan jadwal kegiatan

tidak disukai).

-

Tata Tertib Lokakarya


4. Minta para peserta untuk menyediakan selembar

www.kinerja.or.id

5. Peserta diminta untuk bertukar kertas identitas

Proses dan metode lokakarya dan Tahapan dan

yang sudah diisi tersebut dengan peserta

pendekatan pendidikan bagi orang dewasa (15

disebelahnya

menit)

6. Secara bergiliran masing – masing peserta diminta untuk membacakan kertas identitas

1. Fasilitator menayangkan LPF 1 Daur Pendidikan

tersebut, bagi peserta yang diperkenalkan

bagi Orang Dewasa dan prinsip-prinsipnya yang

diminta untuk berdiri.

akan dipakai sebagai pendekatan metodologi

7. Fasilitator menutup acara perkenalan dan dilanjutkan dengan materi harapan peserta

dalam lokakarya ini 2. Mintalah kepada peserta untuk menanggapinya

Lokakarya dan kesepakan pembelajaran

dengan mengajak peserta melakukan sumbang saran (brainstorming) tentang proses dan

Harapan peserta lokakarya dan kesepakatan

metode lokakarya yang kita pergunakan sesuai

pembelajaran (15 Menit)

dengan materi yang akan disampaikan, arahkan peserta untuk memberi tambahan, tanggapan

1. Fasilitator meminta peserta memikirkan harapan mereka terhadap lokakarya ini kemudian

dan pertanyaan. 3. Berikan ilustrasi verbal maupun gambar yang

menuliskannya kedalam kertas metaplan

memudahkan peserta membedakan pendekatan

dengan huruf besar.

belajar gaya sekolah dan pendekatan POD.

2. Jika perlu berikan contoh cara menuliskannya dalam kertas metaplan dan batasi 3 harapan

Latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan

untuk setiap peserta.

dari pelaksanaan lokakarya (15 menit)

3. Kumpulkan setiap kertas metaplan baca yang keras dan tempel di dinding ruang lokakarya (Kertas plan). 4. Fasilitator memandu diskusi peserta untuk

-

Sampaikan poin-poin penting latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan dari lokakarya Peningkatan Kapasitas DPRD dalam

mengelompokkan harapan-harapan peserta

Mendorong Pelayanan Publik Berbasis Standar

yang telah ditempel, berdasarkan kategori:

Pelayanan (sesuai TOR yang dikirim kepada

Proses, Metode, Materi dan waktu lokakarya.

peserta) dalam bentuk slide Power point di LCD

5. Tayangkan jadwal dan materi lokakarya dan

proyektor

bandingkan dengan harapan peserta terhadap lokakarya, jika ada perbedaan baik waktu,

Kontrak belajar bersama menyangkut materi

materi maupun lainnya diskusikan dengan

dan alokasi waktu tata tertib dan dan hal-hal

peserta untuk di persamakan, Selanjutnya

lain yang menunjang produktifitas lokalatih (15

untuk disepakati menjadi bahan kontrak belanjar

menit).

kita pada sesi berikutnya.

www.kinerja.or.id


13

MODUL I . PENDAHULUAN

1. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk membuka/melihat TOR kegiatan dan Rencana Jadwal tentative panitia untuk disepakati bersama tentang Waktu belajar, Materi, dll. 2. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat Tata tertib dan sanksi lokakarya agar proses lokakarya nyaman untuk semua orang. 3. Tanyakan kepada peserta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lokakarya ini, catat semua usulan peserta dan sepakati menjadi tata tertib lokakarya dan sangsinya. 4. Fasilitator menutup sesi ini dengan menekankan pentingnya mentaati apa yang sudah disepakati bersama, dengan demikian diharapkan semua yang terlibat dalam lokakarya merasa nyaman.

14


www.kinerja.or.id

BAHAN BACAAN 1A

PEMBELAJARAN ORANG DEWASA Pembelajaran orang dewasa mempunyai

memiliki peta yang berbeda pula. Oleh sebab itu di

pendekatan, ruang lingkup, tujuan, dan strategi

dalam pelatihan sebaiknya:

yang berbeda dengan pembelajaran untuk anakanak. Pembelajaran orang dewasa dititikberatkan

•

yang berbeda satu sama lainnya,

pada belajar secara berkelanjutan sepanjang hayat untuk mempelajari keterampilan yang dapat

•

Peserta banyak diberi pertanyaan dan tugastugas individu,

digunakan untuk mengarahkan diri sendiri. Namun demikian, sama halnya dengan anak-anak, di

Peserta diperlakukan sebagai individu-individu

•

Peserta diberi latihan individual karena semua

dalam menjalankan proses pembelajarannya, orang

orang akan mampu belajar kalau menggunakan

dewasa menyukai belajar dalam kondisi bebas,

caranya sendiri,

belajar melalui interaksi dengan sesama, tidak

•

pelatihan,

menyenangi hafalan, lebih mengutamakan hal-hal praktis dan pemecahan masalah.

Memberdayakan peserta sebagai sumberdaya

•

Memberi kesempatan kepada peserta untuk mengkaitkan informasi/pengalaman yang baru

Pengalaman dan bukan wadah kosong Pembelajaran bukanlah suatu proses dimana sang ahli menuangkan pengetahuannya ke dalam kepala ‘kosong’ para peserta pelatihan. Oleh sebab itu fasilitator perlu mengetahui pengalaman peserta sebelum pelatihan. Pengalaman menghasilkan peta kognitif, suatu alat yang membantu kita menyerap informasi baru, yaitu hal-hal yang didengar dan dilihat selama pelatihan. Oleh karena pengalaman yang dialami berbeda-beda, maka setiap orang

www.kinerja.or.id

diterima dengan pengalaman sebelumnya. Pembelajaran dewasa bukanlah suatu proses dimana sang ahli menuangkan pengetahuannya ke dalam kepala ‘kosong’ para peserta pelatihan. Oleh sebab itu fasilitator perlu melakukan analisis pengalaman peserta sebelum pelatihan, misalnya melalui perkenalan dan curah pendapat. Dengan demikian pelatihan dikelola menggunakan metode partisipatoris. Beberapa prinsip pembelajaran yang penting diperhatikan/diterapkan dalam pelatihan adalah sebagai berikut:


15


• •

Berbagi dan menganalisis pengalaman melalui

dimasukkan pada salah satu tempat di ‘peta

dialog sesama peserta,

kognitif’. Tujuan ini dapat berhasil jika apa yang

Keterlibatan yang aktif dalam memilih topik

dilatihkan merupakan hal baru atau yang dibutuhkan

pelatihan, pemrograman dan evaluasi hasil

oleh orang dewasa.

pelatihan; dengan cara ini mereka akan menganggap isi pelatihan ini sebagai milik

Selama kehidupan, orang dewasa sudah

mereka,

mengembangkan perilaku dan pola berfikir yang

Menemukan penyebab-penyebab permasalahan

relatif kaku yang sudah menjadi kebiasaannya, dan

serta menemukan sendiri pemecahannya,

mereka tidak ingin melepaskannya. Oleh sebab

Berbuat dan melakukan eksperimen dalam

itu orang dewasa ragu menerima sesuatu yang

menemukan jawaban,

dirasakan tidak dikenal. Sebagai contoh: kalau

•

Relevansi materi yang dilatihkan,

diperkenalkan suatu pendekatan pembelajaran baru

•

Penekanan pada nilai-nilai yang praktis yang

yang melibatkan perubahan praktik mengajar, salah

dapat diaplikasi,

satu alasan penolakan terhadap perubahan tersebut

Reflektif.

adalah pola-pola perilaku/kebiasan yang sudah

• •

•

ada. Sebagai contoh lain: mereka tidak mungkin

Orang dewasa sulit melupakan sesuatu yang pernah dipelajari Biasanya pelatihan dianggap mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru yang bisa

16


membicarakan manfaat suatu konsep penilaian baru kalau mereka tidak percaya pada kebenaran dan manfaat konsep penilaian tersebut. Pelatih perlu memastikan bahwa ada sistem yang mendukung tujuan pelatihan setelah peserta kembali ke tempat kerja.

www.kinerja.or.id

BAHAN BACAAN 1B

PENDIDIKAN PARTISIPATIF Pendidikan partisipatif mensyaratkan adanya

proses pendidikan ini adalah guru sekaligus murid

proses learner centered (peserta didik sebagai

pada suatu yang bersamaan.

pusat). Siapapun yang terlibat proses pembelajaran dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memiliki bahan dan materi yang dianggap bermanfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat pendidikan. Dalam metode ini fungsi guru hanyalah sebagai fasilitator. Dengan proses demikian, beberapa karakteristik pendidikan partisipatif antara lain:

Dialogis Karena tidak ada guru ataupun murid, maka proses yang berlangsung tidak merupakan proses belajar mengajar yang bersifat satu arah, tetapi proses komunikasi dalam bentuk kegiatan interaktif (diskusi kelompok, bermain peran dsb) dan media (alat peraga, audio visual dsb) yang lebih memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua orang yang

Belajar Dari Pengalaman

terlibat dalam proses pelatihan tersebut. Pedoman proses belajar dalam pendidikan

Yang dipelajari bukan “ajaran” (teori, pendapat,

partisipatif adalah daur belajar dari pengalaman

kesimpulan, dll) dari seseorang, tetapi keadaan

yang distrukturkan (structural experiences learning

nyata masyarakat atau pengakuan seseorang

cyrcle), seperti yang tergambar di bawah ini.

yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak ada otoritas seseorang yang

Pendidikan Partisipatif terwujud bila terdapat

lebih tinggi dari yang lain.

keterlibatan individu secara sadar kedalam proses interaksi sosial kependidikan. Dengan pengertian itu,

Tidak Menggurui Dalam metode ini tidak ada guru dan tidak ada murid yang digurui. Semua yang terlibat dalam

www.kinerja.or.id

peserta didik bisa berpartisipasi bila dia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.


17


Melakukan/Mengalami

Menerapkan

Menyimpulkan

Mengungkapkan

Mengolah/Menganalisa

Berdasar pada pemahaman itu, agar mampu

seseorang maupun partisipasi kelompok akan bisa

berpartisipasi seseorang perlu berproses, dan

ditingkatkan. Implikasi dari pengertian itu, setiap

proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain.

individu dalam kelompok adalah pelaku pendidikan,

Kemampuan seseorang jelas berbeda, sehingga

yang berhak menetapkan segala sesuatu berdasar

kemampuan partisipasi seseorang jelas juga akan

pada tata nilai, tradisi, kemampuan, tujuan dan

berbeda, dalam jumlah dan mutunya. Dengan upaya

bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan.

yang sungguh-sungguh dan terencana, partisipasi

18


www.kinerja.or.id

BAHAN PRESENTASI

LOKAKARYA Penguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis Strandar

Tujuan Lokakarya Memperkenalkan • Konsep dasar pelayanan publik berbasis strandar. • Standar pelayanan publik dalam berbagai bidang dan sektor. • Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Meningkatkan

• Ketrampilan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk peningkatan pelayanan publik berbasis Standar.

• Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar.

www.kinerja.or.id


19


Hasil Lokakarya • Peserta memahami teori, dan konsep dasar Pelayanan berbasis standar serta integrasinya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. • Peserta meningkat ketrampilannya dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk peningkatan pelayanan publik berbasis Standar.

Perkenalan • • • •

20

Nama, Alamat, Jabatan dan cita-cita, Hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai


www.kinerja.or.id

Harapan Peserta pelatihan dan kesepakatan pembelajaran 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3. .........................................................................

Materi Pelatihan 1 Pelayanan Publik berbasis Standar • Sesi 1: Teori dan konsep dasar. • Sesi 2: Standar layanan untuk pelayanan publik dalam berbagai bidang sektor. • Sesi 3: Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

www.kinerja.or.id


21


Materi Pelatihan 2 Peran dan Fungsi DPRD Dalam peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Standar • Sesi 1: Fungsi legislasi, budgeting, controlling DPRD dalam mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas. • Sesi 2: Peran pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat daerah berbasis SPM. • Sesi 3: Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar.

Pembukaan dan perkenalan

Orientasi dan Pre Test

Materi : Pelayanan Publik Berbasis Standar

Penutup

Materi : Peran dan fungsi DPRD dalam peningkatan pelayanan publik berbasis Standar

22


Materi: Teknik dan strategi advokasi

Rencana Tindak Lanjut dan Post test

www.kinerja.or.id

Daur Belajar Orang Dewasa Melakukan/Mengalami

Menerapkan

Menyimpulkan

Mengungkapkan

Mengolah/Menganalisa

Prinsip Belajar Orang Dewasa • BELAJAR DARI PENGALAMAN. • PARTISIPATIF. Keterlibatan peserta menjadi kunci keberhasilan • SPONTANITAS. Proses belajar apa adanya, jujur dan tidak dibuat-buat. • PERSAMAAN. Semua peserta adalah sama, semua merupakan sumber belajar yang sederajat dan setara.

www.kinerja.or.id


23


Norma – Norma yang disepakati dalam Lokakarya 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3. .........................................................................

Agenda dan Waktu Kegiatan Sesi Hari Pertama Pembukaan dan Orientasi forum

Materi

Waktu

Pembukaan, Perkenalan dan orientasi forum Istirahat

08.00 – 09.45

Teori dan konsep dasar Istirahat Standar layanan untuk pelayanan publik dalam berbagai bidang sektor Istirahat Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah

10.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00

09.45 – 10.00

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SANDAR

24


15.00 – 15.15 15.15 – 17.15

www.kinerja.or.id

Agenda dan waktu kegiatan . . . . lanjutan Sesi Hari kedua Peran dan fungsi DPRD dalam peningkatan pelayanan publik berbasis standar

Materi

Waktu

Fungsi legislasi, budgeting, controlling DPRD dalam mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Istirahat Peran pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat daerah berbasis SPM. Istirahat Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar Rencana Tindak Lanjut Penutupan

08.00 – 10.00 10.00 – 1015 10.15 – 12.15 12.15 – 13.15 13.15 – 15.15 15.15 – 16.30 16.30 – 17.00

PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR • Sesi 1 : Fungsi legislasi, budgeting, controlling DPRD dalam mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas pengawasannya terhadap pelayanan publik. • Sesi 2 : Peran pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat daerah berbasis SPM. • Sesi 3 : Identifikasi potensi dukungan DPRD dalam menjalankan peran pengawasan pelayanan publik berbsis SPM.

www.kinerja.or.id


25


Te r i m a K a s i h

26


www.kinerja.or.id

2

Teori dan Konsep Dasar Pentingnya Standar Pelayanan

www.kinerja.or.id


27

MODUL 2 Pelayanan Publik Berbasis Standar

Sesi 1 Teori dan Konsep Dasar Pentingnya Standar Pelayanan Pengantar Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

........ SPM hadir di tengahtengah regulasi pemerintahan daerah di Indonesia untuk mencapai penilaian kinerja dan manajemen berbasis tujuan.

diperoleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan dan dilaksanakan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berhubungan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. SPM hadir di tengah-tengah regulasi pemerintahan daerah di Indonesia untuk mencapai penilaian kinerja dan manajemen berbasis tujuan. agar masyarakat mendapatkan manfaatnya yang berupa tersedianya pelayanan minimal yang

28


www.kinerja.or.id

menjadi hak masyarakat. Dengan demikian hak

penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam

minimal masyarakat bisa benar-benar dilayani oleh

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

pemerintah daerah berdasarkan target dan indikator yang telah ditetapkan.

POKOK BAHASAN

Bagi pemerintah daerah, keberadaan SPM bisa digunakan sebagai landasan untuk menentukan pagu anggaran yang diperlukan untuk memberikan pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Selain itu juga untuk menentukan perimbangan keuangan yang merata dan transparan serta untuk memberikan ketentuan sistem manajemen penganggaran yang berbasiskan pada kinerja pemerintah daerah.

Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, maka dalam topik ini akan membahas pokok bahasan tentang Teori, Dasar hukum Prinsipprinsip, Manfaat, Ruang Lingkup dan mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penguasaan materi yang mendalam tentang konsep dasar SPM meliputi Teori, Dasar hukum,

METODE

Prinsip-prinsip dasar, manfaat, Ruang Lingkup dan mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan membantu DPRD dalam membangun basis argumentasi untuk advokasi meningkatkan pelayanan publik berbasis standar.

-

Pemutaran film animasi pendek.

- Presentasi -


-

Pertanyaan fokus

-

Diskusi terfokus

TUJUAN Secara umum dalam sesi ini bertujuan agar semua

BAHAN DAN PERALATAN

pihak yang terlibat dalam forum ini dapat memahami teori dan konsep dasar pentingnya Standar


Pelayanan Minimal (SPM). Setelah sesi ini selesai,

-

File Film pelayanan publik

secara khusus peserta diharapkan mampu:

-

BB 2-1: Standar pelayanan minimal (sebuah pengantar)

•

Memahami Teori, Dasar hukum, Prinsip-prinsip dasar, manfaat, Ruang Lingkup dan mekanisme

www.kinerja.or.id

-

LPF 2-1: Standar Pelayanan Minimal Pengantar


29

MODUL II . PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR

Alat yang digunakan untuk memperlancar sesi ini:

pelatihan dengan pertanyaan kunci bagaimana

-

LCD proyektor

kondisi pelayanan publik dasar di daerah anda?

-


Misalnya Pelayanan administrasi kependudukan,

- Metaplan -

Whiteboard

pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan.

Catat semua tanggapan peserta dan mulailah dengan presentasi tentang Strandar pelayanan Minimal (SPM).

WAKTU

•

Presentasikan LPF 2-1 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengantar, yang berisi tentang Teori, Dasar hukum, Prinsip-prinsip

60 Menit

dasar, manfaat, Ruang Lingkup dan mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal , dalam

PROSES FASILITASI

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. •

Buka sesi tanya jawab untuk klarifikasi maupun tanggapan dari peserta.

•

Ucapkan salam kepada para peserta pelatihan. Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan hasil yang

•

Catat poin-poin penting dari proses diskusi kelas

ingin dicapai dari sesi ini. Usahakan suasana

dan buatlah kesimpulan berdasarkan panduan

pembukaan lebih santai. Harapannya peserta

output dan hasil yang diharapkan dari sesi ini

akan lebih nyaman dengan forum dan tetap

dan bahan bacaan yang tersedia.

merasa membutuhkan. • •

30

Sampaikan kesimpulan kepada peserta

Pemutaran film animasi pendek tentang

pelatihan dan Tutup sesi ini dengan membuat

pelayanan publik (durasi 5 menit)

penegasan tentang pentingnya Standar

Setelah selesai pemutaran film animasi tentang

Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan dalam

pelayanan publik, buka sesi tanggapan peserta

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.


www.kinerja.or.id

STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) Sebuah Pengantar A. Manajemen Publik Berbasis Kinerja

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengharuskan pemerintah daerah melakukan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

kegiatan yang dilakukan peningkatan pelayanan

Pemerintah Daerah melahirlah local government

publik sesuai dengan standar pelayanan sebagai

(pemerintah daerah) diberi kewenangan untuk

tolok ukur yang dipergunakan dalam pedoman

lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

pembangunan baik pembangunan nasional,

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

pembangunan daerah maupun pembangunan

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

antar daerah. Dalam rangka Otonomi Daerah,

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

undang-undang tersebut memberikan konsekuansi

terjangkau, dan terukur.

penerapan konsep Good Governance dan Sound Governance yang harus dipegang oleh pemerintah

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik

daerah.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan untuk lebih

Merujuk pada UU 32/2004, Peraturan Pemerintah

memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

berkeadilan, dan untuk berkesinambungan serta

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

penajaman prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Merujuk pada Inpres tersebut dilakukan rapat

Pemerintah Daerah diharuskan untuk melaksanakan

koordinasi dan sosialisasi rencana aksi daerah

evaluasi dari pelaksanaan rencana pembangunan

oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan

daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut

dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pelaksanaan Evaluasi Prioritas Pembangunan Jawa

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Timur (UKG-P3D) serta Percepatan Penerapan

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Standar Pelayanan Minimal. Merujuk pada hal

Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan PP

tersebut, dalam rangka sinergi pemerintah pusat

tersebut, evaluasi dilakukan melalui indikator

dan daerah, adanya pemantauan program oleh

kerja. Pelaksanaan PP tersebut lebih lanjut diatur

pemerintah daerah.

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah diharuskan untuk

www.kinerja.or.id


31


memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah

Prinsip akuntabilitas mengharuskan lembaga-

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

lembaga dan aparaturnya harus dapat

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/

mempertanggungjawabkan pelaksanaan

badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada

kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas

pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk

dan fungsinya. Demikian juga dengan program

meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas

dan layanan yang menjadi tugas dan fungsi dari

harus dimiliki oleh seluruh organisasi pemerintah

lembaga-lembaga serta aparatur tersebut. Melalui

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban

keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan

dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi

dikritisi. Pelaksanaan prinsip akuntabilias dapat

kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah

menjadi sebuah alat pengendali sekaligus bahan

sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan

evaluasi.

sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system).

Manajemen berbasis kinerja adalah sebuah proses dan siklus perencanaan, pengukuran, penilaian dan

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin

evaluasi kinerja pegawai yang berkesinambungan

bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan

untuk mewujudkan tujuan organisasi serta

pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan

mengoptimalkan potensi diri aparat. Manajemen

secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak

berbasis kinerja merupakan manajemen yang

yang terkena dampak penerapan kebijakan.

mengandalkan pengendalian organisasi pada

akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari

pengukuran (angka) kinerja. Setiap unit, fungsi,

institusi pemerintahan maupun para aparat yang

bahkan individu dalam organisasi diberikan target-

bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan

target kinerja terukur sebagai pedoman kemana

maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai

organisasi itu harus diarahkan. Tentu saja ukuran-

yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

ukuran atau target-target kinerja itu harus ditata

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan

sedemikian rupa dalam suatu sistematika atau

tugas yang jelas dan efisien dari para aparat

metode tertentu sesuai dengan proses, masalah,

birokrasi. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu

dan tujuan organisasi itu, sehingga ketika target unit/

ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat

individu/fungsi tercapai, maka tercapailah tujuan

kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan

organisasi. Manajemen berbasis kinerja terbukti

ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang

mampu meningkatkan mutu, produktivitas, efisiensi

dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan

dan efektivitas pelayanan publik mereka secara nyata.

dengan pelayanan tersebut.

Manajemen ini memungkinkan inovasi aparaturnya berkembang dan terbukti dapat mengubah perilaku organisasi pemerintah secara cepat.

32


www.kinerja.or.id

Penilaian Kinerja merupakan mekanisme

masyarakat dalam menjalankan urusan wajib. Dalam

pengukuran kinerja yang dirancang untuk

melaksanakan pencapaian SPM ini pemerintah

mengukur tingkat tujuan yang telah dicapai,

daerah seharusnya menentukan jenis pelayanan

kepuasan komunitas atau pemangku kepentingan

dasar yang menjadi urusan wajibnya, menentukan

(stakeholder), kinerja pelayanan, perbandingan

indikator dan nilai capaian, batas waktu pencapaian,

antar instansi, dan penentuan insentif dan evaluasi

dan pengorganisasian terhadap penyelenggaraan

organisasi secara keseluruhan. Penilaian kinerja

pelayanan dasar dimaksud. Selain itu juga harus

adalah proses untuk mengukur prestasi kerja

menentukan capaian prestasi SPM secara kuantitatif

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan,

dan kualitatif yang bisa menggambarkan besaran

dengan cara membandingkan sasaran (hasil

sasaran yang hendak dipenuhi, berupa input,

kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan

process, output, outcome, dan benefit serta impact

yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan

dari pelayanan.

selama periode tertentu. Penilaian merupakan suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas

Pada sisi teoritik, ditetapkanya SPM tidak

atau pekerjaannya, sesuai dengan standar kriteria

terlepas dari konsep dasar manajemen publik dan

yang ditetapkan. Penetapan sasaran yang jelas

perencanaan stratejik. Manajemen publik selain

dan terukur, pengukuran kinerja, dan skema insentif

mencakup administrasi, juga melibatkan organisasi

merupakan elemen penting manajemen kinerja yang

untuk mencapai tujuan dengan efisiensi maksimum,

diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah

serta tanggung jawab terhadap hasil (output) dan

daerah untuk berkinerja lebih baik (Verbeeten, 2008;

dampak (outcome). Oleh karenanya perumusan

Heinrich, 2002; Kloot, 1999). Dengan penilaian

dan pelaskanaan program pemerintah daerah harus

kinerja maka dapat dilakukan evaluasi kinerja untuk

berfokus pada proses, prosedur dan ketepatan.

meningkatkan prestasi kerja.

Pemerintah daerah harus fokus pada mencapai hasil dan bertanggung jawab untuk melakukannya. Sabatier dan Mazmanian dalam Parsons (2006:475),

B. SPM: Dasar Teori, Pengertian, Manfaat dan Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan alat yang paling mungkin digunakan untuk mengukur kinerja terkait dengan pelayanan dasar minimal yang harus disediakan pemerintah daerah kepada

www.kinerja.or.id

menawarkan pedoman untuk pemerintah agar dapat memahami bagaimana mencapai tujuan kebijakan dirumuskan sedangkan untuk siklus kebijakan yang berbasis pada kinerja dan outcome William Dunn memberi tekanan pada penilaian dampak yang secara teoritik menjadi dasar bagi ditetapkannya SPM di Indonesia, sebagimana tertuang dalam ilustrasi sebagai berikut:


33


Gambar Siklus Perencanaan Manajemen Dalam Mencapai Tujuan Kebijakan Sumber : Dunn (1999:21)

Banyak model implementasi lain memberikan

tujuan, adalah teknik dimana tujuan disepakati oleh

semacam saran dan pendekatan “how-to” yang

pihak manajer dan pihak yang dimanajeri sehingga

biasa ditemukan dalam buku-buku manajemen

tercapai tujuan yang jelas dan didefinisikan dengan

dan kebijakan publik. Pendekatan manajerial

baik. Tujuan manajemen berdasarkan tujuan ini

untuk implementasi telah menjadi suatu paradigma

adalah memfasilitasi tujuan individu dengan tujuan

operasional dominan dalam kebijakan publik. Hal ini

organisasi (Drucker dalam Parsons, 2006, h.1964).

dinyatakan sebagai pendekatan manajerial sebagai

34

penciptaan sistem yang mengatur diri sendiri (self-

SPM hadir di tengah-tengah regulasi pemerintahan

regulating governance). (Parsons, 2006:475). Ada

daerah di Indonesia untuk mencapai penilaian

dua teknik yang dipakai untuk meningkatkan aspek

kinerja dan manajemen berbasis tujuan. Adapun

manusia dalam implementasi kebijakan yakni:

manfaat adanya SPM bagi masyarakat adalah

(1) penilaian kinerja, adalah metode untuk menilai

tersedianya pelayanan minimal yang menjadi

individu dari segi kinerjanya dengan berdasar pada

hak masyarakat. Dengan demikian hak minimal

tujuan organisasi dan konteks perkembangan

masyarakat bisa benar-benar dilayani oleh

individu tersebut; (2) Manajemen berdasarkan

pemerintah daerah berdasarkan target dan


www.kinerja.or.id

indikator yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah

4. PP No 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

daerah, keberadaan SPM bisa digunakan sebagai landasan untuk menentukan pagu anggaran yang

Pemerintah 5. PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

diperlukan untuk memberikan pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Selain itu juga untuk menentukan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6. Surat Edaran Mendagri Nomor 100/1023/SJ

perimbangan keuangan yang merata dan transparan

tertanggal 26 Maret 2012, Perihal Percepatan

serta untuk memberikan ketentuan sistem

Penerapan SPM

manajemen penganggaran yang berbasiskan pada kinerja pemerintah daerah.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah seyogyanya memiliki strategi-

Keberadaan SPM merupakan ketentuan terkait

strategi yang paling rasional untuk melakukan

dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang

pengukuran. Berikut adalah beberapa strategi yang

menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh

bisa diterapkan oleh pemerintah daerah:

setiap warga secara minimal. Hal ini berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3)

•

Menjadikan SPM yang telah ditetapkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

sebagai acuan dalam dokumen perencanaan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dan penganggaran di daerah, dengan tujuan

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

menjamin optimalisasi penerapan dan

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

pencapaian indikator SPM dimaksud.


•

Menyusun rencana pencapaian SPM yang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

memuat target tahunan pencapaian SPM

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

dengan mengacu pada batas waktu pencapaian

Undang, SPM diterapkan dan dilaksanakan pada

SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala

Urusan Wajib Daerah terutama yang berhubungan

Lembaga Non Kementerian dimaksud.

dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun

•

Kabupaten/Kota.

Rencana pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Adapun peraturan-peraturan lain terkait dengan

(RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja

pelaksanaan SPM adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah (Renstra SKPD. •

Target tahunan pencapaian SPM dituangkan

1. UU NO. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

(RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah

Urusan Pemerintahan 3. PP No. 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

(Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

www.kinerja.or.id


35


C. Strategi dalam SE Mendagri tentang percepatan realisasi SPM

merupakan bahan penyusunan LPPD bagi daerah dan dalam rangka penyusunan kebijakan nasional lebih lanjut oleh pemerintah.

Sementara dalam SE Mendagri 100/1023/SJ diatur tentang keharusan bagi gubernur dan

Dalam rangka percepatan penerapan dan

bupati/walikota untuk melaporkan perkembangan

pencapaian SPM ini, gubernur dan bupati/walikota

pencapaian SPM kepada pemerintah pusat

diharapkan melakukan langkah-langkah sebagai

melalui menteri dalam negeri. Perkembangan

berikut:

yang dilaporkan adalah pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi,

-

Melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran

perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM

DPRD dan SKPD, serta pemangku kepentingan

dalam perencanaan dan anggaran daerah, serta

terkait

kinerja pencapaian dari masing-masing bidang SPM.

-

Membentuk Tim Percepatan Penerapan dan

Dalam laporan tersebut juga perlu mencantumkan

Pencapaian SPM di daerah. Keanggotaan tim

tentang kendala dan permasalahan serta tindak

ini terdiri dari unsur-unsur sekretariat daerah,

lanjut yang diperlukan dalam penerapan SPM di

SKPD bidang perencanaan, SKPD bidang

daerah.

keuangan dan SKPD yang terkait dengan bidang yang diatur SPM-nya

Laporan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu

-

Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan

tahun, yang terdiri dari laporan semester I dan

seluruh SKPD yang bidang urusannya terkait

semester II. Laporan semester I merupakan hasil

dengan SPM, dengan melakukan upaya-upaya:

monitoring dan evaluasi, yang disampaikan paling lambat pada bulan Juni. Isinya adalah memuat

•

Mendalami jenis layanan, indikator, target

tentang kondisi aktual perkembangan penerapan

dan batas waktu pencapaian yang telah

SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi,

ditetapkan secara nasional;

perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam

•

Menyiapkan database profil layanan dasar

perencanaan dan anggaran daerah (sinergisitas

berdasarkan jenis pelayanan dan indikator

penerapan SPM dalam dokumen Rencana Kerja

yang telah ditetapkan

Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen

•

Menyusun kebutuhan pembiayaan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta upaya dan

berdasarkan target yang telah ditetapkan

langkah-langkah dukungan yang telah dilakukan

secara nasional; dan

oleh daerah. Sementara laporan Tahunan (semester

•

Menyusun target pencapaian SPM dan

II) disampaikan paling lambat akhir Desember,

sekaligus merumuskan program dan

yang menyampaikan laporan tahunan kinerja

kegiatan dalam rangka pencapaiannya

penerapan dan pencapaian SPM. Laporan dimaksud

sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

36


www.kinerja.or.id

-

Sedangkan tahapan-tahapan yang perlu

D. Kesimpulan

dilakukan oleh daerah adalah sebagai berikut: •

•

•

Menyesuaikan dan mensinergikan program

Dari uraian yang telah kami paparkan di atas, ada

kegiatan SKPD ke dalam langkah-langkah

beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam tulisan

kegiatan pencapaian indikator dan target

ini. Pertama, SPM merupakan standar minimum

SPM;

pelayanan publik yang harus disediakan oleh

Melakukan proyeksi kemampuan

pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan

pembiayaan program kegiatan yang akan

adanya SPM maka akan terjamin kualitas minimum

dialokasikan untuk mendukung pencapaian

dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati

indikator dan target SPM; dan

oleh masyarakat. Kedua, SPM sangat mendesak

Merumuskan kesenjangan kemampuan

untuk disusun, khususnya bagi kabupaten/kota

keuangan daerah dalam pencapaian

yang memang secara langsung merupakan

indikator dan target SPM dibanding

penyedia pelayanan publik. Ketiga, posisi Legislatif

dengan target nasional sesuai batas waktu

dalam pelaksanaan SPM adalah sebagai lembaga

perencanaan yang telah ditetapkan.

pengawas dan monitoring atas capaian kinerja berdasarkan pada SPM yang telah dibuat oleh

Agar rencana yang telah disusun oleh tim ini bisa

Pemerintah Daerah. Sebagai perwakilan dari

dipakai sebagai acuan bagi seluruh SKPD dan

masyarakat, DPRD berhak untuk mengevaluasi,

dalam rangka pengendalian internal daerah, maka

memonitoring dan memberikan masukan dan

hasil perhitungan dan perumusan target pencapaian

arahan guna tercapainya target yang telah

SPM yang telah disesuaikan dengan kemampuan

ditetapkan dalam SPM.

daerah dan batas waktu pencapaian secara nasional ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Fadillah Putra, MPAff.

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan anggaran di daerah.

www.kinerja.or.id


37


Sesi 2

sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah, terkait dengan ketersediaan sumberdaya pendukung maupun anggarannya. Disamping itu juga oleh karena Urusan kesehatan,

Integrasi SPM dalam Perencanaan dan penganggaran

merupakan salah satu komponen penyusun utama dari indeks pembangunan manusia, sehingga pencapaiannya akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan di daerah. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana

Pengantar

integrasi SPM kedalam perencanaan dan penganggaran daerah sangat penting bagi DPRD

Keberadaan SPM dalam perencanaan dan

agar kapasitas fungsi anggaran DPRD meningkat

penganggaran amatlah strategis. Karena dengan

untuk mendorong Pelayanan Publik berbasis

adanya Strandart pelayanan minimal utamanya

Standar Pelayanan Minimal.

pada urusan wajib akan sangat membantu para perencana pembangunan daerah dalam menetukan

TUJUAN

indikator kinerja dan target capaiannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam sitem perencanaan daerah, SPM berfungsi sebagai input dalam menyusunnya dan Acuan penyusunan perencanaan program tahun berikutnya, SPM juga digunakan untuk mengukur target tahunan pemerintah daerah. Sementara Keberadaan SPM dalam Penganggaran adalah untuk menyusun target KUA, target penyerapan SPM, dan penyusunan anggaran dan kegiatan yang berhubungan dengan capaian SPM. Dari empat belas bidang urusan yang telah diatur SPM-nya, Urusan Kesehatan merupakan salah satu dari tiga urusan yang ditentukan cukup mendetail,

38


Secara umum dalam sesi ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam forum ini dapat memahami pentingnya integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Setelah sesi ini selesai, secara khusus peserta diharapkan mampu: •

Memahami siklus perencanaan dan penganggaran daerah

•

Memahami integrasi SPM dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah

www.kinerja.or.id

POKOK BAHASAN

-


- Metaplan - Whiteboard

Mengacu pada tujuan pembelajaran diatas, maka dalam topik ini akan membahas pokok bahasan tentang: •

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

•

Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah



-

Pertanyaan fokus

-

Diskusi terfokus

WAKTU 120 Menit

PROSES FASILITASI 1. Ucapkan salam kepada para peserta lokakarya. Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari sesi ini.Usahakan suasana pembukaan lebih santai. Harapannya peserta akan lebih nyaman dengan forum dan tetap merasa membutuhkan.

BAHAN DAN PERALATAN Bahan yang diperlukan untuk sesi ini: - - -

Foto lapangan kondisi layanan Pendidikan,

2. Presentaskan LPF 2-3 tentang Integrasi SPM dalam Perencanaan dan penganggaran daerah 3. Berilah penjelasan seperlunya pada setiap Slide 4. Buka sesi tanya jawab untuk klarifikasi maupun tanggapan dari peserta. 5. Catat poin-poin penting dari proses diskusi kelas

kesehatan Masyarakat

dan buatlah kesimpulan berdasarkan panduan

LPF 2-3 : Integrasi SPM dalam Perencanaan

output dan hasil yang diharapkan dari sesi ini

dan Penganggaran daerah

dan bahan bacaan yang tersedia.

BB 2-3: Integrasi SPM dalam Perencanaan dan penganggaran daerah

6. Sampaikan kesimpulan kepada peserta lokakarya dan Tutup sesi ini dengan membuat penegasan tentang pentingnya Integrasi SPM


dalam Perencanaan dan penganggaran daerah.

LCD proyektor

www.kinerja.or.id


39

Peran dan Fungsi DPRD dalam Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Standar

33

www.kinerja.or.id


41

MODUL 3 Peran dan Fungsi DPRD dalam Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Standar

Sesi 1 Fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling DPRD dalam Mendorong Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas Pengantar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

..... DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan ......

Pemerintahan Daerah mengatur bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara antara Eksekutif dan Legislatif tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Untuk itu, DPRD memegang tiga peranan penting yaitu, fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat baik dalam hal sasaran, jumlah maupun waktunya, fungsi monitoring dan evaluasi mengawasi penggunaan anggaran serta fungsi legislasi, merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik, terjangkau dan bermutu. DPRD sebagai representasi kehendak umum masyarakat dengan 3 fungsi yang melekat kepadanya tersebut, tentu perannya sangat strategis

42


www.kinerja.or.id

di dalam mendorong meningkatnya mutu pelayanan

•

Memahami fungsi anggaran dalam kaitannya

publik. Namun demikian, sampai dengan tahun ke

untuk mendorong kualitas layanan publik Bidang

14 diberlakukannya otonomi daerah, peran DPRD

kesehatan

dirasa belum maksimal memberikan solusi yang

•

Memahami fungsi legislasi untuk memastikan

efektif untuk peningkatan mutu pelayanan publik

implementasi pelayanan publik kesehatan

utamanya pelayanan bidang kesehatan. Hal ini

berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,

disebabkan oleh berbagai masalah dan kendala

termasuk adanya jaminan bagi warga untuk

baik internal (kapasitas individu dan kelembagaan)

pelayanan kesehatan dasar dari Negara melalui

maupun external (regulasi dan jaringan).

pemerintah •

Memahami fungsi pengawasan dalam rangka

Untuk itu, melalui proses fasilitasi pada Sesi ini,

memastikan implementasi pelayanan public

peserta akan mendapatkan serangkaian pokok

kesehatan on the track.

bahasan yang berkenaan langsung dengan

•

Memahami data pencapaian SPM Bidang

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam mendorong

Kesehatan dan menjadikannya sebagai bahan

peningkatan Mutu pelayanan publik bidang

pembahasan pengalokasian anggaran kegiatan

kesehatan. Diharapkan di akhir sesi ini, terjadi

untuk percepatan pencapaian SPM.

peningkatan kapasitas anggota DPRD terutama

•

Membangun koalisi dengan para pihak-pihak

pada aspek kesadaran atas tanggungjawab mereka

terkait seperti perguruan tinggi, OMS dan media

untuk menjalankan ke tiga fungsi kedewanan

dalam rangka efektivitas pengawasan pelayanan

tersebut dengan sungguh-sungguh. Sehingga

publik

hasil-hasil pembangunan daerah utamanya Bidang kesehatan dimana DPRD bekerja dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.

TUJUAN

POKOK BAHASAN Mengacu pada tujuan pembelajaran diatas, maka dalam ubli ini akan membahas pokok bahasan

Secara umum dalam sesi ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam forum ini dapat memahami

tentang •

anggaran, legislasi dan pengawasan dalam

bagaimana cara yang efektif optimalisasi fungsi-

rangka peningkatan kualitas layanan public di

fungsi DPRD dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan publik.

Bidang kesehatan •

www.kinerja.or.id

Data pencapaian SPM bidang kesehatan sebagai informasi penting dalam pembahasan

Setelah sesi ini selesai, secara khusus peserta diharapkan mampu:

Pengantar Fungsi DPRD terkait dengan

anggaran. •

Membangun koalisi dengan para pihak


43

MODUL III . PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR

WAKTU


Brainstorming / sumbang saran

-

Pertanyaan ubli

-

Diskusi terfokus

120 Menit

PROSES FASILITASI

BAHAN DAN PERALATAN

Sub Pokok bahasan 1


Optimalisasi Fungsi DPRD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada

-

BB 3-1: Optimalisasi Fungsi DPRD dalam

Bidang kesehatan, alokasi waktu 30 menit.

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Bidang kesehatan -

LPF 3-1A : Optimalisasi Fungsi DPRD dalam

lokakarya. Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di

hasil yang ingin dicapai dari sesi ini.

Bidang kesehatan - -

1. Ucapkan salam pembuka kepada para peserta

2. Sampaikan materi dengan topik bahasan

LKK 3-1: Data capaian jenis pelayanan SPM

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam rangka

Kesehatan

peningkatan kualitas pelayanan publik pada

LPF 3-1B : Pentingnya pelibatan para pihak

Bidang kesehatan dengan metode presentasi

dalam pengawasan pelayanan publik.

(LPF 3-1A). 3. Berilah penjelasan seperlunya setiap Slide.

Alat yang digunakan untuk memperlancar sesi ini:

4. Setelah selesai presentasi beri kesempatan kepada peserta untuk tanya jawab dan sharing

-

LCD proyektor

pengalaman terhadap praktik-praktik baik dalam

-


optimalisasi pelaksanaan 3 fungsi DPRD yang

- Metaplan

selama ini sudah dilakukan, seperti misalnya

-

ketika DPRD melaksanakan:

Whiteboard

•

Fungsi Anggaran a) Apakah DPRD sudah dapat memastikan bahwa dokumen kebijakan anggaran

44


www.kinerja.or.id

seperti RPJMD, Rentsra SKPD, RKPD

memastikan aturan yang ada selama ini

dan Renja SKPD serta KUA-PPAS

tidak merugikan masyarakat.

sudah mengakomodasi SPM sebagai prioritas.

•

Fungsi Pengawasan

Bagaimana DPRD mampu melakukan

b) Apakah DPRD sudah dapat memastikan bahwa struktur dan alokasi belanja kegiatan/program SKPD sehat,

Budget Tracking (penelusuran anggaran).

memastikan tidak ada alokasi anggaran

Tracking anggaran untuk memastikan

yang berpotensi untuk Boros/tidak

apakah anggaran digunakan secara

efisien/bocor atau untuk pemenuhan

efisien, efektif, transparan dan akuntabel

fasilitas aparatur yang melampaui batas

dan apakah output, outcome dan dampak

kewajaran, sehingga mempengaruhi

anggaran mengena pada kelompok sasaran

supporting program pencapaian SPM.

(masyarakat penerima manfaat). Termasuk

c) Apakah DPRD sudah dapat memastikan

juga melakukan pengawasan pelaksanaan

ketersediaan dan kecukupan alokasi

kebijakan daerah apakah sesuai dengan

anggaran yang maksimal untuk program

rencananya.

yang mendukung pencapaian SPM dan MDGs. d) Dalam membahas rancangan APBD

5. Catat dalam kertas plano poin-poin penting dari diskusi kelas seluruh sharing pengalaman

yang diajukan eksekutif DPRD dapat

peserta, jika sudah banyak contoh /praktik-

memastikan bahwa APBD berpihak

praktik yang baik optimalisasi fungsi DPRD

kepada program untuk pemenuhan SPM

selama ini ajukan pertanyaan bagaimana cara

Kesehatan, jika belum DPRD dapat

mempertahankan prakti-praktik baik tersebut?,

melakukan realokasi anggaran program/

namun jika belum banyak contoh baik

kegiatan yang tidak efektif dan tidak

optimalisasi fungsi DPRD ajak peserta lokakarya

efisien ke program dan kegiatan yang

untuk mendiskusikan bagaimana cara yang

manfaatnya untuk pemenuhan SPM

yang efektif untuk meningkatkan/optimalisasi

kesehatan.

fungsi kedewanan utamanya untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM nya.

•

Fungsi Legislasi

6. Tutup sesi ini dengan membacakan kembali poin-poin kesimpulan dari sesi ini dan ajak

Bagaimana DPRD memastikan adanya

peserta untuk persiapan sesi berikutnya.

regulasi yang menjamin warga berhak mendapatkan pelayanan publik di Bidang kesehatan secara optimal. Selain itu juga

www.kinerja.or.id


45


Sub Pokok Bahasan 2

4. Bagikan LKK 3-1 (Lembar kerja kelompok) Data capaian jenis pelayanan SPM Kesehatan.

Data capaian SPM bidang kesehatan dalam

5. Berilah penjelasan singkat cara mengisi setiap

pembahasan APBD.

kolom matrik, alokasi waktu diskusi, dan

Alokasi waktu 60 menit.

presentasi setiap kelompok. 6. Intrusikan kepada masing-masing kelompok

1. Ingatkan kepada peserta lokakarya bahwa sesi

untuk mengisi data target setiap item jenis

ini merupakan lanjutan dari sesi Optimalisasi

pelayanan (sumber data perbub SPM atau

Fungsi DPRD dalam rangka peningkatan

Permenkes SPM kesehatan), kemudian juga

kualitas pelayanan publik, namun lebih teknis

capaian setiap jenis pelayanan sampai dengan

yaitu pentingnya DPRD mengetahui sejauhmana

tahun terakhir (sumber data LKPJ Bupati/

data capaian SPM pada Bidang kesehatan

Walikota tahun terakhir bab-1 dan bab -4 atau

di Kabupaten/kotanya sampai dengan tahun

RKPD tahun terakhir).

terakhir. data tersebut sangat penting karena

7. setelah isian selesai, ajukan beberapa

merupakan informasi dasar untuk pembahasan

pertanyaan kunci untuk disiskusikan dalam

program/kegiatan SKPD Bidang kesehatantahun

setiap kelompok:

berjalan dan yang akan datang.

•

Apakah setiap target jenis pelayanan bidang kesehatan sampai tahun terakhir

2. tayangkan jenis pelayanan kesehatan dan target capaiannya yang tertuang dalam perbup

sudah tercapai atau kah masih ada yang

(Kabupaten/Kota yang sudah ada perbup

belum? Identifikasi jenis pelayanan yang

tentang SPM kesehatan) atau Permenkes 741

sudah tercapai, melampaui dan yang belum

tahun 2008 (bagi Kabupaten/kota yang belum

tercapai?

ada perbupnya) yang harus dipenuhi oleh daerah.

•

Jika ada jenis pelayanan yang belum mencapai target, Mengapa belum tercapai?

3. Bagi peserta menjadi 4 kelompok, kelompok satu bertugas mengidentifikasi capaian

Apakah dalam dokumen LKPJ ada

sampai dengan tahun terakhir SPM jenis

penjelasannya?

pelayanan kesehatan dasar, kelompok

•

Dari setiap jenis pelayanan kesehatan yang

dua bertugas mengidentifikasi capaian jenis

belum memenuhi target? Bagaimana cara

pelayanan kesehatan rujukan, kelompok

yang efektif untuk memenuhi target kinerja

tiga bertugas mengidentifikasi capaian jenis

untuk tahun yang akan datang

pelayanan Penyelidikan Epidemiologi dan

•

Tulis hasil diskusi kelompok dalam kertas

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB

plano untuk dipresentasikan.

dan kelompok empat bertugas mengidentifikasi

8. Setelah semua kelompok menyelesaikan

capaian jenis pelayanan Promosi Kesehatan

tugasnya, secara bergiliran mintalah setiap

dan Pemberdayaan Masyarakat.

juru bicara kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

46


www.kinerja.or.id

9. Setiap satu presentasi selesai, doronglah

2. Pertanyaan awal sebagai pembuka diskusi

peserta untuk memberi tambahan, tanggapan

dapat di kemukakan misalnya Siapa (pers/

dan pertanyaan. Berilah waktu secukupnya

media Apa dan NGO mana) yang cukup efektif

kepada mereka.

dilibatkan?, Bagaimana pengalaman para

10. Simpulkan sesi ini dengan menggaris bawahi hal-hal yang penting hasil diskusi kelompok dan tanggapan peserta. Dan Pastikan hal-hal penting benar-benar diperhatikan peserta.

peserta lokakarya dalam mengajak para pihak untuk terlibat?. dsb 3. Catat semua pendapat peserta pada kertas plano yang sudah tersedia. 4. Tayangkan bahan Presentasi (LPF 3-1B)

(Note: Bila dipandang waktu dan terutama kondisi

‘’Pentingnya pelibatan para pihak dalam

peserta tidak memungkinkan adanya diskusi

pengawasan pelayanan publik’’

kelompok, Fasilitator bisa menggunakan metode

5. Setelah selesai presentasi beri kesempatan

metaplan untuk mengisi matrik data capaian SPM

kepada peserta untuk tanya jawab catat semua

bidang kesehatan).

poin penting pada sesi ini. 6. Tutup sesi ini dengan kesimpulan (benang merah) dari poin-poin penting dari 3 sub pokok

Sub Pokok Bahasan 3 Membangun koalisi dengan para pihak. Alokasi waktu 30 menit

bahasan diatas yaitu optimalisasi fungsi DPRD, data capaian SPM kesehatan dan pelibatan para pihak dalam peningkatan pelayanan publik berbasis SPM.

Sesi ini masih merupakan lanjutan dari sesi terdahulu penekanan pada subpokok bahasan Pentingnya pelibatan para pihak dalam pengawasan pelayanan publik, para pihak yang cukup efektif untuk diajak bersama-sama adalah Pers/media dan NGO. 1. Sub pokok bahasan ini lebih baik jika dimulai dengan Brainstorming / sumbang saran, Fasilitator pengundang peserta berbagi pengalaman pentingnya berkoalisasi para pihak dalam rangka memperkuat pengawasan pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


47


Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Rangka

memberikan perhatian pembangunan dan

Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Bidang

pelayanan terhadap masyarakat termiskin

Kesehatan

dengan menggali masalah di kantong-kantong kemiskinan baik di desa maupun di kota, tinggal


dengan masyarakat miskin dan mendengarkan

MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya pasal 343

‘Suara orang miskin’. Dalam kunjungan lapangan

ditegaskan bahwa anggota DPRD Kabupaten/

yang dilakukan, menjadikan persoalan mereka

Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan

diakomodir ke dalam pasal-pasal di perda.

pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan sebagai wujud representasi rakyat di Kabupaten/Kota.

Fungsi anggaran (budgeting) merupakan fungsi DPRD untuk memberikan persetujuan ataupun

Fungsi legislasi DPRD diwujudkan dalam bentuk

penolakan atas rancangan Anggaran Pendapatan

pengesahan sebuah peraturan daerah baik yang

dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diusulkan oleh

diusulkan oleh eksekutif maupun hasil inisiatif

pemerintah daerah (eksekutif). Fungsi ini amat

DPRD sendiri. DPRD memiliki kewenangan untuk

penting mengingat seluruh aktivitas pemerintah

memastikan hal-hal yang diatur dalam dalam perda

daerah dituangkan dalam dokumen RAPBD.

tersebut melindungi masyarakat. Bukan sebaliknya justru merugikan atau membebani masyarakat.

RAPBD yang telah disahkan DPRD menjadi

Dalam konteks ini, sebagai representasi rakyat yang

APBD ini akan menjadi dokumen otoritatif yang

diwakilinya, anggota DPRD adalah pembuat nilai,

memberikan kewenangan pada Pemerintah

norma, hukum yang merepresentasikan kebutuhan

daerah untuk mengambil tindakan (eksekusi)

rakyat dan perda inisiatif adalah salah satu bentuk

dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam konteks

memastikan pelayanan dasar pada rakyat

inilah maka Perda APBD berfungsi sebagai

dilaksanakan.

“otorisasi parlementer”. Melalui perda APBD tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan

DPRD bisa memberikan kontribusi yang besar

melakukan pemungutan penerimaan daerah dan

bagi peningkatan pelayanan dasar rakyat, seperti

membuat pengeluaran dalam plafon anggaran yang

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi

telah ditetapkan.

ukuran capaian pembangunan daerah dan nasional. Capaian ukuran pembangunan suatu negara diukur

Dalam konteks penganggaran untuk pelayanan

dari tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan

publik, fungsi ini diwujudkan melalui pembahasan

Pembangunan Milenium/Millennium Development

dan penetapan APBD oleh Badan Anggaran DPRD

Goals (MDGs) dan diukur secara rinci dalam

maupun komisi-komisi terkait.

Standar Pelayanan Minimal (SPM), di mana sangat

48

erat kaitan dengan pelayanan dasar kepada rakyat.

Pembahasan APBD seharusnya DPRD memiliki

Dalam proses perumusan perda, DPRD bisa

data permasalahan dan capaian SPM sektoral pada


www.kinerja.or.id

tahun sebelumnya. Ukuran-ukuran capaian ini akan

preventif maupun represif. Pengawasan preventif

memudahkan DPRD untuk memberikan penekanan

dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan

pembahasan dengan eksekutif atas permasalahan/

suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga

kendala dalam pencapaian SPM. Kendala-

layanan publik.

kendala inilah yang kemudian dirumuskan dalam penganggaran untuk tahun berikutnya.

Pengawasan ini misalnya pada saat proses

Berikut contoh simulasi penyediaan budget yang

pembahasan sebuah peraturan daerah yang

memadai untuk mengintervensi satu persoalan

menyangkut layanan publik, saat pembahasan

dalam masyarakat;

RAPBD terhadap kegiatan yang terkait layanan publik. Pengawasan preventif oleh DPRD ini

TAHUN

APBD

AKI

AKB

2012

300.000

9 ORANG

4 ORANG

2013

500.000

4 ORANG

1 ORANG

DPRD wajib melakukan intervensi untuk melakukan alokasi anggaran yang tepat guna memprioritaskan pada program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM tersebut. Dalam hal target capaian SPM sudah tercapai maka anggaran difokuskan untuk mempertahankan ataupun bila dianggap memungkinkan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Fungsi pengawasan DPRD merupakan fungsi DPRD untuk memastikan bahwa peraturan perundangan yan berlaku di daerah tersebut telah berjalan secara optimal sesuai tujuannya. Termasuk dalam pengawasan atas pelaksanaan APBD, DPRD berperan penting untuk memastikan bahwa hasil kegiatan yang telah dianggarkan dilaksanakan sesuai target kinerja kegiatan. Dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan SPM, DPRD perlu memastikan bahwa SPM yang ditargetkan dalam APBD tahun berjalan tercapai. Pengawasan DPRD dapat dilakukan secara

www.kinerja.or.id

bertujuan untuk: •

Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;

•

Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif;

•

Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai; dan

•

Menentukan kewenangan dan tanggungjawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan

Pengawasan represif dilakukan pada prosesproses aktivitas sebuah lembaga layanan publik, yakni ketika sebuah kebijakan pelayanan publik diimplementasikan, dengan membandingkan antara kondisi yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi (kriteria). Secara teknis pengawasan pelayanan publik bidang kesehatan, lebih banyak dilakukan oleh Komisi DPRD yang menjadi leading sektor kesehatan. Komisi yang membidangi kesehatan ini dapat melakukan fungsi pengawasannya melalui rapat kerja per-triwulan untuk mengevaluasi capaian SPM yang diimplementasikan oleh SKPD kesehatan.


49


LKK 6 : Jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan PERMENKES NO. 741/MENKES/PER/VII/2008

No

50

a. Pelayanan Kesehatan Dasar :

1

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015;

2

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015;

3

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;

4

Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;

5

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010;

6

Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;

7

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010;

8

Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;

9

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;

10

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010;

11

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun 2010;

12

Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;

13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2010;

14

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015.


Target RPJMD Tahun . . .

Target RKPD Tahun . . .

Capaian Tahun Terakhir

www.kinerja.or.id

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015; - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015. c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015. d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015.

www.kinerja.or.id


51


BAHAN PRESENTASI

52


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


53


54


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


55


56


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


57


Sesi 2

khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan ( RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan dokumen penganggaran ( KUA PPAS dan APBD) agar kinerja pemerintah daerah

Peran pengawasan DPRD terhadap setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis SPM Pengantar

setiap tahunnya terukur dengan indikator (inputsprocess-outputs-outcomes-impacts-benefit) yang sudah disepakati, dengan demikian keberhasilan Pemerintah daerah dapat diukur tidak sekedar "sukses menghabiskan anggaran" (inputs justification). Namun lebih pada capaian optimal yang terukur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan awal. Materi pada sesi ini, akan membekali peserta ketrampilan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap seluruh tahapan perencanaan

Perencanaan dan penganggaran daerah dapat

dan penganggaran daerah mulai dari mengenali

diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak sama

indikator keberhasilan, bagaimana melakukan

namun tidak terpisahkan, artinya proses dan

pengawasan ketika Perencanaan disusun, proses

kualitas perencanaan pembangunan daerah dan

penetapan di DPRD kemudian pelaksanaan

alokasi serta tahapan penganggaran merupakan

terhadap APBD dan pertanggungjawabannya,

satu kesatuan yang harus tepat dan sinergis, artinya

dengan indikator basis Standart Pelayanan Minimal.

apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dan yang dilaksanakan memang sudah direncanakan. Agar produk perencanaan dan penganggaran daerah tersebut lebih berkualitas dan terukur maka

TUJUAN

dalam penyusunannya banyak hal yang harus di pertimbangkan. Pertama berdasarkan regulasi yang mengaturnya kedua, sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat, ketiga sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, keempat mengakomodir kepentingan masyarakat melalui forum Musrenbang. Dalam rangka ikut menjadi bagian untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, DPRD seharusnya intensif melakukan monitoring, pengawasan terhadap Pemerintah Daerah

58


Secara umum dalam sesi ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam forum ini dapat melakukan simulasi Peran Pengawasan DPRD terhadap Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pengelolaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Berbasis SPM Setelah sesi ini selesai, secara khusus peserta diharapkan mampu:

www.kinerja.or.id

1. Memahami siklus perencanaan dan penganggaran Daerah berbasis SPM

-


-

Pertanyaan ubli

2. Mampu melakukan simulasi untuk memastikan perencanaan daerah berbasis SPM 3. Mampu melakukan simulasi untuk memastikan program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD berbasis SPM 4. Mampu melakukan simulasi untuk Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bupati/Walokota yang berbasis SPM

BAHAN DAN PERALATAN Bahan yang diperlukan untuk sesi ini: -

LPF 3-2 : Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah berbasis SPM dan titik kritisnya.

-

POKOK BAHASAN

LKK 3-2 A : Analisis RPJMD dan RKPD berbasisi SPM

-

LKK 3-2 B : Analisis Program dan kegiatan dalam APBD berbasis SPM

Mengacu pada tujuan pembelajaran diatas, maka dalam topik ini akan membahas pokok bahasan tentang: •

Review siklus perencanaan dan penganggaran

Teknis Analisis Program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD yang berbasis SPM

•

Teknik analisis LKPJ Bupati/Walokota yang berbasis SPM


berbaisis SPM -

BB 3-2 : Analisis Kebijakan Perencanaan dan kesehatan Kabupaten Jayapura

-

Diskusi kelompok

www.kinerja.or.id

Dokumen RPJMD, RKPD, APBD dan LKPJ Bupati/Walikota

Teknis analisis RPJMD dan RKPD Berbasis SPM

•

LKK 3-2 C : Analisis LKPJ Bupati/Walikota

Penganggaran pencapaian SPM bidang

daerah berbasis SPM dan titik kritisnya •

-


LCD proyektor

-


- Metaplan - Whiteboard

WAKTU 120 Menit


59


PROSES FASILITASI Pembukaan 1. Ucapkan salam pembuka kepada para peserta pelatihan. Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan

Sub Pokok bahasan 2, 3 dan 4 Teknis analisis RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan APBD serta LKPJ Bupati/walikota Berbasis SPM (60 menit). Diskusi kelompok 1. Sampaikan kepada peserta bahwa materi

hasil yang ingin dicapai dari sesi ini.

berikut ini akan diawali dengan diskusi kelompok

2. Sampaikan kepada peserta bahwa materi pada sesi ini merupakan pendalaman dari

dan presentasi hasil diskusi kelompok. 2. Bagi peserta menjadi 3 kelompok dengan tugas

materi terdahulu oleh karena itu peserta akan

sbb:

lebih banyak diskusi kelompok untuk simulasi

•

pengawasan terhadap perencanaan dan

kelompok pertama melakukan analisis terhadap RPJMD dan RKPD.

penganggaran berbasis SPM dengan metode

•

teknik analisis dokumen perencanaan dan

kelompok ke dua melakukan analisis terhadap KUA PPAS dan APBD.

penganggaran.

•

kelompok ke tiga melakukan analisis terhadap LKPJ Bupati/Walikota

Sub Pokok bahasan 1

3. Bagikan kepada kelompok pertama dokumen RPJMD dan RKPD daerah yang akan dianalisis serta Lembar Kerja Kelompok 3-2 A (LKK 3-2

Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah

A), kepada kelompok kedua dokumen KUA

berbasis SPM (15 menit)

PPAS dan APBD daerah yang akan dianalisis serta Lembar Kerja Kelompok 3-2 B (LKK 3-2

1. Sebelum peserta dibagi kelompok untuk simulasi

B), kepada kelompok ketiga dokumen LKPJ

teknik pengawasan terhadap perencanaan

daerah yang akan dianalisis serta Lembar Kerja

dan penganggaran berbasis SPM, sebagai

Kelompok 3-2 C (LKK 3-2 C).

pembuka dan pengantar diskusi Sampaikan dulu materi sub topik bahasan Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah dengan metode presentasi (sesuai bahan dalam LPF 3-2 ). 2. Berilah penjelasan seperlunya setiap Slide. 3. Setelah selesai presentasi beri kesempatan kepada peserta untuk klarifikasi dan tanggapan atas materi yang sudah ditayangkan.

60


Catatan: Tahun Dokumen RPJMD periode 5 tahun terbaru, sedangkan tahun dokumen RKPD, KUA PPAS, APBD dan LKPJ harus sama, misalnya jika APBD yang dianalisis tahun 2013 maka RKPD KUA PPAS dan LKPJ juga tahun 2013).

www.kinerja.or.id

4. Bagikan kertas plano dan spidol besar

b) Berikan kesempatan kepada kelompok lain

secukupnya kepada semua kelompok.

untuk klarifikasi jika ada hal-hal yang kurang

5. Intruksikan kepada semua kelompok bahwa: Tugas masing masing kelompok adalah

jelas. c) Arahkan diskusi kelas untuk mempertajam

mendiskusikan bersama kelompoknya LKK yang sudah dibagikan.

analisis hasil diskusi kelompok. d) Catat semua poin-poin penting hasil diskusi

6. Berikan waktu untuk diskusi kelompok selama

kelas.

30 menit. Kemudian tuangkan hasil diskusi kelompok ke dalam kertas plano.

Penutup Diskusi Kelas a) Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

www.kinerja.or.id

•

Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas.


61


Analisis Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jayapura Oleh: KOPEL Indonesia

A. Pengantar

kasus (9,05 %), Gastritis 5,143 kasus (5,0%), Diare dengan jumlah 4.974 kasus (4,49%),

Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan

Kecelakaan 3.187 kasus (2,88%), Hipertensi

selama ini di Kabupaten Jayapura telah

1.504 kasus (1.36%), Konyutivitis jumlah 1.056

menunjukkan perubahan peningkatan baik dari

kasus (0,95%), dan Scabies dengan Jumlah

segi akses pelayanan kesehatan maupun dari

1.038 kasus (0.94%).

segi kualitas pelayanan. Namun demikian, upaya

-

Disisi lain pembangunan dan peningkatan

yang dilakukan secara keseluruhan belum dapat

sarana dan prasarana kesehatan tetap terus

mencapai status derajat kesehatan masyarakat

dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan.

di wilayah Kabupaten Jayapura sesuai standar

Dari 19 Distrik semua sudah tersedia sarana

nasional. Kondisi ini didasarkan pada beberapa data

Puskesmas, 6 diantaranya adalah puskesmas

berikut 11 :

dengan fasilitas perawatan, 52 Puskesmas Pembantu (Pustu), 14 Polindes (Pondok bersalin

-

Angka umur harapan hidup baru mencapai

desa) 17 unit puskesmas keliling (pusling) roda

67,32 tahun, angka kematian bayi 7.6/1000 KLH

4, 3 unit pusling air serta disetiap puskesmas di

dan angka kematian ibu berkisar 1,3/1000 KLH

sediakan juga pusling roda 2.

(130/100.000 KLH). -

Angka kesakitan malaria pada tahun 2012

Kondisi derajat kesehatan tersebut di atas dapat

mengalami kenaikan kasus bila dibandingkan

diperbandingkan dengan SPM urusan kesehatan

dengan tahun 2011 yaitu dari 19.550 kasus

dan merupakan dasar kebijakan perencanaan dan

(18,37%) menjadi 23.195 kasus (20,93%) tahun

penganggaran daerah. Oleh karena kesehatan

2012 dan menempati posisi kedua setelah

adalah urusan wajib pemerintah daerah, maka

Penyakit SPBA dengan jumlah 41.541 kasus

perencanaan bidang kesehatan perlu diarahkan

(37,49%) serta diikuti kasus-kasus lain seperti;

dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan

penyakit pada sistim otot dan jaringan pengikat

Minimal (SPM) di bidang kesehatan. Wujud

11.309 kasus (10,21%), penyakit kulit 10.029

dalam perencanaan tersebut dapat dituangkan

1 Profil kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2012

62


www.kinerja.or.id

dalam program priorotas bidang kesehatan yang

dapat dituangkan dalam program priorotas bidang

terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

kesehatan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Urusan kesehatan adalah urusan wajib pemerintah daerah yang didesentralisasikan. Oleh karena

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

kesehatan adalah urusan wajib pemerintah

kesehatan telah dituangkan dalam Peraturan

daerah, maka perencanaan bidang kesehatan

Menteri Kesehatan No.741 tahun 2008 tentang

perlu diarahkan dalam rangka pencapaian

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

kesehatan. Wujud dalam perencanaan tersebut

Tabel 3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

NILAI

BATAS WAKTU CAPAIAN

Pelayanan Dasar Cakupan kunjungan Ibu hamil

95%

2015

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80%

2015

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

2015

Cakupan pelayanan nifas

90%

2015

Cakupan kunjungan bayi

80%

2010

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

90%

2010

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

2010

90%

2010

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100%

2010

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

2010

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100%

2010

Cakupan pelayanan anak balita

70%

2010

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

Cakupan peserta KB aktif

100%

2010

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100%

2015

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

2015

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

100%

2015

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB

100%

2015

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

80%

2015

Kesehatan Rujukan

www.kinerja.or.id


63


Lembar Kerja Kelompok (LKK) 8 A

Untuk kelompok 1 Pertanyaan Kunci untuk Analisis RPMD dan RKPD berbasis SPM Pertanyaan pembantu untuk analisis RPJMD 1. Buka Dokumen RPJMD. 2. Dokumen yang di analisis RPJMD daerah mana dan periode tahun berapa? 3. Buka dokumen RPJMD dan lihat bab IV tentang analisis isu-isu strategis, pada sub bab identifikasi masalah pembangunan dan penentuan isu-isu strategis daerah khususnya aspek kesehatan apakah sudah memuat indikator jenis pelayanan dan targetnya sesuai SPM kesehatan?, jika ada berikan beberapa contoh rumusannya. 4. Pada bab V RPJMD identifikasi, Apa Visi dan Misi daerah tersebut? Adakah salah satu misi yang berkaitan dengan isu strategis urusan kesehatan ? jika ada bagaimana rumusannya? 5. Identifikasi bab VI RPJMD tentang Strategi dan Arah kebijakan, apakah pencapaian SPM khususnya urusan kesehatan menjadi salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan? Jika iya bagaimana rumusannya? 6. Identifikasi bab VII tentang kebijakan umum dan program pembangunan, program urusan kesehatan apa saja yang sudah direncanakan untuk pencapaian target SPM kesehatan? 7. Ambil kesimpulan logis (benang merah) dari bab IV s/d bab VII apakah SPM urusan kesehatan merupakan strategi logis untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan pembangunan kesehatan masyarakat kedepan? Atau ? 8. Identifikasi bab IX tentang Penetapan indikator kinerja (Tapkin) apakah penetapan indikator kinerja outcome sasaran dari tujuan telah memuat seluruh jenis pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan? Jika iya apakah target kinerja akhir RPJMD susuai/dibawah/diatas target kinerja dalam SPM permenkes nomor 741 tahun 2008?. 9. Ambil kesimpulan umum apakah RPJMD khususnya urusan kesehatan perencanaannya sudah berbasis SPM? Pertanyaan pembantu untuk analisis RKPD 1. Buka dokumen RKPD. 2. RKPD tahun berapa? Dari periode RPJMD RKPD yang dianalisis tahun ke berapa? 3. Identifikasi bab II RKPD tentang evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu, apakah ada laporan evaluasi

64


www.kinerja.or.id

capaian kinerja kesehatan untuk jenis pelayanan sesuai SPM ? jika ada bagaimana capaian kinerjanya mencapai target atau tidak? Jenis pelayanan apa saja yang memenuhi, tidak memenuhi atau yang melampaui target?. 4. Identifikasi bab IV tentang Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah, apakah indikator sasaran program sesuai jenis pelayanan SPM kesehatan masuk dalam tabel Prioritas pembangunan daerah tahun RKPD? Apakah tabel tersebut konsisten dengan bab IX RPJMD indikator sasaran kesehatan?. 5. Berapa alokasi anggaran indikatif program untuk pencapaian indikator kinerja SPM kesehatan?. 6. Ambil kesimpulan umum apakah RPJMD dan RKPD khususnya urusan kesehatan perencanaannya sudah konsisten? Dan kesimpulan lainnya yang dianggap penting.

www.kinerja.or.id


65


Lembar Kerja Kelompok LKK (8 B)

Untuk kelompok 2 Pertanyaan Kunci untuk Analisis KUA PPAS dan APBD berbasis SPM Pertanyaan pembantu untuk analisis KUA PPAS : 1. Buka Dokumen KUA dan PPAS. 2. Identifikasi bab III dokumen KUA tentang Asumsi dasar penyusunan APBD pada sub bab lain-lain asumsi apakah ketercapaian SPM pada pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) menjadi perhatian utama? 3. identifikasi bab IV dokumen KUA pada sub bab kebijakan belanja daerah apakah ada kebijakan jenis belanja daerah yang di khususkan untuk pencapaian SPM kesehatan? Jika ada jenis belanja apa? 4. Identifikasi bab IV dokumen PPAS pada tabel Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan, •

Berapa alokasi dinas kesehatan dan RSUD? Berapa alokasi untuk belanja tidak langsung dan belanja; langsung?

•

Pada urusan kesehatan apakah memuat program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM kesehatan dengan indikator kinerja sesuai yang tercantum dalam RKPD? Jika ada berapa alokasi anggaran masing-masing program/kegiatan tersebut? Dibanding tahun lalu alokasi naik atau turun?

5. Ambil kesimpulan dari temuan hasil analisis tersebut. Pertanyaan pembantu untuk analisis APBD : 1. Buka dokumen APBD urusan/organisasi kesehatan (Dinas kesehatan dan RSUD) 2. Berapa alokasi belanja Dinas kesehatan dan RSUD baik total belanja, belanja tidak langsung maupun belanja langsung? Apakah alokasinya berubah dibanding alokasi dalam PPAS? Jika ada perubahan dimana perubahannya? 3. Apakah program/kegiatan urusan kesehatan yang sudah diidentifikasi mendorong upaya pencapaian SPM kesehatan sesuai KUA PPAS juga ada dalam dokumen APBD? Jika ada Berapa alokasinya? Bandingkan dengan PPAS apakah ada perubahan alokasi belanjanya? 4. Ambil kesimpulan dari temuan hasil analisis tersebut.

66


www.kinerja.or.id

Lembar Kerja Kelompok LKK (8 C)

Untuk kelompok 3 Pertanyaan Kunci untuk Analisis LKPJ Bupati/Walikota berbasis SPM 1. Buka Dokumen LKPJ Bupati/Walikota. 2. Identifikasi bab 1 dokumen LKPJ bagian laporan perkembangan demografi, apakah terdapat laporan capaian SPM kesehatan tahun yang dipertanggungjawabkan? Jenis pelayanan apa saja yang sudah tercapai, melampaui dan yang belum tercapai? 3. Identifikasi bab IV dokumen LKPJ sub bab laporan pertanggungjawaban urusan kesehatan, apakah terdapat laporan capaian SPM kesehatan tahun yang dipertanggungjawabkan? Jenis pelayanan apa saja yang sudah tercapai, melampaui dan yang belum tercapai?. 4. Untuk jenis pelayanan yang belum tercapai apakah ada pertanggungjawabannya ? mengapa belum tercapai? Apa sebabnya apa hambatannya? 5. Selanjutnya identifikasi juga rumusan masalah dan solusi, apakah ada rumusan masalah dan solusi atas pencapaian SPM kesehatan? 6. Ambil kesimpulan dari temuan hasil analisis tersebut.

www.kinerja.or.id


67


BAHAN PRESENTASI

68


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


69


70


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


71


72


www.kinerja.or.id

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID-KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK. Seri Pembelajaran dari USAID - KINERJA

Recommend Documents