PENGUATAN FUNGSI DAN PERAN PPID Ismail Cawidu
Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI
Disampakan dalam acara Rakor Penguatan Fungsi dan Peran PPID Pemerintah Kota Depok 14 Nopember 2016
Belajar dari beberapa kasus…
• Sebuah LSM ( Study Kebijakan Publik dan Anti Korupsi ) ①
meminta Informasi kepada 9 Satker Pemkot Kendari. Informasi yang diminta:
② ③ ④ ⑤
RKA – 2013 – 2014
Dokumen pengelolaan Anggaran 103 Laporan Pert jawaban Anggaran tahun 2012 Surat Izin Usaha Hotel TDP; IMB dan anlisa Kenaikan pajak
• Satker yang di adukan : ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
Dinas Perikanan dan kelautan Bappeda. DPU Badan Kepegawaian, Tata kota dan Perumahan RSUD Abunawas Badan Pelayanan Perizinan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah
KIP Memutuskan semua Informasi tersebut adalah Informasi Publik; KIP Tidak memerintahkan untuk menyerahkan Info tersebut karena status LSM tidak memiliki Badan Hukum
Contoh kasus lain 1.
Laporan ICW ke KIP ttg permintaan informasi Laporan Keuangan UI ttg Perjalanan Dinas Luar Negeri dan tender Gedung Perpustakaan; Terlapor, Rektor UI;
2.
Permintaan Informasi Mahasiswa S3 UI yang tidak diproses tentang kenapa ia dinyatakan tidak lulus. Terlapor Rektor UI, meskipun yang berhubungan adalah Co. Promotor
3.
Kasus permintaan Informasi tentang Nilai proses Ganti Rugi ke DJKN atas pembebasan lahan Kali Pesanggrahan
4.
Kasus permintaan Informasi Laporan Keuangan RSUD Husada , dilaporkan oleh Karyawan..
SEBELUM REFORMASI
INFORMASI
KETERTUTUPAN
SETELAH REFORMASI
INFORMASI
KETERBUKAAN
INFORMASI
Bukan… SEKEDAR PERUBAHAN DARI TERTUTUP MENJADI TERBUKA
INFORMASI
Tapi Perubahan Mind Set Cara Berpikir tentang Informasi
INFORMASI - DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA AN DOKUMENTA SI
PELAYANAN INFORMASI TEK INFORMAS I
Tugas PPID UTAMA • TUGAS & TANGGUNG JAWAB
Secara umum PPID bertanggung jawab di bidang Pelayanan Informasi Publik, meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
Pejabaran Tugas dan Tanggungjawab PPID Utama
Pertama Memberikan pelayanan informasi dan menjawab seluruh permintaan informasi yang dialamatkan ke Badan Publik. Kedua Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: Infomasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Informasi yang wajib tersedia setiap saat Infomasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
Pejabaran Tugas dan Tanggungjawab PPID..Lanjutan Ketiga Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah di mutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan.
Rincian Tugas PPID Pebantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari : 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannnya; 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
Tugas PPID Lanjutan 4 5 6 7 8 • •
Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; Menyediakana informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat; Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
PERINTAH UU KIP
KATEGORI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN WAJIB DIUMUMKAN 1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN SECARA BERKALA 2. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA 3. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAAP SAAT
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
1. Informasi tentang profil Badan Publik 1.Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya; 2.Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja , profil singkat pejabat struktural; 3.Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan. 2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik ; 3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
4. Ringkasan laporan keuangan;
Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (LANJUTAN)
5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik; 6. Informasi tentang kebijakan;
peraturan,
keputusan,
dan/atau
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik;
8. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang; 9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; 10.Informasi tentang prosedur peringatan prosedur evakuasi keadaan darurat.
dini
dan
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA 1. Standar pengumuman informasi serta merta Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1. Daftar Informasi Publik
2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT ( Lanjutan )
7. Data perbendaharaan atau inventaris
8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik 9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
10.Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT ( lanjutan )
11.Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 12.Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya 13.Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan
14.Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik 15.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UU NO. 14 TAHUN 2008, PASAL 17 UNDANGUNDANG
UU NO.14 TAHUN 2008
a. b.
c. d.
PENGUJI AN
KONSEKUE NSI
KEPATUTAN
e. f. g. h. i.
KEPENTINGAN UMUM
j.
Dapat Menghambat Hukum;
Proses
Penegakan
Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Dapat mengungkapkan Indonesia; Dapat Merugikan nasional;
kekayaan
ketahanan
alam
ekonomi
Dapat Mengungkapkan merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Dapat Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
5 7 7 4 5 ∞
http://ppid.kominfo.go.id
NO. REGISTRASI
NO. REGISTRASI
http://ppid.kominfo.go.id
CONTOH RINGKASAN
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
4
TAHUN 2013
BULAN JAN
FEB
MAR
JUMLAH PERMINTAAN IP
JAM
MENIT
PEMBERIAN
33
8
2
32
40
18
WAKTU
26
105
54
28
40 18
APR
40
207
56
39
JUNI
21
367
11
12
MEI
JULI
37
13
220 11
42
10
AGUS
41
50
29
OKT
26
9
10
SEPT NOP DES
JML :
15
22
39
345
6
38 8
41
JUMLAH
PENOLAKAN
Dikecualikan
1
Belum dikuasai
5
Tidak dalam penguasaan
8
Dikecualikan + tidak dalam penguasaan
Dikecualikan
15
168
14
23
3
1.281
339
326
18
104
1.286
56
39
38
ALASAN PENOLAKAN
1
27
22
PROSES
1 1
PPID DALAM FORMAT BARU 360 “0
Tugas PPID.. Masih Relevankah ? MENGKOORDINASIKAN, MENYIMPAN, MENGUJI, MENDOKUMENTASIKAN DAN MELAYANI PERMINTAAN INFORMASI…
KALAU PPID IDENTIK DENGAN PR MAKA
PERLU PENGEMBANGAN DAN REORIENTSI SERTA TEKNIK STRATEGY DALAM PELAYANAN INFORMASI DI SETIAP SATUAN KERJA
LAYANAN PROAKTIF 1. 2. 3. 4. 5.
Semua PPID wajib memiliki website dengan karakteristik pelayanan langsung bersifat Klinik Dokumen Informasi Publik berbasis digital Kelembagaan menyatu dengan layanan PR Dalam struktur PPID menambahkan Bidang Layanan Media Sosial Terkoneksi dengan jaringan Daabase satker
Lanjutan
6. Pembuatan aplikasi layanan berbasis android 7. SDM dengan jabatan fungsional tertentu 8. Penyesuaian dukungan IT
Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari Kasus Sengketa Informasi ?
1. Memastikan semua Pimpinan Satker
Memegang Komitmen Keterbukaan ( Political Will ) Perubahan Mindset Berada di Era Transparansi – Rumah Ibadah Rumah Kaca.
2. PPID dan staf, perlu memiliki 3 aspek
dalam bekerja :
- Individual Skill Kuasai aturan - Stamina prima Alokasikan biaya - Kerja Tim Bangun budaya kerja
Perubahan Layanan Trend Pelayanan 1: Ruang
Trend Pelayanan 3: Pro Aktif
Trend Pelayanan 4: Transparant
Trend Pelayanan 2: Koleksi
Dan terakhir..
