Optimalisasi Peran PPID Yurnaldi, S.Pd., MED Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Untuk akselerasi/percepatan transparansi Informasi Publik di Sumatera Barat, Gubernur Sumbar, ketika itu Irwan Prayitno, sudah menandatangani kesepahaman bersama dengan seluruh bupati dan walikota, di Kota Sawahlunto 24 Mei 2015, disaksikan Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono, Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal, dan Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Marlis. Sesudah teken MoU lalu apa? Salah satu indikator penting dalam proses keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah pembentukan atau penunjukkan PPID sesuai pasal 13 UU KIP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana (ayat 1). PPID sebagaimana dimaksud harus dibantu pejabat fungsional (ayat 2). Fakta yang ditemui di lapangan ketika Komisi Indonesia Sumatera Barat melakukan sosialisasi ke kabupaten kota di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang, adalah mendadak PPID. Maksudnya PPID baru terealisasi sebatas keluarnya SK-penunjukkan.
Data secara nasional Penunjukkan PPID hingga Februari 2015 sebagai berikut (sumber Kementerian Kominfo): Dari 34 provinsi, yang sudah menunjuk PPID adalah 30 provinsi (88,24 persen) Dari 399 kabupaten, yang sudah menunjuk PPID baru 174 (43,61 persen) Dari 98 kota, yang sudah menunjuk PPID 60 kota (61,22 persen) Data lain khusus keterbukaan informasi anggaran, kenyataannya masih jauh dari harapan. Hasil penelurusan terhadap 193 website pemerintah daerah terhadap publikasi 12 dokumen kunci informasi anggaran, bahwa yang memuplikasikan anggarannya masih di bawah 25 persen. Dalam konteks Sumatera Barat, PPID di kabupaten/kota sudah ditunjuk, tapi sebagian besar belum bisa berbuat apa-apa. Hal ini disebabkan karena persoalan sumberdaya manusia (pejabat fungsional) yang belum yang palum paham tupoksinya, soal anggaran operasional yang tak ada, soal pemahaman UU KIP yang masih kurang. Kalau pun sudah berbuat, masih dengan paradigma kehumasan. Belum sebagai -----------*) Yurnaldi adalah komisioner Komisi Informasi Sumbar bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi. Sebelumnya adalah wartawan profesional bersertifikat Wartawan Utama dari Dewan Pers. Mantan wartawan koran terkemuka KOMPAS, mantan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Vokal (Pekanbaru), membidani lahirnya koran harian di Palembang dan sekaligus Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Umum Harian Vokal Sumsel (Palembang). Juga membidani lahirnya koran harian di Dumai dan sekaligus Pemimpin Redaksi harian Riau Hari Ini (Dumai). Pengalamannya sudah 30 tahun malang melintang sebagai wartawan dan penulis. Sudah menulis puluhan buku, terakhir buku Jurnalisme Kompas (2013) dan Jawara Menulis Artikel (2013), dan juara pertama menulis antarwartawan se-Indonesia (2009), Juga dikenal sebagai konsultan media, mentor jurnalistik dan penulisan, serta sudah melatih ribuan calon wartawan/redaktur/pejabat humas/mahasiswa/dosen/siswa. Sudah bertugas pada hampir seluruh kota di Indonesia, dari Sabang hingga Papua. Juga bertugas di mancanegara: Afrika Selatan (2002), Namibia (2002), Botswana (2002), Singapura (2005, 2006, 2007, 2009, 2011), Malaysia (2006,2009), Thailand (2001, 2006, 2007), Inggris (2004), Jepang (2010), Australia (2010), dan India (2010). Bersama sastrawan Hamsad Rangkuti mengikuti pertemuan penulis dunia di London dalam agenda London Book Fair 2014, yang difasilitasi The British Council. Salah seorang juri pemberian nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Juga pernah menjadi pengurus harian Dewan Kesenian Sumatera Barat. Kontak: mobile 08117584191, fb: yurnaldi paduka raja, e-mail:
[email protected].
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Karena itu, jangan heran. Ketika Komisi Informasi Sumatera Barat melakukan survei terhadap 112 badan publik, hanya 29 badan publik yang mengembalikan angket. Survei KI Sumbar untuk memantau kondisi awal PPID Desember 2014 dengan tiga indikator 1) pembentukan PPID dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, 2) pengelolaan arspi pada bagan publik, dan 3) pelayanan informasi publik, maka faktanya sebagai berikut: 1. Belum ada publikasi prosedur permohonan informasi 2. Belum ada media untuk publikasi 3. PPID tidak memakai ID card 4. Belum ada pengelolaan informasi dan dokumentasi 5. Belum membuat kategorisasi informasi 6. Belum membuat form permohonan informasi publik 7. Belum ada rekapitulasi surat permohonan informasi
Yurnaldi, komisioner bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi Komisi Informasi Sumbar ketika memberikan materi soal peranan dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Tanahdatar.
Jangan Berkilah Lagi Dari pemetaan awal yang dilakukan Komisi Informasi Sumatera Barat melalui survei tahun 2014 lalu, hasil pemantauan (monitoring) sementara di kabupaten/kota, yang ada baru sebatas SK penunjukkan PPID. Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID belum ada. Juga pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia yang jauh dari harapan. Bahkan, SK PPID tidak dibarengi dengan pendanaan. Artinya, Kabupaten/Kota di Sumbar belum menyediakan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik kepada masyarakat.
Padahal, dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sudah ditegaskan, bahwa, “segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi” (ayat 2). Dan, “segala segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”(ayat 3). Jika Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai sekarang tidak atau belum juga menyediaan anggaran untuk pendanaan PPID, padahal Permendagri itu sudah mengatur sejak 2010 lalu, sama saja artinya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembangkangan. Karena membangkang, sudah saatnya juga Kemendagri memberikan sanksi tegas. Atau, ketiadaan anggaran untuk kelancaran kinerja PPID sebagai bukti ketertutupan dan atau keterbukaan informasi setengah hati. Kalau begitu, bisa disimpulkan bahwa ketertutupan informasi pertanda ada dugaan korupsi. Kelengkapan PPID Hasil pemantauan dan evaluasi Komisi Informasi di kabupaten/kota yang sudah dikunjungi, PPID Kabupaten/Kota baru terbentuk dalam hitungan bulan. Artinya keberadaannya baru sebatas SK dari Bupati/Walikota. Tentu saja, bicara soal kelengkapan, ibarat panggang jauh daripada api. Pemerintah Kabupaten/Kota harus memahami pentingnya membentuk PPID dan mampu mengoperasionalkan PPID sebagai bagian dari pelayanan publik. Bagi yang sudah membentuk PPID, maka kelengkapan yang harus disegerakan adalah (a) membuat struktur organisasi PPID; (b) membuat SOP; (c) laporan pelayanan informasi publik, didukung front office (deks layanan langsung) dan layanan via media) dan back office (bidang pelayanan dan dokumentasi, bidang pengolahan data dan klarifikasi, dan bidang penyelesaian sengketa informasi); (d) pendanaan melalui APBD; (e) menyiapkan daftar informasi publik (DIP), yakni cacatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik; dan (f) menyiapkan aplikasi PPID Pemda pada website Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan sistem yang mengintegrasikan proses kerja pelayanan dengan pengelolaan informasi oleh PPID Pemda baik oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu dan digunakan untuk membantu PPID Pemda dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sedangkan website yang ditanamkan aplikasi PPID Pemda berfungsi unruk menyediakan informasi dan menjembatani Pemerintah Daerah dengan masyarakat. PPID dalam pelayanan informasi dibantu oleh pejabat fungsional arsiparis, pustakawan, pranata humas, dan pranata komputer. Sengketa Informasi Komisi Informasi Sumatera Barat selama setahun perjalanannya sudah menerima sedikitnya delapan kasus sengketa informasi. Enam kasus sudah diselesaikan melalui mediasi dan sidang ajudikasi. Satu kasus sedang proses sidang. Kasus sengketa lainnya masih dalam proses sebelum disidangkan. Ternyata, sengketa informasi terjadi karena pelayanan PPID Pemda yang kurang/tidak memuaskan. Ada juga karena PPID berdalih informasi yang diminta pemohon sebagai informasi yang rahasia, sehingga dikecualikan.
Inti Surat Edaran Mengadri Surat Edaran Mendagri tanggal 16 Desember 2014 lalu itu menegaskan, dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2015, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus ada (a) peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah; (b) publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; (c) pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan Jasa; (d) pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu. Penyampaian laporan dan capaian keberhasilan pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemda Tahun 2015 harus dilakukan melalui website https://serambi.ukp.go.id, untuk setiap triwulan pada bulan ketiga(paling lambat 27 Maret 2015), bulan keenam(paling lambat 27 Juni 2015), bulan kesembilan (paling lambat 27 September 2015), dan bulan keduabelas (paling lambat 27 Desember 2015). Dalam surat Edaran Mendagri itu, perihal keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah, ukuran keberhasilannya adalah terpublikasinya ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini atas LKPD melalui website masing-masing Pemda. Di situ juga ditegaskan, bulan keenam sudah harus terbentuk website resmi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan menyiapkan menu konten dengan nama “transparansi pengelolaan anggaran daerah”. Lalu, tentang Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Peringkat Daerah, Edaran Mendagri menegaskan tersedianya akses masyarakat dan terpublikasinya dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD). Ukuran keberhasilannya dinyatakan: bulan ketiga (Maret 2015) tersusunnya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah. Dan pada bulan keenam (Juni 2015) tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah). Bulan kesembilan (September 2015) dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan kerja perangkat daerah melalui website Pemda masing-masing. Bulan keduabelas (Desember 2015) tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan kerja perangkat daerah melalui website pemda masing-masing. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, Edaran Mendagri menegaskan tersedianya rencana umum, pengadaan, dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik. Dalam rencana aksi keterbukaan informasi dan penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan panganggaran pemerintah, Surat Edaran Mendagri menegaskan, bulan ketiga (Maret) sudah harus terbentuk PPID mekakui SK Kepala Saerah. Bulan Juni 2015, diterbikan SK Kepala Daerah/ Peraturan Kepada Daerah tentang SOP Pelayanan Informasi Publik. Kemudian pada bulan kesembilan (September 2015), tersosialisasi SOP Pelayanan Informasi Publik dan pada bulan Desember 2015, dipublikasinya daftar informasi di website pemerintah masing-masing. Semakin transaparan badan publik, maka akan memberikan rasa puas kepada publik. Keterbukaan informasi di Indonesia belum sesuai dengan harapan, meski undang-undangnya telah ditetapkan lima tahun, namun perkembangan dari tahun ke tahun selalu ada.
Harus disadari bahwa tantangan yang akan dihadapi ke depan akan semakin besar sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat akan informasi.
Padang, 26 Agustus 2015
