PENGUATAN PPID DI LINGKUNGAN BALITBANGKES KEMENKES

KOMISI INFORMASI PUSAT

REPUBLIK INDIONESIA

PENGUATAN PPID DI LINGKUNGAN BALITBANGKES KEMENKES

Presented by Henny S Widyaningsih Disampaikan dalam acara Pertemuan PPID di lingkungan Badan Litbangkes Kermenkes, 12.05.2014

PENDAHULUAN

Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

UU KIP pasal 4 : “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini” Setiap Orang berhak: 1. Melihat dan mengetahui informasi publik; 2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; 3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau 4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

OTORITERIANISME VS DEMOKRASI Negara

Negara

(RN)

(RN) Korporat

Warga

(RB)

(RP)

RUANG DEMOKRASI (Informasi Publik) Korporat

Warga

(RB)

(RP)

Catatan: 1. 2.

3.

Otoritarianisme memerlukan perlindungan terhadap negara, korporat, dan pribadi sama-sama kuat. Informasi rahasia diperlukan sebanyak-banyaknya. Negara demokrasi memerlukan ketersediaan informasi yang sempurna/bulat. Ruang rahasia negara (RN), rahasia korporat (RB), dan rahasia pribadi (RP) perlu menyempit, dan ruang informasi publik melebar; UU KIP ingin mendudukan kembali informasi publik menjadi lebih otentik dan melebar di negara demokrasi.

STATE-CENTRED GOVERNMENT (SCG) VS COMMUNITY- BASED GOVERNMENT (CBG) PERUBAHAN POLA DAN KULTUR PEMERINTAHAN

CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

Equality Community Based Government

• Kesamaan vertikal • Kesamaan horisonal

Acountability • Pengambilan Keputusan • Pelaksanaan public policy

Responsive • Kebutuhan, • Kepentingan lokal

REGULASI NB: Pemerintahan CBG menuntut ada care and share, public money menjadi aset milik bersama, bukan milik BP saja

PENTINGNYA BADAN PUBLIK MENYELENGGARAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pentingnya Badan Publik menyelenggarakan

Keterbukaan Informasi Publik

Membentuk Opini Publik melalui Informasi yang akurat Informasi Publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar Meminimalisir Korupsi dan Penyalahgunaan Informasi Orang Dalam Memperbaiki kinerja Badan Publik secara lebih tepat Membangun hubungan baik dan meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Badan Publik Akuntabilitas Demokratis

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK


Kewajiban Badan Publik KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: BADAN PUBLIK Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau • Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. • • • •

a. Menunjuk dan mengangkat PPID. b. Menetapkan standar prosedur operasional. c. Menyediakan dan memberikan informasi:  secara berkala,  serta merta,  tersedia setiap saat, dan  berdasarkan permintaan. d. Menyediakan sarana dan prasarana. e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.

Kewajiban Badan Publik dalam Penyediaan Informasi Publik

PPID

Daftar Informasi Publik

Daftar

Informasi Publik yang terbuka dan yang di kecualikan

SOP

PPID


PPID di Badan Publik Apa dan Siapa

Status /Posisi

Legali tas/ SK

Tugas dan Peran

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perki No. 1 th 2010

Perki No. 1 th 2013

PP No. 61 th 2010

Permen dagri No. 35 th 2010

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.


Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Perki No. 1 th 2010

Perki No. 1 th 2013

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.


Posisi ? Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757


PERMEN DAGRI No. 35 th 2010

Pp No. 61 th 2010

Pasal 7 ayat (2)

Pasal 12 ayat (1)

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi

Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik

Humas

Dinas Infokom

Pasal 21 ayat (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh Komisi Pusat: Gedung informasi, ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8dan/atau Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757 unit Informasi atau dinas di bidang komunikasi, kehumasan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam : 1.

Mengkoordinasikan dan mengkonsoladasikan pengumpulan bahan informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu.

2.

Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi

3.

Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

4.

Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana

5.

Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik

6.

Pengujian Konsekuensi

Lanjutan

7.

Pengklasifikasian Informasi dan / a\tau pengubahannya

8.

Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses, dan

9.

Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK


DAFTAR INFORMASI PUBLIK Menurut Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik : adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Cara memberikan layanan informasi publik a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan; c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala), dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan pasif) DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/Unit /Satker yg Menguasai

Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi

Waktu & Tempat Pembuatan Informasi

Format Jangka Informasi yang Waktu Tersedia Penyimpan

Tahun 2014




Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb:

a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan INFORMASI BERKALA secara berkala   

Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali; Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; Mencakup:    

informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik); informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; informasi ttg laporan keuangan; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Informasi LAPORAN KEUANGAN WAJIB DIMUMUKAN berkala Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP

C 1

INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran

2 Informasi Neraca 3

Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan

4

Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)


Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta

INFORMASI SERTA MERTA

Wajib diumumkan tanpa penundaan; Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat INFORMASI SETIAP SAAT  Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;  Wajib dan rutin disediakan badan publik;  Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup : • Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; • Keputusan badan publik dan pertimbangannya; • Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; • Rencana proyek dan anggaran tahunannya; • Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; • Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; • Laporan layanan akses informasi; • Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL


PPID

SOP

SOP Layanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Sekurang-kurangnya memuat :

Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID

Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional

Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, wewenang PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID

Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik

Standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan di internal Badan Publik

Tata cara pembuatan laporam tahunan tentang layanan informasi publik

SOP Layanan Informasi Publik berfungsi : Memberikan kepastian

SOP berfungsi: Pembagian tugas dan tanggungjawab antar personil yang terlibat

1. Siapa orang yang bertanggungjawab atas suatu tugas & tanggungjawab 2. Tugas yang harus dilakukan oleh setiap personel terlibat 3. Tata cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab 4. Hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan sebuah tugas dan tanggungjawab Indikator 5. Jangka waktu yang diperlukan mengukur untukkinerja melakukan atau menyelesaikan sebuah tugas dan tanggungjawab

SOP, setidaknya mengatur TATA KERJA dalam : Pengumpulan informasi Pengelolaan Sengketa Informasi

Pengolahan Informasi menjadi Daftar Informasi

Penyusunan laporan tentang layanan informasi

Pengumuman Informasi secara Pro aktif Pelayanan Permohonan Informasi

MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI • • • • • • • •

Pengumpulan informasi dari unit-unit Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk softcopy Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk hardcopy Pelayanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Pelayanan informasi yang tersedia setiap saat Pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Pengecualian informasi melalui uji konsekuensi Penanganan keberatan dan sengketa informasi di Komisi Informasi


Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan Layanan Informasi Publik

Melalui Pengumuman

Melalui Permohonan

Tidak Tertulis

Tertulis

• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010

Form Permohonan

Permohonan

• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010

Nomor Registrasi

Pengisian Buku Registrasi

• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010

Pemberitahuan Tertulis

Menginginkan Salinan

• Diisi pemohon • Diisi petugas

• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis • 7 hari kerja untuk perpanjangan Melihat Dokumen



ASAS PENGECUALIAN DI BADAN PUBLIK: KONSEKUENSI BAHAYA Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Jenis Pengecualian Dalam UU KIP Pasal 6 UU KIP: • Pengecualian Substansial • Pengecualian Prosedural • Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kelompok Informasi Dikecualikan KERAHASIAAN NEGARA

KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT

KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI

Pasal 17 a,c,d,e,f, i

Pasal 17 b

Pasal 17 g, h

a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.

b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual

g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik


Siapa Yang Menetapkan? Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. ---------Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan UndangUndang ini apabila suatu Informasi dibuka. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Pengujian Atas Konsekuensi 1

Tahapan Substansial

①

②

③

Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural). Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi. Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.

Absolute

Prosedural

Qualified

Tutup

Y T

Y Tutup

T

2

Tujuan Yuridis

?

• Kerahasiaan ganda? • Kerahasiaan derivatif?

3

Relevansi Tujuan

? Buka


Informasi yang dikecualikan menurut UU lain : UU No. 10 Th 1998

UU No. 5 Th 1999

UU No. 36 Th 1999

Undang-Undang No. 10 th 1998 tentang Perbankan • Laporan hasil pemeriksaan Bank • Keterangan nasabah penyimpanan dan simpanannya

Undang-Undang No. 5 th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & persaingan usaha tidak sehat • Identitas pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana pelanggaran dan kejahatan UU No. 5/1999

Undang-Undang No. 36 th 1999 tentang Telekomunikasi • Informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi

Lanjutan...... Undang-Undang No. 30 th 2000 tentang Rahasia dagang

UU No. 30 Th 2000

• Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum yang dijaga secara patut.

Undang-Undang No. 48 th 2009 UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Th 2009

• Informasi rapat permusyawaratan hakim

Undang-Undang No. 29 th 2004 UU No. 29 tentang Praktik Kedokteran Th 2004

• Dokumen rekam medis

Sidang Ajudikasi di Kantor KIP



TERIMAKASIH


PENGUATAN PPID DI LINGKUNGAN BALITBANGKES KEMENKES

Recommend Documents