Penguatan PPID dalam Layanan Informasi Publik di PemKot Depok By : Henny S. Widyaningsih
KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDIONESIA
Disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Depok , Depok, 14 . 112016
PENDAHULUAN
“Tidak adanya transparansi mengakibatkan ketidak percayaan dan rasa tidak aman yang mendalam”
UU KIP pasal 4 “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”
Setiap Orang berhak: 1. Melihat dan mengetahui informasi publik; 2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; 3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau 4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
INFORMASI
ORDE LAMA
REFORMASI
PARADIGMA PASCA UU KIP
Pemerintahan Terbuka & Melayani
OTORITERIANISME Vs DEMOKRASI Negara (RN)
Negara (RN)
Korporat (RB)
Catatan: 1. 2. 3.
Warga (RP)
Korporat
RUANG DEMOKRASI (Informasi Publik)
(RB)
Otoritarianisme memerlukan perlindungan terhadap negara, korporat, dan pribadi sama-sama kuat. Informasi rahasia diperlukan sebanyak-banyaknya. Negara demokrasi memerlukan ketersediaan informasi yang sempurna/bulat. Ruang rahasia negara (RN), rahasia korporat (RB), dan rahasia pribadi (RP) perlu menyempit, dan ruang informasi publik melebar; UU KIP ingin mendudukan kembali informasi publik menjadi lebih otentik dan melebar di negara demokrasi.
Warga (RP)
Melindungi Komunitas
Melindungi Hak Konsumen
Meningkatkan partisipasi publik atas penyelenggraan negara Pengembangan ilmu pengetahuan Peningkatan pelayanan publik Melindungi Korporasi mengenai pemegang saham yaitu oleh pemegang saham minoritas
Badan Publik Wajib Terbuka UU KIP
• • • •
Problem Yang Sering Dihadapi Masyarakat
Informasi terlambat diberikan Informasi tidak tersedia Informasi diklaim rahasia Sistem pelayanan informasi buruk
Pemeringkatan
keterbukaan informasi Publik tahun 2015
Ruang Lingkup Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015* Kategori No
SAQ Kirim
SAQ Kembali
Pemerintah Provinsi
34
15
4
Lembaga Struktural
Non
79
28
6
Perguruan Negeri
Tinggi
65
27
Badan Publik
1
Kementerian
3
Lembaga Negara
2
5 7
BUMN
Partai Politik Nasional
34
42
120 12
29 25 51 5
*Jumlah Badan PublikJumlah yang dikirim instrumen Kuesioner Penilaian Assessment 386 Mandiri (Self 180 Questioner) oleh Komisi Informasi Pusat adalah 386 (tiga ratus delapan puluh enam), sedang Badan Publik yang mengembalikan berjumlah 180 (seratus delapan puluh).
Pemerintah Provinsi Nama Pemerintah Provinsi
Aceh Jawa Timur Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Barat Banten Sumatera Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Bali DKI Jakarta Kepulauan Riau
Tahun 2015
Peringkat
Tahun 2014
Nilai
Peringkat
Nilai
88,639
10
58,4
4
80,417
1
6
72,861
7
1
94,111
3
81,118
2
5 7 8 9
10 -
12 -
74,861
2
3
93,2 91
98
8
59,4
71,623
13
58
70,397
-
71,172
63
4
87,6
61,206
11
61
45,528
6
66
-
5 9
-
67
59,2
Kementerian
Tahun 2015
Nama Kementerian Kementerian Keuangan
Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat
Umum
Peringkat
dan
Kementerian Perindustrian Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian PAN & RB
Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Agama
1 2 3
Nilai
99,722 94,611
92,153
Tahun 2014 Peringk Nilai at
1
100
6
92,2
2
98,2
4
91,445
3
95,2
6
87,542
5
93,8
5 7 8
89,778 87,417 84,550
7 -
83,4
4
93,8
79,136
10
14
57,939
9
77,747
-
8
9
10
84,4
79,6 82
Perguruan Tinggi Negeri Nama Perguruan Tinggi Negeri Univ. Brawijaya Univ. Gadjah Mada
Univ. Padjajaran Universitas Indonesia Institut Teknologi Nopember (ITS) Univ. Sumatera Utara Univ. Jambi
2 3
Sepuluh
Universitas Islam Hidayatullah Jakarta
Negeri
4 5 6 7
Univ. Lambung Mangkurat Univ. Bengkulu UIN. Sunan Gunung Jati Institut Pertanian Bogor Universitas Udayana
Tahun 2015 Peringka Nilai t 1 87,861
8 9
10 -
Syarif
-
Tahun 2014
Peringkat
77,653
2 -
45,560
-
62,986 62,796
Nilai 64,6 -
1
77,8
41,236 36,597
-
-
32,833 31,039 -
3 4
60,7 53,2
33,875
-
-
5
-
-
49,4
PPID INSPIRASIONAL TERBAIK tingkat KOTA No
Nama Badan Publik
1
PPID Kota Yogjakarta
2
PPID Kota Probolinggo
3
-
Nilai Akhir
82,35
76,07
HUMAS INSPIRASIONAL TERBAIK tingkat KOTA No
1
Nama Badan Publik
Humas Kota Jogjakarta
2
Humas Kota Bengkulu
3
Humas Kota Bekasi
Nilai Akhir
82,88 78,38 72,34
PPID INSPIRASIONAL TERBAIK tingkat KABUPATEN No
1
Nama Badan Publik
PPID Kabupaten Blitar
2
PPID Kabupaten Klaten
3
PPID Kabupaten Kulonprogo
Nilai Akhir
83,72 78,85 76,78
HUMAS INSPIRASIONAL TERBAIK tingkat KABUPATEN No 1 2
3
Nama Badan Publik
Humas Kabupaten Jepara Humas Kabupaten Indragiri Hulu Humas Kabupaten Bandung
Nilai Akhir
82,37 80,28 78,38
Penilaian mencakup : 1. Memiliki SK PPID dan struktur PPID 2. Memiliki DIP yang berkala, serta merta dan sedia setiap saat 3. Memiliki Daftar Informasi yang dikecualikan , dengan menyertakan hasil UK dan berita acara UK 4. Memiliki SOP tentang Pelayanan Informasi Publik 5. Inovasi yang dilakukan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik
Implementasi UU KIP
MENINGKJATKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
MENEKAN SENGKETA INFORMASI
Menyediakan Informasi Publik
Benar, Akurat, Tidak Menyesatkan
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM PELAYANAN INFORMASI MENUNJUK PPID
MEMBUAT DIP
SOP LAYANAN INFORMASI
MENGEMBANGKAN MEJA LAYANAN SISTEM INFORMASI INFORMASI
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
PPID 1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
Pimpinan Badan Publik List inf. Yg dikecualikan
Penetapan
(Tim Pertimbangan?)
PPID Utama
Pimpinan Satuan Kerja List inf. Yg dikecualikan
• Melakukan uji konsekuensi
Menyusun kebijakan pengelolaan informasi BP Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP
• •
PPID pelaksana
Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker
•
Pimpinan Unit Pelayanan PPID pelaksana
•
Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan
Mengumpulkan
Memelihara Melakukan Pelayanan Informasi
Mendokumentasikan
Menyimpan
Menyediakan Mendistribusikan
Kewajiban UU yang mengatur Pekerjaan PPID
JENIS-JENIS INFORMASI DALAM UU KIP
-
BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT
DIKECUALIKAN
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali; Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; Mencakup: informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik); informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; informasi ttg laporan keuangan; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara Berkala No 1 a. b. c. d. e. f.
Informasi Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik (BP) Informasi terkait alamat BP Informasi terkait visi-misi BP Informasi terkait tugas BP Informasi terkait fungsi BP Informasi terkait struktur organisasi BP Informasi terkait tugas satuan kerja/kantor unit BP
g. Informasi terkait fungsi satuan kerja/kantor unit BP
Informasi terkait profil singkat pimpinan/pejabat struktural BP yang berupa : 1 Nama, 2 Nomor Telepon, 3 Satuan Unit Kerja, 4 Alamat Unit Kerja, 5 Latar Belakang Pendidikan, 6 Penghargaan yang pernah diterima
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara Berkala 2 Informasi mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik a.
Informasi terkait dengan kerangka acuan kerja/kegiatan yang akan dilaksanakan BP
b. Informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas BP c. Informasi layanan publik
d. Informasi tentang penerimaan calon pegawai e.
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara Berkala 3 Informasi mengenai Keuangan Badan Publik
a. RKA
b. Laporan realisasi anggaran c. Neraca keuangan BP
d. Laporan arus kas BP
e. Catatan atas laporan keuangan f. Daftar aset BP
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara Berkala 4 Informasi mengenai Akses Informasi Publik
a. Laporan akses informasi
b. Informasi tentang hak memperoleh informasi publik
c. Informasi tentang tata cara memperoleh informasi publik
d.
Informasi tentang tata cara pengajuan keberatan dalam permohonan informasi publik
Cara memberikan layanan informasi publik a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan; c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala), dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)
No
Ringkasan Isi Informasi
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Pejabat/Unit /Satker yg Menguasai
Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi
Waktu & Tempat Pembuatan Informasi
Format Jangka Informasi yang Waktu Tersedia Penyimpan
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA Wajib diumumkan tanpa penundaan; Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN setiap saat Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan; Wajib dan rutin disediakan badan publik; Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup : • Daftar seluruh informasi dalam penguasaan Badan Publik; • Keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; • Kebijakan Badan Publik dan dokumen pendukungnya; • Rencana proyek dan anggaran tahunannya; • Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; • Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; • Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; • Laporan layanan akses informasi; • Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.
Informasi yang tersedia Setiap Saat No
1 Daftar Informasi Publik
Informasi
2 Informasi mengenai Peringatan dini & Evakuasi
a. Informasi tentang peringatan dini di setiap kantor BP b.
Anda informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap
kantor BP
3 Informasi mengenai Keputusan BP
a. Dokumen Statuta
b. Dokumen pendukung dari Keputusan/Kebijakan yang dikeluarkan BP
Informasi yang tersedia Setiap Saat 4
Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
5 Data Statistik yang dibuat/dikelola oleh BP 6
Dokumen Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat BP dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
7 Informasi mengenai Rencana Strategis & Rencana BP a. Informasi tentang Rencana Strategis BP
b. Informasi tentang Rencana Kerja BP
Informasi yang tersedia Setiap Saat 8
Informasi tentang prosedur kerja pegawai BP yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat (Standar Prosedur Operasional)
9 Informasi tentang PPID BP 10
Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan
oleh pegawai BP
11 Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan BP
Informasi yang tersedia Setiap Saat 12 Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan BP 13
Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di BP yang
telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Layanan PPID 14 Meja layanan informasi di BP 15 16
Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi
Informasi
Mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan
masyarakat mengakses Informasi Publik
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP
PASAL 17 UU No 14 Th 2008 KERAHASIAAN NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i
Pasal 17 b
Pasal 17 g, h
a. Penegakan
Hukum c.Pertahanan dan Keamanan d.Kekayaan alam Indonesia e.Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.
b.
Perlindungan g. Akta Otentik dan Wasiat Persaiangan usaha yang Seseorang sehat dan Perlindungan h. Informasi Pribadi atas Kekayaan intelektual (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis) Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik
PPID
SOP
SOP Layanan Informasi Publik
SOP, setidaknya mengatur TATA KERJA dalam : Pengumpulan informasi Pengelolaan Sengketa Informasi
Pengolahan Informasi menjadi Daftar Informasi
Penyusunan laporan tentang layanan informasi
Pengumuman Informasi secara Pro aktif Pelayanan Permohonan Informasi
KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDIONESIA
PENGECUALIAN INFORMASI MELALUI UJI KONSEKUENSI
Presented by Henny S Widyaningsih
Tahapan UJI KONSEKUENSI 1. Klasifikasi Informasi yang dimohon
2. Identifikasi dasar hukum pengeculian 3. Identifikasi tujuan pengeculian
4. Analisis konsekuensi yang dapat ditimbulkan 5. Identifikasi pengeculian atas pengeculian 6. Merumuskan kesimpulan
CONTOH KASUS • Seorang Pemohon informasi memohon informasi tentang Rincian daftar penerima bantuan sosial bagi para Transmigran di Kalimantan Utara tahun 2013 dan 2014. • Pertanyaan :
– Apakah Informasi tersebut dikecualikan?
TABEL ANALISIS
Konseuensi Negatif
Jika diberikan Dapat disalahgunakan oleh pemohon
Dapat mengungkapkan kekayaan dan kondisi finansial seseorang Pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya
Jika informasi tersebut di ketahui oleh Provinsi lain maka akan membuat ketidak adilan dengan Provinsi lain
Dasar Hukum
Relevansi
TABEL ANALISIS
Konseuensi Negatif
Jika diberikan Dapat disalahgunakan oleh pemohon
Dapat mengungkapkan kekayaan dan kondisi finansial seseorang
Pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya Jika informasi tersebut di ketahui oleh Provinsi lain akan membuat ketidak adilan dengan Provinsi lain
Dasar Hukum X
Pasal 17 huruf h angka 3.
X Pasal 17 huruf b UU KIP
Relevansi x
Relevan, jika dengan rinci tertera nama, alamat dan besaran nilai bantuan masingmasing X
Tidak Relevan, karena adalah provinsi adalah BP negara yang tidak berhubungan dengan persaingan
Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Permohonan Informasi
Badan Publik
Memberikan
Selesai
Sesuai Permintaan
Atasan PPID Tidak menanggapi 30 hari
Menolak
Tidak menanggapi
Tidak sesuai permintaan
Mengajukan keberatan Menanggapi Tidak Puas
Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
komisi informasi
Sidang Ajudikasi di Kantor KIP
terimakasih
